KORUPSI

Penyusun

• Dona Libya

• Henniati Manik

• Intan Larasati

• Vania Desiwilona

KorupsiDiambil dari bahasa Latin: corruptio dari kata

kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

Secara harfiah, KORUPSI adalah perilaku pejabat publik, baik

politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal

memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

• perbuatan melawan hukum;• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan,

atau sarana;• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

korporasi;• merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

• penggelapan dalam jabatan;• pemerasan dalam jabatan;• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai

negeri/penyelenggara negara);• menerima gratifikasi (bagi pegawai

negeri/penyelenggara negara).

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi:

• Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.

• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah

• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

• Lemahnya ketertiban hukum.• Lemahnya profesi hukum.• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah

dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.

• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

Jenis-jenis Korupsi :

PenyuapanPenyuapan dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan dari satu pihak yang memberikan keuntungan kepada pihak lain agar tujuannya tercapai. Suap dalam lembaga pemerintahan dapat diberikan pada pelayanan publik (langsung) atau kepada orang atau entitas lain (tidak langsung). Dalam lingkungan politik, suap dapat diberikan oleh pihak yang berkepentingan untuk meminta kepada oknum pemerintah untuk mengubah keputusan atau tindakannya secara tidak benar agar kepentingannya dapat tercapai.

Penggelapan

Penggelapan dapat berarti mencuri atau mengambil sumber daya publik secara ilegal yang dilakukan oleh personel yang ditugasi dan diberi wewenang untuk mengendalikan sumber daya tersebut. Sebagai contoh oknum pemerintahan yang diberi wewenang untuk membagikan BLT, tetapi menyalahgunakan wewenang itu dan membagi BLT kepada masyarakat tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya.

Nepotisme dan Kroniisme

Nepotisme dan kroniisme menjelaskan mengenai tindakan individu-individu yang menguntungkan relasi mereka, misalnya keluarga (nepotisme), atau teman-teman personal (kroniisme), yang ditujukan untuk mencapai keuntungan mereka sendiri.

KickbackKickback merupakan suatu bagian ofisial dari dana yang digelapkan dari alokasi untuk organisasinya. Kickback tidak terbatas hanya pada organisasi atau instansi pemerintah, tetapi untuk semua entitas dan semua kondisi dimana orang-orang dipercaya untuk mengelola dana dan ikut menikmati sebagian dari dana tersebut, padahal dana tersebut bukan merupakan miliknya. Oleh karena itu, kickback termasuk ke dalam kategori korupsi.

Dampak dari korupsi yaitu :

1. Lesunya Perekonomian

Akibat dari lesunya perekonomian :• Investasi dan pertumbuhan ekonomi lemah• Penurunan produktivitas• Kualitas barang barang dan jasa untuk publik

rendah• Utang negara meningkat• Pendapatan dari pajak menurun

2. Meningkatnya Kemiskinan

Dampak dari meningkatnya kemiskinan:• Harga jasa dan pelayanan publik mahal• Pengentasan kemiskinan tidak berjalan• Akses masyarakat miskin semakin terbatas

3. Meningkatnya Kriminalitas

Dampak dari meningkatnya kriminalitas :• Sindikat kejahatan atau penjahat leluasa

melanggar hukum• Proteksi terhadap kelompok kejahatan• Desakan pemenuhan kebutuhan hidup yang

semakin sempit• Solidaritas sosial semakin langka

4. Demoralisasi

Dampak dari demoralisasi :• Runtuhnya otoritas pemerintah• Matinya etika sosial-politik• Tidak efektifnya peraturan dan perundang

undangan.• Menghalalkan segala cara

5. Kehancuran Birokrasi

Dampak dari kehancuran birokrasi:• Birokrasi tidak efisien (boros)• Fungsi pelayanan tidak berjalan• Komersialisasi birokrasi• Birokrasi menjadi loket tiket

6. Terganggunya sistem politik & pemerintahan

Dampak dari terganggunya sistem politik dan pemerintahan:

• Munculnya kepemimpinan koruptor• Sistem politik mandul• Fungsi pemerintahan tidak berjalan• Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap

lembaga pemerintah

7. Buyarnya Masa Depan Demokrasi

Dampak dari buyarnya masa depan demokrasi:• Hilangnya kepercayaan publik terhadap

demokrasi• Hancurnya kedaulatan rakyat.

Terimakasih

Ada pertanyaan?