Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum...
Transcript of Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum...
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
1/26
Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak
sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang
pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).
Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun
biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Beda tetap.
Yaitu penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi
komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak.
Contoh penghasilan : sumbangan, Penghasilan bunga deposito.
Contoh biaya : biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan.
b. Beda waktu
Yaitu penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial, tetapi tidak
dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan.
Contoh penghasilan : pendapatan laba selisih kurs
Contoh biaya : biaya penyusutan, biaya sewaJenis koreksi fiskal adalah sebagai berikut :
a. Koreksi fiskal positif
Yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh
terutang.
Contoh : Biaya PPh
Selengkapnya lihat Jenis koreksi fiskal positif.
b. Koreksi fiskal Negatif
Yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.
Contoh : Penghasilan bunga deposito.
Selengkapnya lihat Jenis koreksi fiskal negatif.
Dasar Hukum :a. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
Jenis Koreksi Fiskal Positif
Koreksi Fiskal Positif Yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena
pajak dan PPh terutang.
Jenis Koreksi Fiskal Positif antara lain :
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk
dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi.
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,
sekutu, atau anggota.
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :
1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan
kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan
anjak piutang.
2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
2/26
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk
usaha pengolahan limbah industry.
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh
pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang
bersangkutan.e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam
bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh
pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah
tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan.
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amilzakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
h. Pajak Penghasilan.
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau
orang yang menjadi tanggungannya.
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham.
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa
denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
l. Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang
sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
m. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang
sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
n. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
Referensi :
a. Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
Jenis Koreksi Fiskal Negatif Yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.
Jenis Koreksi Fiskal Negatif antara lain :
1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final antara lain :
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang
negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang
pribadi.
b. Penghasilan berupa hadiah undian.
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal
pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasakonstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
3/26
2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain :
a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh
penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yangketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan.
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
c. Warisan.
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal.e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,
kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara
final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit ).
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib
Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
dengan syarat :
– Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
– bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud
pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi,termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba
dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
– Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam
sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
– sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam
bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar padainstansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
4/26
kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama
4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.o. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah
ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
p. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang
sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
Dasar Hukum :
a. Pasal 4 UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
Perbedaan Koreksi Fiskal Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut Undang-
Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai
akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara; perlakuan akuntansi terhadap perbedaan
tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporankeuangan fiskal; dan pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada
besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha.
Beda Tetap (Permanent Difference) Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak
, dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.
Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada
beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena
pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran
adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang
sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain
tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan BEDA
TETAP (Permanent Difference).
Perincian Beda Tetap Menurut SAK dan Menurut Fiskal
No Jenis Perbedaan Menurut SAK Menurut Fiskal
1 Penghasilan Bunga Bank Penghasilan di luar usaha Sudah dipotong PPh yang bersifat final
2 Penghasilan Deviden Penghasilan di luar usaha Masuk dalam pengecualian objek pajak
3 Biaya Sumbangan/Hadiah Biaya (tercantum dalam laba/rugi) Tidak mengurangi
penghasilan
4 Keuntungan dari penyertaan saham di BEI Penghasilan di luar usaha Tidak menambah
penghasilan
5 Penghasilan dari sumbangan/hibah Penghasilan luar biasa Tidak menambah penghasilan6 Tunjangan pegawai dalam bentuk natura Penghasilan (bagi pegawai) dan biaya (bagi
pemberi kerja) Tidak mengurangi penghasilan
7 Biaya Entertainment Dapat dimasukkan sebagai biaya Sebagai deductible expense jika ada
daftar nominatifnya, dan sebaliknya.
8 Biaya denda dan bunga pajak Pengurang penghasilan Non deductible expense
9 Hibah/Warisan Dapat diperhitungkan sebagai biaya/penghasilan luar biasa Non deductible
expense
Beda Waktu (Time Difference) Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat pengakuan (waktu
pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tangguhan), juga
akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method) sementara perusahaan mungkin
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
5/26
menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya
perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan Umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut
memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dengan kata lain perbedaan metode yang
digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan
ini disebut dengan BEDA WAKTU (Time Difference).
Perincian Beda Waktu Menurut SAK dan Menurut Fiskal No Jenis Perbedaan Menurut SAK Menurut Fiskal
1. Kerugian Piutang
Depresiasi dan Amortisasi Ada dua metode pengakuan : metode cadangan dan langsung
a. Depresiasi dihitung dengan mempertimbangkan nilai residu
b. Umur ekonomis tergantung dari masing-masing aktiva tetap
c. Metode depresiasi dikelompokkan ke dalam tiga kriteria : berdasarkan waktu, penggunaan,
kriteria yang lainnya Metode yang diakui metode langsung (yang diakui sebagai biaya hanya
yang benar-benar tidak tertagih)
a. Tidak memperhitungkan nilai residu
b. Umur ditentukan berdasarkan kelompok aktiva
c. Tetapd. Metode depresiasi yang digunakan ada dua : garis lurus dan saldo menurun
-end- by Admin @tanyaPAJAK
Menghitung Pajak Penghasilan Wajib
Pajak (WP) Badan
Posted on November 22, 2012 Standard Reply
Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian
serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan
negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang
pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa
dan negara.
Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun
internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga
meningkat. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak
badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak
penghasilan badan.
Dalam hal menjalankan usaha, suatu badan atau perusahaan harus membuat pembukuan
untuk menunjang kegiatan usahanya. Sama halnya dalam perpajakan, pembukuan juga wajib
dibuat oleh wajib pajak yang berbentuk badan untuk mempermudah menghitung pajaknya.
Dalam makalah ini akan dibahas mengenai wajib pajak badan, kewajiban dan hak wajib pajak
badan dalam perpajakan dan cara penghitungan pajak dari wajib pajak badan.
Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1
angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dandalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/https://tanyapajak1.wordpress.com/tag/koreksi-fiskal/https://tanyapajak1.wordpress.com/tag/koreksi-fiskal/https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/#respondhttps://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/#respondhttps://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/#respondhttps://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/#respondhttps://tanyapajak1.wordpress.com/tag/koreksi-fiskal/https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/11/22/menghitung-pajak-penghasilan-wajib-pajak-wp-badan/
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
6/26
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajibansubjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh WP, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang
dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan yang bersangkutan dengannama dan dalam bentuk apapun.
Adapun contoh cara menghitung penghasilan dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut
:
Perusahaan Dagang
Penjualan Bruto ……………………………………………… Rp
-/- Retur ……………………………………………………….. Rp (-)
Penjualan Netto ………..….……………………………….. Rp
Harga Pokok Penjualan:
Persediaan awal tahun ….… Rp__________
Pembelian ……………… Rp _ (+)
Tersedia untuk dijual ……. Rp _
Persediaan akhir tahun … Rp (-)
Harga Pokok Penjualan ……………………………………. Rp (-)
Laba Bruto Usaha ………………………………………… Rp____________
Biaya administrsi dan Umum …………………………… Rp (-)
Penghasilan Netto Usaha ………………………………… Rp____________
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
7/26
Penghasilan Di Luar Usaha ………… Rp…………………..
Biaya Di Luar usaha …………………… Rp……… ………..
Penghasilan netto luar usaha ………………………….. Rp …………………_
Jumlah Penghasilan Neto (Komersial).………………… Rp
===========
Dari jumlah penghasilan neto komersial tersebut, kemudian dilakukan penyesuaian-
penyesuaian (adjust-ment ), yang didasarkan pada aturan-aturan perpajakan untuk
memperoleh penghasilan neto fiskal, yakni penghasilan neto yang didasarkan pada
perhitungan yang diakui secara fiskal. Penyesuaian-penyesuaian tersebut disebut KOREKSI
FISKAL. Koreksi fiskal ada dua macam, yakni koreksi fiskal POSITIF dan koreksi fiskal NEGATIF.
Pengertian Rekonsiliasi Fiskal
Karena terjadi perbedaan pengakuan dalam menyusun laporan keuangan antara komersil
dengan perpajakan maka perlu dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi
fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian pelaporan keuangan wajib pajak badan menurut
ketentuan komersial diubah menjadi menurut ketentuan perpajakan atau fiskal. Rekonsiliasi
fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi
penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial dengan laba/rugi menurut
SPT Tahunan (perpajakan).
Untuk melakukan penghitungan PPh Badan, harus diketahui laba fiskal dalam tahun pajak
yang didapat dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur
penyusunan laporan laba rugi, meliputi pendapatan dan biaya, secara ringkas rekonsiliasi
fiskal dilakukan terhadap :
1. Wajib pajak yang memiliki penghasilan final
2. Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang bukan objek pajak
3. Wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan
(pasal 9 UU PPh)
4. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang (biaya fiskal) tetapi
metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal
5. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan bersama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final
Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal. Dimana koreksi fiskal ini terdiri dari koreksi
positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang mengakibatkan laba fiskal
bertambah atau rugi fiskal berkurang. Koreksi negatif adalah koreksi yang mengakibatkan
laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah.
a. Koreksi Fiskal Positif: koreksi yang dilakukan atas Laba Rugi Komersial yang
menghasilkan Laba Fiskal lebih besar dari pada Laba Komersial (atau Rugi Fiskal lebih kecil
dari pada Rugi Komersial).
Contoh:
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
8/26
Uraian Komersial Fiskal Keterangan
Pemberian sembako untuk pegawai diakui Tidak diakui Harus dikoreksi
Pemberian fasilitas rekreasi u/ pegawai diakui Tidak diakui Harus dikoreksi
Pemberian fasilitas tempat tinggal u/pegawai diakui Tidak diakui Harus dikoreksi
Akibat dari adanya koreksi ini maka biaya yang dihitung secara fiskal menjadi lebih kecil
dari pada biaya yang dihitung secara komersial. Akibat selanjutnya laba yang dihitung secara
fiskal menjadi lebih besar dari pada laba yang dihitung secara komersial. Karena laba yang
dihitung secara fiskal menjadi lebih besar maka disebut koreksi fiskal positif.
b. Koreksi Fiskal Negatif: koreksi yang dilakukan atas Laba Rugi Komersial yang
menghasilkan Laba Fiskal lebih kecil dari pada Laba Komersial (atau Rugi Fiskal lebih besar
dari pada Rugi Komersial).
Contoh:
Penyusutan dalam perhitungan Laba Rugi menggunakan Metode Garis Lurus untuk jangka
waktu lima tahun untuk aset senilai Rp100.000.000. Perhitungan penyusutan Komersial-nya
adalah sbb:
Harga perolehan Rp100.000.000
Penyusutan tahun pertama 20% Rp20.000.000
Penyusutan dalam perhitungan Laba Rugi Fiskal menggunakan Metode Sado Menurundengan tarif 25% dari Nilai Sisa Buku. Perhitungan penyusutan Fiskalnya adalah sbb:
Harga perolehan Rp100.000.000
Penyusutan tahun pertama 25% Rp25.000.000
Penyusutan tahun pertama adalah 25% dari nilai perolehan, karena pada tahun pertama nilai
bukunya sama dengan nilai perolehan.
Jika diperbandingkan antara penyusutan komersial dengan penyusutan komersial akan
tampak sebagai berikut:
Uraian Komersial Fiskal Keterangan
Penyusutan Rp20.000.000 Rp25.000.000 Harus dikoreksi sebesar Rp5.000.000
Penyusutan fiskal pada contoh tersebut diatas lebih besar Rp5.000.000 dari pada penyusutan
komer-sial. Karena penyusutan sebagai beban secara fiskal dihitung lebih besar maka
akibatnya penghasilan secara fiskal menjadi lebih kecil. Karena laba secara fiskal menjadi
lebih kecil (atau rugi secara fiskal menjadi lebih besar), maka disebut koreksi fiskal negatif.
Selanjutnya dari dari bagan perhitungan Laba Rugi dengan hasil akhir Jumlah penghasilan
Neto Komersial tersebut dimuka, dapat diteruskan sebagai berikut:
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
9/26
Penghasilan Neto Komersial …………………. Rp………………….
Koreksi Positif …………… Rp…………………..
Koreksi Negatif …………. Rp…………………..
Saldo Koreksi ……………………………………… Rp………………….. + (-)
Laba/Rugi Fiskal …………………………………. Rp…………………..
Untuk memperoleh angka-angka dalam menghitung koreksi fiskal tersebut, harus dipahami
pengeluaran-pengeluaran/beban yang diakui secara fiskal dan pengeluaran-
pengeluaran/beban yang tidak diakui secara fiskal. Pengeluaran-pengeluaran yang
diakui/dapat dikurangkan secara fiskal diatur pada pasal 6 UU Pajak Penghasilan, sedangkan
pengeluaran-pengeluaran yang tidak diakui/tidak dapat dikurangkan, diatur pada pasal 9 UU
PPh sebagai diuraikan berikut.
1. Pengeluaran Yang dapat Dikurangkan (Pasal 6 UU-PPh)
Besarnya Penghasilan Kena Pajak WP DN dan BUT ditentukan berdasarkan Penghasilan
Bruto dikurangi :
aBiaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya
pembelian bahan, termasuk :
1 Biaya Pembelian Bahan2 Biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk :
UpahMisalnya: upah borongan, upah harian dst
untuk menye-lesaikan suatu pekerjaan
Gaji
Imbalan atas pekerjaan yang berhubungan
dengan perburuhan
( lihat juga psl 9 huruf f dan j )
Honorarium
Imbalan atas pekerjaan namun tidak ada
hubungan perburuhan, misalnya:
honorarium akuntan, honorarium konsultan,
imbalan jasa audit, dan jasa-jasa ahli lainnya.
Bonus Misalnya imbalan atas prestasi kerja
GratifikasiPemberian kepada pegawai karena
perusahaan memperoleh laba yang besar.
Tunjangan dalam bentuk uang
Contoh: tunjangan isteri, anak,
kemahalan, tunjangan ke-sehatan, tunjangan
transport, THR dsb.
3 Bunga, Sewa dan Royalty
Bunga
Harus digunakan dalam rangka menjalankan
usaha. Bunga atas pinjaman yang tertanam
dalam deposito tidak dapat dikurangkan.
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
10/26
(SE-46/PJ.04/95; tgl 5-10-1995)
Sewa
Misalnya sewa gudang, sewa tempat usaha,
sewa alat-alat berat dsb.
Tidak termasuk:sewa sewa rumah untuk pegawai.
Royalty Contoh: imbalan atas pemakaian merk dsb
4 Biaya perjalananDalam rangka menjalankan tugas perusahaan
misalnya: tiket pesawat, biaya hotel dsb.
5 Biaya pengelolaan limbah
Misalnya biaya untuk mengelola limbah
mercuri untuk bidang usaha pertambangan
emas, agar mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan.
6 Premi assuransi
Untuk asuransi yang berkaitan dengan usaha.
contoh : asuransi kebakaran, asuransikerugian, asuransi kenda-raan perusahaan
dsb.
Lihat psl 9 huruf d
7 Biaya Promosi dan PenjualanDiatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
8 Biaya administrasi Contoh: alat tulis, kantor dsb
Rincian tersebut diatas merupakan contoh, karena disebutkan termasuk, berarti ada
pengurangkan lain yang diakui secara fiskal, misalnya:
Biaya representasi/intertainment, jamuan
tamu
Dapat dikurangkan asal dalam rangkamenjalankan usaha dengan syarat dibuatkan
daftar nominatif yang dilampirkan dalam
SPT PPh.
(SE-27/PJ.22/1986)
Telepon
· Biaya langganan telepon biasa
sepenuhnya dapat dikurangkan;
· Biaya langganan telepon seluler atau
biaya pulsa telepon seluler untuk pegawai
karena jabatannya dapat dikurangkan sebesar50%.
(Kep-220/PJ/2002)
Biaya pemeliharaan kendaraan
· Biaya pemeliharaan kendaraan,
perbaikan rutin untuk kendaraan operasional
perusahaan seluruhnya dapat dibebankan
sebagai biaya, termasuk untuk kendaraan
antar jemput karyawan;
· Biaya pemeliharaan, perbaikan mobil
sedan untuk pegawai tertentu perusahaan
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
11/26
dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50%
(Kep-220/PJ/2002)
Listrik dan air untuk perusahaan9 Pajak selain PPh Contoh : PBB, PKB dan pajak-pajak daerah
b Penyusutan dan Amortisasi Diatur lebih lanjut pada psl 11
cIuran kepada Dana Pensiun, yang
pendiriannya disyahkan oleh Menkeu
Maksudnya untuk dana pensiun
karyawannya.
dKerugian karena Pengalihan Harta yang
dimiliki dan digunakan dalam perusahaan
Contoh : perusahan menjual sebagian alat
produksinya, dalam hal harga jual lebih
rendah dari nilai sisa buku fiskalnya.
E Rugi Selisih Kurs
Misalnya perusahaan telah meminjam dana
dari LN, yang pada saat mengembalikan kurs
valasnya telah mengalami kenaikan terhadaprupiah.
fBiaya Penelitian dan pengembang-an yg
dilakukan di Indonesia
G Bea siswa, magang, pelatihan
h
Piutang yang nyata tidak dapat ditagih
dengan syarat
a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam
perhitungan L/R Komer-sial;
b. Harus disertai Daftar Nominatif yang
diserahkan kepada DJP.
c. Penagihannya telah diserakan
kpd Pengadilan negeri atau instansi
pemerintah yang mena-ngani piutang
negara, atau adanya perjanjian tertulis ten-
tang penghapusan piutang
i
Sumbangan dalam rangka penang-
gulangan Bencana Nasional sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;
Sumbangan dalam rangka peneli-tian dan
pengembangan yang dila-kukan di
Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Peme-rintah;
k
Biaya pembangunan infrastruktur sosial
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah;
l Sumbangan fasilitas pendidikan yang
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
12/26
ketentuannya diatue dengan PeraturanPemerintah.
M
Sumbangan dalam rangka pembinaan olah
raga, sesuai de-ngan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah;
2. Pengeluanan Yang Tidak Dapat Dikurangkan (psl 9 UU PPh)
UraianUraian, contoh dan pengaturan lebih
lanjut
a Pembagian Laba Contoh : dividen, SHU Koperasi
bBiaya untuk kepentingan pribadi pemegang
saham
Contoh: biaya service mobil pribadi
pemegang saham
c Pembentukan/pemupukan dana cadanganContoh: pencadangan untuk piutang taktertagih misalnya dalam hal terjadi
penjualan kredit
Kecuali untuk:
· Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha
bank, Badan Usaha lain yang usahanya
menyalurkan kredit, SGU dng hak opsi, peru-
sahaan pembiayaan konsumen, perusahaan anjak
piutang.
a. Untuk bank umum besarnya cadangan
yang dapat dikurangkan sebagai biayaadalah:
§ 50% dari kredit yang digolongkan
diragukan, setelah dikurangi anggunan;
§ 100% dari kredit yang digolongkan
macet, setelah dikurangi nilai anggunan.
· Cadangan untuk usaha asuransi, termasuk
cadangan untuk ban-tuan sosial yang dibentuk
Jam-sostek.
· Cadangan penjaminan untuk Lembaga
Penjamin Simpanan.
· cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan;
· Cadangan untuk biaya penana-man kembali
usaha kehutanan;
· Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan
tempat pembuang-an limbah industri.
Dengan syarat-syarat yang diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan
b. Untuk bank perkreditan rakyat,
besarnya cadangan yang dapat
dikurangkan sebagai biaya adalah:
§ 0.5% dari kredit yang digolongkan
lancar;
§ 3% dari kredit yang digolongkan
kurang lancar, setelah dikurangi dengan
nilai anggunan yang dikuasai;
§ 50% dari kredit yang digolongkan
diragukan, setelah dikurangi dengan nilai
anggunan yang dikuarai;
§ 100% dari nilai kredit yang
digolongkan macet, yang masih tercatatdalam pembukuan, setelah dikurangi
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
13/26
dengan nilai anggunan yang dikuasai.
c. Untuk SGU sebesar 2,5% dari rata-2
saldo piutang ;
d. Besarnya cadangan cadangan premiuntuk menutup klaim yang jatuh tempo
ditentukan oleh perhitungan aktuaria dan
mendapatkan pengesahan oleh Badan
Pengawasan Modal dan Lambaga
Keuangan.
(Kep MK-80/95, jo Kep MK-68/1999, jo
Kep MK-204/2000, jo. Per Men-03/2006)
d
Premi assuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa,
dwiguna yang dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak.Orang Pribadi.
Bandingkan dengan asuransi pada uraian
pasal 6.
Kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan dihitung
sebagai penghasilan bagi pegawai ybs.
Bila asuransi dibayar oleh pemberi kerja
maka premi tersebut dapat dikurangkan
sebagai biaya.
e
Penggantian
sehubungan dengan
pekerjaan/jasa dalambentuk natura dan
kenikmatan
Contoh:
· Pengobatan cuma-cuma untuk untuk
pegawai, dimana perusahaan langsung
membayar kepada RS/ klinik
· Pemberian beras, gula dsb.
· Fasilitas perumahan;
Kecuali :
· makan/minum bagi semua kar-
yawan/pegawai;
· antar jemput karyawab;
· imbalan dalam bentuk natura di daerah
tertentu;
· berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Yang diatur lebih lanjut berdasar-kan Peraturan
Menteri Keuangan.
Daerah tertentu dimaksud adalah daerah
terpencil yang layak dikembangkan
Contoh: pakaian kerja yang berkaitan
dengan keselamatan kerja, seragam
satpam, seragam pabrik, pakaian proyek
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
14/26
dsb.
f
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar
kpd pemegang saham, dan yg mempunyai
hubungan istimewa
g Hibah, bantuan, sumbangan dan warisan
Kecuali:
· Zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disyah-kan oleh pemerintah atau
· Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,
yang diterima oleh Lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah,
Yang ketentuannya diatur berdasar-kan Peraturan
Pemerintah.
h Pajak Penghasilan
iBiaya untuk kepentingan pribadi WP dan
keluarganya
Contoh: biaya bahan bakar dan servis
mobil pribadi WP.OP
Gaji yang dibayarkan kpd anggota persekutuan,firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas
saham
Dalam hal WP berbentuk firma atau CV
tidak atas saham-saham, maka pemberianimbalan kepada anggota persekutuan
tidak boleh dikurangkan.
kSanksi bunga, denda, kenaikan serta sanksi
pidana pajak
Contoh: sanksi bunga atas keterlambatan
menyetor PPh, sanksi denda dsb
3. Rincian Koreksi Fiskal dan Rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Komersial
dengan Laporan Keuangan Fiskal
Telah disebutkan dimuka bahwa untuk tujuan menghitung Penghasilan Kena Pajak, laporan
keuangan perlu dilakukan penyesuaian/koreksi fiskal. Bagan tersebut dibawah ini menyajikan
ikhtisar koreksi fiskal tersebut, yang didasarkan pada pasal 6, pasal 9 dan pasal 11 Undang
Undang Pajak Penghasilan.
Uraian
Akuntansi
Komersial
KoreksiPPh/
FiskalBeda
Tetap
Beda
Waktu
I Penjualan x – – x
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
15/26
II Harga Pokok Penjualan
Metode FIFO x – – x
Metode Rata-rata x – – x
Metode LIFO x – k –
III Laba Bruto Usaha ( I – II ) x x
IV Beban Usaha
1 Gaji x – – x
2 Tunjangan PPh 21 x – – x
3 PPh 21 dibayar perusahaan x k – –
4
Tunjangan dalam bentuk uang, misalnya : tunjangan
isteri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, THR dsb
asal diberikan dalam bentuk uang.
x – – x
5
Imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan atau fasilitas,
misalnya:
· Pengobatan cuma-cuma untuk untuk pegawai,
dimana perusahaan langsung membayar kepada RS/
klinik
· Pemberian beras, gula dsb.
· Fasilitas perumahan;
· Rekreasi.
x k – –
7
Imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan atau fasilitas
yang merupakan pengecualian yang disebut diatas
· makan/minum bagi semua karyawan;
· antar jemput pegawai perusahaan;
· imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu;
· berkaitan dengan pelaksanaan peker-jaan
misalnya : seragam pabrik, sera-gam proyek.
x – – x
8
Bunga, dengan syarat : digunakan dalam rangka
menjalankan usaha. x – – x
9
Bunga atas pinjaman yang tertanam dalam deposito
tidak dapat dikurangkan.
(SE-46/PJ.04/95; tgl 5-10-1995)
x k – –
10 Sewa : misalnya sewa gudang, sewa tem-pat usaha dsb. x – – x
11 Sewa rumah untuk ditempati pegawai x k
12 Royalty, misalnya imbalan atas pemakaian merek. x – – x
13Biaya perjalanan dalam rangka menjalan-kan tugas
perusahaan.x – – x
14 Biaya pengelolaan limbah, misalnya biaya untukmencegah pencemaran lingkungan
x – – x
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
16/26
15Premi asuransi yakni asuransi yang berkaitan denganusaha wajib pajak misalnya : asuransi kebakaran,
asuransi kerugian, asuransi kendaraan perusahaan dsb
x – – x
16
Premi asuransi kesehatan, asuransi kece-lakaan, asuransi
iwa, asuransi dwiguna yang dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi
– – – –
17
Biaya representasi/ intertainment, jamuan tamu.
Dapat dikurangkan asal dalam rangka menjalankan
usaha dengan syarat dibuat-kan daftar nominatif yang
dilampirkan dalam SPT PPh. (SE-27/PJ.22/1986)
x – – x
18Biaya langganan telepon biasa untuk per-usahaan,
sepenuhnya dapat dikurangkan;x – – x
19
Biaya langganan telepon seluler atau biaya pulsa telepon
seluler untuk pegawai karena jabatannya dapat
dikurangkan sebesar 50%. (Kep-220/PJ/2002)
x k x
20
Biaya pemeliharaan kendaraan, perbaikan rutin untuk
kendaraan operasional perusahaan seluruhnya dapat
dibebankan sebagai biaya, termasuk untuk kendaraanantar jemput karyawan;
x – – x
21
Biaya pemeliharaan, perbaikan mobil sedan untuk
pegawai tertentu perusahaan dapat dibebankan sebagai
biaya sebesar 50%
(Kep-220/PJ/2002)
x k – x
22 Listrik dan air untuk kepentingan perusa-haan x – – x
23Iuran kepada Dana Pensiun, yang pendiriannya
disyahkan oleh Menkeux – – x
24
Biaya penelitian dan pengembangan yang jumlahnya
wajar untuk untuk menemukan teknologi atau sistem
baru asal dilakukan di Indonesia, dapat dibebankan
sebagai biaya perusahaan
x – – x
25
Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bea siswa,
magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan
kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai
biaya perusahaan
x – – x
26
Kerugian karena piutang yang tidak dapat ditagih(bukan bank/SGU hak opsi)
a. Penyisihan
b. Metode Langsung dengan syarat dibuat-kan daftar
nominatif, penagihannya telah dilimpahkan kepada
BUPLN, Pengadilan;
c. Telah dipublikasikan
x
x
–
–
k
–
–
x
27 Pembagian laba dengan nama atau dalam bentuk apapun – – – –
28 Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham – – – –
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
17/26
29Pajak pajak, termasuk : PBB, PKB, dan pajak-pajaklainnya
x – – x
30 Pajak Penghasilan – – – –
31
Sanksi administratif perpajakan, berupa bunga, denda
dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda dan
kenaikan
x x – –
32
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
kepada pemegang saham dan yang mempunyai
hubungan istimewa sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan.
– – – –
33 Sumbangan pada umumnya x k – –
34
Sumbangan dalam rangka penanggulangan Bencana
Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah; x x
35Biaya pembangunan infrastruktur sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;x – – X
36
Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
yang dilakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah; x X
37Sumbangan untuk Fasilitas Pendidikan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;x X
38Sumbangan dalam rangka pembinaan oleh raga sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;x x
39 Penyusutan Harta (diuraikan tersendiri) x – x x
40 Amortisasi (diuraikan tersendiri) x – x xV Laba Usaha ( III – IV) x – – x
VI Penghasilan Diluar Usaha
1Dividen sebagai hasil dari penyertaan modal kepada
perusahaan di Dalam Negeri.x – – x
2
Dividen sbg hasil dari penyertaan modal kepada
perusahaan di DN, dimana penyer-taannya sebesar 25%
atau lebih dari modal perusahaan tempat investasi
dilakukan.
x x – –
3Bunga atas deposito, tabungan lainnya pada bank-bank
di Indonesiax k – –
4Keuntungan atas penjualan saham perusa haan lain,
yang dilakukan di luar bursa efekx – – x
5
Keuntungan atas penjualan saham, dan sekuritas
lainnya, transaksi derifatif, yang dilakukan di bursa
efek, dan penjualan saham pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
ventura.
x k – –
6 Keuntungan pengalihan harta perusahaan x – – x
7 Penghasilan royalty x – – x
8
Penghasilan dari persewaan atas tanah dan atau
bangunan, dikenakan PPh Final 10% x k – –
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
18/26
9Penghasilan karena pengoperan harta berupa tanah dan
atau bangunanx k – –
10 Keuntungan selisih kurs x – – x
11 Hadiah, penghargaan x k – –
12
Penerimaan hibah dari pihak yang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, misalnya hibah dari induk
perusahaan
– – – –
VIIPenghasilan Neto dari Usaha dan dari Luar Usaha ( V +
VI )x k k x
Keterangan :
x=Terdapat kesamaan dalam perlakuan atau terdapat nilai yang sama-sama diakui walaupun
umlahnya mungkin berbeda;
– =Tidak terdapat angka atau jumlah yang perlu dicatat atau dibukukan atau tiidak dilakukankoreksi fiskal
k=Terdapat koreksi antara Laba Rugi Komersial dengan Laba Rugi Fiskal (Penghasilan
Kena Pajak)
4. Rangkuman Hubungan antara Perhitungan L/R Komersial dengan Perhitungan
L/R Rugi Fiskal
Sebenarnya perhitungan Laba Rugi Fiskal itu didasarkan pada perhitungan Laba Rugi
Komersial sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan, namun terdapat penyesuaian- penyesuaian terbatas untuk hal-hal tertentu. Kesamaan maupun perbedaan diantara keduanya
yang dapat dikelompokkan/diklasifikasi sebagai berikut:
No Kalsifikasi Penjelasan atau Contoh
1 Kesamaan Pengaturan
Pengaturan dalam Menghitung Laba Rugi Fiskal
sama/mengikuti keten-tuan/ pengaturan umum
dalam menghitung Laba Rugi Komersial.
Untuk menghitung Laba Fiskal,
Dapat Dikurangkan: beban gaji, upah, biaya
promosi, sewa ruangan, biaya listrik, air, telepon,
alat tulis/kantor, perjalanan dinas, jasa-jasa yang
terkait dengan usaha, pemeliharaan mobil,
pemeliharaan mesin, dsb.
Tidak Dapat Dikurangkan: pengeluaran untuk
kepentingan pribadi bagi WP perorangan,
pengeluaran-pengeluran yang tidak ada
hubungannya dengan usaha WP.
2 Perbedaan Pengaturana Perbedaan Prinsip Pengaturan dalam Menghitung Laba Rugi Fiskal
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
19/26
berbeda dengan ketentuan/pengaturan dalam
menghitung Laba Rugi Komersial.
Untuk menghitung Laba Fiskal,
Tidak dapat dikurangkan beban-beban untuk pegawai:
yang diberikan dalam bentuk natura misalnya:
pemberian sembako, bingkisan lebaran.
imbalan dalam bentuk fasilitas-fasilitas,
misalnya fasilitas: kesehatan, perumahan, pajak,
yang ditanggung perusahaan.
Sumbangan.
Catatan : terdapat pengecualian, misalnya seragam
satpam/kerja, makan untuk semua pegawai
ditempat kerja, sumbangan-sumbangan tertentu
misalnya: sumbangan dalam rangka
penanggualangan bencana nasional, sumbangan
dalam rangka pembinaan olah raga, sumbangan
dalam rangka penelitian dan pengembangan, dapat
dikurangkan.
b
Keterbatasan pilihan
dalam menentukan
metode Pembukuan/
Akuntansi
Dalam hal penyusutan, Fiskal hanya mengenal
metode Garis Lurus dan Metode SaldoMenurun. Fiskal tidak mengenal penyusutan
lainnya misalnya: Metode Penyusutan berdasarkan
am Jasa, Metode Penyusutan berdasarkan Hasil
Produksi. Demikian juga tidak dikenal adanya
nilai residu dalam hal penyusutan fiskal.
Dalam hal penilaian persediaaan/harga pokok,
Fiskal hanya mengenal metode FIFO dan Metode
Rata-rata. Fiskal tidak mengenal metode lainnya
misalnya: metode LIFO, Lower Cost or Market
dsb.
Dalam hal terdapat kerugian karena adanya piutang
tak tertagih, fiskal hanya mengenal pembebanan
secara langsung dengan syarat-syarat
tertentu. Pada dasarnya Fiskal tidak mengenal
metode pencadangan untuk hal tersebut.
cDiakui sebagai biaya
dengan syarat
Pengeluaran tertentu dapat diakui sebagai biaya
apabila dipenuhi sya-ratnya. Misalnya biaya
entertaintment dapat dikurangkan sebagai biaya
apabila disertai dengan daftar nominatif.
d Tidaksepenuhnya diakui
Penyusutan mobil sedan dan pemeliharaannya, pulsa telepon seluler, hanya diakui sebagai beban
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
20/26
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
21/26
sedarah dankeluarga
semenda
dalam garis
keturunan
lurus sertaanak angkat,
yang menjadi
tanggungan
sepenuhya,
paling banyak
3 orang
Penetapan jumlah PTKP ini dilakukan pada keadaan awal tahun, sehingga tambahan
tanggungan keluarga pada tahun berjalan, misalnya terdapat kelahiran anak, maka untuk
tahun tersebut belum mempengaruhi jumlah PTKP. PTKP baru disesuaikan pada tahun
berikutnya. Hal yang sebaliknya juga demikian, misalnya berkurangnya tanggungan keluarga
karena adanya kematian, maka PTKP baru disesuaikan pada tahun berikutnya.
Dimaksud sebagai keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus adalah anak, cucu, ayah dan
ibu dari wajib pajak. Sedangkan dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan
lurus adalah ayah mertua dan ibu mertua. Mereka dapat menjadi bagian dari PTKP dengan
syarat menjadi tanggungan sepenuhnya bagi wajib pajak serta jumlahnya maksimum tiga
orang.
6. Kompensasi Kerugian
Sebagaimana disebutkan dimuka setelah diperoleh jumlah penghasilan neto, untuk
mendapatkan penghasilan kena pajak dikurangi terlebih dahulu dengan kerugian tahun-tahun
sebelumnya apabila ada, yang lazim disebut kompensasi kerugian. Untuk lebih memudahkan
memahaminya dibawah ini disajikan sebuah contoh sebagai berikut :
PT ABC pada tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000.
Dalam lima tahun berikutnya diperoleh laba fiskal sebagai berikut :
Tahun 2010 laba fiskal Rp200.000.000,00
Tahun 2011 rugi fiskal Rp300.000.000,00
Tahun 2012 laba fiskal Nihil
Tahun 2013 Laba fiskal Rp100.000.000,00
Tahun 2014 Laba fiskal Rp800.000.000,00
Kompensasi kerugian dihitung sebagai berikut :
2009 Rugi Fsikal (Rp1.200.000.000,00)
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
22/26
2010 Laba Fiskal Rp200.000.000,00
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
2011 Rugi Fiskal (Rp300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
2012 Laba Fiskal Nihil
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
2013 Laba fiskal Rp100.000.000,00
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp900.000.000,00)
2014 Laba fiskal Rp800.000.000,00
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp100.000.000,00)
Sisa rugi fiskal 2009 sebesar Rp100.000.000,00 yang masih tersisa tersebut pada akhir tahun
2014 tidak dapat dikompensasikan lagi untuk tahun 2015 dan tahun-tahun
selanjutnya. Sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 hanya dapat
dikompensasikan dengan laba fiskal untuk tahun 2015 dan 2016 saja, karena jangka waktu
kompensasi dibatasi untuk waktu lima tahun.
7. Menghitung Pajak Penghasilan/Penerapan Tarif PPh
Setelah diketahui jumlah penghasilan kena pajak, proses selanjutnya dalam menghitung pajak
penghasilan adalah menerapkan tarif pajaknya. Tarif pajak penghasilan diatur pada pasal 17
Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut :
Sampai dengan tahun 2008
a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1 Sampai dengan Rp25.000.000,00 5%
2 Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 10%
3 Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 15%
4 Diatas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 25%
5 Diatas Rp200.000.000,00 35%
b. Untuk Wajib Pajak Badan
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1 Sampai dengan Rp50.000.000,00 10%
2 Diatas 50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 15%
3 Diatas Rp100.000.000,00 30%
Mulai tahun 2009
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
23/26
a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1 Sampai dengan Rp50.000.000 5%
2 Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 15%
3 Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 25%
4 Diatas Rp500.000.000 30%
Contoh penerapan tarif untuk wajib pajak orang pribadi
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600.000.000
5% Rp50.000.000 Rp2.500.000
15% Rp200.000.000 Rp30.000.000
25% Rp250.000.000 Rp62.500.000
30% Rp100.000.000 Rp30.000.000
Jumlah Rp125.000.000
Tarif tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
b. Untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif tunggal sebesar 28%.
Contoh penerapan tarif untuk wajib pajak badan
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp1.250.000.000. Peredaran Bruto sebesarRp51.000.000.000.
PPh terutang 28% x Rp1.250.000.000 = RpRp350.000.000.
Tarif tersebut menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010.
c. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit
40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang diseor diperdagangkan di
bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif
sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif biasa.
d. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan
Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif
sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif biasa yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak
dari bagian Penghasilan Bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat milyar rupiah).
Contoh Penerapan Tarif
Peredaran Bruto Penghasilan Kena Pajak Tari PPh Terutang
1 4.500.000.000 562.500.000 14% 78.750.000
2 25.000.000.000 3.125.000.0002a 4.800.000.000 600.000.000 14% 84.000.000
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
24/26
2b 20.200.000.000 2.525.000.000 28% 707.000.000
791.000.000
9. Norma Penghitungan
Pada prinsipnya wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan
diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan pembukuan tersebut
penghasilan kena pajak dapat dihitung. Pada kenyataannya tidak semua wajib pajak mampu
menyelenggarakan pembukuan. Untuk itu Undang Undang Pajak memberikan kemungkinan
bahwa wajib pajak boleh tidak menyelenggarakan pembukuan, namun cukup
menyelenggarakan pencatan saja, dengan syarat :
WP dimaksud adalah WP Orang Pribadi;
Peredaran brutonya dalam satu tahun tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00
WP memberitahukan sebelumnya kepada Kantor Pelayanan Pajak.
Pencatatan sebagai dimaksudkan dimuka terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur
tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan, yang nantinya digunakan sebagai
dasar untuk menghitung pajak terutang. [psl 28 (9) KUP]. Penghitungan pajak terutang yang
didasarkan pada catatan tersebut dilakukan dengan Norma Penghitungan.
Norma penghitungan adalah pedoman untuk memghitung besarnya penghasilan netto yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sebagaimana disebutkan dimuka, Norma Penghitungan digunakan untuk menghitung pajak
terhadap wajib pajak yang diijinkan untuk hanya mengelenggarakan pencatatan. Akan tetapi
disamping diperuntukkan bagi wajib pajak yang diijinkan hanya menyelenggarakan pencatan,
Norma Penghitungan diterapkan juga terhadap WP yang seharusnya menyelenggarakan
pembukuan namun ternyata tidak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, tidak
bersedia menunjukkan pembukuan, bukti-bukti pembukuan pada saat dilakukan pemeriksaan
pajak. Penerapan Norma Penghitungan yang terakhir ini disertai dengan pemberian sanksi
administrasi. [psl 14 (5) PPh].
Contoh Penerapan Norma Penghitungan untuk menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan namun hanya menyelenggarakan pencatatan,
dan telah mendapatkan ijin dari Dirjen Pajak.
Tahun 2010
Peredaran usaha WP Orang Pribadi pedagang Tekstil …….. Rp4.000.000.000.
Penghasilan Netto 30%……………………………………………….. Rp1.200.000.000.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Kawin dengan 3 anak
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
25/26
Diri WP ……………………… Rp.15.840.000
Tambahan karena kawin Rp 1.320.000
Tambahan 3 anak ……… Rp 3.960.000
Jumlah……………………………………………………………..…………..Rp 21.120.000
Penghasilan Kena Pajak ……………………………………………… Rp1.178.880.000
Pajak Penghasilan terutang:
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp250.000.000 = Rp 30.000.000
25% x Rp250.000.000 = Rp 62.500.000
30% x Rp678.880.000 = Rp203.664.000
Jumlah ……………………………… Rp298.664.000
[ pasal 14 PPh jo Kep-536/PJ/2000 ]
Fasilitas perpajakan diberikan untuk memberikan kemudahan bagi sektor-sektor usaha
tertentu dengan pertimbangan tertentu, misalnya daya saing, penyerapan lapangan kerja dan
perlindungan kepentingan umum. Adapun berbagai fasilitas dan insentif perpajakan bagiwajib pajak badan, sebagai berikut :
1. Fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan tarif pajak
a. Fasilitas tarif pasal 17 ayat (2B) UU PPh
Dimana fasilitas ini diberikan kepada WP Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan
terbuka dan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan
dibursa efek Indonesia. Fasilitas bagi perseroan yang memenuhi persyaratan dapat
memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.
b. Fasilitas tarif pasal 31E ayat (1) UU PPh
Fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto
sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Pasal 17 yang dikenakanatas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
2. Fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan non tarif atau insentif
Fasilitas ini dapat berupa pajak dibebaskan, tidak dipungut, atau ditanggung pemerintah.
a. Fasilitas PPh untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu dan atau didaerah-daerah
tertentu.
Pihak yang berhak mendapat fasilitas ini adalah wajib pajak badan dalam negeri berbentuk
perseroan terbatas dan koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, serta
melakukan penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang
usaha tertentu dan daerah tertentu. Fasilitas yang diberikan yaitu :1) Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan,
-
8/18/2019 Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak…
26/26
2) Penyusutan dan maortisasi yang dipercepat,
3) Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun,
4) Pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar
10% atau tarif lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku.
b. Fasilitas untuk PPN atau PPnBMDalam bidang PPN terdapat dua fasilitas yaitu pajak terutang tidak dipungut dan pembebasan
dari pengenaan pajak yang dapat berlaku sementara atau selamanya. Jadi pihak-pihak yang
memiliki usaha dan membantu kehidupan bangsa akan mendapat fasilitas perpajakan.
Misalnya kegiatan yang sifatnya untuk menyendiakan alat-alat TNI, POLRI, dll. Dan
kegiatan yang meningkatkan kecerdasan bangsa seperti buku-buku pelajaran, dll.
3. Fasilitas yang membutuhkan surat keterangan bebas (SKB)
SKB dapat diajukan oleh WP kepada kantor pajak yang terkait dengan kewajiban PPh pasal
21, PPh pasal 22 misal atas impor emas batangan untuk ekspor emas batangan, PPh pasal 23
atas pemotongan PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, SKB terkait PPN.
4. Fasilitas perpajakan terkait kondisi-kondisi tertentu
a. Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
Fasilitas ini berkaitan dengan pengembalian kelebihan pajak yang mana wajib pajak yang
memenuhi kriteria tertentu didahulukan daripada wajib pajak lainnya. Melalui penelitian
tanpa pemeriksaan dengan jangka waktu tiga bulan untuk PPh dan satu bulan untuk PPN.
b. Pengurangan PPh pasal 25 karena keadaan perubahan usaha
c. Fasilitas perpajakan karena pengecualian terkait kondisi tertentu