Koran Aspirasi Rakyat Pembahasan Pemerintah Kaji Syarat ...
Transcript of Koran Aspirasi Rakyat Pembahasan Pemerintah Kaji Syarat ...
Selasa, 12 Oktober 2021Edisi: 11883 | Thn. XLVIII
Koran Aspirasi RakyatHARIAN TERBIT
Koran Aspirasi RakyatERBIT
KORAN SORE 9HUMANIORAPembahasan syarat teknis
atau panduan pelaksanaan
ibadah haji merupakan tindak
lanjut dari nota diplomatik dari Kerajaan Arab
Saudi.
Pemerintah Kaji Syarat Teknis Pelaksanaan Ibadah Umrah
berupa protokol kesehatan yang diterapkan, modelnya dan juga dokumen apa saja yang diperlukan pada pelak-sanaan ibadah umrah pada masa pandemi.
Terkait biaya umrah, pihaknya memperkirakan
biaya umrah akan mening-kat karena karantina dan lainnya. “Kami belum tahu berapa banyak kuota yang disediakan Arab Saudi. Mi-salnya, dibuka sekian ribu untuk umrah, maka kami akan buka perlahan. Kami
ingin keberangkatan menjadi modal yang baik untuk haji. Untuk itu, perlu kerja sama asosiasi dan pemangku ke-pentingan lainnya,” ujar dia.
Terpisah, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemen-terian Kesehatan (Kemkes),
Siti Nadia Tarmizi mengata-kan pemerintah masih mem-bahas prosedur umrah dan vaksinasi COVID-19 terkait persyaratan dari Arab Saudi bagi calon jamaah asal Indo-nesia. “Akan ada persiapan teknis, baik terkait prosedur
ISTIMEWA
Jakarta, HanTer - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan nota diplomatik dari Ke-rajaan Arab Saudi belum menjelaskan secara detail persyaratan umrah pada masa pandemi COVID-19.
“Sifatnya masih umum dan gambarannya juga ma-sih umum. Misalnya kebijak-an karantina lima hari tetapi detailnya seperti apa belum ada,” ujar Hilman dalam webinar yang dipantau di Ja-karta, Selasa (12/10/2021).
Dia menambahkan pe-merintah sedang melakukan pengkajian dan pendataan serta mendalami untuk me-mastikan seperti apa pan-duan pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi. Hal itu merupakan tindak lanjut dari nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi tersebut.
Panduan tersebut dapat
RS Diimbau Lengkapi Berkas Klaim Covid-19
ILUSTRASI
Jakarta, HanTer - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta se-tiap rumah sakit un-tuk mengajukan berkas lengkap khususnya pada klaim COVID-19 secara rutin.
“Untuk klaim CO-V I D - 1 9 t a h u n 2 0 2 0 , B P J S K e s e h a t a n t e -lah menerima penga-juan klaim sebanyak 686.129 kasus dengan biaya sebesar Rp40,7 tril iun. Hampir selu-ruhnya te lah se lesa i diverifikasi,” kata Di-rut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Selasa (12/10/2021).
Sementara sampai 11 Oktober 2021, BPJS Kesehatan sudah mem-verifikasi sekitar 87,7 persen klaim COVID-19, G h u f r o n m e n y e b u t -kan sepanjang Januari 2021 sampai Oktober 2021, BPJS Kesehatan menerima pengajuan klaim COVID-19 dari rumah sakit sebanyak
1.345.970 kasus dengan t o t a l b i a y a s e b e s a r Rp72,3 triliun.
Setelah melewati ve-rifikasi yang dilakukan BPJS Kesehatan, hasil-nya sebanyak 1.180.858 kasus COVID-19 dengan total biaya Rp64,1 tri-liun yang lolos verifi-kasi. Sedangkan pada hasil verifikasi klaim COVID-19 tahun 2021, dia mengatakan terda-pat 79,07 persen klaim yang sesuai atau seba-nyak 933.708 kasus de-ngan biaya Rp50,5 trili-un, 14,42 persen klaim dispute atau sebanyak 170.335 kasus dengan biaya Rp9,9 triliun, lalu 6,12 persen klaim pen-ding ( tertunda) atau sebanyak 72.248 kasus dengan biaya Rp3,4 tri-liun.
Kemudian sebesar 0 , 3 9 p e r s e n a d a l a h klaim-klaim yang telah kadaluarsa atau yang tidak sesuai ketentuan sebanyak 4.567 kasus dengan b iaya Rp193
umrah, vaksinasi dan karan-tina,” kata Nadia.
Sebelumnya, melansir Antara, Kerajaan Arab Saudi mengirimkan nota diploma-tik tertanggal 8 Oktober 2021 pada Pemerintah Indonesia yang intinya mengizinkan umrah bagi jamaah asal In-donesia dengan sejumlah persyaratan.
Namun, calon jamaah harus sudah divaksin dan memiliki sertifikat vaksin. Selain itu, calon jamaah pe-nerima vaksin Sinovac dan Sinopharm wajib melakukan booster atau vaksinasi ketiga dengan menggunakan salah satu dari empat jenis vaksin yang saat ini disetujui Peme-rintah Arab Saudi.
Empat jenis vaksin ter-sebut adalah Oxford-Astra-Zeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna. Nadia menutur-kan hal terkait prosedur dan pemenuhan persyaratan un-tuk umrah tersebut masih akan dibahas lebih lanjut antara Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri
dan Kemkes. “Kita tunggu pembahasan teknis fi nalnya,” ujarnya.
Sementara itu, Perhim-punan Pengusaha Biro Iba-dah Umrah dan Haji Indone-sia (Perpuhi) meminta peme-rintah menyediakan booster vaksin, lantaran hingga saat ini Pemerintah Arab Sau-di belum mengakui vaksin Sinovac yang notabene ma-yoritas diterima masyarakat Indonesia.
Ketua Perpuhi, Her Suprabu mengatakan, ca-lon jamaah umrah sudah memperoleh booster vaksin paling tidak 14 hari sebelum keberangkata. “Karena ada tambahan biaya termasuk wajib melampirkan hasil tes PCR dan lolos tes kesehatan, maka akan ada penambahan biaya yang dikenakan oleh calon jamaah umrah sekitar Rp5-7 juta. Itu diluar (biaya) karantina,” katanya. Biaya normal umrah, yakni sebelum adanya penambahan biaya untuk vaksin dan tes kesehat-an di kisaran Rp25-30 juta.
Arbi/Ant
milyar. “Proses yang di-lakukan BPJS Kesehatan, mulai dari dokumen di-terima sampai hasil veri-fikasi didapatkan, harus selesai dilakukan dalam 14 hari kerja sejak berkas klaim diterima oleh BPJS Kesehatan. Jika klaim sudah sesuai, maka klaim akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI,” ujar dia.
M e n u r u t G h u f r o n , klaim pending dapat ter-jadi apabila berkas klaim yang diajukan oleh rumah sakit belum lengkap. Se-dangkan klaim dispute ter jadi j ika dari hasi l verifikasi klaim yang di-ajukan rumah oleh sakit terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan yang menyangkut pela-yanan atau tindakan kli-nis sehingga harus dise-lesaikan oleh Kemenkes melalui tim penyelesaian klaim dispute di daerah.
G h u f r o n m e n e g a s -kan bahwa klaim bulan Januari sampai dengan Oktober 2021, dapat di-ajukan oleh rumah sakit mulai 1 Juni 2021 sampai dengan paling lambat 31 Desember 2021. Semen-tara klaim untuk bulan November 2021 dan se-terusnya, paling lambat diajukan dua bulan sejak pelayanan kesehatan se-lesai diberikan rumah sakit kepada pasien CO-VID-19.
“Jika klaim diajukan melewati batas waktu sebagaimana ketentuan tersebut, maka akan men-jadi klaim kadaluarsa,” kata Ghufron.
Arbi
Jakarta, HanTer - Pe-laksana Tugas (Plt) Direk-tur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu menyebutkan terjadinya kebutaan mata pada masyarakat di Indo-nesia sebesar 81 persen disebabkan oleh penyakit katarak.
“Hasil survei kebutaan Rapid Assessment of Avo-idable Blindness (RAAB), tahun 2014 hingga 2016 oleh Perdami dan Badan Litbangkes Kemenkes pada
usia 50 tahun ke atas, angka kebutaan Indonesia menca-pai tiga persen dan 81 per-sen karena katarak,” kata Maxi, Selasa (12/10/2021).
M a x i m e n e g a s k a n gangguan penglihatan dan kebutaan masih menjadi masalah dunia, khusus-nya di Indonesia karena berdasarkan data yang dia miliki pada tahun 2014, diperkirakan terdapat 2,2 miliiar penduduk Indonesia yang mengalami gangguan penglihatan termasuk di dalamnya adalah kebutaan dan satu miliiar di antara-
Kemenkes: 81 Persen Kebutaan Di Indonesia Akibat Katarak
Bantuan Kuota Internet Periode Oktober Mulai Disalurkan
ISTI
MEW
A
ILUSTRASI
nya dapat dicegah.Ia juga menyoroti ka-
langan anak-anak saat ini justru tidak bisa berhenti memainkan gawai yang dapat menimbulkan terja-dinya kerusakan pada mata. “Majunya teknologi seka-rang inj, kalau dari umur di bawah lima tahun sudah hobi dan orang tua tidak mencegah menggunakan gawai, saya kira yang perta-ma (terkena) gangguan su-dah pasti mata,” ujar Maxi.
Ia menyayangkan anak-anak yang masih duduk di-bangku sekolah menjadi fana-tik saat bermain gawai, sam-pai tidak menyadari adanya efek radiasi yang dipancarkan
gawai maupun elekronik lain-nya sehingga dapat menim-bulkan gangguan penglihatan pada mata anak.
Menurut dia, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bermain gawai dan ganggu-an penglihatan pada anak, harus dimulai sejak anak usia dini yakni di dalam lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk ikut ber-partisipasi mensosialisasi-kan permasalahan tersebut kepada masyarakat, khu-susnya dalam menyambut Hari Penglihatan Sedunia Tahun 2021.
Arbi/Ant
Jakarta, HanTer - Ke-menterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendik-budristek) kembali menya-lurkan bantuan kuota data internet kepada 26,6 juta pendidik dan peserta didik di periode Oktober 2021.
Bantuan itu dimaksud-kan untuk mendukung ke-lancaran pelaksanaan pem-belajaran tatap muka (PTM) terbatas yang masih dikom-binasikan dengan pembela-
jaran jarak jauh (PJJ). “Bantuan kuota data
internet kembali disalur-kan di bulan Oktober ini kepada sejumlah 26,6 juta penerima untuk menunjang pembelajaran baik bagi yang sudah PTM terba-tas, maupun yang masih PJJ,” ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan tertu-lisnya di Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Pada periode Oktober
2021, bantuan kuota data disalurkan ke 24,9 juta nomor ponsel peserta di-dik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi serta 1,73 juta pendidik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi. “Kuota data disalur-kan kepada nomor-nomor ponsel yang telah berhasil diverifi kasi dan divalidasi sehingga dipastikan akan menerima bantuan,” kata Nadiem.
Sebelumnya, melansir
Ant ara, Menteri Nadiem menjelaskan, pada Sep-tember 2021, Kemendik-budristek telah menyalur-kan bantuan data kuota internet kepada 24,4 juta pengguna. “Bulan ini ada penambahan kuota seba-nyak 2,2 juta penerima dibanding pada September lalu, karena ada pemuta-khiran nomor ponsel yang sudah diverifi kasi dan di-validasi,” tambah dia.
Sammy