Konvergensi industri media dan hak publik
-
Upload
satudunia-foundation -
Category
Documents
-
view
1.158 -
download
2
description
Transcript of Konvergensi industri media dan hak publik
Konvergensi Industri Media dan Hak Publik
Mujtaba HamdiPerkumpulan MediaLink
27.12.2011
Konvergensi = Takdir?
● Takdir? Entah. Mungkin. Tapi yang jauh penting adalah, bagaimana kita mengambil keputusan mengenai arahnya: menguntungkan kita semua, warnanegara Indonesia keseluruhan, rakyat semua, atau menguntungkan hanya bagi segelintir orang?
Konvergensi Industri
● Konvergensi media bukan sekadar konvergensi teknologi (tek informasi, telekomunikasi + penyiaran). Tapi konvergensi media juga terkait konvergensi kepemilikan usaha.
● Di ranah penyiaran, konvergensi kepemilikan sudah terjadi, akan terus jadi tren jika tak dikontrol.
● MNC= 3 stasiun. VMA= 2 stasiun. TransCorp= 2 stasiun. Emtek= 2 stasiun.
Lanj..
● Setiap stasiun induk jaringan memiliki puluhan stasiun pemancar lokal.
● RCTI: 49. TPI: 28. GlobalTV: 20. Total MNC: 97.
● ANTV: 23. TVOne: 26. Total VMA: 49.● TransTV: 30. Trans7: 27. Total
TransCorp: 57. ● SCTV: 47. Indosiar: 40. Total Emtek: 87.●
Lanj..
● Di era konvergensi, tren kepemilikan meluas.
● Mengontrol keseluruhan rantai pasokan (supply chain)= konten, packaging, distribusi. Menguasai dan memiliki berbagai platform.
● Distribusi multiplatform: video → laptop + mobile. Cetak → komputer + mobile. Audio → komputer + mobile.
●
Lanj..
● Konsentrasi kepemilikan pada berbagai jalur distribusi multiplatform.
● MNC: 3 TV + jaringan radio SindoRadio + online Okezone + cetak Seputar Indonesia. Rantai pasokan hulu: berbagai PH + SindoTV.
● Emtek: 2 TV + O'Channel + jaringan Radio Elshinta + TV. Rantai pasokan hulu: PH.
● TransCorp: 2 TV + pembelian portal online detik.com (600 M, Juli 2011).
Dampak Publik
● Dampak konsentrasi kepemilikan pada publik?
Satu, publik hanya menjadi penonton saja atas pertarungan opini antar satu media dan media lainnya; refleksi pertarungan antar para pemiliknya.
● Dua, publik dihitung sebagai konsumen saja; bukan sebagai warga negara yang memiliki hak atas informasi dan komunikasi. Yang menjadi sesembahan itu rating.
Negara?
● RUU Konvergensi justru lebih memberi jalan korporasi untuk semakin mengkomoditaskan informasi, ketimbang melindungi kepentingan dan hak warga negara atas informasi.
● "informatika sebagai komoditas", "pembukaan pasar", dst.
● Pasal 30: "Setiap Penyelenggara Telematika dapat melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha dengan Penyelenggara Telematika lainnya."
Negara?
● Upaya legalisasi juga lewat draft revisi UU Penyiaran.
● Pasal-pasal pembelaan terhadap korporasi sangat kentara; penyiaran publik dan penyiaran komunitas kian tak diberi ruang.
● Pindah tangan frekuensi jadi sah; lewat jualbeli saham.
Negara?
● RUU Konvergensi juga makin lemahkan hak warga di hadapan korporasi.
● Pasal 11: "Penyelenggaran Telematika dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan atau badan hukum untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan telematika."
● Tak ada hak gugat, hanya “kewajaran harga”. Picu konflik agraria.
● Kembali: konvergensi takdir? Kita yang putuskan arah: untuk kepentingan publik secara merata atau untuk kepentingan segelintir pemodal?
● Termasuk dampak ke jurnalis dan pekerja kreatif. Beban kerja berlipat, gaji satu.
● Multiplatform. Cetak + online + audio + video. Jurnalis tulis bawa kamera juga.
● Copyright ada di perusahaan, bukan jurnalis.
Desakan● Regulasi konvergensi media harus
mempertimbangkan kepentingan publik dan kepentingan profesional, tidak hanya kepentingan korporat.
● Ruang yang setara dan seimbang harus juga diberikan kepada lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas.
● Regulasi mendesak bukan untuk konglomerasi melainkan utk melindungi kepentingan publik. Rombak total.
Terima Kasih