Kontrak ≠ Perikatan ?? · Perikatan alam adalah perikatan yang berada ditengah-tengah diantara...
Transcript of Kontrak ≠ Perikatan ?? · Perikatan alam adalah perikatan yang berada ditengah-tengah diantara...
-
Common Law
Contract Agreement Agree Pact Covenant Treaty
2
Civil Law (Indonesia)
Kontrak Sewa Perjanjian Persetujuan Perikatan
-
Prof. Subekti Perikatan → hubungan hukum antara 2
pihak/lebih, dimana satu pihak berhak menuntut, sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan
Perjanjian → suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau 2 orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi
Perjanjian ≠ Kontrak ≠ Perikatan ??
3
-
Menurut Ps. 1313 KUHPerdata “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya”
Dalam praktek tidak dibedakan istilah kontrak
atau perjanjian atau perikatan. Dalam teori dibedakan istilah perjanjian atau
perikatan
4
-
Bagian Umum (1233-1456) Buku III Lex specialis derogat lex generalis Bagian Khusus Nominat 15 Perj. 1319 Sistem Terbuka
5
Sumber perikatan Prestasi Syarat sahnya perikatan Wanprestasi Keadaan memaksa Resiko s.d hapusnya perikatan
Inominat Sumber: •Peraturan Per UU •Kebiasaan
Asas keb. berkontrak
-
Buku ke III Bab I s.d Bab IV tentang Perikatan Pada
Umumnya Bab V s.d Bab VII tentang Perjanjian Khusus Lihat pasal 1319 KUHPerdata Ketentuan Bagian Umum berlaku juga pada
perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHD
6
-
Dalam perjanjian setidak-tidaknya melibatkan 2 pihak:
Yaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihak yang menerima penawaran tersebut
Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedua belah pihak itu adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi (debitur) dan pihak yang berhak menuntut terlaksananya prestasi tersebut (kreditur)
7
-
Kongret Peristiwa hukum Perjanjian (1313) UU saja UU 1354, 1359 Halal Krn Prb Man. PMH (1365)
8
Pacta Sunt Servanda
PERIKATAN Ps. 1233
-
3 Macam Prestasi (Ps. 1234 KUHPerdata) 1. Memberikan sesuatu (to Geven) 2. Berbuat sesuatu (to Doen) 3. Tidak berbuat sesuatu (Niet Doen)
Macam Perjanjian Macam-macam perjanjian dapat dilihat dari
KUHPerdata maupun doktrin hukum
9
-
Dilihat dari segi prestasi Timbal Balik → saling memenuhi kewajiban utamanya Timbal Balik Tidak Sempurna → saling memenuhi tetapi
kewajiban tp tidak seimbang. Misal perjanjian pemberian kuasa (ps. 1792-1808)
Perjanjian Sepihak → hanya 1 pihak yang mempunyai kewajiban. Misal perjanjian hibah (ps. 1666)
Dilihat dari segi pembebanan Perjanjian Tanpa Beban → perjanjian hibah (pemberi hibah tidak
menarik manfaat bagi dirinya sendiri) Perjanjian Atas Beban (perjanjian yang mewajibkan masing-
masing pihak melakukan prestasi) Dilihat dari segi kesepakatan Perjanjian Konsesual → lahir pada saat tercapainya kata sepakat
diantara para pihak Perjanjian Riel → lahir disamping kata sepakat juga diiikuti
dengan penyerahan barang
10
-
A. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu
B. Bersyarat → jika digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan masih belum terjadi. Ada 2 macam:
1. Syarat tangguh 2. Syarat batal
C. Ketetapan waktu D. Alternatif (manasuka) E. Tanggung menanggung → Ps. 18 KUHD → firma, dikatakan tiap persero
bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk perikatan firma F. Dapat dibagi/tidak dapat dibagi → prestasi dalam hal terdapat beberapa
orang debitur/kreditur G. Ancaman hukuman → diwajibkan pada debitur untuk menjamin
pelaksanaan perikatannya, melakukan sesuatu perbuatan, jika perikatan tidak terpenuhi.
Ancaman hukum mengandung 2 maksud: 1. Untuk mendorong debitur melaksanakan kewajibannya 2. Membebaskan kreditur dari pembuktian tentang jumlah/besarnya
kerugian yang diderita.
11
-
Perikatan alam (Natuurlijke Verbintenis) → secara tegas tidak diatur dalam KUHPerdata
Satu-satunya pasal yang menyebutkan adalah Ps. 1359 ayat (2) → “Pembayaran yang tidak diwajibkan tidak boleh diminta kembali” dengan perkataan lain yang tidak diwajibkan tetap menjadi hak kreditur
Perikatan alam adalah perikatan yang berada ditengah-tengah diantara perikatan moral dan perikatan hukum → perikatan yang tidak sempurna, tidak dapat dituntut dimuka hakim, “hutang ada, tp hak menuntut pembayaran tidak ada” tergantung pada kemauan debitur, jika hutang dibayar → menjadi perikatan hukum biasa, hutang pun hapus karena pembayaran
Yang termasuk perikatan alam Ps. 1788 KUHPerdata Pembayaran bunga pinjaman yang tidak diperjanjikan Sisa hutang pailit, setelah diadakan perjanjian perdamaian
12
-
Sistem terbuka dan asas konsensualisme - Ps. 1338 (1) • Sistem terbuka x sistem tertutup → berkaitan dengan
aanvullend recht (optinal law) atau hukum pelengkap • Konsensualisme → lahir pada saat tercapai kata sepakat
o Pengecualiannya: Perjanjian formal → formalitas tertentu. Misalnya perjanjian hibah akta
notaris Perjanjian riil
Asas kebebasan berkontrak → kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian
Asas kekuatan mengikat → asas yang menyatakan bahwa para pihak terkait untuk melaksanakan isi perjanjian termasuk terikat pada kebiasaan & kepatutan
13
-
Asas kepribadian → asas yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (Ps. 1315 jo 1340). Pengecualiannya ps. 1317
Asas itikad baik → ps. 1338 (3) → perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik harus diartikan objektif → maksudnya perjanjian didasarkan pada keadilan, kepatutan, dan kesusilaan. Itikad baik dalam buku II KUHPerdata → kejujuran subjektif
Pacta Sunt Servanda Ps. 1338 ayat (1) Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat
perjanjian → adanya asas kepastian hukum Pada asas ini tersimpul adanya larangan bagi para
hakim untuk mencampuri isi dari perjanjian
14
-
15
Ps. 1320 KUHPerdata
Kesepakatan (Consensus)
Kecakapan (Capacity)
Hal tertentu (Certanty of Terms)
Sebab yang halal (Legality)
Subjektif
Objektif
-
16
Bebas
Kekhilafan
Paksaan
Penipuan
• Inti atau pokok perjanjian (objek/prestasi) thd suatu konsep • Ketidaksesuaian kontrak dgn negosiasi
•Psychis (vis compulsiva) → relatif •Bukan paksaan fisik
Suatu rangkaian kebohongan yg diatur perlu dipertimbangkan: •Taraf pendidikan •Kecakapan org yang ditipu
-
Orang Subjek Hukum Badan Hukum
17
Ps. 1330 KUHPerdata •Orang belum dewasa •Dibawah pengampuan •Orang perempuan
-
18
Ps. 1333 KUHPerdata
Prestasi
Ps. 1234 KUHPerdata 1. Memberikan sesuatu 2. Berbuat sesuatu 3. Tidak berbuat sesuatu
Objek Perjanjian Pokok
-
Yang dimaksud dengan Sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak (Ps. 1377 KUHPerdata)
Isi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal (geoorloofde oorzaak) yaitu:
1. Undang-undang 2. Ketertiban umum (openbare orde/public policy) 3. Kesusilaan (zenden/morality) 4. PATIHA (Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian)
19
-
Asas itikad baik (Ps. 1338 (3)) → dalam pelaksanaan prestasi harus bersifat objektif → mengacu pada keadilan, kepatuhan, dan kesusilaan
Harus memuat elemen dari perjanjian sesuai dengan Ps. 1339 dan 1347 o Isi perjanjian itu sendiri o Kepatutan o Kebiasaan o UU
Dalam praktek di peradilan, urutannya menjadi o Isi perjanjian o UU o Kebiasaan o Kepatutan
20
-
Penafsiran o Penafsiran → maksudnya untuk mengetahui maksud para
pihak yang membuat perjanjian o UU memberikan pedoman: Ps. 1342 → Penafsiran UU Ps. 1347 → kebiasaan Ps. 1348 → tentang kedudukan janji Ps. 1349 → penafsiran jika ada keraguan Ps. 1350 → kata perjanjian bersifat umum Ps. 1351 → tentang pengurangan & pembatasan kekuatan perjanjian
Eksekusi riel o Harfiah → pelaksanaan pemenuhan kewajiban debitur o Yuridis → kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang
dijanjikan dengan biaya debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabila debitur tidak melaksanakan prestasi
o Ps. 1234 hanya mengatur mengenai eksekusi riel berupa Berbuat sesuatu Tidak berbuat sesuatu
21
-
Terdapat dua alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian, yaitu: 1. Wanprestasi 2. Overmacht atau keadaan memaksa
1. Wanprestasi Pengertian → debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan atau lalai Bentuknya
1. Tidak melaksanakan perjanjian 2. Tidak sempurna melaksanakan 3. Terlambat melaksanakan 4. Melakukan hal yang tidak boleh
Ps. 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah/akta sejenis yang menyatakan lalai atau demi perikatannya
Hukuman (akibat) bagi debitur lalai 1. Ganti rugi 2. Pembatalan perjanjian/pelaksanaan perjanjian 3. Peralihan resiko 4. Membayar biaya perkara
22
-
Ad 1. ganti rugi
23
Ganti Rugi
Biaya
Bunga Rugi
Ganti rugi: 1. Bersifat material 2. Bersifat immaterial
Kerusakan barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur
Segala pengeluaran yang nyata- nyata sudah dikeluarkan
Kerugian yang berupa Kehilangan keuntungan
Pembatasan ganti rugi 1. Ps. 1247 2. Ps. 1248
-
Ad. 2 Pembatalan Perjanjian • Tujuannya → membawa kedua belah pihak kemabli pada keadaan
sebelum perjanjian • Pasal 1266 KUHPerdata → perikatan bersyarat → syarat batal, selalu
dianggap ada dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tidak batal demi hukum tapi dapat dimintakan pembatalan pada hakim. Yang membatalkan perjanjian bukan kelalaian tetapi putusan hakim
Ad. 3 Peralihan Resiko • Resiko → kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa
di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa objek perjanjian • Pasal 1237 → resiko dalam perjanjian pemberian barang
“Sejak lahirnya perjanjian resiko di tanggung oleh orang yang berhak menagih pembayaran”
• Pasal 1460 → resiko dalam jual beli → berdasarkan jenis barangnya. Ps. 1461 s.d 1464
• Pasal 1545 → resiko dalam perjanjian tukar menukar Ad. 4 Pembayaran Ongkos Perkara
• Pasal 18 (1) HIR “Debitur lalai/kalah, diwajibkan membayar biaya perkara”
24
-
2. Keadaan Memaksa (overmacht) Overmacht/force majeur Tiga unsur overmacht adalah
1. Tidak memenuhi prestasi 2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur 3. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur Dua ajaran tentang overmacht:
1. Ajaran yang objektif (de objektive overmachtsleer) atau absolut Dalam keadaan memaksa Unsur impossibilitas
2. Ajaran yang subjektif (de subjective overmachtsleer) atau relatif Dalam keadaan memaksa Unsur diffikultas
Bentuk keadaan memaksa 1. Bentuk umum → karena iklim, kehilangan, dan pencurian 2. Bentuk khusus → undang-undang, peraturan pemerintah, dan
pemogokan
25
-
Dalam praktek hapusnya perikatan: Jangka waktunya berakhir Dilaksanakan objek perjanjian Kesepakatan dua belah pihak Pemutusan secara sepihak Adanya putusan pengadilan Pasal 1381 KUHPerdata Pembayaran Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
barang (konsinyasi) Pembaharuan hutang (novasi) Perjumpaan hutang (kompensasi) Percampuran hutang Pembebasan hutangnya Musnahnya barang yang terhutang Batal dan pembatalan Berlakunya syarat batal Lewatnya waktu (daluarsa)
26
-
Hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi: 1. Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu pembayaran,
penawaran pembayaran tunai disertai penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang
2. Karena terjadi suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu terjadi perjumpaan hutang, dan percampuran hutang
3. Karena terjadi suatu perbuatan hukum yang menghapuskan kewajiban debitur dalam perikatan yaitu pembebasan hutang oleh kreditur
4. Karena musnahnya objek dalam perikatan, dalam hal ini dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan (jadi yang terkait dengan perikatan untuk meyerahkan sesuatu)
5. Karena tidak terpenuhi syarat lahirnya suatu perikatan 6. Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat 7. Karena lewatnya waktu (daluarsa)
27
HUKUM PERIKATAN�PERDATA BARATIstilah Pengertian Slide Number 4Sistematika Buku III KUHPerdataPengaturan Hukum PerikatanPerjanjian Sumber PerikatanSlide Number 9Menurut DoktrinMenurut KUHPerdataSlide Number 12Asas-asas penting dalam hukum perikatanSlide Number 14Syarat-syarat sahnya perjanjianKesepakatan (Consensus)Kecakapan (Capacity)Hal Tertentu (Certainty of Terms)Sebab yang halal (legality)Pelaksanaan PerjanjianSlide Number 21Tidak terlaksananya perjanjianHukuman terhadap wanprestasiSlide Number 24Slide Number 25Hapusnya perikatanKesimpulan