Konten D1435.pdf
Transcript of Konten D1435.pdf
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2010 - 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rancana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
( Renstra-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kabupaten
Boyolali Tahun 2010-2015 dapat diselesaikan.
Renstra-SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 ini disusun untuk
memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun
2010-2015 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
aktif dalam penyusunan Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali 2010-2015 dan kami
mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya
sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan dapat
dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kemudahan dan
kekuatan serta keberhasilan kepada kita dalam melaksanakan segala rencana yang kita
susun bersama ini, Amiiinn.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali
D r s . P A . M O E L J O T O Pembina Utama Muda
NIP. 19560626 198403 1 011
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................................... i
SK Kepala Bappeda Kab. Boyolali ....................................................................... ii
Daftar Isi ................................................................................................................ iii
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 5
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 7
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 8
Bab II Gambaran Pelayanan Bappeda
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda .......................... 10
2.2 Sumber Daya Bappeda ................................................................. 12
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda .......................................................... 14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ...... 17
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD ............................................................................................. 25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
2010 -2015 .................................................................................... 26
3.3 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali ........... 27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis .............................................................................. 30
3.5 Penentuan Isi-isu Strategis ............................................................ 32
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
4.1 Visi dan Misi Bappeda .................................................................... 50
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda .......................... 51
4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda .................................................... 52
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
5.1 Rencana Program dan Kegiatan .................................................... 55
5.2 Indikator Kinerja ............................................................................. 59
5.3 Kelompok Sasaran ......................................................................... 62
5.4 Pendanaan Indikatif ....................................................................... 66
Bab VI Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Bab VII Penutup
Daftar Tabel ..........................................................................................................
Daftar Gambar ......................................................................................................
Daftar Lampiran .....................................................................................................
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Mencermati perkembangan dinamika lingkungan strategis, baik regional, nasional
maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah semakin kompleks. Derasnya arus globalisasi sehingga
membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak
pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.
Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, arus globalisasi juga
mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi
paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan
aspirasi dan mengawasi penyelenggaran pemerintahan dengan terbatasnya kapasitas tata
kelola pemerintahan (governance), sehingga akuntabilitas layanan publik belum
sepenuhnya sesuai harapan.
Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya
pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu lingkungan hidup,
penataan ruang wilayah yang lebih baik, kemiskinan, kesehatan masyarakat, penyebaran
wabah penyakit, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta masalah tenaga
kerja.
Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus
dihadapi oleh pemerintahan daerah. Hal ini menuntut peningkatan kapabilitas dan
kapasitas seluruh satuan kerja perangkat daerah, termasuk Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan
daerah untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Pembangunan daerah
merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan
secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-
hasilnya.
Peran Bappeda dalam mewujudkan kemajuan pembangunan daerah sangat
strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah
pembangunan daerah kedepan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan
para pelaku pembangunan di daerah. Untuk itu, Bappeda dituntut memiliki kemampuan
Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali
Nomor : 1041 Tahun 2010 Tanggal : 30 Desember 2010
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 2
dalam menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat
pencapaian target dan tujuan.
Arah yang ingin diwujudkan dalam pembangunan sesuai amanat Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Peran dan tugas Bappeda
mengimplementasikan tujuan di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana terdapat 5
(lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk
mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah,
serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan
partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut,
maka Bappeda harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal
dan akuntabel.
Sebagai satuan kerja perencana pembangunan daerah, Bappeda berperan
melakukan kajian/ telaahan/ evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan
untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-
kebijakan strategis lainnya. Sebagai koordinator, Bappeda antara lain melakukan berbagai
kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam
rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari
Kepala Daerah yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan
lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
koordinasi penganggaran, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber
pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan
bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; serta koordinasi kegiatan
strategis sesuai penugasan.
Kemudian, peran sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen
perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); penyusunan dan
pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan;
penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan
administrasi umum.
Selama periode 2006-2010, pelaksanaan peran Bappeda tersebut telah diupayakan
secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang
belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 3
rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya
di tingkat SKPD. Terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak,
seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap
dampak pemanasan global, dan antisipasi fluktuasi harga bahan bakar minyak terhadap
kehidupan masyarakat, Bappeda dituntut untuk antisipatif dan proaktif serta mampu
mengembangkan sistem pendeteksian dini (early warning system) sehingga pencapaian
tujuan pembangunan tetap terjamin.
Dalam pelaksanaan peran Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah,
optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan
terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan
pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat,
terarah dan dapat dilaksanakan. Salah satu masalah strategis yang harus juga
diselesaikan Bappeda adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen
pembangunan yang selama ini melibatkan berbagai instansi, perguruan tinggi dan
organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan
baik.
Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan
antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya
antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian,
keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya
instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya
mekanisme reward and punishment. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana
pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat
pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Berdasarkan kondisi obyektif di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga
perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya
proses pembangunan dengan baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem
manajemen pembangunan yang solid. Bappeda harus semakin mampu menjadi fasilitator
dalam mengarahkan proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan
mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, dan kepentingan
sektoral dan kedaerahan.
Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku
kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan
keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Bappeda perlu terus melakukan
perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 4
kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (organizational learning). Di samping
itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut
Bappeda untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan
peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses
pencapaian tujuan pembangunan daerah kedepan yaitu mewujudkan Kabupaten Boyolali
yang lebih sejahtera, berdaya saing dan pro investasi yang tidak terlepas dari peran
seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.
Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan setiap rencana pembangunan
merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut, sehingga dalam
merencanakan pembangunan di daerah diharapkan lebih tepat waktu, tepat guna dan
tepat sasaran.
Merupakan tugas Bappeda dengan visi misinya untuk mengubah wajah Kabupaten
Boyolali sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam melaksanakan pola
perencanaan yang terpadu dan terstruktur bersama SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali secara partisipatif, profesional, demokratis, sinergis, transparan,
akuntabel dan berkeadilan, dengan tidak meninggalkan kesinambungan serta
keseimbangan kebutuhan masyarakat dan potensi alamnya. Pertimbangan tersebut
diperlukan untuk kelangsungan perkembangan Kabupaten Boyolali di masa mendatang
agar lebih berdaya saing dan pro investasi yang bermuara kepada kesejahteraan
masyarakat.
Bappeda Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok di bidang
perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban juga menyusun rencana strategis.
Penyusunan rencana strategis ini dengan harapan agar dalam menentukan arah
perkembangan dan kinerja SKPD dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.
Penyusunan rencana strategis Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015
pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tersebut dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Boyolali.
Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda, maka
disusunlah rencana strategis Bappeda Kabupaten Boyolali sebagai salah satu bagian
yang utuh dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 5
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Renstra Bappeda) Kabupaten Boyolali 2010-2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 6
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2009-2014;
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 7
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 – 2014;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan
Publik;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga-lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali
38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025;
39. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Boyolali.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Renstra Bappeda tahun 2010 – 2015 yaitu :
1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan
Bappeda selama 5 ( lima ) ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan dengan
substansi RPJMD Kabupaten Boyolali;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam
bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD );
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 8
3. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada di Lingkungan
Bappeda Kabupaten Boyolali untuk secara konsekuen dan konsisten
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diamanatkan;
4. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai instrumen untuk
mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan Bappeda
dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja);
5. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda untuk memahami dan menilai arah kebijakan
dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
Adapun tujuannya yaitu :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan
meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan
efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
3. Mendukung program Bupati Boyolali di bidang perencanaan;
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dengan membandingkan antara
proses dan hasil yang dicapai;
5. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Bappeda dalam turut
mendukung suskesnya pencapai sasaran pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam RPJMD.
6. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda dalam menentukan prioritas program
dan kegiatan tahunan;
7. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan Bappeda.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010 – 2015
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 9
1.2 Landasan Hukum.
1.3 Maksud dan Tujuan.
1.4 Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
2.2 Sumber Daya Bappeda
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bappeda.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2010 – 2015.
3.3 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Bappeda.
4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda
4.3 Strategi dan Kebijakan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
5.2 Indikator Kinerja
5.3 Kelompok Sasaran
5.4 Pendanaan Indikatif
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 20, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/ kota) harus menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu, pararel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki
Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu
kepada RKPD, memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka
mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk semakin
mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh Pemerintahan Daerah
sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga
dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Boyolali berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan;
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
11
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengkoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian rencana;
5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan (litbang).
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga-lembaga
Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Bagan struktur
organisasi Bappeda sebagaimana tersebut pada paragraph 1 Pasal 15 Perda tersebut
diatas adalah sebagai berikut :
KEPALA
SEKRETARIAT
BIDANG PENYUSUNAN
PERENCANAAN, EVALUASI,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG EKONOMI
BIDANG PEMERINTAHAN
DAN SOSIAL BUDAYA
BIDANG FISIK
PRASARANA DAN SUMBER DAYA ALAM
SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PELAPORAN
SUBBIDANG PENDATAAN DAN
EVALUASI
SUBBIDANG PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN LITBANG
SUBBIDANG PERTANIAN
SUBBIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
JASA
SUBBIDANG PEMERINTAHAN
SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA
SUBBIDANG PERTAMBANGAN ENERGI, LINGK.
HIDUP DAN SUMBER DAYA
ALAM
SUBBIDANG INFRASTRUKTUR
UPT UPT UPT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
12
2.2 Sumber Daya Bappeda
Adapun susunan kepegawaian Bappeda berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008, yaitu :
1. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penyusunan, Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
d. Bidang Ekonomi;
e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
f. Bidang Fisik Prasarana dan Sumber Daya Alam.
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pelaporan.
3. Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri
dari:
a. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi;
b. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Litbang;
4. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
a. Sub Bidang Prtanian;
b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Jasa.
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
b. Sub Bidang Pemerintahan;
c. Sub Bidang sosial Budaya.
6. Bidang Fisik Prasarana dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pertambangan Energi, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
b. Sub Bidang Infrastruktur.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali didukung sumber daya manusia karyawan/
wati sampai dengan keadaan Bulan Desember 2010 sejumlah 50 orang terdiri 38 laki-laki
dan 12 wanita.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
13
Profil pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Boyolali berdasarkan pangkat/ golongan adalah sebagai berikut :
a. Golongan IV : 4 orang
b. Golongan III : 39 orang
c. Golongan II : 5 orang
d. PTT : 2 orang
Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan/ ruang dan jenjang/ tingkat
pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :
No Gol/ Ruang SLTP SLTA D. III S. 1 S. 2 Total
1 IV/ c - - - 1 - 1
2 IV/ b - - - - 1 1
3 IV/ a - - - - 3 3
4 III/ d - - - 4 3 7
5 III/ c - - 2 - 2 4
6 III/ b - 2 - 14 - 16
7 III/ a - 1 - 10 - 11
8 II/ c - - 1 - - 1
9 II/ a 1 3 - - - 4
10 PTT - 2 - - - 2
JUMLAH 1 8 3 29 9 50
Ketersediaan sumber daya peralatan/ prasarana sebagai penunjang kegiatan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
keadaan sampai akhir Bulan Desember 2010 sebagai berikut :
NO JENIS PERALATAN / BARANG JUMLAH KONDISI KET.
B KB R
1 2 3 4 5 6 7
1. Gedung Kantor a. Ruang Kerja Kepala. b. Ruang Kerja Sekretaris. c. Ruang Kerja Kabid
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
d. Ruang Kerja Kabid Ekonomi. e. Ruang Kerja Kabid
Pemerintahan dan Sosbud. f. Ruang Kerja Kabid Fisik
Prasarana dan SDA.
1 1 1
1 1
1
1
1 1 1
1 1
1
1
- - - - - - -
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
14
1 2 3 4 5 6 7
g. Ruang Pertemuan h. Ruang Perpustakaan i. Ruang Mushola j. Kamar Mandi/WC
1 1 1 2
1 1 1 2
- - - -
2. Kendaraan Dinas Roda 4 6 3 3 3. Kendaraan Dinas Roda 2 21 7 11 3 4. 5.
Telepon PaBX
2 10
2 8
- 2
5. Komputer 19 19 - 6. Lap Top 3 2 1 7. Notebook 3 3 - 8. Handy Came 3 3 - 9. Camera Foto Nikkon Standart 5 3 2
10. Scaner 3 2 1 11. Over Head Proyektor + Layar 1 1 12. Wireless 2 1 1 13. LCD 2 2 - 14. Tape Recorder 2 2 - 15. Pesawat Televisi 1 1 16. Mesin Ketik 5 2 2 1 17. Listrik 2 2 - 18. Air Minum - - - 19. Meja Tulis 17 14 3 20. Meja Komputer 31 23 8 21. Meja ½ Biro 61 61 - - 22. Meja Rapat 1 1 - 23. Meja Kursi Tamu 2 1 1 24. Kursi Rotan - - - 25. Kursi Tangan 16 16 - 27. Kursi Putar 12 4 8 28. Kursi biasa 35 35 - 29. Kursi Lipat 147 70 77 30. Almari Kaca 7 6 1 31. Almari Kayu 4 4 - 32. Rak kayu 7 5 2 33. Filling Besi 27 22 5 34. Filling Kayu 5 2 3 35. Papan Tulis 4 2 2 36. Brand Kas 2 1 1 37 Peta Boyolali 2 2 38. Dispenser 3 3 -
Keterangan : B : Baik, KB : Kurang Baik, R : Rusak
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
15
Mekanisme perencanaan daerah kedepan menuntut untuk semakin
mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Penyusunan
perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan oleh Bappeda.
Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, masih
terdapat kesenjangan dalam pelayanan di Bappeda Kabupaten Boyolali. Hal ini dipandang
sebagai kelemahan yang mungkin dapat menghambat pencapaian fungsi pelayanan.
Namun demikian, dengan tekad untuk lebih baik dimasa mendatang maka menyadari
adanya kelemahan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki dan menata diri dalam
memberikan pelayanan yang terbaik. Beberapa hal yang dirasakan sebagai suatu
kesenjangan dalam memberikan pelayanan yaitu:
1. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan
kegiatan.
2. Latar belakang pendidikan personel belum sesuai dengan bidang tugas yang
diembannya.
3. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat di semua bidang
pembangunan.
4. Lemahnya kemampuan evaluasi, analisis serta penelitian dan pengembangan.
5. Pelayanan administrasi perkantoran belum terlaksana secara efektif.
6. Perencanaan ekonomi, sosial dan budaya belum terselenggara secara sinerjik.
7. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam belum terlaksana secara
efektif.
8. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana belum terselenggara secara
akurat.
9. Kapasitas aparatur perencana belum sepenuhnya mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas perencanaan daerah.
10. Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah belum memadai.
11. Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan belum terlaksana secara kontinyu.
12. Belum terbangun sinergitas Program kerjasama pembangunan.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
16
13. Pengembangan wilayah perbatasan belum terselenggara sesuai prosedur yang
ditetapkan Pemerintah.
14. Belum terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh.
15. Belum terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah Sarana dan
prasarana aparatur belum memadai.
16. Pengembangan data dan informasi belum terselenggara sesuai tingkat kebutuhan.
17. Program monitoring, evaluasi dan pelaporan belum terlaksana secara efaktif.
18. Ketersediaan referensi berkaitan perencanaan pembangunan masih sangat minim.
Dalam pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari target dan realisasi
indikator kinerja dari tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk mengukurnya dengan
mencermati materi yang termuat dalam program dan kegiatan yang disusun pada rencana
strategis (renstra) 2006 – 2010. Dokumen pencapaian target dan realisasi indikator
tersebut sebagaimana pada tabel 2.1 terlampir.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas kinerja pelayanan
Bappeda dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah terus menerus
mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang mempengaruhi peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan, antara lain : DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat kelurahan,
organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme
perencanaan partisipatuf.
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya intensitas pendampingan di tingkat kecamatan dan kelurahan oleh
Bappeda Kabupaten Boyolali dan SKPD terkait.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya
kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta
sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat
fungsional;
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
17
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand
design,RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung
perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan
kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu
antara lain melalui focused group discussion (FGD);
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi
perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down
planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan
pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten / kota provinsi, hingga
pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan
hingga pemerintah desa.
Dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah, Bappeda
bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah
pembangunan di daerah masa sekarang maupun di masa mendatang dengan mengacu
pada RPJM Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2010 – 2015 dengan tetap memperhatikan
aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Perumusan konsep penyelesaian masalah pembangunan memerlukan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu seyogyanya
Bappeda telah memiliki data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Dalam perumusan perencanaan pembangunan di daerah tidak bisa mengabaikan
dokumen perencanaan RPJMD 2008 – 2013 di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dikandung
maksud adanya kesinambungan dan keterkaitan dokumen antara pelaksanaan
pembangunan di provinsi dengan di kabupaten, karena pada dasarnya pembangunan
adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak, memecahkan permasalahan
yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat menuju keadaan
atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Potensi, permasalahan serta kebutuhan masyarakat tidak dapat dimanfaatkan,
dipecahkan serta dipenuhi dalam jangka pendek. Demikian pula sumber daya yang
tersedia untuk pembangunan selalu terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan. Oleh
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
18
karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang saling mendukung sebagai
pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan yang saling berkaitan dan
berkesinambungan.
Dalam memproyeksi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda
Kabupaten Boyolali kedepannya, perlu kiranya bercermin pada analisis RPJMD Provinsi
Jawa Tengah 2008 – 2013. Untuk periode pembangunan Jawa Tengah 2008-2013, telah
dipilih pendekatan implementasi (implementation approach) pengembangan kawasan dan
pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui rumusan motto Bali Ndeso Mbangun
Deso.
Visi Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang (2008 - 2013) adalah
“Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera”, peningkatan
kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan
ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat
telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas tertinggi
yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah periode 2008 –
2013, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan
masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan kearifan lokal.
Dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif
aparatur sebagai pelayan masyarakat.
2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan
industri padat karya.
3. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal.
4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan.
5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang
berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.
Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi salah satu acuan dalam
menyusun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten
Boyolali dimasa mendatang menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis
dan kebutuhan masyarakat Boyolali.
Hal ini dimaksudkan agar dalam penyusunan dokumen pembangunan di Bappeda
Kabupaten Boyolali dapat berjalan sinergi dengan misi yang tengah dijalankan Pemerintah
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
19
Provinsi Jawa Tengah, yang pada akhirnya berbagai persoalan pembangunan dapat
diatasi bersama.
Selain mencermati program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya
kesinkronan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali. Hal ini dimaksudkan
agar dalam perkembangannya kedepan adanya keserasian dengan pola ruang wilayah di
Kabupaten Boyolali.
Didalam ketentuan umum penjelasan Perda tentang rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Boyolali menyebutkan bahwa Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi
disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali ini, yaitu antara
lain:
a. Faktor Eksternal
1. Adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan dan atau rujukan sistem
penataan ruang. Perubahan rujukan tersebut berupa perubahan Undang-undang
Penataan Ruang yang semula UU No 24 tahun 1992 menjadi UU No 26 Tahun 2007.
Dalam Undang-undang penataan ruang yang baru ini terjadi beberapa perubahan yang
signifikan dibandingkan undang-undang yang lama. Perubahan tersebut terutama
dalam jangka waktu pelaksanaan rencana yang semula 10 tahun menjadi 20 tahun.
Selain itu, terdapat pula penambahan dalam materi yang harus menjadi cakupan
RTRW dan proses pelaksanaan rencana. Kondisi ini perlu dicermati dalam
penyusunan RTRW Boyolali karena akan berpengaruh besar dalam penyusunan
materi rencana.
2. Adanya perubahan sejumlah peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan
ruang (sejak RTRW Kabupaten Boyolali disusun tahun 2003 sampai tahun 2008).
3. Adanya Rencana Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang belum
diakomodasi dalam RTRW.
4. Adanya Rencana Induk Pengembangan Bandara Internasional Adisumarmo Tahun
2009-2018.
5. Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo dengan panjang 75,800 km, Jogja-
Solo dengan panjang 40,495 km dan, Solo-Mantingan dengan panjang 56,10 km yang
sebagian besar melewati Kabupaten Boyolali serta merupakan jalur pertemuan
(intersection) antar jalur tol tersebut.
6. Pengembangan kawasan strategis dan prioritas salah satunya adalah kawasan
andalan Subosukawonosraten yang akan diatur melalui Rencana Tata Ruang
Kawasan Subosukawonosraten perlu diakomodasi dalam RTRW Kabupaten Boyolali.
b. Faktor Internal
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
20
1. Adanya Rencana Minapolitan di Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit dan
dikembangkan ke Kecamatan Banyudono dan Teras.
2. Adanya pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Ampel, Selo, dan
Cepogo.
3. Adanya kesenjangan pertumbuhan wilayah yang signifikan terjadi antara Boyolali utara
dan selatan terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat.
Pada wilayah ini muncul masalah pengembangan wilayah, oleh sebab itu diperlukan
rencana pengembangan yang diarahkan ke kawasan tersebut berkaitan
pengembangan ekonomi dan infrastruktur yang perlu diatur dalam RTRW.
4. Pengembangan sektor unggulan daerah seperti industri, pertanian dan pariwisata perlu
diakomodasi dalam ruang-ruang wilayah secara optimal yang diatur melalui RTRW.
5. Penanganan ekosistem wilayah serta perlindungan kawasan seperti Waduk Kedung
Ombo serta Kawasan Strategis Taman Nasional Merapi-Merbabu.
6. Adanya pergeseran norma dan perilaku di dalam masyarakat dalam memandang
suatu permasalahan secara keseluruhan. Saat ini berkembang isu-isu pemberdayaan
dan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan
serta demokratisasi merupakan hal – hal yang sedang dikedepankan dan menjadi
isu pokok bagi perencanaan pembangunan. Pendekatan bottom up merupakan salah
satu pendekatan yang dirasa sangat tepat untuk situasi dan kondisi sosial
kemasyarakatan sekarang ini, yang lebih mengutamakan partisipasi, keterbukaan dan
demokrasi secara utuh. Perubahan dan pergeseran inilah yang ikut menjadikan salah
satu faktor internal perlunya peninjauan kembali RTRW Kabupaten Boyolali, dimana
pada masa yang lampau isu-isu tersebut kurang dapat terakomodasi dengan baik.
Beberapa faktor tersebut di atas, secara jelas nampak bahwa perkembangan
lingkungan strategis baik internal maupun eksternal sangat berpengaruh dan perlu
diakomodir di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali. Hal ini perlu
dilakukan agar dalam merencanakan pembangunan di setiap wilayah mempunyai arah
yang jelas dan mendasar serta dapat berkesinambungan.
Selain dari faktor hierakhi perencanaan diatasnya dalam hal ini dokumen
perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan juga faktor desain tata ruang wilayah
Kabupaten Boyolali, dalam pengembangan pelayanan Bappeda juga perlu memperhatikan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) / (Strategic Environmental Assessment). Hal ini
sejalan dengan konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana
diamanatkan dalam UU SPPN, KLHS menjadi kerangka integratif untuk :
1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
21
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat
kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi
acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan
program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal
proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negative
lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah
dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 10)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu kerangka kerja atau
framework pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksud agar di masa
mendatang dapat dicapai harmoni antara pembangunan dengan lingkungan hidup.
Dengan menggunakan KLHS, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan
jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan pengaruhnya
terhadap politik dan ekonomi.
Tujuan utama KLHS dengan demikian bukan terletak pada dokumen yang
dihasilkan melainkan lebih terletak pada lahirnya kebijakan, rencana dan program-
program yang mempertimbangkan lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sudah barang
tentu KLHS bukanlah satu-satunya solusi mujarab untuk mengatasi masalah lingkungan
hidup, namun instrumen ini dapat menjadi pijakan untuk mengubah paradigma berpikir
para perencana pembangunan agar berpandangan jangka panjang, interdependensi dan
holistik.
Dengan menggunakan KLHS, para perencana pembangunan dapat
mempertimbangkan jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan
pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. Demikian pula, KLHS dapat dimanfaatkan
sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang
terlibat. Melalui KLHS ini para pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami manfaat
dan lingkup KLHS serta peluang aplikasi KLHS di daerah dan sektor masing-masing.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
22
Mengapa perlu adanya KLHS didalam kebijakan, rencana dan program
Pemerintah, karena Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan KLHS dan untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program (UU PPLH Pasal 15 ayat 1).
Apa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah sebagai berikut :
a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan;
b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian
secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia;
c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang
pengambilan keputusan yang lebih tinggi;
d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan
adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses
pengambilan keputusan;
e. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para
pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi
dan partisipasi;
f. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin
berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;
g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan
sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.
(OECD 2006; Fischer 1999; UNEP 2002)
Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat
sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh
pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan
berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Namun demikian, ada beberapa
prinsip KLHS dalam implementasinya antara lain yaitu:
a. Self assessment, artinya bahwa pembuat kebijakan, rencana dan/atau program itu
sendiri yang melakukan KLHS. KLHS didesain untuk mendorong pengambil keputusan
mengetahui isu tentang lingkungan hidup di wilayahnya sendiri agar pembangunan
berkelanjutan dapat di implementasikan dengan baik.
b. Planning process improvement, KLHS menjadi salah satu alat yang ditujukan untuk
meningkatkan kualitas pada proses perencanaan dengan lebih memperhatikan
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
23
partisipasi, keterbukaan dan pertimbangan yang cermat terhadap “alternatif‐alternatif”
dalam konteks suatu kebijakan, rencana dan/atau program.
c. Capacity building, KLHS menjadi sarana bagi peningkatan kapasitas bagi pembuat
kebijakan, rencana dan/atau program dan pemangku kepentingan lainnya dimana
dalam proses melakukan atau menerapkannya pembuat kebijakan dan pemangku
kepentingan mempelajari dan menyusun “alternatifalternatif” terbaik untuk dapat
disampaikan kepada pengambil keputusan dan kebijakan.
d. Influencing decision, penerapan KLHS ditujukan agar dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga dapat diperoleh keputusan dan
kebijakan yang paling tepat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
Berdasarkan pasal 16 UU PPLH, dalam melakukan KLHS memuat kajian antara
lain:
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
KLHS dibutuhkan setiap kali akan merumuskan atau menetapkan suatu Kebijakan,
Rencana dan Program yang memiliki dampak dan/atau risiko lingkungan. KLHS
merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mengintegrasi kepentingan lingkungan
ke dalam suatu dokumen perencanaan, dengan instrumen ini pula diharapkan
perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan lebih baik dan sejalan dengan
prinsip‐prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan
potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Boyolali diharapkan responsif, kreatif dan
inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan
perencanaan berkualitas melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang diawali
dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik dengan jalan peningkatan
kapasitas dan komitmen sumber daya manusia perencana, memantapkan kelembagaan
perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku
kepentingan.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
24
Untuk mewujudkan harapan diatas, dengan mencermati tantangan dan peluang
untuk mengembangkan pelayanan Bappeda kedepan, maka beberapa kondisi yang harus
disiapkan antara lain sebagai berikut :
1. Menciptakan akselerasi dalam beradaptasi guna mengantisipasi sering terjadinya
perubahan/ pedoman perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan
tentang perencanaan dan keuangan negara.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap
mekanisme dan kredibilitas perencanaan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan
efektivitas proses perencanaan.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada masing-masing SKPD.
6. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD guna mendukung
terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
7. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada
sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan
pembangunan.
8. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan.
9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dalam penetapan skala prioritas
kegiatan.
10. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)
fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten
Boyolali.
11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
12. Semakin mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
25
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan
kegiatan yang dilaksanakan Bappeda. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus
dilaksanakan oleh Bappeda ke depan, beberapa permasalahan yang memerlukan
pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai
berikut :
1. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam belum terlaksana secara
efektif.
2. Ketersediaan data/ Informasi pembangunan yang cepat, akurat dan lengkap kurang
tercapai, sehingga setiap permintaan data harus mencari dan memerlukan waktu
yang relatif lama..
3. Alokasi anggaran untuk melaksanakan penyusunan, pengumpulan, pengolahan,
updating dan analisa data PDRB dan penyusunan indikator ekonomi daerah tidak
mencukupi di 19 (sembilan belas) kecamatan se-Kab. Boyolali.
4. SDM perencana masih perlu terus ditingkatkan dalam proses perencanaan dan
memfasilitasi penyusunan kegiatan serta mengakomodir kepentingan masyarakat
dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
5. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholders daerah dalam sistem
perencanaan pembangunan.
6. Pengintegrasian perencanaan antara perencanaan reguler dengan program-program
pemberdayaan belum optimal.
7. Kurangnya SDM yang melaksanakan aktivitas peliputan dan kearsipan perencanaan
dan pengendalian pembangunan dalam bentuk jadi maupun prosesnya.
8. Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan belum terlaksana secara kontinyu.
9. Belum terbangun sinergitas Program kerjasama pembangunan
10. Pengembangan wilayah perbatasan belum terselenggara sesuai prosedur yang
ditetapkan Pemerintah
11. Belum terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh.
12. Belum terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah Sarana dan
prasarana aparatur belum memadai
13. Pengembangan data dan informasi belum terselenggara sesuai tingkat kebutuhan.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
26
14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan belum berjalan secara sinergi,
kontinyu dan merata di seluruh lokasi.
15. Ketersediaan referensi berkaitan perencanaan pembangunan masih sangat minim.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2010 – 2015
Bappeda Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor
14 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.
Berdasarkan Perbup Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tersebut, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. pengoordinasian, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana;
e. pengoordinasian dan pelaksanaan di bidang Penelitian dan Pengembangan
(Litbang);
Dalam menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran Peraturan Bupati
tersebut, berada dalam ruang lingkup melaksanakan dan menyukseskan Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2010-2015 masih terdapat beberapa kendala yaitu :
1. Kurangnya kapasitas Perencana pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan
koordinasi perencanaan di masing-masing SKPD se-Kabupaten Boyolali untuk
mensinkronkan perencanaan;
2. Belum optimalnya sosialisasi maupun penguatan kapasitas pemerintah desa maupun
masyarakat langsung tentang sistem perencanaan daerah;
3. Belum tersedianya secara lengkap dan utuh profil investasi daerah yang dapat
memberikan informasi yang menyeluruh sehingga investor dapat lebih mudah dalam
memberikan keputusan.
4. Mengendurnya semangat dan sikap skeptis masyarakat terhadap jaminan kepastian
akan direalisasikannya rencana yang telah disusun berakibat pada tumbuhnya
perilaku menggunakan jalur politik dalam mengajukan permohonan bantuan.
5. Internal Bappeda Kabupaten Boyolali belum mampu menyediakan alat-alat praktis
analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM
perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi
informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian
perencanaan pembangunan.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
27
Selain masih adanya kendala dalam pelaksanaannya, namun terdapat faktor
pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang
mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan
pembangunan di daerah;
3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
4. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan
tentang perencanaan dan keuangan Negara;
5. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada
sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan
pembangunan;
6. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan;
7. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia
melalui penyelenggaraan/ pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun
pelatihan gelar maupun non gelar;
8. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas;
9. Ketersediaan dan kesanggupan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun
perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan
pembangunan daerah;
10. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang
diatur dalam peraturan perundangan;
Bappeda sebagai institusi perencana berfungsi membantu mewujudkan visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang perencanaan pembangunan dan
bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan
manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses
perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan
kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan
Telaahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali
Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi
beberapa kriteria, dalam kerangka rencana strategis tersebut di atas ditetapkan tiga
kriteria sebagai berikut :
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
28
1. Berbasis kondisi lokal :
Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk
menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini
dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika
dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi
daerah yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan pro investasi.
2. Mendukung perencanaan pembangunan nasional :
Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan
pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
3. Akomodatif terhadap dinamika global :
Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan
bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan
bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi
proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan
masyarakat menghadapi arus globalisasi.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan :
Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan
prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan
harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan
dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang
membutuhkan.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif :
Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif
berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan consensus
bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena
itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.
Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan
dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi
masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses
pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat
kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.
Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel :
Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara
kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas
juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap sumber daya yang
digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah
disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
29
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus
bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan
dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up.
Pendekatan Politik:
Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya
dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana
strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian
rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan
evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan.
Pendekatan Teknokratik:
Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Pendekatan Partisipatif:
Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif
mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan
perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentuk-
bentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan
membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri,
sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang
sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi
perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Pendekatan Top Down-Bottom Up :
Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah
ke atas (bottom up) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti
karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah (top down)
adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke
dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana
induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis
diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan.
Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran
tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan
secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan
sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke
bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan
identifikasi kebutuhan riil masyarakat.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
30
Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi
manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan
sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi
perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara
intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka
mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan.
Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung”
berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai
“motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan
permasalahan pembangunan.
Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai
dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non keruangan
(bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu
perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan
dan pendekatan bidang/ sektor pembangunan.
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat nasional,
provinsi, maupun kabupaten/ kota.
Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut
kapasitas dan kesiapan dalam tataran kebijakan dan perencaan untuk mengintegrasikan
KLHS sebagai pengejawantahan prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan
dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2009.
Terutama dalam memadukan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan
perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, dan
Jangka Menengah di daerah. Hal ini ditujukan agar penerapan KLHS sebagai amanat UU
No 32/2009 dapat dilakukan dengan lebih praktis dan aplikatif baik ditinjau dari sisi proses
maupun efektifitas waktu dan pendanaan.
Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan kajian penguatan kelembagaan dan
pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS di Daerah.
Kajian institusi, pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS
ini disiapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana konsultasi, partisipasi
dan jangkauan yang secara legal formal terkait dengan proses perencanaan dan
implementasi pembangunan baik ditingkat kebijakan, perencanaan dan program mulai dari
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
31
tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan
Kajian Strategi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Seperti disebutkan diatas bahwa salah satu tujuan jangka pendek penerapan KLHS
adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu,
strategi peningkatan kapasitas ditujukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas penerapan
KLHS dan meningkatkan efisiensi penerapan KLHS dalam penyusunan RTRW dan
RPJMD.
Implementasi dari strategi peningkatan kapasitas dalam jangka panjang merupakan
standarisasi penerapan KLHS dalam penyusunan dan revisi RTRW, RPJM dan Kebijakan
Rencana dan Program (KRP) isu spesifik yang mempunyai dampak lingkungan, sosial dan
ekonomi signifikan sebagai suatu standar praktis dan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, dan hasilnya dipertimbangkan untuk disetujui dan
diterima secara luas oleh pemangku kepentingan.
Koordinasi dalam finalisasi rencana strategi dan implementasi peningkatan
kapasitas merupakan sesuatu yang sangat penting guna mencegah terjadinya tumpang
tindih program yang menyebabkan tidak efisiennya dukungan yang diberikan kepada
pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan merupakan kunci
keberhasilan penerapan KLHS.
Strategi peningkatan kapasitas penerapan KLHS dilaksanakan melalui tiga
komponen utama yaitu: peningkatan kapasitas sistemik, kapasitas institusi dan kapasitas
individu.
Kapasitas sistem adalah terkait dengan menyiapkan peraturan perundangan
sebagai dasar legalitas, menyiapkan kebijakan dan kerangka kerja prosedur yang
merupakan acuan dalam penerapan KLHS. Kapasitas institusi dimaksudkan adalah
kemampuan organisasi untuk menerapkan KLHS secara efektif berdasarkan sistem yang
sudah disiapkan. Kapasitas Individu dimaksudkan adalah kemampuan dan motivasi
individu.
Strategi peningkatan kapasitas khususnya institusi dan individu di daerah di
formulasikan agar penerapan KLHS dalam perencanaan pembangunan daerah adalah
sebagai standar praktis dengan tujuan Pemerintah daerah mampu melaksanakan KLHS,
kemudian hasil-hasil KLHS dapat diterima oleh semua pengambil keputusan; dan
keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan
kepentingannya serta dapat memberikan kontrol dalam penerapan KLHS.
Dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan untuk melaksanakan
KLHS ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan.
Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
32
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme
perencanaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga
perencanaan;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan
antara SKPD dengan SKPD;
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap
jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan
kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku jalan
pintas jalur dapil suara pemilu (shortcutting);
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD,
SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses
perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada
lebarnya celah fiskal (fiscal gap);
7. Internal Bappeda : belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP)
perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum
meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan
pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan
pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
3.5.1 Gambaran pelayanan Bappeda
3.5.1.1 Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan.
Gambaran kinerja bidang penyusunan perencanan, evaluasi, penelitian dan
pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Menyusun dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali yang
berfungsi untuk mengetahui angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Boyolali tiap tahunnya dimulai dengan membentuk Tim Penyusun yang terdiri dari
SKPD terkait, kemudian mengumpulkan data (kesehatan, pendidikan, kependudukan,
kemampuan daya beli masyarakat dan data pendukung lainnya), dari SKPD terkait,
disusun dan dihitung dengan tim ahli dari BPS, setelah angka kabupaten jadi
direkonsiliasi tingkat regional/ Provinsi pertama, kemudian rekonsiliasi tingkat
nasional/ pusat. Setelah itu pemberitahuan kembali tingkat regional. Penetapan angka
IPM tingkat Kabupaten. Manfaat IPM bagi Pemerintah dan Publik adalah, setelah
mengetahui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boyolali, sebagai alat bantu
untuk mendeteksi kelemahan-kelemahan dari faktor-faktor pendukungnya, sehingga
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
33
masih pertu ditingkatkan penanganannya, dengan pendekatan kesisteman yang
dilaksanakan secara konprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan terkait
dengan rencana pembangunan daerah. Keterlibatan dari berbagai pihak mulai
pemerintah pusat sampai daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan,
perguruan tinggi, dan masyarakat itu sendin diharapkan lebih koordinatif, sehingga
sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam rencana pembangunan
dapat terwujud.
2. Penyusunan buku profil daerah Kab. Boyolali sesuai dengan kriteria 8 kelompok data
(form dari pusat maupun Provinsi). Buku profil daerah berfungsi untuk mengetahui
perkembangan potensi kab. Boyolali dari 8 kelompok data selama tahun data buku.
Manfaatnya baik untuk Pemerintah maupun Publik, adalah sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan perencanaan maupun manfaat lain yang banyak sekali dalam
bidang perencanaan, aplikasi program, maupun pelaksaan program, dll.
3. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5 tahunan. menyusunnya dengan cara membentuk Tim Penyusun yang melibatkan
semua komponen di Bappeda dan seluruh perencana di masing-masing SKPD se-
Kab. Boyolali, dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD. Bentuk
kegiatannya berupa pengumpulan data, analisa data, draft awal, musrenbang dan
penyusunan draft akhir untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
Fungsi dokumen RPJMD adalah untuk mengetahui rencana kerja pembangunan
Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun ke depan. Manfaat bagi Pemerintah
Daerah dan publik adalah dokumen RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan
pembuatan perencanaan kegiatan dan penganggaran tahunan dari tahun n+1 s/d
n+5.
4. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Langkah
penyusunannya dengan cara membentuk Tim Penyusun yang melibatkan semua
komponen di Bappeda dan seluruh perencana di masing-masing SKPD se-Kab.
Boyolali dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD. Bentuk kegiatannya
berupa pengumpulan data, analisa data, penyusunan draft awal, musrenbang dan
penyusunan draft akhir untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Fungsi
dokumen RKPD adalah untuk mengetahui rencana kerja pembangunan daerah
Kabupaten Boyolali Tahun n+1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan publik adalah
Dokumen RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan/ pembuatan kegiatan dan
penganggaran tahun n+1.
5. Penyusunan dokumen laporan data hasil kegiatan evaluasi monitoring kegiatan
pembangunan Kab. Boyolali berupa Buku Laporan Bulanan Belanja Langsung, Buku
Evaluasi Semesteran, Buku Evaluasi RPJMD, Buku Sebaran Lokasi Kegiatan dan
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
34
Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi. Fungsinya adalah sebagai dokumen evaluasi
terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai masukan bagi pengambil
kebijakan untuk perencanaan maupun perbaikan/ peningkatan kualitas hasil maupun
perencanaan. Manfaat bagi Pemerintah maupun Publik adalah perencanaan maupun
pengambil kebijakan pembangunan akan selaras dengan kondisi yang ada, dan
merupakan tindak lanjut dan pemecahan masalah yang ada dalam laporan/ evaluasi
yang ada sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat sehingga target tujuan
Pemerintah maupun kebutuhan masyarakat/ publik dapat tercapai.
6. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik, hasilnya adalah pemanfaatan dokumen survey meliputi
tanggapan masyarakat yang diambil sempel di 19 kecamatan secara langsung
terhadap pelayanan Pemda dan prioritas kebutuhan yang diharapkan oleh
masyarakat untuk perumusan program dan kebijakan Sehingga program pemerintah
akan selaras dengan harapan dan kebutuhan prioritas kebutuhan masyarakat. Selain
itu kegiatan ini merupakan bagian dari perencanaan partisipatif kabupaten dalam
menyusun anggaran APBD.
7. Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJPD hasilnya adalah pemanfaatan hasil analisis
untuk perumusan program dan kebijakan, dimana dokumen tersebut berisi rancangan
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2005 sampai 2025 atau rencana 20 tahun
Pemda yang telah ditetapkan menjadi Perda.
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, dengan cara membentuk
Tim peneliti dengan melibatkan semua bidang di Bappeda. Bentuk kegiatannya
adalah dengan cara meneliti RKA yang dibuat oleh SKPD. Fungsinya, untuk lebih
dapat terarah, efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran atas kegiatan yang
akan dilaksanakan. Manfaat bagi pemerintah daerah dan publik adalah sebagai
sarana untuk lebih terarah dan kelancaran pelaksanaan APBD.
9. Penyusunan dokumen KUA – PPAS sebagai acuan penyusunan RKA-SKPD. Cara
penyusunannya dengan membentuk tim dalam rangka penyusunan KUA – PPAS
dengan acuan perencanaan sebelumnya yang sudah dilaksanakan dan sudah ada
dokumen RKPD dengan melihat kemampuan daerah dan melihat capaian RPJMD
tahun lalu, maka akan ditetapkan Prioritas Pembangunan sehingga akan diperoleh
pagu anggaran sementara SKPD se-Kab. Boyolali berdasar prioritas daerah, dan juga
kondisi-kondisi mendesak Pemda yang harus segera ditangani. Bentuk Kegiatannya
adalah penyusunan dokumen KUA – PPAS Perubahan Tahun berjalan dan Murni
tahun n+1. Kegiatan diatas adalah kegiatan wajib Pemerintah Daerah karena
merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
35
dilalui dalam penyusunan dan penetapan APBD sehingga mau-tidak mau harus
dilaksanakan.
10. Penjaringan inventor (penemu hasil penelitian) usulan kreasi inovasi (krenova)
Kabupaten Boyolali, dengan cara membentuk Tim di Bappeda dan melakukan
penjaringan ke 19 kecamatan untuk maju di tingkat Provinsi. Dampak bagi
Pemerintah Daerah adalah bisa menunjang program pemerintah dalam bidang
pendidikan, pertanian dan kesehatan.
11. Pembuatan buku Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB, buku Pengolahan,
Updating dan Analisa data PDRB dan buku Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
yang bekerjasama dengan BPS kabupaten Boyolali yang berfungsi untuk
ketersediaan data dalam pengambilan kebijakan daerah antara lain Untuk
mengetahui sejauh mana pembangunan bidang ekonomi yang telah dilaksanakan
selama ini, memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi baik masa lalu
maupun masa sekarang serta sebagai evaluasi, perencanaan dan sasaran yang akan
dicapai masa yang akan datang, kemudian untuk mengetahui indeks harga konsumen
yang menggambarkan perbahan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi
masyarakat secara umum sehingga dapat diketahui Inflasi yang terjadi di tiap
Kecamatan serta untuk mengetahui informasi kegiatan ekonomi yang meliputi
Keuangan Daerah, Perbankkan, Produksi dan Perdagangan , Perhubungan dan
komunikasi.
12. Penyusunan dokumen dan duplikasi hasil pembangunan dengan cara yaitu momen
atau aktivitas kegiatan hasil pembangunan yang strategis diliput untuk
didokumentasikan. Bentuk kegiatannya berupa pendokumentasian kegiatan hasil /
pembangunan dalam bentuk dokumen foto.
3.5.1.2 Bidang Ekonomi
Gambaran kinerja bidang ekonomi dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi/ G3PA dalam mendukung
Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) melalui kegiatan
penyadaran publik PPSIP kepada pengurus dan anggota GP3A serta unsur aparat
pemerintah desa, kecamatan, PPL dan Juru Pengairan sebagai kelompok
pendamping lapangan. Dampak kinerja bagi birokrasi dan pemerintah daerah adalah
meningkatkan pengetahuan dan penyamaan persepsi perihal paradigma
pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, sehingga diharapkan dapat
berperan dalam memotivasi, mendampingi GP3A dalam implementasi PPSIP.
2. Pelaksanaan kegiatan FEDEF sesuai fungsi dan peran FEDEF meliputi Pelatihan
penyusunan proposal, Pelatihan dan apel sapi, Pelatihan dan pembentukan kluster,
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
36
pelaksanaan rapat koordinasi kluster/ FGD, Penyusunan dokumen pengembangan
ekonomi lokal (PEL), Pelaksanaan pameran kluster, mengikuti rapat koordinasi/
pelatihan terkait FEDEP di luar daerah sesuai dengan undangan Propinsi, Bank
Indonesia, BKAD dan Bakorwil.
3. Penyediaan informasi kegiatan ekonomi yang meliputi keuangan daerah, perbankan,
produksi, perdagangan, perhubungan dan komunikasi. Bentuk kegiatan ini
menyediakan data informasi ekonomi yang dapat dicapai sesuai dengan target yang
telah ditentukan, dengan cara melakukan survey harga ke berbagai pasar dan
pedagang sehingga menghasilkan informasi yang diwujudkan dalam bentuk buku
dengan isi berbagai tabel dan alasan yang menerangkan tentang kondisi harga di
tingkat konsumen. Dalam publikasi tersebut dapat diketahui melalui indikator harga
konsumen yang berlaku di masyarakat dan besar inflasi yang terjadi. Dari kegiatan ini
membawa kegunaan bagi masyarakat yaitu dapat diketahui kondisi perekonomian di
lingkungan masyarakat setempat dan untuk dasar perumusan kebijakan bagi
Pimpinan Daerah maupun pihak yang berkepentingan.
4. Potensi produk unggulan sebagai informasi kepada investor tentang CJIBF. Cara
mencapainya dengan menawarkan produk unggulan Kab. Boyolali ke setiap pameran
forum CJIBF dan proses mendapatkan Ijin lokasi tidak dipungut biaya, Kemudahan
perijinan ( HO/IMB /keringan biaya 40 %), kenyamanan berusaha. Adapun proyek
kegiatan yang ditawarkan dalam CJIBF meliputi Infrastruktur, Property, Manufakture,
Mining dan Energy, Tourism dan Agriculture. Forum CJIBF mengatur tentang peluang
investasi masing masing produk unggulan di setiap kabupaten anggota CJIBF, agar
dapat didapat investor yang berminat menanamkan modalnya. Manfaat yang didapat
adalah menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan
kesejahteraaan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Boyolali
dan memaksimalkan potensi daerah Kab. Boyolali.
5. Penyusunan dokumen dalam Budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan melalui kegiatan penyusunan masterplan perluasan lahan budidaya lele
pada Kawasan Minapolitan. Kawasan Minapolitan mengatur tentang tata guna lahan
pengembangan kawasan minapolitan, kebutuhan infrastruktur kawasan dan
kebutuhan anggaran serta pentahapan pelaksanaan kegiatan. Manfaat dokumen
masterplan bagi daerah terutama SKPD terkait adalah sebagai panduan dalam
penyusunan DED dan RAB dalam rangka mengembangan lahan budidaya lele pada
kawasan minapolitan, sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah membantu dalam
perencanaan kegiatan wirausaha baru budidaya lele guna mendukung peningkatan
produktifitas lahan dan pendapatan masyarakat.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
37
6. Pendampingan cluster dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, misal susu sapi,
melalui kegiatan pendampingan Koperasi Keju Indrakila oleh Tenaga Ahli DED.
Kegiatan pendampingan meliputi kegiatan penelitian produk keju, bantuan teknis
pasca produksi dan fasilitasi dalam hal pemasaran. Manfaat kegiatan bagi pemerintah
daerah adalah adanya transfer pengetahuan dalam bidang teknologi pembuatan keju
dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas susu. Sedangkan manfaat bagi
masyarakat khususnya pengelola koperasi adalah meningkatnya ketrampilan dalam
pembuatan keju, diversifikasi usaha, meningkatkan nilai komoditas susu dan
pendapatan koperasi.
7. Penyusunan data tentang potensi daerah dengan cara membuat dokumen
masterplan pengembangan kawasan industri, mengadakan workshop/ pameran
tentang potensi daerah, mencetak leaflet/ booklet, study banding ke kawasan industri
di lain daerah dan mengatur tentang lokasi dan potensi kawasan industri di daerah.
Manfaat bagi daerah dan masyarakat adalah menciptakan lapangan pekerjaan,
menambah kesejahteraan masyarakat, menambah pendapatan asli daerah dan
mengurangi angka pengangguran.
8. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap hak dasar melalui Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Penataan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) atau Neighbourhood Development (ND).
Cara mencapainya dengan pemenuhan terhadap akses hak dasar meliputi kegiatan
di bidang fisik, sosial dan lingkungan, kerjasama dan koordinasi dengan SKPD terkait
yang sesuai Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Penanggungjawab Operasional di
tingkat Kecamatan dan Desa penerima manfaat. Bentuk kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan meliputi Pembangunan drainase, Pemugaran rumah, Jambanisasi,
Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM, Pembuatan pupuk
kompos, Pelatihan beternak dsb. Sedangkan kegiatan PLP-BK atau ND meliputi
Penyusunan Dokumen Rencana Penyusunan Lingkungan Permukiman (RPLP),
Pembangunan drainase, Pemugaran rumah, Jambanisasi, Pembangunan jalan dan
jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM, Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan
beternak dsb.
9. Pemanfaatan analisis pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan dengan
bekerjasama dengan pabrik rokok dalam hal penjualan dan pemasaran tembakau
yaitu dengan system barter sarana produksi. Dampak bagi kinerja birokrasi dan
Pemerintah Daerah adalah adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, petani dan
pabrik rokok sehingga terjadi komunikasi yang lebih baik dalam hal pemasaran
produk.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
38
10. Penyusunan dokumen pembinaan kelembagaan petani tembakau di Kab. Boyolali
dan teridentifikasinya potensi aspek – aspek terkait agrowisata tembakau. Dengan
cara mengadakan study banding, pelatihan bagi para petani penghasil tembakau
dengan tujuan memaksimalkan potensi daerah sebagai penghasil tanaman tembakau
sehingga diharapkan petani tembakau dapat menghasilkan tembakau yang
berkualitas dan dapat diterima di pasar nasional maupun internasional. Dengan
adanya potensi Agrowisata tembakau dapat menciptakan daerah penghasil tembakau
menjadi daerah tujuan wisata. Untuk daerah penghasil tembakau terdapat di
3 kecamatan yaitu ampel, cepogo, selo
3.5.1.3 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Gambaran kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Menyusun dokumen untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap hak
dasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) atau
Neighbourhood Development (ND). Cara mencapainya dengan pemenuhan terhadap
akses hak dasar meliputi kegiatan di bidang fisik, sosial dan lingkungan, kerjasama
dan koordinasi dengan SKPD terkait yang sesuai Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan
Penanggungjawab Operasional di tingkat Kecamatan dan Desa penerima manfaat.
Bentuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan meliputi Pembangunan drainase,
Pemugaran rumah, Jambanisasi, Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/
peningkatan SDM, Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan beternak dsb. Sedangkan
kegiatan PLP-BK atau ND meliputi Penyusunan Dokumen Rencana Penyusunan
Lingkungan Permukiman (RPLP), Pembangunan drainase, Pemugaran rumah,
Jambanisasi, Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM,
Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan beternak dsb.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dengan cara membangun/
menyediakan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat
melalui Program Pamsimas.
3. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS)
Kabupaten Boyolali untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen tersebut mengatur
tentang rencana aksi bagi percepatan target pembangunan pendidikan di Kabupaten
Boyolali khususnya dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan
pencapaian target Pendidikan Untuk Semua (PUS). Manfaat bagi daerah antara lain
teridentifikasi dan teranalisis data capaian indikator Pendidikan Untuk Semua (PUS)
dalam rangka menemukan isu strategis dalam pencapaian target Pendidikan Untuk
Semua (PUS), tersusunnya target capaian indikator program pembangunan sektor
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
39
pendidikan sejalan dengan kesepakatan DAKAR, tersusunnya rencana aksi
pencapaian target capaian indikator PUS pada tahun 2015 yang berupa kerangka
program dan kegiatan strategis sejalan dengan Kesepakatan Dakar, sebagai acuan
instansi pemerintah Kabupaten Boyolali dan komponen masyarakat terkait dalam
melaksanakan program dan kegiatan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan
mengintensifkan RAD – PUS dengan dokumen perencanaan yang lain terkait dengan
pendidikan, terutama RPJPD dan RPJMD Kabupaten Boyolali.
4. Penyusunan Kajian Regrouping SDN Kabupaten Boyolali. Dokumen tersebut
merupakan kajian perencanaan konsep penggabungan (regrouping) SDN di
Kabupaten Boyolali. Manfaat bagi daerah antara lain dapat dijadikan sebagai bahan
masukan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberi bantuan
dana pendidikan khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dasar; sebagai
bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan untuk
mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, terutama dalam program peningkatan
mutu pendidikan dasar di Kabupaten Boyolali; dokumen ini dapat dijadikan sebagai
bahan evaluasi dan informasi pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dasar di
tingkat sekolah, serta dapat dijadikan sebagai instrumen terhadap program kebijakan
sekolah dan dapat dijadikan sebagai dasar informasi mengenai program peningkatan
mutu pendidikan dasar melalui mekanisme kegiatan dan sebagai alat penyadaran
masyarakat tentang program-program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
5. Meningkatkan koordinasi ke tingkat Pusat dan Propinsi serta lintas sektoral dengan
SKPD terkait bidang pemerintahan dan Sosbud. Bentuk kegiatan meliputi koordinasi
penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan Kab. Boyolali, Koordinasi
rencana percepatan pembentukan Pokja AMPL (Air Minum sanitasi dan Penyehatan
Lingkungan) yang dapat diakses oelh Pemerintah Kabupaten Boyolali diantaranya
program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) dan koordinasi
beberapa proposal dan kegiatan-kegiatan yang didanai dari DAK. Manfaat koordinasi
antara lain Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang disusun dalam DSP dengan
kesesuaian dengan RPJMD serta untuk mengetahui penyusunan anggaran yang
dilaksanakan apakah sudah terdapat kesesuaian dengan DSP.
6. Penyusunan buku rencana induk pemberdayaan perempuan (RIPP) Kab. Boyolali.
Tujuan penyusunan dokumen RIPP Kabupaten Boyolali guna percepatan
pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidan pembangunan
sehingga dapat menjadi pedoman bagi SKPD di Kabupaten Boyolali dan
memberikan arah kepada pemerintah dan perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender.
3.5.1.4 Bidang Fisik, Prasarana dan Sumber Daya Alam
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
40
Gambaran kinerja bidang fisik, prasarana dan sumber daya alam dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan dokumen database perencanaan kawasan perumahan dan permukiman
dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan 10 tahun kedepan.
Bentuk kegiatan meliputi kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyusunan Laporan
Pendahuluan, Laporan Antara serta Laporan Akhir dengan jangka waktu 150 hari
kalender kemudian melakukan pembahasan setiap tahapan laporan dengan tim
tehnis untuk memberi saran masukan sebagai penyempurnaan laporan serta
mengadakan FGD (Focus Group Discussion) yang dihadiri oleh Kades dan Kaur
Pembangunan untuk menggali potensi dan permasalahan dari setiap kecamatan
secara lebih mendalam. Dampak bagi kinerja birokrasi dan Pemerintah Daerah
adalah meningkatkan penyelenggaraan pembangunan perumahan oleh pemerintah
daerah yang lebih akomodatif, aspiratif dan transparan dan meningkatkan kualitas
pelayanan Pemerintah Daerah di bidang perumahan permukiman terhadap
masyarakat karena didukung oleh database perumahan permukiman sampai 10
tahun mendatang
2. Penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam mewujudkan
keserasian pembangunan antar sektor. Dengan cara membentuk Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan Keputusan Bupati Boyolali tentang
Pembentukan badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Boyolali dengan tugas utama menyelenggarakan penataan ruang kabupaten baik
perencanaan tata ruang, pemanfaatan penataan ruang maupun pengendalian,
kemudian membentuk Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD) Kabupaten Boyolali dengan Keputusan Bupati Boyolali dengan tugas
utama membantu tugas BKPRD kabupaten serta Pembentukan Sekretariat Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Boyolali sebagai
pelaksana administrasi BKPRD kabupaten maupun Pokja BKPRD kabupaten serta
sebagai wadah aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan penataan ruang
kabupaten. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan
satker terkait untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan
ruang di Kecamatan Boyolali, kemudian koordinasi pembahasan Ranperda Revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2029 serta
berkoordinasi pembahasan Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2029 antara BKPRD Kabupaten Boyolali dengan
BKPRD Provinsi dan BKPRD Pusat.
3. Penyusunan Dokumen rencana detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) Kecamatan.
Dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyusunan Dokumen
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
41
Perencanaan dari Buku Pendahuluan, Buku Fakta dan Analisa, Buku Rencana
Album Peta maupun Ranperda dengan melibatkan Tim Teknis dan Masyarakat
dengan jangka waktu 150 hari kalender kemudian mengadakan FGD (Focus Group
Discussion) di tingkat kecamatan untuk menggali potensi dan permasalahan secara
lebih mendalam serta melakukan pembahasan setiap tahapan laporan dengan tim
tehnis untuk memberi saran masukan sebagai penyempurnaan laporan. Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan dilakukan untuk memberikan pedoman/
payung hukum dalam pemanfaatan ruang secara lebih rinci sehingga terwujud ruang
wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta memenuhi kebutuhan pembangunan
dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi,
bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan
untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RDTR Kecamatan terkait
dengan kedudukan kecamatan ini sebagai salah satu wilayah strategis. Selain itu
perkembangan eksternal antara lain yang utama adalah diberlakukan UU No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menggantikan UU No 24 Tahun 1992 yang
mengamanahkan penyesuaian substansi.
4. Penyediaan bahan pertimbangan dalam bentuk dokumen perencanaan kegiatan
pembangunan sinkronisasi program/ kegiatan berupa proposal usulan kegiatan
bidang infrastruktur sub bidang bina marga, cipta karya dan sumber daya air serta
usulan proposal penanganan pasca bencana erupsi Gunung Merapi. Bentuk
kegiatannya antara lain pengumpulan data informasi melalui koordinasi dengan
satker maupun bidang yang erkait sesuai isu dan permasalahan proposal,
penyusunan proposal sesuai dengan isue dan permasalahan dan pengiriman
proposal ke instansi yang berwenang di pusat maupun propinsi sesuai dengan isue
dan permasalahan yang disusun. Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan Publik
adalah pembangunan bidang infrastruktur lebih terkoordinasi antara pemerintah
daerah, provinsi dan pemerintah pusat sehingga lebih terpadu, efisien efektif dan
bermanfaat serta berkesinambung kemudian diharapkan adanya dukungan
pembiayaan bagi pemerintah daerah dari pemerintah pusat sehingga pelaksanaan
pembangunan lebih terakseleratif serta perwujudan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
5. Penyusunan dokumen Masterplan Pengendalian SDA dan LH Kabupaten Boyolali,
dengan cara melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dokumen ini merupakan upaya
inventarisasi potensi dan kondisi SDA di Kab. Boyolali yang meliputi sumber lahan,
hutan, air dan mineral yang tersaji ke dalam neraca aktif dan pasif. Manfaat bagi
daerah dan masyarakat adalah dokumen ini digunakan sebagai sumber informasi
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
42
dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam rangka pengambilan keputusan
untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang mencakup kepentingan
masyarakat maupun dunia usaha. Tujuan penyusunan dokumen ini agar dapat
terjalin koordinasi antar instansi terkait GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan
Penyelamat Air) di Sub DAS Kali Grenjengan dan tersusunnya data tentang potensi
daerah yang digunakan sebagai bahan informasi dalam penyusunan kebijakan.
6. Penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah dan pengendalian SDA
dengan cara mencapainya dengan kerjasama pihak ketiga (jasa konsultan). Bentuk
kegiatan meliputi rapat-rapat dalam rangka penyusunan Master Plan Prasarana
Perhubungan Daerah. Manfaat bagi daerah dan masyarakat adalah dalam
menentukan kebijakan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan
pemeliharaan jalan/ jembatan tahun anggaran yang akan datang bisa lebih efisien
dan efektif sesuai dengan skala prioritas serta tersedianya data terbaru kondisi jalan
& jembatan setelah dilakukan pemeliharaan jalan & jembatan Tahun 2009 dalam
bentuk data buku.
7. Penyusunan dokumen rencana penataan permukiman ( RPP ) dan terwujudnya
rehabilitasi konstruksi daerah rawan bencana. Pelaksanaan BDL juga telah dilakukan
di semua desa, dengan catatan pekerjaan lapangan ini akan terus berlanjut hingga
masa berakhir program Rekompak-JRF di Kabupaten Boyolali. Program Rekompak-
JRF, dibagi menjadi dua tahap yaitu Tahap preparasi atau persiapan dengan
keluaran dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) dan Tahap implementasi
atau pelaksanaan fisik dari bantuan dana lingkungan (BDL).
8. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan kawasan pertambangan berbasis
wilayah dan berwawasan lingkungan dengan cara melalui kerjasama dengan pihak
ketiga. Dampak bagi kinerja birokrasi dan Pemerintah Daerah adalah tersusunnya
Peta Zonasi Kawasan Pertambangan, tersedianya informasi yang lebih pasti bagi
pengembangan usaha dan sebagai masukan bagi instansi Pemerintah dalam rangka
pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang
mencakup kepentingan masyarakat maupun dunia usaha.
3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian PPN/ Bappenas
Dalam merumuskan isu-isu strategis di Bappeda Kab. Boyolali, tidak terlepas dari
arah sasaran strategis Kementrian dan Lembaga (K/L) di Pusat, sehingga dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam perencanaan
pembangunan daerah mempunyai pedoman dan acuan yang jelas. Sasaran strategis K/L
yang digunakan sebagai acuan yaitu di Kementrian PPN/ Bappenas, dengan mengutip
secara utuh isi sasaran strategis tersebut yang terdapat dalam tujuan dan sasaran
strategis Renstra Kementerian PPN/ Bappenas sebagai berikut :
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
43
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian PPN/Bappenas
menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai
dengan peta strategi, sebagai berikut:
1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan
pembangunan nasional.
Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di
bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas
diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik
berupa RPJMN maupun RKP. Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan dengan tugas-
tugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden atau Pemerintah kepada
Kementerian PPN/Bappenas, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang
memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar,
misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana
gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap
perkiraan kerusakan dan kerugian (damages and losses assessment) yang diakibatkan
oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (needs
assessment) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (climate
change), dan sebagainya.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Peta Strategi (Strategy Map),
“Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP,” yang menjadi tanggung jawab
semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II, sangat ditentukan oleh
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung
jawab masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, diukur dari:
a) Persentase (%) pencapaian target/ sasaran RPJMN 2010-2014; dan
b) Persentase (%) pencapaian target RKP setiap tahun pada periode RPJMN 2010-
2014.
Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan
pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan)
yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas
periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:
a. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka
menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
1) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang,
antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
44
a) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memilki tujuan,
target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
b) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN;
c) % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden
terpilih;
d) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;
e) Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas
dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014;
f) Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas
dan terukur, serta sesuai dengan RKP.
2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN
2010-2014, yang diukur dari:
a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN.
b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan.
3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP, diukur
dari:
a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP.
b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.
b. Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya penugasan lainnya dari
Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah:
- Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari
Pemerintah/ Presiden.
3.5.3 Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali
Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pembangunan daerah,
peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus terkait dengan fungsi-
fungsi lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan, dan bahkan pengawasannya.
Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan di daerah dapat dilaksanakan
secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan. Perencanaan pembangunan harus agar dapat menjamin hubungan yang lebih
jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah serta
memudahkan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasannya untuk melihat
ukuran keberhasilan dan akuntabilitasnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disusuan sasaran strategis yaitu :
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah.
2. Tersusunnya dokumen rencana daerah.
3. Terjaringnya inventor krenova Kab. Boyolali.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
45
4. Aset daerah terinventarisir.
5. Terlaksananya penyusunan RKA SKPD (KUA dan PPAS perubahan dan murni)
6. Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan yang bersifat
konprehensif, lengkap dan up to date tersedia.
7. Dokumen/ arsip daerah terjaga keamanan dan rahasianya.
8. Data/ informasi/ statistik daerah tersusun validitas data semakin baik dan dimuat
dalam website kabupaten.
9. Kapasitas kelembagaan perencana pembangunan daerah meningkat.
10. Terlaksananya penelitian.
11. Terwujudnya ketersediaan data yang akurat dan kualitas perencanaan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara teknokratik (dokumen perencanaan, analisis, kajian,
evaluasi dan konsep-konsep pembangunan)
12. Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain yang memberikan manfaat bagi kemajuan
Boyolali dan kesejahteraan masyarakat.
13. Meningkatnya penganggaran berbasis kinerja yang mendorong tumbuhnya
perekonoian daerah.
14. Tersusunnya dokumen RDTR SWP II dan III.
15. Sinkronisasi dan koordinasi Pusat, Propinsi dan Daerah.
16. Tersusunnya data potensi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan.
17. Adanya koordinasi terkait GNKPA dan Sub DAS Grenjengan.
18. Inventarisasi dan rencana kebutuhan energi daerah.
19. Peta zonasi dan rencana pengelolaan kawasan pertambangan berbasis wilayah dan
lingkungan.
20. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman 10 tahun
mendatang.
21. Tersusunnya RIS dan drainase perkotaan Boyolali.
Dari sasaran pembangunan daerah, maka disusun menjadi sasaran rencana kerja
bidang perencanaan pembangunan adalah :
1. Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
2. Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan
sosial budaya.
3. Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan bidang prasarana
perwilayahan dan sumber daya alam.
4. Terwujudnya peningkatan koordinasi pembaharuan kebijakan perencanaan dan
pengelolaan sektor pengairan dan irigasi (WISMP).
5. Terwujudnya peningkatan koordinasi pelaksanaan forum Economic Development
And Employment Promotion (FEDEP).
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
46
6. Terwujudnya ketersediaan data dan informasi hasil monitoring evaluasi yang akurat
sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.
7. Terwujudnya peningkatan program-program kerjasama dalam pembangunan.
8. Terwujudnya sinkronisasi program dana alokasi khusus dan dana APBN lainnya
maupun dana dari Pemerintah Provinsi.
3.5.4 Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD
Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan
diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU
24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
[UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional
yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan
kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di
masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.
Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah
perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan
kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten
lainnya.
Hal ini sejalan dengan tujuan RTRW Kabupaten Boyolali adalah mewujudkan ruang
wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang serta memenuhi kebutuhan pembangunan dengan
senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat
dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya
kesejahteraan masyarakat.
Suatu produk RTRW Kabupaten meliputi rencana struktur dan pola pemanfaatan
ruang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kedua faktor tersebut menjadi sangat
penting ketika berhadapan dengan sistem peradaban baru yang berlaku dalam
masyarakat, sehingga membutuhkan pendekatan baru pula dalam pola pembangunannya.
Beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui RTRW Kabupaten Boyolali adalah
terkendalinya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat;
terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budaya; tersusunnya
rencana dan keterpaduan program-program pembangunan; terdorongnya minat investasi
masyarakat dan dunia usaha dan terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan
sektor pembangunan.
Keterpaduan program-program pembanguna dalam proses perencanaan ini
diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
47
seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari
usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan
(MUSRENBANG) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah selama ini, memerikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan
perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan
mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan
untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan
seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
perencana, dalam hal ini Bappead selaku perangkat daerah yang membantu Kepala
daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam
bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam
mewujudkan good governance.
Lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali terus menerus mengalami peningkatan.
Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan
perencanaan tersebut meliputi :
1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan, antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kelurahan,
organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme
perencanaan partisipatif.
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan
kelurahan oleh Bappeda Kabupaten Boyolali dan SKPD terkait.
3.5.5 Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD
Guna mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian
Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA]
menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [framework of
thinking] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.
KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan
menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan
dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program [KRP]. Posisinya
berada pada relung pengambilan keputusan.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
48
Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) harus digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perencanaan terkait.
Undang-Undang ini selanjutnya memberi definisi kajian/analis wajib dan opsi yang
dilaksanakan pada saat melakukan kajian. Undang-undang ini juga menekankan bahwa
pelaksanaan KLHS harus melibatkan komunitas yang bersangkutan atau stakeholders.
Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai
berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian, tingkat
keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada peraturan
perundangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan
dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Secara umum boleh dikatakan bila KLHS diaplikasikan pada tingkat nasional atau
provinsi, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat harus lebih luas dan intens
dibanding KLHS pada tingkat kabupaten atau kota. Bila KLHS diaplikasikan untuk tingkat
kabupaten, kota, atau kawasan, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik
harus dilakukan sedini mungkin dan efektif. Hal ini disebabkan cakupan muatan yang
bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung
dengan kegiatan masyarakat.
Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk
menelaah, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam proses KLHS.
Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana penyaluran aspirasi masyarakat,
termasuk pada tahap pengambilan keputusan. Penerapan praktis KLHS berimplikasi
kepada arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah kedepan yaitu :
1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan
sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan dengan para
pemangku kepentingan;
2. Penerapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berbasis
kinerja;
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/ kajian sebagai masukan bagi
perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan
pembangunan;
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka
peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai;
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
49
KLHS dapat dijadikan sebagai bagian dari sistem perencanaan yang modern; yang
semakin dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia
dengan cara yang lebih berkesinambungan. Melakukan KLHS dengan partisipatif dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan pada umumnya –
sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama.
Berdasarkan uraian diatas, maka isi-isu strategis dan permasalahan-permasalahan
yang dihadapi dalam pembangunan daerah Kabupaten Boyolali tidak terlepas dari
pemasalahan yang dihadapi Tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diantaranya
yaitu :
1. Masih tingginya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ;
2. Masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat kesempatan kerja ;
3. Belum optimalnya akses di bidang pelayanan sosial dasar, baik kesehatan,
pendidikan maupun sosial;
4. Masih adanya kesenjangan antar wilayah, kelompok pendapatan dan rendahnya
infrastruktur wilayah termasuk ketersediaan sarana dan prasarana;
5. Rendahnya nilai tukar petani, diversifikasi usaha, kualitas produk serta jangkauan
pemasaran;
6. Rendahnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi;
7. Belum optimalnya penerapan dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi;
8. Masih perlunya penguatan dan pemantapan keamanan dan ketertiban;
9. Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup;
10. Mitigasi dan penanggulangan bencana ;
11. Perlunya peningkatan kerjasama antar daerah utamanya pembangunan daerah
perbatasan.
12. Cenderung masih tingginya kerusakan Sumber Daya Alam (SDA).
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
50
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Bappeda
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi
ke depan, maka Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang
berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi
dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan
kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus
dikaitkan dengan RPJMD 2010-2015.
Ada 2 tujuan utama Bappeda yaitu: terwujudnya rencana pembangunan (RPJMD
dan RKPD) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari
Bupati dan Wakil Bupati dalam kaitan kebijakan pembangunan daerah. Kedua tujuan
tersebut dicapai melalui 4 kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan,
pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu
pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana
kerja.
Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan
sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah,
antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3)
adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan
pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang
dilaksanakan oleh masing-masing fungsi SKPD.
Proses perencanaan pembangunan daaerah harus melibatkan para pelaku
pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Langkah penting dalam proses
perencanaan pembangunan adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas
tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga
mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta
menyatakan hasil – hasil yang positif.
Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan
dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
51
pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuen untuk
diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk –
muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia.
Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali untuk periode
2011 – 2015 adalah “ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif,
Profesional, Demokratis, Sinergis, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan yang Terarah
pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Pro Investasi ”.
Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta
menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa menyediakan
nilai- nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreatifitas bagi aparat Bappeda.
Dengan demikian, aparat Bappeda harus mampu menjabarkan dan melaksanakan sesuai
tugas pokok dan fungsinya di Bappeda Kabupaten Boyolali secara keseluruhan. Untuk itu
aparat Bappeda harus disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi
tersebut menjadi kenyataan.
Untuk mewujudkan visi diatas, Bappeda Kabupaten Boyolali menyusun misi. Misi
merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan pleh
bappeda sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling
fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani
kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui
suatu tinfdakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang
akan dulaksankan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Bappeda
Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :
1. Menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif.
2. Membangun penyediaan data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
mewujudkan kelembagaan perencanaan yang kredibel.
4. Meningkatkan keserasian rencana pembangunan daerah secara vertikal (nasional,
propinsi) dan horisontal (lintas wilayah, sektor dan antar lembaga) melalui
kerjasama dan partisipasi masyarakat.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dengan
didasarkan pada isu – isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan
dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai dimasa mendatang.
Dalam mengimplementasikan misi Bappeda Kabupaten Boyolali, dilakukan dengan
menyusun tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut :
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
52
1. Meningkatnya perekonomian rakyat dengan mengoptimalkan pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi, dengan sasaran yaitu :
a. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang
disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif.
b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita.
2. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan pemasaran unggulan lokal, dengan
sasaran :
a. Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan serta
diversifikasi bahan pangan.
b. Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya
infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian.
3. Terciptanya iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan
lapangan kerja seluas-luasnya, dengan sasaran :
a. Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap.
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan penataan
ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan,dengan sasaran :
a. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang.
b. Meningkatnya pengendalian tata ruang.
c. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan
pembangunan.
d. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta
terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas.
4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan
pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu
tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema,
mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksaan visi misi
secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan
secara efektif.
Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda Kabupaten Boyolali
adalah:
1. Strategi pengembangan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan yang
dilakukan adalah:
a. Mengoptimalkan penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-
masing urusan
b. Mengupayakan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana
pembangunan daerah, baik dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
53
2. Strategi pengembangan sistem koordinasi perencanaan pembangunan daerah,
kebijakan yang dilakukan adalah:
a. Penyediaan kawasan industri sebagai pusat kegiatan investasi.
b. Pengembangan sistem distribusi dan perdagangan.
c. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu
dengan konsep pengembangan agribisnis.
3. Strategi pendayagunaan penelitian dan pengembangan, kebijakan yang dilakukan
adalah:
a. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada
sumberdaya lokal.
b. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor.
4. Strategi pendayagunaan evaluasi dan analisa pembangunan daerah, kebijakan
yang dilakukan adalah :
a. Mengoptimalkan regulasi yang mendorong investasi di Kab. Boyolali.
b. Meningkatkan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan menguatkan lembaga
pendukungnya.
Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai tujuan, atau merealisasikan
suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya
merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat
daerah.
Kebijakan yang akan diambil oleh Bappeda dalam menentukan susunan program
dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan pada dasarnya terdiri
dari:
1. Kebijakan Internal : Kebijakan internal merupakan kebijakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam mengelola pelaksanaan program-
program pembangunannya
2. Kebijakan Eksternal : Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diterbiykan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka
mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan
masyarakat
Mengacu pada strategi diatas, maka kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda
Kabupaten Boyolali adalah:
1. Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta
meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.
54
2. Mengembangkan sistem database perencanan
3. Mengembangkan jejaring antar SKPD dan pelaku pembangunan dan proses
monitoring dan evaluasi pelaksaan pembangunan
4. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 55
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam
program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda
Kabupaten Boyolali. Rencana Strategis Bappeda tahun 2010-2015 memprioritaskan
kegiatan-kegiatan pokok untuk kepentingan daerah dan mendukung program pusat
dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan program berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi
bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari
suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi
organisasi
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan
suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus
dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan
yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input,
process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program
dan kegiatan.
Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa :
1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun
mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang
diperlukan masyarakat.
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Adapun program – program pada Bappeda Kabupaten Boyolali adalah sebagai
berikut:
A. Program Lokalitas Kewenangan SKPD (Program SKPD)
Merupakan gambaran program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program – program tersebut antara lain meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur;
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 56
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
4. Program Pengembangan Data/ Informasi;
5. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah;
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;
11. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah;
12. Program Pengembangan Perumahan;
13. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan
Lingkungan Hidup (LH);
14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan
Pengairan Lainnya;
15. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
16. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;
17. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
18. Program Perencanaan Tata Ruang;
19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
20. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota;
22. Program Kerjasama Pembangunan;
B. Program Lintas SKPD
Merupakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dengan
melibatkan SKPD lain. Program – program tersebut meliputi :
1. Penyusunan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan pada setiap tingkat
dan tahapan pembangunan. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan semua
SKPD yang terlibat dalam proses penyusunannya.
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan pembangunan antar
SKPD dan lintas SKPD. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan SKPD yang
terkait (SKPD terkait dan beberapa Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah).
3. Pelaksanaan penyusunan data – data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil –
hasil pembangunan secara kontinyu, akurat dan akuntabel. Penanggungjawab adalah
Bappeda dengan pihak - pihak terkait (BPS).
4. Pemanfaatan teknologi E-Goverment dalam pengelolaan data – data pembangunan.
Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak - pihak terkait.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 57
5. Penyusunan indeks pembangunan manusia Kabupaten Boyolali secara kontinyu dan
akurat. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak - pihak terkait antara lain
meliputi BPS, SKPD terkait dan lain sebagaimya.
C. Program Kewilayahan.
Merupakan program SKPD yang dalam proses mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasinya melibatkan daerah sekitarnya atau daerah dalam propinsi
ataupun yang menangani kawasan tertentu dalam daerah.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda dalam menjalankan tugasnya, akan
selalu berpedoman pada Rencana Strategis melalui program-program prioritas 5 ( lima )
tahun ke depan. Kondisi yang diinginkan akan dijabarkan sebagai berikut ;
1. Terselenggaranya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi
berbagai kegiatan, antara lain ;
- Pelayanan jasa surat menyurat
- Pelayanan jasa telekomunikai, sumber daya air dan listrik.
- Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional.
- Pelayanan jasa administrasi keuangan.
- Pelayanan jasa kebersihan kantor.
- Pelayanan jasa perbaikan peralatan kantor
- Ketersediaan alat tulis menulis
- Ketersediaan sarana perkantoran
- Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
2. Terselenggaranya sinergitas perencanaan sosial budaya, meliputi ;
- Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
- Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
- Evaluasi dampak sosial ekonomi
- Monitoring dan evaluasi
3. Terselenggaranya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam secara
efektif, meliputi ;
- Koordinasi penyusunan masterplan prasana perhubungan daerah
- Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
4. Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana secara efektif
yang meliputi ;
- Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana
- Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 58
5. Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur perencaaan pembangunan daerah,
melalui;
- Peningkatan kompetensi aparat dalam merumuskan dokumen perencanaan
pembangunan
- Peningkatan kempetensi aparatur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
SKPD
- Peningkatan kompetensi aparat dalam penyusunan DPA
- Peningkatan kualitas DPA
- Peningkatan pemahaman terhadap APBD
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang
memadai, meliputi ;
- Penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan
- Peningkatan sarana pertemuan SKPD
- Peningkatan akses perencanaan pembangunan
- Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan
- Peningkatan kualitas dokumen perencanaan
7. Terciptanya peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi melalui ;
- Penyediaan masterplan pembangunan ekonomi daerah
- Penyelenggaraan pendampingan bantuan masyarakat miskin perkotaan
- Penyediaan indikator ekonomi daerah
- Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
8. Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif, melalui ;
- Penyusunan laporan kinerja SKPD
- Penyusunan laporan keuangan berkala (semesteran)
- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
9. Terlaksananya pengembangan kawasan wilayah perbatasan melalui ;
- Penentuan batas wilayah daerah
- Penegasan batas wilayah
10. Terlaksananya pengembangan wilayah srtategis dan kawasan cepat tumbuh melalui ;
- Perumusan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
- Pelaksanaan koordinasi rencana tata ruang wilayah straregis dan cepat tumbuh
11. Dukungan sarana / prasarana aparatur meliputi ;
- Pembangunan gedung kantor Bappeda
- Penyediaan kendaraan dinas / operasional roda dua dan roda empat
- Penyediaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 59
12. Terselenggaranya pengembangan sistem informasi dan penyajian data meliputi ;
- Pengumpulan, updating, analisis data dan informasi capaian target kinerja
program dan kegiatan
- Penyusunan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan
penyusunan profil daerah
- Penyelanggaraan publikasi perstatistikan
- Penyusunan data potensi desa, kecamatan dan kabupaten
13. Terlaksananya pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan, melalui ;
- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaliuasi dan pelaporan pelaksanaan
musrenbang Desa
- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
musrenbang Kecamatan
- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
musrenbang Kabupaten
- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan-
kegiatan yang dibiayai APBN dan APBD Provinsi
- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaliuasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten dan Dana Perimbangan Desa
5.2. Indikator Kinerja
1. Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan,
distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal.
2. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor.
3. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar.
4. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor.
5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan
peralatan kerja agar berfungsi lebih lama.
6. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor.
7. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.
8. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor.
9. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran
operasional.
10. Tersedianya buku literatur perencanaan pembangunan dan peraturan
perundangundangan untuk bahan referensi bagi perencana.
11. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan
menjamu tamu.
12. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 60
13. Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran (tenaga kontrak) yang memadahi.
14. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung kenyamanan
aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada.
15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat.
16. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
17. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran.
18. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran.
19. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.
20. Tersusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/
kegiatan.
21. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih mantap
dan sinergis.
22. Tersusunnya data pokok pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan
daerah.
23. Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pemanfaatan bahan baku lokal, kreativitas dan
inovasi masyarakat dalam Iptek melalui jaringan penelitian.
24. Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Boyolali.
25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana.
26. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah.
27. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
pembangunan.
28. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan di kawasan ekonomi.
29. Tersusunnya dokumen Perencanaan Tata Kelola Limbah.
30. Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana.
31. Terlaksananya orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
32. Terlaksananya bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah,
khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur
perencana.
33. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan.
34. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan
35. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
36. Tersusunnya rancangan RPJMD, Musrenbang dan Perda-Perda Kabupaten Boyolali
Tahun 2010 – 2015.
37. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Perda
RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.
38. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 61
39. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD).
40. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Boyolali.
41. Terlaksananya kegiatan akselerasi program pengembangan Kawasan Sentra
Produksi.
42. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
43. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertambangan.
44. Terlaksananya sosialisasi dan orientasi daerah rawan bencana.
45. Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi dan teridentifikasinya
produk-produk unggulan daerah.
46. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Pendidikan.
47. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.
48. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM).
49. Terkoordinasikannya pelaksanaan program-program subsidi pemerintah pusat.
50. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah di Bidang Pemerintahan, Sosial dan
Budaya.
51. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan.
52. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender.
53. Tersusunnya Master Plan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
54. Terlaksananya fasilitasi pendampingan Program WISMP dan koordinasi pengelolaan
irigasi.
55. Terlaksananya survey dan evaluasi pengembangan infrastruktur Kabupaten Boyolali.
56. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.
57. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air baku
sistem perpipaan.
58. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali.
59. Terlaksananya Review RDTRK Kecamatan-kecamatan.
60. Tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan
ruang.
61. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kabupaten B oyolali.
62. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Boyolali.
63. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaan
pembangunan.
64. Tersusunnya mapping/dokumen, perijinan data investasi penanaman modal daerah
sebagai bahan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 62
5.3. Kelompok Sasaran
I. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Capacity Building SDM Perencanaan
Pembangunan dengan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain : Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana meliputi :
A. Studi Komparasi Pembangunan Daerah.
B. Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
C. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perencana.
II. Sasaran Strategis : Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Fasilitasi
Perencanaan Pembangunan antara lain :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian kegiatan antara
lain :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan rincian kegiatan
antara lain:
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 63
C. Program Pengembangan Data/Informasi dengan rincian kegiatan antara lain :
1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah meliputi :
a) Penyusunan Boyolali Dalam Angka
b) Survey dan Analisis Statistik Sektoral
c) Penyusunan Profil Daerah
2. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB meliputi Penyusunan dokumen
PDRB Kabupaten Boyolali.
III. Sasaran Strategis : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahunan, antara lain melalui :
A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain :
1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Meliputi : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG)
RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015
2. Penyusunan Rancangan RPJMD
Meliputi : Penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015
3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Meliputi : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG)
4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Meliputi : Pelaksanaan Musrenbang Tahunan
5. Penyusunan Rancangan RKPD
Meliputi :
a) Penyusunan KUA dan PPAS.
b) Penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali
c) Peningkatan Partisipasi Publik dalam perumusan kebijakan
d) Penyusunan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan
Daerah.
e) Penyusunan Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD
6. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)
dan LPPD Bupati tentang pembangunan daerah,
Meliputi : Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan
Daerah (LKPJ, LPPD dan LKPJ-AMJ Bupati ).
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Meliputi :
a) Asistensi dan Verifikasi Program Pembangunan
b) Pendukung kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 64
c) Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah.
IV. Sasaran Strategis : Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan
pembangunan seluruh stakeholder antara lain :
A. Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan Koordinasi Kerjasama
pembangunan antar daerah
Meliputi : Penyusunan data permasalahan wilayah pengembangan.
B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
dengan kegiatan :
1. Sosialisasi Kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh, meliputi : Penyusunan dokumen Community Action
Plan (CAP) Bidang Pembangunan Permukiman.
2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh, meliputi :
a) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Fisik
b) Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Kecil dan Menengah .
c) Masterplan Kawasan Industri Strategis
C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan
kegiatan antara lain :
1. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/ sosial
meliputi :
b. Studi Optimalisasi Lahan Kritis Kabupaten Boyolali.
c. Survey Pendataan potensi air bawah tanah
d. Penyusunan Data Base Spasial Perencanaan Fisik dan Prasarana
Wilayah
2. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan meliputi :
a. Rencana Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D).
3. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
meliputi :
a. Masterplan Drainase Kota.
b. Master Plan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Kabupaten
Boyolali.
D. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan rincian kegiatan antara
lain :
1. Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah, meliputi :
a. Penyusunan Master Plan Pengembangan Pertanian.
b. Analisa Cluster UMKM dan Komoditi Kabupaten Boyolali.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 65
c. Model Pertumbuhan Ekonomi dan Penyusunan Profil Ekonomi
Kabupaten Boyolali dan Pengembangan Aplikasi Metode Teknik
Peramalan (forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi.
d. Kajian Strategi Pengembangan Sektor Informal untuk meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
e. Analisa kebutuhan Financial/Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah
di Kabupaten Boyolali.
f. Perencanaan sektor industri pengolahan Sumberdaya Lokal yang
mendukung pengembangan Wilayah
g. Strategi Pembangunan Pada Sektor Industri Pengolahan Hasil
Pertanian dan Perikanan
2. Penyusunan Indikator ekonomi daerah, meliputi :
a. Analisa Perkembangan Investasi
b. Pembangunan Sistem Data base IKM dan UKM (Profil Usaha) Sektor
Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Boyolali
3. Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat Meliputi :
a. Revitalisasi Pertanian Kabupaten Boyolali.
b. Pendampingan Program Community Development Bidang Pertanian
c. Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Boyolali
E. Program perencanaan pembangunan sosial budaya dengan rincian kegiatan:
1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meliputi :
a. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali.
b. Perencanaan Prasarana Kesehatan dan Koordinasi Bidang Kesra di
Kabupaten Boyolali.
c. Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM.
d. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
e. Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan.
f. Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat
Desa.
F. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber alam dengan rincian
kegiatan : Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam
dan lingkungan hidup.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 66
5.4. Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif pada program perencanaan pembangunan untuk masa 5 (lima)
tahun kedepan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD tahun 2010-2015 adalah
sebagai berikut :
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pagu Indikatif (dlm juta-an)
2011 2012 2013 2014 2015
Program pengembangan data/informasi-SOP Sistem
Pengumpulan dan pengukuran database indikator kinerja
100 150 175 150 175
Program Kerjasama Pembangunan 192 200 225 240 260
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
102 100 110 120 130
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah
dan besar
68 75 80 85 90
Program perencanaan pembangunan daerah 615 620 635 650 675
Program perencanaan pembangunan ekonomi 556 600 625 650 675
Program perencanaan sosial dan budaya 148 150 155 160 165
Program perancanaan prasarana wilayah dan SDA 55 60 65 70 75
Program perencanaan pembangunan daerah rawan
bencana
157 200 200 225 225
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 67
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang
dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisir sesuai
dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur,
sistematis dan terjangkau.
Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap
tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi
penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan
jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas
tindakan dalam mencapai tujuan.
Dalam mengukur kinerja Bappeda Boyolali mengacu ke tujuan dan sasaran yang
telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015. RPJMD Kabupaten
Boyolali mempunyai tujuan :
1. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyusun perencanaan
jangka pendek tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), sehingga perencanaan
dan pelaksanaan lebih terarah.
2. Sebagai pedoman arah pengembangan dan apa yang hendak dicapai, bagaimana
cara mencapai dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai
tujuan dan sasaran.
3. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance)
Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015 tujuan Bappeda
Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya perekonomian rakyat dengan mengoptimalkan pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi.
2. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan pemasaran unggulan lokal.
3. Terciptanya iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan
lapangan kerja seluas-luasnya.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 68
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan penataan
ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat.
Sedangkan sebagai sasaran Bappeda Kabupaten Boyolali 2010-2015 yaitu :
1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang
disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita.
3. Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur
(fisik dan non fisik) di sektor pertanian.
4. Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap.
5. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang.
6. Meningkatnya pengendalian tata ruang.
7. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan.
8. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta
terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas.
Adapun indikator Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :
1. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur
2. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB
3. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
5. Laju pertumbuhan ekonomi
6. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
7. Meningkatnya pendapatan perkapita
8. Indeks Williamson
9. Meningkatkan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
10. Laju pertumbuhan produksi sektor pertanian
11. Meningkatnya nilai tukar petani
12. Penambahan/ penumbuhan kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
13. Tersedianya RTRW yang mendukung investasi
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 69
14. Tersedianya RDTR Kecamatan yang mendukung investasi
15. Tertatanya wajah kota Boyolali
16. Luas wilayah produktif lahan basah
17. Luas wilayah produktif lahan Kering
18. Luas wilayah industri
19. Luas wilayah perkotaan
20. Meningkatnya ruang terbuka hijau
21. Persentase penggunaan tata ruang sesuai peruntukkannya
22. Cakupan masyarakat dan dunia usaha yang telah mendapat sosialisasi tata ruang
23. Persentase pembangunan tower seluler (RBS) yang sesuai dengan tata ruang
24. Persentase terbangunnya sistem manajemen database Pemerintah Kab. Boyolali per
urusan
25. % Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
26. Persentase program/kegiatan pembangunan yang selaras dengan RTRW
27. Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 sebagai dasar
penyusunan Perencanaan Tahunan
28. Termanfaatkannya hasil kajian dan analisis terhadap Wilayah Desa dan Kelurahan
29. Termanfaatkannya hasil kajian terhadap pengembangan kawasan pariwisata Tlatar
30. Termanfaatkannya hasil kajian Penataan Wilayah Kridanggo
31. Termanfaatkannya hasil kajian terhadap Rencana Pembangunan Perkantoran
Terpadu Kabupaten Boyolali
32. Tersusunnya buku “Kabupaten dalam Angka” dan PDRB Kabupaten
33. Termanfaatkannya hasil penelitian limbah pertanian menjadi genting beton serat
34. Termanfaatkannya hasil penelitian penggunaan briket biocoal (batubara - sekam padi)
35. Usulan Krenova Kabupaten Boyolali kepada KRT melalui Litbang Provinsi Jawa
Tengah
36. Meningkatnya jumlah industri kecil, menengah dan koperasi pengguna teknologi tepat
guna yang mandiri.
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 70
BAB VII
PENUTUP
Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat. Daerah ( Bappeda )
Kabupaten Boyolali serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 dan bersifat indikatif.
Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen
administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi
Daerah yang ingin dicapai.
Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada stakeholder sehingga tujuan
yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana
Strategis yang di implementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi
alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima
tahunan SKPD. Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali ini dapat di
implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan
secara konsisten dalam rangka mendukung visi misi Bupati Boyolali “pro investasi”.
Rencana Strategis Bappeda selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan
rencana kerja/ Renja tahunan Bappeda Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila
diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda tahun 2010-2015
termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme
yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis
Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2010-2015, maka telah tersusun salah satu perangkat
untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan
pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda
Keberhasilan pencapaian visi misi Bappeda Kabupaten Boyolali sangat bergantung pada
komitmen seluruh jajaran Bappeda kabupaten Boyolali dalam melaksanakannya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara akuntabel serta senantiasa
Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 71
berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja
pegawai.
Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan
Rencana Strategis ini dengan sebaik-baiknya untuk kemudian menjabarkan lebih lanjut ke
dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang di Lingkungan Bappeda Kabupaten
Boyolali.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Boyolali
D r s . P A . M O E L J O T O Pembina Utama Muda
NIP. 19560626 198403 1 011