Konsep dasar mbs
-
Upload
arfa-mantoeng -
Category
Education
-
view
50 -
download
3
Transcript of Konsep dasar mbs
POLA
KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Definisi 1MBS adalah •bentuk otonomi manajemen pendidikan •pada satuan pendidikan KS, guru, komite sekolah mengelola kegiatan pendidikan [Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU No.20/2003 Tentang SPN].
POLA
Definisi 2
Pengelolaan sumberdaya
secara mandiri
oleh sekolah
Pengam bilan
keputusan partisipatif
Pening katan mutu
sekolah
POLA
Peran serta orang tua dan masyarakat
Pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan berbasis TI, dan membentuk karakter
Budaya sekolah yang kondusif untuk pembentukan karakter
SA
RA
NA
DA
N P
RA
SA
RA
NA
PE
ND
IDIK
AN
PE
RA
N S
ER
TA M
SA
YA
RA
KA
T
PE
ND
IDIK
DA
N T
EN
AG
A K
EP
EN
DID
IKA
N
PE
MB
IAY
AA
N
PE
SE
RTA
DID
IK
LULUSAN SD:
Beriman dan bertaqwaCinta tanah air
Memiliki wawasan luas dan terampilSehat dan Sehat
Tanggung jawab, tangguh , jujur, disiplin dan peduli
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
KU
RIK
UL
UM
DA
N P
EM
BE
LA
JAR
AN
BU
DA
YA
DA
N L
ING
KU
NG
AN
SE
KO
LA
H
POLA
Tujuan MBS
Tujuan Umum•Meningkatkan kemandirian sekolah;•melalui pemberian kewenangan yang lebih besar;•dalam mengelola sumberdaya sekolah; •mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan.
POLA
Tujuan Khusus
Membina dan mengembangkan 7 komponen manajemen sekolah melalui 4 proses manajemen sekolah yang lebih efektif1. Kurikulum dan pembelajaran;2. Peserta didik3. Pendidik dan tenaga kependidikan4. Sarana dan prasarana5. Pembiayaan6. Hubungan sekolah dan masyarakat7. Budaya dan lingkungan sekolah
POLA
Prinsip-Prinsip MBS
UU No. 20/2003: SPN dan PP No. 19/2005: SNP
kemandirian
keadilan
keterbukaan kemitraan
partisipatif
efisiensi akuntabilitas
POLA
1. Kemandirian
Kewenangan sekolah untuk mengelola sumberdaya dan mengatur kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah sesuai peraturan perundangan
POLA
2. Keadilan
Sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya sekolah, dan dalam pembagian sumberdaya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah
POLA
3. Keterbukaan
Terbuka atau transparan dalam pengelolaan sekolah seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumberdaya sekolah
POLA
4. Kemitraan
Jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi maupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
POLA
5. Partisipatif
• Keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan pembuatan keputusan.
• Melalui prosedur formal yaitu komite sekolah, atau keterlibatan pada kegiatan sekolah secara insidental
• Bentuk partisipasi dapat berupa sumbangan tenaga, dana, dan sarana prasarana, serta bantuan teknis antara lain gagasan tentang pengembangan sekolah.
POLA
6. Efisiensi
•Penggunaan sumberdaya (dana, sarana prasarana dan tenaga) sesedikit mungkin dengan harapan memperoleh hasil seoptimal mungkin. •Hemat terhadap pemakaian sumberdaya namun tetap dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah.
POLA
7. Akuntabilitas
Akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di sekolah utamanya pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah
POLA
BAB IIIPROSES & KOMPONEN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PERENCANAAN
PENGORGANISASIAN
PELAKSANAAN
PENGEVALUASIAN
PROSES
POLA
KOMPONEN MBS
Kurdan
pemb
Pesdik
P dan TK
Sarpras
Pembia yaan
Humas
Budaya dan
lingkungan
sekolah
POLA
1. Perencanaan
Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, kegiatan, sumber daya, waktu, tempat dan prosedur penyelenggaraan komponen manajemen berbasis sekolah.
POLA
2. Pengorganisasian
Adalah proses kegiatan memilih, membentuk hubungan kerja, menyusun deskripsi tugas dan wewenang orang-orang yang terlibat dalam kegiatan komponen manajemen sekolah tertentu sehingga terbentuk kesatuan susunan dan struktur organisasi yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah.
POLA
Prinsip-prinsip pengorganisasian yaitu:
a. adanya kejelasan tugas dan wewenang; b. adanya kesatuan perintah;c. fleksibel; d. seimbang; dan e. semua orang atau unit kerja memahami tujuan yang
akan dicapai, strategi dan metode/ teknik yang digunakan melaksanakan tugasnya, memahami dan bisa mendayagunakan dana, sarana dan prasarana yang digunakan melaksanakan tugasnya.
POLA
3. Pelaksanaan Berarti implementasi dari rencana yang telah disusun. Dalam pelaksanaan juga dilakukan pemotivasian, pengarahan, supervisi, dan pemantauan.
Prinsip pelaksanaan meliputi: (1) penetapan standar operasional kegiatan, (2) penentuan ukuran keberhasilan kegiatan, (3) melakukan pegembangan kegiatan atau tindakan koreksi jika diperlukan.
POLA
4. Pengevaluasian
Diartikan sebagai proses kegiatan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan untuk mengukur keberhasilan dan penyimpangan, memberikan laporan dan menerapkan sistem umpan balik bagi keseluruhan kegiatan komponen manajemen sekolah.
POLA
KOMPONEN MBS
1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Sekolah
adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.
POLA
Ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah
KTSP
Kalender
Jadwal dan tugas PTK
Proses pembelj
Beban belajar
PAKEM
POLA
2. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah
adalah pengaturan peserta didik yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan peserta didik di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.
POLA
Ruang lingkup manajemen peserta didik berbasis sekolah
Pendataan calon PD
PPDB
Pengenalan sekolah
Pengelompokan
Pembinaan disiplin
Layanan khusus
POLA
3. Manajemen PTK Berbasis Sekolah
adalah pengaturan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.
POLA
Ruang lingkup manajemen PTK berbasis sekolah
Perencanaan kebutuhan
Rekrutmen/pengadaan
Pembinaan dan
pengembangan
Pemberian motivasi
Rotasi kerja
Pengawasan dan penilaian
kinerja
Pember hentian
Pertanggung jawaban
(pelaporan)
POLA
4. Manajemen Sarpras Berbasis Sekolah
adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.
POLA
Ruang lingkup manajemen Sarpras berbasis sekolah
Analisis kebutuhan
dan perencanaan
Penga daan
Inventarisasi
Pendistribusian dan
pemanfaatan
Pemeli haraan
Pengha pusan
Pengawasan dan
pertanggungjawaban
POLA
5. Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah
adalah pengaturan pembiayaan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembiayaan di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.
POLA
Ruang lingkup Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah
Perencanaan pembiayaan
Penyusunan RKS
Penggalian sumber-sumber
Pembukuan
Penggunaan
Pengawasan (pemantauan)
Pertanggung jawaban/
pelaporan
POLA
6. Manajemen Humas Berbasis Sekolah
adalah pengaturan hubungan sekolah dan masyarakat yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.
POLA
Ruang Lingkup Manajemen Humas Berbasis Sekolah
Analisis kebutuhan
Penyusunan program
Pembagian tugas
pelaksana
Pelaksanaan kegiatan
Pengawasan, evaluasi dan
pelaporan
POLA
7. Manajemen Budaya dan Lingkungan Berbasis Sekolah
adalah pengaturan budaya dan lingkungan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan budaya dan lingkungan sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.
POLA
Ruang Lingkip Manajemen Budaya dan Lingkungan Berbasis Sekolah
Perencanaan program
Sosialisasi program
Pelaksanaan program
Evaluasi program
POLA
Peran Gugus Sekolah Dasar
a. Mengikuti Bimtek MBS;b. Mengimplementasikan program MBS di
sekolah;c. Mengkoordinasikan pelaksanaan MBS di
sekolah;d. Mengkoordinasikan pendistribusian dan
penggunaan subsidi dana dan fasilitas MBS.
POLA
Peran Lembaga Mitra Pemerintah
a. Membantu pemerintah dalam upaya pembinaan dan pengembangan MBS;
b. Memberikan bantuan dana dan fasilitas untuk pembinaan dan pengembangan MBS melalui pemerintah;
c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah atau pemeintah daerah dalam membantu pembinaan dan pengembangan MBS.
POLA
Prinsip Pembinaan
1. Kooperatif (kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi, sekolah, dan pemangku kepentingan);
2. Akuntabilitas (pertanggungjawaban penyelenggara
kegiatan);3. Keberlanjutan (berkesinambungan); 4. Menyeluruh (semua komponen MBS);5. Terpadu (sinergis dengan kegiatan sekolah); 6. Aplikatif (sesuai dengan situasi, kondisi, dan
karakteristik sekolah);7. Keterjangkauan (sesuai kemampuan yang berasal dari
pemerintah, mitra, dan sekolah secara mandiri).
POLA
Proses Pembinaan MBS
Perencanaan program
Implementasi program
Monitoring dan evaluasi
program
POLA
Uraian Proses Pembinaan MBS
1. Perencanaan program • menetapkan target • menyusun panduan dan bahan• mengalokasikan waktu dan anggaran• menetapkan strategi pelaksanaan dan teknik yang
akan digunakan sistem monitoring dan evaluasi• menyusun instrumen keberhasilan.2. Implementasi program3. Monitoring dan evaluasi program • memantau sekaligus memberikan pembinaan serta
umpan balik terhadap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
POLA
Pembiayaan Pembinaan MBS
APBN APBD Masyarakat
NGO Mitra pemerintah
Sektor swasta
POLA
Uraian Pembiayaan Pembinaan MBS
1) APBN, yaitu dana BOS, dana pengembangan MBS, blockgrant dan lainnya yang relevan;
2) APBD, yaitu dana BOSDA, dana pengembangan MBS, blockgrant dan lainnya yang relevan;
3) Masyarakat;4) NGO;5) Mitra pemerintah, dan6) Sektor swasta
SEKIAN TERIMA BERES
UNTUK IMPLEMENTASINYA
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR