KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH PROGRAM STUDI...
-
Upload
vuongtuong -
Category
Documents
-
view
228 -
download
0
Transcript of KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH PROGRAM STUDI...
IMPLEMENTASI ATURAN JINAYAH NARKOBA MENURUT AKTA 234
AKTA PENAGIH DADAH, AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 DI
MALAYSIA
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh :
SHAIDAH BINTI OTHMAN
NIM : 109045200017
KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1433 H / 2011 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta: 12 JULI 2011 M
MUHARRAM 1432 H
SHAIDAH BINTI OTHMAN
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………...iv
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………….…1
A. Latar Belakang Masalah……………………………………………….….1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah…………………………………..…5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………………………....5
D. Review Studi Terdahulu…………………………………......……………6
E. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan………………………………...8
F. Sistematika Penulisan……………………………………………………10
BAB II PANDANGAN ISLAM TERHADAP NARKOBA……….………….12
A. Pengertian Narkoba Dan Sanksinya……………….………………….…12
B. Kategori Tindak Pidana Dalam Islam……………………………………14
C. Dalil Yang Di Qiaskan Dengan Pengharaman…………………………. 17
D. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Narkoba………………...……...23
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HIERARKI MAHKAMAH
SIVIL DI MALAYSI…………………………………………..………29
v
A. Keadaan Geografi……………………………………………….……..29
B. Situasi Politik…………………………………………………………..32
C. Keadaan Ekonomi…………………………………………...…………33
D. Hirarki Mahkamah Sivil ……………………...……………………….34
E. Wewenang Mahkamah Sivil …………………………………………..37
BAB IV IMPLEMENTASI ATURAN JINAYAH NARKOBA ….…………...43
A. Tujuan Dan Matlamat Akta…………………………………….…..….43
B. Sanksi Pidana Jinayah Narkoba …………...…………………….…….44
C. Pelaksanaan Akta 234 Akta Penagih Dadah di Mahkamah Sivil
malaysia.....................................................................................................47
D. Efek Jera Daripada Implementasi Hukuman……………….…….……50
BAB V PENUTUP………………………………………………………………..57
A. Kesimpulan……………………………………...……………………..57
B. Saran …………………………………………………….…………….59
DAFTAR PUSTAKA……………………………………….………………..…….60
i
`
KATA PENGANTAR
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur
penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan
semua yang telah dianugerahkan-Nya kepada penulis. Selawat dan salam semoga
senantiasa dilimpahkan kepada pembawa risalah Allah SWT, Nabi Muhammad
SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah menunjukkan jalan hidayah dan
pembuka ilmu pengetahuan dengan agama Islam.
Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI ATURAN JINAYAH
NARKOBA MENURUT AKTA 234 AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 DI
MALAYSIA” penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan
untuk mencapai Gelar Sarjana Syariah (SSY), jurusan Siyasah Syari’yyah, Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih
banyak kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis. Namun berkat
bantuan dan dorongan dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat
diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang
sedalam-dalamnya kepada:
1. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan kewenangan yang
ii
ii
dimiliki telah memberikan kepercayaan kepada penulisan untuk menyusun
skripsi ini.
3. Bapak Dr. Asmawi, M.Ag. dan Bapak Afwan Faizin, MA selaku PJS ketua, dan
seketaris jirusan Jinayah Siyasah yang banyak memberi motivasi dan dukungan
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Abduh Malik selaku dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran
dalam memberi masukan dan saran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan
baik. Semoga apa yang telah diajarkan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Kepada seluruh Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum, seluruh staf dan
karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Utama, dan Perpustakaan
Fakultas Syariah dan Hukum, akademik Pusat, dan Rektorat UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
6. Teristimewa buat tatapan ayahanda dan Ibunda Othman bin Abdullah dan Wan
Embok binti Wan Abdullah yang telah mendidik dan tidak putus-putus memberi
semangat kepada penulis,dan tidak lupa juga kepada nenda, kekandaku, kakak
ipar dan ponakanku tersayang , Adik-adik yang disayangi Apih, Dayah, Iwan,
Wati, Na, Danial dan Alim serta seluruh keluarga tercinta. Terima kasih atas
segala doa dan kesabarannya atas jerih payah dan pengorbanan yang tak
terhingga serta senantiasa memberikan semangat tanpa jemu hingga anakanda
dapat menyelesaikan pengkajian. Jasa kalian tetap dalam ingatan tidak ada yang
dapat dipersembahkan sebagai balasan melainkan hanya sebuah kejayaan.
iii
iii
7. Warga Kudqi yang telah memberikan tempat belajar terutama Dato Tuan Guru
Haji Harun Taib, Rektor Ust. Mahmood Sulaiman, Ust Soud Said, Ust. Nik
Mohd Nor, YB. Ust. Mohd Nor Hamzah, Ust. Rizki Ilyas, Ustadzah Zaitun,
Ust. Kamaruzaman, Ust. Sya’ri Zulkarnain, Ust. Asmadi, Ust. Khalil, dan
seluruh Ustad dan Ustadzah juga pelajar Kudqi yang tidak dapat penulis
sebutkan disini.
8. Teman-teman sahabat seperjuangan, saudari Suhaida, Eman, Najihah, Sa,
Aminah. Mayah, Jane, Zue, Ijah, N, Sabri, Madan dan Juga tidak dilupakan
teman-teman lain dari Malaysia angkatan 2009/2010 dan angkatan 2010/2011
yang tidak tersebut namanya.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang
lebih baik dari semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk penulis
khususnya kepada semua pihak pada umumnya. Penulis menyampaikan harapan yang
begitu besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan
pembaca sekalian. Dan semoga Allah menjadikan penulisan skripsi ini sebagai suatu
amalan yang baik di sisi-Nya.
Jakarta: 26 MEI 2011 M
01 Jamadil Akhir 1432 H
Penulis
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejarah narkoba ( narkotika dan obat-obatan berbahaya) mungkin sudah setua
umur manusia. Dalam bentuknya yang masih agak sederhana, narkoba telah lama
dikonsumsi manusia. Semakin lama, para pemakai narkoba makin meluas di berbagi
belahan dunia. Jenis-jenis narkoba makin banyak dan canggih. Di abad mutakhir ini,
tampaknya tidak ada Negara yang sama sekali terlepas dari masalah narkoba.1
Dulu, narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia
di berbagai Negara. Tapi kini, narkoba telah menyebar dalam spectrum mutakhir,
narkoba telah menjadi masalah bagi umat manusia di berbagai belahan bumi.
Narkoba yang bisa mengobrak-obrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, tak
pelak bisa mengancam hari depan manusia.2
Narkoba dan obat terlarang sejenisnya, kian hari makin banyak penikmatnya
meski mereka tahu risikonya dan harus mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk
memperolehnya.bahkan bila tidak ada uang di tangan,pelaku akan melakukan tindak
kriminalitas. Pemakaian ubat-ubat terlarang ini bisa merusak syaraf secara permanen
1 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba dan Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan
Melawan, h. 15.
2 Ibid., h. 7.
2
hingga seperti orang gila, bahkan timbul halusinasi sehingga timbul dorongan rasa
ingin bunuh diri. Para pencandu pun biasanya sulit dinasihati.3
Bahaya mengonsumsi minuman keras dan atau mengonsumsi obat-obat
terlarang disamping merusak akal juga melemahkan kondisi fisik manusia. Oleh
karena itu, akhir-akhir ini kampanye antinarkoba di seluruh tanah air khususnyadi
kota-kota besar digerakkan oleh pihak pemerintah. Di antara dampak negatif yang
disebabkan penggunaan obat-obat terlarang adalah dari segi ekonomi. Seperti
diketahui para pecandu miras dan narkoba membuat pemakaianya kecanduan. Untuk
memenuhi kebutuhan, yakni mengonsumsinya diperlukan uang yang banyak
mengingat harga barangnya yang sangat mahal untuk setiap butirnya. Di samping dari
segi ekonomi bahaya langsung yang dirasakan langsung atau tidak langsung, yaitu
para pemakainya kerap kali melakukan tindak pelanggaran criminal seperti
perkelahian, penodongan, dan lain-lain. Kerap kali (mengonsumsi) obat-obat
terlarang terlebih dahulu, termasuk pula perlecehan seksual dan masih banyak lagi
dampak negative yang ditimbulkan akibat perbuatan tercela dimaksud.4
Penyalahgunaan narkoba adalah satu-satunya masalah sosial paling rumit
yang sedang dihadapi negara Malaysia. Bermula tahun 1970-an sehingga kini,
keadaan masalah narkoba masih kurang menampakkan perubahan yang
memberangsangkan. Sebagai sebuah rantau yang dikatakan banyak menerima
3 NIKAH, Majalah Keluarga Islami, Bebaskan Keluarga Dari Jerat Narkoba, 2008, h. 5.
4 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika,
2008, Cet Kedua, h. 117.
3
perubahan serta pembangunan, rantau Asia Pasifik termasuk Malaysia turut
mengalami pelbagai gejala sosial berkait dengan penyalahgunaan narkoba.
Penyalahgunaan narkoba pula berkait rapat dengan bermacam-macam penyakit sosial
lain seperti pelacuran, keganasan, jenayah, AIDS dan HIV. Perkara inilah yang
menggugat dan memudaratkan keadaan sesebuah negara sama ada dari segi ekonomi,
sosiobudaya, politik ataupun keselamatan.5
Masalah penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba di Malaysia telah tiba
ketahap yang serius. Ia telah dianggap sebagai ancaman utama Negara atau musuh
No. 1 mengalahkan ancaman komunis yang telah meletakkan senjata. Kalau dahulu
dia dianggap masalah sosial tetapi sekarang ia sudah menjadi masalah keselamatan.
Ia dianggap sebagai ancaman Negara yang utama karena jumlah pecandu
narkoba telah menjadi terlalu ramai. Ia dianggarkan seramai satu juta orang termasuk
yang tidak berdaftar. Jumlah uang Negara yang terlibat pada setiap tahun dalam usaha
pemulihan dan perawatan perobatan. Kos untuk membina institusi-institusi pemulihan
dan kos tenaga kerja yang hilang terlalu tinggi dan ia semakin meningkat
Sebagai bukti bahwa masalah narkoba ini semakin meruncing, kerajaan telah
menubuhkan Jawatan Kuasa Khas Kabinet untuk memerangi gejala ini dengan
beberapa buah kementerian dan agensi kerajaan. Ini sebagai tambahan kepada usaha
5 http://www.ukm.my/geografia/images/upload/4.2010-1-Rokiah-melayu-2.pdf di
akses pada 20 mei 2011.
4
Majlis Dadah6 Kebangsaan, Agensi Dadah Kebangsaan, PEMADAM (Persatuan
Mencegah Dadah Malaysia) dan sebagainya yang nyata tidak mampu menangani
masalah ini secara berkesan.
Sehubungan dengan itu, tahun 2003 telah diisytiharkan sebagai Tahun
Memerangi Dadah Habis-habisan dan tahun 2015 sebagai Tahun Dadah Sifar.
Diantara sekian banyak gejala sosial dan penyakit masyarakat, ramai orang fokus
pada penyalahgunaan dan pencandu narkoba kerena orang yang terlibat dengan
narkoba sudah dianggap tidak berguna lagi. Kalau bapak professor pun yang pecandu
narkoba, dia sudah tidak boleh dipakai lagi. Sebab itu masyarakat dan kerajaan sangat
mengambil berat tentang masalah narkoba ini.7
Berbagai akta dikeluarkan untuk menangani masalah narkoba di Malaysia,
dengan menjatuhkan hukuman yang agak drastik termasuklah hukuman gantung
sampai mati bagi pengedar. Dan kerajaan menubuhkan berbagai-bagai Akta,
antaranya adalah Akta Dadah Berbahaya (Perlucutan Harta) 1988, Akta Dadah
Berbahaya 1985 (Undang-undang Langkah Pencegahan Khas) Akta Penagih Dadah
(Rawtan dan Pemulihan) 1983 dan sebagainya. Oleh karena itu penulis terdorong
untuk menganalisa dengan lebih mendalam lagi melalui penelitian skripsi dengan
judul, Implementasi Aturan Jinayah Narkoba Menurut Akta 234 Akta Penagih
Dadah, Akta Dadah Berbahaya 1952 Di Malaysia.
6 Dadah samaarti Narkoba.
7 Mejar (B) Abu Dzarin Taharem, Menangani Penyalahgunaan dan Penagihan Dadah
Menurut Islam, Selangor, Ikhwan, 2004, h. 2.
5
A. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Agar pembatasan dalam skripsi ini tidak meluas, karena pembahasan dalam
akta dadah berbahaya 1985 di Malaysia sangat luas sekali, maka penulis hanya batasi
dalam Akta 234, tentang Penagih Dadah di dalam Akta Dadah Berbahaya tahun 1952.
Kemudian permasalahan dapat dirumuskan berkaitan dengan akta 234, tentang
Penagih Dadah (pecandu narkoba).
2. Perumusan Masalah
Selanjutnya rumusan masalah tersebut dapat diperinci menjadi:
1. Bagaimana aturan tentang narkoba di Malaysia?
2. Bagaimana pelaksanaan akta 234 di Malaysia?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penerapan akta 234?
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sehubungan dengan masalah-maslah yang telah dijelaskan diatas, maka
penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas
masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:
1. Untuk memperjelas apa itu pengertian Narkoba dalam akta 1952 tentang
dadah berbahaya
2. Untuk mengetahui sanksi menurut islam keatas pelaku kesalahan Narkoba
6
3. Untuk memperjelaskan penerapan sanksi yang dikenakan keatas pesalah
narkoba menurut akta 234 tentang penagih dadah dalam undang-undang di
Malaysia.
Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi kepada umum tentang bahaya narkoba yang boleh
merosakkan nilai sosial dalam masyarakat dan juga kesehatan khususnya di
Malaysia dan di Indonesia umumnya.
2. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dalam
memberi pemahaman Implementasi aturan jenayah narkoba menurut Akta 234
Akta Penagih dadah, Akta Dadah Berbahaya 1952 di Malaysia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan
sekaligus pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum Islam.
C. Review Studi Terdahulu
Dalam kajian pustaka ini penulis mendata dan membaca beberapa penelitian
dengan bahasan pokok yang berkaitan dengan Narkoba dan hukum yang berkaitan
dengan bahasan ini, yaitu antara lain:
No Nama/ Judul dan
Tahun
Keterangan Perbedaan
1 Abu Dzarin Taharem, Buku ini menjelaskan Perbedaan yang
7
Menangani
Penyalahgunaan Dan
Penagihan Dadah
Menurut Islam, 2004
bahwa masalah narkoba ini
semakin meruncing,
kerajaan telah menubuhkan
Jawatan Kuasa Khas
Kabinet untuk memerangi
gejala ini dengan beberapa
buah kementerian dan
agensi kerajaan. Ini sebagai
tambahan kepada usaha
Majlis Dadah Kebangsaan,
Agensi Dadah Kebangsaan,
PEMADAM (Persatuan
Mencegah Dadah
Malaysia) dan sebagainya
yang nyata tidak mampu
menangani masalah ini
secara berkesan.
dibahas oleh penulis
amatlah berbeda,
karena penulis
membahas mengenai
Implementasi aturan
jenayah narkoba
menurut akta 234 akta
penagih dadah di
Malaysia.
2 M. Arief Hakim,
bahaya narkoba-
alkohol: cara islam
Penulis menjelaskan tentang
situasi pengedaran narboba
di Indonisia yang mendapat
Buku penulisan M.
Arif Hakim
menceritakan tentang
8
mengatasi,
mencegah, melawan.
Tahun 2004
bantuan dari aparat yang
ingin mencari penghasilan
tambahan, serta mejelaskan
jenis-jenis narkoba secara
terperinci.
situasi pengedaran
narkoba di Indonesia,
amat berbeda dengan
skripsi yang akan
ditulis adalah tentang
undang-undang bagi
pesalah narkoba di
Malaysia.
D. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan
Untuk memperoleh sesuatu hasil yang maksimal dari suatu karangan ilmiah,
maka penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan
tersebut akan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini yang sangat
mempengaruhi sampai tidaknya isi penulisan kepada tujuan yang ingin dicapai.
Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:
1. Jenis penelitian
Penelitian keperpustakaan ( Library Research)
penelitian dan kajian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan
menelaah dan menelusuri berbagai literatur, karena memang pada
dasarnya sumber data yang hendak digali lebih terfokus pada studi
9
pustaka yang membahaskan tentang narkoba, antaranya adalah
karangan M Arief Hakim Bahaya Narkoba Dan Alkohol Cara Islam
Mencegah, Mengatasi Dan Melawan tahun 2004, Mejar (B) Abu
Dzarin Taharem Menangani Penyalahgunaan Dan Penagihan dadah
Menurut Islam tahun 2004 dan buku-buku yang relevansinya dengan
judul.
2. Jenis Data
a) Data Primer berupa Akta 234 Akta Penagih Dadah Akta Dadah
Berbahaya 1952 di Malaysia.
b) Data Sekunder merupakan sumber pendukung dari sumber primer
yang berasal dari data kepustakaan, seperti buku-buku terutama yang
membahas tentang narkoba dan lain-lain data yang ada relevansinya
dengan judul skrisi ini.
c) Data Tertier berupa kamus, jurnal dan artikel.
3. Teknis Analisis Data
Untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi atau bahan
tertulis. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif , yaitu
menganalisis data yang telah dikumpulkan yang berisi informasi, pendapat
dan konsep, serta analisis hukum yang bersifat yuridis, normative yang
menggambarkan tentang mahkamah sivil dan undang-undang Narkoba di
Malaysia.
10
4. Teknik Penulisan
Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2007.
E. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan ini dibagi atas lima bab bahasan, dengan
perincian sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan yaag berisi latar belakang masalah, batasan dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka,
metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II Tentang pandangan islam tentang narkoba yang meliputi pengertian
dan sanksinya dalam islam, serta dalil yang diqiaskan dengan
hukuman dan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba menurut
pandangan islam.
Bab III Gambaran umum tentang hirarki mahkamah sivil di Malaysia yang
menjelaskan demografi malaysia, situasi politik, keadaan ekonomi,
serta hirarki dan wewenang mahkamah sivil di Malaysia.
11
Bab IV Tentang implementasi aturan jenayah narkoba menurut akta 234 akta
penagih dadah yang meliputi pelaksanaan akta,tujuan matlamat akta,
dan sanksi pidana jenayah narkoba di Malaysia.
Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
12
BAB II
PANDANGAN ISLAM TERHADAP NARKOBA
A. Pengertian Narkoba Dan Sanksinya
Narkoba ditakrifkan sebagai sebarang bahan asli atau tiruan yang boleh
mengubah cara badan dan otak (fikiran) kita berfungsi dan bekerja. Ia adalah bahan
kimia psikoaktif yang memberi kesan yang paling ketara ke atas sistem saraf pusat
(otak dan saraf tunjang) . ia boleh membawa kepada pegantungan (kecanduan) fizikal
dan psikologikal dan mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan dan fungsi sosial
seseorang.
Narkoba asli seperti candu, heroin dan ganja datang daripada tumbuhan-
tumbuhan seperti pokok ganja dan pokok popi. Narkoba tiruan atau dinamakan juga
narkoba sintetik seperti sabu-sabu dan ekstasi diciptakan dimakmal. Narkoba sintetik
mempunyai kesan yang sama dengan narkoba asli.1
Narkoba : satu istilah pelbagai kegunaan, dalam ilmu perubatan ia merujuk
kepada mana-mana bahan yang berpotensi mencegah atau menyembuhkan penyakit
atau meningkatkan keupayaan fizikal atau mental. Dan dalam farmakologi merujuk
kepada mana-mana agen kimia yang merubah proses biokimia atau fisiologi tisu.
Dalam penggunaan umum, istilah ini biasanya merujuk secara khususnya kepada
narkoba psikoaktif, dan lazimnya yang lebih tepat lagi kepada narkoba haram, yang
1
Mejar (B) Abu Dzar, Menangani Penyalahgunaan Dan Penagihan Dadah Menurut Islam,
Minda Ikhwan, 2004. h. 23.
13
mana terdapat penggunaan yang selain perubatan sebagai tambahan kepada mana-
mana penggunaan perubatan.2
Narkoba itu disingkirkan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif
lainnya. Apabila narkotik dan psikotropika itu bila digunakan dengan baik dan benar
sebetulnya banyak manfaatnya. Misalnya dalam ilmu kedokteran sebagai anestesi dan
penenang pasien. Tetapi dalam perjalanan waktu narkoba disalahgunakan oleh orang-
orang yang tidak bertanggungjawab.
Narkotik dibagi dalam tiga kelompok yaitu narkotik golongan I, golongan itu
termasuk narkotik yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi,
golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk
penelitian dan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotik golongan I adalah ganja,
heroin, kokain, putaw, dan opium.
Narkotik golongan II, golongan ini termasuk narkotik yang memiliki daya
adiktif sangat tinggi tetapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang
termasuk golongan II yaitu betamodal, benzetidin, dan pestidin. Narkotik golongan
III, golongan ini memiliki daya adiktif yang ringan tetapi dapat bermanfaat untuk
pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang
termasuk narkotik golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia.3
2 Publishers SDN BHD Malaysia, Pengurusan Isu AlKohol Dan Dadah DiTempat kerja, h. 5.
3 Sunarno, Narkoba Bahaya Dan Upaya Pencegahan, h. 11.
14
B. Kategori Tindak Pidana dalam Islam
Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang
ditinjau dari segi hukumnya. Jarimah ditinjau dari segi hukumnya terbagi kepada tiga
bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah ta’zir.
1.Jarimah Hudud
Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian
hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah
انحذ انعقثخ انقذرح حقب هلل تعبن
Artinya : “Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟
dan merupakan had Allah”.
Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah
berikut:
a. Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti hukum tersebut telah
ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas maksimal dan minimal.
b. Hukum tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Atau kalau ada hak
manusia di samping hak Allah maka hak Allah lebih dominan.
Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut
tidak bisa digugurkan oleh perseorangan ( orang yang menjadi korban atau keluarga).
Atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ada tujuh macam,
yaitu
a) Jarimah zina,
15
b) Jarimah qadzaf,
c) Jarimah syurb al-khamr,
d) Jarimah pencurian,
e) Jarimah hirabah,
f) Jarimah riddah, dan
g) Jarimah penbrotakan (Al-Bagyu).
2. Jarimah Qishash dan Diat
Jarimah qishash dan diat adalh jarimah yang diancam dengan hukuman
qishash atau diat. Baik qishash atau kedu-duanya adaalh hukuman yang sudah
ditentukan oleh syara’. Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman
had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan
hak manusia (hak individu). Pengertian qishash, sebagaimana yang dikemukan oleh
Muhammad Abu Zahrah:
انسباح ثي انجريخ انعقثخ
Artinya: “Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukum”.
Jarimah qishash dan diat ini ada dua macam, yaitu pembunuhan dan
penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:
a) Pembunuhan sengaja,
b) Pembunuhan menyerupai sengaja,
c) Pembunuhan karena kesalahan,
16
d) Penganiayaan sengaja,
e) Penganiayaan tidak sengaja.
3.Jarimah ta’zir
Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir.
Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Menurut
Al-Mawadi adalah:
انتعزير تأديت عه رة نى تشرع فيب انحذد
Artinya: “ta‟zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum
ditentukan hukumanya oleh syara‟”.
Dari difinisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta’zir adalah hukumna
yang belum ditetapkan oleh syara’, dan wewenang untuk menetapkanya diserahkan
kepada ulil amri. Ciri khas jarimah ta’zir adalah sebagai berikut:
a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut
belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan maksimal.
b) Penentuan hukum tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).4
Hukuman takzir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat
dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid
(dera).
4 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Cet. Pertama, h. ix-
xii.
17
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti
hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/
perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan
umum.5
C. Dalil Yang diqiaskan Dengan Pengharaman
Narkotika dan minuman keras telah lama dikenali umat manusia. Tapi
sebenarnya lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua
agama besar melarang umat manusia untuk mengonsumsi narkotika dan minuman
keras (dalam bentuk yang lebih luas lagi adaalah narkoba).
Dalam wacana islam, ada beberapa Ayat Al-Quran yang melarang manusia
untuk mengonsumsi minuman keras dan hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih
mutkhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianologikan
sebagai narkoba. waktu islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat
berbahaya yang paling popular memang baru minuman keras (khamar). Dalam
perkembangan dunia islam, khamar kemudian bergesekan, bermetaformosa dan
beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian disebut narkotika
atau lebih luas lagi narkoba. 6
5 Ibid., h. 258.
6 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Dan Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan
Melawan, h. 87.
18
Narkotika menyebabkan banyak bahaya yang sangat parah, kerusakan yang
sangat dahsyat. Narkotika juga merusak tubuh, dan bahaya-bahaya lainnya. Fondasi
perundangan islam berdasarkan kepada kaidah “ menarik kemaslahatan dan menolak
kerusakan dan bahaya”. Dan ketika sangat penting bagi syariat yang hukum-hukunya
dibangun berdasarkan kaidah “ menjaga kemaslahatan dan menolak bahaya”, maka
syariat islam ini mengharamkan segala ,ateri atau zat yang bisa menimbulkan bahaya
atau sesuatu yang lebih buruk, baik zat tersebut dalam bentuk minuman, beku,
dimakan, bubuk, atau dihirup. Perundangan islam menyeru manusia untuk menjaga
tubuh dan akal, agar mereka layak dalam masyarakat. Maha benar Allah dengan
firmannya:
( ٢٢ :٨/ األفبل )
Artinya: “Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa paling buruk dalam
pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak mendengar dan memahami
kebenaran) yaitu orang-orang yang tidak mengerti”. QS. Al-Anfal(8): 22
Penggunaan zat narkotika adalah haram, karena mengamalkan kaidah syara’
yang termasuk kaidah penting dalam perundangan islam, dan menolak kerusakan
termasuk salah satu tujuan atau sasaran penting syariat untuk menjaga nyawa atau
jiwa manusia.7 Secara khususnya tidak terdapat hukum yang jelas sama ada di dalam
al-quran dan hadis Nabi S.A.W yang menyebut tentang narkoba. Namun yang
demikian,terdapat satu kaidah umum didalam Al-Quran dan hadis yang melarang
7 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, Jakarta, Amzah, 2009, Cet. Pertama, h.
113.
19
setiap individu muslim mendekati perkara-perkara yang mabuk dan mengkhayalkan.
Islam juga mewajibkan umatnya agar memelihara keselamatan diri, akal, harta,
keturunan, dan yang paling utama ialah agama.8 Hal ini dapat dilihat dari firman
Allah SAW:
(٢٩ : ٤/ انسبء )
Artinya: “Janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya Allah Maha
Penyayang kepada mu”. QS. An-Nisa (4):29
Firman Allah SAW lagi:
( ١٩٥: ٢/ انجقر )
Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan
dengan tangan sendiri”. (QS. Al-Baqarah (2):195
Di sini jelaslah bahwa narkoba merupakan satu bahan yang memudaratkan
manusia. Ia boleh menyebabkan seseorang itu menjadi khayal, lupa kepada harga diri,
dan juga tanggungjawab terhadap agama. Narkoba juga boleh merosakkan kesihatan
serta melumpuhkan anggota badan. Bagi yang sudah berkeluarga sudah tentulah akan
menjejaskan kedamaian dan keharmonian rumah tangga. Tanggungjawab terhadap
anak-anak dan istri tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Akibatnya akan mendorong
seseorang itu melakukan jinayah. Kemudaratan ini akan terus menular dan menjadi
penyakit dalam masyarakat dan seterusnya akan melemahkan Negara.9
8 Muhammad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat, Penyalahgunaan Dan Pengedaran Dadah Di
Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, Edisi kedua, h. 94.
9 Ibid., h. 95.
20
Kemudaratan akibat penyalahangunaan narkoba ini bukan saja ditanggung
oleh individu yang terlibat saja malahan melibatkan masyarakat dan Negara, sehingga
kini tidak ada pakar perubatan yang berugama islam maupun yang selain islam yang
berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba tidak membawa kebaikan kepada
manusia dalam jangka waktu pendek maupun panjang.Melihat kepada keburukan
akibat narkoba jelaslah kepada kita bahwa narkoba adalah haram dari pandangan
islam. Hal ini bertepatan dengan ayat-ayat al-Quran hadis yang dinyatakan
sebelumnya. Pengharaman narkoba ini disepakati oleh para ulama islam sejak
zaman-berzaman yang mengkategorikanya sebagai al-khabiat, antaranya:
1. Dr. Yusof al-Qardhawi: Diharamkan semua bahan yang kini lebih dikenali
sebagai narkotik seperti ganja, marijuana, dan sebagainya yang sudah
dikenali kesannya terhadap akal dan pikiran.
2. Syaikhul islam ibnu Taimiyah: Narkoba itu haram karena termasuk dalam
istilah arak, bahkan ia lebih keji daripada arak karena ia boleh merosakkan
akal pikiran hingga melumpuhkan daya berpikir dan menjatuhkan
martabat manusia. Beliau juga pernah menyebut bahwa sesiapa yang
mengiakan narkoba itu sebagai suatu perkara yang halal maka dia adalah
kafir. Pandangan ini telah diiktiraf oleh pengikut ibnu Taimiyah daripada
mazhab Hambali.
3. Ibnu Qayyim al-Jauzi: Arak ialah semua benda yang memabukkan
sekalipun cecair maupun pepejal, diperah atau dimasak dan juga diproses
mengikut teknik meden.
21
4. Ibnu al-Baithar: Pengguna narkoba sekalipun sekedar satu dirham boleh
memabukkan maka apatah lagi apabila lebih dari itu yang membawa
seseorang keperingkat hilang pertimbangan akal, bahkan boleh membawa
mepada jinayah pembunuhan.10
5. Ibnu Hajar al-Haitamial- Makki: Penggunaan narkoba boleh membawa
bermacam-macam bahaya dan kerosakan dari sudut keagamaan dan
kemasyarakatan.
6. Jawatankuasa Fatwa, Majlis kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam,
Malaysia: “Sebarang penyalahgunaan termasuk penyalahangunaan
narkoba, hukum disisi syarak adalah haram, dan dengan itu adalah ditegah
sama sekali dan narkoba hanya boleh digunakan untuk tujuan perubatan
yang sah mengikut syarak”. Fatwa ini telah dipersetujui oleh Majlis Raja-
Raja dalam musyuaratnya yang ke-12 pada 24 Februari 1983.
7. Mufti Kerajaan Negeri Selangor Dato’ Ishak Baharom berpendapat bahwa
penglibatan dalam penyalahgunaan narkoba boleh dikategorikan sebagai
membunuh diri jika dilihat dari kesan yang berlaku terhadap penagih
narkoba yang terlibat. Perbuatan ini amat dilarang oleh islam.
Kebanyakan ulama menghukum pengharaman narkoba dengan
mengakategorikannya dengan hukum arak (al-Khamar) karena terdapat persamaan
illah pada kedua-duanya, iaitu memabukkan dan mengkhayalkan.
10 Ibid., h. 96.
22
Sayidina Umar r.a pernah menegaskan bahwa al-Khamar:
يب خبير انعقم
Artinya: “Iaitu apa saja yang dapat menutup aka”l.
Dengan sebab itu narkoba juga termasuk dalam al-Khamar karena ia boleh
menyebabkan hilangnya kewarasan akal seseorang yang menggunakannya. Bahkan
narkoba lebih bahaya daripada arak karena kesannya bukan hanya pada pikiran tetapi
juga pada anggota tubuh badan. Begitu juga akibat dari penyalahgunaan narkoba yang
bukan saja memberi kesan bukan sahaja terhadap individu yang terkait tetapi juga
tehadap keluarga, masyarakat, dan Negara. Banyak berlaku kejadian-kejadian yang
melibatkan pecandu dan pengedar narkoba. 11
Semua ilmuan telah bersaksi bahawa arak dan narkoba (narkotik) tidak ada
manfaatnya. Demikian juga dengan kesaksian para peminumnya dan pecandunya.
Ketika mereka ditanya, mereka pasti mengakui bahwa semua itu adalah racun dan
hanya menyebabkan penderitaan yang teramat pedih. Kita mengetahui bahwa tujuan
dari adanya syariat adalah untuk memelihara kemaslahatan hamba di dunia dan
akhirat. Kemaslahatan hamba tercermin dalam pencegahan terhadap kebinasaan dan
penganugerahan manfaat. Semua hal yang menyebabkan kebinasaan dan tidak
11 ibid., h. 97.
23
mendatangkan manfaat adalah haram. Narkoba (narkotik) diharamkan kerana
menyebabkan kebinasaan dan tidak mendatangkan manfaat.12
D. Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Narkoba
Di awal islam, meminum khamar adalah diperbolehkan, dan hal ini berlaku
sampai akhirnya khamar menjadikan peminumnya mabuk.13
Termasuk kategori
khamar adalah narkotika (obat bius) dari opium, ganja, dan berbagai macam racun
putih, yang mereka namakan heroin, kokain, dan lainnya, yang dibeli dari ratusan
juta dari kekayaan umat dan mengancam jutaan orang dengan kematian lambat atau
cepat, kematian fisik atau psikis. Umar pernah berkata di hadapan para sahabat:
“khamar adalah apa yang menutupi akal” yaitu yang membuatnya kacau dan
menghilangkan tabiat kesadarannya. Tidak ragu lagi bahwa narkotika (obat-obat
bius) ini menimbulkan hal tersebut pada akal dan mempengaruhi tubuh lebih parah
dari pengaruh minuman keras. Kalaupun tidak masuk dalam kategori khamar secara
nash (dalil tegas) niscaya telah masuk kedalamnya secara anologi, bahkan
sesungguhnya pengharamannya adalah lebih pantas.14
Adalah jelah bahwa narkoba
adalah suatu benda atau bahan yang diharamkan dalam islam. Namun demikian
terdapat ramai dalam kalangan umat islam yang terlibat dalam perkara yang tidak
bermanfaat tersebut.
12
Muhammad Bakar Ismail, al-Fiqih al-Wadhih, jilid 2, Jasmine Enterprise, Berlian Publications
SDN BHD, 2008, Cet Pertama, h. 422.
13
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, Jakarta, Amzah, 2009, Cet Pertama, h.
101.
14
Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Penerjemah Didin
Hafidhuddin,Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta,Robbani Press, Cet Pertama
1995, h. 290.
24
Menurut islam apabila sesuatu itu diharamkan maka segala yang berkaitan
dengannya juga haram. Ia berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW dalam masalah
riba:
, شبذ, نع رسل اهلل صه اهلل عهي سهى اكم انرثب يؤكهخ: قبل, ع عجذ اهلل ث يسعد
(را اث يبج)كبتج
Artinya: “Dari Abdullah bin Mas‟ud, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang
yang memakan riba, pemberi (kurirnya) orang yang makan riba, saksinya, dan
pencatatnya”.15
( HR. Ibn Majah)
Begitu juga dalam perkara yang menyentuh tentang arak yang dalam hal ini
Rasulullah SAW pernah bersabda:
, ثعيب: نعت انخر عه عشرح أج :قبل رسل ااهلل صه اهلل عهي سهى : ع اث عر قبل
, شبرثب, اكم ثب, انحنخ ٳني, حبيهب, يجئبعب, ثبئعب, يعتصرب, عبصرب
.سبقيب
Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Rasulallah SAW bersabda, „Dilaknat
khamer atas sepuluh bagian, (yaitu): zatnya, perasannya, yang
memerasannya,penjualannya, barang yang dijualnya, yang membawanya, alat yang
membawanya, yang memakan hasil pengjualanya, peminumnya dan yang
menuangkannya”.16
Termasuk dinamakan khamar adalah sengala yang dapat membinasakan
manusia, meski nama dan cara penggunannya berlainan. Sabda rasullah SAW:
كم خر حراو , كم يسكر خر: قبل رسل اهلل صه اهلل عهي سهى : قبل , ع اث عر
15
Muhammad Nashiruddin Al- Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Penerjemah abd. Amaufid
Ihsan. M. Soban Rohman, Jakarta,Pustaka Azzam, Cet Kedua, 2007, h. 540.
16
Muhammad Nashiruddin Al Albani shahih Sunan Ibnu Majah hadis nomor 2741 Penerjemah
Iqbal, Mukhlis BM, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet Pertama, 2007, h. 208.
25
Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, „semua yang
memabukkan adalah khamer, dan semua khamer adalah haram”.17
Semua cara yang dipergunakan untuk memasukkan khamar ke dalam tubuh,
seperti suntikan, rokok atau melalui tablet-tablet asal memabukkan meski tidak
diminum melalui mulut, semuanya termasuk khamar sekalipun nama dan cara
mempergunakannya berlainan. Orang yang menggunakannya akan mendapat siksaan
dan laknat dari Allah.18
Atas alasan inilah islam bukan sahaja mengharamkan penyalahgunaan
narkoba tetapi juga megharamkan penanaman, pemprosesan, pengedaran, penjualan,
dan segala yang berkaitan dengannya. Apabila islam mengharamkan sesuatu maka
pengharaman tersebut merangkumi jumlah yang banyak dan sedikit. Dalam hal ini
adalah berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
يب أسكر كثيرح فقهيه حراو : ا رسل اهلل صه اهلل عهي سهى قبل , ع عجذ اهلل ث عر
Artinya: “Dari Abdullah bin „Amru RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesuatu
yang keseluruhannya memabukkan,maka sedikitnya pun haram.” 19
Dalam undang-undang islam, apa saja kesalahan yang dilakukan, ia tidak
terkeluar dari kesalahan hudud, qisas, dan juga ta’zir. Dalam menetapkan hukuman
bagi kesalahan penyalahgunaan narkoba, terdapat ulama yang menyamakan
hukumannya dengan kesalahan meminum arak. Islam telah menetapkan hukuman
17
Ibid., h. 212. Hadis nomor 2751.
18
Ahmad Abdul Majid, Hakikat Hukum Alla, Surabaya, Mutiara Ilmu, 1995, Cet Pertama, h.
80.
19
Muhammad Nashiruddin Al Albani, shahih Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 2755
Penerjemah Iqbal, Mukhlis BM Jakarta, Pustaka Azzam, Cet Pertama, 2007, h. 213.
26
terhadap peminum arak adalah dijilid sebanyak 40 rotan. Kesalahan ini termasuk
dalam kesalahan hudud yang pernah yang pernah dijalankan pada zaman Nabi
Muhammad SAW. Sayidina Umar r.a. pernah menghukum sehingga 80 rotan.
Tambah 40 rotan yang dikenakan sayidina Umar r.a. adalah sebagai hukuman ta’zir.20
Menurut syaikhul islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fiqh A‟la al-
Mazahib al-Arba‟ah, pengambilan narkoba dalam bentuk apa sekalipun seperti ganja,
marijuana, morfin, candu, dan penggunaanya dikenakan hukuman had sebagaiman
yang dikenakan kepada peminum arak. Bahkan ia lebih teruk dari peminum arak jika
dilihat dari mudharatnya narkoba tersebut kepada tubuh badan dan pikiran. Lebih
daripada itu menyebabkan mereka meninggalkan perkara yang difardukan termasuk
solat. Dr. Wahbah az-Zuhaili pula di dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
menyebut bahwa penyalahgunaan narkoba walau dalam bentuk apa sekalipun akan
dikenakan hikuman ta’zir karena ia termasuk dalam kesalahan hudud.
Terdapat juga ulama’ mutakhir yang berpendapat bahwa pesalah narkoba
harus dihukum dengan hukuman ta’zir. Ta’zir merupakan satu kategori hukuman
yang tidak ditentukan bentuk hukumnya. Ia terletak pada kebijaksanaan pemerintah
dalam menentukan sesuatu tindakan yang perlu diambil. Dengan sebab itu tidak salah
20 Mohamad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat, Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah di
Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, Edisi Kedua h. 99.
27
sekiranya kerajaan menghukum bunuh penjinayah yang terlibat dengan narkoba
sekiranya dirasakan itu hukuman yang paling berkesan.21
Karena berdasarkan hadis:
, إرا شرة فبجهذ: ع يعبيخ ع انجي صه اهلل عهي سهى أ قبل في شبرة انحر
. ثى إرا شرة انراثعخ فبضرثا عق, ثى إرا شرة انثبنثخ فبجهذ, ثى إرا شرة فبجهذ
(أخرج أحذ انهفظ ن االرثعخ)
Artinya: “Dari Mu‟awiyah dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda tentang
(hukuman) orang yang minum khamr: “Apabila ia minum maka deralah ia.
Kemudian apabila ia minum lagi maka deralah ia. Kemudian ia minum untuk ketiga
kalinya maka deralah ia. Kemudian ia minum lagi untuk keempat kalinya maka
potonglah lehirnya (bunuhlah ia)”.
Dalam menetapkan suatu hukum, islam menghendaki agar hukum tersebut
dapat memenuhi maslahat seperti yang dimaksudkan dalam kaedah fiqih yang
berbunyi:
تصرف االيبو يط ثبنصهحخ
Artinya: “Tindankan seseorang pemimpin itu tertakluk kepada maslahat”.
Islam telah menetapkan hukuman terhadap peminum arak adalah dijilid
sebanyak 40 rotan. Kesalahan ini termasuk dalam kesalahan hudud yang pernah yang
pernah dijalankan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sayidina Umar r.a. pernah
menghukum sehingga 80 rotan. Tambah 40 rotan yang dikenakan sayidina Umar r.a.
adalah sebagai hukuman ta’zir.22
21 Ibid,, h. 100.
22 Mohamad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat Penyalahgunaan Dan Pengedaran Dadah Di
Malaysia (Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 2008) Edisi Kedua h.99
28
ثى جهذ أث ثكر أرثعي فهب كب عر , جهذ في انخرثبنجريذ انعبل : أ انجي صه اهلل عهي سهى
أر أ : يب تر في جهذ انخر؟ فقبل عجذانرح ث عف : قبل , دب انبس ي انريف انقر
فجهذ عر ثبي, جعهب كأخف انحذد
Artinya: “Sesungguhnya Nabi s.a.w merotan (sebat) dalam kes arak dengan
pelepah tamar dan sepatu, kemudian Abu Bakar ( di zaman pemerintahannya) juga
menyebat dengan 40 kali sebatan, di ketika pemerintahan Umar, beliau meminta
pandangan orang ramai dari kampong dan desa lalu berkata : Apa pandangan kamu
berkenaan sebatan bagi peminum arak?, lalu Abd Rahman Auf berkata : Aku
berpandangan kita menjadikannya hudud yang paling ringan (merujuk kepada sebatan
qazf), maka Umar membuat keputusan untuk menyebat dengan 80 kali sebatan” (
Riwayat Muslim dan Abu Daud)
Begitu juga dalam apa saja peraturan dan hukuman yang hendak
dilaksanakan, maka ia mestilah mengutamakan kebajikan orang ramai dari kebajikan
perorangan. Perlu diingatkan bahwa hukuman ta’zir ini hanya akan memenuhi kaedah
syarak apabila hukuman hudud dan qisas terlebih dahulu dilaksanakan. Tanpa
pelaksanaan hudud dan qisas, seseorang itu tidak boleh mendakwa dia menjalankan
undang-undang islam berdasarkan hukuman ta’zir. Hal ini disebabkan hukuman ta’zir
juga merupakan hukuman islam bagi kesalahan yang tidak memenuhi syarat untuk
dihukum dibawah hukuman hudud dan qisas. 23
23 Mohamad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat, Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah di
Malaysia Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, Edisi Kedua, h. 99-101.
29
BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG HIERARKI MAHKAMAH SIVIL DI
MALAYSIA
A. Keadaan Geografi
Malaysia, Negara merdeka di Asia Tenggara, terdiri dari bekas federasi
Malaya (Negara bagian dari Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan,
Pahang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu) dan bekas jajahan inggris dan
Sarawak dan selatan Kalimatan (dulu Sabah). Wilayahnya terbentuk sabit hampir
1.600 (2.575 km) memanjang dari perbatasan Thailand sampai laut sulu.
Dataran Malaysia menjadi dua bagian terpisah yang lebih dari 250 mil (565
km) dari lau. Bagian baratnya (Malaysia) adalah bekas Federasi Malaya yang
menduduki separuh bagian utara semenanjung Malaya. Bagian Timur Malaysia terdiri
dari Sabah, Sarawak, menduduki sebagian selatan Pulau Kalimantan.1
Malaysia meliputi suatu kawasan seluas kira-kira 336,700 km. persegi, terdiri
daripada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, yang dipisahkan oleh Laut
Cina Selatan yang luasnya 1,036 km. persegi. Semenanjung Malaysia meliputi
kawasan seluas 134,680 km. persegi, bersempadan dengan negeri Thailand di utara
1 Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, h. 337.
30
dan Singapura di selatan. Sementara Sabah dan Sarawak pula kira-kira 202:020 km
persegi bersempadan dengan wilayah Kalimantan, Indonesia.2
Sekitar 54% Penduduk Malaysia adalah Melayu dan China, sisanya adalah
orang-orang India, Pakistan, Seilon, orang-orang Eropa, Eurasia (Indo Asia dan
Eropa), Dayak, dan Suku Asli Kalimantan. Perpindahan orang melayu pertama
bergerak berasal dari China bagian utara, kemungkinan antara 2.500 dan 1.500 juta
abad lalu. Gerakan migrasi yang lain semacamnya mengjangkau cukup jauh hingga
ke Fasifik seperti ke Indonesia dan Nugini Baru. Orang-orang melayu adalah muslim
dan Islam adalah Agama Negara. Namun komunitas lain menikmati kebebasan
beragama di kawasan ini. Orang-orang China umumnya penganut Budha,
Konfusionis atau Tao, sementara mayoritas orang India adalah penganut Hindu.
Kebanyakan orang Indo Eropa adalah penganut Katholik Roma atau Protestan.
Orang-orang Dayak di Sarawak umumnya mengikut Animisme, walaupun sebaginnya
pindah ke kepercayaan lain.3
Melayu adalah bahasa Nasional mereka walaupun bahasa inggris lebih banyak
digunakan. Mayoritas orang China dan India belum sepenuhnya menggunakan.
Mayoritas orang China dan India belum sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu.
Pada umumnya penduduk telah celek huruf dan berada pada level tinggi di Negara-
negara di asia. Sekolah-sekolah gratis disediakan oleh pemerintah untuk orang-orang
2 Abdullah Jusuh, Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa
dan Pustaka, 1989, h. iii.
3 Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, h. 346.
31
melayu sejak tahun 1880, sementara bagi anak-anak mereka untuk berapa tahun dari
semua ras mengikuti sekolah dasar pemerintah gratis, dan sejumlah sekolah teknik
serta sekolah-sekolah spesialisasi.4
B. Situasi Politik
Politik Malaysia terbentuk dari sejarah silam kegemilangan Melaka lagi.
Proses yang panjang ini telah membawa banyak perubahan dalam konteks
membentuk jati diri Negara ini serta kekebalannya mengharungi cabaran-cabaran
yang mendatang sehingga Malaysia hari ini mampu berdiri sama gagah dan sama
tinggi dengan Negara-negara lain di dunia. Nama Malaysia telah mengalami beberapa
perubahan adalah dalil bahwa keutuhan Negara ini telah menembusi lingkaran zaman,
bermula dari kesultanan Melayu Melaka kepada Semenanjung Tanah Melayu kepada
Malaysia hingga kepada namanya hari ini.5
Politik Malaysia sememangnya dikenali sebagai politik perkauman dari segi
wataknya. Perkauman boleh diartikan wujudnya masyarakat berbilang keturunan
yang menuntut hak masing-masing dan setiap kaum mempunyai wasilah politiknya
untuk mencapai maksud kaum masing-masing. Politik ini semakin ketara dengan
dasar British yang mengamalkan „divide and rule‟ dan setelah merdeka
berlatarbelakangkan penolakan Malayan Union oleh orang melayu, satu dasar
4 Ibid., h. 347.
5 Mujahid Yusof, Wajah Baru Politik Malaysia , Anbakri Publika SDN BHD, 2009, Cet
Pertama, H. 1.
32
penerimaan kerakyatan Kaum Cina dalam dasar jus soli telah membentuk masyarakat
Malaysia berbilang kaum.
Secara spontan keperluan partai politik yang memperjuangkan nasib kaum
masing-masing menonjol dan mewarnai landskap politik tanah air. Perkembangan ini
membawa kepada kesan politik dari sudut pembagian kawasan mengikut pengecaman
kaum pola pengundi, tinkah-laku ahli politik multiracial yang semakin popular
idealismenya di kalangan pengundi hari ini.6
Sistem politik di Negara ini mempunyai asal-usul yang bertitik tolak daripada
konflik perkauman. Orang melayu bersatu padu untuk membentuk UMNO sebagai
satu benteng pertahanan terhadap ancaman keatas kedaulatan Raja-Raja melayu dan
hak-hak orang melayu akibat penubuhan Malayan Union oleh penjajah British 1947,
dan langkah-langkah drastik yang diambil terhadap penempatan haram cina di zaman
darurat menyebabkan orang cina di Tanah Melayu membentuk MCA untuk menjaga
kepentingan bangsa cina dan memberi pelindungan kepada mereka. Manakala
Masyarakat India terlalu kecil bilangannya untuk membuat sebarang penentuan yang
berpengaruh. Namun begitu kaum India berjaya membentuk MIC untuk menjaga
kedudukan dan kepentingan India di Tanah Melayu. 7
Suasana politik global, kadar celik ilmu yang pantas serta maklumat-
maklumat yang pelbagai telah menguji sekali lagi pendekatan-pendekatan partai-
6 Ibid., h. 63.
7 Malaysia Kita Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan AM Kerajaan, Internasional Law
Book Servies, h. 172.
33
partai politik yang beroperasi di Malaysia untuk terus survive. Hari ini suasana
politik perkauman sudah dinilai semula oleh partai perkauman sendiri. Antaranya
adalah MCA, MIC dan UMNO sendiri. Partai Islam Semalaysia (PAS) turut
menunjukkan minat untuk menjadikan dirinya sebagai sebuah partai politik
beridentitikan multiracial. Walaupun tapak untuk Pas berbuat demikian telah sedia
ada namun kesungguhan untuk membina atas tapak itu bagi menampakkan
identitinya sebagai multiracial di peringkat binaan. 8
C. Keadaan Ekonomi
Tahun 1998 merupakan tahun yang sukar dan penuh cabaran bagi Negara
Malaysia. Hampir satu dekad Malaysia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang
kukuh dan stabil. Namun pada pertengahan tahun 1997 suasana ekonomi Malaysia
bertukar menjadi gawat. Rakyat Malaysia menyaksikan kemerosotan keluaran dalam
negeri kasar (KDNK) sebanyak 2.8 peratus pada suku kedua tahun pertama 1998 dan
sebanyak 6.8 peratus pada suku kedua pada tahun 1998. Negara Malaysia menjadi
miskin disebabkan oleh krisis yang berterusan. Nilai Ringgit telah jatuh dengan ketara
terhadap Dollar Amerika. Dalam waktu yang sama Bursa Saham Kuala Lumpur
(BSKL) telah kehilangan dua pertiga permodalan pasaran sejak bermulanya krisis ini
pada Juni 1997. Jumlah permodalan yang lupus ini adalah setara dengan 186 peratus
KDNK 1998 atau nilai pendapatan Negara dalam tempoh dua tahun. Krisis ini
8 Mujahid Yusof, Wajah Baru Politik Malaysia , Anbakri Publika SDN BHD, 2009, Cet
Pertama, h. 66.
34
menyebabkan Malaysia kehilangan kedua-dua faktor , yaitu pendapatan dan
kekayaan.9
Standar kehidupan masyarakat Malaysia betul-betul didasarkan atas kekayaan
sumber daya alam seperti karet, timah, logam, kayu, kopra, dan kelapa sawit. Sejak
tahun 1877 pengembangan pohon karet menjadi produk utama Negara, setelah karet
adalah timah yang sangat besar memberi kontribusi bagi perdagangan Negara.
Pengembangan perkebunan kelapa sawit tampaknya baru berkembang pada tahun-
tahun belakangan ini. Hasil-hasil pertanian lain yang cukup signifikasi bagi ekonomi
masyarakat adalah beras, lada, teh, kopi, serta buah-buahan musinan.10
D. Hirarki Mahkamah Sivil
Keadilan merupakan satu tuntutan yang diperjuangkan yang diperjuangkan
oleh setiap bangsa dan umat yang bertamadun di dunia ini. Dalam usaha untuk
mencapai keadilan ini, perbagai falsafah dan undang-undang telah dicipta. Malah
undang-undang ini sentiasa dikaji dan diubah untuk disesuaikan dengan keadilan yang
dikehendaki. Bangsa yang bertamadun sering berlomba untuk memperbaiki dan
mengubah sistem keadilan bagi mengukuhkan lagi sistem pemerintahan mereka.11
Menurut al-Faruqi dalam kamus “Faruqi’s Law Dictionary”, beliau
mentakrifkan mahkamah sebagai satu badan kehakiman atau badan tempat merujuk
9 Malaysia Kita Panduan Dan Rujukan Untuk Peperiksaan AM Kerajaan, Internasional Law
Book Servies, h. 576.
10
Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, h. 346.
11
Mohd Nadzri HJ. Abdul Rahman , Penghinaan Mahkamah Undang-undang Sivil dan
Undang-undang Islam , Mahzum Book Services, h.1.
35
sesuatu pertikaian yang ditadbirkan oleh pemerintah di mana tugas untuk menegakkan
keadilan, melaksanakan undang-umdang dan mentafsirkannya, atau tempat
membicarakan kasus-kasus pertikaian dan masalah-masalah yang berkaitan dengan
undang-undang serta melaksanakan undang-undang.12
Dalam sistem kehakiman Malaysia, terdapat berbagai peringkat mahkamah
yang berfungsi untuk mentadbir keadilan. Mahkamah yang tertinggi adaalah
menbicarakan kasus-kasus mengenai perlembagaan dan bertindak sebagai Mahkamah
Rayuan. Kemudian diikuti pula oleh Mahkamah Tinggi yang terdapat di Malaysia
Barat dan Malaysia Timur
Mahkamah ini juga bertindak sebagai mahkamah rayuan dan membicarakan
sebarang kasus melainkan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlembagaan. Akhir
sekali terdapat Mahkamah Rendah yang terdiri dari Mahkamah Seksyen, Mahkamah
Majistret Kelas Dua Dan Mahkamah Penghulu.
Terdapat juga Mahkamah yang membicarakan golongan tertentu, antaranya
ialah Mahkamah Syariah. Mahkamah ini hanya membicarakan kasus-kasus yang
berkaitan dengan agama dan orang-orang islam saja. Manakala Mahkamah Juvana
pula membicarakan pesalah anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun. Mahkamah-
mahkamah lain yang termasuk dalam kontaks ini ialah Mahkamah Tentera,
Mahkamah Bumiputera dan sebagainya yang hanya membicarakan soal-soal
12
Ibid., h. 3-4.
36
tertentu.13
Mahkamah-mahkamah di Malaysia terdiri daripada Mahkamah Penghulu,
Mahkamah Majistret, Mahkamah Sesyen, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan,
Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu.14
Mahkamah sivil terdiri dari mahkamah tinggi dan mahkamah-mahkamah
rendah. Mahkamah Tinggi pula terdiri daripada Mahkamah Agung dan Mahkamah
Tinggi. Mahkamah ini ditubuhkan oleh perlembagaan persekutuan. Bidang kuasa
mahkamah-mahkamah ini diperuntukan dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1962.
Mahkamah Rendah terdiri dari Mahkamah Sesyen dan Mahkamah
Majistret,bagi Malaysia barat terdapat satu lagi Mahkamah Rendah iaitu Mahkamah
Penghulu. Penubuhan dan bidang kuasa mahkamah-mahkamah ini diperuntukkan di
dalam Akta Mahkamah mahkamah Rendah 1948(disemak 1972)
Di Mahkamah Sivil, pemeriksaan dan keputusan mengenai undang-undang
atau fakta atau pertentangan,maksudnya pihak yang bertentangan datang ke
mahkamah dan bertanding dalam usaha mereka untuk membuktikan dengan hujah-
hujah dan keterangan yang sesuai tuduhan atau tuntutan mereka.15
13
Mohd Nadzri HJ. Mohamad, Penghinaan Mahkamah Undang-undang Sivil dan Undang-
undang Islam, Mahzum Book Services, h. 5-6.
14
A Vijayalakshmi V enugopal, Introduction To Law In Malaysia, 200, h. 365.
15
Ahmad Mohamed Ibrahim, Ahilemah Joned, Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan
Bahasa dan Pustaka, h. 245.
37
E. Wewenang Mahkamah Sivil
Setelah terbentuknya Malaysia pada tahun 1963, maka undang-undang Sivil
dan aturan jinayah telah diselaraskan antara negeri-negeri selat, negeri melayu
bersekutu, negeri melayu tidak bersekutu, sabah dan Sarawak. Tugas kehakiman
dalam Mahkamah Sivil wewenang sangat luas tidak terbatas kepada orang islam saja
bahkan merangkumi orang islam dan bukan islam yang boleh memutuskan banyak
perkara mengikut bidangkuasa yang ditetapkan oleh undang-undang dan akta
persekutuan dan juga berpandukan kepada common law inggeris.16
a. Mahkamah Tinggi
i) Mahkamah Tinggi
Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa penyeliaan dan pengubahan
keputusan semua Mahkamah Bawahan, serta juga bidang kuasa untuk membicarakan
semua rayuan daripada Mahkamah Bawahan, baik kes sivil mahupun kes jenayah.17
Dalam bidang kuasa asli adalah membicarakan semua kes jinayah dan sivil
dalam bidang kuasa Mahkamah Rendah. Di bidang kuasa rayuan yang menyankut
sivil ialah mendengar semua rayuan yang jumlah pertikaian atau nilai perkara pokok
lebih dari ringgit Malaysia lima ribu, dan mendegar semua rayuan jenayah melainkan
kesalahan boleh dihukum dengan denda tidak melebihi ringgit Malaysia dua puluh
16 Institut Kefahaman Islam Malaysia, Sistem Kehakiman Islam, Kuala Lumpur, Malindo
Printers SDN BHD, 2001, h. 132.
17
http://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Malaysia diakses pada 26 November 2010.
38
lima, tertuduh telah mengaku salah dan disabitkan melainkan mengenai kesalahan
atau berat hukumannya dan tertuduh telah dibebaskan melainkan ada kebenaran
bertulis dari pendakwa raya. Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa menasihat
Mahakamah Rendah mengenai soal-soal perlembagaan. Dan yang terakhir mempuyai
kuasa menyemak dan kuasa lain,iaitu dalam keputusan jinayah sivil dan keputusan
badan separa kehakiman.
ii) Mahkamah agung
Bidang kuasa asli Mahkamah Agung merangkumi kes sivil dan jinayah tidak
terhad, soal kesahan undang-undang yang dilulus parlimen dan badan perundangan
negeri dan Badan Perundangan Negeri dan pertikain antara kerajaan negeri dan
persekutuan. Di bidang kuasa rayuan, mendengar rayuan yang berkaitan keputusan
Mahkamah Tinggi yang menjalankan bidang kuasa aslinya, rayuan orang yang
disabitkan, rayuan dari pendakwa raya, dan rayuan daripada orang yang tidak yang
tidak didapati bersalah. Dan dibidang kuasa menasihat, menasihat yang di-Pertuan
Agung mengenai peruntukan perlembagaan, dan menasihati Mahkamah Tinggi
mengenai kesan peruntukan perlembagaan. Dan dibidang kuasa menyemak dan kuasa
lain-lain, megulangkaji kes yang direzabkan untuk putusan Mahkamah Persekutuan
dan Mahkamah Tinggi bagi kes-kes selain perlembagaan dan mendengar dan
39
memutuskan soal-soal undang-undang yang dirujuk dibawah seksyen 66 dalam Akta
Mahkamah Kehakiman 1964.18
b. Mahkamah Rendah
i) Mahkamah Penghulu
Mahkamah Penghulu hanya wujud di Malaysia Barat. Mahkamah ini
mempunyai bidang kuasa kes-kes jinayah dan sivil. Penghulu boleh membicarakan
kes jika diberi kuasa dalam bentuk surat kuasa yang dikeluarkan oleh raja negeri yang
berkenaan.
Bidang kuasa sivilnya oleh Akta Mahkamah-mahkamah Rendah, 1948 yang
menurut seksyen 94, memperuntukkan seperti berikut:
Sebuah Mahkamah Penghulu boleh mendengar dan memutuskan suatu perkara sivil
dalam mana plaintif Penghulu boleh mendengar dan memutuskan suatu perkara sivil
dalam mana plaintif hendak menuntut bayaran hutang atau harga barang, dengan atau
tanpa bunga, yang tidak lebih daripada lima puluh ringgit dan semua pihak yang
terlibat adalah orang-orang bangsa Asia, bertutur dan memahami bahasa melayu.
Mahkamah Penghulu boleh menjatuhkan hukuman denda tidak lebih daripada
dua puluh lima ringgit. Jika suatu perintah yang sah yang di buat oleh Mahkamah
Penghulu tidak dipatuhi. Mahkamah itu boleh melaporkan kepada Mahkamah
Majistret, dan mahkamah majistret boleh menguatkuasakan perintah tersebut seolah-
18
Ahmad Mohamed Ibrahim, Ahilemah Joned, Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan
Bahasa dan Pustaka, h. 259-260.
40
olah perintah itu dibuat sendiri olehnya. Rayuan kepada Mahkamah Penghulu boleh
dibuat kepada Majistret kelas pertama.19
ii) Mahkamah Majistret
Mahkamah Majistret mempunyai bidang kuasa membicarakan kes-kes sivil
dan jenayah, mengeluarkan saman dan waran. Bidang kuasa Mahkamah Majistret
bergantung ke kepada samaada dia merupakan Majistret kelas Pertama atau Majistret
Kelas Kedua.
Bidang kuasa Majistret Kelas Pertama ialah membicarakan kesalan-kesalahan
yang hukumannya tidak lebih daripada sepuluh tahun pengjara atau denda saja, dan
kesalahan-kesalahan di bawah seksyen 392 dan 457 kanun keseksaan. Hukuman yang
berta sekali yang boleh dijatuhkan Majistret pada umumnya lima tahun penjara, denda
sepuluh ribu ringgit, dirotan 12 kali atau gabungan kedua-dua atau ketiga-tiga
hukuman tersebut.
Bidang kuasa Majistret Kelas Kedua ialah membicarakan kesalahan yang
maksimum 12 bulan penjara atau denda saja, Majistret Kelas Kedua di Malaysia
Barat boleh menjatuhi hukuman tidak melebihi tiga bulan penjara, denda 250
ringgit atau gabungan kedua-duanya. Manakala Majistret di Sabah dan Sarawak
boleh menjatuhkan hukuman tidak melebihi enam bulan penjara, denda seribu
ringgit atau gabungan kedua-duanya.20
19
Ibid., h. 261. 20
Ibid., h. 262.
41
iii) Mahkamah Sesyen
Mahkamah Sesyen mempunyai kuasa dalam kes-kes sivil dan jenayah.
Umumnya, Mahkamah ini membicarakan semua kesalahan selain kesalahan yang
boleh dihukum mati. Mahkamah Sesyen boleh pada umumnya menjatuhkan apa-apa
hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain daripada hukuman mati.
Mahkamah ini juga boleh menjalamkan siasatan permulaan mengenai kesalahan-
kesalahan berat. Bidang kuasa sivil Mahkamah Sesyen ini ialah membicarakan kes-
kes yang melibatkan jumlah uang atau nilai pokok perkara tidak lebih daripada dua
puluh lima ribu ringgit atau dengan persetujuan pihak-pihak dalam kes, yang
melibatkan lebih dari nilai itu.
Akta Mahkamah Rendah,1948, memberikan kuasa penyeliaan kepada
Presiden Mahkamah Seksyen. Akta menetapkan bahwa Preseden Mahkamah
Seksyen boleh meminta dan memeriksa rekod sesuatu perbicaraan sivil di hadapan
mana-mana mahkamah yang lebih rendah daripada Mahkamah Sesyen untuk
memuaskan hatinya tentang sah atau tidak keputusn yang dibuat dan tentang betul
atau tidak cara perbicaraan itu dijalankan. Jika Presiden Mahkamah Seksyen itu
berpendapat bahwa keputusan mahkamah yang lebih rendah daripada itu tidak sah
atau tidak betul atau perbicaraannya tidak betul, dia hendaklah memghantar rekod
kepada mahkamah Tinggi berserta apa-apa jua cacatan yang dipikirkan patut.
Rayuan terhadap Mahkamah Sesyen dalam kes sivil dan jinayah boleh dibuat
42
kepada Mahkamah Tinggi sama seperti rayuan terhadap keputusan Mahkamah
Majistret. 21
21
Ibid., h. 268.
43
BAB IV
IMPLEMENTASI ATURAN JINAYAH NARKOBA
A. Tujuan Dan Matlamat Akta
Undang-undang bertulis terbahagi kepada dua kumpulan yaitu undang-undang
bertulis sebelum merdeka dan undang-undang selepas merdeka. Undang-undang
bertulis sebelum merdeka ialah undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan
sebuah kerajaan, baik kerajaan negeri atau persekutuan dan kerajaan, sebelum Negara
mencapai kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.
Manakala undang-undang bertulis selepas merdeka secara umum ialah terbagi
kepada dua: yaitu undang-undang negeri-negeri dan Akta Parlemen. Terdapat banyak
jenis undang-undang bertulis sebelum merdeka karena undang-undang ini dibuat
badan-badan perundangan yang berbeda.
Akta adalah undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Akta adalah undang-
undang yang digubal dan diluluskan oleh badan perundangan kerajaan persekutuan,
sama ada persekutuan yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 ataupun
persekutuan Malaysia 1963, dikenali sebagai Akta. Akta yang dibuat oleh Parlemen
dikelaskan dalam kategori ini. 1
Akta diluluskan oleh Parlimen. Ia merupakan sumber utama undang-undang
karena semua keputusan hakim-hakim sepatutnya didasarkan atas Akta. Keputusan
1 Abu Bakar Abdullah, Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam di Malaysia : Masalah
dan Penyelesaiannya, Kuala Terengganu, Pustaka Damai, 1986, Cet Pertama, h. 200.
44
hakim yang bertentangan dengan peruntukan Akta boleh dirayukan sebagai keputusan
yang dibuat yang di luar kuasa hakim karena hakim-hakim ditugaskan untuk
menafsirkan Akta yang dibuat oleh Parlimen. Jikalau statut itu dianggap sebagai tidak
berpatutan, caranya adalah dengan akta pindaan, dan bukan dengan keputusan
mahkamah.2
Tujuan dan matlamat Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah membuat
peruntukan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan,
pengeksportan, pengilangan, penjualan, dan penggunaan candu dan beberapa bahan
dan narkoba berbahaya tertentu yang lain, membuat peruntukan khas berhubung
dengan bidangkuasa mahkamah terhadap kesalahan-kesalahan yang tertakluk
dibawahnya dan perbicaraan mahkamah dan maksud-maksud yang berkaitan
dengannya.3
B. Sanksi Pidana Jinayah Narkoba
Didalam akta dadah berbahaya 1952, yang telah diluluskan di parlemen
memuatkan tujuh bagian:
1. Bagian satu memuatkan takrif dan tafsiran, terdiri dari syeksen dua dan tiga.
2. Bagian dua memuatkan tentang pengawalan terhadap candu mentah, daun
koka, jerami popi dan ganja. Terdiri dari seksyen empat hingga tujuh
2 A Vijayalakshmi Venugopal , Introduction To Law In Malaysia, 2001, h. 345.
3 Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234Akta Penagih Dadah (Rawatan Pemulihan)
1983(Akta 283), Lembaga Penyelidikan Undang-undang , International Law Book Services, Selangor.
2009, h. 7.
45
3. Bagian tiga memuatkan tentang pengawalan terhadap candu masak, ganja dan
resen ganja. Terdiri dari syeksen lapan hingga sepuluh.
4. Bagian empat memuatkan tentang pengawalan terhadap narkoba berbahaya
tertentu. Terdiri dari syeksen 11 hingga 17.
5. Bagian lima memuatkan tentang pengawalan terhadap perdagangan luar.
Terdiri dari seksyen 18 hingga seksyen 25.
6. Bagian enam dimansuhkan
7. Bagian tujuh memuatkan tentang peruntukan Am dan sampingan. Terdiri dari
seksyen 26 hingga 50.
Didalam bagian tujuh yang memuatkan peruntukan am dan sampingan,
didalam seksyen-seksyen ada menyebutkan hukuman bagi pesalah narkoba .
hukumanya adalah seperti berikut:
SEKSYEN KESALAHAN/JENIS NARKOBA HUKUMAN 39B Pengedar narkoba
Menawar untuk mengedar
narkoba berbahaya
Melakukan atau menawar atau
melakukan sesuatu perbuatan
sebagai persediaan untuk atau
bagi pengedaran narkoba
berbahaya
Memiliki 15 gm atau lebih dan
heroin atau morfin
Memiliki 1000 gm atau lebih
candu masak atau mentah
Memiliki 40 gm kokain atau
lebih
Memiliki 200 gm atau lebih
ganja
Memiliki 2000 gm daun koka
Mati Mandatori
46
atau lebih
Memiliki 50 gm atau lebih
Amphetamine Type Stimulants (ATS)
contoh; syabu atau pil ecstasy 39(A)(2) Memiliki 5-15 gm heroin atau
morfin
Memiliki 250-1000 gm candu
Memiliki 50-200 gm ganja
Memiliki lebih 15-40 gm
kokain
Memiliki lebih 750 gm daun
koka
Memiliki 30-50 gm Amphetamine
Type Stimulants (ATS) contoh; syabu
atau pil ecstasy
Tidak kurang lima tahun
penjara atau dipenjara
seumur hidup dan
diwajibkan tidak kurang 10
rotan sebatan
39(A)(1) Memiliki 2-5 gm heroin atau
morfin
Memiliki 100-250 gm candu
Memiliki 20-50 gm ganja
Memiliki 5-15 gm kokain
Memiliki 250-750 gm daun
koka
Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type
Stimulants (ATS) contoh; syabu atau
pil ecstasy
Tidak kurang dua tahun
penjara tetapi tidak lebih 5
tahun dan diwajibkan
sebatan rotan antara 3
hingga 9 kali
-sama-
6B Menanam atau mengusahakan pokok
ganja Penjara seumur hidup dan
diwajibkan sebatan rotan
tidak kurang 6 kali 6 Memiliki kurang daripada 5 gm candu
mentah atau daun koka atau pokok
popi atau biji ganja dari popi
Penjara tidak lebih 5 tahun
dan denda tidak lebih
RM20,000.00 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak Penjara tidak lebih 5 tahun
dan denda tidak lebih
RM20,000.00 10 Alat-alat menghisap narkoba Penjara tidak lebih 5 tahun
dan denda tidak lebih
RM20,000.00 12(2) Memiliki kurang 2 gm heroin
atau morfin
Memiliki lain-lain narkoba
Penjara tidak lebih 5 tahun
dan denda tidak lebih
RM20,000.00
47
kurang daripada Sek.39(A)(1)
Pejawat awam yang bertugas di
penjara, pusah pemulihan, lokap polis
atau mana-mana tempat tahanan dan
memiliki narkoba di tempat tersebut 15(A Memasukkan narkoba (narkoba-
narkoba yang dijadualkan) ke dalam
badan
Penjara tidak kurang 2
tahun atau denda tidak
lebih RM5,000.00 15(B) Berada di dalam premis tempat hisap
narkoba Penjara tidak kurang 2
tahun atau denda tidak
lebih RM5,000.00
C. Pelaksanaan Akta 234 Akta Penagih Dadah Di Mahkamah Sivil
Malaysia
Penagih (pecandu) adalah orang yang pengambilan narkobanya atau tikah laku
pecanduannya menjadi bagian penting dalam kehidupannya sehari-hari, mengatasi
keperluan-keperluan hidup yang lain seperti makan, minum,tidur, bekeluarga dan
sebagainya.
Pengedaran narkoba termasuklah melakukan salah satu daripada perbuatan ini,
iaitu mengilang, mengimport, mengeksport, menyimpan, menyorok, membeli,
menjual, memberi, menerima, menyetor, mengendalikan, mengankut, membawa,
menghantar, mengirim, berusaha mendapatkanya, membekal atau mengedar sesuatu
48
dadah berbahaya atau dengan cara lain di bawah penguasaan Akta ini atau peraturan-
peraturan yang dibuat oleh akta ini.4
Daripada suatu kajian yang dijalankan dipendaftaran Mahkamah Tinggi dan
Mahkamah Persekutuan di Kuala Lumpur, di dapati bahawa daripada jumlah 38
pesalah yang dihadapkan ke Mahkamah Tinggi di Wilayah Persekuatuan Kuala
Lumpur dan di Selangor diantara tahun-tahun 1976 hingga 1981, hanya 11 orang
yang dijatuhkan hukuman mati dan hukuman mereka disahkan.
Pada tahun 1980, Raja Azlan Shah, Ketua Hakim Malaya ketika itu merasakan
bahwa sudah sampai masanya “para hakim tidak merasa takut dalam menjatuhkan
hukuman mati”. Dalam kasus Pendakwa raya lawan Ooi Leng Swee YL, defendan
telah ditangkap ketika sedang memproses Heroin dan didakwa dibawah seksyen
39B(1)(a) karena mengedar narkoba berbahya. Persoalan di hadapan Mahkamah
Persekutuan ialah sama ada hukuman hukuman penjara seumur hidup perlu
ditambah?. Suffian, ketua Hakim Negara (pada masa itu) didapati tidak mengambil
fakta bahwa pesalah tidak mempunyai sabitan sebelum ini dan telah mengaku salah
atas dakwaan sebaliknaya bersetuju dengan Raja Azlan Shah, ketua Hakim Melaya.
Yang Arif memutuskan bahwa:
“Dengan melihat kepada penigkatan yang berterusan dalam penyalahgunaan
narkoba dan kesalahn-kesalahan berkaitan dengannya. Maka sudah sampai masanya
4 Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234Akta Penagih Dadah (Rawatan Pemulihan)
1983(Akta 283), Lembaga Penyelidikan Undang-undang , International Law Book Services, Selangor.
2009, h. 12.
49
tindakan pencegahan yang lebih bertenaga dikemukakan sebagai peringatan kepada
para pengedar narkoba berbahaya, supaya mereka yang terlibat dalam perniagaan
jahat dan amat menguntungkan ini dapat dipujuk dan dipengaruhi untuk berhenti dan
bertaubat, mengetahui sekiranya mereka ditangkap, kemungkina besar terdapat
hanya satu dan satu saja hukuman bagi mereka, sepadan dengan kerosakan buruk
yang dilakukan oleh mereka kepada masyarakat”. Defendan dalam kasus ini telah
dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Persekutuan.5
Dalam seksyen 39A yang dipinda, setiap orang yang didapati bersalah
terhadap Akta ini, yang kesalahannya tidak membawa hukuman mati dan perkara
atas kesalahan ialah Heroin dan morfin seberat lima gram atau lebih atau opium siap
diproses atau opium mentah seberat 250 gram atau lebih, selain dikenakan hukuman
yang ditetapkan untuk kesalahan itu di bawah seksyen yang seseorang itu telah
didapati bersalah, dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau untuk suatu tempoh
yang tidak kurang daripada lima tahun, dan boleh juga dikenakan hukuman sebat
yang tidak kurang dari enam sebatan.
Perlu diingatkan di sini bahwa seksyen 3 Ordinan Keadilan Jinayah 1953
mendifinisikan penjara seumur hidup sebagai hanya penjara 20 tahun. Di samping
kebanyakan kes, walaupun sebelum pindaan 1983, mahkamah tidak tergamak untuk
menjatuhkan hukuman penjara maksimun yang dibenarkan. Dalam banyak kes
mahkamah hanya menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun dan mengarahkan pesalah
5 Mohamad Sabri Yusuf dan Che Mat Che Bakar, Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah
di Malaysi, Dewan bahasa dan pustaka, 2008, Edisi kedua, h. 86-87.
50
dibebaskan dengan jaminan bon atau tanpa penjamin di bawah seksyen 294 Kanun
Prosedur Jinayah6
Dalam memberantas narkoba memang tidak gampang karena terkait juga
dengan masalah ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sulit mencari perkerjaan
(yang agak layak) seringkali mencari jalan pintas, menjual narkoba yang cukup
menggiurkan karena keuntungannya tergolong (cukup) tinggi. Salah satu kendala
utama dalam mengatasi bahaya narkoba adalah manuver aparat penegak hukum yang
masih setengah-setengah. Di suatu sisi, aparat hukum memburu-buru penyalahgunaan
narkoba dari golongan kelas teri dan kelas menengah. Tapi pada sisi lain, kadang atau
seringkali aparat penegak hukum dan elit politik sengaja melindungi bahkan
memelihara pebisnis atau Bandar atau produser atau mafia narkoba kelas atas, kelas
kakap, dan super kakap. Motifnya jelas adalah faktor ekonomi dan uang.7
D. Efek Jera Daripada Implementasi Hukuman.
Hukuman adalah suatu bentuk untuk mengajar manusia dari suatu kesalahan
atau kesilapan yang telah dilakukannya, begitu juga hukuman yang diadakan oleh
kerajaan Malaysia adalah untuk memberi pengajaran kepada pesalah dan orang lain
agar insaf dari kesilapan yang lalu dan tidak akan melakukan kesalahan.
Islam telah mengajar manusia tentang balasan dosa dan pahala atau syurga
dan neraka untuk mencegah mereka dari melakukan kejahatan dan menggalakkan
6 Ibid., h. 80-81.
7 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Dan Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan,
Bandung, Komp. Cijambe Indah, Mei 2004, Cet Pertama, h. 82.
51
mereka memperbanyakkan kebaikan. Di kalangan manusia, terdapat segelintir yang
masih berterusan melakukan kejahatan tanpa menghiraukan balasan akhirat tadi.
Justeru itu undang-undang atau hukuman diperlukan untuk menghukum dan mengajar
manusia yang degil supaya tidak mengulangi perbuatan jinayah dan juga dapat
memberi pengajaran kepada seluruh masyarakat8
Di Malaysia hukuman yang paling berat yang boleh dijatuhkan dalam kes
jinayah ialah hukuman mati. Dalam kes-kes tertentu seperti pembunuhan, tidak ada
alternative selain daripada hukuman mati. Hukuman mati juga boleh dijatuhkan bagi
kesalahan dibawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 dan Akta Dadah
Berbahaya 1952. Pengampunan boleh diberi oleh yang di-Pertuan Agung atau Sultan
atau yang Di Pertuan Negeri sesebuah Negeri dengan nasihat Lembaga
Pengampunan.
Selepas hukuman mati, hukuman yang kedua berat ialah hukuman penjara
seumur hidup. Dibawah keadilan jinayah 1953, hukuman yang disarankan ialah
untuk tempoh dua puluh lima tahun. Bagaimanpun, badan perundangan boleh dengan
nyata memperuntukkan bahawa hukuman seumur hidup hendaklah untuk tempoh
hayat seseorang .9
8 Hamidi bin Abdul Ghani, Jurnal KIAS, Kelantan, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail
Petra, 2004, h. 28.
9 Ahmad Mohamed Ibrahim, Ahilemah Joned , Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan
Bahasa dan Pustaka, h. 303.
52
Dan hukuman sebat juga merupakan salah satu bentuk hukuman dikenakan
keatas tindak pidana narkoba di Malaysia. Di kecualikan keatas perempuan, lelaki
yang dijatuhkan hukuman mati dan lelaki yang mahkamah berpendapat berumur
melebihi 50 tahun. Rotan yang digunakan untuk menyebat tidak boleh melebihi
ukuran 1 cm dan dalam kes berhubung dengan pesalah muda, sebatan itu hendaklah
dikenakan secara disiplin sekolah, iaitu dengan menggunakan rotan halus.10
Di Malaysia sejarah menunjukkan masalah penyalahgunaan narkoba dikesan
sebelum merdeka dan semakin berleluasa sejak 30 tahun lalu. Lebih membimbangkan
dan menyedihkan, pecandu narkoba mula menyerang wanita yang mana jika dulu
pembabitan kaum ini boleh dikira dengan jari, kini jumlah pecandu narkoba wanita
semakin bertambah tahun demi tahun. Statistik sejak Januari hingga Jun 2010
menunjukkan jumlah pecandu narkoba di seluruh negara adalah 12,079 orang dengan
8,984 pecandu baru dan 3,095 pecandu berulang, iaitu satu jumlah yang menakutkan.
Ini kerana setiap hari ada 17 kes pecandu berulang atau 515 kes sebulan. Bukan saja
golongan ini menjadi beban kepada masyarakat tetapi pengaruh mereka adalah sangat
buruk dan meluas.11
10
Mohamad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat, Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah di
Malaysia , Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, Edisi Kedua, h. 81-82.
11
http://www.hmetro.com.my/articles/Menggigiltakdapatdadah/Article, diakses
pada10/2/2011 pada jam 11.40 malam.
53
Walau berbagai hukuman dikenakan keatas pelaku tindak pidana , terutama
untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang menyengsarakan
masyarakat, namun masalah ini terus berlanjutan dan bertambah dari hari kehari. Ini
karena Malaysia dalam melaksanakan hukuman belum mengikuti suruhan Allah:
( ٢٤:٢/ النور)
Artinya: Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sebagian orang-orang yang beriman. QS. An-Nur (24):2
Di samping itu, apabila diteliti lebih saksama dalam surah an-Nur ayat dua
tentang hukumkan zina, di sana disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman jilid itu
harus disaksikan oleh sekelompok orang-orang mukmin. Ini mengandungi arti bahwa
di dalamnya terdapat unsur tasyhir atau maklumat (pengumuman) tentang kesalahan
pelaku zina. Atas dasar itu maka jumhur ulama untuk memasukkan tasyhir
(pengumumna kesalahan secara terbuka) sebagai salah satu jenis hukuman tak’zir.
Dapat dipahami tujuan diadakanya hukuman tasyhir (pengumuman kejahatan)
adalah agar orang yang bersangkutan (pelaku) menjadi jera, dan agar orang lain tidak
melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini mempunyai dayarepresif dan preventif.
Apabila tujuan sanksi tasyhir itu demikian maka cara-cara lain yang mengandung
makna pengumuman bahwa hukuman telah dilaksanakan juga bisa digunakan seperti
54
diumumkan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, antara
lain seperti penayangan gambar atau wajah penjahat di layar telivisi.12
Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat islam.
Untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid,
seperti zina, qadzaf, dan minum khamar.13 Hukuman sebatan (cambuk), yang
dilaksanakan dipenjara-penjara di Malaysia kurang menepati hukum yang terdapat
dalam hukum Islam. Perbezaan yang paling ketara adalah cara sebatan yang
dilakukan, iaitu menyebat dengan sekuat hati mengikut undang-undang malaysia,
manakala bagi undang-undang Islam keadaan tidak diangkat habis. Dalam Islam
pelaksanaan hukuman rotan lebih kepada mendidik orang yang disebat. disamping itu
ia juga berkait dengan kesalahan dosa yang dilakukan oleh pesalah tersebut.14
Fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi pelaku peminum
khamar.
a. Dipukul dengan tongkat
b. Dipukul dengan pelepah kurma dan
c. Cukup dipukul dengan sandal atau dengan pakaian.15
12
Ahmad wardi muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Cet Kedua, h.
272-273. 13
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta,
Sinar Grafika, 2006, Cet Kedua, h. 158.
14
http://amkns.blogspot.com/2009_08_01_archive.html, diakses pada 10.2.2011.
15 Ahmad Abd. Majid, Hakikat Hukum Allah, Surabaya, Mutiara Ilmu , 1995/1415, Cet
Pertama, h. 76.
55
Sedangkan dalam Akta dadah berbahaya 1952 bilangan cambuk untuk
pengosumsi narkoba adalah tidak melebihi 10, sedangkan didalam islam had bagi
pengosumsi narkoba adalah di cambuk sebanyak 40 kali. Dan hukuman mati yang di
kenakan keatas pesalah pengedaran narkoba masih tidak memberi jera kepada
masyarakat. Karena hukuman dijalankan di Malaysia adalah didalam penjara, tidak
disaksikan oleh orang ramai. Ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui
bagaimana perjalanan hukuman cambuk keatas pesalah, masyarakat dan pesalah yang
telah menjalani hukuman tidak malu dan tidak takut untuk melakukan dan
mengulangi tindak pidana. karena mereka yang baru melakukan kesahan tidak
merasai dan melihat bagaimana hukuman cambuk itu dilakukan dan tidak ada kesan
dalam diri mereka samaada takut atau malu untuk melakukan kesalahan tersebut.
Sedangkan didalam islam hukuman tak’zir adalah untuk mendidik pesalah dan orang
lain agar takut untuk melakukan kesalahan yang sama.
Para ulama membolehkan hukuman mati sebagai tak’zir mengemukakan
alasan lain, diantara hadis yang memerintahkan hukuman mati bagi peminum khamar
untuk keempat kalinya. Hadis tersebut adalah:
, إذا شرب فاجلدوه: وعن معاوية عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قال في شارب الحمر
ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقو, ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه, ثم إذا شرب فاجلدوه
(أخرجو أحمد واللفظ لو واالربعة)
Artinya: Dari Mu’awiyah dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda tentang
(hukuman) orang yang minum khamr: “Apabila ia minum maka deralah ia.
Kemudian apabila ia minumlagi maka deralah ia. Kemudian ia minum untuk ketiga
56
kalinya maka deralah ia. Kemudian ia minum lagi untuk keempat kalinya maka
potonglah lehirnya (bunuhlah ia).16
Dengan melihat jenis hukuman yang telah dkenakan keatas pesalah narkoba di
Malaysia. Masih tidak memberi jera kepada masyarakat untuk tidak mengulangi
kesalah yang sama, karena hukuman yang dikenakan keatas pengusumsi narkoba
hanyalah penjara dan cambuk tidak lebih dari enam.
16
Ahmad Wardi Muslich Hukum Pidana Islam (Jakarta,Sinar Grafika 2005) Cet2 h. h.73
57
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Narkoba dapat memberikan kebaikan dan membawa keburukan kepada
manusia. Narkoba dapat menberikan manfaat kepada manusia jika
digunakan didalam bidang perubatan yang boleh mencegah dan
mengubati pelbagai penyakit serta meningkatkan keupayaan fizikal dan
mental. Narkoba juga dapat memberi keburukan kepada manusia jika
disalah gunakan untuk mendapat kinikmatan yang dapat merusakkan
sistem saraf dan imunisasi tubuh, dan menyebabkan perbagai penyakit
seperti HIV, yang sehingga sekarang belum ada ubat untuk
mengubatinya.
2. Kerajaan Malaysia dalam menegakkan keadilan dan menjaga keamanan
bagi seluruh rakyat Malaysia, kerajaan telah berusaha mewujudkan
berbagai peraturan untuk menjaga keamanan Negara dan warganegara
Malaysia. Narkoba merupakan salah satu masalah yang utama bagi
Malaysia, dengan itu kerajaan Malaysia telah membuat undang-undang
tentang narkoba,salah satu darinya adalah Akta 234 tentang penagih
narkoba yang sudah lama diluluskan yaitu pada tahun 1952.
58
3. Hukuman yang dikenakan keatas pesalah narkoba menurut islam
adalah hudud yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul yaitu hukuman
cambuk 40 kali dan hukuman mati bagi yang pesalah jinayah yang ke
empat kalinya dan ta’zir yaitu diserahkan kepada kebijakan pemerintah.
Adapun hukuman yang paling berat yang dikenakan keatas pesalah
narkoba menurut Akta 234 adalah hukum gantung sampai mati yang
dikenakan keatas pengedar narkoba. bagi mereka yang bersalah atas
pemilikan narkoba, hukuman yang paling berat penjara seumur hidup
atau penjara tidak kurang dari lima tahun beserta cambuk tidak kurang
dari sepuluh. Hukuman yang paling ringan adalah penjara untuk suatu
tempoh tidak kurang dari dua tahun dan tidak lebih dari lima tahun
beserta hukuman cambuk tiga dan tidak lebih dari Sembilan. Bagi
kesalahan bagi Akta ini dan tidak ada penalti yang khusus dikenakan
hukuman denda lima ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari dua tahun
atau kedua-duanya sekali.
4. Kuasa untuk menentukan kesalahan seseorang di Malaysia diberikan
kepada mahkamah. Mahkamah sivil diMalaysia mempunyai wewenang
dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan orang islam dan selaian
islam, kasus-kasus yang berkaitan agama islam hanya di bicarakan di
mahkamah syariah, selain kasus yang berkaitan agama islam dibicaraka
dimahkamah sivil. Ini memberi wewenang mahkamah sivil lebih luas
berbanding mahkamah syariah.
59
B. Saran-saran
Berdasar perbahasan mengenai implementasi aturan jinayah narkoba
menurut Akta 234, Akta Dadah Berbahaya 1952 di Malaysia, jelaslah bahwa
undang-undang ini telah berlaku seluruh Malaysia, namun hukuman ini tidak
dapat mencegah kepada pihak yang terkait untuk tidak melakukan kesalahan,
karena hukuman yang ada di dalam Akta 234, Akta Dadah Berbahaya 1952 tidak
berlandaskan hukum islam. Ia boleh diubah mengikut keadaan. Walaupun
hukuman ini telah berjalan tetapi masih ramai yang mengulangi kesalahan yang
sama. Kerajaan haruslah memperbarui undang-undang yang sedia ada dan
mengenakan hukuman yang dapat memberi pengajaran dan keinsafan kepada
masyarakat.
60
DAFTAR PUSTAKA
.
Al-Quranul al-Karim
Abdul Rahman, Mohd Nadzri, Penghinaan Mahkamah Undang-undang Sivil Dan
Undang-undang islam ,Mahzum Book Services.
Abdullah, Abu Bakar, Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam Di Malaysia
:Masalah dan Penyelesaiannya, Kuala Terengganu, Pustaka Damai,
1986, Cet. Ke-1.
Abdul Ghani, Hamidi bin, Jurnal KIAS, Kelantan, Kolej Islam Antarabangsa Sultan
Ismail Petra, 2004.
…….. Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234. Lembaga Penyelidikan Undang-
undang International Law Book Services, Selangor, 2009.
Ali, Zainuddin, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Sinar
Grafika, 2008, Cet. Ke-2.
Arief, M Hakim. Bahaya Narkoba Dan Alkohol Cara Islam Mencegah, Megatasi Dan
Melawan, Jakarta, Bandung, 2004, Cet. Ke-1.
Hafidhuddin, Didin, Budiutomo Setiawan, Tamhid. Aunur Rofiq Shaleh, Robbani
Press, Jakarta, 1995, Cet. Ke-1.
Husain, Jauhar Ahmad Al-Mursi, Maqashid Syariah, Penerbit Amzah, Jakarta, 2009,
Cet. Ke-1.
Ibrahim, Ahmad Mohamed, Joned, Ahilemah, Sistem Undang-undang di Malaysia,
Dewan Bahasa Dan Pustaka.
61
Institut Kefahaman Islam Malaysia, Sistem Kehakiman Islam, Kuala Lumpur,
Malindo Printer SDN BHD, 2001.
Ismail, Muhammad Bakar, Al-Fiqih Al-Wadhih, Jilid 2, Jasmin Enterprise, Berlian
Publications SDN BHD, 2008,Cet. Ke-1.
Jusuh, Abdullah, Pengenalan Tamadun Islam Di Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan
Bahasa Dan Pustaka, 1989.
…………. Malaysia Kita Panduan Dan Rujukan Untuk Peperiksaan AM,
Internasional Law Book Servies.
Majid, Ahmad Abdul, Hakikat Hukum Allah. Mitiara Ilmu, Surabaya, 1995, Cet. Ke-
1.
Musslich, Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-2.
Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Cet. Ke-
1.
………… Nikah Majalah Keluarga Islami, Bebaskan Keluarga Dari Jerat Narkoba.
……….... Publisher SDN BHD Malaysia, Pengurusan Isu Alkohol Dan Dadah Di
Tempat Kerja, 2008.
Yusof, Muhammad Sabri, Che Mat, Che Bakar, Penyalahgunaan Dan Pengedaran
Dadah Di Malaysia, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2008,
Edisi Ke-2.
Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Penerjemah:
Didin, Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid,
Robbani Press, Jakarta, 1995, Cet. Ke-1.
62
Sunarno, Narkoba Bahaya Dan Upaya Pencegahan, Penerbit PT Bengawan
IlmuAnggota IKAPI JL. Pleburan Semarang.
Taharem, Abu Dzarin, Menangani Penyalahgunaan Dan Penagihan Dadah Menurut
Islam, Selangor, Penerbitan Ikhwan, 2004.
Thohir, Ajid, Studi Kawasan Dunia Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
Venugopal, A Vijayalakshimi, Introduction To Law In Malaysia,2001.
Yusof, Mujahid, Wajah Baru Politik Malaysia, Anbakri Publika SDN BHD, Mei
2009, Cet. Ke-1.
Website :
http://amkns.blogspot.com/2009_08_01_archive.html
http://www.hmetro.com.my/articles/Menggigiltakdapatdadah/Article
http://www.ukm.my/geografia/images/upload/4.2010-1-Rokiah-melayu-2.pdf
http://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Malaysia