Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 Sea - UNCLOS I ... · Konferensi Hukum Laut di Jenewa...
Transcript of Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 Sea - UNCLOS I ... · Konferensi Hukum Laut di Jenewa...
Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I) yang menghasilkan 4(empat) Konvensi yaitu : Konvensi tentang laut territorial dan jalur tambahan, Konvensi tentang laut lepas, Konvensi tentang landas kontinen, Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas.
UNCLOS I dan II : gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia
Negara Kepulauan
Negara kepulauan: Negara yg seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan (archipelagos) dpt mencakup pulau-pulau lain
Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik
Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan yaitu:
1. Negara tetangga (ASEAN + Australia)
2. Negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut (Jepang)
3. Negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut (Eropa Barat)
4. Negara maritim besar yang mempunyai strategi militer (AS dan Uni Soviet).
Negara yang secara resmi menyatakan sebagai negara kepulauan, yaitu : Antigua and Barbuda, Bahama , Cape Verde, Comoros, Fiji, Grenada, Indonesia, Jamaica, Kiribati, Marshal Islands, Papua New Guinea, Philippines, St Vincent and the Grenadines, Sao Tome e Principe, Solomon Islands, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Bahrain(potensi sebagai Negara kepulauan), Cuba, Malta, Maldives, Mauritius, Seychelles, St. Kittss and Nevis, Tonga
12 MIL
24 MIL
200 S/D 350 MIL
LANDAS
CONTTNEN
ZONA
TAMBAHAN
LAUT
TERITORIAL LAUT
BEBAS ZEE
PERAIRAN
PEDALAMAN
PERAIRAN
KEPULAUAN
DARATAN
Laut Teritorial Konvensi Hukum Laut 1982: setiap Negara
pantai mempunyai laut teritorial (territorial sea) Bab II Pasal 2-32.
Pasal 2 : kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut territorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya.
Pasal 3 : setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.
Zona Tambahan Setiap Negara pantai mempunyai zona
tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur atau sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu Negara pantai
Di zona tambahan setiap Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya
Zona Ekonomi Eksklusif Ada 15 negara yang mempunyai leading
exclusive economic zone, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India.
Indonesia mempunyai ZEE (1.577.300 square nautical miles) 3 besar setelah AS dan Prancis
Lebar ZEE bagi setiap Negara pantai adalah 200 mil dari garis pangkal di mana laut territorial diukur.
Di ZEE setiap Negara pantai seperti Indonesia ini mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin.
Di ZEE semua Negara baik Negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan sah lainnya
Landas Kontinen Pengertian Landas kontinen, psl 76 (1&2) KHL 1982
sbb : (a) dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di
luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen
(b) dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur
(c) landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur
(d) tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman (isobath) 2500 meter.
Indonesia diperkirakan memiliki potensi untuk menetapkan batas terluar landas kontinen sampai sejauh 350 mil di tiga tempat, yaitu Aceh sebelah Barat, Pulau Sumba sebelah Selatan, dan Utara Pulau Irian ke arah Utara.
Laut Lepas KHL 1982 (psl 86) pengertian laut lepas adalah
semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam Negara kepulauan.
Psl 87: laut lepas adalah terbuka bagi semua Negara baik Negara pantai (costal States) maupun Negara tidak berpantai (land-locked States).
Semua Negara mempunyai kebebasan di laut lepas (freedom of the high seas), yaitu sebagai berikut : kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan
Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai (peaceful purposes) dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas (psl 88-89)
Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan Negara (genuine link) dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera Negara karena ingin mendapat kemudahan (flag of convenience) dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan.
PETA WILAYAH R.I MENURUT UNCLOS’82 (UU No. 6/1996)
Rep. Timor Leste
ALKI-I
ALKI-II
ALKI-III
PERAIRAN NUSANTARA
PERAIARAN ZEE
A
B
C
12 PULAU TERLUAR
RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA
NO NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN
1 P. RONDO
Kab. Sabang
NAD
Tdk ada Penduduk
Penjaga Mercusuar
India Illegal Fishing
2 P. BERHALA
Kab. Serdang Bedagai
Sumatera Utara
Tdk ada Penduduk
Luas : + 2,5 km2
Malaysia Illegal Fishing
Effektive Occupation
3 P. SEKATUNG
Kab. Natuna
Kepulauan Riau
Tdk ada Penduduk
Luas : + 0,3 km2
Vietnam Illegal Fishing
4 P. NIPA
Kota Batam
Riau
Tdk ada Penduduk
Luas : + 60 ha,
80% karang, 20% Pasir
Singapura Tenggelam
Pelayaran Internasional
5 P. MANORE
Kab. Sangihe
Sulawesi Utara
Penduduk + 640 jiwa
Luas : + 214,49 km2
Filipina
Check Point
Border Crossing Area
Illegal Fishing
6 P. MIANGAS
Kab. Talaud
Sulawesi Utara
Penduduk + 678 jiwa
Luas : + 3,15 km2
ada Listrik
Filipina
Dari Filipina 48 mil
Dari Kecamatan 145 mil
Penyeludupan
Terrorisme
Mata Uang Peso
12 PULAU TERLUAR RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA
NO NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN
7 P. MARAMPIT
Kab. Talaud
Sulawesi Utara
Penduduk + 1436 jiwa
Luas : + 12 km²
Filipina
Belum ada sarana
Illegal Fishing
Effective Occupation
8 P. FANI
Kab. Raja Ampat
Papua
Ada penduduk
Luas : + 9km²
Palau
220 km² dari Sorong
35 jam pelayaran
Illegal Fishing
Effective Occupation
9 P. FANILDO
Kab. Biak Numfar
Papua
Tak ada penduduk
Luas : + 9 km²
Palau
280 km dari Kabupaten
Illegal Fishing
Effective Occupation
10 P. BRAS
Kab. Biak Numfor
Papua
Penduduk + 50 jiwa
Luas : + 3.375 km
Republik Palau
Jarak dari Kab 280 km
dari P. Supriori 240 km
Illegal Fishing
Effective Occupation
11 P. DANA
Kab. Kupang
Nusa Tenggara Timur
Tak Ada Penduduk
Dari P. Rote 4 km
Dari Kupang 120 km
Australia
Pintu masuk ALKI III
Illegal Fishing
Effective Occupation
12 P. BATEK
Kab. Kupang
Nusa Tenggara Timur
Tak ada Penduduk
Luas : + 25 ha
Tempat Penyu bertelur
Migrasi Lumba-lumba
Timor Leste
Sebelah Utara ALKI III
Illegal Fishing
Effective Occupation