KONDISI DEMOKRASI DI MASA COVID-19 · }Beberapa demokrasi lama di Asia dengan resiko kemunduran...

Jl. Kusumaatmaja No. 59, Menteng, Jakarta Pusat [email protected] | www.saifulmujani.com

KONDISI DEMOKRASI DI MASA COVID-19

Temuan Survei Nasional:Updated 12 – 15 Agustus 2020

Latar Belakang• Menurut laporan evaluatif V-Dem (Varieties of

democracy Institute), COVID-19 berdampaknegatif terhadap banyak negara demokrasi.(https://www.v-dem.net/media/filer_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff70d1bf/pb_23.pdf)

• Karena COVID-19 banyak negara memberlakukankeadaan darurat tanpa dukungan secara sukarela dari berbagai komponen masyarakat.

• Pelanggaran HAM terjadi, bahkan ada penguasamemanfaatkan keadaan darurat tersebutmeskipun pandemi COVID-19 mulai menurun.

2Survei Telepon 12 - 15 Agustus 2020

https://www.v-dem.net/media/filer_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff70d1bf/pb_23.pdf

} Sebelum COVID-19, 1/3 demokrasi di dunia mengalami kemunduran berdemokrasi, dan dengan merebaknya COVID-19 kemunduran tersebut bertambah laju dan meluas.

} V-Dem membuat tipologi kondisi rezim pada masa COVID-19 ini: Negara otokrasi (otoritarianisme) penuh, negara demokrasi dengan resiko demokrasinya menurut sangat kuat, negara demokrasi dengan resiko demokrasinya menurun secara sedang, dan negara demokrasi dengan resiko demokrasinya menurun sedikit.

3

} Beberapa demokrasi lama di Asia dengan resiko kemunduran secara kuat adalah India dan Filipina.

} Sementara Indonesia dinilai beresiko sedang, Yang jadi perhatian terutama ketika diberlakukan darurat bencana nasional.

} Satu cara untuk menilai keadaan demokrasi di sebuah negara adalah dengan meminta penilaian pada warga sendiri di masing-masing negara: Bagaimana warga merasakan pelaksanaan demokrasi, dan bagaimana komitmen atau dukungan mereka pada demokrasi.

4

} Membandingkan penilaian warga sebelum dan sesudah ada COVID-19 adalah cara sederhana untuk melihat efek COVID-19 terhadap demokrasi.

} Untuk itu SMRC melakukan survei nasional terkait dengan masalah tersebut.

} Survei terakhir dilakukan 12-15 Agustus 2020.

5

Metodologi• SMRC telah melakukan sejumlah survei nasional dengan

memilih sampel secara random dari populasi pemilih(warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atasatau sudah menikah). Seluruh responden dalam surveitersebut diwawancarai dengan tatap muka.

• Untuk mengetahui perkembangan isu-isu mutakhir, makadilakukan survei telepon terhadap responden surveitersebut. Sampel survei dengan telpon ini hanya untukresponden yang memiliki telepon/cellphone, sebesar 71%dari populasi nasional.

• Survei lewat telpon dengan mempertimbangkan aspekmetodologis secara seksama adalah cara yang palingmungkin dilakukan di tengah-tengah upaya wargamelakukan social distancing.


Metodologi• Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden

yang memiliki telpon tersebut terhadap karakteristik populasi nasional dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih.

• Sampel sebanyak 2202 responden dipilih secara acak darikoleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukanSMRC sebelumnya dengan jumlah proporsional menurutprovinsi untuk mewakili pemilih nasional. Margin of error survei diperkirakan +/-2.1% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

• Wawancara terakhir dilakukan pada 12 – 15 Agustus 2020.


Margin of Error• Margin of error (moe) dalam laporan ini merupakan perkiraan simpangan statistik

proporsi dari nilai yang sebenarnya untuk kondisi statistik proporsi (�̂�) dengan standarderror maksimum (yakni ketika �̂� = 50%) pada tingkat kepercayaan 95% dan asumsisimple random sampling.

• Moe tersebut berguna untuk interpretasi hasil sebagai berikut:• Moe secara nasional diperkirakan +/- 2.1%. Artinya bila estimasi suatu proporsi

secara nasional bernilai 50% maka nilai yang sebenarnya diperkirakan50%± 2.1% (47.9% - 52.1%) pada tingkat kepercayaan 95%.

• Moe pada dasarnya tidak bersifat unik, karena ia merupakan fungsi dari proporsi �̂� danukuran sampel 𝑛. Moe terbesar adalah ketika �̂� = 50%. Semakin jauh �̂� dari 50% (�̂�mendekati 0 atau mendekati 100%), semakin kecil moe-nya. Maka moe untuk masing-masing proporsi harus dihitung sendiri-sendiri.

• Namun demikian, karena moe yang dinyatakan dalam laporan ini merupakan moeterbesar, maka moe tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk interpretasi hasil.Misalkan secara nasional diperkirakan 52% warga setuju terhadap suatu isusedangkan 48% tidak setuju, maka dapat diperkirakan bahwa proporsi yang setuju dantidak setuju tersebut tidak berbeda signifikan karena selisihnya (52%-48%=4%) kurangdari 2×𝑚𝑜𝑒, yakni kurang dari 4.2% (= 2×2.1%). Sedangkan bila yang setuju 60% dantidak setuju 40% (selisih 20%), maka perbedaan tersebut signifikan.

8

Populasi, Survei Tatap Muka & Survei Telepon

Population Populasi pemilih nasional

Face to Face

Survey Sample

Phone Survey Sample

Sampel dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) dari populasi nasional, dan responden terpilih diwawancarai secara tatap muka (rata-rata response rate 87%).

Sampel dipilih secara acak (stratified random sampling) dari daftar responden hasil survei tatap muka dan memiliki telpon, dan responden terpilihdiwawancarai lewat telepon.

Survei Tatap Muka

Survei Telepon


Response Rate


Total SampelSurvei Tatap

MukaJun 2016 –Maret 2020

[A]

Total Sampel

Tatap Muka yang punya

telepon[B]

Total Sampelpemilik telepon

yang dipilihsecara acak

untuk dikontak[C]

JumlahResponden

yang berhasildiwawancarailewat telepon

[D]110,632 78,610 16,488 2,202

Validasi Sampel dan Pembobotan Data

• Sampel hasil survei divalidasi dengan membandingkan komposisidemografi sampel dan populasi hasil sensus BPS. Demografitersebut meliputi, provinsi, gender, desa-kota, umur, etnis, danagama.

• Bila ada perbedaan signifikan antara demografi sampel danpopulasi, maka dilakukan pembobotan data sedemikian rupasehingga komposisi demografi sampel menjadi proporsionalterhadap populasi.


Prosedur Sampling Survei Telepon

• Stratifikasi: pertama-tama koleksi sampel acak hasil survei tatapmuka dikelompokkan menurut provinsi dan gender.

• Selanjutnya, di masing-masing stratum (provinsi-gender) dipilihsampel secara acak dengan jumlah proporsional sesuai populasi.Sebagai contoh, bila proporsi pemilih Jawa Barat adalah 17.4%dan di NTB adalah 1.9% dari total populasi; maka, dengan totalsampel nasional 2,202 responden, sampel di Jawa Barat sekitar383 responden dan sampel di NTB sekitar 42 responden. Begitujuga dalam hal proporsionalitas gender.


Pengalaman Survei Telepon Menjelang Pilpres 2019

13

56.9 55.5

43.1 44.5

Survei Telepon 15-16 April 2019* Pilpres 17 April 2019 (KPU)

Seandainya pemilihan presiden dilaksanakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih? ... %

Jokowi-Ma'ruf Prabowo-Sandi

* Ket: Hasil survei telepon dengan undecided diprediksi.

• Pengalaman survei telepon menjelang Pilpres 2019 menunjukan bahwa metodeini bisa diandalkan untuk memperkirakan perilaku politik pemilih.

• Survei Telepon dua hari menjelang Pilpres 2019 sangat dekat dengan hasilPilpres, selisihnya di dalam margin of error.

PROFIL RESPONDEN

15

Profil Demografi Sampel Dibanding Populasi

Survei Telepon 12 - 15 Agustus 2020

KATEGORI POPULASISAMPEL

ASLISAMPEL

DIBOBOT KATEGORI POPULASISAMPEL

ASLISAMPEL

DIBOBOT

Laki-laki 50.0 50.0 50.1 Islam 87.3 89.8 88.0Perempuan 50.0 50.0 49.9 Protestan/Katolik 9.8 7.8 9.4

Lainnya 3.0 2.4 2.6Pedesaan 50.2 48.0 50.1Perkotaan 49.8 52.0 49.9 Jawa 40.2 43.8 40.5

Sunda 15.5 15.1 15.5<= 21 thn 12.7 3.6 12.5 Batak 3.6 2.6 3.722-25 thn 10.1 3.6 10.0 Madura 3.0 3.1 3.126-40 thn 37.0 31.6 37.0 Betawi 2.9 3.3 2.841-55 thn 25.0 40.6 25.2 Bugis 2.7 3.0 2.6> 55 thn 15.2 20.5 15.3 Minang 2.7 2.9 2.7

Lainnya 29.4 26.2 29.1

DESA-KOTA

UMUR

GENDER AGAMA

ETNIS

16

…Lanjutan: Perbandingan Profil Demografi


KATEGORI POPULASI SAMPEL ASLI

SAMPEL DIBOBOT

KATEGORI POPULASI SAMPEL ASLI

SAMPEL DIBOBOT

Aceh 1.8 1.9 1.9 NTB 1.9 1.9 1.9Sumatera Utara 5.1 5.1 5.1 NTT 1.8 1.8 1.8Sumatera Barat 1.9 2.0 2.0 Kalimantan Barat 1.9 1.9 1.9Riau 2.0 2.0 2.0 Kalimantan Tengah 0.9 1.0 0.9Jambi 1.3 1.3 1.3 Kalimantan Selatan 1.5 1.5 1.5Sumatera Selatan 3.1 3.1 3.1 Kalimantan Timur 1.3 1.3 1.3Bengkulu 0.7 0.7 0.7 Kalimantan Utara 0.2 0.2 0.2Lampung 3.2 3.2 3.2 Sulawesi Utara 1.0 1.0 1.0Bangka Belitung 0.5 0.5 0.5 Sulawesi Tengah 1.0 1.0 1.0Kepulauan Riau 0.6 0.6 0.6 Sulwaesi Selatan 3.2 3.2 3.2DKI Jakarta 4.1 4.0 4.0 Sulawesi Tenggara 0.9 0.9 0.9Jawa Barat 17.4 17.4 17.4 Gorontalo 0.4 0.4 0.4Jawa Tengah 14.6 14.6 14.6 Sulawesi Barat 0.5 0.5 0.5DI Yogyakarta 1.4 1.5 1.4 Maluku 0.7 0.7 0.7Jawa Timur 16.2 16.2 16.2 Maluku Utara 0.4 0.4 0.4Banten 4.3 4.3 4.3 Papua Barat 0.4 0.4 0.4Bali 1.6 1.6 1.6 Papua 1.9 1.9 1.9

PROVINSI PROVINSI

} Kondisi ekonomi nasional} Kondisi politik secara umum} Kondisi keamanan dan penegakan hukum

secara umum} Kemampuan Polri secara umum menjaga

keamanan dan menegakkan hukum

PENILAIAN ATAS KONDISI EKONOMI DAN POLHUKAM SECARA UMUM

17


116 5

1 16 4 4 7 9 12 12 11 13

912

8 8

49

2418

2319

15 1319 18 19 17

2017 19

2218 20 21

38

67

76 7580 78

8376 74

71 7066

7167 68 69

7269

2 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

22-2

5 Mar*

9-12 A

pr

23-2

6 Apr

29 A

pr-2 Mei

5-6 Mei

12-1

6 Mei

20-2

2 Mei

4-6 Juni

10-1

2 Juni

18-2

0 Juni

24-2

6 Juni

1-4 Juli

8-11 Juli

15-1

8 Juli

22-2

4 Juli

29Jul-1A

gs

5-8Ags

12-1

5Ags

Lebih baik

Sama

Lebih buruk

Tidak tahu

Ket: *) Bentuk pertanyaan survei tanggal 22-25 Maret 2020: “Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi RUMAH TANGGA Ibu/Bapak pada umumnya SEKARANG INI dibanding sebelum adanya himbauan pemerintah bekerja/belajar di rumah (untukmencegah penyebaran virus Corona)?”

Yang mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga sekarang lebih buruk dibandingsebelum wabah sekitar 69%, jauh lebih buruk dibanding penilaian pada Maret 2020,

38%. Penilaian paling negatif terjadi dalam survei 20-22 Mei, 83%, kemudianperlahan mulai menurun.

Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Sekarang DibandingSebelum Wabah Covid-19 (%): Tren Maret-Agustus 2020

Sentimen negatif pada kondisi ekonomi nasional pada masa Covid-19 adalah tertinggi sejak awal reformasi. Sentimen negatif paling tinggi mencapai 92% pada 12-16 Mei

2020, setelah itu perlahan menurun sampai 72% di survei akhir Juni, kemudianKembali meningkat sampai 82% di terakhir 12-15 Agustus 2020.


Kondisi Ekonomi Nasional SekarangDibanding Tahun Lalu (%): Tren 2019-2020

43 46 4743 44

2 3 1 2 2 48 4 4 3 2 6 5

30 29 3035

31

48 7 9 9 10

1713 15 15

10 12 11

22 19 20 17 21

92 87 90 88 85 8472

81 78 8187

80 82

5 6 4 5 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 1 2 10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Jan'19

Feb'19

Apr'19

Mei-Jun

'19

Mar'20

12-1

6Mei'2

0

20-2

2Mei'2

0

4-6 Jun'20

10-1

2 Jun'20

18-2

0 Jun'20

24-2

6 Jun'20

1-4 Jul'20

8-11 Jul'20

15-1

8 Jul'20

22-2

4 Jul'20

29Jul-1A

gs'20

5-8Ags'20

12-1

5Ags'20

Lebih baik

Sama

Lebih buruk

Tidak tahu

Kondisi Politik


Warga yang menilai kondisi politik nasional baik/sangat baik sekitar 39%, yang menilaiburuk/sangat buruk 21%, dan ada 32% yang menilai sedang saja.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan politik nasional pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk atau sangat buruk? … (%)

3

36 3220

18

0

20

40

60

80

100

Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk TT/TJ

3336 36

33

38

31 31 32 3134

32

3936

3436

27

35

30 31

3436

34 3332

19 2021

33

18

29 28

2422 23

25

21

11 10

7 8 9 10 9 10 10 10 9 8

0

10

20

30

40

50Ja

n'19

Feb'

19

Apr

'19

Jun'

19

Mar

'20

1-4

Jul'2

0

8-11

Jul

'20

15-1

8 Ju

l'20

22-2

4 Ju

l'20

29 J

ul-1

Ags

'20

5-8A

gs'2

0

12-1

5Ags

'20

Baik/sangat baik

Sedang

Buruk/sangat buruk

Tidak tahu

21

Kondisi Politik secara Nasional Sekarang (%)


Juni 2019 kerusuhan penetapan hasil Pilpres, Juli 2020 COVID-19 sudah merebak luas

Kondisi Keamanan


Warga yang menilai kondisi keamanan baik/sangat baik sekitar 52%, yang menilaiburuk/sangat buruk 15%, dan ada 32% yang menilai sedang saja.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan keamanan di negara kita pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk atau sangat buruk? … (%)

3

49

32

141 1

0

20

40

60

80

100

Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk TT/TJ

.

63 6266

6257

66

52 5148 48

55 5452

24 2623

26 26 2427 26 28 30 30 31 32

10 10 811

16

9

1720 21 19

13 13 15

3 3 3 2 1 13 3 4 3 2 2 10

10

20

30

40

50

60

70

Des

'18

Jan'

19

Feb'

19

Apr

'19

Jun'

19

Mar

'20

1-4

Jul'2

0

8-11

Jul

'20

15-1

8 Ju

l'20

22-2

4 Ju

l'20

29 J

ul-

1Ags

'20

5-8A

gs'2

0

12-1

5Ags

'20

Baik/sangat baik

Sedang

Buruk/sangat buruk

Tidak tahu

23

Keadaan Keamanan dan Ketertiban Secara Nasional Sekarang (%)


Juni 2019 kerusuhan massa pasca-penetapan hasil Pipres, Juli 2020 COVIDsudah merebak luas

Pemerintah Belum Bisa Melindungi Rakyat dari Ancaman Keamanan?

Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa pemerintah belum bisa melindungi rakyat dari ancaman keamanan? … (%)

4153

6

4252

70

20

40

60

80

100

Setuju Tidak setuju TT/TJ

5-8 Ags 12-15 Ags

Saat ini, ada 42% yang setuju bahwa pemerintah belum bisa melindungi rakyat dari ancamankeamanan. Yang tidak setuju 52%.


Keamanan dan Pelaksanaan Hukum


Warga yang menilai keamanan dan atau pelaksanaan hukum baik/sangat baik sekitar60%.

Menurut Ibu/Bapak secara nasional seberapa buruk atau seberapa baik keamanan dan atau pelaksanaan hukum kita sekarang? … (%)

5

3250

10 30

20

40

60

80

100

Sangat buruk danpolisi tidak bisa lagi

diandalkan untukmenanganinya

Buruk tapi secaraumum polisi masih

bisa diandalkanuntuk

menanganinya

Baik, dan polisisecara umum bisa

menjaganya

Sangat baik, danpolisisi secaraumum sudah

bekerja dengansangat baik

TT/TJ

Kepuasan terhadap Kerja Presiden

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)? … (%)

7.4

60.0

27.4

3.1 2.00.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Sangat puas Cukup puas Kurang puas Tidak puas samasekali

TT/TJ

Mayoritas warga, sekitar 67%, merasa puas dengan kerja Presiden Jokowi.


27

41

53 5359

67 69 6764

67 6874 74

71 7369 70 71 71

62

7269

63

73

63

72 6966 66

6972 74

69 67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jun'

15

Okt

'15

Des

'15

Mar

'16

Jun'

16

Okt

'16

Nov

'16

Jan'

17

Mei

'17

Sep'

17

Des

'17

Jan'

18

Mei

'18

Sep'

18

Des

'18

Jan'

19

Feb'

19

Apr'

19

Jun'

19*

Mar

'20

12-1

6 M

ei'2

0*

20-2

2 M

ei'2

0*

4-6

Jun'

20*

10-1

2 Ju

n'20

*

18-2

0 Ju

n'20

*

24-2

6 Ju

n'20

*

1-4

Jul'2

0*

8-11

Jul

'20*

15-1

8 Ju

l'20

*

22-2

4 Ju

l'20

*

29Ju

l-1A

gs'2

0*

5-8A

gs'2

0*

12-1

5Ags

'20*

Jokowi

Trend Evaluasi atas Kinerja Presiden:Puas dengan kinerja Presiden (%)Sumber: Surnas SMRC Juni 2015-Mar 2020, dan Survei Telepon Mei-Agustus 2020


Kepuasan terhadap pemerintah pusat menangani Covid-19

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Pemerintah Pusat di bawah Presiden Joko Widodo

(Jokowi) dalam menangani masalah wabah Covid-19? … (%)

5.2

59.5

28.6

4.6 2.10.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0


Tidak jawab

Mayoritas warga, sekitar 65%, merasa puas dengan kerja pemerintah pusatmenangani Covid-19.


Kepuasan terhadap kerja pemerintah pusatmenangani Covid-19

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Pemerintah Pusat di bawah Presiden Joko Widodo

(Jokowi) dalam menangani masalah wabah Covid-19? … (%)


6169 66

60 6368 67 66 66 65

0

20

40

60

80

100

10-12Juni

18-20Juni

24-26Juni

1-4 Juli 8-11 Juli 15-18Juli

22-24Juli

29 Jul-1Ags

5-8 Ags 12-15Ags

Sangat/cukup puas

Kepercayaan kepada kemampuan Presidenmembawa keluar dari krisis

Seberapa percaya Ibu/Bapak kepada kemampuan Presiden Jokowi dalam membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19? Apakah sangat percaya,

cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali? … (%)

8

65

21

2 40

20

40

60

80

100

Sangat percaya Cukup percaya Kurang percaya Tidak percayasama sekali

TT/TJ

Mayoritas warga, 73%, sangat/cukup percaya Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat wabah Covid-19.


Kepercayaan kepada Kemampuan PresidenMembawa Keluar dari Krisis

Seberapa percaya Ibu/Bapak kepada kemampuan Presiden Jokowi dalam membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19? Apakah sangat percaya,

cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali? … (%)

81

6974 71 74 76 72

77 78 77 79 75 73

0

20

40

60

80

100

12-16Mei

20-22Mei

4-6Juni

10-12Juni

18-20Juni

24-26Juni

1-4 Juli 8-11Juli

15-18Juli

22-24Juli

29 Jul-1 Ags

5-8Ags

12-15Ags

Sangat/cukup percaya


} Pada masa COVID-19 tidak ada kejadian politik yang mencolok tapi peran pemerintah mendapat perhatian lebih kuat karena COVID-19 dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Keadaan ini dapat membuat publik lebih sensitif terhadap segala yang berkaitan dengan pemerintah atau dengan politik secara umum.

} Kondisi politik nasional secara umum pada survei terakhir dinilai rata-rata “sedang” (sekitar 3, dalam skala 1-5).

} Karena COVID-19 persepsi atas kondisi politik nasional sempat drop ketika COVID-19 sudah merebak luas (Juli 2020). Yang menyatakan kondisi politik buruk naik dari 18% ke 29% (11%), tapi secara umum masih pada kondisi “sedang.”

} Pada survei terakhir (pertengahan Agustus 2020) yang menyatakan kondisi politik buruk kembali turun menjadi 21% dari 29% pada awal Juli 2020, menjadi kurang lebih sama seperti sebelum COVID-19 merebak luas.

TEMUAN


} Kondisi kemanan dan ketertiban secara nasional sebelum COVID-19 merebak luas (Maret 2020) dinilai “baik” oleh 66% warga. Yang menilai “buruk” pada waktu yang sama sebesar 9%.

} Setelah COVID-19 merebak luas penilaian kondisi kemanan “baik” menurun dari 66% menjadi 48% atau turun sebesar 18% di pertengahan Juli 2020.

} Setelah itu kemudian perlahan membaik. Pada survei terakhir, pertengahan Agustus 2020, penilaian kondisi keamanan “baik” cenderung naik lagi walapun belum sampai ke titik sebelum COVID-19 merebak luas.

} Sebagian dari penurunan persepsi atas kondisi kemanan ini terkait dengan naiknya tingkat kriminalitas pada masa pandemi ini. Menurut Polri tingkat kriminalitas pada masa COVID-19 naik sebesar 7,04%. (https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen)

33

https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen

} Persepsi bahwa kondisi kemanan dan keteriban nasional secara umum “baik” sebesar 52% pada survei terakhir (12-15 Agustus 2020) konsisten dengan penilaian terhadap kemampuan pemerintah menjaga warga dari ancaman keamanan atau memberi rasa aman.

} Sebesar 52% publik tidak setuju dengan pendapat bahwa pemerintah belum bisa melindungi rakyat dari ancaman keamanan. Sementara yang berpendapat sebaliknya 42%.

} Pandangan itu juga cukup konsisten dengan pendapat 60% warga bahwa Polri secara umum baik atau sangat baik dalam menjaga keamanan atau menegakkan hukum di masyarakat.

34

} Persepsi atas kinerja presiden dan pemerintah pusat dan kepercayaan publik kepadanya mampu memimpin Indonesia mengatasi COVID-19 dan mengatasi krisis ekonomi karena COVID-19 masih tinggi.

} Semua penilaian publik berkaitan dengan kinerja presiden dan pemerintah, kondisi ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban, akan berpengaruh pada penilaian atas kinerja demokrasi dan pada gilirannya akan berpengaruh pada dukungan publik terhadap demokrasi itu sendiri.

35

KONDISI DEMOKRASI

} Satu cara untuk mengukur kondisi demokrasi di sebuah negara adalah dengan mengamati sikap warga terhadap demokrasi dan pelaksanaannya:

} Kepuasan dengan pelaksanaan demokrasi secara umum

} Preferensi atau dukungan pada demokrasi dibanding pada bentuk rezim lain

} Penolakan pada pimpinan pemerintahan yang kuat tanpa pemilu dan tanpa kontrol DPR (otoritarianisme)

} Penolakan pada pemerintahan oleh tentara aktif (otoritarianisme militer)

Ukuran kondisi demokrasi pada tingkat sikap massa

37

Kepuasan Terhadap Jalannya Demokrasi

Secara umum, apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan jalannya demokrasi di negeri kita sekarang ini? … (%)

Ada 67% warga yang sangat/cukup puas dengan jalannya demokrasi, sementara yang kurang/tidak puas sama sekali sekitar 27%.


5

62

25

2 6

0

20

40

60

80

100


Tidak jawab

Trend Kepuasan terhadap Demokrasi (%)


69 72 7466

74

59 58 60 63 67 65 64 65 64 67

23 22 2330

2328 30 28 28 28 26 28 26

3027

7 5 4 4 3

13 12 128

59 7 9

6 6

0

20

40

60

80

100

Jan'19

Feb'1

9

Apr'19

Jun'19

Mar'20

4-6Ju

n'20*

10-1

2Jun'2

0*

18-2

0Jun'2

0*

24-2

6Jun'2

0*

1-4Ju

l'20*

15-1

8Jul'2

0*

22-2

4Jul'2

0*

29Jul

-1Ag

s'20*

5-8A

gs'20

*

12-1

5Ags

'20*

Sangat+cukup puas Kurang+Tidak puas Tidak tahu

Penurunan terjadi pada Juni 2019 (-8%) setelah terjadi kerusuhan sebagai reaksi atas penetapan hasil Pilpres 2019 oleh KPU. Penurunan lebih tajam terjadi ketika COVID-19 sudah merebak secara luas (-15%, awal Juni 2020).

} Sebelum COVID-19 merebak luas di tanah air, kepuasan pada pelaksanaan demokrasi secara umum sebesar 74%, kemudian turun tajam pada saat COVID-19 sudah merebak luas pada awal Juni 2020 menjadi 59%. Turun sekitar 15%.

} Setelah Juni itu kembali membaik, tapi belum mencapai ke masa sebelum COVID-19 merebak luas. Pada survei terakhir (12-15 Agustus ‘20) tingkat kepuasan 67%.

} Walapun publik secara umum masih puas dengan kinerja demokrasi, tapi COVID-19 menurunkan tingkat kepuasan tersebut.

TEMUAN

40

} Seperti pada penilaian kondisi politik secara umum, penilaian pada kinerja demokrasi juga tak lepas dari sensitivitas publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi ini.

} Banyak muncul pendapat yang beragam apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Ini bagian dari kebebasan berpendapat, dan kepedulian publik terhadap keadaan.

} Tidak sedikit yang kritis hingga membentuk opini bahwa pemerintah kurang mendengar dan ini berpengaruh pada penilaian atas kinerja demokrasi secara umum, atau kepuasan publik dengan pelaksanaan demokrasi.

} Di dalam demokrasi baru, seperti Indonesia, kinerja demokrasi biasanya berpengaruh terhadap komitmen atau dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan.

41

Preferensi atau komitmen pada Demokrasi12-15 Agustus 2020

Di antara tiga pernyataan berikut ini, manakah yang paling sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? … (%)

Mayoritas warga, 71%, merasa sesuai dengan pernyataan “walaupun tidak sempurna, demokrasiadalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita”.


6 10

71

13

0

20

40

60

80

100

Apapun sistempemerintahan yang kita

anut, demokrasi ataupunotoritarianisme, tidak ada

bedanya.

Dalam keadaan tertentu,sistem pemerintahanbukan demokrasi atauotoritarianisme bisa

diterima untuk negarakita.

Walapun tidak sempurna,demokrasi adalah sistem

pemerintahan terbaikuntuk negara kita.

TT/TJ

Tren Preferensi pada Demokrasi (%)


7278 78

82 80

56 57 5660

7768 65

70 71 71 71

9 7 8 5 711 12 12 12

59 7 9 7 7 65 4 6 3 6 8 10 8 8 6 6 7 6 5

9 1013 11

8 97

2521

2421

1216

2116 16

14 13

0

20

40

60

80

100

Jan'19

Feb'1

9

Apr'19

Jun'19

Mar'20

4-6Ju

n'20*

10-1

2Jun'2

0*

18-2

0Jun'2

0*

24-2

6Jun'2

0*

1-4Ju

l'20*

8-11

Jul'20

*

15-1

8Jul'2

0*

22-2

4Jul'2

0*

29Jul

-1Ag

s'20*

5-8A

gs'20

*

12-1

5Ags

'20*

Demokrasi Sama saja Otokrasi Tidak tahu

} Sebelum COVID-19 yang punya komitmen atau yang mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik sebanyak 82%.

} Komitmen itu turun tajam setelah COVID-19 merebak, dari 82% menjadi 56% pada awal Juni 2020.

} Selanjutnya terjadi pemulihan, dan pada 12-15 Agustus 71%, yang berarti belum pulih ke keadaan sebelum COVID-19.

} Keadaan tersebut cukup konsisten dengan dukungan pada otoritarianisme di bawah ini.

44

Sebaiknya DPR dan Pemilu Dihapus dan Keputusan Diserahkan ke Pemimpin Kuat

Ada banyak cara untuk memerintah sebuah negara. Apakah Ibu/Bapak menyetujui atau menolak pilihan-pilhan berikut? … (%)

Kita sebaiknya menghapus DPR dan pemilihan umum, dan MENYERAHKAN KEPADA SEORANG pemimpin yang kuat, YANG TAK DIPILIH RAKYAT, untuk membuat keputusan

Hanya sekitar 12% yang setuju sebaiknya DPR dan pemilihan umum dihapus, dan menyerahkankepada seorang pemimpin yang kuat, yang tak dipilih rakyat, untuk membuat keputusan. Ada

kenaikan 5% dukungan pada diktator dibanding sebelum COVID-19.


0.76.3

61.4

21.410.2

2.68.4

55.3

20.812.8

0.811.5

60.1

18.78.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidaksetuju

Tidakmengerti/TT/TJ

5-9 Apr'19 5-8 Ags'20 12-15 Ags'20

Tentara Aktif Sebaiknya Memimpin Pemerintahan Kita

Ada banyak cara untuk memerintah sebuah negara. Apakah Ibu/Bapak menyetujui atau menolak pilihan-pilhan berikut? … (%)

Tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita

Ada sekitar 31% yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita. Ada kenaikan sekitar 7% dibanding sebelum COVID-19.


2.3

21.8

53.0

10.6 12.34.1

23.9

46.5

12.0 13.52.3

28.9

49.1

10.3 9.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidaksetuju

Tidakmengerti/TT/TJ

5-9 Apr'19 5-8 Ags'20 12-15 Ags'20

} Secara lebih jelas, apakah publik akan mendukung pemimpin yang tak dipilih rakyat, yang tak dikontrol DPR, yang menghapuskan pemilihan umum?

} Sebelum COVID-19 yang mendukung pemimpin demikian hanya 7%. Setelah masuk masa Covid-19 dukungan pada otoritarianisme itu naik menjadi 12%.

} Bagaimana dengan kepemimpinan tentara aktif, atau tentara aktif memimpin pemerintahan, yang merupakan bentuk otoritarianisme yang sering muncul di dunia?

47

} Sebelum masa COVID-19 dukungan pada pemerintahan di bawah kepemimpinan tentara aktif sebesar 24%. Setelah masuk masa COVID-19 dukungan pada rezim demikian naik menjadi 31%.

} Secara umum publik masih mendukung demokrasi, tapi COVID-19 menurunkantingkat dukungan tersebut secara signifikan walau tidak sampai ke titik di bawah angka psikologis 50%.

48

SUPREMASI SIPIL

49

} Komponen inti dari demokrasi adalah kepemimpinan nasional, keputusan-keputusan strategis harus dibuat oleh pejabat publik yang dipilih secara demokratis (Presiden atau perdana menteri dan DPR). Mereka yang punya legitimasi untuk memimpin dan mengambil keputusan-keputusan publik yang bersifat strategis.

} Pemimpin ini dari sipil. Karena itu dikenal konsep supermasi sipil.

50

} Terkait dengan itu, dalam demokrasi, tentara adalah kekuatan profesional, yang tugas utamanya adalah kekuatan bersenjata untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional terutama dari ancaman kekuatan bersenjata yang lain.

} Sementara itu keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di dalam negeri menjadi tugas inti Polri.

} Bagaimana publik mendukung konsep supermasi sipil demikian, profesionalisme TNI, dan tugas utama Polri?

51

Reformasi’98 Jadikan Indonesia di Bawah Kepemimpinan Sipil bukan Tentara Aktif


Ada 71% warga yang setuju bahwa Reformasi 1998 di antaranya adalah menjadikan Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil yang dipilih oleh rakyat, bukan tentara aktif

Reformasi 1998 di antaranya adalah menjadikan Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil yang dipilih oleh rakyat, bukan tentara aktif. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju

dengan isi reformasi tersebut? … (%)

71

15 14

0

20

40

60

80

100


Indonesia di Bawah Kepemimpinan Sipil, TNI dI Bawah Presiden


Mayoritas warga, 76%, setuju bahwa Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil itubermakna semua Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di bawah kuasa Presiden yang

dipilih rakyat sebagai panglima tertinggi dan TNI harus tunduk padanya.

Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil itu bermakna bahwa semua Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada dibawah kuasa Presiden yang dipilih rakyat sebagai panglima tertinggi

dan TNI harus tunduk padanya. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan aturan tersebut? … (%)

76

14 10

0

20

40

60

80

100


Tentara Tidak Boleh Terlibat Langsung dengan PenegakanKeamanan dan Ketertiban dalam masyarakat


Ada 57% warga yang setuju dengan amanat reformasi bahwa dalam keadaan normal atau tidakperang atau dalam keadaan tidak ada kerusuhan besar yang tak bisa ditangani polisi, tentara tidakboleh terlibat langsung dengan penegakan keamanan atau ketertiban apapun dalam masyarakat.

Satu amanat reformasi adalah bahwa dalam keadaan normal atau tidak perang atau dalam keadaan tidak ada kerusuhan besar yang tak bisa ditangani polisi, tentara tidak boleh terlibat langsung dengan penegakan keamanan atau ketertiban apapun dalam masyarakat. Apakah

Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan amanat tersebut? … (%)

57

31

12

0

20

40

60

80

100


TNI Sepenuhnya Diabdikan Menjaga Pertahanandari Ancaman Luar/Darurat Keamanan Nasional


Ada 74% warga yang setuju dengan amanat reformasi bahwa Tentara aktif atau tentara nasionalIndonesia (TNI) sepenuhnya diabdikan untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional Indonesia

dari ancaman dari luar negeri atau dari kerusuhan dalam negeri berskala besar yang dinyatakan dalamkeadaan darurat keamanan nasional oleh Presiden.

Salah satu amanat reformasi adalah Tentara aktif atau tentara nasional Indonesia (TNI) sepenuhnya diabdikan untuk menjaga pertahanan adan keamanan nasional Indonesia dari ancaman dari luar negeri atau dari kerusuhan dalam negeri berskala besar yang dinyatakan

dalam keadaan darurat keamanan nasional oleh Presiden. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan amanat tersebut? … (%)

74

16 10

0

20

40

60

80

100


Semua Urusan Keamanan, Ketertiban dan PenegakanHukum Dalam Negeri Tanggung Jawab Polisi


Ada 59% warga yang setuju dengan amanat reformasi bahwa semua urusan keamanan, ketertiban, atau penegakan hukum dalam negeri adalah tanggung jawab Polisi Republik Indonesia, bukan tugas

Tentara (TNI).

Salah satu amanat reformasi adalah semua urusan keamanan, ketertiban, atau penegakan hukum dalam negeri adalah tanggung jawab Polisi Republik Indonesia, bukan tugas Tentara

(TNI). Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan amanat tersebut? … (%)

59

32

9

0

20

40

60

80

100


} Publik mendukung supremasi sipil (71%)} Publik mendukung bahwa TNI harus di bawah

komando dan kontrol kepala negara (Presiden) yang dipilih rakyat (76%)

} Publik setuju TNI tidak boleh terlibat dalam masalah keamanan dan ketertiban apapun dalam masyarakat (57%)

TEMUAN

57

} Sebanyak 74% dari publik setuju bahwa TNI secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman luar negeri dan dari dalam negeri dalam keadaan darurat keamanan yang dinyatakan oleh pemimpin negara.

} Sebanyak 59% publik setuju bahwa semua urusan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tugas Polri.

58

} Dukungan atau komitmen pada demokrasi sebagai indikasi kuatnya demokrasi di sebuah negara di demokrasi baru seperti Indonesia banyak dipengaruhi oleh bagaimana demokrasi bisa dijalankan atau oleh kinerja demokrasi.

} Kinerja demokrasi pada tingkat individu warga negara biasa diukur dari kepuasan pada pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

} Korelasi berikut menunjukan bukti tersebut.

SUMBER-SUMBER PENGUATAN DEMOKRASI

59

Korelasi kepuasan dengan dan preferensi/komitmen pada demokrasi

(r’Pearson: 0,749, p-value: 0,001; N = 38)

60

} Semakin puas warga dengan pelaksanaan demokrasi maka warga tersebut semakin kuat dalam mendukung demokrasi, dan demikian juga sebaliknya.

} Keyakinan pada demokrasi sebagai sistem terbaik dapat luntur bila dalam prakteknya demokrasi tidak bisa dijalankan dengan baik.

} Sementara itu kinerja demokrasi atau kepuasan dengan kinerja demokrasi banyak dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

TEMUAN

61

} 1) Kepuasan atas kinerja presiden} 2) Kepuasan atas kemampuan pemerintah

menanggulangi COVID-19} 3) Keyakinan atas kemampuan pemerintah

menanggulangi krisis ekonomi akibat COVID-19.

} 4) Kondisi politik} 5) Kondisi keamanan dan ketertiban} 6. Kondisi ekonomi

Kinerja Pemerintah

62

Korelasi kepuasan atas pelaksanaan demokrasi dan kepuasan atas kinerja presiden (r’Pearson: 0,767, p<.001. N = 38)

63

Kepuasan terhadap kinerja

demokrasiKepuasan terhadap kinerja presiden .365**Kepuasan dengan kerja Pemerintah Pusat menangani Covid-19 .352**

Kemampuan Presiden membawa Indonesia keluardari krisis ekonomi akibat Covid-19 .337**

Kondisi politik sekarang .307**Kondisi keamanan sekarang .244**Kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu .160**

Kondisi ekonomi nasional setahun ke depan .158**

Korelasi kepuasan dg kinerja demokrasi dengan beberapa faktor(r’Pearson, data survei 12-15 Agustus 2020)

64

} Dukungan atau komitmen pada demokrasi dipengaruhi oleh bagaimana demokrasi dipraktikkan.

} Penilaian bagaimana demokrasi dipraktikkan, apakah baik atau tidak, memuaskan atau tidak memuaskan berhubungan dengan kinerja presiden, kinerja mengatasi COVID-19, mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19 tersebut, keadaan politik, keadaan keamanan, dan keadaan kondisi ekonomi nasional.

TEMUAN

65

} Bila kinerja presiden dan pemerintah tersebut, kondisi politik, keamanan, dan ekonomi memburuk maka kinerja demokrasi akan memburuk yang berdampak kemudian pada merosotnya dukungan atau komitmen pada demokrasi.

66

} Cukup banyak negara di dunia yang demokrasinya memburuk karena COVID-19 ini. Norma-norma demokrasi diabaikan karena darurat COVID-19.

} Bagaimana dengan di Indonesia?} Satu cara untuk menilai kondisi demokrasi di

sebuah negara adalah dengan meminta warganya sendiri mengungkapkan bagaimana mereka menilai kinerja demokrasi dan komitmen mereka terhadap demokrasi, penolakannya terhadap otokrasi atau otoritarianisme, termasuk ketika mengalami COVID-19 ini.

KESIMPULAN

67

} Publik umumnya puas dengan kinerja demokrasi, mendukung demokrasi, menolak diktator atau otoritarianisme, setelah 6 bulan mengalami pandemi COVID-19.

} Tapi perasaan puas dan komitmen tersebut di masa COVID-19 mengalami penurunan berarti.

68

Keadaan Sebelum COVID-19

Setelah 6 bulan COVID-19

Perubahan

Kepuasan dengan pelaksanaan demokrasi

74 67 -7

Komitmen pada demokrasi

82 71 -11

Dukungan pada diktator

7 12 +5

Dukungan pada diktator militer

24 31 +7

DEMOKRASI SEBELUM DAN SETELAH MASUK COVID-19 (%)

69

} Di masa COVID-19, mayoritas publik mendukung supermasi sipil atas tentara.

} TNI harus berada di bawah kepemimpinan sipil yang dipilih secara demokratis

} Publik mendukung tugas TNI untuk pertahanan negara secara bersenjata menghadapi ancaman bersenjata dari luar negeri dan untuk menjaga keamanan nasional dalam kondisi darurat keamanan nasional.

70

} Publik umumnya tidak setuju TNI terlibat dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat.

} Publik mendukung masalah keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tugas Polri.

71

SUPERMASI SIPIL, TUGAS UTAMA TNI DAN POLRI (%)

Setuju Tidak Setuju

Tidak tahu

Indonesia di bawah pemimpin sipil, dipilih secara demokratis

71 15 14

TNI di bawah kendali pemimpin sipil (presiden)

76 14 10

TNI tak boleh bertugas untuk keamanan dan ketertiban masyarakat

57 31 12

TNI bertugas untuk pertahanan dari ancaman bersenjata dari luar dan dalam keadaan darurat kemanan nasional

74 16 10

Keaman, ketertiban, dan penegakan hukum dalam negeri semuanya tugas Polri

59 32 9

} Penurunan pada kepuasan atas kinerja demokrasi terkait dengan penurunan di bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat pada masa pandemi.

} Juga dipengaruhi oleh penurunan yang sangat tajam di bidang ekonomi nasional.

} Namun demikian, penurunan ekonomi yang tajam tersebut, yang potensial dapat menghancurkan demokrasi, sejauh ini dapat dinetralisasi efeknya pada kinerja demokrasi dan komitmen pada demokrasi karena penilaian pada kinerja presiden masih tinggi, masih optimis dengan kinerja pemerintah mengatasi COVID-19 dan mengatasi krisis ekonomi karena COVID-19 tersebut.

73

} Ekonomi yang sangat buruk akibat COVID-19, baik menurut perhitungan teknokrat (BPS) maupun publik secara umum, dapat melumpuhkan demokrasi.

} Sejauh ini kelumpuhan itu tidak terjadi dilihat dari penilaian teknokratik (V-Dem) maupun publik secara umum karena modal politik Indonesia masih kuat: Kepercayaan publik pada pemerintah masih besar.

} Modal politik ini bila tidak digunakan dengan baik hingga COVID-19 dan krisis ekonomi yang disebabkannya tidak tertangani dengan baik maka kelumpuhan demokrasi Indonesia bisa terjadi.

74

Terima Kasih

KONDISI DEMOKRASI DI MASA COVID-19 · }Beberapa demokrasi lama di Asia dengan resiko kemunduran...

Documents

Transcript of KONDISI DEMOKRASI DI MASA COVID-19 · }Beberapa demokrasi lama di Asia dengan resiko kemunduran...