TUGAS KLIPING

ILMU LINGKUNGAN

Disusun oleh :

Muhammad Ilham Dharmawan

111.130.067

Kelas A

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

YOGYAKARTA

2015

TUGAS KLIPING

ILMU LINGKUNGAN

Sungai Mahakam Tercemar Limbah B3 Pengeboran Minyak

Awaluddin Jalil

Selasa,  28 Oktober 2014  −  14:52 WIB

SAMARINDA - Sungai Mahakam, tercemar limbah kapal pengangkut limbah berbahaya hasil pengeboran minyak. Akibat pencemaran itu, warga di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-sanga, Kutai Kartanegara, kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat, kapal pengangkut limbah berbahaya hasil pengeboran minyak itu diangkut oleh oleh perusahaan kontraktor migas Haliburton, dan tenggelam, pada 25 September 2014. "Kapal mengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Tenggelam didekat dermaga yang berada di sekitar pemukiman penduduk," kata Juru Bicara Jatam Kaltim Merah Johansyah, kepada wartawan, Selasa (28/10/2014). Dari hasil olah lapangan, dan wawancara warga di sekitar lokasi, kapal tersebut terguling saat ingin bersandar di pelabuhan Haliburton, yang ada di Kelurahan Pendingin. Dugaan awal, kapal terguling karena kelebihan muatan. "Ada sekira 200 kepala keluarga di tiga RT yang memanfaatkan air sungai untuk kehidupan sehari-hari. Warga mengakui, pemerintah lamban menangani kasus ini," bebernya. Dijelaskan, pertemuan antara warga, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dan pihak perusahaan, baru dilangsungkan pada 13 Oktober 2014. Hasilnya, warga sekitar bantaran sungai dapat kompensasi air bersih satu galon untuk setiap kepala keluarga. "Kami mendesak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki KLH dan BLH yang memiliki wewenang Penyidikan Pidana Lingkungan Hidup untuk melakukan investigasi secara mendalam," tegasnya.

Penyidikan itu, termasuk dugaan Pidana Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). “Dalam UU ini terdapat sembilan bentuk tindak Pidana Lingkungan Hidup. Salah satu di antaranya adalah kegiatan atau usaha yang menghasilkan limbah B3 yang kemudian tidak dilakukan pengelolaan atas limbah B3 tersebut," jelasnya. Ditambahkan dia, sesuai Pasal 103, usaha yang tidak melakukan pengelolaan atas limbah B3 dengan baik, maka diancam penjara maksimal tiga tahun, dan denda maksimal Rp3 miliar.

Jatam juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutai Kartanegara untuk menginvestigasi kasus ini. Jika terbukti mencemar dan melanggar SOP, maka menerapkan pasal pidana lingkungan hidup. “Jatam Kaltim mendesak agar kasus seperti ini tidak boleh ditutup-tutupi pemberitannya dari publik, karena ini merupakan kasus pidana lingkungan hidup atas sungai yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak,” pungkas Merah. Informasi yang diperoleh Jatam kaltim, kapal yang tenggelam ini adalah milik Baroid Surface Solution (BSS). BSS merupakan bagian dari divisi di Haliburton. Limbah diangkut dari salah satu perusahaan migas kawasan Delta Mahakam.

source: http://daerah.sindonews.com/read/916382/25/sungai-mahakam-tercemar-limbah-b3-pengeboran-minyak-1414482770

11 sungai di Sleman tercemar logam berat

Priyo Setyawan

Sabtu,  14 Desember 2013  −  14:30 WIB

Sindonews.com - 11 sungai yang melintas di kabupaten Sleman, yaitu sungai Progo, Kruwet, Winongo, Code, Kuning, Opak, Gajahwong, Bedog, Konteng, Tepus, dan Blothang. Saat ini kualitasnya sangat rendah dan tercemar. Berdasarkan penelelitian Kantor Lingkungan Hidup (KLH) setempat, pada bulan Agustus-September lalu, diketahui sungai-sungai tersebut untuk kandungan logam berat dan bakteri e-coli melebihi baku mutu. Akibatnya, air sungai tersebut tidak layak untuk dijadikan bahan baku  air minum. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, Rachmat Budi Saptono mengatakan, dalam penelitian tersebut mengambil sampel di 5-6 titik dari masing-masing daerah aliran sungai (DAS).

Hasil dari penelitian diketahui sungai-sungai itu tersebut tercemar logam berat dan e-coli dalam kategori sedang dan berat. Misalnya, di DAS Sungai Winongo, sampel yang diambil di bawah Jembatan Mulungan, Mlati, menunjukkan kandungan timbal mencapai 0,5 miligram/liter dan bakteri e-coli yang berasal dari tinja mencapai 204 ribu/mililiter. Padahal, untuk baku mutu logam 0,2 miligram/liter dan e-coli 100/militer. “Sedangkan secara keseluruhan kandungan timbah di sungai Winongga mencapai 0,13 miligram/liter dari baku mutu 0,03 miligram/liter dan e-coli 93 ribu/mililiter dari baku mutu 1.000/milliliter,” terang Rachmat, di Sleman, Sabtu (14/12/2013).

Sedangkan dari DAS Sungai Progo yang sampelnya diambil diantara bawah Jembatan Ngapak, Jembatan Senangageng, dan Jembatan Bantar. Sampel dari bawah Jembatan Ngapak, Moyudan menunjukkan kandungan tembaga mencapai 0,3 miligram/liter dan timbal sebanyak 0,23 miligram/liter. “Untuk kandungan bakteri e-coli 9.000/mililiter dan e-coli total sebanyak 130 ribu/milliliter,” paparnyaMenurut Rachmat, kandungan logam berat dan bakteri e-coli di 11 sungai tersebut dalam tiga tahun terakhir. Kebanyakan pencemaran logam berat berasal dari limbah industri dan bakteri e-coli dari pembuangan limbah rumah tangga yang langsung ke sungai. Limbah tersebut termasuk septic tank yang dialirkan ke sungai. Angota Komisi C DPRD Sleman Huda Tri Yudiana mengatakan prihatin dengan kondisi sungai di Sleman saat ini sudah tercemar limbah. Dia berharap pemerintah secepatnya melakukan penanganan terhadap sungai yang sudah tercemar  itu, termasuk membersihkan sampah dan kotoran yang menyebabkan pencemaran.

source: http://daerah.sindonews.com/read/816910/22/11-sungai-di-sleman-tercemar-logam-berat-1387006206

Limbah besi di Tanjung Priok akan diekspor ulang

Reporter : Laurel Benny Saron Silalahi | Kamis, 1 Maret 2012 17:18

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyita besi bekas (steel scrap) sebanyak 113 kontainer berukuran 20 feet. Besi-besi tersebut diduga mengandung limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang diimpor oleh PT HHS melalui pelabuhan Tanjung Priok.Menurut Sudaryono, Deputi Penataan Hukum Lingkungan di Kemetrian Lingkungan Hidup (KLH) besi-besi itu diambil langsung oleh importir dari tempat pembuangan sampah yang ada di Inggris dan Belanda tanpa dibersihkan. "Kalo izinnya kan berisi bahan baku produksi pabrik, tapi setelah dicek ternyata berisi bahan material lainya yang tercampur dengan limbah B3," ujarnya di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/3).

Sudaryono juga menambahkan, pada bagian besi itu terdapat banyak kotoran, diantaranya tanah, oli, karat, plastik, aspal dan kotoran lainnya. Menurut aturan, impor besi bekas harus dibersihkan terlebih dahulu, dan hanya metalnya atau besi yang dibawa. "Kalau begini namanya sudah menyalahgunakan izin yang sudah diberikan," tegasnya. Menurut Sudaryono, importir tersebut melanggar UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup yang di dalamnya melarang impor sampah. Selanjutnya, barang tangkapan tersebut akan di ekspor kembali setelah ada keputusan pengadilan. "Kita sedang proses masalah ini, kita berencana akan mengadakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk diselidiki supaya dapat mengetahui siap tersangkanya," pungkasnya.

Karena itu, Sudaryono menginginkan kasus ini ditangani dengan serius, sampai ke perusahaan importirnya. Karena bila melihat dari barang ini, mereka telah melakukan tindak pidana yang bisa diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

source: http://www.merdeka.com/uang/limbah-besi-di-tanjung-priok-akan-diekspor--ulang.html

Kualitas udara di Yogyakarta di ambang batas normal

Priyo Setyawan

Selasa,  2 Juli 2013  −  19:48 WIB

Sindonews.com - Kualitas udara di Kota Yogyakarta ditenggarai sudah berada di ambang batas ambien. Yaitu batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar di udara, tetapi tidak menimbulkan gangguan terhadap mahluk hidup, tumbuhan dan benda. Untuk memastikan hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY mengadakan uji petik terhadap kendaraan bermotor, khususnya roda empat ke atas, baik yang berbahan bakar solar maupun bensin. Uji petik sendiri akan berlangsung selama tiga hari di tiga lokasi yang berbeda, yakni mulai Selasa (2/7) hingga Kamis (4/7). Uji petik kendaraan hari pertama, berlangsung di depan LPP Yogyakarta, Jalan Solo. Hari kedua, dijadwalkan berlangsung di Purawisata, Jalan Brigjend Katamso dan hari ketiga, digelar di depan Gedung Balai Pamungkas, Jalan Yos Sudarso, Kotabaru. “Selain uji petik, kami juga mengadakan roadside dan traffic account, untuk roadside dan traffic account di tempat yang berbeda, hari  pertama di depan hotel Santika Jalan Sudirman, hari kedua di depan LPP dan hari ketiga di Purawisata,” kata Kasubbid pencemaran udara Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY B Bernati Dwisiwi di sela-sela uji petik kendaraan.

Bernati Dwisiwi yang akrab dipanggil Erna menjelaskan uji petik ini bukan saja untuk mengetahui kualitas dan apa penyebab terjadinya pencemaran udara, terutama yang bersumber dari kendaraan bermotor melalui penerapan transportasi berkelanjutan, namun juga mendukung penghargaan Adipura.  Sebab untuk penilaian Adipura, bukan saja dari aspek sampah dan taman namun juga bagaimana kualitas udara di kota tersebut. “Uji emisi kendaraan ini merupakan salah satu dari parameter utama untuk penilaian udara bersih,” paparnya. Sedangkan untuk parameter utama penilaian udara bersih lainnya, yakni manajemen lalu lintas, kualitas bahan bakar, dan kualitas udara di jalan raya. Untuk itu, setelah mengadakan uji emisi kendaran, akan dilanjutkan dengan uji kualitas BBM, baik  premium, solar dan pertamax. Untuk uji kualitas BBM ini, nantinya akan melakukan uji di SPBU. “Muara dari kegiatan ini, yakni mengetahui kualitas udara di Yogyakarta,” jelasnya.

Untuk uji kendaraan tersebut, dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kendaraan tahun 2007 ke bawah dan ke atas untuk  jenis BBM premium dan tahun 2010 ke bawah dan ke atas untuk  jenis solar. Untuk bensin yang diukur ambang batas hydrogen klorida (Hcl) dan karbon monoksida (Co). Sedangkan untuk jenis solar hanya dari CO. “Namun karena ini masih dalam penyusunan database untuk hasilnya kami belum dapat memberikan keterangan. Yang jelas, dari pemeriksaan tadi masih ada kendaraan yang tidak lolos uji, baik kendaraan baru maupun lama,” terangnya. Dalam uji emisi kendaraan itu, baik kendaraan yang lolos uji emisi maupun tidak, petugas memberikan stiker di kaca belakang kendaraan. Maksud penempelan stiker ini, salah satunya agar orang mengetahui apakah kendaraan tersebut lolos uji emisi atau tidak.

source: http://daerah.sindonews.com/read/756660/22/kualitas-udara-di-yogyakarta-di-ambang-batas-normal-1372769326

Sektor transportasi penyumbang polusi terbesar di Indonesia

Reporter : Idris Rusadi Putra | Kamis, 26 Juni 2014 10:53

Merdeka.com - Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan mengadakan seminar Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum. Indonesia EST Forum merupakan wadah dialog kebijakan antara kementerian, lembaga, LSD dan akademisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan, Elly Adriani Sinaga, mengatakan Indonesia saat ini menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar khususnya akibat dari kerusakan hutan dan tata guna lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Diantara sektor ekonomi lainnya, sektor transportasi menjadi sumber utama penghasil emisi gas rumah kaca yaitu sebesar 23 persen dari jumlah total emisi nasional. "Pertemuan pada seminar kali ini kita fokuskan untuk memberikan masukan final bagi penyempurnaan strategi transportasi perkotaan menuju Indonesia EST. Kita juga akan susun National Strategy EST in Indonesia," ucap Elly di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta, Kamis (26/6). Menurut Elly, pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa hal untuk mengurangi dampak negatif sektor transportasi di perkotaan. Salah satunya adalah perbaikan dan pengembangan angkutan umum melalui penerapan BRT (Bus Rapid Transit) di beberapa kota besar Indonesia.

Selanjutnya adalah dengan penataan kemacetan lalu lintas dengan skema pembatasan lalu lintas three in one, diversifikasi bahan bakar dengan mendorong penggunaan bahan bakar gas, biodiesel dan biofuel. "Kementerian terkait juga punya program seperti Program Langit Biru, selanjutnya ada program eco-driving serta masih ada kegiatan penelitian baik tingkat nasional maupun internasional," tegasnya. Dalam seminar kali ini, Elly mengharapkan dapat memutuskan beberapa hal seperti finalisasi konsep strategi transportasi perkotaan menuju Indonesia EST sebagai bagian dari National Strategy EST in Indonesia. Kemudian pengembangan Economic of Low Carbon Cities pada kota-kota lain di Indonesia. "Kita akan menemukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan penggunaan bahan bakar rendah sulfur," tutupnya.

source: http://www.merdeka.com/uang/sektor-transportasi-penyumbang-polusi-terbesar-di-indonesia.html

Buang sampah sembarangan di Sukabumi kena denda Rp 5 juta

Reporter : Jatmiko Adhi Ramadhan | Senin, 2 Juni 2014 10:33

Merdeka.com - Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat tidak segan memberikan sanksi kepada siapapun yang membuang sampah sembarangan dengan memberikan denda paling tinggi Rp 5 juta."Sanksi tersebut sudah mulai diberlakukan di Kota Sukabumi karena sudah ada Peraturan Daerah tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban atau K3," kata Wali Kota Sukabumi, Mohamad Muraz seperti dikutip dari Antara, Senin (2/6). Menurut Muraz, sanksi tegas ini harus ditegakkan dengan tujuan agar masyarakat sadar untuk menjaga kebersihan di manapun dia berada. Bahkan pihaknya juga sudah menugaskan lembaga terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi untuk menegur dan memberikan sanksi kepada oknum yang membuang sampah sembarangan.

Walaupun sanksi ini sudah berlaku, namun pihaknya masih memberikan sosialisasi kepada warga karena diakuinya masih banyak warga yang belum mengetahui tentang perda K3 ini dan juga masih belum sadar tentang buang sampah pada tempatnya. Diharapkan dengan semakin tegasnya peraturan ini warga lebih paham untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.Menurut dia membuang sampah sembarangan ini bisa menyebabkan musibah banjir, karena sampah bisa menyumbat aliran air apalagi sampai dibuang ke selokan atau sungai. Sehingga dengan adanya Perda ini selain harus ditaati, warga juga bisa paham akan bahaya buang sampah sembarangan yang juga bisa menimbulkan wabah penyakit."Kami akui sampai saat ini belum ada warga yang terkena sanksi, namun ke depannya kami tidak segan menjatuhkan sanksi tersebut agar masyarakat paham dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bahkan, laporan dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi seluruh sungai yang mengalir sudah tercemar bakteri E coli," tambahnya.

Dia menambahkan bagi perokok yang merokok di tempat-tempat bebas rokok pihaknya juga akan menjerat dengan Perda K3, karena dalam Perda tentang Kawasan Bebas Rokok tidak ada sanksi yang menjerat si perokok tersebut. Sehingga, bagi siapa saja yang merokok di sembarang tempat dan puntung rokoknya dibuang sembarang maka akan diancam denda Rp 5 juta."Selain ingin menciptakan Kota Sukabumi yang bersih dan sehat, kami juga berupaya menekan jumlah pecandu rokok karena selain merusak kesehatan sendiri juga orang lain, sebab setiap orang mempunyai hak untuk menghirup udara sehat," kata Muraz.

ULASAN

Pada artikel pertama yaitu dengan judul “Kerusakan Hulu DAS Ciliwung Kian Parah”

menjelaskan bahwa pada daerah sungai Ciliwung dan Pesanggrahan mengalami kerusakan

lingkungan yang parah pada daerah aliran sungan dari hulu hingga hilir. Kerusakannya yang

paling nyata terlihat yaitu dari penyempitan sungainya. Hal ini terpantau dengan melihat debit air

pada DAS ciliwung. Kerusakan ini dikarenakan limbah cair dari hulu yang merupakan limbah

domestik, menyebabkan banjir yang terjadi terus menerus. Penanggulangan untuk menekan

banjir di hulu ini dengan cara daya tampung ciliwung perlu ditingkatkan dengan merestorasi situ,

membuat sumur resapan, serta membangun embung.

Kemudian artikel kedua masih berkaitan dengan daerah sungai. Judulnya “Sungai

Mahakam Tercemar Limbah B3 Pengeboran Minyak” menjelaskan tentang pencemaran pada

sungai mahakam oleh limbah yang berasal dari kapal pengangkut limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3). Awal permasalahan muncul karena tenggelamnya kapal tersebut didekat dermaga

yang berada disekitar pemukiman, letaknya pada pelabuhan haliburton, Kelurahan Pendingin,

Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara. Limbah ini diangkut dari salah satu perusahaan

migas kawasan Delta Mahakam. Berbeda dengan dampak pada artikel sebelumnya yaitu banjir,

dampak yang ada pada artikel kedua ini yaitu warga sekitar kesulitan mendapat pasokan air

bersih.

Lalu pada artikel ketika yaitu menjelaskan tentang pencemaran sungai, sama seperti

artikel kedua. Sungai yang tercemar yakni merupakan 11 sungai yang berada di kawasan

Sleman, DIY, antara lain Sungai Progo, Kruwet, Winongo, Code, Kuning, Opak, Gajahwong,

Bedog, Konteng, Tepus, dan Blothang. Sungai-sungai ini tercemar oleh logam berat seperti

timbal, tembaga, dll, serta tercemar oleh bakteri e-coli yang berasal dari tinja. Kebanyakan

pencemaran logam berat berasal dari limbah industri, sedangkan bakteri e-coli berasal dari

limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke daerah aliran sungai. Dampaknya sama yaitu air

pada sungai tersebut tidak layak untuk dijadikan bahan baku air minum.

Pada artikel keempat, topiknya yaitu kerusakan pantai. Kerusakan pantai ini yaitu berada

di kawasan pantai selatan, Gunungkidul, khususnya di kawasan pantai krakal. Kerusakan ini

tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Hal ini bisa dikatakan karena pantai ini rusak

oleh kegiatan tambang pasir putih pada pantai ini. Masyarakat sekitar seharusnya mengamankan

kawasan pantai dari penambangan dan pencurian pasir, akan tetapi mereka tak bisa berkutik

karena penambang membawa surat saktinya. Seharusnya, yang harus dilakukan yaitu mencontoh

seperti pada kawasan pantai Wediombo, yaitu masyarakat tetap tegas dalam mengamankan

kawasan pantai, maka hingga sekarang kawasan tersebut masih tetap lestari baik biota laut, pasir,

mapun flora dan faunanya.

Lalu pada artikel kelima yaitu menjelaskan tentang pelanggaran kegiatan impor besi

bekas yang dilakukan PT.HHS. Pelanggaran tersebut karena besi bekas yang diimpor ternyata

mengandung limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), seperti tanah, oli, karat, plastik, aspal,

dan lain-lain. Seharusnya impor besi bekas harus dibersihkan terlebih dahulu. Importir ini telah

melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang melarang impor sampah.

Tindakan lanjutnya yaitu barang ini akan diekspor kembali kenegara asalnya, kemudian

tersangkanya diberikan sanksi yaitu penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun,

serta denda paling sedikit Rp 3 Miliar dan paling banyak Rp 10 Miliar.

Pada artikel keenam, topiknya yaitu tentang kualitas udara di Yogyakarta yang sudah

berada di ambang batas normal. Batas tersebut merupakan kadar yang diperbolehkan bagi zat

atau bahan pencemar di udara, tetapi tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup,

tumbuhan dan benda. Hal tersebut setelah dipastikan dari kegiatan uji petik atau uji emisi

kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh badan lingkungan hidup DIY. Dilakukan

penempelan stiker baik kendaraan yang lolos uji emisi atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar

salah satunya orang mengetahui apakah kendaraan tersebut lolos uji emisi atau tidak.

Adapun artikel ketujuh berkaitan dengan artikel sebelumnya, topiknya yaitu mengenai

penyumbang polusi terbesar di Indonesia, yakni pada sektor transportasi. Pemerintah telah

melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif sektor transportasi di perkotaan,

yaitu dengan perbaikan dan pengembangan angkutan umum melalui penerapan BRT (Bus Rapid

Transit) di beberapa kota besar Indonesia. Selain itu dengan penataan kemacetan lalu lintas

dengan skema pembatasan lalu lintas three in one, diverifikasi bahan bakar dengan mendorong

penggunaan bahan bakar gas, biodiesel, dan biofuel.

Artikel kedelapan, topiknya yaitu tentang penanggulangan pembuangan sampah

sembarangan pada kota Sukabumi, yaitu diberikannya sanksi berupa denda paling tinggi Rp 5

juta. Hal ini merupakan sanksi tegas yang sangat bertujuan positif agar masyarakat sadar untuk

menjaga kebersihan dimanapun dia berada.

Kemudian artikel kesembilan menjelaskan pemanfaatan mineral zeolite sebagai katalis

dalam pengelolaan penambangan, dengan zeolite tersebut maka efektifitas kerja akan meningkat

hingga 1.000.000 kali, namun saying pabrik pembuatan katalis ini sudah tidak berproduksi, dan

juga inovasi anak negeri mengenai katalis baru kurang mendapat respon pemerintah sendiri.

Dan yang terakhir artikel dengan judul “Perda Pajak Air Tanah Diragukan” . Pada artikel

diatas dijelaskan upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan eksploitasi besar-besaran air

tanah dengan mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak air tanah namun, hal tersebut dinilai

oleh pakar hukum lingkungan UGM seharusnya pemerintah lebih menekankan pada efektifitas

penggunaan air tanah dan menekankan pada batas penggunaan, agar nanti tidak ada lagi

perdebatan antara masyarakat dan pemerintah.