Kliping, 23 Mei 2016

21

description

Kliping Digital Ditjen Pembiayaan Perumahan

Transcript of Kliping, 23 Mei 2016

Page 1: Kliping, 23 Mei 2016
Page 2: Kliping, 23 Mei 2016

KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MediTanggal I: 23 Mei 2016 I Halaman/Rubrik I : I 13/Ekonomi

a : Republika I Jurnalis I : I M. Iqbal

Page 3: Kliping, 23 Mei 2016

KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

l = 5 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1 Tanggal | 1 | 23 Mei 2016 | Halaman/Rubrik | 1 | 13/Ekonomi| Media I : | Republika | Jurnalis | : I M. Iqbal

E]

Page 4: Kliping, 23 Mei 2016

KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tanggal I : I 23 Mei 2016 I Halaman/Rubrik I : I 17/EkonomiMedia I : I Media Indonesia I Jurnalis I : I Iqbal M.

Page 5: Kliping, 23 Mei 2016

-;>5%¥".t’r .:.' ;= "'=s-

-_ ,4 ¢» -Q \

»==-

DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHANKLIPING BERITA 2016

1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT-~:

'

MeTanggal I : I 23 Mei2016 I Halaman/Rubrik I : I 17/Ekonomi

dia I : Media Indonesia I Jurnalis I : I Iqbal M.

III

Page 6: Kliping, 23 Mei 2016

' KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tanggal I : I 23 Mei 2016 Halaman/Rubrik \ : ‘ 17/Ekonomi '

Media I : I Media Indonesia Jurnalis : Iqbal M.

I

El

Page 7: Kliping, 23 Mei 2016

~

KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tanggal I = 23 Mei 2016 |

I ndonesiaMedia : MedialHalaman/Rubrik | : I 17/Ekonomi '

Jurnalis | ; | DIK/S-25

,-1

IT

Page 8: Kliping, 23 Mei 2016

KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tanggal 1 23 Mei 2016 |Halaman/Rubrik] 1 1 17lEkonomi

Media Media Indonesia I Jurnalis I : I DIK/S-25

1

E

Page 9: Kliping, 23 Mei 2016

.,- :-. 1.,"2-:4.‘ .;"

' KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tanggal : I 23 Mei 2016 I Halaman/Rubrik I : I l7fEkonomiMedia : I Media Indonesia Jurnalis I : I Mus/S.25

1

Page 10: Kliping, 23 Mei 2016

KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I Tanggal | 3 | 23 Mei 2016 } Halaman/Rubrik \ : \ 27/Properti & Infrastruktur\ Media I : | Bisnis Indonesia [ Jurnalis \ ; \ Emanuel B_

P KOMPENSASI KLB t '

Penqembanq Tanqqunq

Kelebihan BiayaJAKARTA -— Pemerinfah Provinsi DKI Jakarta Yang dibumhkn masvrk misal-

nya, jalan layang nontol, rumah

meminfg q qf n embqn menqn un -susun sederhana sewa (rusunawa),

g g ' g 9 hingga jembatan penyeherangan

buaya konstruksl |nFrasI1'u|<tur atas kompensas| 0ran8~“Pengembang yang menunjuk kan-

pe|ampauan koeslen |anfa| bangunan mes|<| ter|ad| traktor dan konsultan proyek. Jadi,

. . lelangnya dilakukan oleh intemal

pembengkakan buaya selama proyek berlangsung. perusahaan bukan di Pemprov mu,".

lanjutnya. V

' .Jika di tengah jalan terjadi pem—

E»vvI_'B-Cfmrlv > Potensl keleblhan biaya bengkakan biaya, kata Gama], hal

"""“"""‘""‘°'" blsa terladi jlka proyek texsebut harus dibicarakan oleh pe

, . .tersebut memakan waktu ngembang dan kontraktor pemenang

Asisten Sekretaris Daerah DKI |e|;||-\ da|-| setahum lelang.

Jakarta Bidang Pembangunan Gamal A Apabila nilai pmyek benambah,

Sinurat mengatakan, potensi kele- v Lelanqnya dilakukan Pemprov DKI bersedia menambah

bihan biaya bisa terjadi jika proyek oleh internal perusahaan klausul pasal dengan cara membuat

texsebul memakan waktu lebih dari pemohgn bukan pempmv adendum kontrak kerja sama.

setahun atau multiyeam. DK|_ “Adendum bisa dilakukan kétika

“Rencana anggaran biaya pem- -Z-i-A/— terjadi dua ha]. Pertama, ada pena-

bangunan yang bikin pengembang. bengkakan biaya konstruksi. Kedua,

Pemerintah ringgal terima jadi. Kalau anggaran biaya harus disesuaikan nilai aset jauh di bawah taksiran tim

ada kelebihan bayar ya, mereka yang dengan nilai kompensasi yang dapat appraisal-independen,” katanya.

tanggung,f; ujarnya kepada Bisnis, dihitung secara mendetail oleh pe-

Minggu (Z2/5). ngembang dan pemerimah. TERUS BERTAMBAH '

Menurutnya, pengembang hams Rumus penghitungan pelampauan Kepala Badan Pelayanan Tkrpadu

memerhatikan tahap perencana- KLB tertuang dalam Peramran Cuber Sam Pimu (BPISP) DKI Jakarta Edy

an, termasuk pembualan rencana nur No. 175/2015 tentang Pengenaan Junaedi mengatakan, permohonan

anggaran biaya sebelum menanda- Kompensasi terhadap Pelampauan izin pe]ampauanKLBlerus bertambah

tangani perjanjian kerja sama pem- Nilai KLB. seiring dengan banyaknya pengem-

bayaran kompensasi pelampauan ko- Setelah itu, Pemprov DKI akan me- bang yang ingin melakukan ekspansi

esien lantai bangunan (KLB). rninta agar pengembang membangun bang1man secara venikal di Jaka11a,__

Dia menuturkan, biaya rencana infrastruktur atau fasilitas umum “Dari Agxstus Z015 sampai seka-

Page 11: Kliping, 23 Mei 2016

KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tanggal \ 3 | 23 Mei 2016 \ Halaman/Rubrik } 1 \ 27/Properti & InfrastrukturMedia \ : | Bisnis Indonesia \ Jurnalis } ; \ Emanuel ]3_

rang ada Z1 pengembang maupun ngembang yang tertarik membayar nap zona bisnis yang tersebar di lima

perorangan yang mengajukan pelam- kompensasi pelampauan KLB lantan wilayah Kota Jakarta.

pauan KLB,_" ujamya. an luas lahan yang bisa dibebaskan “Pengembang tinggal melakukan

Dia menu§urkan setelah pengem- di pusat kota semakin langka. hitungan _bisnis yang_ cermat saja.

bang mengajukan dokumen pelax_n- Dengan adanya aturan pelgmpquan Kalau mlaxkompensasmya masuk ya,

pauan KLB, pihaknya akan mend1s- KLB, pengembang memililu pihhan tinggal iku prosedur lalu eksekusi

kusikan hal tersebut dengan Cuber untuk meninggikan KLB sesuai membangun proyek inirastruktur

nur DKI Jakarta dalam Rapat Badan dengan aturan di tiap- yang diminta,” lanjutnya.

Koordinasi Penataan Ruang Daerah. . ’

Jika permohonan texsebul dise-

tujui, lanjumya, Pempmv DKI akanmengonversi nilai yang sudahrung menjadi fasilitas umum.

“Fasilitas umum telgantung kebu-‘tuhan. Bisa msunawa, jalan raya,

sampai jembatan penyeberanganorang,” ungkapnya.

Ketua DPD Pm-satuan Perusahaan

Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta

Amran Nukman mengemukakan,terbitnya Pergub No. I175/2015mampu memberikan kepastian bagi

pengembang yang ingin lnelakukanekspansi secara vvertikal.

Pemprov DKI, papamya, juga me-

libatkan pengembang ketika rnenyu-

sun dasar hukum texsebut.“walaupun indeksnya lebih besar

dari yang kalni harapkan, indeksin-deks tersebut sudah mempakan hasiloptimal untuk keadaan yang win-

win solunb Pihak P9mPmV K11.'1Pem9rovDKlmaslhmenqhltunqulanqluas -

DK] dan pengembang," katanya_ selumh lanhl yam; almohun PT Mulla Karyn Gemihnu

ma menutm-kan, banyaknya P9, S\lmber:PempmvDKI,dlalaI|Bisnis/|lhlmN:sibml

E1

Page 12: Kliping, 23 Mei 2016

¢

KLIPING BERITA 2016DIT-JEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tanggal I : 23 Mei 2016 I Halaman/Rubrik : I 27/Propel-ti & InfrastmkturMedia : Bisnis Indonesia I Jurnalis : I Bisnis/113

4

Page 13: Kliping, 23 Mei 2016

KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tanggal I : 23 Mei 2016 | Halaman/Rubrik | 1 1 27/Proper & InfrastrukturMedia I : Bisnis Indonesia I Jurnalis I : |_Ipak Ayu

l

|

1

Page 14: Kliping, 23 Mei 2016

KLIPING BERITA 2016DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tanggal I : 23 Mei 2016 Halaman/Rubrik I : 22/MetroMedia I : Koran Tempo Jumalis I : Ninis Cahirunnisa

1

Page 15: Kliping, 23 Mei 2016

;,--um:-.*";=~

DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

.1“. q°!'£P3z</i’.h,,;..@--*-;

'-:;z\:':- ,J

KLIPING BERITA 2016KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MediaTanggal : I 23 Mei 2016 I Halaman/Rubrik 1 | 22/Metro V

I Koran Tempo I Jurnalis : I Ninis Cahirunnisa

\

E

Page 16: Kliping, 23 Mei 2016

HUNIAN BERSUBSIDI: Realisasi FLPP Di

Banten Berpeluang Tembus 2.000

Amanda Kusumawardhani Kamis, 19/05/2016 10:34 WIB

Bisnis.c0m, TANGERANG - Realisasi penjualan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas

Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Banten diperkirakan bakal menyentuh hingga 1.000-

2.000 unit pada semester awal tahun ini.

Mengacu data sun/ei harga properti residensial Bank Indonesia, jumlah penjualan rumah yang

menggunakaan FLPP mencapai 410 unit dengan nilai Rp38,4 miliar pada kuartal I/2016.

“Potensi properti, tenltama segmen residensial di Banten masih bagus dan banyak daerah yang

belum tersentuh. Kerja sama antara pengembang dan perbankan untuk merealisasikan FLPP

cukup solid,” kata Ketua DPD REI Banten Soelaeman kepada Bisnis, Kamis (19/5).

Menurutnya, penjualan di semester awal tahun ini akan berjalan lambat karena sebagian besar

pengembang baru mulai melakukan penandatangan akad penjualan atau proses penjualan pada

akhir kuartal I/2016.

“Sudah ada potensi penjualan rumah dengan skemal FLPP di wilayah Maja dan Parung Panjang,

sekitar 1.000 unit rumah sedang dalam tahap BI checking,” tambahnya.

Selanjutnya, realisasi penjualan rumah bagi kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) akan meningkat signikan menjelang kuartal tiga dan empat tahun ini. Pada tahun ini,

REI Banten optimsitis mampu merealisasikan pembangunan rumah dengan skema FLPP

sebanyak 8.000 unit.

Pada tahun lalu, REI Banten mencatat pembangunan rumah bersubsidi FLPP mencapai 5.262

unit senilai Rp41 1,1 miliar. Pangsa pasar mmah bersvbsidi di Banten di kisaran 25%-30%.

Page 17: Kliping, 23 Mei 2016

“Kendala penyerapan FLPP di kemampuan menj axing pasar para pengembang dan banyak

karyawan_ yang terjegal di BI checking sehingga membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk

membeli rumah,” ujarnya.

http://properti.bisnis.corn/read/20160519/48/549125/hunian-bersubsidiigalisasi-flgg di-banten-

berpeluang-tembus-24000

1

Page 18: Kliping, 23 Mei 2016

6 Hal yang mesti dipenuhi agar pengajuan

KPR subsidi diterima bankme5m~‘f§“';€ 1 ; IIurwun1z)l$inw l’r<ei<mm J > v

1.Pastikan Anda sama sekali belum memiliki rumah

Merdeka.com - Saat ini, rumah bisa dibilang bukan lagi barang mewah. Sebab, telah

banyak pengembang membangun rumah murah untuk masyarakat golongan ekonomi

menengah ke bawah.

Pemerintah Joko Widodo mencanangkan program pembangunan 1 juta rumah selama

masa baktinya. Pemerintah telah menggandeng sejumlah pengembang untuk

menyukseskan program ini.

Program sejuta rumah murah ini membawa angin segar untuk masyarakat berpenghasilan

rendah. Pemerintah menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang sangat

terjangkau. Tidak hanya itu, KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) juga

akan diberikan bagi MBR, baik berpenghasilan tetap maupun tidak tetap.

Pemerintah pun sudah menurunkan besaran uang muka untuk kredit rumah bersubsidi dari

lima persen menjadi satu persen. ltu ditambah dengan bantuan cicilan uang muka sebesar

Rp 4 juta per orang.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-

Pera)Basuki Hadimuliono di lstana Negara, Jakarta, Senin (2/3). "Kalau yang

sebelumnya uang muka 5 persen, itu ditambah biaya macam-macam seperti Pajak

Pertambahn Nilai dan sebagainya, itu menjadi sekitar 10 persen, makanya kamijadikan 1

persen dllambah kas Rp 4 juta."

Selain itu, pemerintah juga bakal menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah dengan

skim FLPP dari 7,5 persen menjadi lima persen.

Menteri Basuki berharap pelonggaran itu bisa mendorong kepemilikan rumah oleh

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikut, dikutip dari cermati.com, apa saja yang

harus dipenuhi peminat KPR subsidi agar pengajuannya diterima pihak perbankan.

Page 19: Kliping, 23 Mei 2016

2.Belum pernah menerima subsidi dari pemerintah

Merdeka.com - Pihak bank tidak akan menerima pengajuan Anda bila terbukti pernah

menerima bantuan subsidi. Contoh subsidi yang dianggap akan menggagalkan pengajuanKPR FLPP adalah sudah menerima rumah susun sewa (Rusunawa) dari pemerintah secara

gratis.

Dengan memastikan hal ini, maka obyek yang berhak untuk mendapatkan KPR FLPP yaitu

masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah bisa terpenuhi seluruhnya.

3.Berpenghasi|an maksimal Rp 4 juta per bulan

Merdeka.com - Ketentuan penghasilan maksimal ini merupakan ketentuan yang sudah

ditetapkan oleh Kementerian PU-PR dalam hal mengajukan KPR FLPP. Di mana Anda

harus memiliki penghasilan paling banyak sebesar Rp 4 juta per bulan.

Jumlah ini jelas sangat 'bersahabat' bagi Anda yang masih memiliki penghasilan relatifrendah. Memang, terkadang ada beberapa pihak nakal yang merubah slip gaji menjadi

lebih rendah agar bisa mendapatkan Iayanan ini.

Meskipun begitu, pihak‘pihak tersebut tidak akan lolos dari pantauan para analis.

4.Rumah harus diisi sendiri

Merdeka.com - Setiap konsumen yang mengajukan KPR jenis ini memang diwajibkanuntuk menempati sendiri rumahnya. Tujuannya kembali ke awal, agar tepat sasaran dantidak dijadikan produk komersil.

Kenapa? Terkadang ada beberapa orang yang membeli rumah hanya untuk disewakankepada orang lain untuk mendpat pendapatan pasif atau untuk membantu membayarcicilan bulanan kreditnya.

Tapi, bagi rumah yang dibeli lewat KPR FLPP, hal ini tidak akan berlaku. Karena, bilasudah menerima kunci rumah, Anda tidak dapat membiarkan rumah tersebut kosong, danharus segera ditempati.

5.Memiliki dokumen diperlukan

Merdeka.com - NPWP dapat diibaratkan sebagai salah satu dokumen terpenting dalam

mengajukan KPR jenis ini. Selain dapat mempermudah dalam proses pengajuan KPR,

dokumen penunjang lain yang dapat mempermudah adalah melampirkan surat keterangun

penghasilan dari perusahaan tempat Anda bekerja.

Page 20: Kliping, 23 Mei 2016

Persyaratan ini agar dapat dipastikan konsumen yang mengajukan berasal dari kalangan

masyarakat menengah ke bawah.

6.Memi|iki status sebagai pegawai tetap

Merdeka.com - Meskipun pegawai kontrak juga bisa mengajukan KPR FLPP, tapikesempatan untuk mendapatkan layanan ini jelas Iebih kecil dari yang sudah memiiikipekerjaan tetap.

Hal ini penting bagi bank, tujuannya agar ada rasa aman bagi mereka untuk memberikankredit. Karena dengan punya pekerjaan tetap, kemungkinan untuk terjadi kredit macetjelasIebih keci|..

http://www.merdeka.c0m/uang/6-ha|~ya ng~musti-dipenuhi-agar-pengajuan-kpr-subsidi-diterima-

bank.htmI

Page 21: Kliping, 23 Mei 2016