KINERJA - ropeg.kemkes.go.id 2015.pdf · Maha Esa karena atas karunia–Nya kami keluarga besar...
Transcript of KINERJA - ropeg.kemkes.go.id 2015.pdf · Maha Esa karena atas karunia–Nya kami keluarga besar...
LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2015
r .* Vk. II .'A
U:fr 1 fa :'
I ■7til ir 1
£PERENCANAAN - PELAKSANAAN - EVALUASI
/ Wfr
mmM
\-rjA
Ml v, - miu.rnuw
IBM‘
BIRO KEPEGAWAIANSETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN
Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan secara bersama
menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Biro Kepegawaian Tahun 2015.
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas unit organisasi yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta
sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahunan pada Satuan Kerja
Tingkat Eselon II, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada
setiap akhir tahun.
sama
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015 menggambarkan keberhasilan,
hambatan dan terobosan dalam pencapaian kinerja yang telah
dilaksanakan/dikerjakan atas pelaksanaan tugas Biro Kepegawaianberdasarkan tugas pokok, fungsi dan rencana kinerja yang telah disepakati
dan ditetapkan.
Capaian kinerja tahunan Biro Kepegawaian juga mencerminkan
pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang sudah diamanahkan
pada sasaran indikator kinerja rencana strategis Sekretariat Jenderal atas
program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya di
lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi,
monitoring/pemantauan perkembangan, dan sinkronisasi rencana aksi serta
perencanaan di tahun berikutnya menjadi lebih baik dalam merealisasikan
seluruh program/kegiatan setiap tahunnya.
Jakarta, Januari2016
Kepala Biro Kepegawaian,
udrg. Murti Utami, MPH
NIP. 1966050819B2032003
Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa karena atas karunia–Nya kami keluarga besar Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan secara bersama – sama
menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Biro Kepegawaian Tahun 2015.
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas unit organisasi yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta
sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahunan pada Satuan Kerja
Tingkat Eselon II, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada
setiap akhir tahun.
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015 menggambarkan keberhasilan,
hambatan dan terobosan dalam pencapaian kinerja yang telah
dilaksanakan/dikerjakan atas pelaksanaan tugas Biro Kepegawaian
berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rencana kinerja yang telah disepakati
dan ditetapkan.
Capaian kinerja tahunan Biro Kepegawaian juga mencerminkan
pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang sudah diamanahkan
pada sasaran indikator kinerja rencana strategis Sekretariat Jenderal atas
program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya di
lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi,
monitoring/pemantauan perkembangan, dan sinkronisasi rencana aksi serta
perencanaan di tahun berikutnya menjadi lebih baik dalam merealisasikan
seluruh program/kegiatan setiap tahunnya.
Jakarta, Januari 2016
Kepala Biro Kepegawaian,
drg. Murti Utami, MPH
NIP. 196605081992032003
KATA PENGANTAR
iii LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2014
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010, Biro
Kepegawaian sebagai pengemban amanah
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan
administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan menyelenggarakan
fungsi pelaksanaan pengadaan pegawai,
pengelolaan urusan mutasi pegawai, pengembangan
pegawai, dan pelaksanaan urusan umum dan
kesejahteraan pegawai.
Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja
Pemerintahan (RKP) Tahun 2015 dan Revisi
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Hasil
Reveiu Renstra Kemenkes) Tahun 2015 – 2019 Biro
Kepegawaian melaksanakan program kegiatan
Pembinaan Administrasi Kepegawaian, dengan
sasaran hasil program tersebut adalah
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Kepegawaian. Dalam melaksanakan program
kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung
pencapaian program Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan atas pelaksanaan Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya. Sedangkan untuk menilai
pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan 3 (tiga)
indikator kinerja sebagai alat pengukuran kinerja
sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:
RINGKASAN EKSEKUTIF
i i8
L
-V . /m X*&V*•- I s
f-
rg'" n sl>M
i"S|Us .
»am...™* j||‘□■§
mjj«£i
ri.
L
••
E
rrWit I
’a’’*
tt , //ÿ
• 3 I
.•
iv LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2014
Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis
Sasaran Indikator Target Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan
90% 87,37%
Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
60% 73,17%
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
80% 85,46%
Pencapaian kinerja indikator pertama, yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan
SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT), berdasarkan tabel/data diatas dari
target yang ditetapkan sebesar 90%. Target indikator kinerja ini diukur melalui
formulasi pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu realisasi
pemenuhan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan realisasi pemenuhan PTT
(Pegawai Tidak Tetap) terhadap jumlah alokasi formasi CPNS dan kebutuhan PTT.
Pengukuran indikator pertama tersebut pada tahun 2015 berdasarkan realisasi
pemenuhan SDM melalui penerimaan CPNS sejumlah 0 orang dikarenakan
adanya Moratorium CPNS (surat MenPAN & RB Nomor B/2163/M.PAN-
RB/05/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal penundaan penambahan Pegawai ASN
2015). Pengukuran kedua berdasarkan realisasi pemenuhan tenaga PTT melalui
penempatan PTT (pengangkatan baru dan pengangkatan kembali dalam rangka
perpanjangan masa penugasan), yaitu sejumlah 14.476 orang atau 87,37% dari
kebutuhan tenaga PTT sejumlah 16.568 orang. Dengan demikian, bahwa secara
umum pencapaian target kinerja telah kurang dari target (90%) yang ditetapkan.
Pencapaian kinerja pada indikator kedua sesuai tabel diatas pada tahun 2015
sebesar 73,17% dimana capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan
(60%). Pencapaian kinerja tersebut diukur secara kumulatif tahun sebelumnya
berdasarkan pencapaian target, Persentase pejabat struktural di lingkugan
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan. Secara
v LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2014
umum, target indikator ini telah tercapai, hal ini terlihat dari capaian pada tahun
2015 sebesar 73,17%.
Pencapaian kinerja pada indikator ketiga yaitu Persentase pegawai Kementerian
Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik, sesuai tabel diatas pada tahun 2015
target 80%, dan telah terealisasi 85,46% dari jumlah PNS dan CPNS sebanyak
53.156 Pegawai.
Dari beberapa kendala/hambatan sebagaimana tersebut, berdampak terhadap
penilaian kinerja Biro Kepegawaian. Adapun secara umum kendala/hambatan dan
upaya tindak lanjut dapat disimpulkan sebagai berikut:
Kendala/hambatan yang dihadapi antara lain:
1. Kebutuhan tenaga kesehatan tidak dapat dipenuhi melalui pengangkatan CPNS
dikarenakan alokasi formasi yang disetujui belum sebanding dengan jumlah
PNS yang berhenti, pensiun dan atau meninggal;
2. Pemenuhan tenaga kesehatan belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah, hal
tersebut tercermin dari alokasi formasi khusus bagi tenaga dokter/dokter gigi
dan atau spesialis untuk sarana pelayanan kesehatan daerah terpencil/sangat
terpencil kurang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
3. Ketersediaan peserta PPDS-BK (residen) yang mengikuti pendidikan spesialis
belum sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan, hal ini terkait dengan
ketersediaan peserta PPDS-BK (residen) yang sedang mengikuti pendidikan
spesialis, spesialisasinya belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan
perbedaan kebijakan di setiap Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan
untuk kriteria penempatan residen yang akan ditugaskan ke daerah;
4. Kualitas dan kompetensi SDM yang dimiliki saat ini belum seluruhnya sesuai
dengan kebutuhan SDM di lapangan (kebutuhan organisasi) baik jenis, jumlah
maupun kualifikasi pendidikannya;
5. Belum optimalnya peran dan fungsi koordinasi baik lintas program maupun
lintas sektor.
Berbagai upaya tindak lanjut telah dilakukan dalam melaksanakan program
kegiatan dan pencapaian target, antara lain sebagai berikut:
vi LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2014
1. Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi baik lintas program maupun lintas
sektor, antara lain:
a. Kordinasi dengan Badan PPSDM Kesehatan terkait pemetaan kebutuhan
SDM Kesehatan (jumlah peserta pendidikan PPDS-BK);
b. Kordinasi dengan Menpan dan RB terkait usulan formasi Khusus CPNS;
c. Koordinasi dengan Tim UKP-4 dan Bappenas melalui Biro Perencanaan dan
Anggaran terkait usul perubahan target capaian kinerja untuk indikator
kinerja jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif;
d. Kordinasi dengan Pemerintah Daerah Gubernur/Bupati/Walikota melalui
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait komitment dan
dukungan terhadap program pendayagunaan residen yang akan
ditempatkan di daerahnya;
e. Kordinasi dengan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan terkait
kesepahaman dan keselarasan bagi peserta didik (PPDS-BK) yang telah
siap ditempatkan dan didayagunakan di daerah yang lebih fleksibel;
f. Kordinasi dengan profesi, dan lembaga swadaya masyarakat ;
2. Mengembangkan dan menguatkan kualitas pengelolaan SDM Kesehatan
secara terpadu dengan berbasis WEB secara online dengan menggunakan
database pegawai yang terintegrasi dengan SILK/SIMKA/SIMPEG terkait
penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan (bezetting).
3. Meningkatkan peran dan fungsi monitoring dan evaluasi di berbagai program
kegiatan yang menjadi tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi Biro
Kepegawaian untuk menjadi bahan perencanaan yang akan datang.
4. Dalam rangka lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pencapaian kinerja
dan menjaga konsistensi kualitas serta mutu layanan pengelolaan administrasi
kepegawaian telah dilakukan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
melalui sertifikasi ISO 9001:2008. Sebagai gambaran pada tahun 2014 telah
dilakukan sertifikasi kembali terhadap 14 (empatbelas) jenis layanan
pengelolaan administrasi kepegawaian yang berlaku sampai dengan tahun
2017, dengan jenis produk layanan administrasi kepegawaian antara lain:
vii LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2014
tatakelola surat masuk (agenda), pengangkatan CPNS, pengangkatan PTT,
usul kenaikan pangkat, usul kenaikan jenjang jabatan fungsional, usul
peningkatan status CPNS menjadi PNS, usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB),
usul pemberhentian BUP (Batas Usia Pensiun), penyimpanan arsip/dokumen
kepegawaian, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, usul tugas belajar, usul
pengangkatan pertama jabatan fungsional, usul penghargaan Satyalancana
Karya Satya dan pemberian penghargaan Bhakti Karya Husada.
Pada akhirnya laporan akuntabilitas kinerja Biro Kepegawaian ini dapat bermanfaat
sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan tahunan, evaluasi,
monitoring/pemantauan perkembangan, dan sinkronisasi rencana aksi di tahun
berikutnya menjadi lebih baik serta dapat bermanfaat dalam penyempurnaan
berbagai kebijakan yang diperlukan.
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ................................................................................................ i
Daftar isi ......................................................................................................... ii
Ringkasan Eklusif .......................................................................................... iii
Bab I Pendahuluan ................................................................................. 1
A. Latar Belakang ...................................................................... 1
B. Maksud dan tujuan ................................................................ 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................... 2
D. Sistematika ............................................................................ 9
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ............................................. 11
A. Perencanaan dan Perjanjian Kerja ........................................ 11
B. Visi dan Misi .......................................................................... 12
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .................................. 13
D. Definisi Operasional Indikator Kinerja .................................. 14
Bab III Akuntabilitas Kinerja .................................................................... 16
A. Pengukuran Kinerja ............................................................... 16
B. Sumber Daya ........................................................................ 17
C. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja ............................ 29
D. Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja ................................... 43
Bab IV Penutup ....................................................................................... 82
Lampiran
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 : Perencanaan Indikator dan Target Kinerja Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian ……….. 11
Tabel 2.2 : Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian ……….. 12
Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja Tahun 2015 atas Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian ………………… 17
Tabel 3.2 : Keadaan Pegawai Sesuai dengan Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2015 …………………………………………
18
Tabel 3.3 : Keberadaan Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu ………………………………………… 19
Tabel 3.4 : Jumlah Pejabat dan Staf berdasarkan Golongan dan Jabatan Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan …………………………………………………… 20
Tabel 3.5 : Alokasi Anggaran Satuan Kerja Biro Kepegawaian Tahun 2015 ………………………………………………….. 23
Tabel 3.6 : Sandingan Perjalanan Revisi DIPA TA 2013 ……………. 23
Tabel 3.7 : Alokasi Anggaran dan Realisasi Biro Kepegawaian Tahun 2014 – 2015 ………………………………………… 24
Tabel 3.8 : Neraca BMN Biro Kepegawaian Tahun 2015 25
Tabel 3.9 : Peralatan dan Mesin ……………………………………….. 27
Tabel 3.10 : Daftar Inventaris Peralatan Kantor dan Alat Pengolah Data Biro Kepegawaian Tahun 2015 ……………………..
28
Tabel 3.11 : Daftar Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4 Biro Kepegawaian Tahun 2014 ………………….. 28
Tabel 3.12 : Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Biro Kepegawaian Tahun 2014 ……………………………
29
Tabel 3.13 : Pemenuhan SDM Aparatur melalui Penempatan PTT Tahun 2014 ………………………………………………… 34
Tabel 3.14 : Pemenuhan SDM Aparatur melalui Penempatan PTT Tahun 2015 ………………………………………………… 35
Tabel 3.15 : Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT) Tahun 2011 – 2015 ……………………………………….
38
Tabel 3.16 : Jumlah Pegawai dan Jumlah SKP Min Baik …………… 42
Tabel 3.17 : Realisasi SK Alih Status dari CPNS menjadi PNS Tahun 2015 ………………………………………………………….. 45
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1 : Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2015 ….………………………………...
18
Grafik 3.2 : Jumlah pegawai berdasarkan kelompok umur ……… 20
Grafik 3.3 : Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin ………… 21
Grafik 3.4 : Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Gaji 21
Grafik 3.5 : Alokasi Anggaran Satuan Kerja Biro Kepegawaian Tahun 2014 ……………………………………………...
22
Grafik 3.6 : Rekap Keberadaan Tenaga PTT per 31 Desember 2015 ………………………………………………………
35
Grafik 3.7 : Pemenuhan SDM Aparatur melalui Pengangkatan PTT Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 2014 – 2015 ……………………………………………..
36
Grafik 3.8 : Realisasi Pengangkatan dan Perpanjangan Bidan PTT Tahun 2014 – 2015 ……………………………….
37
Grafik 3.9 : Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT) Tahun 2011- 2015 ………………………………..
39
Grafik 3.10 : Pejabat Struktural yang memenuhi kompetensi jabatan Tahun 2015 …………………………………….
40
Grafik 3.11 : Jumlah Pegawai dan Jumlah SKP Min Baik ………… 42
Grafik 3.12 : Realisasi dan Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2014 dan 2015 ……………………..
44
Grafik 3.13 : Realisasi SK Alih Status dari CPNS menjadi PNS Tahun 2015 ……………………………………………...
45
Grafik 3.14 : Perpanjangan tenaga dokter umum, dokter gigi, dokter umum/dokter gigi spesialis PTT Tahun 2014 – 2015 ………………………………………………………
46
Grafik 3.15 : Realisasi pengangkatan dan perpanjangan Bidan PTT Tahun 2014 – 2015 ……………………………….
47
Grafik 3.16 : Rekapitulasi Keberadaan Tenaga Kesehatan PTT (dr/drg Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi//Bidan) Keadaan 31 Desember 2015 ………………………….
48
Grafik 3.17 : Realisasi Penyelesaian Administrasi kenaikan PangkatTahun 2014 dan tahun 2015 …………………
49
Grafik 3.18 : Usul berkas pemindahan, pemberhentian dan Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2014 dan 2015 ……….
51
Grafik 3.19 : Realisasi Pemindahan Dalam Instansi (intern) dilingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2015
52
Grafik 3.20 : Usul pemindahan antar instansi Tahun 2015 ……….. 53
Grafik 3.21 : Penyelesaian SK Pensiun dan SK Berhenti Tahun 2015 ………………………………………………………
53
Grafik 3.22 : Perbandingan Realisasi Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2014 dan 2015 ……….
54
Grafik 3.23 : Data Keadaan Pegawai Kemenkes ………………….. 55
Grafik 3.24 : Rekap Pegawai Kemenkes RI Berdasarkan Unit Utama …………………………………………………….
56
Grafik 3.25 : Percepatan Jabatan Fungsional Tahun 2014 dan Tahun 2015 ……………………………………………...
57
Grafik 3.26 : Realisasi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2014 dan Tahun 2015 ………………………………………………………
61
Grafik 3.27 : SK Pengangkatan Jabatan Struktural Tahun 2014 – 2015 ………………………………………………………
62
Grafik 3.28 : Capaian Diklat Kepemimpinan Tahun 2014 dan Tahun 2015 ……………………………………………...
63
Grafik 3.29 : Penyelesaian SK Tubel PPDS-BK …………………… 64
Grafik 3.30 : Penyelesaian SK Pengangkatan Residen …………... 65
Grafik 3.31 : Monev Peserta dan Penerima PPDS/PPDGS-BK ….. 66
Grafik 3.32 : Penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2014 dan Tahun 2015 …………..
67
Grafik 3.33 : Penyelesaian Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada Tahun 2014 dan Tahun 2015 ………………..
68
Grafik 3.34 : Realisasi Pemeriksaan Kesehatan Tahun 2014 dan 2015 ………………………………………………………
69
Grafik 3.35 : Realisasi Penetapan Tim Penguji Kesehatan dan Pengembangan Taperum Tahun 2014 dan 2015 …...
71
Grafik 3.36 : Realisasi Penegakan Disiplin PNS Tahun 2015 ……. 73
Grafik 3.37 : Realisasi Pemberian Ijin Perceraian danSurat Keterangan Perceraian Tahun 2014 – 2015 …………
74
Grafik 3.38 : Pemberian Cuti PNS Tahun 2015 ……………………. 77
Grafik 3.39 : Jumlah Pengelolaan Surat/Berkas Masuk …………... 79
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 : Pertemuan Administrasi Kepegawaian ……….. 50
Gambar 3.2 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Tahun 2015 ……………………………………… 78
Gambar 3.3 : Unit Layanan Terpadu ………………………….. 80
BAB I
PENDAHULUAN
1 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas organisasi yang lebih
berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bersih serta
sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja tahunan organisasi
Tingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan, Biro Kepegawaian wajib menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Satuan Kerja Eselon II setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan
upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Jajaran
instansi pemerintah, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good
Governance).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2015 ini
menjabarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2015 dengan
mengacu pada sasaran indikator kinerja Rencana Strategis
(RENSTRA) Sekretariat Jenderal atas program dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainya sebagaimana tercantum dalam
Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2015 –
2019 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro
Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan program
kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu:
Sasaran hasil dari program kegiatan tersebut adalah:
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian di
Lingkungan Kementerian Kesehatan
fa
5
2 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Untuk menilai pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut telah
ditetapkan 3(tiga) indikator sebagai alat pengukuran kinerja Biro
Kepegawaian, yaitu :
1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan
(CPNS dan PTT) (90%);
2. Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
(60%);
3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja
minimal baik (80%);
Hal ini seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, khususnya pada Bab V tentang Sumber
Daya dibidang Kesehatan Bagian kesatu terkait Tenaga Kesehatan,
pada Pasal 26 dinyatakan bahwa: “Pemerintah mengatur
penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan
kesehatan”.
B. Maksud dan Tujuan
LAKIP Biro Kepegawaian merupakan bentuk pertanggungjawaban
tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah diamanahkan
dan disepakati yang memuat tingkat keberhasilan, hambatan dan
berbagai terobosan yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Biro Kepegawaian
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di
3 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kepegawaian
menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain:
a. Pelaksanaan pengadaan pegawai;
b. Pengelolaan urusan mutasi pegawai;
c. Pengembangan pegawai; dan
d. Pelaksanaan urusan umum dan kesejahteraan pegawai
Selanjutnya berdasarkan Permenkes tersebut diatas, dijelaskan
bahwa Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Kepegawaian, terdiri
atas :
1) Bagian Pengadaan Pegawai
Bagian Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan
urusan pengadaan pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya
Bagian Pengadaan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
penyusunan formasi dan evaluasi penempatan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Penugasan Khusus,
pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan
pelaksanaan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan
penugasan khusus.
Berikut adalah tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian
Pengadaan Pegawai :
a. Sub Bagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai,
mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan
kebutuhan dan formasi pegawai negeri sipil, pegawai tidak
tetap dan penugasan khusus serta evaluasi penempatannya;
b. Sub Bagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, mempunyai
tugas melakukan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri
sipil ; dan
4 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
c. Sub Bagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan
Penugasan Khusus mempunyai tugas melakukan seleksi dan
pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan penugasan khusus.
2) Bagian Mutasi Pegawai
Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan
mutasi pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Mutasi
Pegawai menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan penyelesaian
administrasi kenaikan pangkat, pelaksanaan pemindahan,
pemberhentian dan pensiun pegawai, dan pengelolaan informasi
dan tata naskah kepegawaian.
Berikut adalah tugas pokok Sub Bagian dilingkungan Bagian
Mutasi Pegawai :
a. Sub Bagian Kenaikan Pangkat, mempunyai tugas melakukan
penyelesaian administrasi kenaikan pangkat;
b. Sub Bagian Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas
melakukan penyelesaian pemindahan, pemberhentian, dan
pensiun pegawai;
c. Sub Bagian Informasi dan Tata Naskah mempunyai tugas
melakukan pengelolaan informasi dan tata naskah
kepegawaian
3) Bagian Pengembangan Pegawai
Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan
urusan pengembangan pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya
Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
pelaksanaan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas
dan pengisian jabatan struktural, pelaksanaan administrasi jabatan
fungsional, dan pelaksanaan administrasi tenaga kesehatan
strategis.
Berikut adalah tugas pokok Tugas pokok Sub Bagian dilingkungan
Bagian Pengembangan Pegawai :
a. Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karier, mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja, kebutuhan
5 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, tugas dan izin belajar,
ujian dinas, dan pengisian jabatan struktural.
b. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, mempunyai tugas
melakukan urusan administrasi dan verifikasi jabatan
fungsional.
c. Sub Bagian Administrasi Tenaga Strategis, mempunyai tugas
melakukan urusan administrasi tenaga kesehatan strategis.
4) Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai
Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan urusan peraturan kepegawaian, pemberian
penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, kesehatan
pegawai, serta tata usaha Biro. Dalam melaksanakan tugasnya,
Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan
fungsi: penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan
kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian,
pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, administrasi
kesejahteraan pegawai dan pemeriksaan kesehatan pegawai, dan
penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro, serta
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Berikut adalah tugas pokok Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan
Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai:
a. Sub Bagian Peraturan Kepegawaian, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk
pelaksanaan dan dokumentasi peraturan kepegawaian dan
penyelesaian masalah kepegawaian.
b. Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai
mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pemberian
penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, adminitrasi
pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil.
6 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, serta
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
5) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan Manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen
PNS secara profesional.
Adapun komposisi Kelompok Jabatan Fungsional pada Satker
Biro Kepegawaian, antara lain:
a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) merupakan
pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional
dengan penilaian Angka Kredit (PAK) sesuai dengan bidang
keahlian dan ketrampilan yang terdiri dari analis kepegawaian,
pranata komputer dan arsiparis.
b. Kelompok Jabatan Fungsional Umum (JFU) merupakan
pegawai negeri sipil yang menyelenggarakan dukungan
administrasi umum seperti pengadministrasi umum
kepegawaian (analis kepegawaian pemula), sekretaris,
perencana, verifikator keuangan, pranata komputer, bendahara,
pranata penyusunan laporan, dan pengelola data kepegawaian,
dll.
Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan dan telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Biro
kepegawaian juga melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan
administrasi kepegawaian di Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemenkes
di lantai 5 pada loket 10 dan 11 Gedung Prof. dr. Sujudi, yang
menyelenggarakan pelayanan dan konsultasi bidang kepegawaian
7 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
dengan penanggungjawab dan koordinator pengelolaan Unit Layanan
Terpadu yaitu Satuan Kerja Pusat Komunikasi Publik.
Adapun struktur organisasi Satuan Kerja Biro Kepegawaian
berdasarkan Permenkes Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
dalam Gambar 1.1 berikut ini:
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Kepegawaian
Pejabat Eselon II
KepalaBiro Kepegawaian
Pejabat Eselon IIIPejabat Eselon IIIPejabat Eselon IIIPejabat Eselon IIIKepala
Bagian Umum dan Kesra PegawaiKepala
Bagian Pengembangan PegawaiKepala
Bagian Mutasi PegawaiKepala
Bagian Pengadaan Pegawai
Pejabat Eselon IVPejabat Eselon IVPejabat Eselon IVPejabat Eselon IVKepala Sub Bagian
Penyusunan Formasi dan KebutuhanPegawai
Kepala Sub BagianPeraturan Kepegawaian
Kepala Sub BagianPenilaian dan Pengembangan Karier
Kepala Sub BagianKenaikan Pangkat
Pejabat Eselon IVPejabat Eselon IVPejabat Eselon IVPejabat Eselon IV Kepala Sub BagianPenghargaan dan Kesejahteraan_Pegawai_
—-a Kepala Sub BagianAdministrasi Jabatan Fungsional
-a Kepala Sub BagianPemindahan dan Pemberhentian
Kepala Sub BagianPengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Pejabat Eselon IVPejabat Eselon IVPejabat Eselon IV Pejabat Eselon IV
Kepala Sub BagianTata Usaha BiroKepala Sub Bagian
Pengangkatan PTT dan PenugasanKhusus
Kepala Sub BagianAdministrasi Temaga Strategis
4 Kepala Sub BagianInformasi dan Tata Naskah
Jabatan Fungsional
8 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Selanjutnya profil Pejabat Struktural dilingkungan Biro Kepegawaian Periode
Januari sampai dengan Desember 2015, sebagaimana Gambar 1.2 dibawah ini:
Gambar 1.2
Pejabat Struktural Biro Kepegawaian
KIPALA BIRO KfPfGAWAlAW
Or Rc6tf9< MARS
5 n 1<** W4san
UPALA8AGMNPfMGABAAN PfGAVWM |
■Jr *
IlfftlA 8AUAIIMi[AVI PEGAWAI
UPALABAUAtl•MUM BAH K ft UAN1(MAN
PtfcAVMI
KEPAlABAtliMFWW M BAIHtAK ft GAY4AI
drq. M- NurMKCK
R *v*}vdsry SiM, MiesA
KPALASllfi BAGIAHFOfMMI BAH PWrilSWIAJIKBUTUHAWHUWAI
K9AIASUB Ift(MM
KtMAIIAH FAIIGKAT1 OPAIASUBBAGIANPWAIUKW KEPCGAWAIAII1
▼ Vvi1ft HtftdMrt MAnPtMLMAN 8AH
PfNGf M MMGAtl MU P.
B,lf* W«WfWWBhrad.»LMlM4 Art 0<8«fcar*ee
HPALA SUB BAGIAHftNINE* HA* BAN
IIPALA SUB MGIAHftMGANGIAUHftGAWAJ HE61n S1P1L
BPWASUBPfNGaARGAAM UAHKBUAHTBHAAN PE4AVCAIJfTIN i y IlPALASfVMGtRM
A4MNSTM9 MBAUHRWXGSIOMAI9|EMn>«anMA»HWC MtfTMfisyift. 5 M En $an«w«nr $(cn
KfPAlA S U8 8AUANPEWGAIIGKATAW PEGAWAIT1BAK TETAP DAM TUGSUS $IEPALA SUB MG1AH
IHFOAMASI BAN TAIA MASKAHUPALASVtKGUJITATA USA HA BIRO
KfPftlASUB BAGJAHADHIWSTRASI IENAGASIRATEGIS8 'i
4k« S fan, M*M I ifcAytorw.SSw.KW?Arf iÿJlT i A> x - t *urjA.BIA4h*"f»K.SiM.M»M
KUOMPOK IAJBFONG
9 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
D. Sistematika
Sistematika penyusunan LAKIP ini pada hakekatnya disusun berdasarkan
Permenkes Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah dan
memberikan gambaran yang jelas dalam penyajian LAKIP Biro Kepegawaian
Tahun 2015.
Sistematika penyajian LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
RINGKASAN EKSEKUTIF
Bagian ini merupakan rangkuman dari seluruh LAKIP Biro
Kepegawaian yang disajikan sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan
Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019 yang mencerminkan langkah
– langkah untuk mencapai sasaran, tingkat keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan/kendala yang dihadapi serta terobosan
yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja
Biro Kepegawaian.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas
pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan LAKIP Biro
Kepegawaian.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab ini memuat tentang perencanaan dan perjanjian kinerja
(dokumen penetapan kinerja) tentang visi, misi, dan keterkaitan
antara rencana strategis 2015 – 2019, tujuan dan sasaran, program
dan pelaksanaan kegiatan serta penetapan kinerja Biro Kepegawaian.
10 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini memuat tentang hasil pengukuran kinerja, realisasi
pencapaian sasaran, evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi
akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pengukapan dan penyajian
pengukuran kinerja satuan kerja disertai dengan pemilihan indikator
yang digunakan.
BAB IV KESIMPULAN
Bab ini merupakan bab penutup atau akhir yang berisi tentang
kesimpulan dan saran serta masukan dari keseluruhan pembahasan
dalam LAKIP yang telah dilakukan analisa.
LAMPIRAN
Lampiran merupakan dokumen-dokumen pendukung yang disertakan
dalam LAKIP Biro Kepegawaian, antara lain seperti: Pernyataan
Penetapan Kinerja, form Penetapan Kinerja, form Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), form Pengukuran Kinerja (PK), hasil review LAKIP
tahun 2015 dan grafik/gambar pendukung dalam LAKIP Biro
Kepegawaian.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
11 Lakip Biro Kepegawaian Tahun 2015
A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target program
kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran program kegiatan yang telah disepakati dan
ditetapkan. Rencana kinerja Biro Kepegawaian tahun 2015 juga
tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintahan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, Rencana Kinerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2015, dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
(Renstra Kemenkes) Tahun 2015 – 2019. Pada hakekatnya sasaran
dan indikator kinerja Biro Kepegawaian diarahkan untuk mendukung
pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan RI.
Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Biro Kepegawaian
sebagai pengemban amanah atas program kegiatan Pembinaan
Administrasi Kepegawaian, maka seluruh pelaksanaan kegiatan
yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari sasaran dan
indikator kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan,
sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dibawah ini:
Tabel 2.1 Perencanaan Indikator dan Target Kinerja
Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan
90% 90% 90% 90% 90%
2. Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
60% 70% 80% 85% 90%
3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
80% 85% 88% 91% 94%
*) Sumber : dokumen Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019
12 Lakip Biro Kepegawaian Tahun 2015
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015
Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Sasaran Indikator Target 2015
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan
90%
Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
60%
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
80%
*) Sumber : dokumen Perjanjian Kinerja Kemenkes Tahun 2015
B. Visi dan Misi
Visi Biro Kepegawaian adalah ”Pelayanan Administrasi
Kepegawaian yang Prima di Lingkungan Kementerian
Kesehatan“. Hal tersebut merujuk pada visi Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan yaitu ”Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi
Administrasi Kementerian Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat
yang Mandiri untuk Hidup Sehat” dalam rangka mewujudkan visi
Kementerian Kesehatan yaitu ”Masyarakat Sehat yang Mandiri dan
Berkeadilan”.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka Biro
Kepegawaian memiliki beberapa misi sebagai berikut:
1. Menjamin ketersediaan, distribusi dan pemerataan tenaga
kesehatan baik dalam jumlah maupun jenis di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
2. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian
di lingkungan Kementerian Kesehatan.
13 Lakip Biro Kepegawaian Tahun 2015
3. Meningkatkan fungsi koordinasi pelayanan administrasi
kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Menerapkan sistem reward dan punishment pegawai di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
1. Tujuan Umum:
Terselenggaranya koordinasi melalui peningkatan dan penguatan
sistem perencanaan, pendayagunaan dan distribusi serta
pengelolaan kapasitas SDM Aparatur Kesehatan yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi.
2. Tujuan Khusus:
a. Memudahkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dalam
pelaksanaan program kegiatan pengelolaan kepegawaian;
b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan pengelolaan kepegawaian;
c. Mewujudkan integrasi dalam pembinaan kepegawaian;
d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien
dan berkelanjutan.
3. Sasaran
Sejalan dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015
– 2019, RKP Tahun 2015 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015 –
2019, maka sasaran kegiatan pembinaan administrasi
kepegawaian adalah ”Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan”.
14 Lakip Biro Kepegawaian Tahun 2015
D. Definisi Operasional Indikator Kinerja
a. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan
(PNS dan PTT).
Definisi Operasional : Pemenuhan SDM Aparatur kesehatan
dilingkungan Kementerian Kesehatan melalui pelaksanaan
pengangkatan CPNS dan PTT/P3K.
Cara Perhitungan : Realisasi pengangkatan CPNS dan
PTT/P3K terhadap jumlah formasi CPNS dan PTT/P3K per
tahun.
%Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan
= Realisasi Pengangkatan CPNS dan PTT/P3K
x 100%
Formasi CPNS dan PTT/P3K
b. Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan.
Definisi Operasional: Jumlah Pejabat Struktural dilingkungan
Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi sesuai standar
kompetensi jabatan.
Cara Perhitungan: Jumlah Pejabat struktural yang telah
memenuhi standar kompetensi jabatan terhadap seluruh
pejabat struktural
%Pejabat Struktural
sesuai kompetensi jab =
∑ Seluruh pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan x 100%
∑ Seluruh pejabat struktural
c. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai
kinerja minimal baik.
Definisi Operasional: Jumlah CPNS dan PNS dilingkungan
Kementerian Kesehatan yang mempunyai hasil penilaian SKP
dengan kriteria minimal baik
15 Lakip Biro Kepegawaian Tahun 2015
Cara Perhitungan: Jumlah CPNS dan PNS yang mempunyai
hasil penilaian SKP dengan kriteria minimal baik terhadap
seluruh CPNS dan PNS.
%Pegawai Kemenkes
nilai kinerja baik =
∑ CPNS dan PNS Kemenkes yang Nilai SKP Kriteria Baik x 100%
∑ Seluruh CPNS dan PNS Kemenkes
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
16 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar,
rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang
telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui
sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil
dilakukan oleh Biro Kepegawaian selama kurun waktu
Januari – Desember 2015.
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi
capaian kinerja dengan tingkat capaian (target) dari masing – masing
indikator disetiap tahunnya, sehingga dapat diperoleh gambaran
tingkat keberhasilan dan hambatan dari masing-masing indikator.
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai
bahan informasi yang berkaitan dengan masing – masing indikator,
sehingga informasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan
program kegiatan di masa mendatang, dengan demikian setiap
kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna.
Manfaat lain dari pengukuran kinerja ini juga dapat memberikan
informasi pada pihak-pihak lainnya baik internal maupun eksternal
tentang pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan
misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sesuai
dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2015
dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes)
Tahun 2015 – 2019.
Pencapaian kinerja Biro Kepegawaian berdasarkan dokumen RKP
Tahun 2015 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019
melaksanakan program kegiatan Pembinaan Administrasi
Kepegawaian, dengan sasaran hasil program adalah: “Meningkatnya
17 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Kementerian
Kesehatan”. Untuk mencapai sasaran program telah ditetapkan 3
(tiga) indikator kinerja, yang masing – masing indikator kinerja
tersebut mempunyai karakteristik masing – masing dalam
pencapaiannya. Sebagai gambaran pencapaian kinerja, target dan
realisasi tahun 2015 dapat disajikan melalui Tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2015
atas Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Sasaran Indikator Target Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan
90% 87,37%
Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
60% 73,17%
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
80% 85,46%
B. Sumber Daya
Dalam rangka mencapai kinerjanya, Biro Kepegawaian didukung oleh
beberapa sumber daya, antara lain sumber daya manusia, sumber
daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana.
1. Sumber Daya Manusia
Keadaan pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian pertanggal 31
Desember 2015 berjumlah 169 orang. Apabila dilihat dari trend
keadaan pegawai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi
penurunan dari segi jumlah, hal ini dikarenakan adanya Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki batas usia pensiun,
mutasi dan promosi. Sebagai gambaran keadaan pegawai Biro
Kepegawaian berdasarkan pendidikan seperti Tabel 3.2 dan Grafik
3.1 berikut ini:
18 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Tabel 3.2
Keadaan Pegawai Sesuai dengan Jenjang Pendidikan
Tahun 2011 – 2015
No Strata Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Sekolah Dasar (SD) 2 1 1 1 1
2. SLTP/SMP 2 2 1 1 1
3. SLTA/SMA 68 64 40 37 31
4. Diploma I/II/III 61 58 42 48 50
5. Sarjana/Diploma IV 53 53 48 53 70
6. Pasca Sarjana (S2) 26 26 18 17 16
Jumlah 212 204 150 157 169
Sumber: data SIMKA
Grafik 3.1
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2011 – 2015
Komposisi pegawai yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan
Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU)
yang ada di Biro Kepegawaian, sebagai berikut :
a) Struktural setingkat Eselon II : 1 orang
b) Struktural setingkat Eselon III : 4 orang
SD SLTP/SMP SLTA/SMA DI/DII/DIII S1/DIV S2
2011 2 2 68 61 53 26
2012 1 2 64 58 53 26
2013 1 1 40 42 48 18
2014 1 1 37 48 53 17
2015 1 1 31 50 70 16
2 2
68 61
53
26
1 2
64 58
53
26
1 1
40 42 48
18
1 1
37
48 53
17
1 1
31
50
70
16
19 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
c) Struktural setingkat Eselon IV : 12 orang
d) Jabatan Funsional Tertentu : 36 orang
e) Jabatan Fungsional Umum : 116 Orang
Komposisi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu
(JFT) terdiri dari Analis Kepegawaian (24 orang), Pranata
Komputer (11 orang), dan Arsiparis (1 orang), sebagaimana Tabel
berikut di bawah ini :
Tabel 3.3
Keberadaan Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional
Tertentu
No Jenis
Jabatan
Jenjang Jabatan
Ahli
Ter ampil JML
Per
tama Muda Madya Utama
Pel.
Pem
ula
Pelak
sana
Pel.
Lanjutan Pen
yelia
1. Analis
Kepegawaian 1 - - - - 2 5 15 24
2. Arsiparis - - - - - - - 1 1
3. Pranata
Komputer 1 2 -
- - 4 4 - 11
Jumlah 2 2 - - - 6 6 6 36
Adapun komposisi pejabat dan staf di Biro Kepegawaian dapat
dilihat dari golongan dan jabatan sebagaimana Tabel berikut
dibawah ini :
20 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Tabel 3.4
Jumlah Pejabat dan Staf berdasarkan Golongan dan Jabatan
Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan
No Gol/Ruang Jumlah Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
IV / d
IV / c
IV / b
IV / a
III / d
III / c
III / b
III / a
II / d
II / c
II / b
II / a
1
0
2
6
16
8
52
38
22
21
0
1
Struktural Eselon II
-
Struktural Eselon III, dan JFT Struktural Eselon III,
IV dan JFT
Struktural Eselon IV, JFT dan JFU
Struktural Eselon IV dan JFT
JFT dan JFU
JFT dan JFU
JFT dan JFU
JFT dan JFU
JFU
Jumlah 169
Sumber : Data SIMKA
Keterangan : - JFT : Jabatan Fungsional Tertentu dan
- JFU : Jabatan Fungsional Umum
Adapun komposisi pegawai berdasarkan kelompok umur dan jenis
kelamin sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.2
Jumlah pegawai berdasarkan kelompok umur
Dilihat dari grafik tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah
pegawai Biro Kepegawaian yang berusia kurang dari 30 tahun
sebanyak 48 orang pegawai atau 32,00%, berusia 31-40 tahun
berjumlah 43 orang pegawai (28,67%), usia 41-50 tahun berjumlah
< 30 Th 31 - 40 Th 41 - 50 Th 51- 55 Th > 55 Th
Jumlah 48 43 20 35 4
48 43
20
35
4 I .
21 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
20 orang pegawai (13,33%), usia 51-56 tahun berjumlah 35 orang
pegawai (23,33%) dan sisanya berjumlah 4 orang pegawai berusia
diatas 56 tahun (2,67%).
Grafik 3.3
Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas, maka dari jumlah
150 orang pegawai Biro Kepegawaian 64 % berjenis kelamin
Wanita dan 54 % berjenis kelamin Pria.
Grafik 3.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Gaji
Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas, maka dari jumlah
169 orang pegawai Biro Kepegawaian mayoritas golongan III yaitu
70 %, Golongan II sebanyak 25 %, Golongan IV sebanyak 5 % dan
golongan I sebanyak 0 %.
45,56% 54,44%
P
W
0%
25%
70%
5%
I
II
III
IV
22 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
2. Sumber Daya Anggaran
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta mencapai
kinerjanya, Biro Kepegawaian didukung oleh sumber daya
anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang
telah ditetapkan, dari hasil pertemuan trilateral antara Bappenas,
Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan sesuai
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Rupiah murni sebesar Rp. 48.001.723.000,- (empat puluh delapan
milyar satu juta, tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan
komposisi jenis belanja barang dan belanja modal. Untuk belanja
barang sebagian besar digunakan untuk biaya pemenuhan SDM
Aparatur melalui pengangkatan CPNS dan penempatan/penarikan
tenaga Pegawai Tidak Tetap/PTT, pelaksanaan pendayagunaan
tenaga kesehatan dalam rangka penugasan khusus dan
penugasan residen, serta dukungan pelaksanaan tugas pokok, dan
fungsi, sedangkan belanja modal digunakan dalam rangka
pengembangan dan penguatan kualitas pengelolaan administrasi
kepegawaian dengan menggunakan sistem layanan kepegawaian
melalui pengadaan alat pengolah data. Alokasi sebagaimana
tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.5 dan Tabel 3.4 dibawah ini :
Grafik 3.5
Alokasi Anggaran Satuan Kerja Biro Kepegawaian Tahun 2014
Belanja Barang Belanja Modal
63.415.881.000
1.894.462.000
50.862.885.570
1.055.600.000
Anggaran
Realisasi
23 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Satuan Kerja Biro Kepegawaian Tahun 2015
No Jenis belanja Alokasi Realisasi %
1 belanja pegawai - - -
2 belanja barang 46.747.728.000 38.395.657.659 82,13%
3 belanja modal 1.253.995.000 724.853.637 57,80%
Jumlah 48.001.723.000 39.120.511.296 81,50%
Selanjutnya dalam rangka lebih mendukung arah kebijakan
pemerintah tentang efektivitas dan efisiensi untuk percepatan
pelaksanaan program-program prioritas nasional disetiap
Kementerian/Lembaga, maka Biro Kepegawaian melakukan
efisiensi alokasi anggaran yang semula mengelola alokasi
anggaran sebesar Rp. 92.254.400.000,- (sembilan puluh dua
milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
diefisiensikan sebesar 47,96%, sehingga alokasi anggaran (DIPA
Revisi Efisiensi) Biro Kepegawaian menjadi sebesar Rp.
48.001.327.000,- (empat puluh delapan milyar satu juta, tujuh ratus
dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana Tabel 3.6 berikut dibawah
ini:
Tabel 3.6
Sandingan Perjalanan Revisi DIPA TA 2013
No
Program Kegiatan
Alokasi DIPA Awal
Alokasi DIPA setelah
Revisi
1 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 92.254.400.000,- 48.001.327.000,-
Adapun alokasi anggaran yang dikelola oleh Biro Kepegawaian
dibanding dengan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar
26,50%, sedangkan dalam hal realisasi anggaran mengalami
24 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
kenaikan di tahun 2015 sebesar 2,00 % dari alokasi anggaran Rp.
48.001.723.000,- (empat puluh delapan milyar satu juta, tujuh ratus
dua puluh tiga ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp.
39.120.511.296,- (tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh
juta lima ratus sebelas ribu dua ratus sembailan puluh enam
rupiah) atau 81,50%, dibandingkan realisasi di tahun 2014 dari
alokasi anggaran sebesar Rp. 65.310.343.000,- (enam puluh lima
milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu
rupiah) dan realisasinya sebesar Rp 51.918.485.570,- (lima puluh
satu milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan
puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau 79,50%.
Kenaikan realisasi di tahun 2015 sebagaimana tersebut antara lain
disebabkan atas penurunan (efisiensi) belanja sebesar Rp
44.252.667.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh
dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar
47,97%, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja
Aparatur Negara. Sebagai gambaran seperti disajikan pada Tabel
3.7 berikut ini:
Tabel 3.7
Alokasi Anggaran dan Realisasi Biro Kepegawaian
Tahun 2014 – 2015
No Jenis Belanja
Tahun
2014
2015
Alokasi
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Alokasi
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang 63.415.881 50.862.886 80,21 46.747.728 38.395.658 82,13
3. Belanja Modal 1.894.462 1.005.600 55,72 1.253.995 724.854 57,80
4. Bantuan Sosial - - -
Jumlah 65.310.343 51.918.486 79,.50 48.001.723 39.120.512 81,50
25 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Guna menunjang pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok dan
fungsi dukungan sarana dan prasarana sangat
penting/menentukan kinerja organisasi. Oleh karena itu, Biro
Kepegawaian terus berupaya melakukan peningkatan baik dari
kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendukung guna
mewujudkan efektifitas pemanfaatan dan penggunaannya, serta
efisiensi dalam biaya pemeliharaannya. Berdasarkan Laporan
Neraca Barang Milik Negara (BMN) Biro Kepegawaian per 31
Desember 2015, tampak bahwa sumber daya sarana dan
prasarana sebagaimana Tabel 3.8 berikut ini:
Tabel 3.8
Neraca BMN Biro Kepegawaian Tahun 2015
No Akun Neraca
Nilai BMN Periode Tahunan Tahun 2015
Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
1 2 3 4 5
I POSISI BMN DI NERACA 4.027.183.814 (387.096.437) 3.640.087.377
A ASET LANCAR 70.235.000 17.900.000 88.135.000
1 Persediaan 70.235.000 17.900.000 88.135.000
B ASET TETAP 2.587.998.814 (630.501.560) 1.957.497.254
1 Tanah - - -
2 Peralatan dan Mesin 11.378.483.332 (1.881.472.583) 9.497.010.749
3 Gedung dan Bangunan - - -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
5 Aset tetap lainnya - - -
6 KDP - - -
7 Akum. Penyusutan Aset Tetap (8.790.484.518) 1.250.971.023 (7.539.513.495)
C ASET LAINNYA 1.368.950.000 225.505.123 1.594.455.123
1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - -
2 Aset Tak Terwujud 1.368.950.000 186.800.000 1.555.750.000
3 Aset Lain-lain *) 735.781.000 1.662.613.220 2.398.394.220
4 Akum. Penyusutan Aset Lainnya (735.781.000) (1.623.908.097) (2.359.689.097)
II BMN NON NERACA - - -
A EKSTRAKOMPTABEL - - -
1 BMN Ekstrakomptabel 38.822.000 (29.552.000) 9.270.000
2 Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel (38.822.000) 29.552.000 (9.270.000)
B BPYBDS - - -
C BARANG HILANG - - -
D BARANG RUSAK BERAT - - -
TOTAL I + II 4.027.183.814 (387.096.437) 3.640.087.377
26 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Dilihat dari tabel sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan
bahwa Aset Lancar berupa barang Persediaan senilai Rp
88.135.000,- (delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima
ribu rupiah) merupakan barang habis pakai berupa ATK, Cetakan
Kop Surat, MAP dan Amplop Dinas serta hasil cetakan leaflet
tentang alur, prosedur, mekanisme dan persyaratan proses
pengelolaan administrasi kepegawaian terkait PP Nomor 10 Tahun
1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi PNS, PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS,
Alur dan Mekanisme Jabatan Fungsional Bagi PNS di lingkungan
Kemenkes, yang telah didistribusikan di Unit Layanan Terpadu
(ULT) di lantai 5 dan para pelaksana program kegiatan untuk
diserahkan ke masing-masing Unit Pelaksana Teknis di Daerah.
Adapun Aset Tetap yang terdiri dari peralatan dan mesin senilai Rp
9.497.010.749,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh
juta sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)
merupakan nilai perolehan sarana dan prasarana kerja yang masih
berfungsi/layak pakai berupa kendaraan dinas roda empat,
kendaraan operasional roda empat, kendaraan operasional roda
dua dan peralatan kantor lainnya (meubelair, PC unit, server, dll),
namun demikian di tahun 2015 terjadi akumulasi penyusutan aset
tetap sebesar Rp 7.539.513.495,- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh
lima rupah), hal tersebut sejalan dengan kebijakan penyusutan dari
Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013
tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada entitas
Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Barang Milik Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna
Tahunan Tahun 2013, sehingga nilai aset tetap Rp 1.957.497.254,-
27 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
(satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta emapt ratus
sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluhempat rupiah).
Untuk Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Tak Terwujud senilai Rp.
1555.750.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pengembangan dan
penyempurnaan program/aplikasi pengelolaan administrasi
kepegawaian yang terdiri dari 29 jenis software SILK. Sedangkan
Aset lain-lain senilai Rp 2.398.394.220,- (dua milyar tiga ratus
sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu
dua ratus dua puluh rupiah) adalah sarana dan prasarana berupa
barang inventaris kantor seperti: meja kursi, mesin tik, mesin
faximil, PC unit, dll yang kondisinya rusak berat/tidak layak pakai
yang saat ini sedang dilakukan proses persetujuan penghapusan di
KPKNL Jakarta II. Dan akumulasi penyusutan aset lainnya senilai
Rp 2.359.689.097,- (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta
enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh
rupiah).
Sebagai gambaran sumber daya sarana dan prasarana dapat
disajikan pada Tabel berikut dibawah ini :
Tabel 3.9
Peralatan dan Mesin
NO URAIAN JUMLAH
1 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12 unit
2 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15 unit
3 Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 15 unit
4 Mesin Ketik 6 buah
5 Alat Reproduksi (Penggandaan) 6 buah
6 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 105 buah
7 Alat Kantor Lainnya 16 buah
8 Meubelair 606 buah
9 Alat Pendingin 6 buah
10 Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 16 buah
11 Peralatan Studio Video Dan Film 2 buah
12 Alat Laboratorium Pertanian 11 buah
13 Alat Laboratorium Kwalitas Udara 6 buah
14 Personal Komputer 146 buah
28 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
15 Peralatan Mini Komputer 5 buah
16 Peralatan Personal Komputer 148 buah
17 Peralatan Jaringan 74 buah Sumber: Laporan SAI
Sedangkan daftar sarana dan prasarana penunjang pada Biro
Kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.10 – Tabel 3.11
berikut ini:
Tabel 3.10
Daftar Inventaris Peralatan Kantor dan Alat Pengolah Data
Biro Kepegawaian Tahun 2015
No Uraian Jumlah Satuan
1. Barang Inventaris Kantor/Meubelair 1.232 Buah
- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor/Trolly 25 Unit
- Alat Kantor 276 Buah
- Alat Rumah Tangga 893 Buah
- Alat Studio 1 Buah
- Alat Komunikasi 37 Buah
2. Alat Kedokteran/Lab/Alkes 35 Buah
- Alat Kedokteran 4 Buah
- Unit Alat Laboratorium 31 Buah
3. Alat Pengolah Data/Perangkat Jaringan 584 Buah
- Komputer Unit 313 Buah
- Peralatan Komputer 271 Buah
4. Aset Tak Berwujud/Software 27 Jenis
- Software Pengelolaan Kepegawaian 27 Jenis
Tabel 3.11
Daftar Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4
Biro Kepegawaian Tahun 2014
No No.Kendaraan Tahun Jenis / Merk Keterangan
1. B 1376 SQA 2014 Honda Civic Kendaraan Dinas Eselon II
2. B 1219 EQ 2007 Toyota Inova-V Kendaraan Tamu Pimpinan
3. B 1448 EQ 2007 Toyota Inova-G Opr. Biro Kepegawaian
4. B 1221 EQ 2007 Toyota Rush Opr. Biro Kepegawaian
5. B 1070 KQ 2006 Toyota Inova-G Opr. Bagian Umum
29 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
6. B 1140 KQ 2006 Toyota Inova-G Opr. Bagian Pengadaan
7. B 1015 KQ 2006 Toyota Inova-G Opr. Bagian Mutasi
8. B 1286 KQ 2006 Toyota Inova-G Opr. Bag. Pengembangan
9. B 2060 PQ 2002 Toyota Kijang Opr. Bagian Pengadaan
10. B 8875 DP 1992 Toyota Kijang Operasional/rusak
11. B 1650 KQ 1996 Toyota Kijang Grand's Operasional/rusak
12. B 1889 HQ 1997 Sedan Timor Operasional/rusak
Tabel 3.12
Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2 (dua)
Biro Kepegawaian Tahun 2014
No No.Kendaraan Tahun Jenis/Merk Keterangan
1. B 4230 EQ 1997 Honda GL Pro Operasional Bagian Mutasi/rusak
2. B 6418 SQA 2006 Yamaha Jupiter MX Operasional Bagian Pengembangan
3. B 6417 SQA 2006 Yamaha Jupiter MX Operasional Bagian Mutasi
4. B 6419 SQA 2006 Yamaha Jupiter MX Operasional Biro Kepegawaian
5. B 6416 SQA 2006 Yamaha Jupiter MX Operasional Bagian Pengadaan
6. B 6969 SRQ 2006 Honda Supra X125 Operasional Bagian Mutasi
7. B 6971 SRQ 2006 Honda Supra X125 Operasional Bagian Pengadaan
8. B 6970 SEQ 2006 Honda Supra X125 Operasional Bagian Umum
9. B 6656 SQG 2007 Honda Mega Pro Operasional Biro Kepegawaian
10. B 6658 SQG 2007 Honda Mega Pro Operasional Biro Kepegawaian
11. B 6657 SQG 2007 Honda Mega Pro Operasional Biro Kepegawaian
12. B 6659 SQG 2007 Honda Mega Pro Operasional Bagian Umum
13. B 6940 SQO 2008 Honda Supra X125 Operasional Bagian Pengadaan
14. B 6941 SQO 2008 Honda Supra X125 Operasional Bagian Umum (Hilang/TGR)
15. B 6942 SQO 2008 Honda Supra X125 Operasional Bagian Pengembangan
16. B 6943 SQO 2008 Honda Supra X125 Operasional Bagian Mutasi
17. B 6944 SQO 2008 Honda Supra X125 Operasional Bagian Mutasi
C. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja terus
dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja
terhadap pencapaian sasaran program kegiatan yang dilaksanakan
30 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
oleh masing-masing indikator kinerja secara periodik pertriwulan
melalui penyampaian laporan, sinkronisasi dan integrasi data laporan
triwulan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang
tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2014 dan Renstra Kemenkes
Tahun 2015 – 2019, yang diiringi dengan berbagai upaya kebijakan
agar terwujud pencapaian target kinerja yang lebih optimal.
1. Strategi Kebijakan
a. Kebijakan Teknis
1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang
penyusunan rencana kebutuhan, formasi dan
pemenuhan pegawai melalui seleksi dan rekruitmen
CPNS/PNS, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan
Khusus;
2) Perencanaan, pengembangan, pembinaan dan
pelaksanaan administrasi kepegawaian;
3) Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan
dan review peraturan di bidang kepegawaian;
4) Penyempurnaan standar, norma, dan prosedur sesuai
dengan SOP-AP dalam urusan pengelolaan administrasi
kepegawaian, dan penyempurnaan analisa beban kerja,
pola pengembangan karier, penilaian jabatan serta
analis jabatan fungsional kesehatan;
5) Pengembangan dan penguatan kualitas pengelolaan
Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK)
terpadudan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMKA);
6) Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui
bimbingan teknis, pengembangan informasi dan urusan
mutasi kepegawaian;
7) Pelaksanaan dan pengawasan melalui reward dan
punishment.
31 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
b. Strategi Operasional
1) Meningkatkan kualitas pelayanan proses pengelolaan
administrasi kepegawaian yang berbasis WEB dan
dapat dilakukan secara online dengan menggunakan
satu database pegawai dan terintegrasi dengan
SILK/SIMKA/SIMPEG;
2) Meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan seleksi
dan rekruitmen CPNS, PTT dan Penugasan Khusus
yang dilakukan secara Online dan Terpadu, terutama
pemenuhan tenaga medis, paramedis dan tenaga
kesehatan strategis lainnya untuk penempatan di
pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil,
tertinggal, perbatasan dan kepulauan melalui
pemenuhan kebutuhan di pelayanan Puskesmas dan
jaringannya, Rumah Sakit serta daerah bermasalah
kesehatan;
3) Menjaga konsistensi mutu dan kualitas layanan dalam
proses pengelolaan administrasi kepegawaian dengan
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) melalui
sertifikasi ISO 9001:2008;
4) Pengendalian, monitoring dan evaluasi seluruh
pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas dan
fungsi Biro Kepegawaian.
Sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi
tanggungjawabnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tetap
dan terus dilakukan terutama terkait dengan capaian indikator
kinerja yang melekat di Biro Kepegawaian antara lain:
1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur
Kesehatan (CPNS dan PTT).
a) Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan melalui
Pengangkatan CPNS.
32 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Konstribusi pemenuhan SDM melalui pengangkatan CPNS
memiliki peran yang sangat penting dan strategis, untuk
tahun 2015 ini pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur melalui
pelaksanaan pengangkatan CPNS (yang sebelumnya
didahului dengan proses pelaksanaan seleksi/rekruitmen)
tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini terkait dengan
adanya kebijakan moratoium dalam Surat Menteri PAN-RB
Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015
tentang penundaan penambahan pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN) Tahun 2015, bahwa untuk Tahun 2015 tidak
ada penerimaan CPNS dan Pelamar Umum.
Permasalahan dalam pelaksanaan Seleksi CPNS, antara
lain:
1. Kurangnya sosialisaasi dan advokasi terkait mekanisme
pemberlakukan pemilihan untuk 3(tiga) formasi jabatan yang
dapat diikuti oleh masing-masing peserta, hal tersebut
berakibat pada perbedaan persepsi di masing-masing
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
2. Belum sepenuhnya menggunakan pola seleksi dan
rekruitmen CPNS secara terpadu yang sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik organisasi (Tes Kompetensi
Dasar/TKD menggunakan sistem CAT, sedangkan Tes
Kompetensi Bidang/TKB masih menggunakan ujian tulis),
dan tidak semua peserta yang memenuhi passing grade Tes
Kompetensi Dasar (TKD) dapat mengikuti Tes Kompetensi
Bidang (TKB).
Upaya-upaya pemecahan permasalahannya, antara lain :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi dengan
Kementerian PAN dan RB, dan Badan Kepegawaian
Negara terkait dengan seleksi/ rekruitmen;
33 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
2. Merumuskan seleksi/rekruitmen CPNS terpadu yang lebih
fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik
dan kebutuhan organisasi;
b) Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan melalui
pengangkatan baru dan pengangkatan kembali/perpanjangan
dalam rangka melaksanakan penugasan sebagai Pegawai
Tidak Tetap (PTT).
Sementera itu pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan melalui
pengangkatan baru dan pengengkatan kembali/perpanjangan
dalam rangka penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap (dokter
umum, dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis dan Bidan) di
pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dan
mempunyai dampak yang sangat penting dalam meningkatkan
akses pelayanan kesehatan dasar terutama Puskesmas dan
jaringannya di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan
kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan.
Selanjutnya seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ASN, maka
perlu disinkronisasikan dengan kebijakan pengangkatan
dokter/dokter gigi/bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap/PTT,
maka upaya perbaikan dan penyempurnaan program kegiatan
penugasan Pegawai Tidak Tetap/PTT terus dilakukan melalui
penyempurnaan berbagai kebijakan, distribusi dan
penempatannya serta mengembangkan dan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan rekruitmen yang transparan dan
mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini mengingat bahwa
keberadaan tenaga kesehatan sebagai PTT masih diperlukan
dan sangat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan mendukung tercapainya derajat
kesehatan masyarakat. Adapun dilihat dari trend jumlah
realisasi pengangkatan menjadi Pegawai Tidak Tetap/PTT
setiap tahunya meningkat seperti di tahun 2014, sedangkan
34 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
dibandingkan tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan
realisasi pengangkatan dokter/dokter gigi PTT tersebut
cenderung dikarenakan pelamar PTT lebih berminat pada
Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dan tidak bersedia
ditempatkan dimana saja. Disisi lain pelaksanaan perubahan
kebijakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Kemenkes Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan
Dokter dan Bidan PTT dijelaskan bahwa lama penugasan
dokter/dokter gigi PTT untuk kriteria Terpencil dan Sangat
Terpencil yang semula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun,
sedangkan untuk kriteria Biasa lama penugasan tetap 3 (tiga)
tahun serta bersamaan waktu dengan penyelenggaraan seleksi
yang dilaksanakan secara Nasional sangat mempengaruhi
peminatan menjadi Pegawai Tidak Tetap/PTT. Sebagaimana
gambaran realisasi pemenuhan SDM Aparatur melalui
pengangkatan dan perpanjangan PTT, dapat disajikan dalam
Tabel 3.13 dan Tabel 3.14 berikut ini:
Tabel 3.13
Pemenuhan SDM Aparatur melalui Penempatan PTT Tahun 2014
No Jenis Tenaga
PTT Formasi/
Kebutuhan
REALISISASI
Pengangkatan Baru
Perpanjangan
Jumlah
%
1. Dokter Umum/ Spesialis
1.981 747 52 799 40,4
2. Dokter Gigi/ Spesialis
976 316 7 323 33,2
3. Bidan 8.390 2.678 11.893 14.571 173,7
Total 11.346 3.741 15.693 15.693 138,3
35 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Tabel 3.14
Pemenuhan SDM Aparatur melalui Penempatan PTT Tahun 2015
No Jenis Tenaga
PTT Formasi/
Kebutuhan
REALISISASI
Pengangkatan Perpanjangan Jumlah %
Baru
1. Dokter Umum/
2.710 1.059 272 1.331 49,11 Spesialis
2. Dokter Gigi/
2358 459 127 586 24,85 Spesialis
3. Bidan 11.500 1.361 11.198 12.559 109,20
Total 16.568 2.879 11.597 14.476 87,37
Adapun keberadaan PTT sampai dengan akhir Desember
2015 berjumlah 46.411 orang, sebagaimana terlihat pada
Grafik 3.6 berikut:
Grafik 3.6
Rekap Keberadaan Tenaga PTT per 31 Desember 2015
h
u
n
2
0
1
Lebih lanjut untuk mendukung dan meningkatkan
ketersediaan tenaga kesehatan telah ditempatkan tenaga
dokter spesialis sebagai Tenaga PTT sebanyak 31 orang,
sebagaimana terlihat pada Grafik 3.7 berikut ini:
DokterSpesialis
DokterUmum
Dokter Gigi Bidan Grand Total
B 6 69 21 21.276 21.372
T 23 644 419 11.351 12.437
ST 0 946 363 9.331 10.640
JML 29 1659 803 41.958 44.449
1 17
36 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.7
Pemenuhan SDM Aparatur melalui Pengangkatan PTT
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 2014 –
2015
S
Sejalan dengan pemberlakukan program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dimulai 1
Januari 2014, dan dalam rangka mempercepat dukungan
pencapaian MDGs serta pembangunan kesehatan secara
terpadu dan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi – tingginya, maka di tahun 2014 rencana
pengangkatan dan perpanjangan penugasan Bidan PTT
terus ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun
distribusinya, sebagai gambaran trend pengangkatan dan
perpanjangan bidan PTT telah melebihi target yang
ditetapkan sebanyak 1.059 orang dari formasi sebanyak
11.500 orang atau sebesar 109,21% (sebanyak 12.559
orang) sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Pengangkatan Perpanjangan Jumlah
44
15
59
2
29 31 2014
2015JL
37 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.8
Realisasi Pengangkatan dan Perpanjangan Bidan PTT
Tahun 2014 – 2015
Dilihat grafik sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan
bahwa pengangkatan Bidan PTT selama periode tahun
2015 mengalami Penurunan sebanyak 1.317 orang atau
9,27% dari formasi sejumlah 1.500 orang dan di tahun 2014
sebanyak 2.678 orang, sedangkan perpanjangan di tahun
2015 sebanyak 11.198 orang atau 11,98% dari formasi
sejumlah 10.000 orang dan di tahun 2014 sebanyak 11.893
orang.
Adapun pengukuran capaian kinerja pada pemenuhan
kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan melalui pengangkatan
baru dan pengangkatan kembali/perpanjangan dalam
rangka melaksanakan penugasan sebagai Pegawai Tidak
Tetap (PTT), dapat diukur melalui jumlah realisasi
pengangkatan baru dan pengangkatan kembali/
perpanjangan sebagai Pegawai Tidak Tetap/PTT
(dokter/doktergigi/ spesialis dan bidan PTT) yang telah
dilaksanakan selama periode 2015 sebanyak 14.476 orang
atau (87,37%) terhadap alokasi formasi/kebutuhan sejumlah
16.568 formasi/orang.
Pengangkatan Perpanjangan Jumlah
2678
11893
14571
1361
11198 12559
2014
2015
f
38 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Kondisi capaian kinerja tahun 2015 pada indikator kinerja
Presentase Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan melalui
pengangkatan baru dan pengangkatan
kembali/perpanjangan sebagai Pegawai Tidak Tetap/ PTT
(dokter/doktergigi/spesialis dan bidan PTT) tidak mencapai
target yang ditetapkan. Namun demikian dalam
pelaksanaannya masih ditemui kendala/permasalahan
seperti pelamar lebih berminat pada provinsi/kabupaten/kota
tertentu dan tidak bersedia ditempatkan dimana saja.
Secara umum bila dilihat data capaian kinerja persentase
pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT)
yang pengukuranya dilakukan melalui realisasi pelaksanaan
pengangkatan CPNS dan melalui realisasi penempatan PTT
pada tahun 2015 terhadap kebutuhan SDM pada 2(dua)
program kegiatan tersebut, yaitu Jumlah Formasi CPNS dan
Jumlah Kebutuhan PTT tidak memenuhi target yang telah
ditetapkan yaitu 90% dengan realisasi sebesar 87,37%
dikarenakan adanya moratorium CPNS. Adapun sandingan
alokasi formasi dan realisasi pada indikator pertama
tersebut dapat disajikan dalam Tabel 3.14 dan Grafik 3.11
berikut ini:
Tabel 3.15
Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT)
Tahun 2011 – 2015
No Tahun
Formasi Realisasi Capaian
(%) CPNS PTT Jumlah CPNS PTT Jumlah
1. 2011 - 23,818 23,818 - 20,432 20,432 85.78
2. 2012 1,416 16,000 17,416 1,055 19,387 20,442 97.84
3. 2013 2.329 8.933 11.262 1.577 15,931 17.508 123,03
4. 2014 2.835 11.346 14.181 867 15.693 16.560 116.78
5. 2015 - 16.568 16.568 - 14.476 14.476 87,37
39 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.9
Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT)
Tahun 2011 – 2015
2. Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan.
Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Kementerian
Pelayanan Publik, artinya semua bentuk pelayanan yang
diberikan dituntut untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada
publik dengan diberikan pelayanan prima. Terlebih lagi dengan
diterapkannya Reformasi Birokrasi yang menuntut perbaikan
disegala aspek manajemen pemerintahan, salah satunya adalah
SDM Aparatur.
Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun
aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional. Program Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan
untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di instansi,
yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur
berbasis kompetensi, transparan, serta diikuti dengan
CPNS PTT CPNS PTT
Formasi Realisasi
2011 - 23.818 - 20.432
2012 1.416 16.000 1.055 19.387
2013 2.329 8.933 1.577 15.931
2014 2.835 11.346 867 15.693
2015 - 16.568 - 14.476
-
23.818
-
20.432
1.416
16.000
1.055
19.387
2.329
8.933
1.577
15.931
2.835
11.346
867
15.693
-
16.568
-
14.476
40 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
penerapan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan yang
sepadan.
Biro Kepegawaian telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan
Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Permenkes
Nomor 56 Tahun 2012) sebagai mana merupakan salah satu
aspek input dari sasaran strategic Kementerian Kesehatan dan
Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Adminitrasi Kepegawaian
yang kedua sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan
2015 – 2019, dengan target sebesar 90% Pejabat Struktural
yang kompetensinya sesuai persayaratan jabatan dari seluruh
total Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan
sampai.
Pada Tahun 2015 telah terealisasi sebanyak 1.620 pejabat
struktural atau sebesar 73,17% dari 2.214 Pejabat Struktural,
dimana total seluruh Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan
Kementerian Kesehatan berjumlah 2.235 jabatan dan terdapat
21 jabatan struktural yang masih kosong.. Adapun capaian
indikator dapat dilihat pada grafik 3.12
Grafik 3.10 Pejabat Struktural yang memenuhi kompetensi jabatan
Tahun 2015
2214 1620 Target
Realisasi
41 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja
minimal baik
Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Kementerian Pelayanan
Publik, artinya semua bentuk pelayanan yang diberikan dituntut untuk
dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dengan diberikan
pelayanan prima. Terlebih lagi dengan diterapkannya Reformasi Birokrasi
yang menuntut perbaikan disegala aspek manajemen pemerintahan,
salah satunya adalah SDM Aparatur.
Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur
negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban
tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Program
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dalam kerangka reformasi
birokrasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di
instansi, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur
berbasis kompetensi, transparan, serta diikuti dengan penerapan sistem
remunerasi dan jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Sebagai salah satu anggota POKJA V RB dengan area perubahan
Penataan SDM Aparatur, Biro Kepegawaian telah melakukan upaya guna
mendukung dan mensukseskan Reformasi Birokrasi di Kementerian
Kesehatan antara lain dengan Penerapan Sistem Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai. Dimana sistem penilaian prestasi kerja pegawai tersebut
merupakan slah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang
tertuang didalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 dan
merupakan salah satu indikator kinerja kegiatan Pembinaan Administrasi
Kepegawaian dengan target sebesar 94% sampai dengan tahun 2019.
Di awal tahun 2014, sistem penilaian kinerja pegawai mengalami
perubahan dari DP3 menjadi penilaian dengan menggunakan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Untuk kelancaran dan
kemudahan dalam penilaian, Biro Kepegawaian telah mengembangkan
aplikasi sistem penilaian prestasi kerja yang terintegrasi dengan informasi
42 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
jabatan sehingga penyusunan dan penilaiannya dapat dilakukan secara
online. Selain itu, untuk memudahkan para pejabat penilai dalam
memberikan penilaian unsur perilaku kerja juga telah dikembangkan log
book khusus sedangkan untuk para pegawai juga telah dikembangkan log
book tersendiri yang terintegrasi dengan target-target dalam SKP agar
pegawai ybs dapat menuliskan apa saja yang telah dikerjakannya setiap
hari. Kedepan, target-target dan pencapaian SKP Jabatan Fungsional
Tertentu (JFT) dapat diintegrasikan dengan penilaian angka kredit
masing-masing JFT agar dapat diketahui ada atau tidaknya kesesuaian
antara target yang dibuat dengan yang dikerjakan.
Tahun 2015 telah ditetapkan target sebesar 80% Pegawai dengan kinerja
minimal baik dari seluruh jumlah pegawai Kementerian Kesehatan baik
CPNS maupun PNS dengan hasil penilaian kinerja tahun 2014. Dari Total
Pegawai baik CPNS maupun CPNS di tahun 2014 sebesar 53.156
terdapat sejumlah 45.425 Pegawai dengan SKP (kinerja) minimal Baik
atau sebesar 85,46%. Dapat dilihat pada tabel 3.15 dan Grafik 3.11
Tabel 3.16
Jumlah Pegawai dan Jumlah SKP Min Baik
Grafik 3.11
Jumlah Pegawai dan Jumlah SKP Min Baik
Jumlah Pegawai Jmlah SKP > Baik %
53156 45425 85,46
Baik 85.46
Cukup 14.54
43 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
D. Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja
Untuk mendukung mencapai sasaran indikator yang telah ditetapkan terkait
Program Pembinaan Administrasi Kepegawaian, maka ditetapkan beberapa
kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Bagian Pengadaan Pegawai
a. Menyusun perencanaan kebutuhan/formasi CPNS dan PTT serta
Penugasan Khusus, pelaksanaan seleksi, pengangkatan dan
penempatan pegawai (CPNS, PTT dan Penugasan Khusus) serta
evaluasinya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan
tenaga kesehatan sesuai jumlah formasi CPNS/PNS dan ketersediaan
tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan
kompetensi, kegiatannya antara lain meliputi:
1) Penyusunan formasi CPNS, keluaran/output: dokumen Formasi
CPNS Kemenkes, dengan hasil/outcome: terpenuhinya kebutuhan
CPNS/PNS di unit kerja Kemenkes.
2) Analisis kebutuhan tenaga kesehatan (PTT dan Penugasan Khusus),
keluaran/output: dokumen rencana kebutuhan PTT dan Penugasan
Khusus), hasil/outcome: tersedianya data dan pemenuhan kebutuhan
PTT dan Penugasan Khusus yang mencukupi di pelayanan
kesehatan dasar (Puskesmas) di daerah DTPK dan DBK.
b. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
keluaran/output : dokumen penyelenggaraan Seleksi CPNS, sedangkan
hasil/outcome : terpenuhinya Formasi CPNS yang kompeten sesuai
dengan tuntutan jabatan dan memiliki karakateristik pelayanan
masyarakat atau public service, memiliki inteligensia tinggi serta
berwawasan kebangsaan dan sebagai unsur perekat NKRI.
Pada tahun 2015 tidak dilaksanakan Seleksi CPNS sesuai dengan Surat
dari Menteri PAN & RB No.: B/2163/M.PAN-RB/05/2015 tanggal 30 Juni
2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015.
44 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
c. Percepatan proses administrasi pengangkatan CPNS dan Alih
Status/Peningkatan Status CPNS menjadi PNS, dengan
keluaran/output: SK CPNS menjadi PNS, hasil/outcome: diperolehnya
PNS yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan
penuh tanggungjawab, profesionalisme, netralitas, dan bermoral
tinggi; serta semangat jiwa korps, semangat nasionalisme dan
mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan, sebagaimana Grafik 3.12 dan Tabel 3.17 berikut ini:
Grafik 3.12
Realisasi dan Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer Kategori II
Tahun 2014 dan 2015
Dilihat dari grafik sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan
bahwa pengangkatan CPNS tenaga Honorer Kategori II Tahun 2014
dari jumlah nominatif sebanyak 95 orang, sebanyak 67 orang telah
disetujui melalui penetapan Nomor Induk Pegawainya oleh BKN dan
telah diterbitkan surat keputusan/SK CPNSnya, sedangkan pada
tahun 2015 sebanyak 713 orang, sebanyak 694 telah ditetapkan
Jumlah Nominatif Realisasi Pengangkatan(SK CPNS)
95 67
713 694
TH 2014
TH 2015
45 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Nomor Induk Pegawainya serta surat keputusan/SK CPNSnya oleh
BKN.
Tabel 3.13 Realisasi SK Alih Status dari CPNS menjadi PNS Tahun 2015
No Tahun Pengangkatan CPNS
Realisasi
1. 2012 1.036
2. 2014 1.029
3. 2015 1.485
Dilihat tabel sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa
usul alih status/peningkatan status dari CPNS menjadi PNS sebanyak
1.036 orang pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 tidak ada
alih status dari CPNS menjadi PNS karena pada tahun 2012 tidak
dilaksanakan pengangkatan CPNS. Pada tahun 2014, telah
diterbitkan SK PNS sebanyak 1.029 orang dan tahun 2015 sebanyak
1.485 orang yang telah alih status dari CPNS menjadi PNS.
d. Percepatan proses pengangkatan dan perpanjangan tenaga PTT,
keluaran/output: SK Pengangkatan dan perpanjangan tenaga PTT,
sedangkan hasil/outcome: terpenuhinya tenaga PTT di sarana
pelayanan kesehatan (daerah Terpencil, Sangat Terpencil dan
Kepulauan dan Perbatasan) serta daerah biasa yang tidak diminati,
sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
46 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.14 Perpanjangan tenaga dokter umum, dokter gigi,
dokter umum/dokter gigi spesialis PTT Tahun 2014 – 2015
Dilihat dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa perpanjangan
dokter/dokter gigi PTT hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kali
perpanjangan dengan masa penugasan 2 (dua) tahun, sebanyak 243
dokter umum dan 127 dokter gigi diperpanjang masa penugasannya
pada tahun 2015. Demikian juga untuk dr/drg spesialis yang
diperbolehkan 1 (satu) kali perpanjangan dengan masa penugasan 1
(satu) tahun. Pada tahun 2015, sebanyak 29 dr/drg spesialis
diperpanjang masa penugasannya.
Dokter Umum Dokter Gigi dr/drg Spesialis
TH 2014 37 7 15
TH 2015 243 127 29
47 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.15 Realisasi pengangkatan dan perpanjangan Bidan PTT
Tahun 2014 – 2015
Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan
bahwa pada tahun 2015 jumlah pengangkatan bidan PTT sebanyak
1.361 orang dan jumlah perpanjangan bidan PTT sebanyak 11.198
orang menurun dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 2.678
orang atau 50%.
e. Monitoring penempatan/penarikan tenaga kesehatan dan tenaga
penugasan khusus, keluaran/output: distribusinya tenaga kesehatan
dan tenaga Penugasan Khusus di daerah Biasa, Terpencil dan Sangat
Terpencil, sedangkan hasil/outcome: terpenuhinya tenaga kesehatan
di sarana pelayanan kesehatan, sebagaimana Grafik 3.15 berikut ini:
Pengangkatan Perpanjangan
TH 2014 2.678 11.893
TH 2015 1.361 11.198
48 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.16 Rekapitulasi Keberadaan Tenaga Kesehatan PTT (dr/drg
Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi//Bidan) Keadaan 31 Desember 2015
2. Bagian Mutasi Pegawai
a. Percepatan proses pengelolaan administrasi kenaikan pangkat,
peninjauan masa kerja dan perbaikan SK Kenaikan Pangkat,
keluaran/output: SK Kenaikan Pangkat, SK Peninjauan Masa Kerja dan
SK Perbaikan Kenaikan Pangkat, sedangkan hasil/outcome: SK dapat
diterima tepat waktu dan sasaran, sebagai gambaran dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :
B T ST B T ST B T ST B T ST
Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Bidan
6 23 - 69 644 946 21 419 363
21.276
11.351 9.331 to
49 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.17 Realisasi Penyelesaian Administrasi kenaikan Pangkat
Tahun 2014 dan tahun 2015
Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa
penyelesaian SK Kenaikan Pangkat pada tahun 2015 sebesar 10.575 SK
sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 10.455 SK. Pada tahun 2015,
tidak ada penerbitan SK Peninjauan Masa Kerja, berbeda dengan tahun
2014 yg menerbitkan sebanyak 39 SK Peninjauan Masa Kerja. Begitu
pula dengan SK Perbaikan KP yang mengalami penurunan angka di
tahun 2015 sebanyak 161 SK dibanding pada tahun 2014 sebanyak 179
SK yang diterbitkan untuk Perbaikan KP.
Secara umum apabila dilihat dari grafik sebagaimana tersebut diatas,
maka hasil kinerja kenaikan pangkat pada tahun 2015 (Periode April dan
Oktober) meningkat dibandingkan dengan tahun 2014, upaya yang telah
dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang
melibatkan para pengelola kepegawaian Satuan Kerja organisasi Unit
Utama dan Unit Pelaksana Teknis.
SK KenaikanPangkat
SK PeninjauanMasa Kerja
SK PerbaikanKP
TH 2014 10.455 39 179
TH 2015 10.575 0 161
50 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Gambar 3.1 Pertemuan Administrasi Kepegawaian
b. Percepatan proses pengelolaan administrasi Pemindahan,
Pemberhentian, dan Kenaikan Gaji Berkala serta Pensiun,
keluaran/output: surat permintaan persetujuan pindah, Surat Pernyataan
Persetujuan/SPP, SK Pindah, SK Pemberhentian, SK Kenaikan Gaji
Berkala dan SK Pensiun, sedangkan hasil/outcome: diterimanya SK
tepat waktu dan tepat sasaran, dengan demikian dapat mengurangi
penundaan pembayaran gaji/pensiun;
Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar alur dan mutu pengelolaan
pelayanan administrasi kepegawaian dengan kegiatannya meliputi :
1I V
DALAM RAXGKA KENAIKAN PANGKAT 0T0MAT1S§ PERIODE APRIL 2015Kuntaiti IIMIII,
Noorm.ni.. ' jW Som.'rnng. 05 07 November iQM
\9if
51 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
1) Usul Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Gaji Berkala
Pengelolaan berkas usul pemindahan dan pemberhentian terbagi
menjadi 3 (tiga) usulan, yaitu antara lain: usul Pemindahan, usul
Pemberhentian dan usul Kenaikan Gaji Berkala KGB), sebagai
gambaran dapat dilihat grafik di bawah ini:
Grafik 3.18 Usul berkas pemindahan, pemberhentian dan Kenaikan Gaji
Berkala Tahun 2014 dan 2015
- Percepatan proses pengelolaan administrasi Pemindahan
Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar alur dan meningkatkan
mutu pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui
kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian meliputi :
a) Pemindahan dalam instansi (intern), adalah pemindahan pegawai
antar unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, baik yang
berada di Kantor Pusat maupun unit pelaksana teknis/UPT yang
berada di daerah. Pemindahan pegawai ini terdiri dari pindah
tempat kerja, pemindahan karena jabatan (promosi/pindah jabatan
lintas unit kerja), dan/atau pemindahan pembayaran gaji.
Pemindahan Pemberhentian KGB
TH 2014 1225 1974 474
TH 2015 2580 811 607
52 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Adapun berkas usul masuk sepanjang tahun 2015 sebanyak
2.696 berkas, dengan realisasi sebanyak 2.655 SK, sedangkan
sisanya sebanyak 41 berkas masih dalam proses yang
merupakan produk kepegawaian berupa surat permintaan
persetujuan/surat permintaan klarifikasi yang belum ada
tanggapan dari unit kerja/instansi dan/atau masih berupa
draf/konsep, sebagai gambaran dapat dilihat pada grafik dibawah
ini :
Grafik 3.19 Realisasi Pemindahan Dalam Instansi (intern)
dilingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2015
b) Pemindahan antar instansi, adalah pemindahan pegawai dari luar
instansi masuk ke Kementerian Kesehatan, dan/atau dari
Kementerian Kesehatan keluar ke instansi lain (K/L/Pemda
Prov/Kab/Kota).
Adapun jumlah berkas usul pemindahan antar instansi seluruhnya
berjumlah 764 berkas, dengan realisasi sebanyak 483 SK/SPP,
sebagai gambaran dapat dilihat grafik dibawah ini:
2.655 2.696 SK
Usul
53 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Berhenti Pensiun
302
811
Grafik 3.20 Usul pemindahan antar instansi Tahun 2015
- Percepatan proses pengelolaan administrasi Pemberhentian
Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar alur dan meningkatkan mutu
pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian melalui kegiatan
pembinaan administrasi kepegawaian. Sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ASN
dijelaskan bahwa batas usia pensiun PNS diperpanjang dari 56 tahun
menjadi 58 tahun.
Grafik 3.21
Penyelesaian SK Pensiun dan SK Berhenti Tahun 2015
Berdasarkan grafik 3.20 bahwa jumlah pegawai yang pensiun pada
tahun 2015 sesuai dengan Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 811
483
764 SK/SPP
Usul
t T
54 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
orang. Sedangkan jumlah pegawai yang berhenti (atas permintaan
sendiri) pada tahun 2015 sebanyak 302 orang.
- Percepatan pengelolaan administrasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar alur dan meningkatkan mutu
pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian melalui kegiatan
pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal,
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan pegawai Kementerian Kesehatan
dengan status gaji masih dibayarkan oleh Biro Umum Setjen.
Penyelesaian usul KGB dalam kurun waktu 2015 telah diselesaikan
sebanyak 607 dokumen/orang meningkat dibandingkan pada tahun 2014
sebanyak 463 dokumen/orang, sebagai gambaran dapat dilihat grafik
dibawah ini :
Grafik 3.22 Perbandingan Realisasi Pengelolaan Administrasi
Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2014 dan 2015
c. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian
Kegiatan ini bertujuan tersedianya satu database pegawai dalam SIMKA
yang akurat dan ter-update dengan baik serta peningkatan pelayanan
berkas/dokumen pegawai, dengan kegiatannya sebagai berikut:
TH 2014 TH 2015
463
607
55 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
1. Pemutakhiran/memperkuat data pegawai, keluaran/output: satu
database pegawai yang update, dengan hasil/outcome: tersedianya
satu database kepegawaian yang sesuai kebutuhan organisasi dan
pegawai. Kegiatan pemutakhiran/memperkuat data base pegawai
telah dilakukan melalui Pelatihan SIMKA yang dilaksanakan dalam 2
(dua) regional, pelaksanaan bimbingan teknis bagi proses
penyelesaian arsip elektronik, serta melakukan rekonsiliasi data
pegawai dengan Badan Kepegawaian Negara/BKN dan
penyempurnaan/pengembangan aplikasi-aplikasi kepegawaian,
sebagai gambaran dapat dilihat Grafik 3.32 dan Grafik 3.33 berikut
ini:
Grafik 3.23 Data Keadaan Pegawai Kemenkes
Adapun data keadaan pegawai dilingkungan Kementerian Kesehatan
berdasarkan Unit Kerja dapat disajikan sesuai grafik dibawah ini :
19,304 39%
30,498 61% Pria
Wanita
56 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.24 Rekap Pegawai Kemenkes RI Berdasarkan Unit Utama
2. Pengelolaan Arsip Elektronik, keluaran/output: menyimpan data
pegawai dalam bentuk softcopy, dengan hasil/outcome:
terpeliharanya dokumen kepegawaian dengan baik. Kegiatan
Pengelolaan Arsip Elektronik yang telah dilaksanakan selama tahun
2015 adalah sebanyak 99.767 dokumen yang telah di scan dan di
upload ke sistem informasi layanan kepegawaian.
3. Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Pelaksanaan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah
dilakukan sebanyak 2 kali dengan mengundang narasumber dari
Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB)
serta mengundang seluruh Unit Utama dan Unit Pelayanan Teknis di
lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Bagian Pengembangan Pegawai
a. Percepatan proses administrasi Jabatan Fungsional, keluaran/
output : Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jabatan
2.457 324
34.378
4.557
525 259 1.389
9.788
Setjen Itjen Ditjen BUK Ditjen PP &PL
Ditjen BinaGizi & KIA
Ditjen Binfar& Alkes
BadanLitbangkes
BadanPPSDM Kes.
57 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Fungsional, sedangkan hasil/outcome: SK dapat diterima dengan
tepat waktu dan tepat sasaran, sebagaimana grafik 3.36 dibawah ini :
Grafik 3.25
Percepatan Jabatan Fungsional Tahun 2014 dan Tahun 2015
Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan
bahwa kegiatan percepatan proses administrasi Jabatan Fungsional
memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan
administrasi kepegawaian melalui program kegiatan pembinaan
administrasi kepegawaian, dengan kegiatannya meliputi :
1) Inpassing Jabatan Fungsional Tertentu/JFT
Dapat dijelaskan bahwa kegiatan Inpassing Jabatan Fungsional
Tertentu yang dilaksanakan selama tahun 2015 adalah
percepatan penerbitan surat keputusan tentang pengangkatan ke
dalam jabatan fungsional bagi PNS yang masih menduduki dan
melaksanakan tugas dibidang Jabatan Fungsional yang pada saat
ditetapkan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional yang
bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas di bidang
jabatan fungsional tersebut.
Inpassing Pengangkatan Pertama
Alih Jabatan KenaikanJabatan
Fungsional
Pembebasan
Sementara
Pengangkatan Kembali
Pemberhentian
PenetapanAngkaKreditAnalis
Kepegawaian
TunjanganBahayaRadiasi
TH 2014 97 539 300 6476 227 229 72 11 30
TH 2015 332 678 124 5361 323 122 88 15 40
58 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Dilihat grafik 3.36 tersebut di atas, menginformasikan bahwa pada
tahun 2014 telah menerbitkan 97 SK inpassing, sedangkan pada
tahun 2015 telah menerbitkan 332 SK inpassing.
2) Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu/JFT
Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan
pertama Jabatan Fungsional Tertentu adalah pengangkatan
pegawai ke dalam Jabatan Fungsional yang berdasarkan formasi
CPNS, baik jabatan fungsional kesehatan maupun non kesehatan.
Pada tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 539 SK
Pengangkatan Pertama kedalam JFT dan tahun 2015 telah
diterbitkan sebanyak 678 SK.
3) Alih Jabatan Fungsional Tertentu
Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud alih jabatan fungsional
tertentu adalah perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan
fungsional tertentu lainnya, jabatan struktural, maupun dari
jabatan fungsional umum (bukan dari formasi CPNS). Dilihat dari
grafik tersebut diatas menggambarkan bahwa dalam kurun waktu
tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 300 SK Alih Jabatan dan
pada tahun 2015 sebanyak 124 SK Alih jabatan.
4) Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu
Berdasarkan grafik 3.36 sebagaimana tersebut diatas dapat
dijelaskan bahwa kenaikan jabatan fungsional adalah kenaikan
jenjang pada jabatan fungsional tertentu sesuai dengan jenis
rumpun Jabatan Fungsionalnya, yang dilaksanakan dalam satu
tahun 2 (dua) periode, yaitu April dan Oktober. Penyelesaian
kenaikan jabatan fungsional selama tahun 2014 sebanyak 6.476
SK dan pada tahun 2015 sebanyak 5.361 SK.
5) Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu
Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan
sementara dari jabatan fungsional tertentu adalah pegawai yang
59 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu dibebaskan
dari jabatan fungsionalnya, dikarenakan :
- tugas belajar lebih dari 6(enam) bulan,
- cuti di luar tanggungan Negara/CLTN,
- tidak dapat mengumpulkan angka kredit, dan/atau
- ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya.
Dilihat dari grafik tersebut diatas, menggambarkan bahwa selama
kurun waktu tahun 2015 jumlah penyelesaian SK Pembebasan
Sementara yang diterbitkan sebanyak 323 SK meningkat
dibandingkan tahun 2014 sebanyak 227 SK.
6) Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu
Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan
kembali ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu dengan status
pembebasan sementara dapat diangkat kembali jika telah
mengumpulkan angka kredit, telah aktif kembali dari cuti di luar
tanggungan Negara/CLTN, dan telah menyelesaikan tugas
belajar. Berdasarkan grafik 3.36 tersebut diatas, dapat
diinformasikan bahwa selama kurun waktu 2014 penyelesaian SK
pengangkatan kembali sebanyak 229 SK dan tahun 2015
sebanyak 122 SK.
7) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu
Yang dimaksud dengan pemberhentian dari jabatan fungsional
tertentu adalah pemberhentian Jabatan Fungsional tertentu
dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam
jangka waktu tertentu, atas permintaan sendiri, dan/atau pindah
ke dalam jabatan fungsional lain. Selama kurun waktu 2015 telah
diselesaikan SK Pemberhentian sebanyak 88 SK, dan pada tahun
tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 72 SK.
60 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
8) Penetapan Angka Kredit Analis Kepegawaian
Selain menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi
fungsional, Biro Kepegawaian sebagai unit pembina dari Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan
penilaian dan penetapan angka kredit bagi para pemangku
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian (JFT Analis
Kepegawaian) di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Apabila dilihat grafik 3.36 sebagaimana tersebut diatas, dapat
dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2015 telah menerbitkan SK
Penetapan Angka Kredit Analis Kepegawaian sebanyak 15 SK,
meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 11 SK.
9) Tunjangan Bahaya Radiasi
Tugas lainnya Biro Kepegawaian adalah menerbitkan surat
keputusan tunjangan bahaya radiasi. Tunjangan bahaya radiasi
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai
pekerja radiasi yang melakukan pekerjaan yang berhubungan
langsung dan/atau tidak langsung dengan sumber radiasi serta
berada dalam medan radiasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
seperti dokter spesialis radiologi, radiografer/penata rontgen, ahli
fisika medik, perawat radiologi, tenaga kamar gelap radiologi,
tenaga administrasi radiologi, dan tenaga teknisi radiologi. Pada
tahun 2014 telah diterbitkan SK Tunjangan Bahaya Radiasi
sebanyak 30 SK dan pada tahun 2015 meningkat sebanyak 40 SK
Tunjangan Bahaya Radiasi.
b. Percepatan proses administrasi Jabatan Struktural, Diklat
Kepemimpinan, Ujian Dinas, dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah, serta Ijin belajar, keluaran/output: SK
Pengangkatan dalam Jabatan Struktural, usul Peserta Diklat
Kepemimpinan, Sertifikat Ujian Dinas, dan Penyesuaian Ijazah, serta
Ijin Belajar, sedangkan hasil/outcome: diterbitkan dan diterimanya SK
61 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
serta sertifikat tepat waktu dan sasaran, dengan kegiatannya
meliputi :
1) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah
Kegiatan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah pada tahun 2015 dilaksanakan di 17 Provinsi
di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 434 orang
dan peserta yang lulus sebanyak 362 orang. Sedangkan pada
tahun 2014 peserta yang ikut Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah sebanyak 392 orang dan peserta
yang lulus sebanyak 388 orang, sebagaimana Grafik 3.27
dibawah:
Grafik 3.26 Realisasi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Tahun 2014 dan Tahun 2015
2) Pelaksanaan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan
Diklat Kepemimpinan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan
dilakukan berdasarkan prinsip Profesionalisme sesuai dengan
kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan
TH 2014 TH 2015
392
434
388
362 Peserta
Lulus
62 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan
jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
Dalam melakukan promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan
secara terbuka bertujuan untuk lebih menjamin para pejabat
struktural memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan oleh
suatu jabatan, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier
PNS yang bersangkutan. Dalam kurun waktu selama tahun 2014
capaian kegiatan penerbitan SK Pengangkatan dalam Jabatan
Struktural Eselon I, II, III dan Eselon IV sebanyak 315 SK/orang,
sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 274 SK/orang,
sebagaimana grafik dibawah ini :
Grafik 3.27 SK Pengangkatan Jabatan Struktural Tahun 2014 – 2015
Sedangkan capaian kegiatan Diklat Kepemimpinan dan PPRA
Lemhanas disajikan dalam Grafik 3.28 berikut ini:
315 274
TH 2014 TH 2015
63 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.28
Capaian Diklat Kepemimpinan Tahun 2014 dan Tahun 2015
Dilihat grafik 3.27 sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan
bahwa Pejabat yang mengikuti Diklatpim Tk. I pada tahun 2014
sebanyak 3 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 5 orang.
Sedangkan pejabat yang mengikuti Diklatpim Tk. II tahun 2014
sebanyak 5 orang dan pada tahun 2015 diikuti oleh 6 orang.
Untuk Diklatpim Tk. III pada tahun 2014 diikuti oleh 79 orang,
sedangkan tahun 2015 hanya 48 orang.
Pelaksanaan Diklatpim Tk. IV pada tahun 2015 mengalami
penurunan menjadi 173 orang, jika dibandingkan dengan tahun
2014 yang diikuti oleh 199 orang.
c. Percepatan proses administrasi tenaga Strategis, keluaran/output :
SK tentang Pengangkatan dan penempatan tenaga dokter spesialis/
dokter gigi Spesialis dan/atau SK Penerima Peserta Bantuan
Pendidikan Dokter Spesialis/dokter gigi Spesialis, sedangkan hasil/
outcome: SK dapat diterima dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
Diklatpim I Diklatpim II DiklatpimIII
DiklatpimIV
TH 2014 3 5 79 199
TH 2015 5 6 48 173
k X
64 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
1) Penyelesaian SK Tugas Belajar PPDS-BK
PPDS-BK merupakan program tugas belajar untuk melanjutkan
pendidikan menjadi dokter ahli yang pembiayaannya dibantu oleh
negara melalui Kementerian Kesehatan.
Grafik 3.29
Penyelesaian SK Tubel PPDS-BK
Jika dilihat dari grafik 3.28 bahwa pada tahun 2014, penyelesaian
SK Tubel PPDS-BK sebanyak 842 SK sedangkan pada tahun
2015 hanya 403 SK.
2) Penyelesaian Pengangkatan Residen
Dalam rangka perencanaan, penempatan, pembinaan dan
pengawasan Program Penugasan Khusus Residen dilakukan oleh
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan dan Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan Rujukan, sesuai tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan masing-masing. Program Pengangkatan Residen
yang dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 740 orang lebih
rendah dibanding tahun 2014 yang diikuti sebanyak 873 orang.
842
403
TH 2014
TH 2015
65 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.30 Penyelesaian SK Pengangkatan Residen
3) Monitoring dan evaluasi peserta dan penerima bantuan
pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis (PPDS/PPDGS-
BK), dengan keluaran/output: adanya dokumen data keberadaan
Peserta PPDS/PPDGS-BK dan permasalahannya, hasil/outcome:
tersedianya tenaga PPDS/PPDGS di Saryankes secara merata.
Pada tahun 2015, kegiatan monitoring dan evaluasi peserta dan
penerima bantuan pendidikan PPDS/PPDGS-BK Kementerian
Kesehatan dilakukan di 19 provinsi dengan melibatkan Fakultas
Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi dan Dinas Kesehatan
Prov/Kab/Kota ke rumah sakit pendidikan dan penugasan
sehingga tim monitoring mengetahui permasalahan yang ditemui
selama ditugaskan/mengikuti pendidikan dan mengidentifikasi
permasalahan yang ditemui. Adapun sebagai gambaran capaian
kegiatan ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:
873 740
TH 2014
TH 2015
66 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.31 Monev Peserta dan Penerima PPDS/PPDGS-BK
4. Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai
a. Percepatan proses administrasi pelaksanaan Pemberian
Penghargaan, Pemeriksaan kesehatan Pejabat Negara, Pemeriksaan
Pegawai dan CPNS, dengan keluaran/output: SK dan Piagam
Penghargaan, surat pemanggilan check-up dan SK TPK/DPT,
sedangkan hasil/outcome: Piagam Penghargaan, dokumen rekam
medis pegawai dan SK TPK/DPT serta penyelesaian kesejahteraan
pegawai lainnya dengan tepat waktu dan sasaran.
1) Penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah
penghargaan negara yang diberikan Presiden RI kepada Pegawai
Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada
Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan
penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara
terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh)
tahun dan 30 (tiga puluh) tahun. Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
TH 2014 TH 2015
13 provinsi
19 provinsi
67 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada saat memperingati Hari
Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus dan memperingati
Hari Kesehatan Nasional setiap tanggal 12 November.
Adapun Penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya Tahun 2014 dan Tahun 2015 adalah sebagaimana grafik
dibawah ini:
Tabel 3.32
Penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Tahun 2014 dan Tahun 2015
2) Penyelesaian Pemberian Tanda Penghargaan Bakti Karya
Husada
Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada adalah penghargaan
yang diberikan Menteri kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kementerian kesehatan yang telah bekerja secara
terus-menerus (memiliki masa kerja) paling singkat 16 (enam
belas) tahun diberikan Tanda Penghargaan Bakti Karya Husaada
Dwi Windu dan yang telah memiliki masa kerja 24 (dua puluh
empat) tahun diberikan Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada
Tri Windu. Pemberian penghargaan Bhakti Karya Husada
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 2(dua) kali dalam setahun,
10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun
930 1.097
1.027
1.706
705
1.008 TH 2014
TH 2015
68 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
yaitu pada saat memperingati Hari Kemerdekaan setiap tanggal
17 Agustus dan memperingati Hari Kesehatan setiap tanggal 12
Nopember. Adapun apabila dibandingkan dengan tahun 2014,
tahun 2015 mengalami penurunan penyelesaian pemberian
penghargaan Bhakti Karya Husada sebagaimana grafik dibawah
ini :
Tabel 3.33 Penyelesaian Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada
Tahun 2014 dan Tahun 2015
3) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pejabat dan Pegawai
Kementerian Kesehatan di Lingkungan Kantor Pusat
Dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah, disadari
bahwa aparatur pemerintah memegang peranan penting dalam
Pembangunan Nasional karena perannya sebagai pelaksana dan
pengemban tugas pembangunan. Peran Pegawai Negeri Sipil
sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dituntut untuk menjadi
aparatur Pemerintah yang tangguh, terpercaya, berwibawa, jujur
dan sehat. Upaya menyiapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai
TH 2014 TH 2015
Dwi Windu 1.011 788
Tri Windu 1.254 1.156
69 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
aparatur pemerintah yang sehat, tangguh dan bergairah kerja,
berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan secara
terencana dan berkesinambungan.
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Pejabat dan Pegawai
dilingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk mendeteksi
status kesehatan Pejabat dan Pegawai Kementerian Kesehatan di
Lingkungan Kantor Pusat. Tahun 2014 pemeriksaan kesehatan
ditujukan bagi Pejabat Eselon di lingkungan Kementerian
Kesehatan kantor pusat, begitu pula di tahun 2015.
Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Nota
Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara
Kementerian Kesehatan dengan 4 (empat) Rumah Sakit
Pemerintah yaitu RSPAD Gatot Soebroto, RSAL Dr. Mintohardjo,
Lakespra Saryanto dan RSUP Persahabatan, sebagai gambaran
dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Tabel 3.34
Realisasi Pemeriksaan Kesehatan Tahun 2014 dan 2015
TH 2014 TH 2015
700
750
637
687
Kuota Realisasi
70 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
4) Penetapan Tim Penguji Kesehatan (TPK)
Tim Penguji Kesehatan merupakan Tim yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan pada Rumah Sakit baik di
Provinsi/Kab/Kota dan bertugas untuk memeriksa kesehatan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditingkatkan statusnya
menjadi Pegawai Negeri Sipil serta memeriksa kesehatan Pegawai
Negeri Sipil yang mempunyai masalah kesehatan/sakit, akan
diangkat dalam jabatan tertentu serta akan melakukan pendidikan
ke luar negeri.
5) Pengembalian Tabungan Perumahan (Taperum) PNS
Pengembalian Tabungan Perumahan (Taperum) PNS merupakan
pengembalian seluruh iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri
Sipil oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan
(Bapertarum) kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun,
meninggal dunia dan/atau berhenti bekerja karena sebab-sebab
lain, dimana selama aktif dinas belum pernah memanfaatkan
bantuan.
Sebagai gambaran realisasi Pemeriksaan Kesehatan Pejabat dan
Pegawai Kementerian Kesehatan di Lingkungan Kantor Pusat,
Penetapan Tim Penguji Kesehatan (TPK), dan Pengembalian
Tabungan Perumahan (Taperum) Tahun 2014 dan 2015 dapat
dilihat pada grafik dibawah ini :
71 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Grafik 3.35
Realisasi Penetapan Tim Penguji Kesehatan dan Pengembangan Taperum Tahun 2014 dan 2015
b. Percepatan penyelesaian permasalahan kepegawaian antara lain
penegakkan disiplin, pemberian ijin perceraian/surat keterangan
perceraian dan pemberian cuti bagi pegawai di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
Kegiatan percepatan penyelesaian masalah kepegawaian bertujuan
untuk diperolehnya persamaan persepsi dalam rangka menyelesaikan
masalah kepegawaian secara tepat sasaran, baik lintas
program/lintas sektor, dengan keluaran/output: SK Pemberhentian,
SK cuti serta surat keterangan perceraian, sedangkan hasil/outcome:
terselesaikannya masalah kepegawaian dengan tepat sasaran,
dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Penegakan Hukuman Disiplin
Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketaatan dan/atau
ketertiban pegawai (Penerapan Peraturan dan Kebijakan bidang
Kepegawaian) serta mendukung percepatan penyelesaian
SK TPK Taperum
TH 2014 24 79
TH 2015 19 20
72 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
masalah kepegawaian, dengan keluaran/output: jumlah pegawai
yang menerima hukuman disiplin, sedangkan hasil/outcome:
tercapainya penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan
Kementerian Kesehatan. Adapun pengertian Disiplin Pegawai
Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan
kedinasan yang apabila dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Di
dalam era reformasi birokrasi sekarang ini Pegawai Negeri Sipil
dituntut untuk memaksimalkan kinerja individu. Kinerja individu
tersebut dinilai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (60%)
dan Perilaku Pegawai (40%) sebagai indikator penilaiannya yang
dilakukan penilaian pada akhir tahun. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil pada Pasal 7 dijelaskan bahwa tingkat hukuman Disiplin PNS
terbagi menjadi 3 (tiga) bagian/jenis, antara lain :
a) Hukuman Disiplin Ringan
b) Hukuman Disiplin Sedang
c) Hukuman Disiplin Berat
a. Jenis Hukuman Disiplin Ringan terbagi menjadi 3 (tiga)
jenis :
1) Teguran Lisan
2) Teguran Tertulis
3) Pernyatan Tidak Puas Secara Tertulis
b. Jenis Hukuman Disiplin Sedang terbagi menjadi 3(tiga)
jenis :
1) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun
2) Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun
3) Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1
(satu) tahun
73 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
c. Jenis Hukuman Disiplin Berat terbagi menjadi 5 (lima)
jenis :
1) Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3
(tiga) tahun
2) Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan Setingkat
Lebih Rendah
3) Pembebasan dari Jabatan
4) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri sebagai PNS
5) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS
Sepanjang tahun 2015 penyelesaian masalah kepegawaian terkait
penegakkan disiplin PNS sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010
dapat digambarkan sebagaimana table dan grafik dibawah ini :
Grafik 3.36
Realisasi Penegakan Disiplin PNS Tahun 2015
2) Pemberian Ijin Perceraian dan Surat Keterangan Perceraian
Yang dimaksud dengan Pemberian Ijin Melakukan Perceraian
adalah suatu ijin berupa penetapan surat keterangan dari Pejabat
44
20
6 0
3 0
43
4 7
2 4 2 Target
RealisasiI1» M
$0&& &<& & if&#<b
Sfcf£.# 0 &#x#eÿ eÿS'** 9X) #&V? &<1<1 #<b &#<b
74 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Pembina Kepegawaian dalam hal ini Menteri Kesehatan bagi PNS
Golongan III/a keatas dan Sekretaris Jenderal untuk PNS
Golongan III kebawah, diperuntukkan bagi PNS yang menggugat
cerai pasangannya. Sedangkan Surat Keterangan Perceraian
adalah suatu ijin yang berupa surat penetapan dari Pejabat
Pembina Kepegawaian dalam hal ini Menteri Kesehatan ditujukan
Golongan III/a keatas dan Sekretaris Jenderal untuk PNS
Golongan III kebawah, diperuntukkan jika PNS yang digugat cerai
pasangannya.
Percepatan penyelesaian pemberian ijin perceraian dan surat
keterangan perceraian dengan keluaran/output : Penetapan surat
keterangan Ijin Perceraian dan surat keterangan Perceraian,
sedangkan hasil/outcome : terselesaikannya pemberian surat
keterangan tepat sasaran dan penerapan disiplin pegawai.
Sebagai gambaran penyelesaian surat keterangan perceraian
dalam kurun waktu 2015 dapat disajikan sesuai grafik dibawah ini :
Grafik 3.37 Realisasi Pemberian Ijin Perceraian dan
Surat Keterangan Perceraian Tahun 2014 – 2015
TH 2014 TH 2015
59
40
47
41
Target
Realisasi
75 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan
bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan ijin untuk mengugat
cerai dan melakukan perceraian mengalami penurunan dari tahun
2014 sejumlah 47 orang dan pada tahun 2015 sejumlah 41 orang.
3) Pemberian Cuti bagi PNS di Lingkungan Kementerian
Kesehatan
Yang dimaksud Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang
diijinkan dalam jangka waktu tertentu dengan keluaran/output :
surat keterangan cuti, sedangkan hasil/outcome : terselesaikannya
penerbitan surat keterangan cuti tepat sasaran. Adapun
pelaksanaan kegiatan pemberian cuti sebagai berikut :
a. Cuti Tahunan
Cuti tahunan hanya boleh diambil oleh PNS yang bekerja
sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus. Lamanya
cuti tahunan adalah 12 hari kerja dikurangi cuti bersama. Cuti
tahunan minimal 3 hari kerja.
Biro kepegawaian hanya mengeluarkan Surat Cuti Tahunan bagi
para pejabat dilingkungan Kementerian Kesehatan. Sedangkan
surat cuti tahunan bagi pegawai, diterbitkan oleh masing-masing
satuan kerja.
b. Cuti Alasan Penting
Yang dimaksud dengan Cuti Alasan Penting adalah keadaan
tidak masuk kerja yang diijinkan karena ibu, bapak, isteri/suami,
anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau
meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan atau alasan
penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden. Lamanya cuti
karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.
76 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
c. Cuti Besar
Yang dimaksud dengan Cuti Besar adalah keadaan tidak masuk
kerja yang diijinkan dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika PNS telah
bekerja secara terus menerus selama 6 (enam) tahun.
Pemberian cuti besar menghapus hak cuti tahunannya.
d. Cuti di Luar Tanggungan Negara
Cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang
telah bekerja sekurang-kurangnnya 5 (lima) tahun secara terus
menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan
mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti
di luar tanggungan Negara dapat diberikan paling lama 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila
ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya,
sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Pasal 26).
e. Cuti Bersalin
Yang dimaksud dengan Cuti Bersalin adalah keadaan tidak
masuk kerja yang diijinkan dalam waktu 3 (tiga) bulan, untuk
persalinan PNS wanita yang pertama, kedua dan ketiga.
Biro Kepegawaian hanya menerbitkan surat cuti bersalin bagi
pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian saja.
f. Cuti Sakit
Yang dimaksud dengan Cuti Sakit adalah keadaan tidak masuk
kerja yang diijinkan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 14
(empat belas) hari dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan
harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat
yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat
belas) hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat
keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Cuti
77 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
sakit tersebut paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
selama 6 (enam) bulan.
Biro Kepegawaian hanya menerbitkan surat cuti sakit bagi
pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian saja.
Realisasi Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Kementerian
Kesehatan selama tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 3.40 dibawah
ini:
Grafik 3.38 Pemberian Cuti PNS Tahun 2015
c. Dukungan layanan ketatausahaan dan perkantoran
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Pusat melalui pembinaan
administrasi kepegawaian dengan kegiatannya meliputi pembinaan
administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan dan
BMN, penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja, bimbingan
teknis pengelola keuangan dan BMN, pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan
penyusunan rencana strategis unit kerja, perencanaan program tahun
5
150
200
20 3 5 9
230
274
21 6 8
Target
Realisasi— il— il—& & &$<&£ c> <=5fte><yeS .o<* <y C*c5,# .<>#.O' V*.o
78 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
yang akan datang, serta pelaporannya. Sedangkan hasil/outcome:
tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi serta pelaporanya. Adapun kegiatan
peningkatan ketatausahaan dan perkantoran sebagai berikut:
1) Meningkatkan kemampuan SDM Biro Kepegawaian
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan
Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan dengan
kegiatannya melalui peningkatan kapasitas SDM pegawai,
keluaran/output: jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan,
pelatihan keterampilan dan teknis dalam rangka meningkatkan
pengetahuan guna pelaksanaan tugas, sedangkan hasil/outcome:
meningkatnya pengetahuan/keterampilan dan kapasitas jumlah
pegawai. Pelaksanaan kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Biro
Kepegawaian dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini :
Gambar 3.2 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Tahun 2015
miniTy ;
i1
% %
f hr. .Illli *L *
71 <JKENYIYAVj ■
•rossviisvd » f
A X jII
t
}i i rTi' i ■ * i ™
M'LCU MS I BUk\ ._‘ ■,•i i*.. ‘
. st 'ÿ**• {pf-tt Wvr rCSTOCT«»«»«♦ 4fU ■
81\ I.I-■* NYI 4C WOSSV I l"ran li**
1!*
79 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
2) Pengelolaan Surat/Berkas Masuk
Proses pengelolaan surat masuk di Biro Kepegawaian sudah
berdasarkan sistem surat usul melalui online/agenda online
berbasis Website yang dapat dilakukan di seluruh wilayah dan
terintegrasi dengan database Pegawai (SIMKA/SIMPEG).
Kondisi/status proses surat masuk langsung terekam ke database
pegawai, sehingga dapat dimonitor dan diketahui keberadaan
prosesnya (distribusi dan jumlah surat usul yang masuk). Setiap
pegawai yang sedang melakukan usul penyelesaian administrasi
kepegawaian, proses kepegawaianya dapat dilihat dan
diinformasikan bila usul proses kepegawaiannya ada kendala,
dengan demikian dapat segera diperbaiki/dilengkapi,
sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Adapun jumlah surat masuk pada tahun 2014 sebanyak 12.699
surat/berkas, dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi
peningkatan penerimaan jumlah surat/berkas masuk sebanyak
22.243 surat/berkas, sebagaimana dapat dilihat pada grafik
dibawah ini :
Grafik 3.38 Jumlah Pengelolaan Surat/Berkas Masuk
12.699
22.243 TH 2014
TH 2015
80 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
3) Pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT)
Unit Layanan Terpadu (ULT)
merupakan akses layanan
registrasi satu pintu yang
diselenggarakan di Gedung Prof.
Dr. Sujudi Lantai 5, yang
bertujuan untuk memudahkan
akses pelayanan kepada
masyarakat secara terpadu dan
transparan dengan demikian
akan memudahkan mekanisme
controlnya, sedangkan Unit kerja
sebagai penanggung-jawab
pengelolaan Unit Layanan
Terpadu (ULT) adalah Pusat
Komunikasi Publik.
Pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT) mulai beroperasi pada
tanggal 26 April 2010 dan telah diresmikan oleh Ibu Menteri
Kesehatan pada tanggal 3 Desember 2010, dengan jenis layanan
yang dilakukan di Unit Layanan Terpadu (ULT) antara lain:
1. Loket 1 – Perijinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian
– Ditjen Binfar dan Alkes
2. Loket 2 – Perijinan sertifikasi alkes dan PKRT - Ditjen Binfar
dan Alkes
3. Loket 3 dan 4 – Registrasi alkes dan PKRT – Ditjen Binfar dan
Alkes
4. Loket 5 – Konsultasi Perijinan Alkes – Ditjen Binfar dan Alkes
5. Loket 6 – Registrasi Apoteker - Ditjen Binfar dan Alkes
6. Loket 7 – Layanan Informasi PPSDM Kesehatan – Badan
PPSDM Kesehatan
Gambar 3.3 Unit Layanan Terpadu
■ m**
-4j
81 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015
7. Loket 8 – Pengusulan Angka Kredit Tenaga Kesehatan- Ditjen
Bina Upaya Kesehatan
8. Loket 9 - Pengaduan dan permohonan Informasi – Pusat
Komunikasi Publik
9. Loket 10 dan 11 – Pelayanan Urusan Kepegawaian – Biro
Kepegawaian.
Adapun penyelenggaraan pelayanan administrasi dan konsultasi
kepegawaian dilakukan di loket 10 dan loket 11, dengan
keluaran/output: pelayanan administrasi kepegawaian yang prima,
sedangkan hasil/outcome: meningkatnya pelayanan kepegawaian
yang cepat, tepat sasaran, efisien, bersih dan terpadu.
Jumlah kunjungan pelayanan proses pengelolaan administrasi
kepegawaian dan konsultasi penyelesaian masalah kepegawaian,
mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan tahun
2014 sebagaimana grafik dibawah ini:
Grafik 3.39 Jumlah Kunjungan Tamu Tahun 2014 dan Tahun 2015
TH 2014 TH 2015
3143
4400
A At
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban
tertulis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya yang dimiliki dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah
diamanahkan dan ditetapkan dalam kurun waktu Januari – Desember 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga sebagai bahan pendukung sarana untuk
menyampaikan hasil capaian kinerja Sekretaris Jenderal kepada Menteri
Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung
maupun tidak langsung dalam kurun waktu tahun 2015 serta sebagai sumber
informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro Kepegawaian telah dapat
merealisasikan program dan kegiatan tahun 2015 untuk mencapai visi, misi,
tujuan dan sasaran Biro Kepegawaian. Pada hakekatnya program kegiatan
yang telah dicapai merupakan perwujudan untuk mendukung pencapaian visi,
misi, tujuan dan sasaran organisasi yang lebih besar, yaitu Kementerian
Kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2015 diharapkan dapat
menjadi parameter agar program kegiatan dimasa mendatang dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, sedangkan segala kekurangan dan
hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana program kegiatan
diharapkan dapat dicarikan pemecahannya serta diselesaikan dengan
mengedepankan profesionalisme di lingkungan Satuan Kerja Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, pemantauan
perkembangan dan sinkronisasi rencana aksi serta perencanaan di tahun
mendatang agar segala yang dilakukan melalui berbagai program kegiatan
dapat ditindaklanjuti. Semua masukan dan tanggapan merupakan suatu bahan
pertimbangan dalam memperbaiki kinerja Biro Kepegawaian di masa
mendatang.
Lampiran IIIFormulir PKK
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)Realisasi
6 7 8 6 7 8
Dukungan Manajemen dan 1. Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Inputs :Pelaksanaan Tugas Teknis Dana Rp 17.686.397.000 16.121.121.900 91,15%Lainnya Outputs :
- Formasi Pegawai Tahun 2015 Dokumen 1 1 100,00%- Pengangkatan CPNS Formasi Umum Tahun 2015 Orang 2.600 0 0,00%- Pengangkatan CPNS Honorer Tahun 2015 Orang 713 694 97,34%- Pengangkatan Tenaga PTT Orang 16.568 14.476 87,37%
a. Penyusunan Kebutuhan Tenaga CPNS Inputs :(Formasi CPNS) Dana Rp 2.462.496.000 2.118.754.086 86,04%
Outputs :- Penyusunan Bezzeting Pegawai Dokumen 1 1 100,00%- Penyusunan Formasi CPNS Dokumen 1 0 0,00%- Penyusunan Kebutuhan dr/drg/Bidan PTT dan Tugsus Dokumen 1 0 0,00%- Monitoring dan Evaluasi Penempatan CPNS UPT 36 38 105,56%
b. Pengangkatan CPNS PUSAT Inputs :Dana Rp 4.715.940.000 3.908.338.289 82,88%
- Pendaftaran dan Seleksi CPNS Tahun 2015 Ouputs :- Penyusunan Pedoman Seleksi Dokumen 1 0 0,00%- Sosialisasi Pedoman Kali 1 0 0,00%- Pelamar Reg On-line Orang 80.000 0 0,00%- Pelamar Lulus Seleksi Administrasi Orang 25.000 0 0,00%- Pelamar Ikut Ujian Tulis Orang 25.000 0 0,00%- Peserta Lulus Ujian Tulis Orang 2.600 0 0,00%- Penyusunan Pedoman Evaluasi Rekrutmen CPNS Dokumen 1 0 0,00%- Monitoring Evaluasi Pasca Pelaksanaan Seleksi CPNS 2014 Provinsi 24 10 41,67%
- Pengangkatan Tenaga Honorer Ouputs :- Kategori I Orang 0 0 #DIV/0!- Kategori II Orang 713 694 97,34%
- Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS Outputs :- Pemanggilan peserta Prajabatan : - Honorer Orang 782 757 96,80% - Umum Orang 2.431 2.326 95,68%- Validasi Berkas Usul PNS Orang 1.514 1.485 98,08%- Penyelesaian SK PNS Orang 1.485 1.485 100,00%- Penyelesaian Karpeg Orang 1.055 1.050 99,53%- Penyelesaian Karis/Karsu Orang 1.745 1.742 99,83%
- Pengangkatan Formasi Khusus Outputs :- Verifikasi dan Finalisasi usul Penetapan NIP BKN Orang 493 430 87,22%
Tidak dilaksanakan
karena ada
moratorium seleksi
CPNS
4 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2015
KegiatanPresentasi Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
KeteranganProgram Uraian
Lampiran IIIFormulir PKK
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)Realisasi
6 7 8 6 7 84 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2015
KegiatanPresentasi Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
KeteranganProgram Uraian
c. Tenaga PTT Inputs :Dana Rp 10.507.961.000 10.094.029.525 96,06%
- Percepatan Pengangkatan dan Perpanjangan Outputs :Tenaga PTT - Pengangkatan PTT Pusat
*) dr. Spes/drg. Spes Orang 50 2 4,00% *) Dokter Umum Orang 2.365 1.057 44,69% *) Dokter Gigi Orang 2.103 459 21,83% *) Bidan Orang 1.500 1.361 90,73%- Perpanjangan Masa Bakti *) dr. Spes/drg. Spes Orang 50 29 58,00% *) Dokter Umum Orang 250 243 97,20% *) Dokter Gigi Orang 250 127 50,80% *) Bidan Orang 10.000 11.198 111,98%
- Penempatan dan Penarikan Tenaga Kes Outputs :- Penempatan dan Penarikan Nakes Orang 6.418 3.192 49,74%
- Pengangkatan PTT BSB Outputs :- Monitoring/Pengawasan Ujian Tulis PTT BSB Provinsi 5 4 80,00%
- Pengangkatan dan penempatan Tenaga Outputs :Penugasan Khusus - Monitoring Tenaga Penugasan Khusus Provinsi 17 17 100,00%
- Penarikan D-III penugasan khusus Orang 1.700 787 46,29%
2. Penyelenggaraan Urusan Mutasi Pegawai Inputs :Dana Rp 8.036.179.000 5.995.061.137 74,60%Outputs :- SK Kenaikan Pangkat Surat 11.000 10.575 96,14%- SK Pemindahan, Perbantuan, KGB, Berhenti Surat 3.646 4.470 122,60% dan Pensiun- Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pegawai 50.860 53.156 104,51%- Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola memlaui Buah 8 11 137,50%Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK)- Pengadaan Alat Pengolah Data Unit 51 13 25,49%
d. SK Kenaikan Pangkat, Pindah, Berhenti dan Pensiun Inputs :Dana Rp 2.522.450.000 2.131.006.538 84,48%
- Penyelesaian Administrasi kenaikan Pangkat Outputs :- Penyelesaian SK KP Orang 11.000 10.575 96,14%- Peninjauan Masa Kerja Orang 100 0 0,00%- Perbaikan SK KP Orang 300 161 53,67%
Lampiran IIIFormulir PKK
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)Realisasi
6 7 8 6 7 84 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2015
KegiatanPresentasi Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
KeteranganProgram Uraian
- Percepatan Proses Penyelesaian Pindah dan Outputs :Pemberhentian/Pensiun - Penyelesaian Tenaga DPK Orang 90 92 102,22%
- Penyelesaian SK *) Pensiun Orang 1.947 811 41,65% *) Pemindahan Orang 1.225 2.580 210,61% *) Persetujuan Pindah Orang 472 160 33,90%
*) KGB Orang 474 607 128,06%
*) Berhenti Orang 150 302 201,33%
*) Penarikan Perbantuan Orang 12 10 83,33%
e. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA Inputs :
Dana Rp 4.343.729.000 2.715.732.962 62,52%
- Pelaksanaan RB Kelompok Kerja SDM Outputs :- Review Peringkat Jabatan (Grading) di lingkungan Kementerian
KesehatanKali 1 1 100,00%
- Evaluasi SKP Kali 2 2 100,00%- Pengelolaan Tata Naskah/Dokumen Pegawai : Outputs :
- Penyelesaian Arsip Elektronik Dok/File 99.767 99.767 100,00%- Memperkuat Data Base Pegawai Outputs :
- Pelatihan SIMKA Regional 2 2 100,00%- Database PNS Kemenkes Pusat Pegawai 50.860 53.680 105,54%- Honor Pengelola SIMKA Orang 0 0 0,00%
- Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola Outputs :melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) - Produk Administrasi Yang di ISO kan Buah 8 3 37,50%
f Sewa Akses Internet Inputs :Dana Rp 600.000.000 587.472.000 97,91%Outputs :- Sewa Akses Internet Bulan 12 12 100,00%
g Pemeliharaan Jaringan Inputs :Dana Rp 60.000.000 57.528.000 95,88%Outputs :- Pemeliharaan Jaringan Bulan 12 12 100,00%
h Pengadaan Alat Pengolah Data Inputs :Dana Rp 510.000.000 503.321.637 98,69%Outputs :- Pembelian Alat Pengolah Data Unit 51 59 115,69%
Lampiran IIIFormulir PKK
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)Realisasi
6 7 8 6 7 84 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2015
KegiatanPresentasi Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
KeteranganProgram Uraian
3. Penyelenggaraan Pengembangan Pegawai Inputs :Dana Rp 10.704.308.000 9.506.915.227 88,81%Outputs :- Pengangkatan Jabatan Fungsional Orang 7.155 7.043 98,43%
- Pengangkatan Pejabat Struktural Pejabat 293 274 93,52%- Kebutuhan Diklat PIM Orang 215 232 107,91%- Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Orang 400 362 90,50%- Pengangkatan dan Penempatan Resdien di DTPK Orang 800 740 92,50%
g. SK Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural Inputs :Dana Rp 3.226.438.000 2.929.450.825 90,80%
- Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional Outputs :- Inpassing Pegawai 340 332 97,65%- Pengangkatan Pertama Pegawai 600 678 113,00%- Alih Jabatan Pegawai 186 124 66,67%- Pengangkatan dalam jabatan Pegawai 5.410 5.361 99,09%- Pembebasan Sementara Pegawai 290 323 111,38%- PAK Pegawai 9 15 166,67%- Pengangkatan Kembali Pegawai 220 122 55,45%- Berhenti Pegawai 100 88 88,00%- Tunjangan Biaya Radiasi Pegawai 55 40 72,73%
- Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Pejabat Outputs :Struktural - Pengangkatan
*) Eselon I Pejabat 3 2 66,67% *) Eselon II Pejabat 60 55 91,67% *) Eselon III dan IV Pejabat 230 217 94,35%- Pelantikan *) Eselon I Kali 1 1 100,00% *) Eselon II Kali 3 5 166,67% *) Eselon III dan IV Kali 1 2 200,00%- Open Recrutmen Eselon I Jabatan 20 27 135,00%
h. Laporan Pengembangan Karir Pegawai Inputs :Dana Rp 2.412.700.000 1.997.067.108 82,77%
- Standar Kompetensi Jabatan Outputs :- Review Kamus Kompetensi Dok 1 1 100,00%
- Review Standar Kompetensi Jabatan Dok 1 1 100,00%- Pembuatan Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan Buah 1 1 100,00%- TOT Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan Kali 1 1 100,00%- Verifikasi dan Penyusunan Pedoman SKJ Kali 1 1 100,00%
- Kebutuhan DIKLATPIM dan Evaluasi Pasca Outputs :DIKLATPIM - Diklat PIM I Orang 4 5 125,00%
- Diklat PIM II Orang 6 6 100,00%- Diklat PIM III Orang 45 48 106,67%- Diklat PIM IV Orang 160 173 108,13%
Lampiran IIIFormulir PKK
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)Realisasi
6 7 8 6 7 84 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2015
KegiatanPresentasi Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
KeteranganProgram Uraian
- Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah Outputs :- Pelaksanaan Ujian Dinas TK.I dan TK.II *) Provinsi Regional Provinsi 17 17 100,00% *) Peserta PNS Orang 175 195 111,43%
*) Kelulusan Orang 175 135 77,14%- Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah *) Provinsi Regional Provinsi 17 17 100,00% *) Peserta PNS Orang 225 239 106,22% *) Kelulusan Orang 225 227 100,89%
i SK Tenaga Kesehatan Strategis Inputs :Dana Rp 5.065.170.000 4.580.397.294 90,43%
- Pengelolaan Adm. Tenaga Kesehatan Strategis Outputs :- Pemutakhiran Data Adm. Dokter Spesialis Kali 2 1 50,00%- Monev Peserta PPDS & Penerima PPDS-BK ke FK Provinsi 16 19 118,75%- Monitoring Penempatan Tenaga Strategis Provinsi 50 55 110,00%- SK Tubel PPDS-BK Orang 500 403 80,60%
- Pengangkatan dan Penempatan Residen di DTPK Outputs :- Pengangkatan Residen Orang 800 740 92,50%
4. Pelaksanaan urusan Umum dan Kesra Inputs :Pegawai Dana Rp 10.108.013.000 6.335.596.779 62,68%
Outputs :- Penyelesaian Masalah Kasus 375 534 142,40%- Review Peraturan dan Juklak/Juknis Kepegawaian Keg 1 0 0,00%- Pemberian Penghargaan Presiden dan Menkes Orang 6.176 6.455 104,52%- Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Orang 750 687 91,60%- Peningkatan Kapasitas SDM Angk 2 2 100,00%- Pembinaan Adm Kepegawaian Provinsi 20 17 85,00%- Kunjungan Tamu Unit Pelayana Terpadu Kepegawaian Orang 4.500 4.400 97,78%- Pengelolaan berkas Masuk Kepegawaian Berkas 20.000 22.243 111,22%- Pengelolaan Operasional Satker Bulan 12 12 100,00%
j. Hukuman Disiplin Pegawai Inputs :Dana Rp 511.625.000 277.214.956 54,18%
- Bimbingan Teknis Penyelesaian Masalah Outputs :Kepegawaian - Pelaksanaan Provinsi 2 2 100,00%
Lampiran IIIFormulir PKK
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)Realisasi
6 7 8 6 7 84 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2015
KegiatanPresentasi Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
KeteranganProgram Uraian
- Konsolidasi Penanganan Kasus dan Penyelesaian Outputs :Masalah Kepegawaian - Review Penyelesaian Provinsi 20 21 105,00%
- Realisasi Penyelesaian :- Cuti Tahunan (Pejabat) Orang 5 9 180,00%- Cuti Alasan Penting Orang 150 230 153,33%- Cuti Besar Orang 200 274 137,00%- Cuti di Luar Tanggungan Negara Orang 20 21 105,00%- Izin Perceraian Orang 40 41 102,50%- Hukuman Disiplin Orang 44 43 97,73%- Pemberhentian PNS Orang 20 4 20,00%- Pemberhentian Sementara Orang 6 7 116,67%- SK Pengurangan Tunjangan Kinerja Orang 0 2 #DIV/0!- Tanggapan Banding Adm. Orang 3 4 133,33%- SK Bekerja Selama Banding Adm. Orang 0 2 #DIV/0!
k. Peraturan Kepegawaian Inputs :Dana Rp 10.830.000 0 0,00%
Review Peraturan dan Penyusunan Outputs :Juklak/Juknis Kepegawaian - Review Keg 1 0 0,00%
l. Laporan Peningkatan kesejahteraan Pegawai Inputs :Dana Rp 2.320.225.000 1.781.460.057 76,78%
- Pemberian Penghargaan dari Presiden dan Menkes Outputs :- Satyalacana dari Presiden : * 10 tahun Orang 850 1.706 200,71% * 20 tahun Orang 1.400 705 50,36% * 30 tahun Orang 1.100 1.008 91,64%- Penghargaan Menkes : * Dwi Windu Orang 900 788 87,56% * Tri Windu Orang 1.200 1.156 96,33%- Penghargaan Lain-lain (Nakes Teladan, dll) Orang 350 558 159,43%
- Pemeriksaan Kesehatan Outputs :- Pemeriksaan Kes Pejabat Orang 750 687 91,60%- SK Tim TPK SK 20 19 95,00%
- Pengelolaan Usul Outputs :- Taspen Orang 5 3 60,00%- Bapertarum Orang 75 20 26,67%
m. Peningkatan Kompetensi SDM Inputs :Dana Rp 1.336.270.000 1.072.526.545 80,26%
- Peningkatan Kapasitas SDM Outputs :- Peningkatan Kapasitas SDM Angk 1 1 100,00%- Peningkatan Kompetensi Pegawai * Dalam Negeri Orang 12 34 283,33% * Luar Negeri Orang 3 0 0,00%
Lampiran IIIFormulir PKK
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)Realisasi
6 7 8 6 7 84 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2015
KegiatanPresentasi Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
KeteranganProgram Uraian
n. Laporan Kegiatan dan Pembinaan kepegawaian Inputs :Dana Rp 1.316.317.000 1.103.301.927 83,82%
- Pembinaan Administrasi Kepegawaian Outputs :- Pembinaan Orang 176 122 69,32%
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Outputs :-Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kali 2 2 100,00%- Monev Kegiatan Dekonsentrasi Provinsi 20 24 120,00%
o. Laporan Perencanaan Program dan Penganggaran Inputs :unit kerja Dana Rp 434.045.000 378.001.750 87,09%- Penyusunan kinerja unit Kerja Outputs :
- Penyelesaian Akuntabilitas Kinerja Ropeg Kali 2 1 50,00% Tahun 2014
- Perencanaan Program tahun Yang Akan Outputs : Datang - Perencanaan Kegiatan Tahun 2016 Keg 1 1 100,00%- Pertemuan Koordinasi Lintas Program Outputs : dan Lintas Sektor - Pelaksanaan Orang 30 66 220,00%- Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Outputs : Unit Kerja - RENJA KL dan RKAKL 2016 Kali 8 8 100,00%
p. Laporan Keuangan dan Inventarisasi BMN (SAI) Inputs :Dana Rp 459.960.000 399.325.098 86,82%
- Pengelolaan Adm Keuangan Outputs :- Honor Pengelola Keuangan Bulan 12 12 100,00%- Honor Pengelola SAI Bulan 12 12 100,00%- Penyelesaian Laporan Keuangan Kali 2 2 100,00%- Bimbingan Teknis Perbendaharaan Orang 8 12 150,00%
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan SAI Outputs :- Honor Pejabat Pengadaan Orang 1 1 100,00%- Honor Panitia Penerima Orang 5 5 100,00%- Honor Petugas ULP Orang 3 3 100,00%- Penyelesaian Administrasi kali 3 1 33,33%
- Penghapusan BMN Outputs :- Rapat Koordinasi Kali 3 3 100,00%
Lampiran IIIFormulir PKK
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)Realisasi
6 7 8 6 7 84 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2015
KegiatanPresentasi Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
KeteranganProgram Uraian
q. Layanan Perkantoran Inputs :Dana Rp 3.718.741.000 1.323.766.446 35,60%
- Peningkatan Pusat Pelayanan Kepegawaian Outputs :- Leaflet Kepegawaian Jenis 3 3 100,00%- Evaluasi Kegiatan Kali 6 2 33,33%- Kunjungan Tamu Orang 4.500 4.400 97,78%
- Pengelolaan Berkas Usul Kepegawaian Outputs :- Pengelolaan Surat Masuk Surat 20.000 22.243 111,22%- Penyelesaian Administrasi Periode 5 3 60,00%
- Operasional Pengelolaan Satker Outputs :- Pakaian Dinas Pegawai Stell 165 167 101,21%- Perawatan Kendaraan Operasional : * Roda 2 Unit 14 14 100,00% * Roda 4 Unit 11 9 81,82%- Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kantor * Perawatan Printer Unit 25 4 16,00% * Perawatan Komputer Unit 75 0 0,00%- Pencetakkan Kop Surat RIM 500 150 30,00%- Transport Lokal Pegawai Orang 129 114 88,37%- Honor Pengemudi Bulan 12 13 108,33%- Keperluan Pimpinan Bulan 12 12 100,00%
- Renovasi dan Penataan Ruang Kerja Outputs :- Renovasi dan Penataan Ruang Kerja Biro Kepegawaian Paket 1 1 100,00%
Lampiran IIFormulir RKT
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
3 6 7 8 9
Meningkatnya pelayanan 1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM 90% Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Inputs :adminitrasi kepegawaian Aparatur (CPNS dan PTT) , Dana Rp 17.686.397.000
Outputs :- Formasi Pegawai Tahun 2015 Dokumen 1
2 Persentase pejabat struktural di lingkugan 60% - Pengangkatan CPNS Formasi Umum Tahun 2015 Orang 2.600Kementerian Kesehatan yang kompetensinya - Pengangkatan CPNS Honorer Tahun 2015 Orang 713sesuai persyaratan jabatan - Pengangkatan Tenaga PTT Orang 16.568
- Pengangkatan Tenaga Penugasan Khusus Orang 03. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan 80%
dengan nilai kinerja minimal baik Penyusunan Kebutuhan Tenaga CPNS Inputs :(Formasi CPNS) Dana Rp 2.462.496.000
Outputs :- Penyusunan Bezzeting Pegawai Dokumen 1- Penyusunan Formasi CPNS Dokumen 1- Penyusunan Kebutuhan dr/drg/Bidan PTT dan Tugsus Dokumen 1- Monitoring dan Evaluasi Penempatan CPNS UPT 36
Pengangkatan CPNS PUSAT Inputs :Dana Rp 4.715.940.000
- Pendaftaran dan Seleksi CPNS Tahun 2015 Ouputs :- Penyusunan Pedoman Seleksi Dokumen 1- Sosialisasi Pedoman Kali 1- Pelamar Reg On-line Orang 80.000- Pelamar Lulus Seleksi Administrasi Orang 25.000- Pelamar Ikut Ujian Tulis Orang 25.000- Peserta Lulus Ujian Tulis Orang 2.600- Penyusunan Pedoman Evaluasi Rekrutmen CPNS Dokumen 1- Monitoring Evaluasi Pasca Pelaksanaan Seleksi CPNS 2014 Provinsi 24
- Pengangkatan Tenaga Honorer Ouputs :- Kategori I Orang 0- Kategori II Orang 713
- Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS Outputs :- Pemanggilan peserta Prajabatan : - Honorer Orang 782 - Umum Orang 2.431- Validasi Berkas Usul PNS Orang 1.514- Penyelesaian SK PNS Orang 1.485- Penyelesaian Karpeg Orang 1.055- Verifikasi dan Finalisasi usul Penetapan NIP BKN Orang 493
1 2 4
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2015
SASARAN KEGIATAN
KetUraian Indikator Program
Lampiran IIFormulir RKT
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
3 6 7 8 91 2 4
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2015
SASARAN KEGIATAN
KetUraian Indikator Program
Tenaga PTT Inputs :Dana Rp 10.507.961.000
- Percepatan Pengangkatan dan Perpanjangan Outputs :Tenaga PTT - Pengangkatan PTT Pusat
*) dr. Spes/drg. Spes Orang 50 *) Dokter Umum Orang 2.365 *) Dokter Gigi Orang 2.103 *) Bidan Orang 1.500- Perpanjangan Masa Bakti *) dr. Spes/drg. Spes Orang 50 *) Dokter Umum Orang 250 *) Dokter Gigi Orang 250 *) Bidan Orang 10.000
- Penempatan dan Penarikan Tenaga Kes Outputs :- Penempatan dan Penarikan Nakes Orang 6.418
- Pengangkatan PTT BSB Outputs :- Monitoring/Pengawasan Ujian Tulis PTT BSB Provinsi 5
- Pengangkatan dan penempatan Tenaga Penugasan KhususOutputs :- Monitoring Tenaga Penugasan Khusus Provinsi 17- Penarikan D-III penugasan khusus Orang 1.700
Penyelenggaraan Urusan Mutasi Pegawai Inputs :Dana Rp 8.036.179.000Outputs :- SK Kenaikan Pangkat Surat 11.000- SK Pemindahan, Perbantuan, KGB, Berhenti Surat 3.646 dan Pensiun- Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pegawai 50.860- Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola memlaui Buah 8Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK)- Pengadaan Alat Pengolah Data Unit 51
SK Kenaikan Pangkat, Pindah, Berhenti dan Pensiun Inputs :Dana Rp 2.522.450.000
- Penyelesaian Administrasi kenaikan Pangkat Outputs :- Penyelesaian SK KP Orang 11.000- Peninjauan Masa Kerja Orang 100- Pemutihan SK Orang 300
Lampiran IIFormulir RKT
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
3 6 7 8 91 2 4
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2015
SASARAN KEGIATAN
KetUraian Indikator Program
- Percepatan Proses Penyelesaian Pindah dan Outputs :Pemberhentian/Pensiun - Penyelesaian Tenaga DPK Orang 90
- Penyelesaian SK *) Pensiun Orang 1.947 *) Pemindahan Orang 1.225 *) Persetujuan Pindah Orang 472 *) KGB Orang 474 *) Berhenti Orang 150 *) Penarikan Perbantuan Orang 12
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA Inputs :Dana Rp 4.343.729.000
- Pelaksanaan RB Kelompok Kerja SDM Outputs :- Review Peringkat Jabatan (Grading) di lingkungan Kementerian
KesehatanKali 1
- Evaluasi SKP Kali 2- Pengelolaan Tata Naskah/Dokumen Pegawai : Outputs :
- Penyelesaian Arsip Elektronik Dok/File 99.767
- Memperkuat Data Base Pegawai Outputs :- Pelatihan SIMKA Regional 2- Database PNS Kemenkes Pusat Pegawai 50.860- Honor Pengelola SIMKA Orang 0
- Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola Outputs :melaui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) - Produk Administrasi Yang di ISO kan Buah 8
Sewa Akses Internet Inputs :Dana Rp 600.000.000Outputs :
Pemeliharaan Jaringan Inputs :Dana Rp 60.000.000Outputs :- Pemeliharaan Jaringan Bulan 12
Pengadaan Alat Pengolah Data Inputs :Dana Rp 510.000.000Outputs :- Pembelian Alat Pengolah Data Unit 51
Penyelenggaraan Pengembangan Pegawai Inputs :Dana Rp 10.704.308.000Outputs :- Pengangkatan Jabatan Fungsional Orang 7.155- Pengangkatan Pejabat Struktural Pejabat 293
Lampiran IIFormulir RKT
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
3 6 7 8 91 2 4
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2015
SASARAN KEGIATAN
KetUraian Indikator Program
- Kebutuhan Diklat PIM Orang 215- Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Orang 400- Pengangkatan dan Penempatan Resdien di DTPK Orang 800
SK Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural Inputs :Dana Rp 3.226.438.000
- Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional Outputs :- Inpassing Pegawai 340- Pengangkatan Pertama Pegawai 600- Alih Jabatan Pegawai 186- Pengangkatan dalam jabatan Pegawai 5.410- Pembebasan Sementara Pegawai 290- PAK Pegawai 9- Pengangkatan Kembali Pegawai 220- Berhenti Pegawai 100- Tunjangan Biaya Radiasi Pegawai 55
- Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Pejabat Outputs :Struktural - Pengangkatan
*) Eselon I Pejabat 3 *) Eselon II Pejabat 60 *) Eselon III dan IV Pejabat 230- Pelantikan *) Eselon I Kali 1 *) Eselon II Kali 3 *) Eselon III dan IV Kali 1- Open Recrutmen Eselon I Jabatan 20
Laporan Pengembangan Karir Pegawai Inputs :Dana Rp 2.412.700.000
- Standar Kompetensi Jabatan Outputs :- Review Kamus Kompetensi Dok 1- Review Standar Kompetensi Jabatan Dok 1- Pembuatan Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan Buah 1- TOT Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan Kali 1- Verifikasi dan Penyusunan Pedoman SKJ Kali 1
- Kebutuhan DIKLATPIM dan Evaluasi Pasca Outputs :DIKLATPIM - Diklat PIM I Orang 4
- Diklat PIM II Orang 6- Diklat PIM III Orang 45- Diklat PIM IV Orang 160
- Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah Outputs :- Pelaksanaan Ujian Dinas TK.I dan TK.II *) Provinsi Regional Provinsi 17 *) Peserta PNS Orang 175
Lampiran IIFormulir RKT
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
3 6 7 8 91 2 4
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2015
SASARAN KEGIATAN
KetUraian Indikator Program
*) Kelulusan Orang 175- Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah *) Provinsi Regional Provinsi 17 *) Peserta PNS Orang 225 *) Kelulusan Orang 225
SK Tenaga Kesehatan Strategis Inputs :Dana Rp 5.065.170.000
- Pengelolaan Adm. Tenaga Kesehatan Strategis Outputs :- Pemutakhiran Data Adm. Dokter Spesialis Kali 2- Monev Peserta PPDS & Penerima PPDS-BK ke FK Provinsi 16- Monitoring Penempatan Tenaga Strategis Provinsi 50- SK Tubel PPDS-BK Orang 500
- Pengangkatan dan Penempatan Residen di DTPK Outputs :- Pengangkatan Residen Orang 800
Pelaksanaan urusan Umum dan Kesra Inputs :Pegawai Dana Rp 10.035.073.000
Outputs :- Penyelesaian Masalah Kasus 375- Review Peraturan dan Juklak/Juknis Kepegawaian Keg 1- Pemberian Penghargaan Presiden dan Menkes Orang 6.176- Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Orang 750- Peningkatan Kapasitas SDM Angk 2- Pembinaan Adm Kepegawaian Provinsi 20- Kunjungan Tamu Unit Pelayana Terpadu Kepegawaian Orang 4.500- Pengelolaan berkas Masuk Kepegawaian Berkas 20.000- Pengelolaan Operasional Satker Bulan 12
Hukuman Disiplin Pegawai Inputs :Dana Rp 511.625.000
- Bimbingan Teknis Penyelesaian Masalah Outputs :Kepegawaian - Pelaksanaan Provinsi 2- Konsolidasi Penanganan Kasus dan Penyelesaian Outputs :Masalah Kepegawaian - Review Penyelesaian Provinsi 20
- Realisasi Penyelesaian :- Cuti Tahunan (Pejabat) Orang 5- Cuti Alasan Penting Orang 150- Cuti Besar Orang 200- Cuti di Luar Tanggungan Negara Orang 20- Izin Perceraian Orang 40
- Hukuman Disiplin Orang 44- Pemberhentian PNS Orang 20- Pemberhentian Sementara Orang 6
Lampiran IIFormulir RKT
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
3 6 7 8 91 2 4
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2015
SASARAN KEGIATAN
KetUraian Indikator Program
- SK Pengurangan Tunjangan Kinerja Orang 0- Tanggapan Banding Adm. Orang 3- SK Bekerja Selama Banding Adm. Orang 0
Peraturan Kepegawaian Inputs :Dana Rp 10.830.000
Review Peraturan dan Penyusunan Outputs :Juklak/Juknis Kepegawaian - Review Keg 1
Laporan Peningkatan kesejahteraan Pegawai Inputs :Dana Rp 2.320.225.000
- Pemberian Penghargaan dari Presiden dan Menkes Outputs :- Satyalacana dari Presiden : * 10 tahun Orang 850 * 20 tahun Orang 1.400 * 30 tahun Orang 1.100- Penghargaan Menkes : * Dwi Windu Orang 900 * Tri Windu Orang 1.200- Penghargaan Lain-lain (Nakes Teladan, dll) Orang 350
- Pemeriksaan Kesehatan Outputs :- Pemeriksaan Kes Pejabat Orang 750- SK Tim TPK SK 20
- Pengelolaan Usul Outputs :- Taspen Orang 5- Bapertarum Orang 75
Peningkatan Kompetensi SDM Inputs :Dana Rp 1.336.270.000
- Peningkatan Kapasitas SDM Outputs :- Peningkatan Kapasitas SDM Angk 1- Peningkatan Kompetensi Pegawai * Dalam Negeri Orang 12 * Luar Negeri Orang 3
Laporan Kegiatan dan Pembinaan kepegawaian Inputs :Dana Rp 1.316.317.000
- Pembinaan Administrasi Kepegawaian Outputs :- Pembinaan Orang 176
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Outputs :-Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kali 2- Monev Kegiatan Dekonsentrasi Provinsi 20
Laporan Perencanaan Program dan Penganggaran Inputs :unit kerja Dana Rp 434.045.000
Lampiran IIFormulir RKT
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
3 6 7 8 91 2 4
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2015
SASARAN KEGIATAN
KetUraian Indikator Program
- Penyusunan kinerja unit Kerja Outputs :- Penyelesaian Akuntabilitas Kinerja Ropeg Kali 2 Tahun 2013
- Perencanaan Program tahun Yang Akan Outputs : Datang - Perencanaan Kegiatan Tahun 2016 Keg 1- Pertemuan Koordinasi Lintas Program Outputs : dan Lintas Sektor - Pelaksanaan Orang 30- Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Outputs : Unit Kerja - RENJA KL dan RKAKL 2015 Kali 8
Laporan Keuangan dan Inventarisasi BMN (SAI) Inputs :Dana Rp 387.020.000
- Pengelolaan Adm Keuangan Outputs :- Honor Pengelola Keuangan Bulan 12- Honor Pengelola SAI Bulan 12- Penyelesaian Laporan Keuangan Kali 2- Bimbingan Teknis Perbendaharaan Orang 8
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan SAI Outputs :- Honor Pejabat Pengadaan Orang 1- Honor Panitia Penerima Orang 5- Honor Petugas ULP Orang 3- Penyelesaian Administrasi kali 3
- Penghapusan BMN Outputs :- Rapat Koordinasi Kali 3
Layanan Perkantoran Inputs :Dana Rp 3.718.741.000
- Peningkatan Pusat Pelayanan Kepegawaian Outputs :- Leaflet Kepegawaian Jenis 3- Evaluasi Kegiatan Kali 6- Kunjungan Tamu Orang 4.500
- Pengelolaan Berkas Usul Kepegawaian Outputs :- Pengelolaan Surat Masuk Surat 20.000- Penyelesaian Administrasi Periode 5
Lampiran IIFormulir RKT
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Indikator Kinerja SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
3 6 7 8 91 2 4
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2015
SASARAN KEGIATAN
KetUraian Indikator Program
- Operasional Pengelolaan Satker Outputs :- Pakaian Dinas Pegawai Stell 165- Perawatan Kendaraan Operasional : * Roda 2 Unit 14 * Roda 4 Unit 11- Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kantor * Perawatan Printer Unit 25 * Perawatan Komputer Unit 75- Pencetakkan Kop Surat RIM 500- Transport Lokal Pegawai Orang 129- Honor Pengemudi Bulan 12- Keperluan Pimpinan Bulan 12
- Renovasi dan Penataan Ruang Kerja Outputs :- Renovasi dan Penataan Ruang Kerja Biro Kepegawaian Paket 1
Lampiran IFormulir RS
Instansi : Kementerian KesehatanVisi : Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan : Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan Misi : 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upayakesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik
Satuan Organisasi / Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal / Biro Kepegawaian
2 3 4 5 6
Meningkatnya pelayanan 1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Pembinaan Administrasi Kepegawaian Dukungan Manajemen danadminitrasi kepegawaian aparatur kesehatan (CPNS dan PTT) Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
2 Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatandengan nilai kinerja minimal baik
RENCANA STRATEJIKTahun 2015 s/d 2019
TujuanSasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
KeteranganUraian Indikator Kebijakan Program
1
Terwujudnya peningkatan pelayanan adminsitrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan
Lampiran IVFormulir PPS
SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN
SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIANKETERANGAN
3 4 6 7
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Meningkatnya pelayanan adminitrasi 1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Persen 90% 87,37%kepegawaian aparatur kesehatan (CPNS dan PTT)
2 Persentase pejabat struktural di lingkugan Persen 60% 73,17%Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
3 Persentase pegawai Kementerian Kesehatan Persen 80% 85,46%dengan nilai kinerja minimal baik
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015
SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 2
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIABIRO KEPEGAWAIAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
NamaJabatan
: dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS: Kepala Biro Kepegawaian
selanjutnya disebut pihak pertama,
NamaJabatan
: dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes: Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang teiah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 28 Januari 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Gr. Untung Suseno Sutarjo, M. KesNIP 195810171984031004
dr. Pattiselanno Rorbeth Johan, MARSNIP 196010131989121001
PERJANJIAN KINERJA
: Biro Kepegawaian: 2015
Unit Organisasi Eselon IITahun
TargetIndikator KinerjaSasaran KegiatanNo.
(4)(3)(2)(1)
90%Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparaturkesehatan
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 1
60%Persentase pejabat struktural di lingkunganKementerian Kesehatan yang kompetensinyasesuai persyaratan jabatan
2
80%Persentase pegawai Kementerian Kesehatandengan nilai kinerja minimal baik
3
: Rp 92.254.400.000,-Jumlah Anggaran Tahun 2015(Sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
Jakarta, 28 Januari 2015
Pihak Pertama,Pihak Kedua,
dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARSNIP 196010131989121001
dr. Untung Suseno Sutarjo, M. KesNllj/195810171984031004