KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN …digilib.unila.ac.id/32283/3/SKRIPSI TANPA BAB...
Transcript of KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN …digilib.unila.ac.id/32283/3/SKRIPSI TANPA BAB...
KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI
KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN
(Studi Di Desa Relung Raya dan Desa Pemanggilan)
(Skripsi)
Oleh
AHMAD SULAIMAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018
ABSTRAK
KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN
(Studi Di Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan)
Oleh
AHMAD SULAIMAN
Pasca lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendadak desa menjadi
sedemikian ‘seksi’. Salah satunya ialah Desa Rulung Raya dan Desa
Pemanggilan, Kecamatan Natar. Munculnya peraturan tersebut juga mengatur
tentang pendampingan bagi desa atau disebut juga pendamping lokal desa, yang
bertujuan untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, yang dapat dilihat dari LPJ
(Laporan Pertanggung Jawaban). Dimana kedua desa yang ada di Kecamatan
Natar tersebut belum membuat LPJ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
kinerja pendamping lokal desa serta mendeskripsikan faktor penghambat
pendamping lokal Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian, dari produktivitas kinerja pendamping lokal desa belum cukup
baik. Hal ini dilihat dari input yang ada tidak menghasilkan output yang
maksimal. Responsivitas, respon yang dilakukan pendamping lokal desa belum
cukup baik. Hal ini didasari dari ketidaktahuan fungsi yang sebenarnya dari
pendamping lokal itu sendiri. Responsibilitas dan akuntablitas, pendamping lokal
Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan belum melaksanakan tugas dengan
baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan pendamping lokal desa tersebut
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping lokal desa. yang terakhir ialah
faktor-faktor penghambat pendamping lokal desa kurangnya pemahaman
pendamping lokal desa tentang tugas pokok fungsinya sebagai pendamping lokal
desa, Selain itu, minimnya jumlah sumber daya manusia pendamping lokal desa
menjadi hambatan tersendiri bagi pendamping lokal desa. Oleh sebab itu,
perlunya pelatihan khusus bagi aparatur Kecamatan Natar dan perlunya
penambahan sumber daya manusia pendamping lokal desa.
Kata kunci : Kinerja, Pendamping Lokal Desa
ABSTRACT
PERFORMANCE OF VILLAGE LOCAL SUPPORT IN VILLAGE
DEVELOPMENT IN NATAR SOUTHERN LAMPUNG DISTRICT
(Study In Rulung Raya Village and Pemanggilan Village)
By
AHMAD SULAIMAN
After the birth of Law Number Six Year two thousand fourteen About the Village,
suddenly the village becomes so 'sexy'. One of them is Rulung Raya Village and
Pemangilan Village, District Natar. The emergence of the regulation also provides
for village assistance, also called local village counselors, aimed at achieving
governance, development, community empowerment, and community, which can
be seen from LPJ (Accountability Report). Where the two villages in the District
Natar has not made LPJ. This study aims to analyze the performance of local
village counselors as well as to describe factors inhibiting local counselor of
Rulung Raya Village and Call Village, Natar Sub-district. This research uses
descriptive method with qualitative approach.
The results of the research, from the productivity performance of local village
counselor has not been good enough. It is seen from the existing input does not
produce maximum output. This is based on the ignorance of the actual function of
the local escort itself. Responsibilitas and akuntablitas, local companion of
Rulung Raya Village and Village Calling has not done a good job. This can be
seen from the inability of the local village counselor in carrying out his duties as
local village counselor. the latter are inhibiting factors of local village facilitators
lack of understanding of local village counselors on the main task of their function
as local village counselors, In addition, the lack of human resources of local
village counselors becomes an obstacle for local village counselors. Therefore,
there is a need for special training for the Natar District apparatus and the need for
additional local human resources of the village.
Keywoerds : Performance, Local Village Assistant
KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN
(Studi Di Desa Relung Raya dan Desa Pemanggilan)
Oleh
AHMAD SULAIMAN
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Ahmad Sulaiman, lahir di Suban
Tanjung Sakti, Lahat, Sumatera Selatan, pada tanggal 16
September 1994. Penulis merupakan anak keenam dari
Tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Abidin.S.Pd
dan Ibu Istilainni. Penulis memiliki lima orang kakak dan
satu orang adek, Cris Perwanto, Dewi Sinta Purnama Sari, Adam Idris, Bimi
Agusanti, Febryansyah dan Eka Noviyanti.
Penulis memulai pendidikan dari pendidikan di SD Muhamadiyah 1 Tanjung
Sakti pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 38
Palembang pada tahun 2005. Penulis lulus pada 2008 penulis melanjutkan
pendidikan di SMA N 17 Palembang.
Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas
Lampung. Penulis diterima melalui Jalur Mandiri dan tergabung dalam Himpunan
Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2016 Januari,
penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukapura Kec. Sumber
Jaya Kab. Lampung Barat selama 60 hari.
MOTTO
Barang siapa yang beriman kepada allah dan hari akhir, Maka
hendaklah iya berkata baik atu diam
(Nabi Muhammad S.A.W)
Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.
(Mahatma Gandhi)
Fokus melihat kedepan agar tau arah tujuan, lihatlah
kebelakang untuk mengenang perjuangan.
Menatap keatas untuk menuju puncak yang diinginkan,
menoleh ke bawah agar tau penderitaan yang pernah
dirasakan.
(Rezki Anantama)
Aku tidak mempunyai aturan, tetapi aku selalu berusaha
untuk melakukan segala hal yang terbaik setiap saat dan
setiap hari
(Satria Fajar Anugrah)
Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati,
Maka seluruh alam semesta akan bahu-menbahu
mewujudkannya
(Ahmad sulaiman)
PERSEMBAHAN
Bismillahirrohmanirrohim
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan
kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya
ilmiah ini dan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang
selalu diharapkan Syafaatnya di hari akhir kelak. Aku
persembahkan karya ini kepada:
Kedua orang tuaku,
Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Istilainni
yang selalu mencintai, menyayangi dan mengasihi serta
mendoakanku dengan tulus sebagai penyemangat hidupku.
Serta untuk kelima kakakku Cris Purwanto, Dewi Sinta
Purnamasari, Adam Idris, Bimi Agusanti, Febriansyah
yang ku sayangi dan adikku Eka Noviyanti yang senantiasa
memberikan dukungan kepadaku sehingga karya ini dapat ku
selesaikan.
Almamaterku tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG
SANWACANA
Assalammualaikum Wr Wb
Alhamdulillahirabbil’alamin tercurah segala puji dan syukur ke hadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia- Nya kepada penulis
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis
ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk
selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas segala
kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan judul “Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa Relung
Raya dan Pemanggilan di Kecamatan Natar Lampung Selatan ”, sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan
Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Lampung.
Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini
karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya
kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini antara lain:
1. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung S.A.N, M.PA selaku pembimbing
utama. Terima kasih sudah bersedia memberikan ilmu, saran, waktu, nasehat,
dan bimbingannya dengan sabar sehingga apa yang diberikan dapat
membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi
giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Izzul Reza S.A.N, M.P.A. yang dulunya menjadi dosen pembimbing
kedua saya . Terima kasih atas semua hal yang sudah diberikan, baik berupa
waktu, ilmu, nasehat. Terimakasih juga buat kesabarannya selama ini dalam
membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nana mulyana S.IP, M.Si selaku dosen pembahas dan penguji. Terima
kasih atas saran, ilmu, dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara. Terima kasih untuk waktu, motivasi dan ilmu bermanfaat yang telah
diberikan kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menjadi lebih
baik dalam mencapai kesuksesan.
6. Bapak Prof. Yulianto, M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
Terima kasih untuk saran, nasihat, motivasi dan ilmu bermanfaat yang telah
diberikan kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menjadi lebih
baik dalam mencapai kesuksesan.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA Bapak Prof. Dr
Yulianto, M.S, Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si, Bapak Nana Mulyana, S.
Ip, M.Si, Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, Bapak Syamsul Ma’arif,
S.IP., M.SI, Ibu Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si, Ibu Ani Agus Puspawati,
S.AP., M.AP, Bapak Fery Triatmojo, S. A.N., M.AP, Ibu Susana Indriyati,
S.IP., M.SI, Ibu Meliayana, S.IP., M.A, Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N. M.A.,
Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si. dan Bapak Izul Fathu Reza. Terima
kasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh di kampus semoga dapat
menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
8. Bapak Azhari selaku Staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ramah, dan
selalu memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan
administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap informan penelitian Bapak Hamdani (Sebagai Ketua Seksi Ekonomi
Pembanguanan), Ibu Bimi (Selaku Sekertaris Seksi ekonomi dan
pembangunan), Bapak Aziz (Selaku Pendamping lokal desa relung raya).
Terima kasih atas waktu, bantuan dan informasi yang telah banyak diberikan
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Apa yang telah diberikan
kepada penulis dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi penulis.
Semoga semua kebaikan bapak dan ibu sekalian di balas oleh Allah SWT.
10. Teruntuk kedua orang tuaku Bapak Zainal Abidin dan Ibu Istilaini, terima
kasih atas cinta dan sayang yang tak terhingga untuk kalian yang telah
membesarkan, mendidik, mendoakan dan selalu memberikan dukungan yang
tiada hentinya. Teruntuk papa dan mama sehat selalu ya agar bisa melihat
anakmu ini menjadi seseorang yang bisa kalian banggakan dan dapat
membahagiakan kalian, amiiiiiin.
11. Teruntuk kakakku yang kusayangi Cris Purwanto, Dewi Sinta Purnamasari,
Adam Idris, Bimi Agusanti, Febriansyah dan adiku Eka Noviyanti tetaplah
menjadi kakak dan adik yang saling support satu sama lain. Semoga kita
menjadi saudara yang selalu akur dan kelak dapat membanggakan keluarga
besar kita.
12. Teruntuk Keluarga Lampung yang telah memberikan motivasi Bakcik
Najam, Mang Edi, Datuk, Wak Mayam, Makcik Jainab, Bik Gadis,Kak
Kuno, Kak Ef, Ayuk Yen, Bang Sony, Ibu Masnah, Bapak Dedy Sudrajad
namun tidak dapat disebutkan satu persatu
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
14. Orang Kampung Belakang (KABEL) Aji, Saed, Riki, Rezki, Komeng,
A’deden, Dimas, Mondru, Emi.
15. Sahat Roti Pander, Lian, Memo, Ander, Yal, Guspen, Jarwo, Irvan, Jokowi,
Hery Agus, Arlan, Cater, Bany, Jebih, Ego, Jansri, Muklis,Tijo dan Ego.
16. Sabahatku para Eksekutif Muda Alfajar Boss jaket kulit, Satria tukang tipu,
Tripang Boss burung, Topik CEO Gojek, Berry bos Lampuung Geh, Ikhwan
manager Transmart, Irlan Kacab mandiri mitra usaha, Akbar bos tower signal,
Alga tuan tanah pahawang, Bayu bos Great Giant Pineple, Boss Denis, Kiki
CEO Grab, Alan Boss Clothing, Rifki cibi bos hp Cino, Rifki nyum bos
guppy, Putu bos obat, Danu Sang Photo grafer, Rezki yang punya Warnet .
Semoga kita semua menjadi orang suskses.
17. Para sahabat wece-wece yuyun, serli, purnama, nisul, vike yang telah
memberi warna dibalik canda tawa. Terimakasih juga buat bantuannya.
18. Terima kasih buat teman – teman seperjuangan ANE 2012 ( AMPERA ) aris,
ageng, anisa dubipata, ajeng, ayu septiani, ali firdaus, andre Pratama, guruh,
ayu tsanita, ayu widya puspita, chairani salamah, dewi, dian, dwini, dianisa,
herlina, emi marta, endry ardiyanto, ernawati, fadilla nuari, firdalia, fitri
rustiana, ghea, ica yulita, ikhsan, iyaji, siti muslimah, intan, johansyah,kirana,
lena, lianse, antonia, si kembar icup dan ipul, maya, mutiara, melisa, eko,
nadiril, novaria, novita sari, rischa mollytha, sholeh ridlwan, omega, quqila,
rhani umay, ria shellawati, ridha ayu amalia, silvia yolanda, widji ramadhani,
yeen gustiance, yoanita. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan, canda tawa,
dukungan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga
pertemanan dan komunikasi kita selalu terjalin, tetap semangat ampera sukses
buat kita semua aamiin.
19. Abang dan Mbak HIMAGARA yang gak pernah lelah untuk memberi saran,
motivasi, pelajaran, pengalaman selama ini, hanya kalimat terimakasih lah
yang bisa diungkapkan buat apa yang selama ini kalian berikan kepada
penulis.
20. Adik-adik HIMAGARA yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena
sanking banyaknya, selama ini kalian telah menyuport dan menemani penulis
baik di kampus maupun di luar kampus, tetap semangat dan jangan pernah
menyerah untuk berproses di HIMAGARA.
21. Terima kasih untuk temen-temen seperjuangan KKN, Agung, Andre, Gus,
Ayu, Wita, Dwi, Shelly. Makasih untuk waktu 60 hari nya selama KKN.
Semoga kita bisa kumpul bareng lagi dan bercanda bareng lagi walaupun
sekarang udah pada sibuk masing-masing tapi selalu penulis doain semoga
kita semua sukses dan bisa meraih apa yang udah menjadi cita-cita kita
semua. Pokoknya selalu jaga tali silaturahmi kita ya Terima Kasih juga untuk
para aparatur desa yang telah membantu kami selama berada di lokasi KKN
buat Pak Novi beserta istri atas bantuan dan nasihatnya juga telah
memperbolehkan kami menempati rumahnya dengan Cuma-Cuma. Buat
Collin yang sudah dianggap sebagai adik sendiri, cepat gede dan selalu
sayang sama bapak dan ibu ya. Untuk semua warga Desa Marga Jaya selalu
diberikan kesehatan oleh Allah SWT supaya kita bisa bertemu dilain
kesempatan.
22. Keluarga besar Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama
belajar di Universitas Lampung
23. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.
Tidak ada kata yang lebih indah selain kata “terima kasih dan maaf” atas semua
nya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat
berguna dan bermanfaat bagi kita semua aamiin.
Bandar Lampung, 05 Juli 2018
Penulis,
Ahmad Sulaiman
NPM: 1216041004
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI .................................................................................................. i
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 7
C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 7
D. Manfaat Penelitian....................................................................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kinerja............................................................................ 9
1.Pengertian Kenerja ................................................................................. 9
2.Pengukuran Kinerja ............................................................................... 11
3.Indikator Kinerja .................................................................................... 13
B. Tinjauan Tentang Desa ................................................................................ 16
C. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa ......................................................... 18
D. Tinjauan Tentang Pendamping Lokal Desa ................................................ 20
1.Pengertian Pendamping Lokal Desa ...................................................... 20
2.Manfaat Pendamping ............................................................................. 23
3.Metode Pendekatan Pendamping ........................................................... 24
4.Bentuk-Bentuk Pendamping .................................................................. 25
5.Tujuan Pendamping ............................................................................... 26
6.Model Pelaporan Pendamping ............................................................... 28
E. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa ........................................................ 28
1.Pengertian Pembangunan Desa .............................................................. 28
F. Penelitian Terdahulu .................................................................................... 30
G. Kerangka Pikir............................................................................................. 33
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................................................. 36
B. Fokus Penelitian .......................................................................................... 36
C. Lokasi Penelitian ......................................................................................... 38
D. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 39
E. Analisis Data ................................................................................................ 40
F. Teknik Keabsahan Data ............................................................................... 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum ........................................................................................ 44
a. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan .......................................... 44
1. Geografi, Administrasi, Dan Kondisi Fisik.................................................. 44
1.1 Letak Kabupaten Lampung Selatan .................................................... 44
1.2 Kondisi Air Tanah ............................................................................... 46
1.3 Kondisi Umum Iklim .......................................................................... 46
1.4 Kondisi Perairan .................................................................................. 47
1.5 Daerah Aliran Sungai .......................................................................... 48
1.6 Demografi ........................................................................................... 48
1.7 Tata Ruang Wilayah ............................................................................ 50
1.8 Sosial dan Budaya ............................................................................... 51
b. Gambaran Umum Kecamatan Natar ............................................................ 52
1.1 Keadaan Geografi................................................................................ 52
1.2 Keadaan Monografi ............................................................................. 54
1.3 Sumber Daya Kecamatan Natar .......................................................... 55
c. Gambaran Umum Pendamping Lokal Desa ................................................ 56
1. Profil Pendampung Lokal Desa Kecamatan Natar................................. 58
B. Hasil penelitian ............................................................................................ 59
1. Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa ............... 59
1.1 Produktivitas ................................................................................... 59
1.2 Responsivitas .................................................................................. 70
1.3 Responsibilitas ............................................................................... 73
1.4 Akuntabilitas .................................................................................. 75
2. Faktor Penghambat Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan
Desa Di Kecamatan Natar Lampung Selatan ......................................... 78
C. Pembahasan Penelitian ................................................................................ 79
1. Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa .............. 79
1.1 Produktivitas ................................................................................... 79
1.2 Responsivitas .................................................................................. 87
1.3 Responsibilitas ............................................................................... 89
1.4 Akuntablitas ................................................................................... 90
2. Faktor penghambat Penghambat Pendamping Lokal Desa
Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Natar.................................. 91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................................. 92
B. Saran ............................................................................................................ 93
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
iii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1. Kerangka Pikir ............................................................................................................ 35
2. Struktur Pelaksana Pendamping Desa ........................................................................ 57
3. Infrastruktur Desa .......................................................................................................... 65
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara
Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar
kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan
perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan atau yang sering
dikenal dengan otonomi daerah.
Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan
keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya
daerah secara optimal. Titik berat otonomi daerah diletakan pada tingkat
kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus
dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa.
Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat
menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan
sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan data yang
dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri sampai dengan tahun 2015
jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.754 desa yang menduduki wilayah
Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jumlah tersebut mengalami peningkatan
2
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) yaitu 74.093 desa. (Sumber :
Jurnal Bina Pemdes 2016:53).
Besarnya populasi desa yang ada di Indonesia tersebut, menjadikan acuan
Pemerintah Indonesia membuat aturan tentang desa melalui Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut telah memberikan
nuansa baru dan sangat baru bagi pemerintah desa sebagai ujung tombak
pemerintah Indonesia dalam mengemban tugas negara.
Pasca lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendadak desa
menjadi sedemikian ‘seksi’ yang ditandai dengan ramainya diskursus seputar
pemerintah daerah dalam ruang publik. Dalam Jurnal Bina Pemdes 2016:57) tema
besar yang sering menjadi perbincangan adalah bagaimana pemerintah desa
mampu mengambil peranan maksimal dalam iklim yang cukup bebas untuk
merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan di desa yang melibatkan
segenap potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun
spirit tata nilai yang telah dianut secara turun temurun.
Undang-undang ini menjadi efektif karena tidak sekedar muncul, tetapi
langsung diikuti dengan perangkat hukum yang memadai sebagai landasan
pelaksanaanya, disertai alokasi anggaranya, disertai pembinaaan dan peningkatan
kapasitas perangkat desanya dan pula didukung secara serius oleh pemerintah
daerah.
Ide dasar ini berpangkal pada keyakinan bahwa desa sebagai entitas
pemerintah terkecil dan terdepan, memiliki potensi untuk maju secara mandiri,
3
sehingga diberi ruang ekspresi dalam menangani persoalan-persoalan level desa,
meningkatkan pelayanan dan kesejateraan masyarakat. Fenomena peraturan
tentang desa ini kemudian menjadi sangat menarik ketika peraturan ini diikuti
dengan pemberian dana bagi semua desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Dimana setiap desa berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia
tahun 2015 mendapatkan alokasi dana sebesar 565.640.00,00 atau secara nasional
sebesar 46,9 Triliun Rupiah. (Sumber: Jurnal Bina Pemdes 2016:21).
Besarnya alokasi dana bagi desa tersebut ditunjukan untuk menunjang
beberapa hal bagi kemajuan desa, diantaranya ialah meningkatkan kesejahteraan
dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa,
memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Hal ini
kemudian diatur secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2014 Tentang Dana Desa pasal 19 yang menyebutkan bahwa dana desa digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan.
Untuk mewujudkan tujuan pencapaian dana desa, pemerintah menyiapkan
berbagai perangkat yang dapat mendukung tujuan dana desa tersebut. Salah satu
perangkat pendukung pencapaian tujuan tersebut ialah pendampingan lokal desa.
Pendampingan lokal desa pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 Tentang
Pendamping Desa, bahwa pendamping desa bertujuan untuk melakukan tindakan
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan
4
fasilitasi desa. Lebih rinci pada pasal 2 dalam tujuan pendampingan desa dalam
peraturan menteri ini meliputi:
a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan
pembangunan desa;
b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam
pembangunan desa yang partisipatif;
c) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan
d) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.
Selain itu, pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:
a) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
b) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar,
pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa;
c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga
kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa;
d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa
dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
f) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif;
dan
5
g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi
laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Munculnya peraturan menteri tersebut yang mengatur tentang pendampingan
bagi desa mewajibkan bagi setiap daerah kabupaten yang ada di wilayah
Indonesia untuk memiliki pendamping lokal desa untuk mewujudkan tujuan dana
desa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014. Salah satu daerah yang mendapatkan
pendamping lokal desa ialah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
dimana Kecamatan ini memiliki 26 desa diantaranya, Desa Rulung Raya dan Desa
Pemanggilan.
Berdasarkan tujuan dan tugas pendamping desa salah satunya ialah asistensi
dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi
laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa pendamping lokal desa memiliki tanggung
jawab dalam pembangunan desa baik secara teknis maupun non teknis yang salah
satunya ialah mendampingi desa dalam membuat laporan pertanggunga jawaban
kegiatan pembangunan desa baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal ini berfungsi
sebagai salah satu indikator bahwa desa telah melaksanakan tujuan dari pemberian
dana desa yang diberikan oleh pemerintah.
Namun, dalam perjalanannya di tahun 2016 ini di Kecamatan Natar, dari ke 26
desa yang ada di kecamatan tersebut, ada 2 desa yang belum memberikan laporan
pertanggungjawaban atas dana desa yang diberikan tersebut. Hal ini berdasarkan
6
yang disampaikan oleh Bapak Hamdani selaku Kasi Keuangan dan Pembanguan
Kecamatan Natar dimana beliau mengatakan bahwa 26 desa yang ada di
Kecamatan Natar hingga akhir tahun 2016 ini ada beberapa desa yang belum
memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dana desa. Dimana
seharusnya laporan pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada kecamatan
setiap akhir tahun anggaran. Belum terealisasinya laporan pertanggu jawaban
dana desa di karenakan kinerja aparatur dan pendamping lokal desa yang belum
optimal dalam memahami pembuatan laporan pertanggjawaban (LPJ). (Sumber:
Hasil wawancara pada tanggal 10 januari 2017).
Bedasarkan wawancara yang juga diperoleh dari Ibu Titin selaku Sekretaris
Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar dalam wawancara, dimana beliau
mengatakan bahwa belum terealisasinya laporan pertanggung jawaban dana desa
disebabkan karena pendamping desa tidak mendampingi pembuatan proposal.
(Sumber: Hasil Wawancara pada tanggal 12 febuari 2017).
Selanjutnya berkaitan dengan kinerja pendamping lokal desa Bapak Maryoto
selaku Kepala Desa Rulung Raya, menyampaikan bahwa kinerja pendamping
lokal desa belum optimal dalam mendampingi desa, contonya seperti dalam
pembuatan laporan desa dan proposal pendampingan desa tidak teliti dalam
melakukanya. (Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 12 Febuari 2017).
Berdasarkan data wawancara tersebut kita bisa melihat bahwa pendamping lokal
desa masih belum mengikuti aturan yang telah di keluarkan oleh Menteri Dalam
Negeri UU Nomor 3 Tahun 2015.
7
Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwah pendamping lokal desa
memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa tetapi pada
kenyataanya yang terjadi di desa Rulung Raya dan Pemanggilan kinerja
pendamping lokal desa belum maksimal dalam menjalankan fungsinya, seperti
masih belum memahami secara mendalam mengenai pembuatan laporan
pertanggung jawaban (LPJ), proposal dan lain sebagainya yang berhubungan
dengan tugas pokok dan fungsi dari pendamping lokal desa tersebut. Sehingga
atas dasar tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang
bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa. Di
beberapa desa Di Kecamatan Natar yaitu Desa Rulung Raya dan Desa
Pemanggilan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kinerja pendamping lokal Desa dalam mendampingi Desa
Rulung Raya dan Desa Pemanggilan di Kecamatan Natar?
2. Apa faktor-faktor penghambat pendamping lokal Desa Rulung Raya dan
Desa Pemanggilan dalam mendampingi desa di Kecamatan Natar?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana kinerja pendamping lokal desa
dalam mendampingi Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan di
Kecamatan Natar.
8
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat pendamping lokasi desa dalam
mendampingi Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan di Kecamatan
Natar.
D. Manfaat Penelitian
Berikut beberapa menfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui
penelitian ini:
1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
dan kepada Kepala Desa Rulung Raya dan Kepala Desa Pemanggilan di
Kecamatan Natar Lampung Selatan.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi
pengembangan konsep Ilmu Administrasi Publik di mata kuliah
Manajemen Sumber Daya Aparatur Publik dan Manajemen Strategi
Sektor Pablik.
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan
misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah
kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan
individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui ketika individu atau kelompok
mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini
berupa tujuan-tujuan dan target-target tertentu yang telah dicapai Mahsun
(2006:25).
Robbins and Coulter dalam Safitri (2016:10) menjelaskan “Performance is
the end result of anactivity, managers are concerned with organizational
performance the accumulated end results of all the organization’s work activities”
yang artinya kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan, manajer prihatin
dengan hasil akhir kinerja organisasi akumulasi dari aktivitas kerja semua
organisasi.
10
Sehubungan dengan pernyataan diatas, Steers, Mowday dalam Safitri
(2016:11) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hal yang sangat relevan untuk
dibahas karena keseluruhan efektivitas organisasi tergantung daripadanya dan
individu itu sendiri, dalam hal agar dipekerjakan, dipertahankan dalam
pekerjaannya, dan berbagai imbalan yang akan diterima terkait dengan kinerjanya.
Kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi
kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari
pekerjaan tersebut (Wibowo, 2012:7).
Menurut Hersey dkk. dalam Wibowo (2012: 102), terdapat tujuh indikator
kinerja. Dua diantaranya mempunyai peran yang sangat penting, yaitu tujuan dan
motif. Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk
melakukannya diperlukan motif. Tanpa adanya dorongan motif untuk mencapai
tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian tujuan dan motif menjadi
indikator utama dari kinerja.
Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil
kerja nyata yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan
kepadanya sesuai dengan kriteria dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.
Kinerja bisa diketahui ketika individu atau kelompok mempunyai kriteria
keberhasilan yang telah ditetapkan.
11
2. Pengukuran Kinerja
Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah
selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana kerja yang telah
ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang
ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang
diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk
mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja supaya dapat
memperbaiki kinerja. Perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini dan pengukuran
hanya berkepentingan untuk mengukur apa yang relevan.
Menurut Mahsun (2006:34) Pengukuran kinerja bukan tujuan akhir
melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan
terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberi tahu kita
apa yang terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan.
Menurut Mahmudi (2015:14), pengukuran kinerja merupakan bagian penting
dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi pubik maupun swasta.
Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan
sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pula berbeda.
Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja sektor publik adalah :
a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya.
12
d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan
pemberian reward and punishment.
e. Memotivasi pegawai.
f. Menciptakan akuntabilitas publik.
Menurut Wibowo (2012:320) pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan
dengan cara:
a. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi.
b. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan.
c. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja.
d. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu
prioritas perhatian.
e. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas.
f. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya.
g. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.
Oleh karena itu, orang yang melakukan pengukuran kinerja perlu memenuhi
persyaratan. Persyaratan itu diantaranya:
a. Dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang menjadi kepentingan
individu.
b. Mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja.
c. Mempunyai pemahaman tentang format skala dan instrumennya dan harus
termotivasi untuk melakukan pekerjaan rutin secara sadar.
13
3. Indikator Kinerja
Indikator kinerja sangat penting bagi organisasi, baik organisasi sektor publik
maupun organisasi swasta. Indikator berfungsi untuk mengukur kinerja organisasi
yang akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil tindakan tertentu.
Indikator kinerja tersebut harus valid dan tidak menyesatkan, karena informasi
yang dihasilkan dari indikator kinerja yang tidak valid akan berakibat
dilakukannya keputusan dan tindakan manajemen yang salah.
Menurut Mahmudi (2015:153-154) indikator kinerja merupakan sarana atau
alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan
merupakan hasil atau tujuan itu sendiri. Peran indikator kinerja bagi organisasi
sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manager atau
pihak luar untuk menilai kinerja organisasi.
Menurut Mahmudi (2015:155-159) Indikator kinerja mengacu pada penilaian
kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan
indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan
ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara
langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Beberapa syarat indikator
kinerja yang baik yaitu:
a. Konsistensi, yaitu indikator tersebut harus konsisten antara waktu dan juga
konsisten antarunit.
b. Dapat diperbandingkan, indikator kinerja digunakan untuk membandingkan
kinerja relatif terhadap waktu dan terhadap unit kerja.
c. Jelas, indikator kinerja harus jelas dan sederhana agar mudah dipahami.
14
d. Fokus, indikator kinerja harus fokus pada sesuatu yang diukur.
e. Relevan, indikator kinerja harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
f. Realistis, target yang ditetapkan harus berdasarkan pada harapan yang realistis
sehingga memungkinkan untuk dicapai.
Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178-180) Adapun beberapa
indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, antara
lain :
a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami
sebagai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu
sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba
mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan
memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang
diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang
dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional adalah
suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa
mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok
lebih baik dari hari ini.
b. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi dalam menjelaskan kinerja
organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk
mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap
kualitas. Selanjutnya, dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi
15
publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai
indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali
tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh darimedia massa atau
diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi,maka bisa menjadi satu
ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah untuk dipergunakan.
Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi
publik.
c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada
keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator
kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan
birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan
dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal
tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan
tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan
sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
d. Responsibilitas, Menurut Lenvine dalam Dwiyanto (2006:51) yaitu
menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijaksanaan
16
birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit, Oleh sebab itu, responsibilitas
bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
e. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan
birokrasi politik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.
Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat,
dengan sendirinya akan memprioritaskan kepentingan publik.
B. Tinjauan Tentang Desa
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Desa adalah desa dan desa
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Desa menurut Sunardjo dalam Christian (2015:4) adalah suatu kesatuan
masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu
wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik
karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan
keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan
dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
17
Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa desa-desa tersebut atau dengan nama
asli yang setingkat dengan satu kesatuan hukum dengan karakteristik sebagai
berikut :
a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut
adat kebiasaan dan menurut peraturan yang diatur oleh negara atau peraturan
daerah yang berlaku.
b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah daerah.
c. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut kepala desa atau
Pemerintahan desa dapat memberikan bantuan atau sumbangan.
Keberadaan desa secara yuridis formal juga diakui dalam Peraturan
perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang
Pemerintahan daerah junto dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005
Tentang Desa. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004, desa diberi
pengertian sebagai berikut : “desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia”.
Sejalan dengan ketentuan tersebut Wasistiono dan Tahir dalam Christian
(2015:5) menyatakan bahwa. “desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi
pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administrative
memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya
18
sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-
usul dan adat istiadat yang dimilikinya”.
pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintahan desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, di desa juga terdapat lembaga kemasyarakatan desa yang
berfungsi membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam
memberdayakan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang
Desa, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa diperkenankan dibentuk oleh
Pemerintahan Desa yang dalam pembentukannya dapat disesuaikan dengan
kebutuhan desa itu sendiri.
C. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa
Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini berimplikasi adanya
belanja transfer pemerintah pusat untuk Dana Desa. Selaras dengan kebijakan
tersebut, APBN 2015 telah mengalokasikan dana transfer ke desa sebesar Rp.
9.066,2 miliar.
Pasal 72 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa
alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan cara mengefektifkan
program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan pasal
tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBN
dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan
19
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis.
Sebelum kebijakan dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP
No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan salah satu sumber pendapatan desa
berasal dari transfer dana pemerintah berupa alokasi dana desa. Berdasarkan PP
tersebut, pemerintah menetapkan ADD yang berasal dari bagian dana transfer
pusat (APBN) kepada pemda kabupaten/kota (APBD). ADD tersebut ditetapkan
paling sedikit 10 persen dari dana transfer yang diterima oleh kabupaten/kota.
Adanya kebijakan ADD tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan publik di desa.
Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, tujuan pelaksanaan ADD
adalah (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai
kewenangannya, (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa, (3) meningkatkan pemerataan pendapatan,
kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan (4)
mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
Menurut Mahfudz dalam Abidin (2015:70) Konsep ADD merupakan koreksi
terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan
dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Beberapa jenis transfer
keuangan kepada desa antara lain: Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan
desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT.
20
Menurut Mahfudz dalam Abidin (2015:71) Pengalokasian ADD masih
menghadapi sejumlah permasalahan. Sebagian besar penggunaan ADD lebih
banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik),
disusul kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk
dana purna bakti, tunjangan, dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan
rutin. Meskipun terdapat regulasi dari pemda setempat yang mengatur secara rinci
tentang penggunaan ADD oleh masing-masing desa, regulasi tersebut banyak
yang belum dapat diimplementasikan dengan baik.
Sebagai contoh, persentase bagian dari ADD yang diterima oleh lembaga
kemasyarakatan desa yang besarannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal
lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya sebagian desa yang
belum melakukan sosialisasi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada
masyarakat secara transparan karena menganggap pertanggungjawaban cukup
dilakukan kepada pemda saja.
D. Tinjauan Tentang Pendamping Lokal Desa
1. Pengertian Pendamping Lokal Desa
Menurut Mayeroff dalam Erviyati (2013:16) , kata “pendampingan” dipakai
untuk menterjemahkan kata carring. Kata ini berasal dari kata to care, yang
berarti merawat, mengasuh atau memperdulikan. Namun sejak tahun 1983 kata
carring diterjemahkan menjadi kata “pendampingan”. Esrom Arisitonang, dkk
mengemukakan bahwa istilah “pendampingan” berasal dari kata “damping”.
Orang yang melakukan kegiatan pendampingan pada umumnya disebut
21
“pendamping”. Jadi pendamping melakukan pendampingan dalam arti bahwa
pendamping berada dalam pihak masyarakat, menemani, atau bermitra dengan
masyarakat.
Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat
bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih
berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata
pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping,
menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang
didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan.
Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada
memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan
keputusan (BPKB Jawa Timur dalam Erviyati 2013:17).
Pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan
program pemberdayaan masyarakat selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan
bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “making
thebest of theclient’sresources”. Seperti yang dikatakan dalam Pedoman Umum
Penyuluhan Kehutanan (2004:2) bahwa pendampingan adalah kegiatan yang
dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang
dihadapi di lapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif
pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat. Sumber:
https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/27/peran-pendampingan-pada-
pengembangan-masyarakat-tertinggal/, diakses pada 03 Januari 2017).
22
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendampingan pada hakekatnya
merupakan kegiatan membantu, mengarahkan, mendukung terhadap
individu/kelompok masyarakat miskin dalam merumuskan masalah,
merencanakan, melaksanakan dan melestarikan program pendampingan
diperlukan agar potensi yang terdapat dalam masyarakat dapat dikembangkan
secara optimal.
Pendampingan lokal desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Pendamping Desa bahwa pendampingan Desa adalah kegiatan untuk
melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
Sedangkan pada pasal 2 tujuan pendampingan desa dalam peraturan menteri ini
meliputi:
a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan
pembangunan Desa;
b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam
pembangunan desa yang partisipatif;
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.
Berdasarkan teori diatas peneliti meyimpulkan pendamping lokal desa adalah
kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
23
2. Manfaat Pendampingan
Pendampingan memiliki manfaat untuk komunitas baik perorangan maupun
kelompok. Hal ini karena dilihat dari begitu pentingnya bagi pengetahuan secara
keseluruhan anggota. Manfaat pendampingan menurut Bintan dalam Erviyati
(2013:17) adalah :
a. Menciptakan kemandirian (self reliance) masyarakat, agar dapat
merencanakan,melaksanakan dan melestarikan program.
b. Memberdayakan (empowering) masyarakat untuk menghadapi tantangan dan
peluang bisnis (dengan menciptakan unit usaha mikro agar dapat mencukupi
kebutuhan sendiri).
c. Meningkatkan kemampuan (capacity building) masayarakat dengan
memberikan pengetahuan, keahlian serta akses terhadap informasi.
d. Mengembangkan pengawasan sosial (social control) masyarakat terhadap
program pembangunan dengan meningkatkan cara pengelolaan dana secara
transparan.
e. Memperluas kesempatan (creating opportunities) masyarakat berpartisipasi
dalam program pembangunan melalui wahana yang ada.
f. Meningkatkan kesejahteraan individu/kelompok yang didampingi.
g. Menjadikan pendampingan sebagai kegiatan profesional yang mampu menjadi
sumber pendapatan bagi para pendamping.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat pendampingan adalah
untuk menciptakan kemandirian, memberdayakan masyarakat, meningkatkan
kemampuan masyarakat, mengembangkan pengawasan sosial, memperluas
24
kesempatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan
pendampingan sebagai kegiatan profesional.
3. Metode Pendekatan Pendampingan
Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan
pendampingan menurut Ismawan dalam Erviyati (2013:20) adalah :
a. Sosiokarikatif, adalah pendekatan yang melihat masyarakat sebagai pihak yang
lemah, miskin dan tak berdaya, sehingga perlu dikasihani, diberi bantuan atau
santunan dan sebagainya.
b. Sosioekonomis, adalah pendekatan yang melihat masyarakat yang lemah,
miskin tersebut akan mampu mengatasi persoalan mereka bila kemampuan
ekonomisnya ditingkatkan, misalnya dananya dibantu dalam permodalan,
ketrampilan teknis produksi, pemasaran dan sebagainya.
c. Sosioreformis, yakni lebih melihat masyarakat yang lemah, miskin diakibatkan
oleh tidak berjalannya fungsi-fungsi sosial yang ada, seperti kehilangan rasa
aman, kehilangan sumber daya akibat bencana alam, peperangan dan
sebagainya. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah mengembalikan
fungsi-fungsi sosial mereka.
d. Sosiotransformis, yakni pendekatan yang lebih melihat masyarakat kecil,
lemah dan miskin tersebut sebagai masyarakat yang telah menunjukkan
kemampuan luar biasa dalam pergulatan hidup melawan kemiskinan mereka.
Jadi mereka itu tidak perlu dikasihani. Mereka hanya perlu diberi motivasi,
kesempatan dan pengetahuan serta ketrampilan mereka lebih mampu
merencanakan mengembangkan potensi yang mereka miliki.
25
Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa metode pendekatan
pendampingan terdiri dari metode pendekatan terpusat pada potensi atau
kemampuan, metode pendekatan tepusat pada permasalahan, metode pendekatan
yang melihat masyarakat sebagai pihak yang lemah dan perlu dikasihani, melihat
masyarakat miskin yang dapat mengatasi persoalannya, masyarakat miskin yang
kehilangan rasa aman, serta metode pendekatan yang melihat masyarakat miskin
berjuang untuk melawan kemiskinannya.
4. Bentuk-Bentuk Pendampingan
Menurut Pusat Studi IPB dalam Erviyati (2013:22) bentuk-bentuk
pendampingan merupakan pola varian yang menjadi tujuan didalam mendampingi
suatu komunitas yang bermasalah Bentuk-bentuk pendampingan meliputi
pendampingan secara umum dan pendampingan secara khusus. Pendampingan
umum difokuskan pada pengenalan masalah dan solusinya. Contoh pendampingan
umum seperti Pelatihan umum Klinik Usaha oleh Tenaga ahli dan Kunjungan
Lapangan oleh Tenaga Lapangan. Sedangkan pendampingan khusus difokuskan
pada pengenalan masalah dan solusi khusus. Pendampingan khusus seperti
peningkatan produk, pelatihan soft skill dan pemasaran.
Menurut Arif Budiman bentuk pendampingan komunitas umumnya meliputi
dua unsur pokok yaitu pada materi yang mau dihasilkan dan dibagi serta pada
manusia (SDM) yang menjadi insiatif. Hal ini dilakukan dilakukan dengan cara :
26
a. Melalui pendekatan top down, yaitu sebuah upaya terencana untuk memberikan
pelayanan dan fasilitas sosial kepada masyarakat melalui kebijakan dan
kepusan langsung dari pusat.
b. Melalui pendekatan button up, yaitu sebuah usaha pendekatan yang bertumpu
pada partisipasi masyarakat dengan mengembangkan rasa keefektipan politis
yang dapat mengubah penerima pasif dan relatif menjadi masyarakat aktif yang
memberikan kontribusinya dalam proses pengembangan masyarakat.
c. Melalui kerjasama atau mitra, yaitu dengan melibatkan berbagai instansi terkait
baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung
dan memberdayakan masyarakat. Ketiga model pendekatan inilah yang selama
ini dilakukan. Sumber:(http:www.scribd.com/doc/4994254/tembolok) Diakses pada
tanggal 04 Januari 2017).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pendampingan
meliputi pendampingan umum, pendampingan khusus, pendekatan top down,
pendekatan button up, dan pendekatan melalui kerjasama.
5. Tujuan Pendampingan
Tujuan pendampingan adalah salah satu langkah yang perlu di ketahui dan di
tentukan sebelum kegiatan pendampingan di laksanakan. Menurut Budiman
dalam pelaksanaan pendampingan terutama untuk pendampingan para pelaku
kewirausahaan, antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra, saling bekerja sama
dengan cara memberikan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan di dalam
bidang :
27
a. Produksi dan Pengolahan
Meliputi meningkatkan kemampuan manajemen produksi dan pengolahan serta
kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana.
b. Pemasaran
Meliputi melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, meningkatkan
kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, membentuk dan
mengembangkan lembaga pendidikan pelatihandan konsultasi usaha kecil,
menyediakan tenaga penyuluh.
c. Pelatihan
Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM yang menyangkut pada
pembentukan profesional (life skill) dan terampil serta mampu bersaing dalam
dunia kerja, dilakukan melalui pelatihan-pelatihan.
d. Permodalan
Aspek permodalan sendiri biasanya dapat diberikan melalui berbagai cara,
yaitu
1) berupa bantuan secara cuma-cuma.
2) bantuan modal dengan pemberian kredit, dan
3) pemupukan modal dengan mendorong upaya-upaya penghematan,
menabung, dan melalui usaha produktif. Sumber:
http:www.scribd.com/doc/4994254/tembolok, diakses pada, 05 Januari
2017.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendampingan meliputi
pendampingan peningkatan produksi, pendampingan manajemen dan teknik serta
pendampingan permodalan.
28
6. Model Pelaporan Pendampingan
Model pelaporan pendampingan merupakan proses penyampaian data
dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan, beserta berbagai
masalah yang dihadapi. Model pelaporan Pendampingan bertujuan untuk
mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program yang dilaksanakan secara
berkala dan berjenjang. Model pelaporan pendampingan meliputi :
a. laporan bulanan, checklist perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
permasalahan yang muncul di wilayah dampingan dilampiri dokumen-
dokumen kerja terkait dengan tahapan kegiatan berbasis waktu, tidak berbasis
tahapan,
b. laporan berkala laporan menyeluruh tentang pelaksanaan pendampingan
catatan penting temuan lapangan rekomendasi-rekomendasi, dan
c. laporan akhir berisi laporan perpaduan laporan bulanan dan laporan berkala.
E. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa
1. Pengertian Pembangunan Desa
Menurut Galtung dalam Trijono (2007:3) Pembangunan merupakan upaya
untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun
kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap
kehidupam sosial maupun lingkuangan alam.
Pembangunan desa adalah pembangunan masyarakat desa dalam suatu proses
dimana anggota, masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan yang kemudian
29
memutuskan keinginan selanjutnya merencanakan dan mengerjakan bersama-
sama untuk masyarakat memenuhi keinginannya.
Menurut Kartasasmita (2001:66), hakekat pembangunan nasional adalah
manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan
dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana
dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana
dan penggerak pembangunan.
Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-
sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan
pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat
dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam
rangka perimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat.
Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan
selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.
Menurut Ahmadi (2001:222) Proses pembangunan desa merupakan
mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat.
Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang
mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara
kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu
pihak.
30
Berdasarkan teori diatas peneliti menyipulkan pembangunan desa yaitu
kemampuan masyarakat atau cara masyarakat untuk meningkatkan pembangunan
kapasitas daerah. Dalam hal ini untuk masyarat individu atau kelompok harus
mendiskusikan permasalahan yang ada di desa dan peningkatan pemasarakatan.
F. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam
mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak
menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis.
Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam
memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian
terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan
penulis.
Tabel. 1
Penelitian Terdahulu
Nama Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian
Endry Ardianto Analisis Pengelolaan Dana
Desa Kampung Ono Harjo
Dan Kampung Nambah
Dadi Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung
Tengah
(1)empat fungsi manajemen
dari G.R Terry yaitu POAC
dapat
dikatakan kedua
pemerintahan kampung
sudah baik dalam
pengelolaan dana kampung
2015
walaupun belum maksimal.
(2)prinsip manajemen
keuangan daerah dari
Waluyo akuntabilitas
dan value for money sudah
dapat dikatakan baik. Tetapi
untuk indikator transparansi
pengelolaan
31
Nama Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian
dana kampung di Kampung
Ono Harjo masih rendah,
sedangkan di Kampung.
Nambah Dadi
lebih baik. (3)faktor
pendukung pengelolaan
dana kampung.
Nurul Hidayati
Analisis Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Di Desa
Sidorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten
Ponorodo Tahun 2015
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) masih belum
berjalan sesuai dengan
rencana. Terdapat beberapa
masalah dalam pengelolaan
dana ADD, Diantaranya 1)
Dalam perencanaan
pengelolaan ini masih
belum melibatkan
masyarakat, 2) Pengelolaan
pembangunan
seperti pembuatan irigasi,
pembuatan talut, serta rabat
jalan, ini masih mengalami
beberapa hambatan,
hambatan yang sering di
alami yaitu mengenai
pengadaan
barang atau material
pasalnya barang tersebut
sering telat sehingga
menghambat
pembangunan, 3)
Kurangnya partisipasi
dalam masyarakat terkait
pembangunan
Desa. 4) keterlambatan
dalam laporan pertanggung
jawaban karena rendahnya
sumber daya manusia aparat
desa dalam pengelolaan
ADD, 5) Serta pengelolaan
dana ADD ini masih belum
tepat sasaran, ini menjadi
hambatan dalam proses
pengelolaan Alokasi Dana
Desa di Desa Sidorejo
Ari Fradiyanto
Akuntabilitas Alokasi Dana
Desa Tahun 2014 Dalam
Mewujudkan Good
Governance (Studi Kasus
Desa Bulurejo Kecamatan
Hasil Penelitian ini
menunjukkan bahwa
Akuntabilitas yang
dijalankan
oleh Pemerintah Desa
32
Nama Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian
Benjeng Kabupaten Gresik)
Bulurejo sudah berjalan
cukup maksimal dan
mewujudkan
Good Governance. Dimana
Pemerintah Desa telah
menjalankan Program
Alokasi Dana Desa sesuai
dengan aturan dan
melibatkan unsur
pemerintahan, masyarakat
juga merasakan dari hasil
Akuntabilitas Pemerintah
Desa dengan selalu
dilibatkannya dalam rapat
desa atau musrenbang dan
sebagai pengawas atau
monitoring dalam
pelaksanaan Alokasi Dana
Desa
Agus Subroto
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa
( Studi Kasus Pengelolaan
Alokasi Dana Desa
Di Desa-Desa Dalam
Wilayah Kecamatan
Tlogomulyo
Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 )
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa untuk
perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan
Alokasi Dana Desa, sudah
menampakkan adanya
pengelolaan
yang akuntabel dan
transparan. Sedangkan
dalam pertanggungjawaban
dilihat secara
hasil fisik sudah
menunjukkan pelaksanaan
yang akuntabel dan
transparan, namun
dari sisi administrasi masih
diperlukan adanya
pembinaan lebih lanjut,
karena belum
sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan. Kendala
utamanya adalah belum
efektifnya
pembinaan aparat
pemerintahan desa dan
kompetensi sumber daya
manusia, sehingga
masih memerlukan
pendampingan dari aparat
Pemerintah Daerah secara
berkelanjutan.
Sumber: Diolah olah peneliti 2017
33
G. Kerangka Pikir
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasca lahirnya UU Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, maka mendadak desa menjadi sedemikian „seksi‟ yang
ditandai dengan ramainya diskursus seputar pemerintah daerah dalam ruang pub
lik. Tema besar yang sering menjadi perbincangan adalah bagaimana pemerintah
desa mampu mengambil peranan maksimal dalam iklim yang cukup bebas untuk
merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan di desa yang melibatkan
segenap potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun
spirit tata nilai yang telah dianut secara turun temurun.
Menurut Jurnal binapemdes (2016:21) Ide dasar ini berpangkal pada
keyakinan bahwa desa sebagai entitas pemerintah terkecil dan terdepan, memiliki
potensi untuk maju secara mandiri, sehingga diberi ruang ekspresi dalam
menangani persoalan-persoalan level desa, meningkatkan pelayanan dan
kesejateraan masyarakat. Fenomena peraturan tentang desa ini kemudian menjadi
sangat menarik ketika peraturan ini diikuti dengan pemberian dana bagi semua
desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dimana setiap desa berdasarkan data
Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015 mendapatkan alokasi dana
sebesar 565.640.00,00 atau secara nasional sebesar 46,9 Triliun Rupiah.
Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178:180). Besarnya alokasi dana
bagi desa tersebut ditunjukan untuk menunjang beberapa hal bagi kemajuan desa,
diantaranya ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa
melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa,
mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat
34
desa sebagai subjek pembangunan. Hal ini kemudian diatur secara spesifik
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa pasal 19
yang menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian dana desa, pemerintah
menyiapkan berbagai perangkat yang dapat mendukung tujuan dana desa tersebut.
Untuk melihat kinerja pendamping lokal desa maka penelitian mengunakan
indikator kinerja.
35
Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Di olah Peneliti 2017
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
PP No. 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa (Penggunaan Dana
Desa):
1. Penyelenggaraan Pemerintah
2. Pembangunan
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Kemasyarakatan
Pendamping Lokal Desa
Kinerja Pendamping Lokal Desa
dengan indikator kinerja menurut
Dwiyanto dalam Pasolong
(2010:178:180)
1. Produktivitas
2. Kualitas layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas
Terciptanya
desa yang
mandiri,
profesional, dan
berdaya saing.
Faktor
pendukung dan
penghambat
pendamping
lokal desa dalam
mendampingi
desa di
Kecamatan
Natar
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mencoba mendapatkan
pemahaman yang lebih baik mengenai deskripsi, gambaran faktual, dan akurasi
tentang peran pendamping lokal desa dalam pembangunan desa di Kecamatan
Natar, Lampung Selatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Nazir (2005:55)
yang meyatakan bahwa tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang
bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis,
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki. Sehingga, Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan
untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena-fenomena yang terjadi guna
menganalisis peran pendamping lokal desa dalam pembangunan desa di
Kecamatan Natar, Lampung Selatan.
B. Fokus penelitian
Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan
batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan tersebut, peneliti
dapat memfokuskan penelitian terhadap masalah yang menjadi tujuan penelitian.
Selain itu, fokus penelitian ini juga memiliki peranan yang penting dalam
37
memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Karena dengan adanya panduan
dan arahan dalam penelitian, suatu informasi dilapangan dapat dipilah pilah sesuai
dengan konteks permasalahan yang ada. Adapun fokus dalam penelitian ini
melihat kinerja pendamping lokal desa dalam pembangunan desa dan faktor
pendukung atau penghambat. Fokus dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang
berkaitan dengan kinerja pendamping lokal desa yaitu :
1. Mengetahui kinerja pedamping lokal desa dengan menggunakan tipe kinerja
yang dikemukakan oleh Dwiyanto yang terdiri dari :
a. Produktivitas
Seberapa besar kinerja pendamping lokal desa dalam pembangunan Desa
Rulung Raya dan Desa Pemanggilan di Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan. Produktivitas, dapat diketahui melalui indikator yaitu
input dan output.
1. Input terdiri dari :
a). Ketersedian dana yang dimiliki desa dalam mendukung pencapaian
kinerja pendamping lokal desa dalam pembangunan desa.
b). Ketersedian fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki desa dalam
mendukung pencapaian kinerja pendamping lokal desa dalam pembangunan
desa.
c). Jumlah sumber daya manusia (SDM) pendamping lokal desa
2. Output : pencapaian yang sudah dihasilkan oleh pendamping lokal desa
dalam pembangunan desa
38
b. Responsivitas
Kemampuan pendamping lokal desa untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
c. Responsibilitas
Menjelaskan kinerja pendamping lokal desa apakah sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar dalam pembangunan desa di Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan
d. Akuntabilitas
Akuntabilitas menjelaskan kinerja pendamping lokal desa dalam
pertanggung jawaban dalam pembangunan desa di Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan.
2. Faktor-faktor penghambat pendamping lokal desa dalam mendampingi Desa
Relung Raya dan Desa Pemanggilan di Kecamatn Natar.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang diambil ialah Desa Pemanggilan dan Desa Rulung
Raya dan Desa Pemanggilan yang ada di kecamatan Natar, Lampung Selatan.
Alasan pemilihan lokasi tersebut ialah karena kedua desa tersebut belum
memberikan laporan pertanggungjawaban atas dana desa yang diberikan. Salah
satu fungsi pendamping lokal desa ialah memfasilitasi desa dalam mencapai
tujuan dana desa salah satunya ialah pelaporan pertanggungjawaban dana desa.
39
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber,
dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang benar dan
akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan
data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
1) Wawancara
Menurut Sugiyono (2013:194) wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan
data ini mendasarkan diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada
pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Jadi dengan wawancara, maka
peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan
dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Adapun daftar
informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Daftar informan
No. Nama Jabatan
1 Bapak Hamdani Ketua Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kec. Natar
2 Ibu Bimi Agusanti Sek. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kec. Natar
3 Bapak Maryoto Kepala Desa Rulung Raya
4 Ibu Titin Sek. Desa Pemanggilan
5 Ibu Romiah Pendamping Lokal Desa Pemanggilan
6 Abdullah Azziz Pendamping Lokal Desa Rulung Raya
7 Habibullah Pendamping Lokal Desa Merak Batin
8 Bapak Maulana Masyarakat
Sumber: diolah oleh peneliti (2017)
40
2) Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode
wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi ini merupakan salah satu
teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-
dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.
Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut
pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang
ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.
3) Observasi
Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi yang
sebenarnya di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek
penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi
partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian
dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki.
E. Analisis Data
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data Menurut
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:338) yang meliputi:
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peniliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
41
diperlukan. Reduksi data merupakan proses penggabungan dan
penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk
tulisan yang akan dianalisis.
b. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil
penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran
secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang
digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk
naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, tabel data, foto maupun
gambar yang berkaitan dengan penelitian.
c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)
Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis
data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan
persamaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan.
Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan
pengambilan intisari dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan
wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.
42
F. Teknik Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau sah apabila
tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang
sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan data
diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi :
1. Credibility (Derajat Kepercayaan)
Derajat kepercayaan mempertunjukan bahwa hasil-hasil penemuan dapat
dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber
yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen
yang berbeda.
Untuk menguji credibility, peneliti melakukan:
a. Triangulasi
Peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana dilakukan dengan
membandingkan hasil wawancara kepada sumber berbeda seperti sumber
dokumentasi dan observasi dari berbagai informan yang berbeda, kemudian
hasil wawancara dikategorisasikan mana pandangan yang sama, berbeda,
dan spesifik.
b. Pengecekan Sejawat
Pengecekan sejawat dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau
hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan
sejawat agar hasil penelitian dapat lebih baik.
43
c. Kecukupan Refrensial
Kecukupan refrensial dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan,
catatan-catatan, rekaman-rekaman yang berhubungan dengan penelitian
untuk menguji kembali penelitian yang ada.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Kinerja pendamping lokal desa dalam mendampingi desa di Kecamatan
Natar
Kinerja pendamping lokal desa dalam mendampingi desa di Kecamatan
Natar belum cukup baik. Hal ini berdasarkan indikator kinerja
pendamping lokal desa yang dapat dilihat melalui produktivitas yang
belum cukup baik, responsivitas pendamping lokal desa yang belum
maksimal, responsibilitas dan akuntabilitas yang belum baik.
2. Faktor penghambat
Yang menjadi faktor penghambat dalam kinerja pendamping lokal desa
ialah pemahaman pendamping lokal desa tentang Undang-undang No. 6
Tahun 2014 yang belum baik serta pemahaman akan tugas, pokok
fungsinya sebagai pendamping lokal desa yang belum cukup baik. Selain
itu yang menjadi hambatan pendamping lokal desa dalam pembangunan
desa di Kecamatan Natar ialah minimnya sumber daya manusia
pendamping lokal desa, serta infrastruktur desa yang baik secara merata.
93
B. Saran
1. Pendamping lokal desa harus mengerti kebutuhan desa, bukan hanya
sekedar mendampingi atau memfasilitasi desa dalam administratif yakni
hanya membantu pelaporan pertanggungjawaban pembangunan desa.
2. Perlunya pelatihan khusus bagi aparatur Kecamatan Natar, aparatur
pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Natar tentang Undang-undang
desa, dana desa, serta tugas pokok dan fungsi pendamping lokal desa.
3. Perlunya penambahan sumber daya manusia pendamping lokal desa, agar
pendamping lokal desa lebih mudah dalam mendampingi desa untuk
pembangunan desa.
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Muhammad Zainul. 2015. Tinjauwan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa
Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Menteri Keuangan.
Ahmadi, Abu. 2009. Psikologi Sosial. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Fakih. 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi. Yogyakarta : Insist
Press.
Kartasasmita, Ginandjar, 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan
Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga, Yogyakarta:
UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama.Yogyakarta :
BPFE- Yogyakarta.
Mayeroff Milton, 1993. Mendampingi Untuk Menumbuhkan .
Yogyakarta:Kanisius.
Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Jakarta: Balai Aksara.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alafbeta
Sugiyono. 2013.Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D). Bandung : ALFABETA.
Suyanto. 2004. Pendampingan Komunitas Dalam Kajian Sosiologi, dalam
populasi, Edisi NO.IV, Yogyakarta : BEM-J PMI.
Trijono. 2007. Pembangunan Dan Perdamaian. Jakarta : Yayasan Obor
Indonesia.
Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sumber Lain
Budiman, Arif. Pendampingan. Diakses dari
(http://www.scribd.com./doc/4994254/tembolok) Diakses pada tanggal 24
agustus 2012.
Christian, Imanuel1 Florentinus. 2015. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan
Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai
Kartanegara. E Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 3, Nomor 2
Endry Ardianto. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo
Dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Lampung Tengah. Skripsi.
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Erviyati, Rina. 2013. Pendampingan Program Kewirausahaan Gypsum Di Desa
Vokasi Gesing, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. Fakultas
Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
Fradiyanto, Ari. 2014. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Dalam
Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan
Benjeng Kabupaten Gresik). Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas
Wijaya Putra Surabaya,Surabaya.
Jurnal BinaPemdes Edisi 1 Tahun 2016. Rekornas Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat Dan Daerah. Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia.
Nurul Hidayati. 2015. Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sidorejo
Kecamatan Sukurejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Fakultas Ilmu
Sosial Ilmu Politik.Universitas Muhammadiya, Ponorogo.
Safitri, Mutiara. 2016. Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan
Informasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas
Lampung.
Subroto, Agus. 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam wilaya Kecamatan
Tlogommulyo Kabupaten Temanggu Tahun 2008). Universitas Diponegoro
Semarang ,Semarang.
Suparno. 2010. Analisis Kebutuhan Masyarakat Dalam Rangka Pemberdyaan
Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Fakultas Ekonomi
Untag Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.14, No.1, Januari 2010.
Tim. 2011. Direktorat pengembangan kursus dan pelatihan.Model
Penyelemggaraan Program Desa Vokasi. Jakarta : Direktorat.
Undang-undang No.34 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah
Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-
undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015