KINERJA LAPORAN - organisasi.surabaya.go.id Full_reduce-compressed.pdf1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar...
Transcript of KINERJA LAPORAN - organisasi.surabaya.go.id Full_reduce-compressed.pdf1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar...
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi …………………………………………………………………………..…… i
Daftar Tabel …………………………………………………………………………... ii
Daftar Gambar ……………………………………………………………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………. 1
A. Latar Belakang …………………………………………………. 1
B. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ……………………. 1
B.1 Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah ………………………… 1
B.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah ……………………….. 6
B.3 Sumber Daya Manusia …………………………………………. 7
C. Aspek Strategis ……………….………………………………… 10
D. Sistematika Penyajian …………………………………………. 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………….……………… 12
A. RPJMD 2016 – 2021 ……………………………………………. 12
B. Rencana Strategis 2016 – 2021 ……………………………….. 13
B.1 Visi dan Misi BKD ……….…………………….………………… 13
B.2 Tujuan dan Sasaran …………………….……………………… 14
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) ………………………………….. 16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ………………………………… 17
E. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran
Tahun 2018 ……………………………………………………….
17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………… 23
A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………….………….. 23
B. Realisasi Anggaran …………………………………….………. 32
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………................ 43
A. Kesimpulan …………………….………………………………… 43
B. Saran ………………...……………………………………........... 43
Lampiran - lampiran
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat ……….………. 8
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Diklat ……………… 15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Tahun 2018 …………….…….. 16
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran ………….…….. 18
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja …………………………………………………..…. 26
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja ………………………………………. 27
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode Renstra ...………. 28
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Diklat ………… 30
Tabel 3.5 Program dan Kegiatan ………………………………………………….. 31
Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan ……………………………….…. 33
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran ……………………………………. 35
Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Per Program ………………………………………… 38
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan …………... 39
Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ………………………..……….. 42
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat ……………. 7
Gambar 3.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja …………………………. 34
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah
wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil
guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya
direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan
pencapaian visi misi organisasi.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Penyusunannya di setiap perangkat daerah berdasarkan pada
perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan
dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja tersebut paling
lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Kepegawaian dan
Diklat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 secara sistematik untuk
melaporkan kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dalam
rangka mewujudkan Good Governance serta sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi untuk meningkatkan kinerja pada tahun
berikutnya.
B. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
B.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan
Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Diklat Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata
2
Kerja Badan Kepegawaian Dan Diklat Kota Surabaya, Badan Kepegawaian dan
Diklat merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
Badan Kepegawaian dan Diklat dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
B.1.1 Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di
bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana
program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan
perundang-undangan
b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan
protokol;
g. Pengelolaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
i. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas;
k. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
3
l. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja badan yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas
dan fungsinya.
B.1.2 Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai
Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan dan penilaian
kinerja pegawai yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program
dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja
Pegawai mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan pegawai dan penilaian kinerja pegawai;
b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan
pegawai dan bidang penilaian kinerja pegawai;
c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang pengembangan pegawai dan bidang penilaian kinerja pegawai ;
d. Pelaksanaan perencanaan formasi, karir dan diklat sumber daya manusia
aparatur;
e. Pelaksanaan penyusunan formasi aparatur sipil negara pada setiap tahun
anggaran;
f. Pelaksanaan pengusulan formasi aparatur sipil negara pada setiap tahun
anggaran;
g. Pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;
h. Pelaksanaan pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
i. Pelaksanaan perumusan kebijakan pengangkatan aparatur sipil negara;
j. Pelaksanaan pemutakhiran data aparatur sipil negara;
k. Pelaksanaan peningkatan wawasan pegawai;
l. Pelaksanaan pemberian ijin dan tugas belajar;
m. Pelaksanaan analisa penilaian kinerja pegawai;
n. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian;
p. Pelaksanaan pengusulan tanda kehormatan satyalancana karya satya;
4
q. Pelaksanaan kegiatan sumpah dan janji pegawai negeri sipil;
r. Pelaksanaan monitoring di bidang pengembangan pegawai;
s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
t. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penilaian kinerja
pegawai;
u. Pelaksanaan pelaporan;
v. Pelaksanaan tugas- indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen
perencanaan strategis tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
B.1.3 Bidang Pembinaan, Mutasi dan Promosi Pegawai
Bidang Pembinaan, Mutasi dan Promosi Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pembinaan, mutasi dan promosi
pegawai yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan
petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan, Mutasi dan Promosi
Pegawai mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan,
mutasi dan promosi pegawai;
b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan,
mutasi dan promosi pegawai;
c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang pembinaan, mutasi dan promosi pegawai;
d. Pelaksanaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah;
e. Pelaksanaan pemrosesan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi pegawai
negeri sipil daerah;
f. Pelaksanaan pemrosesan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah
menjadi golongan ruang i/b s/d iii/d;
g. Pelaksanaan pengusulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah
menjadi golongan ruang iv/a ke atas;
h. Pelaksanaan pemrosesan pengangkatan dan pemberhentian pejabat
fungsional;
i. Pelaksanaan pemrosesan perpindahan pegawai negeri sipil antar perangkat
daerah dan antar daerah/instansi;
5
j. Pelaksanaan pemrosesan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan aparatur sipil negara, kecuali
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekretaris daerah;
k. Pelaksanaan pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
sekretaris daerah;
l. Pelaksanaan pemrosesan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah
golongan ruang iii/d ke bawah dan pemberhentian sebagai calon pegawai
negeri sipil daerah;
m. Pelaksanaan pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan
pengabdian;
n. Pelaksanaan pemrosesan pemberhentian sementara pegawai negeri sipil
daerah untuk golongan ruang iii/d ke bawah;
o. Pelaksanaan kegiatan terkait penegakan disiplin pegawai negeri sipil;
p. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait disiplin pegawai
negeri sipil;
q. Pelaksanaan pemrosesan pemberhentian/pembebasan sementara dari
jabatan negeri bagi semua pegawai negeri sipil daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
r. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian;
s. Pelaksanaan evaluasi dan pemrosesan perpanjangan tenaga harian lepas;
t. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian disiplin pegawai negeri sipil;
u. Pemrosesan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
v. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan, mutasi
dan promosi pegawai;
w. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
x. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam
dokumen perencanaan strategis;
y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
B.1.4 Bidang Asesmen dan Diklat
Bidang Asesmen dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan di bidang asesmen dan diklat yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi
dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan
dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan
6
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Asesmen dan Diklat mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Pelaksanaan asesmen bagi aparatur pemerintahan;
b. Pelaksanaan pembentukan asesmen center aparatur pemerintah;
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural bagi aparatur pemerintah;
d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur
pemerintah;
e. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan diklat;
f. Pelaksanaan evaluasi dampak diklat;
g. Pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi dampak diklat;
h. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
B.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Dan Diklat Kota Surabaya, Susunan Organisasi Badan
Kepegawaian dan Diklat terdiri atas :
1. Badan
2. Sekretariat, Membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai, membawahi :
a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai
b. Sub Bidang Penilaian Kinerja Pegawai
c. Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai
4. Bidang Pembinaan, Mutasi dan Promosi Pegawai, membawahi:
a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai
b. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai
5. Bidang Asesmen dan Diklat, membawahi :
a. Sub Bidang Asesmen
b. Sub Bidang Diklat
7
6. UPTB
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Sedangkan bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat adalah
sebagai berikut :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat
B.3 Sumber Daya Manusia
Secara keseluruhan jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kota
Surabaya sampai dengan Desember 2018 sebanyak 73 orang, dengan
komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Badan Kepegawaian
dan Diklat Kota Surabaya adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.
8
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya
No Kedudukan dalam Organisasi Komposisi Pegawai
Laki-laki
Perempuan Jumlah
1 Badan Kepegawaian dan Diklat
Kepala Badan 1 1
2
Sekretariat
Sekretaris 1 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 1
Staf Pegawai Negeri Sipil 3 3 6
Staf Tenaga Kontrak 8 2 9
Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan 1 1
Staf Pegawai Negeri Sipil 1 1 2
Staf Tenaga Kontrak 1 1
3
Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kepala Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai
1 1
Sub Bidang Pengembangan
Kepala Sub Bidang Pengembangan 1 1
Staf Pegawai Negeri Sipil 2 2
Staf Tenaga Kontrak
Sub Bidang Penilaian Kinerja Pegawai
Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja Pegawai
1 1
Staf Pegawai Negeri Sipil 2 2
Staf Tenaga Kontrak 6 6
Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai
Staf Pegawai Negeri Sipil 1 1
Staf Tenaga Kontrak 1 1
4 Bidang Pembinaan, Mutasi dan Promosi Pegawai
Kepala Bidang Pembinaan, Mutasi dan Promosi Pegawai
1 1
Sub Bidang Pembinaan Pegawai
Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai
1 1
Staf Pegawai Negeri Sipil 2 2
Staf Tenaga Kontrak 1 1
Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai
Kepala sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai
1 1
Staf Pegawai Negeri Sipil 5 3 8
Staf Tenaga Kontrak 4 1 5
9
No Kedudukan dalam Organisasi Komposisi Pegawai
Laki-laki
Perempuan Jumlah
5 Bidang Asesmen dan Diklat
Kepala Bidang Asesmen dan Diklat 1 1
Sub Bidang Asesmen
Kepala Sub Bidang Asesmen 1 1
Staf Pegawai Negeri Sipil 2 2
Staf Tenaga Kontrak 2 2
Sub Bidang Diklat
Kepala Sub Bidang Diklat 1 1
Staf Pegawai Negeri Sipil 4 2 6
Staf Tenaga Kontrak 1 1
6 Kelompok Jabatan Fungsional
Widyaiswara 1 1 2
TOTAL 48 25 73
Berdasarkan tabel di atas, dari 73 pegawai Badan Kepegawaian dan
Diklat sebanyak 48 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, dengan jumlah
pejabat struktural sebanyak 13 orang, staf Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31
orang, JFT sebanyak 2 orang dan tenaga kontrak sebanyak 27 orang.
Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan, dapat dijelaskan sebagai
berikut:
• Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat
Pendidikan S2 : 10 Orang
Pendidikan S1 : 19 Orang
Pendidikan Diploma III : 2 Orang
Pendidikan Diploma I : 1 Orang
Pendidikan SMA/SMK : 11 Orang
Pendidikan SMP : 3 orang
• Tenaga Kontrak, terdapat
Pendidikan S2 : 2 Orang
Pendidikan S1 : 8 Orang
Diploma IV : 1 Orang
Pendidikan SMA/SMK : 16 Orang
10
C. Aspek Strategis
Isu strategis Badan Kepegawaian dan Diklat diperoleh baik berasal dari
analisis internal berupa identifikasi permasalahan maupun analisis eksternal
berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima
tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis
berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat antara lain:
1. Hasil analisis gambaran pelayanan PD
2. Hasil analisis Renstra-PD Provinsi
Sesuai analisis berdasarkan 2 (dua) komponen di atas, maka
permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Diklat dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut:
1. Kompetensi SDM di bidang perencanaan pegawai, di mana jumlah dan
kualifikasi pendidikan SDM di Badan Kepegawaian dan Diklat yang sudah
baik masih perlu ditunjang dengan kualitas kompetensi sebagai perencana
kepegawaian untuk mendukung peran Badan Kepegawaian dan Diklat
sebagai penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian,
pendidikan, dan pelatihan. Permasalahan ini berpotensi mempengaruhi
permasalahan lainnya, seperti pemanfaatan dan analisis data dan informasi
untuk penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pengembangan dan
penataan SDM;
2. Pengembangan Kompetensi Pejabat Struktural, dimana setiap pejabat
struktural wajib mengikuti diklat struktural sesuai jenjang eselonnya namun
selalu berbenturan dengan tugas program dan kegiatan yang tidak dapat
ditinggalkan sehingga tidak dapat mengikuti diklat struktural;
3. Ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang valid dan akurat dan
pemanfaatannya dalam penyusunan rencana pengembangan dan penataan
SDM;
4. Konsistensi pendanaan dari perencanaan ke penganggaran yang perlu lebih
dikendalikan. Keselarasan perencanaan kota dengan PD dan penganggaran
dapat dilihat melalui kesesuaian program, indikator program, target indikator
program, kegiatan dan output kegiatan, namun dari aspek anggaran dapat
terjadi perubahan, mengingat pada proses penetapan anggaran masih ada
proses pembahasan dengan DPRD yang salah satunya memiliki fungsi
budgeting, dan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi
pergeseran anggaran baik pada proses perencanaan maupun proses
pelaksanaan anggaran di tahun berjalan.
11
D. Sistematika Penyajian
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan laporan
kinerja, tugas pokok dan fungsi BKD, struktur organisasi BKD,
SDM, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika penyusunan LKj
BKD Tahun 2018.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menguraikan ringkasan perencanaan sesuai dengan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2016-
2021 dan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Tahun 2018 sebagai dasar laporan kinerja Tahun 2018.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Bab ini menjelaskan capaian kinerja berdasarkan realisasi dari
target yang telah ditetapkan, analisa capaian kinerja dan realisasi
anggaran.
BAB IV PENUTUP
Bab ini menjelaskan secara ringkas kesimpulan atas capaian
kinerja BKD serta saran untuk meningkatkan kinerja BKD di masa
mendatang.
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat mengacu pada RPJMD Kota
Surabaya tahun 2016-2021, Renstra BKD tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja
tahun 2018.
A. RPJMD 2016-2021
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan
lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Renstra Perangkat Daerah (PD), RKPD Kota Surabaya serta pedoman dalam
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu
2016-2021.
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 memuat visi dan misi Walikota
Surabaya, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang
mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah
Kota Surabaya. Visi dan misi untuk 5 (lima) tahun diturunkan menjadi tujuan
yang memiliki sasaran dan sasaran diturunkan menjadi program, dilaksanakan
dengan strategi dan arah kebijakan yang ditentukan di masing-masing tahun.
Program yang direncanakan sesuai arah kebijakan diharapkan mencapai hasil
agar sasaran dan tujuan yang dimaksud dapat tercapai pula. Pada akhirnya
berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang
lebih besar sesuai dengan yang direncanakan pada masyarakat Kota Surabaya.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program
dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang sesuai dengan
tugas dan fungsi PD.
Indikator program yang digunakan merupakan indikator kinerja program
yang berisi outcome program. Outcome merupakan hasil yang diperoleh dalam
jangka pendek atau menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap
program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan
turunan/deployment/cascading dari program serta tugas dan fungsi BKD.
13
B. Rencana Strategis 2016-2021
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka keberadaan Renstra Tahun 2016-2021
merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam menjalankan rencana agenda
pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun
2016-2021.
B.1 Visi dan Misi BKD
Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya dalam kurun waktu 2016-
2021 akan mewujudkan visi “Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik
Melalui Pengembangan Kualitas Aparatur Pemerintah untuk Mendukung
Kota Surabaya yang Berdaya Saing Global” dengan pokok visi
“Pengembangan Aparatur Pemerintah” yaitu Peningkatan kualitas SDM yang
tepat sesuai dengan bidangnya. Dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang
handal akan mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.
Misi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat untuk
mewujudkan visi di atas adalah “Meningkatkan kapabilitas Sumber Daya
Aparatur untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas”. Seperti yang telah
disampaikan dalam penjelasan pokok-pokok visi Badan Kepegawaian dan Diklat
untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik diperlukan kualitas SDM yang
mumpuni sesuai dengan bidangnya.
Untuk mewujudkan peningkatan kapabilitas SDM yang tepat, peran
teknologi informasi menjadi aspek yang dikedepankan untuk menunjang proses
perencanaan pengembangan kualitas SDM. Hal ini telah sesuai dengan isu
strategis Badan Kepegawaian dan Diklat yang menunjukkan bahwa teknologi
informasi menjadi peluang yang baik sebagai pendukung tugas dan fungsi
pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat. Hal ini sangat bermanfaat bagi PD
sebagai pengguna layanan Badan Kepegawaian dan Diklat, yaitu memudahkan
PD untuk mengakses data kepegawaian dan menginput kebutuhan diklat dari
setiap pegawai.
14
B.2 Tujuan dan Sasaran
Perumusan tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat mengacu kepada
sasaran kota sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, di mana Badan
Kepegawaian dan Diklat berperan dalam sasaran kota “Meningkatkan kapasitas
dan kompetensi aparatur pemerintahan” dengan indikator Persentase aparatur
(struktural & non struktural) yang kompeten. Selain itu Badan Kepegawaian dan
Diklat juga memiliki peran dalam mendukung sasaran kota “Meningkatkan tata
kelola administrasi pemerintahan yang baik” melalui 3 indikator yaitu Indeks
kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran, Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program dan Tingkat
Kepuasan Pelayanan Kedinasan.
Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi
satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program
yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat sesuai dengan
yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, sasaran Badan
Kepegawaian dan Diklat disusun juga dengan memperhatikan rumusan
permasalahan serta tugas dan fungsi utama Badan Kepegawaian dan Diklat
sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
Untuk tujuan “Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur
pemerintahan”, sasaran yang dirumuskan adalah ” Meningkatkan kompetensi
aparatur” yang keberhasilannya diukur dengan indikator Persentase
terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur. Untuk tujuan “Meningkatkan
tata kelola administrasi pemerintahan yang baik”, sasaran yang dirumuskan
adalah ” Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan program” yang keberhasilannya diukur dengan indikator
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan
pada Operational Plan dan ”Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi
perkantoran perangkat daerah” yang keberhasilannya diukur dengan indikator
Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah. Target Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada
tabel 2.1.
15
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Diklat
No Sasaran
Strategis Indikator
Target
2017 2018 2019 2020 2021
1 Tujuan :
Meningkatkan
Kapasitas dan
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
aparatur
(struktural & non
struktural) yang
kompeten
61,83%
69,69% 77,55% 85,41% 93,28%
Sasaran :
Meningkatkan
kompetensi
aparatur
Persentase
terlaksananya
peningkatan
kompetensi
aparatur
85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71%
2 Tujuan :
Meningkatkan
tata kelola
administrasi
perangkat
daerah yang
baik
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program
90.84% 91.53% - - -
Tingkat Kepuasan
Pelayanan
Kedinasan
76% 77% 78% 79% 80%
Indeks kepuasan
SKPD terhadap
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
62% 64% 66% 68% 70%
Sasaran :
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan
untuk
mendukung
keberhasilan
program
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan terhadap
parameter
perencanaan pada
Operational Plan
100% 100% - - -
Mengelola
sarana dan
prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat
daerah
Persentase
Kinerja
Pengelolaan
Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran
Perangkat Daerah
100% 100% 100% 100% 100%
16
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah serangkaian indikator kinerja yang
terukur dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan dalam
mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan
dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama
(IKU) BKD tahun 2018 disusun dengan memperhatikan keselarasan tujuan BKD
dengan sasaran kota seperti tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-
2021 melalui konsep manajemen strategis. BKD dengan tugas dan fungsinya
untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian,
pendidikan, dan pelatihan mengukur kinerjanya menggunakan indikator kinerja
tujuan dan sasaran seperti termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan
Kepegawaian dan Diklat Tahun 2018. Indikator tujuan dan indikator sasaran BKD
beserta target dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Tahun 2018
No Sasaran
Strategis
Indikator Formulasi Target
Realisasi Capaian
1 Tujuan :
Meningkatkan
Kapasitas dan
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
aparatur
(struktural & non
struktural) yang
kompeten
(Jumlah aparatur
struktural dan non
struktural yang
berkompeten tahun (t) :
jumlah aparatur
keseluruhan tahun (tr))
x 100%
69,69% 67.22% 96.46%
Sasaran :
Meningkatkan
kompetensi
aparatur
Persentase
terlaksananya
peningkatan
kompetensi
aparatur
(kegiatan peningkatan
kompetensi aparatur
yang terlaksana :
kegiatan peningkatan
kompetensi aparatur
yang direncanakan)
x100%
85.71% 100% 116.67%
2 Tujuan :
Meningkatkan
tata kelola
administrasi
perangkat
daerah yang
baik
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program
(Jumlah program yang
capaiannya lebih dari
76% tahun (t) : jumlah
program tahun (t)) x
100%
91.53% 100% 109.25%
Tingkat Kepuasan
Pelayanan
Kedinasan
Survey 77% 84.55% 109.81%
Indeks kepuasan
SKPD terhadap
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
Survey 64% 83.68% 130.75%
17
Sasaran :
Melaksanakan
kegiatan
sesuai dengan
perencanaan
untuk
mendukung
keberhasilan
program
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan terhadap
parameter
perencanaan pada
Operational Plan
1. Rumus rata-rata
persentase capaian
kinerja operational
plan pada aspek what
(60%) dan when (40%)
= (Capaian what pada
sub (i) * 0,6) + (Capaian
when pada sub (i) *
0,4) 2. Rumus capaian
what pada sub (i) =
realisasi output sub :
target output sub
rencana 3. Rumus
capaian when pada sub
(i) = (realisasi : target)
sub pada bulan yang
terdapat output
rencana
100% 100% 100%
Mengelola
sarana dan
prasarana
serta
administrasi
perkantoran
perangkat
daerah
Persentase
Kinerja
Pengelolaan
Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran
Perangkat Daerah
(Capaian indikator
"Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik") x
50% + (Capaian
indikator "Tingkat
kepuasan pegawai
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran") x 50%
100% 100% 100%
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Perjanjian Kinerja disusun sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja Aparatur, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BKD Tahun 2018 dapat dilihat
pada lampiran LKj ini.
E. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018
Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian
dan Diklat, terdapat 5 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan
Kepegawaian dan Diklat, gambaran secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.3.
18
Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran
Tujuan Indikator Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Target 2018 Anggaran 2018
Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten
Meningkatkan kompetensi aparatur
Persentase terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I, II, III
Penerapan Disiplin Pegawai
Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan
760 orang 977,629,549
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
35 orang 830,417,118
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)
Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)
1 dokumen 423,078,436
19
Tujuan Indikator Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Target 2018 Anggaran 2018
Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah
Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah
1399 orang 2,243,294,666
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerintah
Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah
1677 orang 4,141,503,830
Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre
Pelaksanaan Assesment Centre
Jumlah kegiatan Pelaksanaan Assesment Centre
3 kegiatan 695,000,456
Pengelolaan Sistem Data Pegawai
Jumlah Sistem Data Pegawai yang dikelola
1 aplikasi 170,982,255
Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik
Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah berkas pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya
800 berkas 606,359,771
20
Tujuan Indikator Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Target 2018 Anggaran 2018
Penataan Administrasi Kepegawaian
Jumlah berkas pegawai yang ditata administrasi kepegawaian nya
11991 berkas 766,143,858
Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan
Jumlah berkas Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan
730 berkas 1,036,967,196
Pengembangan Wawasan Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam negeri
249 orang 3,273,357,744
Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah pegawai yang difasilitasi penilaian kinerjanya
7018 orang 674,755,851
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon PNS
10000 orang 1,394,841,512
21
Tujuan Indikator Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Target 2018 Anggaran 2018
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
12 dokumen 266,318,942
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
100 % 875,474,529
22
Tujuan Indikator Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Target 2018 Anggaran 2018
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
130 unit 381,043,247
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Berikut diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja sasaran
strategis, program dan kegiatan serta uraian realisasi anggaran Badan Kepegawaian
dan Diklat. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 digunakan sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat.
Perhitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :
Pengukuran tingkat capaian kinerja BKD dilakukan dengan cara antara lain :
1. Membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan dan sasaran BKD yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKD tahun 2018 dengan realisasi kinerja
yang telah dicapai;
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 secara series
dan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Renstra BKD Tahun 2016-2021.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari capaian atas target
kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Rumusan tujuan, sasaran
dan masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan
Kepegawaian dan Diklat Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada hasil
Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2016-2021 dengan tetap
memperhatikan keselarasannya terhadap tujuan dan sasaran beserta Indikator
Kinerja Utama (IKU) Walikota yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Diklat.
Indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Badan
Kepegawaian dan Diklat Tahun 2018 yang telah diubah menjadi Perjanjian
Kinerja Perubahan APBD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Tujuan pertama adalah Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber
Daya Aparatur yang diukur dengan indikator Persentase aparatur (struktural
& non struktural) yang kompeten. Formulasi yang digunakan dalam
perhitungan realisasi adalah jumlah aparatur struktural dan non struktural
yang berkompeten tahun (t) dibagi dengan jumlah aparatur keseluruhan
Realisasi Capaian = X 100% Target
24
tahun (tr)) dikali 100%. Target dari indikator tersebut adalah 69.69% dan
terealisasi 67.22%, sehingga capaian indikatornya sebesar 96.46%. Capaian
dari indikator ini sudah baik meskipun belum mencapai 100%. Hal ini
dikarenakan adanya aparatur struktural yang belum menambah
kompetensinya melalui diklat pim dikarenakan adanya pekerjaan program
dan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga tidak dapat meninggalkan
pekerjaan untuk mengikuti diklat pim.
1.1 Tujuan tersebut dijabarkan melalui sasaran meningkatkan kompetensi
aparatur dengan indikator Persentase terlaksananya peningkatan
kompetensi aparatur dengan target 85.71% dan terealisasi 100%
sehingga capaian indikatornya 116.67%. Formulasi yang digunakan
dalam perhitungan realisasi adalah kegiatan peningkatan kompetensi
aparatur yang terlaksana dibagi dengan kegiatan peningkatan
kompetensi aparatur yang direncanakan kemudian dikalikan 100%.
2. Tujuan kedua adalah Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah
yang baik. Tujuan ini diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu :
a. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program. Formulasi yang
digunakan dalam perhitungan realisasi adalah jumlah program yang
capaiannya lebih dari 76% tahun (t) dibagi dengan jumlah program tahun
(t) dikali 100%. Target yang ditetapkan sebesar 91.53% dan terealisasi
100% sehingga capaiannya sebesar 109.25%. Indikator ini dapat tercapai
lebih dari 100% dikarenakan adanya komitmen untuk melaksanakan
program dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perencanaan serta
adanya dukungan anggaran APBD tahun 2018.
b. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran. Indikator ini diukur dengan cara survey melalui
aplikasi e-performance. Target yang ditetapkan 64% dan terealisasi
83.68% sehingga capaian indikatornya sebesar 130.75%. Indikator ini
dapat tercapai lebih dari 100% dikarenakan adanya komitmen sekretariat
untuk memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
serta adanya dukungan anggaran APBD tahun 2018.
c. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan. Indikator ini diukur dengan cara
survey melalui aplikasi e-performance. Target yang ditetapkan sebesar
77% dan terealisasi 84.55% sehingga capaian indikatornya 109.81%.
Indikator ini dapat tercapai lebih dari 100% dikarenakan adanya kepuasan
dari pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat terhadap pelayanan yang
diberikan sekretariat.
25
2.1 Tujuan tersebut dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran yaitu melaksanakan
kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan
program dengan indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan
terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan dengan target
100% dan terealisasi 100% sehingga capaian indikatornya 100%, serta
mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
perangkat daerah dengan indikator Persentase Kinerja Pengelolaan
Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian
indikatornya 100%. Indikator sasaran yang pertama dapat tercapai
100% karena seluruh pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian
dan Diklat disesuaikan dengan perencanaan pada operational plan
sedangkan indikator sasaran yang kedua dapat tercapai 100%
dikarenakan capaian program yang diukur melalui survey melalui
aplikasi e-performance.
Rekapitulasi capaian indikator tujuan dan sasaran sesuai Perjanjian
Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2018 dapat dilihat pada
Tabel 3.1 dan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun 2017 serta
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode Renstra dapat dilihat pada
tabel 3.2 dan 3.3.
26
Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Tujuan :
Meningkatkan
Kapasitas dan
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
aparatur
(struktural & non
struktural) yang
kompeten
69,69% 67.22% 96.46%
Sasaran :
Meningkatkan
kompetensi
aparatur
Persentase
terlaksananya
peningkatan
kompetensi
aparatur
85.71% 100% 116.67%
2 Tujuan :
Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah
yang baik
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program
91.53% 100% 109.25%
Tingkat Kepuasan
Pelayanan
Kedinasan
77% 84.55% 109.81%
Indeks kepuasan
SKPD terhadap
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
64% 83.68% 130.75%
Sasaran :
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan untuk
mendukung
keberhasilan
program
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan
terhadap
parameter
perencanaan
pada Operational
Plan
100% 100% 100%
Mengelola sarana
dan prasarana
serta administrasi
perkantoran
perangkat daerah
Persentase
Kinerja
Pengelolaan
Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran
Perangkat
Daerah
100% 100% 100%
27
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2017 2018
1 Tujuan :
Meningkatkan
Kapasitas dan
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
aparatur (struktural
& non struktural)
yang kompeten
69,69% 58.38% 67.22%
Sasaran :
Meningkatkan
kompetensi
aparatur
Persentase
terlaksananya
peningkatan
kompetensi
aparatur
85.71% 100% 100%
2 Tujuan :
Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah
yang baik
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program
91.53% 100% 100%
Tingkat Kepuasan
Pelayanan
Kedinasan
77% 85.74% 84.55%
Indeks kepuasan
SKPD terhadap
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
64% 83.28% 83.68%
Sasaran :
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan
untuk mendukung
keberhasilan
program
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan terhadap
parameter
perencanaan pada
Operational Plan
100% 100% 100%
Mengelola sarana
dan prasarana
serta administrasi
perkantoran
perangkat daerah
Persentase Kinerja
Pengelolaan
Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran
Perangkat Daerah
100% 100% 100%
28
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode Renstra
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
akhir
Renstra
Realisasi Tingkat
Kemajuan
1 Tujuan :
Meningkatkan
Kapasitas dan
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
aparatur (struktural
& non struktural)
yang kompeten
93.28% 67.22% 72.06%
Sasaran :
Meningkatkan
kompetensi
aparatur
Persentase
terlaksananya
peningkatan
kompetensi
aparatur
85.71% 100% 116.67%
2 Tujuan :
Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah
yang baik
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program
- 100% -
Tingkat Kepuasan
Pelayanan
Kedinasan
80%
84.55% 105.69%
Indeks kepuasan
SKPD terhadap
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
70% 83.68% 119.54%
Sasaran :
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan
untuk mendukung
keberhasilan
program
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan terhadap
parameter
perencanaan pada
Operational Plan
- 100% -
Mengelola sarana
dan prasarana
serta administrasi
perkantoran
perangkat daerah
Persentase Kinerja
Pengelolaan
Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran
Perangkat Daerah
100% 100% 100%
29
Dalam mencapai target sasaran strategis yang pertama didukung oleh
dua program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu program strategis
pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-
2021. Indikator kinerja program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
ada empat yaitu :
1. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural dengan target
kinerja sebesar 90.33%, Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan
formulasi ((Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural sampai
dengan tahun (t) : jumlah pejabat struktural keseluruhan tahun (t)) x 100%.
2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dengan
target kinerja sebesar 49.05%, Indikator kinerja ini dihitung dengan
menggunakan formulasi ((Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis +
jumlah aparatur yang mengikuti diklat fungsional sampai dengan tahun (t)) :
jumlah aparatur keseluruhan tahun (tr)) x 100%.
3. Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre dengan target
kinerja sebesar 40%, Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan
formulasi (Jumlah realisasi tahapan assessment centre tahun (t) : jumlah
rencana tahapan assessment centre tahun 2021) x 100%.
4. Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik dengan target kinerja sebesar
92%, Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan formulasi (Jumlah
aparatur yang memiliki kinerja baik tahun (t) : jumlah aparatur tahun (t)) x
100%.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal adalah program yang
diampu oleh dua perangkat daerah yaitu Inspektorat dan Badan Kepegawaian
dan Diklat. Untuk program ini diukur dengan indikator Persentase penanganan
disiplin aparatur wilayah I, II, dan III dengan target sebesar 100% dengan
formulasi (Jumlah kasus disiplin aparatur wilayah I, II dan III yang ditemukan dan
diterima yang ditangani : Jumlah kasus disiplin aparatur wilayah I, II dan III yang
ditemukan dan diterima) x 100%.
Dalam mencapai target sasaran strategis yang kedua didukung oleh tiga
program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan
strategis dan/atau sektoral, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran, serta Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana kedinasan dengan indikator Persentase sarana dan prasarana
30
perkantoran dalam kondisi baik. Selengkapnya mengenai penghitungan realisasi
dari program Badan Kepegawaian dan Diklat adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Diklat
Program Indikator Program Target Realisasi Capaian
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase pejabat
struktural yang mengikuti
diklat struktural
90.33% 78.24% 86.62%
Persentase pegawai yang
mengikuti diklat teknis dan
fungsional
49.05%
70.46% 143.66%
Persentase terbentuknya
dan berfungsinya
assessment centre
40% 70% 175%
Persentase aparatur yang
memiliki kinerja baik
92% 96.68% 105.08%
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal
Persentase penanganan
disiplin aparatur wilayah I
100% 100% 100%
Persentase penanganan
disiplin aparatur wilayah II
100% 100% 100%
Persentase penanganan
disiplin aparatur wilayah III
100% 100% 100%
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100% 100% 100%
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran
74% 84.25% 113.85%
Program
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
kedinasan
Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
100% 100% 100%
31
Pencapaian program pada Badan Kepegawaian dan Diklat di dukung
dengan pelaksanaan 16 kegiatan selama tahun 2018, Tabel 3.5 menjelaskan
hubungan program, kegiatan, target dan realisasinya.
Tabel 3.5
Program dan Kegiatan
Program Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah berkas
pegawai yang
dilayani
administrasi
kepegawaiannya
800
berkas
800
berkas
100%
Pelaksanaan
Assesment
Centre
Jumlah kegiatan
Pelaksanaan
Assesment
Centre
3
kegiatan
3 kegiatan 100%
Penataan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah berkas
pegawai yang
ditata
administrasi
kepegawaiannya
11991
berkas
12538
berkas
104.56%
Pendidikan Dan
Pelatihan
Fungsional Bagi
Aparatur
Pemerintah
Jumlah peserta
yang mengikuti
Pendidikan Dan
Pelatihan
Fungsional Bagi
Aparatur
Pemerintah
1399
orang
1459
orang
104.29%
Pendidikan Dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Daerah
Jumlah peserta
Pendidikan Dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Daerah
35 orang 35 orang 100%
Pendidikan Dan
Pelatihan
Teknis Tugas
Dan Fungsi
Bagi Aparatur
Pemerintah
Jumlah peserta
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dan fungsi
bagi aparatur
pemerintah
1677
orang
1656
orang
98.75%
Penempatan
Pegawai Dan
Promosi
Jabatan
Jumlah berkas
Penempatan
Pegawai Dan
Promosi Jabatan
730
berkas
756
berkas
103.56%
Pengelolaan
Sistem Data
Pegawai
Jumlah Sistem
Data Pegawai
yang dikelola
1 aplikasi 1 aplikasi 100%
Pengembangan
Wawasan
Aparatur
Jumlah pegawai
yang mengikuti
diklat dalam
negeri
249
orang
249 orang 100%
32
Program Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian
Fasilitasi
Penilaian
Kinerja
Pegawai
Jumlah pegawai
yang difasilitasi
penilaian
kinerjanya
7018
orang
7018
orang
100%
Penyiapan
Materi Diklat
Pembelajaran
(e-learning)
Jumlah Materi
Diklat
Pembelajaran
(e-learning)
1
dokumen
1
dokumen
100%
Seleksi
Penerimaan
Calon PNS
Jumlah Peserta
Seleksi
Penerimaan
Calon PNS
10000
orang
4915
orang
49.15%
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
Penerapan
Disiplin
Pegawai
Jumlah pegawai
yang
mendapatkan
pembinaan
kedisiplinan
760
orang
760 orang 100%
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Penganggarand
an Evaluasi
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Perangkat
Daerah yang
disusun
12
dokumen
12
dokumen
100%
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
Perangkat
Daerah
Persentase
ketersediaan
barang dan jasa
perkantoran
100% 122.08% 122.08%
Program
Pembangunan
dan
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
kedinasan
Pemeliharaan
dan Pengadaan
Sarana
Perkantoran
Jumlah unit
sarana
perkantoran
yang dipelihara
dan diadakan
130 unit 130 unit 100%
B. Realisasi Anggaran
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian dan Diklat
Kota Surabaya adalah sebesar Rp. 29,139,080,698,-. Alokasi anggaran tersebut
meliputi Belanja Langsung sebesar Rp. 18,757,168,960,- dan Belanja Tidak
langsung sebesar Rp. 10,381,911,738,-. Pada Tabel 3.6. ditampilkan alokasi
anggaran belanja langsung per sasaran pembangunan.
33
Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran
1 Tujuan :
Meningkatkan
Kapasitas dan
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
aparatur (struktural
& non struktural)
yang kompeten
17,234,332,242
91.88%
Sasaran :
Meningkatkan
kompetensi
aparatur
Persentase
terlaksananya
peningkatan
kompetensi
aparatur
10,911,651,794
58.17%
2 Tujuan :
Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah
yang baik
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program
266,318,942
1.42%
Tingkat Kepuasan
Pelayanan
Kedinasan
875,474,529
4.67%
Indeks kepuasan
SKPD terhadap
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
381,043,247
2.03%
Sasaran :
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan
untuk mendukung
keberhasilan
program
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan terhadap
parameter
perencanaan pada
Operational Plan
266,318,942
1.42%
Mengelola sarana
dan prasarana
serta administrasi
perkantoran
perangkat daerah
Persentase Kinerja
Pengelolaan
Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran
Perangkat Daerah
1,256,517,776
6.7%
34
Anggaran Belanja Langsung yang mendukung pencapaian target indikator
kinerja terealisasi sebesar Rp. 16,937,859,509,- atau 90.30% sedangkan
anggaran belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 8,816,849,748,- atau
84.93%. Dihitung secara total, realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan
Diklat pada tahun 2018 sebesar Rp. 25,754,709,257,- atau 88.39% dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 29,139,080,698,-. Realisasi kinerja dan anggaran
kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian dan
Diklat yaitu IKU BKD Tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
dan indikator program sesuai RPJMD Kota Surabaya dan Renstra BKD Tahun
2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.7, Tabel 3.8 dan Tabel 3.9.
Gambaran alokasi anggaran dan realisasi belanja BKD pada tahun 2018
dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2018
35
Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
No Tujuan/ Sasaran/
Program
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
1 Tujuan :
Meningkatkan
Kapasitas dan
Kompetensi Sumber
Daya Aparatur
Persentase aparatur
(struktural & non
struktural) yang
kompeten
69,69% 67.22% 96.46% 17,234,332,242
15,528,064,965
90.10%
Sasaran :
Meningkatkan
kompetensi aparatur
Persentase
terlaksananya
peningkatan kompetensi
aparatur
85.71% 100% 116.67% 10,911,651,794
10,075,316,470
92.34%
Program :
1 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase pejabat
struktural yang mengikuti
diklat struktural
90.33% 78.24% 86.62% 16,256,702,693
14,595,121,550
89.78%
Persentase pegawai
yang mengikuti diklat
teknis dan fungsional
49.05% 70.46% 143.66%
Persentase terbentuknya
dan berfungsinya
assessment centre
40% 70% 175%
Persentase aparatur
yang memiliki kinerja baik
92% 96.68% 105.08%
36
No Tujuan/ Sasaran/
Program
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
2 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
Persentase penanganan
disiplin aparatur wilayah
I, II, III
100% 100% 100% 977,629,549
932,943,415
95.43%
2 Tujuan :
Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah
yang baik
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan program
91.53% 100% 109.25% 266,318,942
264,543,086
99.33%
Tingkat Kepuasan
Pelayanan Kedinasan
77% 84.55% 109.81% 875,474,529
821,979,411
93.89%
Indeks kepuasan SKPD
terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
64% 83.68% 130.75% 381,043,247
323,272,047
84.84%
Sasaran :
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan untuk
mendukung
keberhasilan
program
Persentase kesesuaian
pelaksanaan Kegiatan
terhadap parameter
perencanaan pada
Operational Plan
100% 100% 100% 266,318,942
264,543,086
99.33%
37
No Tujuan/ Sasaran/
Program
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Program:
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100% 100% 100% 266,318,942
264,543,086
99.33%
Sasaran :
Mengelola sarana
dan prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat daerah
Persentase Kinerja
Pengelolaan Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
100% 100% 100% 1,256,517,776
1,145,251,458
91.14%
Program :
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran
74% 84.25% 113.85% 875,474,529
821,979,411
93.89
2 Program
Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
kedinasan
Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
100% 100% 100% 381,043,247
323,272,047
84.84
38
Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Program
Program Indikator Kinerja Target Realisasi
Anggaran %Anggaran Anggaran %Anggaran
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I
977,629,549 5.21% 932,943,415 5.51%
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
16,256,702,693 86.67% 14,595,121,550 86.17%
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre
Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
266,318,942 1.42% 264,543,086 1.56%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
875,474,529 4.67% 821,979,411 4.85%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
381,043,247 2.03% 323,272,047 1.91%
TOTAL BELANJA PROGRAM 18,757,168,960 100.00% 16,937,859,509 100.00%
39
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I
100% 100% 100% 977,629,549 932,943,415 95.43%
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II
100% 100% 100%
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III
100% 100% 100%
Penerapan Disiplin Pegawai Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan
760 orang 760 orang 100% 977,629,549 932,943,415 95.43%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
90.33% 78.24% 86.62% 16,256,702,693 14,595,121,550 89.78%
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
49.05% 70.46% 143.66%
Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre
40% 70% 175%
Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik
92% 96.68% 105.08%
Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah berkas pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya
800 berkas 800 berkas 100% 606,359,771 600,568,343 99.04%
Pelaksanaan Assesment Centre
Jumlah kegiatan Pelaksanaan Assesment Centre
3 kegiatan 3 kegiatan 100% 695,000,456 609,718,578 87.73%
Penataan Administrasi Kepegawaian
Jumlah berkas pegawai yang ditata administrasi kepegawaiannya
11991 berkas 12538 berkas 104.56% 766,143,858 741,352,034 96.76%
40
Indikator Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah
Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah
1399 orang 1459 orang 104.29% 2,243,294,666 1,812,662,599 80.80%
Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
35 orang 35 orang 100% 830,417,118 723,183,059 87.09%
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerintah
Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi aparatur pemerintah
1677 orang 1656 orang 98.75% 4,141,503,830 3,889,252,148 93.91%
Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan
Jumlah berkas Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan
730 berkas 756 berkas 103.56% 1,036,967,196 932,580,963 89.93%
Pengelolaan Sistem Data Pegawai
Jumlah Sistem Data Pegawai yang dikelola
1 aplikasi 1 aplikasi 100% 170,982,255 165,979,364 97.07%
Pengembangan Wawasan Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam negeri
249 orang 249 orang 100% 3,273,357,744 3,238,059,850 98.92%
Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah pegawai yang difasilitasi penilaian kinerjanya
7018 orang 7018 orang 100% 674,755,851 629,945,120 93.36%
Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)
Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)
1 dokumen 1 dokumen 100% 423,078,436 412,158,814 97.42%
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon PNS
10000 orang 4915 orang 49.15% 1,394,841,512 839,660,678 60.20%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 100% 100% 266,318,942 264,543,086 99.33%
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
12 dokumen 12 dokumen 100.00% 266,318,942 264,543,086 99.33%
41
Indikator Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
74% 84.25% 113.85% 875,474,529 821,979,411 93.89%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
100% 122.08% 122.08% 875,474,529 821,979,411 93.89%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 100% 381,043,247 323,272,047 84.84%
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
130 unit 130 unit 100% 381,043,247 323,272,047 84.84%
42
Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Program Indikator Kinerja Capaian
Kinerja (%)
Penyerapan
Anggaran (%)
Tingkat
Efisiensi (%)*
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I
100% 95.43% 4.57%
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
127.59% 89.78% 37.81%
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre
Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 99.33% 0.67%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
113.85% 93.89% 19.96%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 84.84% 15.16%
* tingkat efisiensi diukur dengan formulasi capaian kinerja - penyerapan anggaran
43
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kota
Surabaya Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Badan
Kepegawaian dan Diklat hampir dapat memenuhi seluruh target indikator
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2018 serta target program seperti tertuang pada RPJMD Kota Surabaya
Tahun 2016-2021 dan Renstra BKD Tahun 2016-2021. Pencapaian ini
didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Diklat pada tahun 2018.
2. Capaian output kegiatan Tahun 2018 hampir tercapai seluruhnya dengan
penyerapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat
mencapai 88.39%. Capaian tersebut diuraikan antara lain capaian belanja
langsung sebesar 90.30%, sedangkan belanja tidak langsung sebesar
84.93%.
B. Saran
Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018, maka
tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang
sehingga dapat mempertahankan kinerja, sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang ideal dan berbasis
Manajemen Strategis (deployment dan alignment), Manajamen Kinerja
(mengevaluasi pelaksanaan dari tujuan yang ditetapkan) serta berbasis
resiko (kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan) untuk
mendapatkan perencanaan strategis yang berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas pengumpulan serta analisa data dan informasi untuk
mendukung kualitas perencanaan;
3. Selalu melakukan pemutakhiran (update) wawasan dan kemampuan yang
mengacu pada kondisi terkini dan peraturan terbaru terkait kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan bagi ASN;