KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …
Transcript of KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …
i
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PROVINSI
JAMBI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (1)
Dalam Hukum Tata Negara
Oleh :
DIAN SAPUTRI
NIM : 106170691
PEMBIMBING :
Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A
Masburiyah, S.Ag.,M.FiI.I
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2021
v
MOTTO
...يامركم ان تؤدوا المنت الى اهلهاواذا حكمتم بيه الناس ان تحكمىابالعدلان الله
Artinya :
“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”1
1( Q.S An-Nis’ (4) : 58)
vi
PERSEMBAHAN
Bismillahirohmanirrahim…
Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang ,
Karya Tulis Ilmiah yang berbentuk Skripsi ini Penulis persembahkan khusus kepada
yang
terhormat :
Papa ( SYAHDANIR) dan Mama tercinta (MARIANA)
Dengan tiada terkira baik moril maupun materil yang selalu mencurahkan rasa kasih
Sayangnya dan selalu sabar, tulus, dalam membesarkan, membimbing, mendidik hingga
Dewasa, selalu mendoakan penulis setiap akhir do’a sehingga penulis dapat meraih cita-
cita Hingga seperti sekarang ini.
Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada kakak dan abang-
abangku
(Fitri Handayani, S.H, Habibie, Taufik Kurniawan, Daniel Kurniawan)
Serta aku berterima kasih kepada teman-teman seperjuanganku
(Surya,Firawati,Sukma,Nopita) dan juga Kekasihku (Viki Irwanto)
(Keluarga Besar Hukum Tata Negara) serta (Keluarga Besarku) tercinta.
Selanjutnya ucapan terimakasih kepada akademis, dan seluruh sahabat-sahabat dalam
Lingkup UIN STS Jambi maupun di luar lingkup kampus.
Tiada kata yang terindah selain do’a, maka dari itu penulis tidak bias membalas apa-apa
Selain mendoakan semoga amal baik yang diberikan senantiasa mendapat balasan dari
Allah SWT, semoga Allah selalu menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua Amin.
vii
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Provinsi Jambi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah
Kabupaten Kerinci tahun 2013. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis
Normatif. Karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis yang diamati serta
mempertimbangkan asumsi dari buku-buku, artikel, jurnal sebagai narasumber,
tempat dan arsip atau dokumen. Jenis penelitian yang digunakan Kualitatif, Sifat
dari penelitian ini eksploratif-komparatif dengan menggunakan sumber data yaitu
Data Primer dan Data Sekunder, sedangkan pengumpulan data yang digunakan
adalah pustaka dan riset lapangan. Hasil kesimpulan penelitian adalah setiap calon
kepala daerah baik jalur indenpenden/non partai maupun calon yang diusungkan
lewat jalur partai yang ingin mendaftar diri sebagai calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus mengikuti dan
memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pemilihan kepala
daerah yaitu undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang pemiihan umum.
Dimana tugas dan fungsinya adalah melaksanakan semua tahapan-tahapan dalam
mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Pilkada
viii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
menciptakan manusia dengan sempurna, serta dengan taufik dan hidayah-Nya
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi
besar Muhammad SAW dan semoga dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga
dan para sahabatnya.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana
Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah UIN
SulthanThaha Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi
ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai
pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :
1. Bapak Prof Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph.D, selaku Rektor UIN STS
Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN
STS Jambi.
3. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP
Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN
STS Jambi.
4. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A, selaku Pembimbing I dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Masburiyah, S.Ag., M.FiI.I, selaku Pembimbing II dalam
menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati
Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi.
ix
7. Ibu Irna, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
yang telah memberikan kemudahan penulis dalam memperoleh data di
lapangan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu, semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita semua.
Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saatini, kecuali do’a
kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka mendapat
balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-
pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penulis juga berharap semoga
skripsi ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pihak-pihak
lain yang membutuhkannya.
Jambi, 2021
Penulis
Dian Saputri
106170691
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
LEMBARAN PERNYATAAN .......................................................................... ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................... iii
PENGESAHAN ................................................................................................... iv
MOTTO ............................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ................................................................................................ vi
ABSTRAK ........................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR....................................................................................... viii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ x
DAFTAR SINGKATAN................................................................................... xii
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……………….…………........................... 1
B. Rumusan Masalah……………….…………..................................... 11
C. Batasan Masalah……..……...……………….….………................. 11
D. Tujuan Penelitian..……………………….....………...…................. 11
E. KegunaanPenelitian……...………………………………................ 12
F. KerangkaTeori…...………………………..…………….................. 12
G. TinjauanPustaka……...……………..….…….…………….............. 18
BAB II METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian………..……………..………............ 20
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data………..………..….................... 21
C. Sifat Penelitian………..……………..…………………….............. 22
D. Pendekatan Penelitian……...………………………………............ 22
E. Instrumen Pengumpulan Data...……………………….……........... 23
F. Teknik Analisis Data………...….…………………………............. 24
G. Sistematika Penulisan….……..……………………………............. 27
H. Jadwal Penelitian…….……………...………………………........... 27
xi
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi……….…............. 29
B. Visi dan Misi PTUN Jambi………………….....…….................., 30
C. Tugas Wewenang dan Fungsi PTUN Jambi…..…...…................. 30
D. Struktur Organisasi…………..……...…………..……................. 32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN PTUN JAMBI
A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Proses
Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.... 36
B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Persidangan Dalam
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.......................... 49
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan……….……………….….…………………................ 59
B. Saran……………………………....……......................................... 60
DAFTAR PUSTAKA…………………..….……………...…............... 61
LAMPIRAN…………………....……………..……………................. 66
CURRICULUM VITAE……………………..….……...….................. 78
xii
DAFTAR SINGKATAN
PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
DPD : DewanPerwakilan Daerah
DPR : DewanPerwakilan Rakyat
DPRD : DewanPerwakilan Rakyat Daerah
KPU : KomisiPemilihanUmum
BAWASLU : BadanPengawasanPemilu
KTUN : Keputusan Tata Usaha Negara
A QUO : Perkara
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-UndangDasar
PEMILU : PemilihanUmum
PILKADA : PemilihanKepaladaerah
TUN : Tata Usaha Negara
PT.TUN : PengadilanTinggi Tata Usaha Negara
CAKIM : Calon Hakim
PP : PartaiPolitik
SEMA : SuratEdarMahkamahAgung
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel1 :JadwalPenelitian………………………………………………...…...28
Tabel2 :StrukturOrganisasi PTUN………………………………………….... 32
Tabel3 :PersidanganPutusan PTUN………………………………………….. 33
Tabel4 :StrukturStafdanPegawai…………………………..……….….…..... 34
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi.
Dengan adanya prinsip demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat,
dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi salah satu dasar
hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia.Dalam pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Reformasi yang terjadi di Indonesia juga berimplikasi pada sistem
Pemilihan Kepala Daerah, dimana sebelum terjadinya reformasi yakni pada
pemerintahan orde baru sistem Pemilihan Kepala Daerah dimana DPRD
bertugas mengusulkan nama-nama calon Kepala Daerah dan selanjutnya
yang memilih dari nama-nama calon yang diusulkan oleh DPRD adalah
Presiden1.
Kewenangan absolut dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian
“Sengketa Tata Usaha Negara” ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 jo.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)2.Sengketa Tata
Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat Tata
Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di
1Koirudin, Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju
Kemandirian Daerah, Averoes, (Malang: 2005), hlm. 75. 2Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Membayar Seluruh Biaya Perkara
2
keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan
format baru dalam kancah politik nasional dalam merebut dan memposisikan
kedudukan Kepala Daerah yang sebelumnya ditunjuk oleh rezim orde lama
dan orde baru tanpa melihat kebutuhan, aspirasi dan eksistensi masyarakat
lokal, hal ini sudah lama dihadapkan dengan masalah-masalah dan
kepentingan elit-elit nasional, serta tidak pernah memperhatikan kondisi dan
kepentingan lokal yang muatannya berbeda. Bangsa Indonesia harus belajar
lebih gigih dan sabar dalam mempelajari dan mengaplikasikan seluruh
produk demokrasi, yang memiliki dua kata kunci, yakni kedaulatan rakyat
dan kedaulatan hukum.
Adapun hasil wawancara ini dengan Panitera Muda Hukum, mengatakan
bahwa:
“Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) menjadi tolak ukur sebuah
demokrasi yang sangat baik di era otonomi hampir mendapatkan
permasalahan, baik permasalahan hukum, permasalahan konflik di
daerah,permasalahan administrasi penyelenggaraan yang
memunculkan timbulnya gugatan pelaksanaan sangat banyak di
wilayah Indonesia ini.3”
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan fenomena yang cukup
hangat menjadi bahan perbincangan ditengah masyarakat ini.Pilkada yaitu
sebuah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi
momentum politik besar mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat.
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dilakukan secara langsung oleh
penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi syarat.Pemilihan
kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala
3Wawancara dengan Bapak Alqodar Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) jambi, tanggal 8 Februari 2021, pada pukul 09.25 WIB
3
daerah.Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan dalam satu paket
bersamaan yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali kota.
Adapun proses Sengketa Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa
Pemilihan kepala daerah selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh
penggugat atau oleh kuasanya dalam daerah hukum pengadilan di mana
tergugat bertempat kedudukan. Dalam proses sengketa terdapat 2 Subjek
sengketa disebut sebagai penggugat dan tergugat. Adapun 3 Obyek sengketa
PTUN yaitu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1
angka 3 dan Keputusan Fikif Negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun
1986 jo UU No. 9 Tahun 2004. 4
1. Keputusan Tata Usaha Negara :
Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 UU
No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
2. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif :
Obyek sengketa PTUN termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif
negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9
Tahun 2004, Keputusan fiktif negatif merupakan perluasan dari Keputusan
Tata Usaha Negara tertulis yang menjadi obyek dalam Sengketa Tata
Usaha Negara.
Adapun 2 Subyek Sengketa antara lain :
a. Penggugat.
Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingan diragukan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang
berisi Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
4Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 1998
4
disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai Tata
Usaha Negara tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 53 ayat (1) UU
No. 05 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).
b. Tergugat.
Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004
menyebutkan pengertian Tergugat adalah badan atau pejabat Tata
Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang
yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh
orang atau badan hukum perdata.
c. Pihak ketiga yang berkepentingan.
Dalam Pasal 83 UU No. 5 / 1986 jo UU No. 9 / 2004 disebutkan :
(1) Selama Pemeriksaan berlangsung, setiap oang yang berkepentingan
dalam sengketa pihak yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas
prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas
prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan
bertindak sebagai :
- Pihak yang membela haknya, atau
- Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan
atau di tolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan
dalam berita.
(3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus
bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir
dalam pokok sengketa. Dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo
UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan
hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari (90 Hari)
terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya keputusan
badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
5
Adapun menurut hasil wawancara bersama Panitera Muda Hukum,
mengatakan bahwa :
“Sengketa Tata Usaha Negara di Indonesia masih memiliki jumlah
permasalahan yang tidak terlalu banyak, salah satu contoh
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang masih minim akan
kasus sengketa Pemilihan Kepala daerah adalah Kota Jambi yang
berada di pulau Sumatera, Sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi
Jambi masih terlalu sedikit jumlah kasus yang berkaitan dengan
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, salah satu contoh kasus yang
terbaru pada tahun 2013 ini yang berkaitan dengan Sengketa Tata
Usaha Negara adalah tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang ditetapkan di
Kerinci, pada tanggal 21 Mei 2013 terdapat dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2013/PTUN.JBI.5”
Para pihak dalam perkara ini adalah Emil Peria sebagai Penggugat,
melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagai Tergugat,
sedangkan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara tersebut yaitu
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor:
143/KPU.Kab-005.656382/XII/2012 Tanggal 4 Maret 20136
.Putusan
Hakim seharusnya dapat di pertanggungjawabkan, baik secara yuridis
normatif maupun secara yuridis akademis (doctrinal). Dalam praktik
terdapat beberapa putusan hakim yang menimbulkan persoalan yuridis,
salah satunya yakni dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
15/G/2013/PTUN.JBI sehingga putusan di dalam pertimbangan hukum
tersebut perlu diteliti dan di telaah lebih lanjut, untuk kemudian dapat
dijadikan suatu pembelajaran.
Mengenai sengketa tata usaha negara tersebut, berikut hasil wawancara
dengan Panitera Muda Hukum, mengatakan bahwa:
5Wawancara Bersama Bapak Alqodar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jambi, tanggal 9 februari 2021, pada pukul 10.25 WIB 6Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor 6 Tahun 2019
6
“Adapun Sengketa Tata Usaha Negara mengenai Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci yang
dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
Nomor:143/KPU.Kab-005.656382/XII/2012 bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat (1) berbunyi
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi7.
Emil peria sebagai penggugat dalam kasus Pemilihan kepala daerah
tersebut dapat memiliki cara untuk bisa melakukan terhadap tergugat dan
penggugat pun mempunyai alasan-alasan dalam mengajukan gugatannya
sebagaimana termaktub Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: ayat
(2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik8. Bahwa terkait proses
Administrasi sengketa pemilihan kepala daerah Emil Peria telah sesuai
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
02 Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci telah melanggar Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 65 ayat (1) “Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 : meliputi Huruf d Pembentukan Panwas, PPK, PPS, dan KPPS”.
Mengingat masa jabatan Bupati Kerinci akan berakhir dan berdasarkan
Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor :
7Wawancara dengan Bapak Qadar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jambi, tanggal 10 Februari 2021. Pada pukul 02.10 WIB 8Surat Putusan BAWASLU, Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Peraturan KPU
7
188/183/DPRD/2013 tentang berakhirnya masa jabatan Bupati Kerinci,
maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci in cassu tergugat perlu
menyiapkan langkah-langkah untuk menyelenggarakan Pemilihan kepala
daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Bahwa Penggugat terhadap Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dilaporkannya Kepada Panitia Pengawas Pemilu,
sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci in cassu Tergugat
dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi umtuk dimintai
keterangan terkait dengan permasalahan tersebut, yang akhirnya keluarlah
Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 91/Bawaslu.Jambi/IV/2013
meyatakan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan
materil pengaduan pelaporan dan Laporan yang diberikan tidak memenuhi
unsur-unsur pelanggaran kode etik9.
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai
dengan P-17, dengan perinciannya P-1 : Pengumuman Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 143/KPU.Kab.005.656382/XII/2012,
Tanggal 19 Desember 2012, Tentang Pendaftaran Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan suara Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci. P-2 :
Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, Nomor :
9Putusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 961 Tahun 2008
8
010.003/KPU-KAB/005.656382/I/2013, Tanggal 10 Januari 2013 Tentang
nama-nama 10 (sepuluh) besar hasil tes tertulis Calon Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2013. P-3 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci,
Nomor : 016.00/KPU-KAB/005.656382/I/2013 Tentang nama-nama 5
(lima) besar hasil tes Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013. P-4 : Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, Nomor : 02 Tahun 2013, tanggal 4
Maret 2013 Tentang Pembetukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2013 dalam
Kabupaten Kerinci. P-5 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kerinci, yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Kerinci
Nomor : 31/Setkab/Panwaslu-Krc/2013, tanggal 5 Februari 2013 Tentang
Penundaan Pelaksanaan Tahapan.
Untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti
T-1 sampai dengan T-13 dengan perinciannya T-1 : Surat Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.100/6502/OTDA/, tanggal 28
Desember 2011 yang ditunjukan kepada Sdr. Ketua KPU Kabupaten
Kerinci Perihal : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. T-2 : Surat
Gubernur Jambi No. S-800/4016/SETDA.PEM-4.2/IX/2012, Tanggal 29
September 2012 yang ditunjukan kepada Bupati Kerinci Tentang Alokasi
Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah. T-3 :Berita Acara
No.01/BA/KPU-Krc/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 Tentang Penetapan
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci
Tahun 2013. T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kerinci No. 01 Tahun 2012, tanggal 8 Oktober 2012 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kerinci Tahun 2013. T-5 : Kesepakatan bersama Rapat koordinasi
9
persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013
tanggal 19 Februari 2013.10
Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya menyebutkan perihal
sifat dan akibat hukum dari suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha
Negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam setiap
kasus baik itu kasus sengketa Pilkada atau yang lain pasti memiliki
beberapa dampak negatif dan positifnya, salah satu dampak positif dari
kasus ini yaitu supaya jadi pembelajaran terhadap Penggugat dan
Tergugat.
Dalam kasus sengketa Pilkada ini terlebih banyak dampak negatifnya
yaitu karena kasus ini penggugat bernama Emil Peria, S.Ag dinyatakan
batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
rehabilitasi.Sehingga penggugat harus menghadiri bahkan melalui
beberapa tahap untuk membuktikan bahwa putusan KPU itu mengalami
kekeliruan dan kesalahan. Tahapan-tahapan dalam sengketa pilkada yang
harus penggugat lalui diantara lain yaitu, ke bawaslu untuk melakukan
tahapan-tahapan dan pemeriksaan surat-surat dan bukti yang terkait,
meskipun di Bawaslu mengalami pemberitaan yang tidak baik yaitu
putusannya dibatalkan maka penggugat melanjutkan ke tahapan
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan11
.Banyak hal
yang harus dilalui bahkan dihabiskan dalam kasus ini contohnya waktu,
tenaga, pikiran dan tentunya biaya, tahapan yang dilalui membutuhkan
waktu dan aturan-aturan sendiri dalam memeriksa, dan memutuskan suatu
perkara.
Sebelum melalui tahapan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
mendapatkan keadilan dan hak, Penggugat harus ke Bawaslu karena,
Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani sengketa Pilkada,
10
Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI 11
UU No. 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
10
putusan Bawaslu adalah putusan yang berasal dari sengketa pemilu
contohnya : Penggugat menghadiri beberapa tahap untuk membuktikan
putusan KPU ini mengalami kekeliruan dan kesahalahan KPU, seharusnya
KPU sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan
wewenang atas pemilu seharusnya dapat memperbaiki tata cara dan
prosedur untuk menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal
176 dan 177 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 201712
. Secara
konkrit, Individual dan Final untuk menentukan keabsahan suatu putusan
Tata Usaha Negara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
seharusnya mempertimbangkan aspek, yakni aspek Prosedur, Aspek
Substansi, Aspek Wewenang serta asas-asas Umum Pemerintahan yang
baik, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mengungkapkan kebenaran
materi serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Dampak negatif
yang ditimbulkan dari sengketa Pemilihan kepala daerah Kabupaten
Kerinci dan Emil Peria menjadi batal atau tidak sah dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dalam Pemilihan Kepala
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, terlihat
adanya personal yuridis mengenai keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) dari aspek prosedur dalam kaitannya dengan prosedur
yang transparan dan partisipasi dalam sengketa Tata Usaha Negara
terhadap Komisi Pemilihan kepala daerah Kabupaten Kerinci.Berangkat
dari persoalan yuridis tersebut, Penulis bermaksud melakukan penelitian
yang menitik beratkan kepada aspek yuridis normatif, dan hendak
menuangkannya dalam bentuk Proposal dengan Judul “Kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi Dalam Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013.”
12
UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 176 dan 177 Tentang Undang-Undang
Pemilihan Umum
11
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Apa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Proses
Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Kerinci ?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Persidangan di Pengadilan
Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala
Daerah Kabupaten Kerinci ?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas tersebut agar
tidak memperluas masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan
menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat
sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah ini mengenai
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi Dalam
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun
2013.
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar
belakang masalah dan rumusan masalah di atas sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
proses pemeriksaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah
kabupaten kerinci.
12
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses
persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian
sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten kerimci.
E. Kegunaan Penelitian
1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikaan program studi
stratasatu (S1) dalam Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah
UIN STS JAMBI.
2. Untuk menjelaskan apa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
dalam proses pemeriksaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala
daerah Kabupaten Kerinci.
3. Untuk menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses
persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian
sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten kerinci.
4. Untuk memperdalam ilmu yang telah dipelajari dalam Jurusan Hukum
Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.
F. Kerangka Teori
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman, merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, terpisah
dari Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama, sesuai dengan
ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman13
.
1. Teori Kewenangan
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata
Negara dan Hukum Administrasi. Menurut Bagir manan wewenang dalam
bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (Macht). Kekuasaan hanya
13
Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman
13
menggambarkan hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat
sesuatu.Dalam hukum, kewenangan sekaligus berarti hak dan kewajiban
(Rechteen en plichteen). Dalam kaitan otonomi daerah hak mengandung
pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana
mestinya14
.
2. Teori Negara Hukum Rechtstat
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara
hukum”.Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan
supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada
kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan15
.
Sedangkan yang dimaksud dengan due process of law yang substansif
adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu
peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan
perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-
wewenang.Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang
dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.
PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan Sengketa Tata Usaha
Negara di tingkat pertama.Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding. Akan tetapi untuk sengketa-
sengketa Tata Usaha Negara yang harus di selesaikan terlebih dahulu
melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 maka PT.TUN merupakan badan
Peradilan tingkat pertama. Terhadap putusan PT.TUN tersebut tidak ada
upaya hukum banding melainkan kasasi. Peradilan Tata Usaha Negara
14
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. UII Press, (Yogyakarta: 2002) 15
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan
Ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, (Jakarta, 2010), hlm. 46.
14
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, merupakan lingkungan
peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari Peradilan Umum, Peradilan
Militer, dan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman16
.
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang
PTUN jauh lebih sempit dari pembatasan yang dibuat.Tidak semua
perkara yang pokok sengketanya dalam lapangan hukum publik (Hukum
Administrasi Negara) termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha
Negara. Secara teoritis, realisasi Perbuatan Tata Usaha Negara (Perbuatan
Administrasi Negara) dapat digolongkan dalam tiga hal yaitu :
Mengeluarkan Keputusan, mengeluarkan Peraturan, dan melakukan
perbuataan materil.Adanya suatu sengketa dalam bidang Administrasi
Negara (Pejabat TUN) yang terdiri dari tiga hal tersebut. Artinya tanpa
adanya perbuatan Administrasi (termasuk di dalamnya tindakan pasif),
tentu saja tidak akan mungkin terjadi sengketa Administrasi Negara
tersebut mana kala dianggap merugikan rakyat pencari keadilan, maka
penyelesaian sengketa di pengadilannya masuk dalam beberapa
kompetensi peradilan.Sengketa/Perkara akibat di keluarkannya regeling
(Peraturan Perundang-Undangan) diselesaikan di Mahkamah Agung untuk
peraturan Perundang-Undangan dan Mahkamah Agung untuk Sengketa
yang timbul akibat perbuatan materil diselesaikan di Pengadilan Tata
Usaha Negara.Dengan catatan tidak semua keputusan yang dibuat oleh
Pejabat TUN dapat diselesaikan di PTUN.Artinya ada pembatasan-
pembatasan tersebut yang dibuat oleh UU PTUN. Wewenang Peradilan
Tata Usaha Negara adalah Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara antara
orang badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara.
16
Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman
15
Adapun kerangka teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik
pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori
kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber
kewenangan.Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan
kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain:
atribusi, delegasi dan mandat.Atribusi kewenangan harus dilandasi oleh
ketentuan hukum yang ada (konstusi), sehingga kewenangan merupakan
kewenangan yang sah. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi)
pemerintahan itu dibagi yaitu: Kewenangan yang bersifat atributif
(orisinil), kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil).
Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang
pemerintah dari satu organ pemerinitahan kepada organ pemerintahan
yang lain (delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene
bestuurorgaan aan een ander) yang beralih adalah seluruh wewenang dari
delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris.
Dalam pelimpahan wewenang secara mandate terjadi ketika organ
pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas
namanya (mandat :eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem
uitoefenen door een ander), mandate yang beralih hanya sebagian
wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandat.Atribusi, delegasi dan
mandate adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang
dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan
mempertahankannya.Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu
keputusan yuridis yang benar17
.
Maupun kerangka teori kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan
hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat
publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan
17
F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, wewenang mahkamah konstitusi dan
aplikasinya dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2006.hal. 209
16
kewajiban publik.Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara
berkaitan dengan asas legalitas, asas ini merupakan salah satu prinsip
utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan
pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-
negara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental.Asas ini
dinamakan juga kekuasaan undang-undang (de heerschappij van de
wet)18
.Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (nullum delictum sine
previa lege peonale) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-
undang. Di dalam hukum administrasi negara asas legalitas ini mempunyai
makna dat het bestuur aan wet is onderworpnen, yakni bahwa pemerintah
tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam
negara hukum.
Adapun kerangka teori negara hukum rechtstat negara hukum pertama
sekali dikemukakan oleh platokemudian dipertegas oleh aristoteles.
Menurut plato penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah yang diatur
oleh hukum. Selanjutnya konsep tersebut dipertegas oleh aristoteles
dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang
diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum19
, dalam
perkembangannya negara hukum dibagi kedalam empat yaitu negara
polis/polizei staat, negara hukum liberal, negara hukum formal dan negara
hukum materil. Menurut Padmo Wahdjono, dalam kepustakaan Indonesia
istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtstat. Istilah
lain yang muncul adalah the rule of lawa yang merupakan pemikiran dari
Albert Van Dicey.
Adapun pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat
antara sarjana hukum sampai adanya perumusan gagasan yuridis tentang
gagasan konstitualisme yang dicapai pada abad ke-19 dan ke-20 yang
18
Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum 19
Nimatul Huda, Negara Hukum, Demokrasi Dan judicial Review, UII Press
17
ditandai dengan istilah rechtstaat dan rule of law tersebut, pada masa ini
disebut negara hukum klasik atau formal dengan cirinya masing-masing20
.
Menurut Philipus M Hadjon seperti yang dikutip Ridwan HR perbedaan
konsep rechstaat dan rule of law adalah konsep rechstaat bertumpu atas
sistem hukum continental yang disebut dengan civil law atau modern
roman law, sedangkan konsep rule of law bertempu pada sistem hukum
common law, karakteristik civil law adalah administratif sedangkan
karakteristik common law adalah judicial21
.Mahfud MD menerjemahkan
bahwa supremasi hukum yang dimaksud adalah tidak boleh ada
kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika
melanggar hukum. Kedudukan yang sama didepan hukum bagi rakyat
biasa maupun pejabat, dan terjaminya hak asasi manusia oleh undang-
undang dan keputusan-keputusan pengadilan22
.
Berkaitan dengan konsep negara hukum, Bagir manan berpendapat
bahwa teori berdasarkan hukum secara resmi mengandung makna bahwa
hukum adalah berdaulat (supreme) dan berkewajiban bagi setiap
penyelenggara negara atau pemerintahan untuk taat pada hukum (subject
to the law) dan tidak ada kekuasaan diatas hukum (above the law) tetapi
kekuasaan yang ada dibawah hukum (under the law).Hal ini mempunyai
arti bahwa tidak boleh ada kekuasaan sewenang-wenang (arbirity power)
atau menyalahgunakan kekuasaan (misuse of power) dalam menjalankan
kekuasaan.
20
Moh Mahfud MD, Demokrasi Dan Kontitusi Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta,
2000, hlm. 27 21
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.
4 22
Adi Sulistiyono, Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral, LPP
UNS dan UNS Press, Surakarta, 2008, hlm.42-43
18
G. Tinjauan Pustaka
Ketika penelitian dilakukan pasti terlebih dahulu penulis melakukan
penelitian kepustakaan serta menelusuri masalah yang terjadi di lapangan
untuk menghadiri terjadinya pengulangan dengan membahas permasalahan
yang sama atau hampir sama dengan seseorang maka dari itu penulis akan
memaparkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian
ini, sebagai berikut:
1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh : Grace. Metode
Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yuridis
normative adalah metode yang berdasarkan bahan hukum utama dengan
cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan
perundang-undangan.Temuan dari skripsi ini bahwa sengketa pemilu
yang diselesaikan dalam skripsi ini lebih menggunakan aturan
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan
sengketa pemilu kepala daerah, Tahun 2012 Jurusan IImu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pancasila23
.
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa
Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh : Moch.Iqbal. Metode penelitian
skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu
dengan menggunakan Undang-Undang dan Konseptual. Metode
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum
primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta
analisa bahan hukum, Tahun 2011 Jurusan IImu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember24
.
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan
Kepala Daerah yang bersifat Administratif Oleh : Priyan Afandi.
23
Grace, Skripsi kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa
pemilihan umum kepala daerah Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tahun 2012 24
Moch.Iqbal, Skripsi kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili
sengketa pemilihan umum kepala daerah Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2011
19
Metodepenelitian skripsi yang digunakan ini adalah empiris dan normatif,
metode empiris adalah metode yang digunakan dengan cara mengali
informasi dan melakukan penelitian di lapangan. Sedangkan metode
normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-
bahan yang berasal dari perpustakaan dan perundang-undangan yang
berkaitan.Temuan dari skripsi ini adalah keputusan yang dikeluarkan
mempunyai akibat hukum perdata serta bersifat individual konkrit dan
final antara keputusan KPU tentang penyelesaian sengketa Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Tahun 2017 Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung25
.
Adapun yang membedakan tulisan orang dengan penelitian peneliti bahwa,
saya terfokus kepada kewenangan pengadilan tata usaha negara provinsi jambi
dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten kerinci tahun
2013.
25
Priyan Afandi, Skripsi kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam sengketa
pemilihan kepala daerah Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017
20
BAB II
METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian sosial dengan teknik analisis sosial dengan
pendekatan kualitatif yang di paparkan dengan teknik analisis
eksploratif.Metode empiris merupakan salah satu jenis penelitian sosial atau
penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian
ini.Maka dari itu, cirri-ciri metode eksploratif adalah dengan memusatkan diri
pada pemecahan masalah yang ada, masalah-masalah yang ada aktual dan
kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi di
lapangan disusun, dijelaskan dan di analisis sehingga memperoleh sebuah
kesimpulan.
Dengan pendekatan ini di harapkan temuan-temuan dapat diempresasikan
secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat.Oleh karena itu untuk
kesempurnaan kajian ini, maka peneliti ini harus dilakukan secara lebih
utuh.Maksudnya dalam penelitian ini harus menggunakan kata-kata yang baik
dan ilmiah berdasarkan arsip dan data dari Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi maupun temuan-temuan dilapangan tanpa dicantumkan agar data jelas
dan akurat dalam kajian ini.
Dalamkajian ini, penulis berusaha mendeskripsikan mengenai
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Dalam Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan dan asas-asas
hukum.
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan
ditetapkan di lokasi dalam penelitian akan lebih mudah untuk mengetahui
21
tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Tempat dilaksanakannya
penelitian ini adalah di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
BersamaHakim dan Panitera Muda Hukum
2. Waktu Penelitian
Mengingat dan menimbang segala kekurangan baik dari keterbatasan
waktu,tenaga, pikiran, moral dan materi pada diri penelitian maka waktu
penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) Bulan yaitu mulai
tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021.
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang
berbentuk kualitatif, yang dilihat dari proses pelaksanaan kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Pemilihan
Kepala Daerah.Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak disahkannya judul
penelitian ini dan lokasi penelitian adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara
Provinsi Jambi dan dengan Panitera Muda Hukum adapun jenis dan sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data
sekunder.Pernyataan ini bersifat positif dan negatif.26
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian,
yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi
objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh
di lapangan.27
Dalam penelitian ini, data primernya diperoleh secara langsung
melalui wawancara kepada Hakimdan Panitera Muda Hukum,
mewawancarai Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10Tahun 2016
26
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persabda
2018), hlm. 115 27
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi), cet ke 2 (Jambi: Syariah dan
Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014), hlm. 34
22
Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data
ini diperoleh dengan menguntip dari sumber lain, sehingga tidak
bersifat authentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga
dan seterusnya.
Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian
dokumen ini tersebut adalah:
1. Media Cetak yang terkait dengan penelitian ini.
2. Foto yang terkait dengan penelitian ini.
3. Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
C. Sifat Penelitian
Penulisan ini bersifat eksploratif.Penelitian empiris adalah penelitian yang
memberikan sedikit defenisi atau penjelasan mengenai konsep dan pola yang
digunakan dalam penelitian.Sifat penelitian eksploratif adalah kreatif,
fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber
informasi.Sedangkan penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat
membandingkan.Penelitian ini di lakukan untuk membandingkan persamaan
dan perbedaan dua atau lebihnya fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti
berdasarkan kerangka pemikiran tertentu28
.
D. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini berbentuk penelitian tentang riset yang bersifat eksploratif
dan cenderung menggunakan analisa serta semua sumber dianggap penting
sebagai sumber informasi.Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu
28Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm 51-52
23
agar fokus penelitian dengan fakta di lapangan.Adapun pendakatan yang
digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini (yang merupakan data sekunder) dengan
data primer diperleh di lapangan.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Instrumen yang digunakan untuk
menjaga akurasi penelitian dan hasilnya pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Riset Pustaka
Riset pustaka penulis lakukan dengan analisis dari beberapa
sumber literature-literature yang berkaitan dengan yang diteliti ini
baik berupa buku, koran, majalah, jurnal maupun tulisan-tulisan lain
dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.
2. Riset Lapangan
a. Wawancara
Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari
informan, sehingga data ditemukan data baru yang tidak terdapat
dalam dokumen.Yang dapat di wawancarai atau yang menjadi respon
dalam penelitian ini.
Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara perlu diajukan
hubungan yang baik antar penulis dengan informan agar di peroleh
data dan informasi yang akurat dan untuk mendapatkan data yang
tepat dan terperinci, maka pertanyaan dalam wawancara di buat
24
secara terstruktur29
.Metode wawancara ini digunakan untuk
memperoleh data atau informasi langsung melalui tanya jawab.
Peneliti melakukan wawancara ini di Kantor Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi bersama Panitera Muda Hukum.
b. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen-
dokumen berupa tulisan, gambar, dan karya-karya momumental
seseorang yang telah di keluarkan oleh orang lain ataupun badan
legislative pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, catatan
hasil musyawarah, dan tulisan-tulisan sesuai penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menegogaisasikan data, menjelaskan ke
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana
yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat
diceritakan kepada orang lain. Menurut Bogdan sebagaimana di kutip oleh
Sugioyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-
bahan lain30
. Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain.
Analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu
dengan data yang lain.Fakta atau informasi tersebut kemudian di seleksi dan
di kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna. Data
yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik
kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung
secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jelas.
29
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 38 30
Suharsimi, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta 2009), hlm.
240
25
Teknis analisis data penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengatur
data-data tersebut secara sistematis. Teknik analisis data merupakan salah
satu prosedur akhir untuk mendapatkan hasil yang tepat dari persoalan yang
diteliti. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah data-data dari
sumber kedua akan disaring, kemudian dikategorikan untuk memudahkan
mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian.
Teknik analisis dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengatur
data-data secara sistematis. Teknik analisis data merupakan salah satu
prosedur akhir untuk mendapatkan hasil yang tepat dari persoalan yang
diteliti.Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan
caradata reduction (reduksi data), data display (penyajian data), serta making
conclusion (penarikan kesimpulan).
1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pkok, dan
memfokuskan pada hal-hal yang penting, sebelum melakukan reduksi
data, dilakukan tahap pengumpulan data.Pengumpulan data melalui
data wawancara dilakukan terhadap jawaban yang diwawancarai
sehingga diperoleh data yang kredibel, proses pengumpulan data dan
analisis data dilakukan secara interaktif sehingga diperoleh data yang
jelas. Dokumentasi yang berhubungan dengan proses pembelajaran
dikumpulkan sebagai data pelengkap. Data yang telah dikumpulkan
dari wawancara dan dokumentasi difokuskan pada hal-hal penting
yang ingin dicari. Data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelitian untuk
melaksanakan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan31
.
2. Penyajian Data
Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah
penyajian data sebagai sekumpulan data/informasi tersusun yang
31
Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
26
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.Sajian data merupakan upaya penelitian untuk
mendapatkan gambaran dari data yang telah diperoleh serta
hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan, untuk itu
sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel dan lain
sebagainnya.Penyajian data mengenai data dari Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi dan Panitera Muda Hukum32
.
3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan suatu kegiatan dan konfigurasi yang
utuh.Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian
dalam pikiran menganalisis dengan menulis suatau tinjaun ulang pada
catatan.Menarik kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara
dapat dibuat terhadap setiap data dibuat terdapat setiap data yang
ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung dan kesimpulan
akhir dapat dibuat setelah seluruh data dianalisis.Hasil penyajian data
bisa diambil kesimpulan tentang temuan lapangan dan menyesuaikan
dengan teorinya yang telah disusun sebelum penelitian dilakukan33
.
32
Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005) 33
Soerjono Soekanto, op cit. hlm. 11
27
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing
berisikan sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan keginaan penelitian, kerangka teori,
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II METODE PENELITIAN yang terdiri dari sub bab sebagai
beriktu: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, metode
pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data, sistematika
penulisan dan jadwal penelitian.
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIANyang
terdiri dari sub bab sebagai berikut : sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi, sekilas tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Visi dan Misi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Tugas Wewenang dan Fungsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta Struktur Organisasi.
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN yang terdiri dari
sub bab sebagai berikut: proses pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara
dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten
Kerinci, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses persidangan di
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Pemilihan
Umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci.
BAB V PENUTUP yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: kesimpulan
dan saran.
H. Jadwal Penelitian
Untuk memuaskan penelitian dalam melakukan penelitian dilapangan
maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel
jadwal penelitian sebagai berikut:
28
No Kegiatan
Tahun 2020-2021
September Oktober November Desember Januari Februari
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan
Judul
x
2 Pembuata
n
Proposal
x
3 Perbaikan
Proposal
Dan
Seminar
x
4 Surat Izin
Riset
x
5 Pengump
ulan
Data
x
6 Pengolaha
n
Analisis
Data
x
7 Pembuata
n
Laporan
x
8 Bimbinga
n dan
Perbaikan
x
9 Agenda
dan
Ujian
Skripsi
x
10 Perbaikan
dan
Penjilidan
x
29
BAB III
GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN PTUN JAMBI
A. Sejarah Pengadilan Tata Usaha NegaraJambi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dibentuk dengan Keputusan
Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikan
pemakainnya oleh Menteri Kehakiman Prof.Dr.H.Muladi, SH pada
tanggal 30 Oktober 1998. Secara fisik (gedung kantor) Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi yang dibangun berdasarkan DIP Pusat/APBN Tahun
Anggaran 1995/1996 Nomor : 091/XII/3/-/1995 tanggal 28 Maret 1995
terletak di Jalan Kol.M.Kukuh No.1 Kotabaru, Jambi. Susunan organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993, sedangkan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-
PR.07.02 Tahun 1991 tanggal 14 Februari 1991.34
Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan Ibu
Kota Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi di belah oleh Sungai yang
bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan
yang bernama Jembatan AurDuri.Lambang Kota Jambi berbentuk perisai
dengan bagian yang meruncing di bawah dikelilingi tiga garis bawah
warna bagian luar putih, tengah berwarna hijau, dan bagian luar berwarna
putih.Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih besar
dan di dalamnya tercantum tulisan “Kota Jambi” yang melambangkan
nama daerah dan diapit oleh dua bintang bersudut lima berwarna putih. Itu
melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri
34
Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 1998
30
atas berbagai suku dan agama, memiliki keimanan kepada Tuhan yang
Maha Esa.
Semboyan Kota Jambi adalah Tanah pilih Pusako Betuah secara
filosofi mengandung pengertian bahwa Kota Jambi sebagai pusat
pemerintahan kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan,
mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu,
keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas ;
berpegang teguh dan terikat pada nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kota Jambi berdiri
pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintah daerah
otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Nomor
103/1946, tanggal 17 Mei 1946.
B. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
1. Visi :
Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang Agung
2. Misi :
a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.35
C. Tugas Wewenang dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
1. Tugas dan Wewenang
a. Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha
Negara (TUN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (PTUN Jambi),
Dengan Berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo.
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51
35
Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 1998
31
Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
lain yang bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku 1, Buku II, SEMA, PERMA,
dll).
b. Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PT.TUN) yang Berwenang.
c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata
Usaha Negaa Jambi (PTUN Jambi), Seiring peningkatan Integritas Moral
dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna
Tercipta dan dilahirkannya Putusan-Putusan yang dapat
Dipertanggungjawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, serta memenuhi
Harapan Para pencari Keadilan (Justiciabelen).
d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Peradilan
Guna Meningkatkan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur
dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng terakhir Tegaknya Hukum dan
Keadilan, sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.
e. Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sesuai
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan
Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PT.TUN).
f. Membina Calon Hakim dengan Memberikan Bekal Pengetahuan di Bidan
Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar
menjadi Hakim yang Profesional.
2. Fungsi
a. Melakukan pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional serta
Pegawai lainnya, baik menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial
maupun Administrasi Umum.
32
b. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku
Hakim dan Pegawai lainnya.
c. Meyelenggarakan sebagian Kekuasaan Negara di bidang Kehakiman.36
D. Struktur Organisasi
Adapun susunan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi dan struktur Persidangan Putusan 15/G/2013/PTUN.JBI sebagai
berikut:
Tabel 1.2
STRUKTUR ORGANISASI PROFIL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI37
1. Profil Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
36
http://www.ptun-jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-58-25 37
Buku Profil Pengadilan Tata Usaha Negara
33
2. Profil Persidangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
15/G/2013/PTUN.JBI.
Tabel 2.1
PERSIDANGAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAMBI
15/G/2013/PTUN.JBI38
38
Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2013
HAKIM KETUA MAJELIS
IRHAMTO, S.H
HAKIM ANGGOTA I
MUHAMMAD ALI, S.H
HAKIM ANGGOTA II
FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H
PANITERA
IIN RAHMAWATI, S.H., M.H
PENGGUGAT
EMIL PERIA, S.Ag
TERGUGAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
KUASA HUKUM
KUASA HUKUM
MAIFUL EFENDI, S.H., M.H
INDRA LESMANA, S.H
34
Tabel 2.2
STRUKTUR STAF DAN PEGAWAI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI39
3. Profil Staf dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
No Nama
Jabatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi
1. Irna, S.H., M.H Ketua
2. Muhammad Arief Pratomo, S.H., M.H Wakil Ketua
3. Devyani Yuli Kusnadi, S.H
Hakim
4. A. Taufiq Kurniawan, S.H., M.H
5. Aslamia, S,H
6. Ichsan Eko Wibowo, S.H
7. Rinaldi Rosba, S.H
8. Lailaturrahmah, S.H
9. Lasmiati, S.H Sekretaris
10. Miskini, S.H., M.H Panitera
11. Alkodar, S.H., M.H Panitera Muda Hukum
12. Parulian Simarmata, S.H., M.H Panitera Muda Perkara
39Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2020
35
11 Iin Rahmayanti, S.H., M.H
13. Yoshita Mage, S.H., M.H
14. Ronald Hermanto, S.H., M.H Panitera Pengganti
15. Rusianto, S,H
16. Ronaldo, S.H., M.H
14. Toto Subroto, S.H Jurusita Pengganti
15. Rizki Arianto, S,H Kepala Sub. Perencanaan TI dan
Pelaporan
16. Fransisca Hutagalung, S.E Kepala Sub. Kepegawaian, Organisasi
Dan Tata Laksana
17. Maya Sari, S.E., M.H Kepala Sub. Umum dan Keuangan
18. Laksono Pengadministrasi Persuratan
19.. Cici Amelia Sari, S.E Staf/Analisis SDM Aparatur
20. Eka Hernani
Tenaga Honorer
21. Aripin Zuardi
22. Sispadina, S.E
23. Ginta Murli, S.E
24. Winarto
25. Alexander, S.E
36
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Proses
Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Kerinci
Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah
orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu,
kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan40
.Penggunaan
kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas
organisasi.Setiap masyarakat memiliki hak politik dan itu termasuk dari
HAM (Hak Asasi Manusia) dan sikap tersebut dari simbol negara
Indonesia yaitu Pancasila 1945. Hak politik sebagai bagian dari hak asasi
manusia, hak yang memberikan suara atau sebagai orang yang dipilih dan
setiap orang berhak melaporkanatau bahkan melanjutkan tindakan
kecurangan dalam proses memberikan suara atau bahkan menjadi orang
yang dipilih oleh masyarakat.Pengadilan yang bisa mengembalikan hak
berpolitik setiap masyarakat dan individu adalah Pengadilan Tata Usaha
Negara.
Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata
usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
Adapun hasil wawancara ini bersama Panitera Muda Hukum,
mengatakan bahwa:
40
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia, Diakses Tanggal 02-04-
2020
37
“Pemeriksaan ini adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain, pemeriksaan dalam
bentuk pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan acara biasa41
”
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan Peradilan dibawah
Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat
yang mencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara42
.Sengketa
Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha
Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-
Undang yang berlaku ini.Pengadilan Tata Usaha Negara ada di seluruh
wilayah Indonesia salah satu Pengadilan yang ada di Indonesia berada di
Pulau Sumatera yang dikenal dengan Kota Jambi.Sengketa yang ada di
Pengadilan Tata Usaha Negara salah satu sengketa di Pengadilan Tata
Usaha Negara adalah Sengketa Pilkada.
Sengketa Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah atau biasa disebut dengan Pilkada adalah pemilihan untuk memilih
pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol)
atau gabungan parpol dan perseorangan.Pilkada (Pemilihan Kepala
Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung
oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi
persyaratan.Sengketa ini memiliki lembaga yang berwenang untuk
menerima, memeriksa, dan memutuskan penyelesaian sengketa yaitu,
Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melakukan upaya administrasi di
Bawaslu.
41
Wawancara Bersama Bapak Alqodar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jambi, Tanggal 11 Februari 2021, pada pukul 14.15 WIB 42
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
38
Pengadilan Tata Usaha Negara juga memiliki sengketa yang sangat
cukup banyak dan beragam, yaitu sengketa yang ada di Pengadilan yang
saya teliti adalah Sengketa yang mengenai Sengketa Pilkada.Sengketa
pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa
disebut dengan Pilkada adalah pemilihan untuk memilih pasangan calon
kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan
parpol dan perseorangan.Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan
sebuah pemilihan yang di lakukan secara langsung oleh para penduduk
daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.Sengketa
ini memiliki lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan
memutuskan penyelesaian sengketa yaitu, Pengadilan Tata Usaha Negara
setelah melakukan upaya administrasi di Bawaslu.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (“UU Pemerintahan Daerah”) adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahum 1945.43
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Pasal 67 Tentang Kewajiban KPU dalam huruf f :
melaksanakan semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara tepat waktu.
Mengenai pemeriksaan dalam sengketa tata usaha negara, berikut hasil
wawancara bersama Panitera Muda Hukum, mengatakan bahwa:
“Adapun proses pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam proses Pemeriksaan
Persiapan dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa ialah, Pemeriksaan
Persiapan dalam tahap yang masih lurus dilalui sebelum gugatan
diperiksa pokok sengketanya adalah Pemeriksaan Persiapan. Tahap
43
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
39
Pemeriksaan Persiapan ini juga merupakan bagian dan fungsi
peradilan (justitiele functie), yang bertujuan untuk mempermudah
Pemeriksaan pokok sengketanya. Eksistensi tahap Pemeriksaan
Persiapan ini berkonsekuensi adanya pemberian kewajiban kepada
tiga pihak (Pasal 63 ayat 1 dan Pasal 63 ayat 2) yaitu44
”:
1. Bagi hakim yang ditunjuk untuk memeriksa sengketa TUN, melakukan
pemeriksaan persiapan merupakan kewajiban.Hakim wajib melakukan
pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa gugatannya,
sesuai dengan kedudukan dan kewenangan hakim dalam Peradilan Tata Usaha
Negara.
2. Bagi pihak penggugat (orang atau badan hukum perdata), ada kewajiban yang
sifatnya mutlak harus dilakukan untuk melaksanakan nasihat hakim agar
memperbaiki gugatan yang kurang jelas yang berkaitan dengan persyaratan
formil san materiil gugatan (Pasal 56).
3. Bagi pihak tergugat (badan atau pejabat TUN), sehubungan dengan adanya
permintaan penjelasan dari hakim, (berkewajiban) memberikan keterangan
yang diminta untuk melengkapi data yang diperlukan untuk gugatan itu.
Apabila tergugat tidak mematuhi kewajiban tersebut, berarti tergugat
menghambat implementasi asas keaktifan hakim.45
Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan memiliki kewenangan untuk melakukan
dua tindakan, yaitu Pasal 63 ayat (1) Hakim:
a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan
melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari.
b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan.
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
44
Wawancara Bersama Bapak Alqodar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jambi, tanggal 11 Februari 2021, pada pukul 15.10 WIB 45
Sjachran, Basah. 1985. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di
Indonesia. (Bandung: Alumni).
40
b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka
pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut.
Untuk pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara timbul lah
indentitas untuk para penggugat dan tergugat, menurut hasil wawancara bersama
Panitera Muda Hukum tersebut mengatakan bahwa:
“Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara
tingkat pertama yang di langsungkan di gedung yang ditentukan untuk
itu di Jalan Kol.M.Kukuh No.01, Kotabaru, Jambi pada hari Rabu
tanggal 05 Juni 2013 jam 09:00 Wib dalam perkara antara”:“Emil Peria,
S.Ag Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta tinggal di RT.03 Desa
Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi
Jambi Sebagai Penggugat.Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Kabupaten Kerinci berkedudukan di Jalan K.H Ahmad Dahlan Sungai
Penuh Sebagai Tergugat46
”.
Susunan Pemeriksaan Persiapan:
1. Irhamto, S.H Sebagai Hakim Ketua Majelis.
2. Muhammad Ali, S.H Sebagai Hakim Anggota 1.
3. Febby Fajrurrahman, S.H Sebagai Hakim Anggota 2.
4. Iin Rahmawati, S.H., M.H Sebagai Panitera Pengganti.
Adapun hasil wawancara bersama Panitera Muda Hukum, untuk pemeriksaan
persiapan, mengatakan bahwa:
“Setelah Pemeriksaan Persiapan dibuka dan dinyatakan Tertutup untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis, pada pihak di perintahkan masuk ke
ruang sidang Pemeriksaan Persiapan.Atas pertanyaan Hakim Ketua
Majelis, dari pihak Penggugat menyatakan bahwa hadir dalam
Pemeriksaan Persiapan hari ini ialah Penggugat yaitu Saudara Emil Peria,
S.Ag. Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis dari pihak Tergugat
menyatakaan bahwa yang hadir adalah Calon Kuasanya yang bernama
46
Wawancara Bersama Bapak Alqodar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jambi, tanggal 12 Februari 2021, pada pukul 10:05 WIB
41
Maiful Efendi, S.H. M.H dan Indra Lesmana, S.H dan hadir juga Faisal
Amri, S.H., M.H (anggota/devisi hukum KPU kab Kerinci). Dan Drs.
Sulaiman, M.A (anggota KPU). Berdasarkan surat perintah tugas nomor :
/SPPD/V/2013 tertanggal 13 Juni 201347
”.
Mengenai Hasil wawancara dengan Panitera Muda hukum, untuk pemeriksaan
acara biasa, mengatakan bahwa:
“Pemeriksaan dengan Acara Biasa diatur mulai Pasal 108 UU PTUN.Jika
tidak terdapat alasan khusus yang memenuhi kriteria Pasal 98-99 UU
PTUN. Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negaraakan diperiksa dengan
menggunakan acara biasa.Jangka waktu pemeriksaan dengan acara biasa
tidak boleh melebihi batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal registrasi
Sengketa Tata Usaha negara oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara.Sebelum persidangan dilakukan pengadilan harus memanggil
dengan sah para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara48
”.
Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh
Hakim Ketua Majelis.Hakim Ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam
persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan
baik.Pemeriksaan Acara Biasa telah diuraikan suati gugatan yang masuk di
Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila di periksa dengan acara biasa sebelum
sampai ditangan Hakim/Majelis terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap
pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitera dan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara.49
Proses pemeriksaan dengan acara biasa yang dilakukaan oleh Majelis
setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan suatu
Penetapan Penunjukan Hakim/ Majelis untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan gugatan tersebut.Untuk memeriksa gugatan sebelum melaksanakan
di dalam persidangana yang terbuka untuk umum terlebih dahulu Majelis Hakim
harus/ wajib melaksanakan tahap Pemeriksaan Persiapan.
47
Wawancara dengan Bapak Alqodar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jambi, tanggal 13 Februari 2021, pada pukul 10.30 WIB 48
Wawancara dengan Bapak Alqodar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) jambi, tanggal 13 Februari 2021, pada pukul 11.15 WIB 49
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 63 Pemeriksaan Acara Biasa
42
a. Pemeriksaan Persiapan
1. Ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan persiapan adalah disebutkan
dalam Pasal 63 UU. No 5 Tahun 1986, yang untuk lengkapinya berbunyi:
Ayat (1). Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib
mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan
yang kurang jelas.
Ayat (2). Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) hakim:
a. Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki
gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan dan Pejabat Tata
Usaha Negara yang bersangkutan.
Ayat (3). Apabila dalam jangka waktu dimaksud sebagaimana dalam ayat
(2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatannya,
maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak
dapat diterima.
Ayat (4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak
dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan
baru.
2. Tujuan serta Tata Cara Pemeriksaan Persiapan :
Di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak diatur
tujuan serta tata cara pemeriksaan persiapan akan tetapi diatur dalam.50
a. Surat edaran MARI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada angka
III berbunyi:
1. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara.
Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan persiapan
tersebut diserahkan kepada kearifan dan kebijaksanaan Ketua Majelis,
50
Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 11
Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
43
oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil Penggugat
untuk menyempurnakaan gugatannya dan atau Tergugat untuk dimintai
keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat tidak selalu
harus didengar secara terpisah (Pasal 63 ayat 2 a dan b).
2. (a). pemeriksaan persiapan dilakukan diruangan musyawarah dalam
sidang tertutup untuk umum, tidak harus diruangan sidang bahkan
dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim, tanpa memakai
toga.
(b). pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota
yang ditunjuk oleh Ketua sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Ketua Majelis.
(c). maksud Pasal 63 ayat (2) tidak terbatas hanya kepada Badan atau
Pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja
yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk
mematangkan perkara itu.
3. Dalam tahap pemeriksaan maupun selama dimuka persidangan yang
terbuka untuk umum dapat dilakukan pemeriksaan setempat.
Untuk pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara timbul lah
indentitas untuk para penggugat dan tergugat, menurut hasil wawancara tersebut
mengatakan bahwa:
“Pemeriksaan Acara Biasa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negaa
Jambi pada tingkat pertama dengan secara biasa, dilaksanakaan di ruang
yang telah ditentukan untuk itu di jalan di Jl. Kol.M.Kukuh No.1
Kotabaru, Jambi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 jam 10.00 Wib
dalam sengketa antaraEmil Peria, S.Ag Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT 03 Desa Simpang Belui
Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Sebagai
Penggugat.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci,
berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Sungai Penuh, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H dan Indra Lesmana,
44
S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juni 2013 Sebagai
Tergugat51
”.
Susunan Persidangan:
1. Irhamto, S.H Sebagai Hakim Ketua Majelis.
2. Muhammad Ali, S.H Sebagai Hakim Anggota 1.
3. Febby Fajrurrahman, S.H Sebagai Hakim Anggota 2.
4. Iin Rahmawati, S.H., M.H Sebagai Panitera Pengganti.
Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis, maka para pihak dipanggil ke ruang sidang, Pihak Penggugat hadir
Emil Peria, S.Ag Pihak Tergugat hadir kuasanya Maiful Efendi, S.H., M.H.
Selanjutnya Hakim Ketua Menjelaskan Kepada para pihak bahwa sesuai dengan
Berita Acara persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini adalah
penyampaian bukti surat pihak atas pertanyaan Hakum Ketua Majelis, Penggugat
telah siap dengan bukti surat yang diajukan selanjutnya oleh Penggugat bukti
surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup. Yang diberi
tanda P-1 sampai dengan P-17 diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis adapun
bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu:
P-1 : Pengumuman KPU Kabupaten kerinci tentang pendaftaran calon anggota
panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pemilihan
umum bupati dan wakil bupati Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci.
P-2 : Pengumuman 10 besar hasil tes panitia pemilihan kecamatan (PPK).
P-3 : Pengumuman 5 besar hasil tes panitia pemilihan kecamatan (PPK).
P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci tentang
Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati Wakil
Bupati Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci.
P-5 : Surat panwas Kabupaten Kerinci tentang penundaan tahapan.
P-6 : Surat panwas Kabupaten Kerinci tentang perekrutan ulang PPK dan PPS.
51
Wawancara bersama Bapak Alqodar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jambi, tanggal 14 Februari 2021, pada pukul 13.15 WIB
45
P-7 :Surat pimpinan DPRD tentang koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan
pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
P-8 : Undangan audensi forum peduli pilkada Kerinci.
P-9 : Hasil rapat DPRD Kerinci hari Senin, 25 Maret 2013.
P-10 : Hasil rapat di DPRD Kerinci hari Selasa, 26 Maret 2013.
P-11 : Hasil rapat DPRD Kerinci hari Rabum 3 April 2013.
P-12 : Berita Jambi Ekspres, Radar Kerinci soal tahapan pilkada.
P-13 :Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 8
Oktober 2012.
P-14 :Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal
27 Februari 2013.
P-15 : Surat forum pilkada Kerinci ke Mendagri tanggal 16 Juni 2013.
P-16 :Keputusan KPU Provinsi Jambi tentang penggantian dan pengangkatan
Ketua KPU Kabupaten Kerinci.
P-17 : Keputusan bersama.
Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa untuk bukti surat yang diberi
tanda P-11, P-12 dan P-16 masih di pending dan bukti-bukti tersebut disesuaikan
dengan fotokopinya kemudian diperhatikan kepada kuasa Tergugat dan
selanjutnya dimasukkan dalam berkas perkara.52
Hakim Ketua Majelis, kuasa
Tergugat menyatakan belum siap dengan bukti suratnya dan mohon waktu agar
bukti-bukti surat tesebut diajukan pada persidangan yang akan datang.Adapun
bukti surat T-1 sampai dengan T-13 yang diajukan oleh Tergugat yaitu sebagai
berikut:
T-1 :Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.
100/6502/OTDA, tanggal 28 desember 2011 yang disampaikan kepada
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Kerinci Perihal : Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah.
52
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
46
T-2 : Surat Gubernur Jambi Nomor. S-800/4016/SETDA.PEM-4.2/IX/2012,
tanggal 29 September 2012 yang ditujukan Kepada Bupati Kerinci
tentang alokasi dana Pemiihan Umum Kepala Daerah.
T-3 :Berita Acara Nomor. 01/BA/KPU/Krc/X/2012 tanggal 8 Oktober
2012tentang penetapan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor. 01
Tahun 2012, tanggal 8 Oktober 2012 tentang tahapan, program dan
jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci
Tahun 2013.
T-5 : Kesepakatan bersama rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala
daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.
T-6 : Berita Acara Nomor. 05/BA/KPU/KRC/II/2013 tanggal 27 Februari
2013 tentang perubahan atas keputusan komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kerinci Nomor.01 Tahun 2012 tentang tahapan, program
dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013.
T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor.01
Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang perubahan atas keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor. 01 Tahun 2012
tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013.
T-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor. 02
Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013, tentang pembentukan dan
pengangkatan panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci.
T-9 : Surat Pemberitahuan mengenai status laporan Nomor. 01/I-P/L-
DKPP/2013 dari badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor. 91/Bawaslu.Jbi/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
T-10 : Surat Bupati Kerinci Nomor. 270/06.05/Kesbangpol tanggal 04 Juni
2013 yang ditujukan kepada Gubernur Jambi Perihal : Tindak Lanjut
pengaduan masyarakat Kabupaten Kerinci.
47
T-11 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, yang
ditujukan kepada Sdr Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Nomor :
188/154/DPRD/2013, tanggal 8 April 2013, tentang Pemberitahuan
berakhirnya masa Jabatan Bupati Kerinci.
T-12 : Penggumuman KPU Kabupaten Kerinci Nomor
:143/KPU.Kab.005.656382/XII/2012, tangga; 19 Desember 2012.
T-13 :Penggumuman Nomor :207/KPU-KRC/005656382/I/2013, tanggal 2
Desember 2013.53
Bukti-bukti tersebut disesuaikan dengan fotokopinya kemudian diperlihatkan
kepada Penggugat dan selanjutnya dimasukkan dalam berkas perkara. Kuasa
tergugat menyatakan bahwa masih ada tambahan bukti surat yang akan
disampaikan pada persidangan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan
saksi.
“Tata cara penyelesaian sengketa Pilkada melalui Pengadilan Tata Usaha
Negara lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Daerahpengajuan gugatan atas sengketa proses
Pilkada ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya
administrasi di Bawaslu telah digunakan.Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepaniteraan Muda Hukum dalam sengketa Pilkada ada dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada)54
”.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Panitera Muda Hukum Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi, mengatakan bahwa:
“Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam sengketa
Pilkada ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10
Tahun 2016 tentang sengketa pilkada memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa setelah membayar administratif di bawaslu dan
memiliki beberapa tahap yaitu, melakukan administratif di Bawaslu
53
Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI 54
Wawancara Bersama Bapak Taufiq Kurniawan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jambi, tanggal 15 Februari 2021, pada pukul 10.30 WIB
48
terlebih dahulu, dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah di
bacakan putusan Bawaslu, memperbaiki dan melengkapi gugatan paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadila Tata
Usaha Negara, jika dalam 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu
Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim memberikan
putusan bahwa gugatan tidak diterima, jika belum memperbaiki bahkan
menyempurnakan gugatan maka tidak dapat dilakukan upaya hukum,
Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuskan gugatan
melakukan administratif di Bawaslu paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap, Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara bersifat Final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya
hukum lain, KPU wajib menindak lanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara ketika gugatan dinyatakan lengkap paling lama 3 (tiga) hari
kerja55
”.
Adapun dalam wawancara ini saya menyimpulkan tentang kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan penyelesaian
sengketa pemilihan kepala daerahterbagi menjadi 2 yaitu, dalam
pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan acara biasa.Mengenai wawancara
pemeriksaan persiapan ini merupakan proses pemeriksaan sengketa
pemilihan kepala daerah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
proses Pemeriksaan Persiapan dan Pemeriksaan acara biasa, Pemeriksaan
Persiapan dalam tahap yang masih lurus dilalui sebelum gugatan diperiksa
pokok sengketanya adalah Pemeriksaan Persiapan.Pemeriksaan persiapan
ini juga merupakan bagian dan fungsi peradilan (justitiele functie),
bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan pokok sengketanya, yang
mengatur tentang pemeriksaan persiapan dalam pasal 63 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan Acara Biasa Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa
Tata Usaha Negara jambi pada tingkat pertama dengan secara biasa,
pemeriksaan acara biasa diatur mulai Pasal 108 Undang-Undang PTUN.
Adapun dari uraian kedua proses diatas merupakan tata cara dalam proses
persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
55
Wawancara Bersama Ibuk Iin Rahmawati Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jambi, tanggal 15 Februari 2021, pada pukul 13.12 WIB
49
B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Persidangan Dalam Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci
Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah
baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi.Ketua
sidang adalah Hakim Konstitusi yang memimpin sidang baik sidang panel
maupun sidang pleno56
.
Persidangan terbuka untuk umum adalah masyarakat umum boleh
hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Hakim semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk
umum57
.Sidang terbuka untuk umum boleh hadir dalam persidangan di
pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim.Namun
untuk persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, masyarakat
tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara atau dalam
kapasitas sebagai kuasa hukum.
Persidangan terbuka untuk umum harus dilaksanakan secara formal
dipersidangan yang di pimpin oleh Hakim Ketua Sidang, (Pasal 70 ayat 1
UU. 5 Tahun 1986).58
1. Pembacaan Surat Gugatan :
- Membuka sidang .
- Mengecek pihak-pihak yang berperkara.
- Mengecek surat kuasa
- Mengecek apakah masih ada perbaikan terhadap gugatannya ataukah
tidak.
- Membacakan pokok-pokok gugatan.
56
Tata Tertib Persidangan Mahkamah Konstitusi RI 57
Pemeriksaan sidang pengadilan, banding ,kasasi, dan peninjauan kembali). Jakarta:
Sinar Grafika 58
Tuntunan Praktik Beracara Peradilan Tata Usaha Negara. hlm. 68.
50
- Menerima jawaban gugatan apabila sudah siap jawabannya.
- Apabila belum siap, jawabannya menentukan persidangan berikutnya
dan menunda Persidangan.
2. Tahap Jawaban Tergugat.
Yang dimaksud dengan jawabaan Tergugat adalah jawabanya yang
disusun oleh pihak Tergugat untuk menjawab gugatan yang diajukan
oleh Penggugat. Tentang bagaimana wujud, isi dari suatu jawaban,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengatur secara tegas akan
tetapi dari ketentuan Pasal 72, 74, 75 ayat (2), 76 ayat (1), dan Pasal 77
Undang-Undang Nomor.59
5 Tahun 1986, bahwa pihak Tergugat berkah
untuk memberikan jawaban dari ketentuan-ketentuan diatas wujud
jawaban Tergugat dapat di bagi (2):
3. Tahap Replik.
Istilah Replik di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
termuat dalam Pasal 75 ayat (1), akan tetapi yang dimaksud dengan
replik sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut.Dalam praktek, Replik adalah
jawaban yang dibuat oleh pihak Penggugat terhadap jawaban yang telah
disampaikan oleh Tergugat atas gugatan yang telah diajukan oleh
Penggugat. Tentang bentuk dan isi dari Replik juga tidak disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetapi dalam praktek
kepada pihak Penggugat selalu dianjurkan oleh Majelis bahwa Replik
adalah hak Penggugat, jadi dapat saja Penggugat tidak membuat Replik
agar tak mengulang kembali dalil-dalil yang telah dimuat dalam
gugatannya tetapi cukup menanggapi hal-hal yang baru disebutkan
dalam jawaban Tergugat yang memang sangat perlu diberikan
tanggapannya.
59
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Bagaimana Wujud, Isi Dari Suatu
Jawaban
51
4. Tahap Duplik.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 istilah Duplik termuat
dalam Pasal 75 ayat (2). Dan bagaimana membuatnya, syarat-
syaratnya atau apa isinya tidak dijelaskan lebih lanjut.Dalam praktek
Duplik adalah jawaban yang dibuat oleh Tergugat terhadap Replik
yang dibuat oleh Penggugat.Untuk membuat Duplik atau tidak adalah
hak pihak Tergugat, dan apabila dibuat sebaiknya memuat hal-hal yang
benar-benar baru yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat dan
sangat perlu diberikan tanggapanya.
5. Tahap Pembuktian.
Pada tahap pembuktian kepada pihak-pihak diberikan kesempatan
seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti untuk dapat mendukung
dalil-dalil gugatan atau dalil bantahannya, alat-alat bukti yang dapat
diajukan oleh pihak-pihak antara lain:60
a. Alatkti surat atau tulisan.
b. Keterangan ahli.
c. Keterangan saksi.
d. Pengakuan pihak.
Sedangkan alat bukti lainnya sebagaimana yang disebutkan di
dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
yaitu :
e. Pengetahuan Hakim adalah alat bukti yang dapat dipakai oleh
Hakim / Majelis untuk pertimbangan putusannya, akan tetapi tidak
dapat diajukan oleh pihak secara nyata sebagaimana alat-alat bukti
surat, keterangan saksi, keterangan ahli.
Adapun Faktor-Faktor Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempengaruhi
proses persidangan ini dapat di uraikan menjadi 3 (tiga) bagianyaitu:61
1. Upaya Administratif
60
Buku Pengadilan Tata Usaha Negara, Pemeriksaan Acara Biasa. hlm. 69. 61
Buku Pengadilan Tata Usaha Negara, Alur Penyelesaia Sengketa Tata Usaha Negara
52
Suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata
apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara yang
dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (Penjelasan Pasal 48 ayat 1).
Upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986. Upaya administratif (administratif beroep) ialah peradilan tata
usaha negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat dalam kalangan
administrasi sendiri, baik pejabat yang sama, maupun pejabat (lebih) atasnya.
Sengketa Tata Usaha Negara dengan melihat cara penyelesainnya dapat
diklasifikasikan atas 2 macam:
a. Langsung
Terdapat sengketa Tata Usaha Negara itu tidak terbuka kemungkinan
upaya administratif, melainkan hal itu semata-mata menjadi kompetensi
absolute Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama).
b. Tidak Langsung
Terhadap sengketa Tata Usaha Negara itu terbuka kemungkinan sengketa
TUN itu diselesaikan dengan menggunakan seluruh upaya administratif
yang tersedia.
Faktor-Faktor tersebut dapat dilihat dengan mengaitkan substansi ketentuan
Pasal 53 ayat 1 dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 48
dapat digunakan sebagai tolak ukur juridis terjadi sengketa Tata Usaha Negara
yang menentukan efektivitas gugatan. Pasal 48 ayat 2 menegaskan bahwa upaya
administratif yang disediakan oleh Pasal 48 merupakan syarat imperatif yang
wajib dilalui jika peraturan dasar dan Keputusan Tata Usaha Negara
mengharuskan dilakukan upaya administratif. Dikaitkan dengan objek sengketa
Tata Usaha Negara perlu dilakukan atau tidaknya upaya administratif harus dilihat
pada konsiderans yuridis Keputusan Tata Usaha Negara.
Mengenai Persidangan sengketa tata usaha negara tersebut, berikut hasil
wawancara bersama Hakim, mengatakan bahwa:
53
“Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) untuk menempuh prosedur gugatan di
PTUN, harus dilihat ketentuan Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa
dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang
oleh atau peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara
administratif sengketa Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara
harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.”62
2. Keberatan
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara.keberatan di lakukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan
(bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
yang mengeluarkan Keputusan (beschikking) semula (SEMA No. tahun 1991
tanggal 9 juli 1991).
Keberatan ditujukan kepada atasan PPID melalui petugas informasi oleh
pemohon atau kuasanya.Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasan.
a) Adanya penolakan atas permohonan informasi.
b) Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
c) Tidak ditanggapinya permohonan informasi.
d) Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
e) Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
f) Penggenaan biaya yang tidak wajar.
g) Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam pedoman ini.63
Gugatan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PT.TUN) yang menurut Pasal 51 ayat (3) bertugas dan berwenang,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata
Usaha Negara dalam Pasal 48, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
dapat diajukan permohonan kasasi (Pasal 51 ayat 4) dalam hal upaya
62
Wawancara Bersama Bapak Rey Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jambi, Tanggal 15 Februari 2021, pada pukul 16.10 WIB 63
Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara
54
administratif yang tersedia hanya berupa Keberatan, gugatan diajukan kepada
PTUN dan tidak diajukan kepada PT.TUN .
Mengenai Persidangan sengketa tata usaha negara tersebut, berikut hasil
wawancara bersama Hakim, mengatakan bahwa:
“Persidangan ini perlu adanya keberatan karena tidak sebanding dengan
apa yang telah di sidangkan oleh penggugat dan tergugat tersebut, maupun
untuk para pihak pemohon dan kuasanya.Keberatan ini ditujukan kepada
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan
(beschikking) itu.”64
3. Banding administratif
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi
atasanatau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa
ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.
Banding administratif dilakukan dengan prosedur pengajuan surat banding
administratif (administratief beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau
instansi lain dan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan
keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusaan Tata Usaha Negara
yang disengketakan (SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 juli 1991).
Prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penelitian
yang lengkap, baik dari penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh
instansi yang memutus.Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang
bersangkutan dapat dilihat terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara itu
terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya
administratif.
64
Wawancara Bersama Bapak Rey Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi,
tanggal 15 Februari 16. Pada pukul 16.15 WIB
55
Dari faktor-faktor persidangan dalam penyelesaian sengketa pemilihan
kepala daerah ini hanya terdapat 3 (tiga) bagian yaitu: Upaya Administratif,
Keberatan dan Bandingadministratif. Dalam penyelesaian ini Pengadilan Tata
Usaha Negara mempunyai kewenangan tersendiri dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986.
Mengenai persidangan sengketa tata usaha negara tersebut, berikut hasil
wawancara bersama Hakim, mengatakan bahwa:
“Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Orang
atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan batal atau tidak sah dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitas65
”.
Tertanggal 21 Mei 2013 menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan
menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme
pada tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.Maka permasalahan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Kerinci Emil Peria sebagai Penggugat dan melawan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kerinci sebagai Tergugat, sedangkan yang menjadi objek gugatan
dalam perkara tersebuy yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kerinci Nomor : 143/KPU.Kab-005.656382/XII/2012, tentang
pendaftaran calon anggota panitia Pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan
suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dalam Kabupaten
Kerinci66
.Keterkaitan antara kepentingan Penggugat dengan gugatan yang
diajukan merupakan sebuah kontruksi hukum dalam menentukan kerugian yang
timbul oleh keputusan Tergugat terbitkan/keluarkan. Bahwa patut dinilai bahwa
apa yang dilakasanakan oleh Penggugat merupakan keputusan Pengadilan Tata
65
Wawancara Bersama Bapak Rey Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi,
tanggal 15 Februari 2021, pada pukul 14.17 WIB 66
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
56
Usaha Negara Jambi Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI sebagai Penyelesaian sengketa
PemilihanKepala Daerah Kabupaten Kerinci67
.
Penggugat mengatakan bahwa kepentingan Penggugat dirugikan karena
adanya hak untuk dipilih yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan
tergugat, perlu pula tergugat uraikan bahwa hak konstitusional warga untuk dipilih
dan memilih. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan
dibebanin materai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopi pembandingannya oleh Majelis Hakim di Persidangan, mengenai
kepentingan dan Penggugattidak memiliki legal standing68
.
Mengenai gugatan sengketa proses pilkada dalam tata usaha negara tersebut,
berikut hasil wawancara bersama Panitera Muda Hukum, mengatakan bahwa:
“Dalam mengajukan gugatan sengketa proses Pilkada ini, Majelis Hakim
mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam pasal 67Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu “Hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan”69
Penggugat telah melakukan upaya administratif permohonan penyelesaian
sengketa proses pemilukada kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci, dan terhadap
permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu kemudian oleh
Penggugat keberatan terhafap Putusan Bawaslu tersebut, maka Penggugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan dan memiliki kepentingan
untuk megajukan gugatan sengketa proses Pemilukada ke Pengadilan Tata Usaha
Negara, berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai calon anggota
67
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi 68
Legal Standing adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat
untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di pengadilan 69
Wawancara Bersama Bapak Alqodar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jambi, tanggal 16 Februari 2021, pada pukul 10.05 WIB
57
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
Berdasarkan seluruh pertimbangan dengan membaca, mencermati dan
mempertimbangkan fakta-fakta hukum, Tergugat telah mengandung cacat yuridis
karena bertentangan dengan peraturaan perundang-undangan yang berlaku, maka
dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan
bahwa objek sengketa serta menerbitkan keputusan baru tentang penetapan
Penggugat sebagai calon anggota panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Pemilihan
calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada Pemilu 201370
. Sehingga
terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan hukum dan terhadap
tuntutannya harus dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak
memenuhi persyaratan sebagai calon anggota panitia Pemilihan kecamatan (PPK)
Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Pilkada 2013 dan
karena ditetapkan/dimasukkan dalam daftar calon PPK dan calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 demikian terhadap tindakan
Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis
karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum71
. Pasal 27 ayat (8) dan Pasal 28 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan
Kepala Daerah, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu
untuk memilih kepala daerah dan Wakil kepala daerah secara langsung dalam
negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia72
. Karena Penggugat dikabulkan seluruhnya,
maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada
Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahanya akan
70
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 71
255 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemilihan Umum 72
Pasal 27 ayat (8) dan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2007
Tentang PemilihaKepala Daerah, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
58
ditentukan dalam amar Putusan73
. Dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan
seluruhnya, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kerinci Nomor : 143/KPU.Kab-005.656382/XII/2012 tentang calon anggota
panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kerinci Tahun 201374
, yang ditetapkan di Kerinci, pada Tanggal 21
Mei 2013. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kerinci, memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan
Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kerinci pada Pilkada Tahun 2013, menghukum Penggugat untuk
membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)75
.
Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha dalam Persidangan dipimpin oleh Hakim
Ketua Sidang.Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam
Persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan
baik.Hal ini perlu diberi penegasan karena tergugat dalam Sengketa Tata Usaha
Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN
yang memiliki kewenangan sebagai penguasa.
Pada awal Persidangan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan
menyatakannya terbuka untuk umum.Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, dapat
menyebabkan batalnya putusan demi hukum.Namun, hal itu dapat dikecualikan
apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang sedang disidangkan
menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, Persidangan dapat
dinyatakan tertutup untuk umum.Hal tersebut harus didasarkan atas alasan yang
kuat dalam Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus. Apabila hal
Penggugat atau kuasannya tidak hadir di Persidangan pada hari pertama dan pada
hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali di panggil dengan patut sanksinya
adalah:
73
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Membayar Seluruh Biaya Perkara 74
Keputusan Komisi Pemilihan Umum 75
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
59
1. Gugatan dinyatakan gugur.
2. Penggugat harus membayar biaya perkara.
Hal tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk memasukkan
gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Jika
Penggugat atau kuasanya tidak hadir di Persidangan dua kali sidang berturut-turut
dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali telah di panggil dengan patut, maka
Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta alasan Tergugat
memerintahkan Tergugat hadir dan menanggapi gugatan.
Dalam gugatan ini Penggugat telah memasukka gugatannya dalam sekali lagi
dan Penggugat harus membayar biaya perkaranya tersebut. Penggugat tersebut
harus hadir dalam persidangan ini dan penggugat tak banyak bicara dalam
memulainya persidangan dan harus di kasih tau untuk waktu bicaranya sebagai
penggugat. Dan Hakim ketua sidang pun harus meminta Penggugat dan Tergugat
untuk memberi alasan dan menanggapi perkara selaku pihak masing-masingnya.
Penggugat dan Tergugat harus melampirkan surat nya dalam perkara ini dan
memasukinya ke dalam gugatan tersebut, surat diberika kepada Hakim Ketua
Sidang dan di baca serta di uraika oleh Hakim Ketua Sidang, Hakim Anggota 1
dan Hakim Anggota 2.
60
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kewenangan ialah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah
orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu,
kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Kewenangan
memiliki kedudukan dalam kajian hukum tata negara dan hukum
administrasi. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangannya dan
jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan
bebas, sumber-sumber kewenangan ini antara lain delegasi, atribusi
dan mandat. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara
oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat
maupun daerah.
2. Faktor-Faktor Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempengaruhi
proses persidangan dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
Upaya Administratif suatu prosedur yang ditempuh seorang atau
badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata
usaha negarayang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri
Pasal 48 ayat 1. Upaya administratif peradilan tata usaha negara yang
dilakukan oleh badan atau pejabat dalam kalangan administrasi
sendiri baik pejabat yang sama maupun pejabat lebih atasnya. Upaya
administratif dalam sengketa tata usaha negara cara penyelesainnya 2
macam: Langsung dan Tidak Langsung dalam pasal 53 ayat 1 dengan
61
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Keberatan ditujukan
kepada atasan PPID melalui petugas informasi oleh pemohon atau
kuasanya. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukan alasannya. Banding Administratif dilakukan prosedur
pengajuan surat banding administratif (administratif beroep)
ditunjukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dan Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang
memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis, ingin memberikan
saran-saran dibawah ini:
1. Diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi Pengadilan yang
bisa memberikan keadilan untuk semua masyarakat yang memiliki
bukti yang jelas kebenarannya, dan semoga kewenangan Pengadilan
atas Sengketa Pilkada bisa lebih tegas dan jelas lagi dalam menimbang
dan memutuskan suatu perkara.
2. Diharapkan kepada KPU untuk lebih teliti lagi dalam memeriksa dan
meneliti Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada apapun itu supaya
kedepannya tidak terjadi hal-hal yang merugikan seseorang.
3. Bagi Calon Anggota Pilkada yang dirugikan oleh lembaga negara
jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut jika kita ingin
mencalon dibatalkan oleh beberapa pihak lembaga, dan jika anda
merasa benar dan memiliki bukti yang kuat perjuangkan karena semua
orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.
62
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Al-Qur’an dan Hadist
Koirudin, Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan
Otonomi Menuju Kemandirian Daerah, Averoes, Malang: 2005,
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Membayar Seluruh Biaya
Perkara
Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor 6 Tahun 2019
Surat Putusan BAWASLU, Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Peraturan KPU
Putusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 961 Tahun 2008
Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 176 dan 177 Tentang
Undang-Undang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. UII Press, Yogyakarta: 2002
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Paduan
Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 (sesuai dengan urutan bab, pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR
RI, Jakarta, 2010,
63
F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, wewenang Mahkamah Konstitusi
dan aplikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas
Umum
Nimatul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan judicial Review, UII Press
Moh Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, PT Rineka Cipta,
Jakarta, 2000,
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2006,
Adi Sulistiyono, Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral,
LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2008,
Grace, Skripsi Kewenanga Pegadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Fakultas Hukum Universitas
Pancasila Tahun 2012
Moch.Iqbal,Skripsi Kewenanga Pegadilan Tata Usaha Negara dalam
Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Fakultas Hukum
Universitas Jember Tahun 2011
Priyan Afandi, SkripsiKewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Fakultas Hukum Universitas Lampug
Tahun 2017
Burhan Bungin, Metodologi penelitian Kualitatif, (Jakarta : Raja Grafindo
Persabda 2018),
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi), cet ke 2 (Jambi: Syariah
dan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014),
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press),
64
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2014)
Suharsimi, Metode Pene;itian Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2009)
Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005
Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 1998
Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 1998
Buku Profil Pengadila Tata Usaha Negara
Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2013
Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2020
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Sjachran, Basah. 1985. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan
Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 63 Pemeriksaa Acara Biasa
Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara.Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan
Putusan Pengadila Tata Usaha Negara Jambi
Tuntunan Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 5 Tahu 1986 Tentang Bagaimana Wujud, Isi dari
suatu jawaban
65
Buku Pengadilan Tata Usaha Negara, Pemeriksaan Acara Biasa
Marbun, S.F, 1997 . Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif
di Indonesia. Yogyakarta: Liberty
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Legal Standing adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi
syarat untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa di
Pengadilan
Pasal 4 ayat (1) Peratutan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tata cara
peyelesaian sengketa proses pemilihan umum
255 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemilihan Umum
Pasal 27 ayat (8) dan Pasal Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 22
Tahun 2007 Tentang Pemilihan Kepala Daerah,
B. Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara Pasal 51 ayat (1)
66
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Prosess Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Membayar Seluruh Biaya
Perkara
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Cara Penyelesaiaan Sengketa Proses Pemilihan Umum
PP Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya
Pada Peradilan Tata Usaha Negara
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1129/kkm.01/1991 Tentang Tata
Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara
Perma Nomor 2 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara Pasal 51 ayat (1)
C. Jurnal
Skripsi Karya Priyan Afandi, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat Administratif,
Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Lampung, Tahun 2017.
Skripsi Karya Grace, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, Jurusan IImu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Pancasila, Tahun 2012.
67
Skripsi Karya Moch. Iqbal, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jurusan
IImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2011.
D. Internet
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
(diakses pada tanggal 30 Januari 2016, 09.30)
http://www.ptun-jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-
58-25
http://www.ptun-jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visimisi
http://www.ptun-jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-
pengadilan/2015-05-30-06-25-03
Ptunjambi.go.id
68
LAMPIRAN
Gambar 1.1
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Gambar 1.2
69
Menunjukan bukti-bukti
70
Gambar 2.1
Jadwal Sidang
71
Gambar 2.2
Riwayat Perkara
72
Gambar 2.3
Perkara
73
Gambar 2.4
Putusan
74
Gambar 2.5
Biaya Perkara
75
Gambar 3.1
Wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Wawancara Dengan Bapak Alkodar sebagai Panitera Muda Hukum
76
Gambar 3.2
Wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Wawancara Dengan Bapak Rey sebagai Hakim
77
Gambar 3.3
Wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Wawancara Dengan Ibuk Iin Rahmawati Sebagai Panitera Pengganti
78
Gambar 3.4
Wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Wawancara Dengan Ibuk Yoshita Mage Sebagai Panitera Pengganti
79
Gambar 3.5
Wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Wawancara Dengan Bapak Ginta Murli
80
CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama : Dian Saputri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tgl lahir : Jambi, 07 Juni 1998
NIM : 106170691
Alamat : Jln. Yulius Usman No.01 D-11 Komplek
BLK RT.24 Kel. Pematang Sulur
Kec.Telanaipura Kota Jambi
No. HP : 089602740265
Nama Ayah : Syahdanir
Nama Ibu : Mariana
No. HP : 082182209757
B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SD tahun lulus : SDN 66 Kota Jambi 2010
b. SMP tahun lulus : SMPN 19 Kota Jambi 2013
c. SMA tahun lulus : SMAN 10 Kota Jambi 2016
d. Perguruan Tinggi : UIN STS Jambi 2017
2. Pendidikan Non-Formal (Pelatihan, Kursus, dll)
a. Sertifikat Pelatihan Web Programming 2018
b. Sertifikat Pelatihan Operator Komputer 2016
c. Sertifikat Pelatihan Web Boarding II 2018
d. Koordinator Bidang Teknologi Informasi HMP Hukum Tata Negara 2017-
2018
Muaro Jambi, Maret
Penulis,
Dian Saputri
106170691