KEWENANGAN DAN TUGAS INSTANSI PENGELOLA … DJA.pdf · Instansi Pengelola PNBP untuk unit-unit...
Transcript of KEWENANGAN DAN TUGAS INSTANSI PENGELOLA … DJA.pdf · Instansi Pengelola PNBP untuk unit-unit...
KEWENANGAN DAN TUGAS INSTANSI PENGELOLA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DALAM
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PNBP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
2
SEKILAS PENERIMAAN NEGARA DALAM APBN
RAPBN
2019
Outlook
2018
2017
2016
2015
201474,0% 25,7% 1.550,5
82,3% 17,0% 1.508,0
82,6% 16,8% 1.555,9
80,6% 18,7% 1.666,4
1.903,081,4% 18,3%
2.142,583,1% 16,9%
Penerimaan PerpajakanPNBPHibah
1.146,9 398,6
1.240,4 255,6
1.285,0 262,0
1.343,5 311,2
1.548,5 349,2
1.781,0 361,1
Kontribusi PenerimaanPerpajakanTerus meningkat, dari 74% ditahun 2014 menjadi 83,1 ditahun 2019
Rata-rata PertumbuhanPendapatan negara mamputumbuh rata-rata sebesar 3,8%(2014 sampai dengan 2017
Sumber: Nota Keuangan Rancangan APBN 2019
dalam triliun rupiah
3
PNBP terbesar dari Migasyang sangat bergantungpada harga minyak
PNBP dari Kekayaan NegaraDipisahkan meningkatsejalan denganmeningkatnya laba BUMN
PNBP Lainnya cenderungfluktuatif yang berfokuspada peningkatan kualitaslayanan di K/L
PNBP BLU meningkatseiring dengan perbaikanlayanan
*Keterangan: Tahun 2012 s.d 2017 berdasarkan LKPP, Tahun 2018 berdasarkan outlook dalam Nota Keuangan APBN 2019, sedangkan Tahun 2019 berdasarkan RAPBN
205,82 203,63 216,88
78,17
44,90
81,84
144,33 148,23
20,02 22,78 23,97
22,80
20,57
29,29
24,87 29,83
30,80 34,03
40,31
37,64
37,13
43,90
44,70 45,59
73,46 69,67
87,75
81,70
117,31
108,83
91,92 89,51
21,70 24,65
29,68
35,32 42,44
47,35
43,30 47,88
26,29
24,65
25,85
16,85 16,91 18,68 18,35 16,85
0
5
10
15
20
25
30
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Migas Non Migas Bagian KND PNBP Lainnya Pendapatan BLU % PNBP thd Pendapatan Negara Total PNBP
351,80345,75 398,59
255,63 261,98311,22
349,16 361,09
PNBP DARI MASA KE MASA
4
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PNBPERA UU NO. 20 TAHUN 1997
Temuan berulang BPK, meliputi:
PNBP TERLAMBAT/ BELUM DISETORKAN KE KAS NEGARA
PNBP KURANG/ BELUM DIPUNGUT
PUNGUTAN TANPA DASAR HUKUM
PNBP TIDAK DISETORKAN KE KAS NEGARA /DIGUNAKAN LANGSUNG
5
Perubahan UU PNBP
Penyederhanaan tarif
Meningkatkan kepatuhanwajib bayar
Kebijakan tarif s.d Rp0atau 0%
Opsi keberatan, keringangan danpengembalian PNBP
Memperkuat pengawasanbaik oleh KL maupun olehKemenkeu
Penguatan pemeriksaanPNBP dan sanksi pidana
PeningkatanPemanfaatan IT dalam PengelolaanPNBP
Meningkatkankualitas layanan
Peningkatantransparansipengelolaan PNBP
Pengelolaan danPemanfaatan data PNBP
Skema PSC Gross Split
Mendorong usahaeksplorasi daneksploitasi lebihefisien dan efektif
Penerimaan negaramigas lebih pasti dantidak dideterminasibesarnya biayaoperasi yang harusdibayarkanpemerintah & KKKS
ReformasiSDA Migas
Meningkatkan pengawasandan monitoring intensif proyekyang akan onstream tahun2019
Melaksanakan operasionalhulu migas secara efektif danefisien dengan melanjutkanKontrak Bagi Hasil Gross Split
SDA Nonmigas
Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasanusaha pertambangan
Penguatan SatgasPemberantasan PenangkapanIkan secara ilegal
PNBP Lainnya
Peningkatan pelayanan danpenyesuaian tarif
Optimalisasi penerimaan daripengelolaan BMN penyempurnaantarif dan regulasi
Perluasan penggunaan teknologiinformasi yang terintegrasi danterkoneksi dengan sistem pembayaranPNBP (Simponi)
Kekayaan Negara Dipisahkan
Penentuan dividen sesuaiprofabilitas dan likuiditasperusahaan
Menjaga persepsi investor agar tidak menurunkan nilai pasarBUMN listed di bursa saham
Memperhatikan penugasanPemerintah terhadap BUMNsebagai agenda pembangunan
Badan Layanan Umum
Penguatan kelembagaan BLUantara lain melalui rasionalstruktur dan proporsi pegawaifungsional layanan
Peningkatan kompetensi SDMBLU
Pemanfaatan IT sebagai bagiandari modernisasi pengelolaanBLU
Kebijakan 2019
REFORMASI DAN KEBIJAKAN PNBP TAHUN 2019
7
LATAR BELAKANG PENETAPAN UU PNBP
Penguatan Landasan Hukum
Penyesuaian dengan Amandemen
UUD dan Paket UU Keuangan Negara
Peningkatan Pelayanan dan
Optimalisasi Penerimaan
Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP
sehingga meningkatkan pelayanan dan
mengoptimalkan PNBP
Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Upaya untuk meminimalisasi
temuan, serta meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas
Implementasi Kebijakan Pemerintah
Membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih dan mewujudkan kemandirian
ekonomi
8
MATERI UU NO.9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP
13BAB
73PASAL
Keterangan:Dalam UU No.20 Tahun 1997,terdiri dari 8 BAB dan 24 Pasal.
9
Penggunaan
Keberatan, Keringanan,
PengembalianObjek
Verifikasioleh Instansi
Pengelola PemeriksaanPNBPSanksi
Pidana
PengawasanPNBP
PengaturanTarif
PengelolaanPNBP
POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PNBP
Dalam rangka• merespon perkembangan
peraturan perundang-undangan khususnyapaket Undang-UndangKeuangan Negara dankebijakan Pemerintah;
• memenuhi tujuanpengelolaan PNBP
pokok-pokok perubahandalam UU No.9 Tahun2019 secara garis besaradalah:
10
OBJEK PNBP
penyediaan barang, jasa, ataupelayanan administratif yang menjaditanggung jawab pemerintah
bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara
kekayaan negara yang berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negaraatau perolehan lainnya
penggunaan, pemanfaatan, danpemindahtanganan semua barangyang diperoleh atas beban APBNdan perolehan lain
PEMANFAATAN SDA
PENGELOLAAN BMN
PELAYANAN
PENGELOLAAN KND
dana pemerintah yang berasal dariAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegara atau perolehan lain
PENGELOLAAN DANA
hak negara selain 5 objek sesuaiperaturan perundang-undangan
HAK NEGARA LAINNYA
`
Pengklasteran digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP dengan tetap memperhatikankarakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.
11
Dasar Pertimbangan pengaturan tarif diatur masing-masing sesuai klaster, antara laina. Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya
alamb. Dampak pengenaan tarifc. Kebutuhan investasi, kondisi keuangan, &
operasional Badand. Nilai guna aset tertinggi dan terbaike. Aspek keadilanf. Kebijakan pemerintah
Dasar PertimbanganDasar hukum penetapan tarif dilekatkan langsungpada 6 klaster objek PNBP:1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Undang-
Undang, kontrak, dan/atau PeraturanPemerintah
2. Pelayanan Peraturan Pemerintah dan/atauPeraturan Menteri
3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umumpemegang saham
4. Pengelolaan Barang Milik Negara
Peraturan Pemerintah dan/atau PeraturanMenteri Keuangan
5. Pengelolaan Dana Peraturan MenteriKeuangan
6. Hak Negara Lainnya Undang-Undang,Peraturan Pemerintah dan/atau PeraturanMenteri Keuangan
Dasar Hukum
SPESIFIK
AD VALOREMTarif PNBP yang ditetapkan dengannominal uang Tarif PNBP yang
ditetapkan denganpersentase dan
formula
Bentuk Tarif
PENGATURAN TARIF PNBP
12
PENGELOLAAN PNBP
Dik
elo
la d
alam
sis
tem
AP
BN
PERENCANAAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
Perencanaan PNBP dalampenyusunan RAPBN/RAPBNP
PENGAWASAN
Penentuan PNBP Terutang, Pemungutan, Pembayaran/Penyetoran, Piutang,
Penetapan dan Penagihan, PenggunaanPNBP
Penatausahaan dan Pelaporan
Pengawasan atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban
PNBP
Dap
atd
ilan
jutk
anp
em
eri
ksaa
n
13
VERIFIKASI OLEH INSTANSI PENGELOLA PNBP
Instansi pengelola PNBP wajibmelakukan verifikasi atas PNBPterutang yang dihitung oleh wajib bayar
Kewajiban verifikasi bertujuan agar meningkatkankepatuhan wajib bayar, khususnya yangmenghitung sendiri kewajibannya, sehinggameminimalisir potensi kerugian negara karenakurang bayar dan tidak menyetor oleh wajibbayar.
14
Instansi Pengelola PNBPdapat mengusulkanpenggunaan dana PNBPyang dikelolanya kepadaMenteri.
Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:a. kondisi keuangan negara;b. kebijakan fiskal; dan/atauc. kebutuhan pendanaan Instansi
Pengelola PNBP.
Penggunaan dana PNBP dapat digunakan olehInstansi Pengelola PNBP untuk unit-unit kerja dilingkungannya dalam rangka:a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau
peningkatan kualitas penyelenggaraanPengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya;dan/atau
b. optimalisasi PNBP.
Menteri dapat meninjau kembali
persetujuan penggunaan dana
PNBP
PENGGUNAAN PNBP
15
A. Pengawasan oleh APIPInstansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas
Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga.
B. Pengawasan oleh Menteri Keuangan• Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasanterhadap Instansi Pengelola PNBP.
• Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi,penilaian, dan/atau evaluasi.
• untuk meminimalisir potensi temuan Instansi Pemeriksa karena adanya pengawasanmelekat yang dilakukan secara internal (APIP KL) maupun eksternal (BPKP danMenkeu).
• Pengawasan oleh Menkeu dilakukan sebagai bentuk sinergi dengan BPKP dan sebagaisolusi atas keterbatasan BPKP dalam melakukan pengawasan PNBP
PENGAWASAN PNBP
16
PEMERIKSAAN PNBP
OBJEK PEMERIKSAAN• Wajib bayar• Instansi Pengelola PNBP• Mitra Instansi Pengelola
INISIATOR• Instansi Pengelola PNBP• Menteri (Menteri Keuangan)
DASAR PEMERIKSAAN, antara lain:• Hasil pengawasan intern atau Menteri• Permintaan koreksi surat tagihan,
pengembalian, atau keringanan• Indikasi kerugian dan ketidakpatuhan
RUANG LINGKUP• Kepatuhan pemenuhan
kewajiban Wajib Bayar• Pemenuhan ketentuan PNBP
oleh Instansi Pengelola PNBPdan Mitra Instansi Pengelola
• Tata Kelola PNBP
HASIL PEMERIKSAAN• Laporan Hasil Pemeriksaan• Surat Ketetapan Kurang Bayar; Nihil; atau Lebih Bayar
17
• Diajukan oleh Wajib bayar atas: 1. Surat Ketetapan Lebih Bayar, 2. Surat Ketetapan Nihil, Atau 3. Surat Ketetapan Kurang Bayar
• Diajukan ke Instansi Pengelola dan diterbitkan persetujuan atau penolakan
• Keputusan bersifat FINAL• Wajib bayar dapat mengajukan
gugatan atas putusan keberatan ke PTTUN
• Dasar Pengajuan: 1. Kondisi kahar, 2. Kesulitan likuiditas, atau3. Kebijakan Pemerintah
• Bentuk Keringanan:1. Pengangsuran2. Penundaan3. Pembebasan4. Pengurangan
• Keringanan Pengurangan dan Pembebasan membutuhkan:1. Persetujuan Menteri dan/atau 2. Pertimbangan APIP atau
rekomendasi instansi pemeriksa kesulitan likuiditas
• Dasar Pengajuan: 1. Salah bayar/setor, 2. Salah pungut, 3. Penetapan atas pengajuan
Keberatan,4. Putusan Pengadilan, 5. Hasil Pemeriksaan, 6. Pelayanan tidak Terpenuhi, atau7. Ketentuan Perundang-undangan
• Bentuk pengembalian:1. Pembayaran Dimuka Kewajiban
PNBP Terutang Selanjutnya2. Pemindahbukuan
KEBERATAN KERINGANAN PENGEMBALIAN
KEBERATAN, KERINGANAN DAN PENGEMBALIAN PNBP
18
SANKSI PIDANA
Wajib Bayar yang menghitung sendirikewajiban PNBP yang dengan sengaja tidakmembayar atau menyampaikan laporanPNBP Terutang yang tidak benar, dipidanadengan pidana denda sebanyak 4 (empat)kali jumlah PNBP Terutang dan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 6 (enam) tahun.
Pengenaan sanksi yang lebih tinggi dan bersifat akumulatif untukmemberikan efek jera yang tinggi sehingga mampu mencegah(tindakan preventif) bentuk ketidakpatuhan atau pelanggaran.
Setiap orang yang dengan sengaja tidakmemberikan dokumen, keterangan, dan/ataubukti lain yang dimiliki, atau memberikandokumen, keterangan, dan/atau bukti lainyang dimiliki namun isinya tidak benar,dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) atau pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun.
19
TUGAS INSTANSI PENGELOLA PNBP DALAMUNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
20
TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PNBP
Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola
Fiskal
Kewenangan dan Tugas Pimpinan Kementerian
Negara/Lembaga
Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara
Tugas Mitra Instansi Pengelola PNBP
21
melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan di bidang PNBP.
menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP;
mengusulkan penggunaan dana PNBP;
menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan RAPBN dan/atau RAPBNP;
memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;
melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP;
mengelola piutang PNBP;
menyusun dan menyampai-kan laporan pertanggung-jawaban PNBP;
menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan
Pimpinan Instansi Pengelola PNBP
mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya
Dalam mengelola PNBP Pimpinan Instansi Pengelola PNBP bertugas:
TUGAS DAN KEWENANGAN INSTANSI PENGELOLAAN PNBP (1)
Pasal 17 ayat(1) dan ayat (2) UU No.9 Tahun2018
22
TUGAS DAN KEWENANGAN INSTANSI PENGELOLAAN PNBP(2)
Disampingmelakukan tugassebagaimanaPasal 17, InstansiPengelola PNBPjuga wajibmelaksanakan :
Verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar
Meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukanPemeriksaan terhadap Wajib Bayar
Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP
Memproses permohonan Keberatan, Keringanan danPengembalian PNBP
Pasal 27
Pasal 45
Pasal 47 dan 49
Pasal 58-65
23
SANKSI BAGI INSTANSI PENGELOLA PNBP
Tidak melakukan verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar. (Pasal 27)
Tidak melaksanakan pemungutan PNBP berdasarkan jenis dan tarif PNBP. (Pasal 28)
Tidak melaksanakan penyetoran seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara. (Pasal 30)
Tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya. (Pasal 35)
Tidak memenuhi kewajiban melakukanPenetapan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP kurang bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar. (Pasal 37)
Tidak memenuhi kewajiban menatausahakan PNBP. (Pasal 41)
Tidak melakukan kewajiban memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa. (Pasal 53)
Tidak mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.(Pasal 59)
PENJELASAN
Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.