BAB IPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANA. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan1. Pengertian* Dlm UU SISDIKNAS = UU no.20 / 2003Materinya : PT Pendidikan Kewarganegaraan berbasis pancasila DIKDASMEN disebut PPkn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* Kalau Kewiraan : (sebelum dirubah kewarganegaraan) materinya lebih menekankan pada PPBN

* dgn SK Dirjen DIKTI no. 43 / DIKTI / Kep / 2006Menyatakan : Tentang rambu-rambu Pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kurikulum matakuliah pengembangan kepribaian tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaituPendidikan Kewarganegaraan berbasis pancasilaKepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas mata kuliahPendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebutkelompok mata pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di seluruhPerguruan Tinggi di Indonesia.Jadi, dengan adanya penyempurnaan kurikulum MK pengembangan kepribadian tsb, maka pend.Kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu Pend. Kewarganegaraan berbasis PANCASILA.Dengan hal tsb. Diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sbg. WN yangdemokratis,religius,berkemanusiaan dan berkeadaban.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan~ Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan dalam VISI, MISI DAN KOMPETENSI sbb; VISI :Pend. Kewarg. Merup. Sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraanprogram studi, guna mengatarkan mahasiswa memantapkan kepribadiaannya sbg. Manusiaseutuhnya. MISI :Membantu mhs. Memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mamapu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Rasa kebengsaan dan cinta tanah air. KOMPETENSINYA :Mhs. Dalam Pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa.B. Landasan ILMIAH DAN LANDASAN HUKUM1. Landasan Ilmiaha. Dasar pemikiran ; Setiap Warga Negara dituntut untuk dapat hidup berguna danbermakna bagi negara dan Bangsanya serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahanmasa depannya.Untuk itu diperlukan penguasaan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ( Ipteks ) yangberlandaskan nilai-nilai keagamaan , nilai moral, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsab. Obyek Pembahasan :Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu berobyek,bermetode,bersistem dan bersifat universal.Obyek Pembahasan Pend. Kewarganegaraan mnrt. Putusan DIRJEN DIKTI No.43/DIKTI/Kep/2006 meliputi pokok-pokok bahasan :1. Filsafat Pancasila2. Identitas Nasional3. Negara dan Konstitusi4. Demokrasi Indonesia5. Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia6. Hak dan Kewajiben Warga negara serta Negara7. Geopolitik Indonesia8. Geostrategi Indonesiac. Rumpun Keilmuan Pend. Kewarganegaraan ( DIKWAR )dapat disejajarkan dengan Civics Educations yg dikenaldiberbagai negara. DIKWAR ini bersifat Antardisipliner ( antar bidang ), bukan Monodislipiner.Pembahasan dan Pengembangannya Diambil dari berbagai Disiplin Ilmu ( Ilmu Politik, Hukum,Filsafat, Sosiologi Administrasi Negara, Ekonomi Pembangunan, Sejarah Perjuangan bangsadan Ilmu Budaya ).2. Landasan Hukuma. UUD 1945 = Pembukaan UUD alinea 2 dan 4pasal 27 (1) ; 30 (1) ; 31 (1)b. TAP MPR no. II / MPR /1999 ttg GBHN (sek.sdh tdk ada )c. UU no. 20 / 1982 ttg Ketentuan pokok HANKAM Negara RI Pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkandengan keikutsertaan dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melaluiPendahuluan Bela Negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem Pendidikannasional Pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikutioleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal padatingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah ada dalam gerakanPramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentukPendidikan Kewiraan.d. UU SISDIKNAS ( UU no. 20 tahun 2003 )Tentang Sistem Pendidikan nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikannasional no : 232/U/2000 ttg Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaianhasil belajar Mahasiswa dan no : 45/U/2002 ttg Kurikulum Intie. SK Dirjen DIKTI no : 43 / DIKTI / KEP / 2006Tentang rambu-rambu pelaksanaaan klp. MK pengembangan kepribadian di PT.

BAB IIFILSAFAT PANCASILAA. Pengertian FilsafatFilsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Jikalauseseorang hanya berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran dalam kehidupan.Dalam kehidupan, manusia senantiasa berfilsafat, diantaranya : Berfilsafat Materialisme :yaitu jikalau seseorang hanya berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran dalamkehidupan. Berfilsafat Hedonisme :Yaitu jikalau seseorang berpandangan bahwa kenikmatan adalah merupakan nilai terpenting dantertinggi dalam kehidupan. Berfilsafat Liberalisme :Yaitu Jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalahkebebasan individu. Berfilsafat Sekulerisme :Yaitu jikalau seseorang memisahkan antara kehidupan bernegara atau kemasyarakatan dankehidupan agama.Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa yunani philein yang artinya cinta dansophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom.Keseluruhan arti filsafat dikelompokkan menjadi dua macam, sebagai berikut :

Pertama : Filsafat sebagai produka. Filsafat mencakup arti-arti sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu,teori, sistem atau pandangan tertentu, yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yangmempunyai ciri-ciri tertentu.b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat.Kedua : Filsafat sebagai suatu prosesFilsafat diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan masalah denganmenggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya.B. Pengertian Pancasila sebagai suatu sistemIsi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Maka dasar filsafat negarapancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal ( majemuk artinya jamak )( tunggal artinya satu ). Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila yang lain.C. Kesatuan sila-sila Pancasila1. Susunan Pancasila yang bersifat Hierarkhis dan Berbentuk PiramidaDlm susunan Hierarkhis dan Piramidal ini, maka Ketuhanan YME menjadi basis bagi silake-2,3,4 dan 5. Jadi diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain ,sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan keseluruhan yang bulat.- Tuhan sbg Causa Prima ( ada karena dirinya sendiri ) sila ke-1- manusia sbg subyek pendukung pokok negara ( Negara adalah lembaga kemanusiaan,negara adalah sbg persekutuan hidup bersama yg anggotanya adalah manusia ) sila ke -2- Negara adalah sbg akibat adanya manusia yg bersatu sila ke-3- Dari hal tsb terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat, rakyat adalahsbg totalitas Individu individu dlm negara yang bersatu sila ke-4- Keadilan sosial mrp.tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara sila ke-52. Kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasiSila-sila Pancasila sbg kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya salingmengisi ataudalam rangka hubungan hierarakhis piramidal tadi.Jadi tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya,dikualifikasi oleh empat sila lainnya.D . Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem FilsafatSecara filosofis Pancasila sbg suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar Ontologis, Epistemologisdan dasar Aksiologis.1 . Dasar Ontologis Sila-sila PancasilaDasar ontologis Pancasila pada hakekatnya adalah manusia, yang memiliki hahekat mutlak Monopluralis, oleh karena itu hakekat dasar ini jg disebut sbg dasar antropologis. Subyek pendukungpokok sila-sila Pancasila adalah Manusia.Hubungan kesesuaian antara negaradengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungansebab-akibat, yaitu negara sbg pendukung hubungan dan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil sbgpokok pangkal hubungan.Landasan Sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sbg Sebab adapun negaraadalah sbg Akibat.2. Dasar Epistemologis Sila-sila PancasilaDasar Epistemologis Pancasila pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasarontologisnya . Pancasila sbg suatu Ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu Filsatat Pancasila( Suryanto, 1991:50 )ada 3 persoalan yang mendasar dlm Epistemologi, yaitu : ( Titus,1984;20 ) pertama : ttg Sumber pengetahuan manusia kedua : ttg Teori kebenaran pengetahuan manusia ketiga : ttg watak pengetahuan manusiaJadi sbg suatu paham Epistemologis, maka pancasila mendasarkan pada pandangannya , bahwaIlmu pengetahuan pada hakekatnya tidak bebas nlai, karena harusdiletakkan pada kerangka Moralitaskodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuanyang mutlak dalam hidup manusia.3. Dasar Aksiologis Sila-sila PancasilaSila-sila Pancasila sbg suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar Aksiologisnya, yaitu Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakekatnya juga merupakan suatu Kesatuan.a. Teori Nilai* MAX SCHELER :Mnrt Tinggi rendahnya nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu :1) Nilai-nilai Kenikmatan2) Nilia-nilai Kehidupan3) Nilai-nilai Kejiwaan4) Nilai-nilai Kerokhanian* WALTER G. EVERETMenggolongkan Nilai-nilai manusiawi dalam 8 Kelompok , yaitu :1) Nilai-nilai ekonomis 5) Nilai-nilai watak2) Nilai-nilai kejasmanian 6) Nilai-nilai estetis3) Nilai-nilai hiburan 7) Nilai-nilai intelektual4) Nilai-nilai Sosial 8) Nilai-nilai keagamaan* NOTONAGOROMembagi nilai menjadi 3, yaitu:1) Nilai Material2) Nilai Vital3) Nilai Kerokhanian, ini dpt dibedakan lagi atas 4 macam :a) Nilai kebenaranb) Nilai keindahanc) Nilai kebaikand) Nilai religiusb. Nilai-nilai Pancasila sbg suatu SistemNilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 Pancasila merupakan cita-cita ,harapan, dambaan bangsa Indonesia yg akan diwujudkan dalam kehidupannya. ( masyarakat yg Tatatentrem , karta raharja, gemah ripah loh jinawi ) diupayakan dapat terealisasi dalam sikap, tingkah lakudan perbuatan manusia Indonesia.Nilai-nilai yg terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yg berbeda, namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi.Pengertian Pancasila mrpk suatu Sistem nilai dapat dilacak dari Sila-sila Pancasila yg mrpk suatusistem. Sila-sila itu mrpk Kesatuan Organik. Antara Sila-sila itu saling berkaitan dan berhubungan sec.erat, bahkab saling mengkualisikasi.

E. Pancasila sbg Nilai dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Rep. IndonesiaSecara Kausalitas Nilai-nilai Pancasila adalah bersifat Obyektif dan juga Subyektif. Artinya esensinilai-nilai Pancasila adalah bersifat Universal, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatandan keadilan, sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negera lain, walaupun namanya bukanPancasila. (Nilai-nilai Obyektif dan subyektif , baca hal 27 )Nilai-nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesiamenjadi landasan, dasar serta motivasi atas segalaperbuatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan Kenegaraan.Jadi Nilai-nilai Pancasila merupakan Das-Sollen atau cita-cita ttg kebaikan yang harus diwujudkanmenjadi suatu Kenyataan ( Das-Sein )Nilai-nilai Pancasila sbg Dasar Filsafat NegaraNilai-nilai Pancasila sbg dasar Filsafat negara Indonesia pada hakikatnya mrpk suatu sumber darihukum dasar dalam negara Indonesia. Sbg suatu sumber hukum dasar, sec. Obyektif mrpk an suatupandangan hidup, kesadaran , cita-cita hukum serta cita-cita moral yang Luhur yang meliputi suasanakejiwaan serta watak bangsa Indonesia, yang pada 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikanpara Pendiri Negara menjadi LIMA SILA dan ditetapkan sec . Yuridis Formal menjadi dasar filsafat negaraRI ( sebagaimana dalam Tap No. XX/ MPRS/1966 ).

Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung EMPAT POKOKPIKIRAN yang merupakan Derivasi atau Penjabaran dari Pancasila. Dimana :* Pokok pikiran Pertama : Negara Indonesia adalah Negara Persatuan ( Sila Ke-3 )* -- -- Kedua : Neg. hendak mewujudkan suatu Keadilan ( Sila ke- 5 )* -- -- Ketiga : Neg. berkedaulatan rakyat berdasarkan . ( Sila ke- 4 )

* -- -- Keempat : Neg. berdasar Ketuhanan YME menurut ( Sila ke-1 dan 2 )F. Pancasila sbg Ideologi Bangsa dan Negara IndonesiaSebagai suatu Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia , Pancasila diangkat dari Nilai-nilai adat-Istiadat, kebudayaan serta nilai Religius dalam Pandangan hidupmasyarakat Indonesia sebelummembentuk Negara.Jadi Bangsa Indonesia merupakan Kausa materialis ( asal bahan ) dari Pancasila.Unsur-unsur Pancasila tsb kemudian diangkat dan dirumuskan para Pendiri Negara sebagai dasarnegara dan ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.G. Makna Nilai-nilai Setiap Sila Pancasila1. Ketuhanan Yang Maha EsaTerkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusiasebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaandan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara,pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasiwarga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.2. Kemanusian Yang Adil dan BerdabTerkandung nilai-nilai bahwa negara harus manjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimakhluk yang berdab.3. Persatuan IndonesiaTerkandung nilai bahwa negara adalah sebagaai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitusebagai makhluk individu dan makhluk sosial.4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaanaan Dalam Permusyawaratan / PerwakilanNilai filosofis yang terkandung didalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaansifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakansekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu bertujuan mewujudkanharkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara.5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaDalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupanbersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaanyaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusiadengan masyarakat, bangsa, dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

H. Pancasila Sebagai Dasar kehidupan Berbangsa Dan BernegaraSecara lebih rinci filsafat Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalahmerupakan Identitas Nasional Indonesia. Hal ini didasarkan pada suatu realitas bahwa kausa materialisatau asal nilai-nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, sertakarakter bangsa Indonesia tercermin dalam suatu sistem nilai filsafat Pancasila.Selain itu filsafat Pancasila merupakan Dasar negara dan Konstitusi ( UUD ) Negara Indonesia.Sebagai Dasar Negara RI Filsafat Pancasila memiliki konsekwensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, dengan kata lain Pancasila mrpk SUMBER HUKUMDASAR Indonesia, sehingga seluruh Peraturan Hukum Positip Indonesia diderivasikan atau dijabarkandari Nilai-nilai Pancasila.Pancasila jg mrpk dasar dan basis GEOPOLITIK dan GEOSTRATEGI Indonesia( dibahas sendiri dalam Bab VII dan VIII )

BAB IIIIDENTITAS NASIONALA. Pengertian Identitas NasionalIstilah identitas nasional secara etimologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsayang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertiantersebut maka setiap bangsa didunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan,sifat, ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkandengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.Oleh karena itu dalam hubungannya dengan Identitas Nasional secara dinamis, dewasa inibangsa Indonesia harus memiliki visi yang jelas dalam melakukan reformasi, melalui dasar filosofibangsa dan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang terkandung dalam filosofi Pancasila. Masyarakatharus semakin terbuka, dan namun harus berkadaban serta kesadaran akan tujuan hidup bersamadalam berbangsa dan bernegara.B. Faktor-faktor Pendukung Kelahiran Identitas NasionalKelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yangsangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut.Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran Identitas nasional :1. Faktor objektifmeliputi faktor geografis, ekologis dan demografis2. Faktor subjektifmeliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.C. Pancasila sebagai Kepribadian dan Identitas NasionalBangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah sertaprinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain didunia. Tatkala bangsa Indonesiaberkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkan prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatuasas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiribangsa yang diangkat dari filsafat hidup atau poandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudiandiabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu PancasilaDapat pula dikatakan bahwa pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara indonesia padahakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa indonesiasebagai kepribadian bangsa. Dalam pengertian seperti ini menurut Notonagoro, bangsa Indonesiaadalah sebagai kausa materialis Pancasila.

Sejarah Budaya Bangsa sebagai Akar Identitas NasionalProses terbentuknya bangsa dan negara melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitusejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telahmulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa syailendra diPalembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Yamin diistilahkan sebagai faseterbentuknya nasionalisme lama, dan oleh karena itu secara objektif sebagai dasar identitas nasionalismeIndonesia.Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern Yamin dirintis oleh para pejuang kemerdekaanbangsa, antara lain :a. Rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908b. Dicetuskannya Sumpah Pemuda pada pada tahun 1928c. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa indonesia untuk menemukan identitas nasionalnyasendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945 yangkemudian diproklamasikan sebagai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia.Oleh karena itu akar-akar nasionalisme indonesia yang berkembang dalam perspektif sejarahsekaligus juga merupakan unsur-unsur identitas nasional, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembangdalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.

BAB IVDEMOKRASI INDONESIAA. Demokrasi dan ImplementasinyaPembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari demokrasi karenadua hal, yaitu :Pertama : hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental,seperti hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjanaBarat dan Timur.Kedua : demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi masyarakatuntuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkansistem yang bermacam-macam, seperti :1. Sistem Presidensial, system yang menejajarkan antara perlemen dan presiden dengan memberi duakedudukan kepada presiden yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.Ciri ciri : 1. Presiden sbg Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat3. Presiden mempunyai Hak Prerogatif (Hak Istimewa) u/ melantik dan memberhentikan menteri4. Bertanggung jawab kpd kekuasaan eksekutifContoh : Amerika Serikat, Filipina, Indonesia2. Sistem Parlementer yang meletakkan perdana mentri sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara,sebab kepala negara diduduki oleh raja atau presiden.Ciri ciri : 1. Perdana Menteri sbg Kepala pemerintahan, Raja/presiden sbg kepala Negara2. Presiden ditunjuk oleh legislative, sdgkn raja diseleksi mnrut undang undang3. Perdana Menteri memiliki Hak Prerogatif utk melantik dan memberhentikan Menteri4. Bertanggung jawab kpd kekuasaaan legislativeContoh : Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia3. Sistem Referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian dari parlemen.B. Arti dan Perkembangan DemokrasiSecara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dankratos/kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat penguasa(government of rule by the people). Demokrasi juga dapat diartika sebagai pemerintahan atau kekuasaandari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasihak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara telah dijamin.Jadi negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat,atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyatsendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada ditangan rakyat.Meskipun dri berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat diletekkan pada posisi sentralrakyat berkuasa tetapi dalam prektiknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggapambiguous atau mempunyai arti ganda, sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketaktentuan mengenailembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural sertahistoris yang mempengaruhi istilah ide dan praktik demokrasi.

C. Bentuk-bentuk DemokrasiMenurut Torres, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu :1. Formal DemocracyMenunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan2. Substantive DemocracyMenunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukanDalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial atauParlementer.Sistem Presidensial : Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehinggapresiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyatSistem parlementer : Sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutifdan legeslatifAdapun beberapa sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip filosofi negara1. Demokrasi Perwakilan LiberalPrinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagaimakhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individusebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.2. Demokrasi Satu Partai dan KomunismeDemokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti : Rusia, China,Vietnam dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangankelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara.Transisi menuju sosialisme dan komunisme memerlukan kepemimpinan yang profesional, darikader-kader revolusioner dan disiplin. Kepemimpinan seperti itu yang mempunyai kemampuan untukmengorganisasikan pertahanan revolusi melawan kekuatan-kekuatan kapitalis dan mengawasirekonstruksi masyarakat. Hal itu dikarenakan perbedaan kepentingan yang fundamental yaitukepentingan kelas, karena titik tolak kepentingan kelas pekerja merupakan suatu kepentingan yangprogresif dalam masyarakat, dan karena selama dan setelah revolusi kepentingan kelas pekerja itu harusdiartikulasikan secara pasti. Oleh karena itu partai revolusioner merupakan hal yang esensial. Partaitersebut merupakan instrumen yang bisa menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme.D. Demokrasi di Indonesia1. Perkembangan Demokrasi di IndonesiaMasalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupanekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beranekaragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepeminpinancukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character and nation building, dengan partisipasirakyat , sekaligus menghindarkan timbulnya diktatur perorangan, partai atau militer.

Perkembangan demokrasi di indonesia dapat dibagi dalam empat periode :1. Periode 1945-1959,masa Demokrasi Parlementer menonjolkan perenan parlemen serta partai-partai.2. Periode 1959-1965,masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusionaldan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat.3. Periode 1966-1998,masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkansistem presidensial.4. Periode 1999- sekarang,masa Demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusahamengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.2. Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945a. Seminar AD II ( Agustus 1966)- Bidang politik dan konstitusional :menegakkan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenapwarga negara, jaminan HAM, penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara Institusional- Bidang Ekonomibererti kehidupan yang layak bagi semua warga negara.b. Munas III Persahi : The rule of law (Desember 1966)Asas nagara hukum pancasila mengandung prinsip :- pengakuan dan perlindungan HAM- peradilan yang bebas dan tidak memihak- jaminan kepastian hukum dalam semua persoalanc. Simposium hak-hak Asasi ManusiaDemokrasi harus yang bertanggung jawab, artinyademokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggung jawabterhadap tuhan dan sesama kita.3. Demokrasi Pasca ReformasiDalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat.Dengan kata lain kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah ditangan rakyat (kekuasaan dalamnegara itu dikelola oleh rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat). Prinsip pemerintahan berdasarkankedaulatan rakyat tersebut bagi negara Indonesia terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.Tercermin dalam pasal UUD 1945 hasil amandemen, yaitu :Pasal 6A (ayat 1) yang melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih presiden dan wakil presiden.Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan bangsa Indonesia diwujudkan dalam penentuan kekuasaannegara yaitu memisahkan :- kekuasaan eksekutif ( pasal 4-16 UUD 1945)- kekuasaan legislatif (pasal 19 UUD 1945)- kekuasaan yudikatif (pasal 24 UUD 1945)

Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 19451. Demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasilamandemen 2002Secara umum didalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yangpaling penting dan mendasar, yaitu :1. Keterlibatan warga negar dalam pembuatan keputusan politik2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara4. Suatu sistem perwakilan5. suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritasOleh karena itu didalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi, kita akan selalumenemukan adanya Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik sebagai komponen pendukungtegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep Montesquieu maka Supra Struktur politik meliputi Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk negara-negara tertentu masih ditemukan lembaga-lembaga negara yang lain, misalnya negara Indonesia dibawah sistem UUD 1945, lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara adalah MPR, DPR, Presiden, MA, dan BPKAdapun Infra Struktur Politik suatu negara : Partai Politik, Golongan (yang tidak berdasarkan pemilu), Golongan Penekan, Alat Komunikasi Politik,dan Tokoh-tokoh Politik2. Penjabaran Demokrasi menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan IndonesiaPasca Amandemen 2002Berdasarkan ciri-ciri sistem demokrasi tersebut maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraanIndonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagaiStaatsfundamentalnorm yaitu ..Suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatanrakyat.. (ayat 2).Adapun rincian struktural ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurutUUD 1945 adalah sebagai berikut :a. Konsep KekuasaanKonsep kekuasaan negara menurut demokrasi terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut :1. Kekuasaan di Tangan Rakyat- Pembukaan UUD 1945 Alinea IV- Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945- UUD 1945 pasal 1 ayat (1)- UUD 1945 pasal 1 ayat (2)2. Pembagian KekuasaanPembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945adalah sebagai berikut :a. Kekuasaan eksekutif, didelegasikan kepada Presiden (pasal 4 ayat 1 UUD 1945)b. Kekuasaan legislatif, didelegasikan kepada presiden, DPR dan DPD(pasal 5 ayat 1, 19 dan 22c UUD 1945)c. Kekuasaan yudikatif, didelegasikan kepada MA (pasal 24 ayat 1 UUD 1945)d. Kekuasaan Inspektif, didelegasikan kepada BPK dan DPR (pasal 20 ayat 1 UUD 1945)e. Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada Kekuasaan Konsultatif, yang dalam UUD lamadidelegasikan kepada DPA (pasal 16 UUD 1945)Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian ini dalam khasanah ilmu hukum tatanegara danilmu politik dikenal dengan istilah Distribution of Power yang merupakan unsur mutlak dari negarademokrasi.3. Pembatasan KekuasaanPembatasan kekuasaan menurut konsep UUD 1945 adalah sebagai berikut :- Pasal 1 ayat 2 UUD 1945- Kekuasaan MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD, melantik presiden dan wakil presidenserta melakukan impeachment terhadap presiden jika melanggar konstitusi.- Pasal 20A ayat 1 UUD 1945- Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPRb. Konsep Pengambilan KeputusanKonsep pengambilan keputusan menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :1. Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok Pikiran ke III2. Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, misal pasal 7B ayat 7 UUD 1945

Konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam tata negara Indonesia berdasarkan :1. Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya2. Namun jika mufakat tidak tercapai, maka melalui voting / pengambilan suara terbanyakc. Konsep Pengawasankonsep pengawasan menurut UUD1945 adalah sebagai berikut :1. Pasal 1 ayat (2) UUD 19452. Pasal 2 ayat (1) UUD 19453. Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan DPRberdasarkan ketentuan tersebut maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia menurutUUD 1945 pada dasarnya adalah sebagi berikut :1. Dilakukan oleh seluruh warga negara2. secara formal kettanegaraan pengawasan berada pada DPRd. Konsep PartisipasiKonsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :1. Pasal 27 ayat (1) UUD 19452. Pasal 28 UUD 19453. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945

Berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam UUD 1945 tersebut diatas, maka konsep partisipasimenyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan partisipasi itu terbuka untukseluruh warga negara IndonesiaSelain itu realisi demokrasi Indonesia sangat ditentujan oleh otentitas tafsir pasal-pasal UUD 1945.Atas musyawarah untuk mufakat yang oleh pendiri negara disalahkan dengan asas kebersamaankekeluargaan, bukan disalahtafsirkan sebagai praktek nepotisme sebagaimana dilakukan olehpemerintah sebelum era reformasi.Sistem demokrasi Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yang hanya memuat dasar-dasarnya saja memungkinkan untuk senantiasa dilakukan reformasi sesuai dengan perkembanganaspirasi rakyat, karena rakyat adalah sebagai pendukung kekuasaan negara.

Tambahan:Sejarah Undang Undang Dasar :1. 17 Agst 1945 menunggunakan UUD 452. 27 Okt 1949 menggunakan UU RIS (Republik Indonesia Serikat) dr Belanda3. 17 Agst 1950 menggunakan UUD sementara4. 5 Juli 1959 kembali ke UUD 45Indonesia sah menjadi sebuah Negara pada 18 Agustus 1945Susunan Lembaga Negara di Indonesia :BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) DPR MPR Presiden MA MK Di Indonesia Lembaga Tinggi Negara sdh dihapuskan, jadi semua lembaga Negara posisinya sejajar.4 Macam Peradilan di Indonesia :1. Peradilan Agama : mengurusi NTR (Nikah, Talak,Rujuk)2. Peradilan Umum : mengurusi perkara umum (pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dll)3. Peradilan Tata Usaha Negara : mengurusi kebijakan kebijakan dari pejabat Negara, missal u/ menggugat pejabat Negara yg lalai dlm membuat peraturan. Lembaga yg melayani pengaduan / Laporan ttg kelalaian adalah OMBUDSMAN. Ombudsman Daerah : Pemda, Ombudsman Swasta4. Peradilan Militer : mengadili anggota TNIUUD 45 berisi :1. Pembukaan: terkandung 4 sila dalam Pancasila2. Batang Tubuh: terdiri dari 37 pasal dan 16 bab3. PenutupanUUD45 belum sempurna, karena di dlm UUD tdk ada BAB IV yaitu tentang DPA (Dewan Pertimbangan Agung). DPA dihapus dan dimasukkan ke BAB III pasal 16Nilai nilai pada pancasila ada 45 butir :1. Sila-1 : 7 butir4. Sila-4 : 10 butir2. Sila-2 : 10 butir5. Sila-5 : 11 butir3. Sila-3 : 7 butirNegara Organis : Negara yg tumbuh krn adanya kepercayaan dr Negara lain. Contoh : Palestina, Indonesia di percaya sbg penyelenggaraan Miss World dan APECPerbedaan MA dan MK :~Kedudukan Mahkamah Agung :Mahkamah Agung adalah PengadilanNegara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan,yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhpengaruh lain (Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985)~Kedudukan Mahkamah Konstitusi :Mahkamah Konstitusi Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003)

~ Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung (Pasal 24 A ayat 1 UUD NRI 1945)1. Mengadili pada tingkat kasasi2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang3. Mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang(Pasal 24 C ayat 3 UUD NRI 1945)1. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi(Pasal 14 ayat 1 UUD NRI 1945)1. Memberi pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi

~Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi :(Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945)1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD3. Memutus pembubaran partai politik4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umumm(Pasal 24 C ayat 2 UUD NRI 1945)1. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD

~Cara Pengangkatan / Pengisian Hakim Mahkamah Agung : (Pasal 24 A ayat 3 UUD NRI 1945)Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden~Cara Pengangkatan / Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi: (Pasal 24 C ayat 3 UUD NRI 1945)Mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden

~Hubungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga LainMahkamah AgungPasal 11 TAP MPR RI Nomor III/MPR/1978.(ayat 2). Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga TinggiNegara.(ayat 3). Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.(ayat 4). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang.Mahkamah Konstitusi*Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan PresidenPasal 7 B ayat 5 UUD NRI 1945 (proses pemberhentian presiden)Pasal 24 C ayat 3 UUD NRI 1945 (Proses pengangkatan hakim konstitusi)*Hubungan Mahkamah Kostitusi dengan DPR Pasal 7 B ayat 6 UUD NRI 1945 (Pemberi keputusan atas usul pemberhentian Presiden)Pasal 24 C ayat 3 UUD NRI 1945 (Proses pengangkatan hakim konstitusi)*Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan MPRPasal 24C ayat (1) UUD 1945 Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.*Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah AgungMahkamah konstitusi dengan kewenangannya dapat melakukan pengujian dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas ketentuan undang-undang yang dijadikan dasar oleh mahkamah agung dalam memutus suatu perkara kasuistis. Akan tetapi mahkamah konstitusi tidak dapat membatalkan putusan mahkamah agung, karena bukan kewenangannya sebagaimana ditentukan undang-undang dasar.

Hak Prerogatif Presiden (Hak Istimewa)1. Grasi : wewenang dr kepala Negara (Presiden) u/ memberikan pengampunan thdp hukuman yg tlh dijatuhkan oleh hakim.2. Amnesti : tindakan hukum yg mengembalikan status tak bersalah kpd orang yg telah dinyatakan bersalah scr hukum. Amnesti ditujukan kpd orang banyak.3. Abolisi : upaya presiden u/ menghentikan proses pemeriksaan danpenuntutan kpd tersangka.4. Rehabilitasi : tindakan Presiden dlm rangkamengembalikan hak seseorang yg telah hilang krn suatu keputusan hakim.