KETERANGAN - Kominfo Inhukominfo.inhukab.go.id/sites/default/files/pdf lakip 2019 rampung.pdfakan...
Transcript of KETERANGAN - Kominfo Inhukominfo.inhukab.go.id/sites/default/files/pdf lakip 2019 rampung.pdfakan...
i
KETERANGAN
Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah
dan rahmat-Nya semata Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 (LAKIP) Dinas
Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 dapat
terselesaikan.
LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Indaragiri Hulu atas penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Disusunnya LAKIP ini merupakan
Implementasi dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas dari KKN ( Korupsi, Koloso, dan Nepotesme ) dan Undang –
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
bebas dari KKN ( Korupsi, Koloso, dan Nepotesme ) TAP MPR Nomor
XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini kemudian
ditindaklajuti dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
INPRES Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instasi Pemerintah sebagai
usur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat eselon II keatas untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepdanya berdasarkan
tolak ukur perencanaan Strategis.
LAKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Indragiri Hulu untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 yang
telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa
LAKIP ini dapat menjadi kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan
efisien dari aspek perencanaan,pengorganisasian, manajemen keuangan maupun
koordinasi pelaksanaannya.
Dalam penyusunan LAKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan
keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat
diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKIP ini bermanfaat
bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.
Rengat, 03 Maret 2019 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. INDRAGIRI HULU
JAWALTER S, M.Pd Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700415 199702 1 002
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………. 1
1.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………….. 3
1.3 Dasar Hukum ……………………………………………………………………………… 4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi………………………………………………………………. 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……………………….... 21
2.1 Rencana Strategis ……………………………………………….………………………. 18
2.1.1 Renstra Dinas Komunikasi ……………………………………………………………. 18
2.1.1.1 Visi dan Misi……………………………………………………………………………….. 18
2.12 Tujuan dan Sasaran ……………………………………..…………………………….. 22
2.1.3 Indikator Kinerja Utama……………………………………………………………….. 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………… 29
3.1 Pengukuran Kinerja ……………………………………………………………………. 29
3.2 Analisis Kinerja…………………………………………………………………………… 33
3.3 Analisis Keuangan………………………………………………………………………. 39
BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………… 42
Lampiran-lampiran
1
1.1 Latar Belakang
Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu teknologi yang
berkembang pesat. Pesatnya perkembangan TIK akan membuka peluang dan
tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi
secara tepat dan akurat. Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di
era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi
(termasuk Pemerintah Daerah) secara berkelanjutan.
Semangat otonomi daerah telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara
dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampuh mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip – prinsip Good
Govermance, selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian
yang sungguh– sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotesme
( KKN ). Sehingga tercipta pemerintahan bersih yang diharapkan oleh masyarakat.
Dengan dilaksanakan Otonomi daerah berdasarakan undang – undang Nomor 32
tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008, dimana Kabupaten dan Kota memiliki
Otonomi yang luas dan disesuaikan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan demikian
akan terjadi pemekaran urusan otonomi daerah yang selama ini dilaksankan oleh
Kantor/Depatemen/Instasi vertical di daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik ( good
govermance ) memiliki 3 landasan utama yaitu : trasparansi, Akuntabilitas dan
partisipasi Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang
atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi
dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran
serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem
Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat, oleh karena itu
sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2019
2
sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2019,
sehingga LAKIP merupakan sarana pengkuran dan evaluasi kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja
pelayaanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.
Dalam Rangka mewujudkan hal tersebut maka pemerintah menetapkan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tetang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Selanjutnya sebagai
tindak lanjut Instruksi presiden tersebut, Kepala lembaga Administrasi Negara
( LAN ) menetapkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) sebagaimana bagian dan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah.
Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada hakekatnya merupakan
sinergi dari akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program
yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitasmanajerial
menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam penggunaan dana
harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses
menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam
pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk pencapaian misi organisasi. Sedangkan
akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar pada
pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparatur
pemerintahan berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang
diembannya, bukan hanya sekedar partuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur.
Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan
komplek memerlukan dukungan suatu system yang dapat menjamin penggunaan
sumber – sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang – uundangan
dan kebijakan yang berlaku, aman dari tindakan pemborosan, kerugian dan
penyalagunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya ( akurat ) dan
dapat diungkapkan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan
melembaga. Selain itu, perlu pula diungkapkan proses pelaksanaan berbagaikebijakan
dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan.
Dengan demikian, dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah,
para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertamnggung jawab
sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggung
jawab pada peningkatan kompentensi professional dan daya saing memalui berbagai
pengebangan kebijakan dan program secara efesien dan efektif atas sumber daya
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu,
dalam pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah diperlukan
suatu perubahan fokus/orientasi manajemen instansi pemerintah yang semula lebih
3
berfokus pada kegiatan yang terkait dengan keluaran ( output) menjadi kegiatan –
kegiatan yang lebih dihubungkan denganm hasil ( resuit/outcome ) yang diperoleh.
Akuntabilitas kinerja dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian
sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Di samping itu, harus pula
menyajikan penjelasan tentang deviasi antara yang telah ditetapkan dengan realisasi
kegiatan yang dicapai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari
perencanaan strategic dan berakhir pada pengkuran kinerja atas kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaranorganisasi yang
telah ditetapkan.
Penyajian laporan Akuntabilitas ini didasarkan peraturan Menteri Negara
pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi
Pemerintah. Didalamnya memuat unsur – unsur Perencanaan Strategis dan Evaluasi
serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019.
1.2 Maksud dan Tujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka
mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan mempratekkan prinsip – prinsip Good Governance, sehingga tercipta
pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Public Good and Service
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Adapun tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ini adalah sebagai :
1. Merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan
Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.
2. Memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen dengan tersedianya akses
yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
4
1.3 Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabiliras Kinerja Instansi
Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hulu Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor
3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 –
2021;
11. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.339/V/2019 Tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
5
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Indragiri Hulu merupakan perangkat daerah dan sebagai unsur
pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas
pokok ”Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika” Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Pelaksanaan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
KEPALA DINAS
Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;
Kepala Dinas Mempunyai tugas merencanakan, Mengoordiansikan,
melaksanakan perumusakan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan,
melaksanakan Evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi dinas,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan
pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala dinas
yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam me nyelenggarakan
perlindungan dan pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud paya ayat (1)
Pasal ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Mempunyai
Fungsi sebagai berikut:
Menyusun Rencana Program dan Anggaran di Dinas Komunikasi dan
Informatika;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika;
Pemberian Kajian teknis perizinan dan /atau Rekomendasi;
Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan pengendalian serta monitoring,
evluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
Melaksanakan tudas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya;
6
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasksud pada
ayat (2), dibatu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.
SEKRETARIAT
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan pengelolaan data, pengkordinasian, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan
anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan
perlengkapan, kehumasan serta keuangan;
Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi:
Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
Pengkordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Komunikasi dan
Informatika;
Penyelenggaraan ketatausahaan;
Pembinaan kepegawaian;
Pengelolaan sarana dan prasarana;
Penyelengaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
Pengelolaan keuangan;
Pengkordinasian dan pelaksanaan monitorinh, evaluasi dan pelaporan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugas dan fungsiya.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Bagian Umum, Program dan
Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian Umum, Program dan
Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
Penyelenggaraan kordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta
Kepegawaian Dinas;
Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan
serta Kepegawaian Dinas;
Menyelenggarakan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata
perusahaan, perlengkapan umum dan rumah tangga Dinas;
7
Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi Dinas;
Mengkoordinasikan rapat dinas dan keprotokolan;
Mengkoordinasikan Laporan Tahunan Dinas meliputi LPPD, LKPJ dan
LAKIP;
Mengkoordinasikan Penyusunan SOP dilingkungan Dinas;
Menyelenggarakan Fasilitas dan asistensi;
Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sekretariat membawahi :
Sub Bagian Umum;
Sub Bagian Program dan Keuangan
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA
serta menyusun RENJA;
Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
Melaksanakan administrasi kepegawaian,merencanakan kebutuhan
pegawai,menyusun Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala,pemindahan, pemberhentian,pensiun, cuti, dan ujian dinas, latihan pra
jabatan (LPJ), diklat pengembangan, mutasi, Izin, Belajar, Pemberian
Penghargaan, Pembinaan Kepegawaian, Kesejahteraan ASN dan Disiplin ASN,
NPWP, SKP, LP2P, KARPEG, KARIS, / KARSU, ASKES,TASPEN serta
sumpah, Aparatur Sipil Negara (ASN);
Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP);
Melaksanakan Kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
Melaksanakan urusan rumah tangga;
Mengelola pengaduan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika;
Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
Melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah;
Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
Mengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sub Bagian Program dan Keuangan
Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
Sub Bagian Program dan Keunagan mempunyai uraian tugas sebagai
sebagai berikut:
Mengkoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan
RPJMD dan RENSTRA serta menyusun RENJA;
Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Subbagian Program dan
Keuangan berdasarkan tugas, Fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan;
Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan rencana
dan program kerjasebagai bahan masukan atasan;
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bendahara dan bendahara
pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Melaksanakan verifikasi dan pengelolaan keuangan meliputi meneliti
kelengkapan SPT-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK, kelengkapan SPT-
UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan ASN serta penghasilan
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran melakukan verifikasi SPP berdasarkan
permintaan, menyiapkan SPM dan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan
InformatikA serta melaksanakan verifikasi pengesahan terhadap pertanggung
jawaban;
Menyusun Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
Membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
Melaksanakan pengawasan, evaluasi dalam pengelolaan keuangan;
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
9
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepda
Kepala Dinas;
Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma,standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengeloalaan
informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah,
pelayanan informasi publik di Kabupaten;
Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Menyelenggarakan fungsi;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi
publik, penyediaan konten lintas sektoral dan penglolaan media komunikasi
publik di Kabupaten;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi
publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik di Kabupaten;
Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
penyelenggaraan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidan
pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah
Daerah, pelayanan informasi publik penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, di
Kabupaten.
10
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawah :
Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang;
Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
Melayani monitoring isu publik di media (media massa dan sosial),
Mengumpulkan pendapat umum (survei, pajak pendapat ) dan pengelolahan
aduan masyarakat di Kabupaten;
Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh pelaksana.
Seksi Pengelolaan Informasi Publik
Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepada Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
Memantau tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan
pemerintah daerah;
Mengelolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi
publik lintas lingkup nasional dan daerah;
Mengelolah informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral
lingkup nasional dan daerah;
Mengelolah informasi publik untuk implementasi Undang-undang nomor 14
tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
Melayani informasi publik untuk implementasi Undang-undang nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Melayani pengaduan masyarakat di kabupaten.
Seksi Pengelolaan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh staf pelaksana.
11
Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang;
Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :
Merencanakan Komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
Mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal;
Membuat konten local;
Mengelolah saluran komunikasi milik Pemda / media internal;
Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non
pemerintah daerah di kabupaten.
Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh staf pelaksana.
Bidang Penyelenggaraan E-Government
Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan imfrastruktur dasar
data center, disaster recovery center,dan TIK Pemerintah Kabupaten,
layanan Pengembangan Internet dan penggunaan akses internet, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,spesifik dan Suplemen
yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government,
integrasi layanan publik dan kepemerintah Kabupaten;
Dalam menjalankan tugas tersebut,Bidang Penyelenggaraan E-
Government Menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang imprastruktur dasar data
center, disaster recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan
pengembangan internet dan penggunaan akses internet , layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Govermanment, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-
Government, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data
center,disastra recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan
pengembangan internet dan penggunaan akses internet,layanan pengembangan
12
dan pengelolaan aplikasi generik,spesifik, dan suplemen yang terintegrasi,
layanan manajemen data informasi e-Government , serta layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;
Penyiapan bahan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, disaster recovery
center,dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan internet dan
penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik,spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data
informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government, serta layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Kabupaten;
Penyiapan bahan pemberian bimbinagan teknis dan supervisi di bidang
infrastruktur dasar data center, disastar recovery center,dan TIK Pemerintah
Kabupaten,layanan pengembangan internet dan penggunaan akses
internet,layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,layanan keamanan
informasi e-Government, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah
Kabupaten
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center,
disaster recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten,layanan
pengembangan internet dan penggunanaan akses internet, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government,integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-
Government, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;
Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi:
Seksi Infrastruktur TIK;
Seksi Pengembangan Aplikasi;
Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
Seksi Infrastruktur TIK
Seksi Infrastruktur TIK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ;
Seksi Infrastruktur TIK mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
Mengembangkan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster
Recovery Center (DRC);
Mengembangkan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi
Informatika;
13
Government Cloud Computing
Mengelola akses internet pemerintah dan public;
Filtering konten negatif ;
Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah,
Seksi Infrastruktur TIK dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud pada
ayat (3), dibantu oleh staf pelaksana.
Seksi Pengembangan Aplikasi
Seksi Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Mengembangkan aplikasi pemerintah dan pelayanan publik yang terintegrasi;
Memilahara Aplikasi kepemerintahan dan public;
Menetapkan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
Recovery data dan informasi;
Mengelolah data elektronik pemerintah dan non pemerintahan;
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem
Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
Interoperabilitas;
Interkonektivitas layanan publik dan kepemerintaha;
Pusat Application Program Interface (API) daerah.
Seksi Keamanan Informasi dan persandian
Seksi keamanan informasi dan persandian dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
Seksi keamanan informasi dan persandian mempunyai uraian tugas begai
berikut :
a. Monitoring trafik elektronik
b. Menangani isiden keamanan informasi
c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di bidang ekamanan
informasi
d. Mengamankan informasi pada istem elektronik pemerintah daerah
e. Melaksanakan audit TIK
f. Menyelengarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif
g. Menyediakan saranan dan prasarana komunikasi pemerintah
h. Bimtek dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparatur pemerintah
i. Persandian
Seksi kemanann informasi dan persandian dalam melaksanakan tugas
sebagaimana yang di maksud pada ayat 2 di bantu oleh staf pelaksana.
14
Bidang Layaanan Komunikasi dan Informatika
Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar, prosedur
dan kriteria, dan pelaporan dibidang layanan hubungan media,
pemantauan,evaluasi dan pelaporan dibidang layanan hubungan media,Penguat
Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi,
pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan Sumber Daya TIK
pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten serta penyelenggaraan
statistik sektoral;
Dalam menjelaskan tugas tersebut, Bidang Layanan Komunikasi dan
Informatika menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan hubungan media,
penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik penyediaan akses
informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan Sumber
Daya TIK Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, penyelenggaraan
Goverment Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten serta
penyelenggaraan statistik sektoral;
Penyimpanan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media,
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses
informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber
Daya TIK pemerintahan Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan
Goverment Chief Information (GCIO) Pemerintah Kabupaten,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten serta
Penyelenggaraan statistik sektoral;
Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang layanan hubuingan media, Penguatan Kapasitas
Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan
publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah
Kabupeten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Goverment Chief Information
(GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City
di Kabupaten serta penyelenggaraan statistik sektoral;
Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan
hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
15
penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten,
Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kabupeten dan Masyarakat,
Penyelenggaraan Goverment Chief Information (GCIO) Pemerintah
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten serta
penyelenggaraan statistik sektoral;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan hubungan media,
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses
informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber
Daya TIK Pemerintah Kabupeten dan Masyarakat, Penyelenggaraan
Goverment Chief Information (GCIO) Pemerintah Kabupaten,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten serta
penyelenggaraan statistik sektoral;
Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi;
Seksi Hubungan Media dan Statistik Sektoral;
Seksi Pengelola Sumber Daya dan Layanan Informatika;
Seksi Tata Kelola E-Goverment.
Seksi Hububngan Media dan Statistik Sektoral
Seksi Hubungan Media dan Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang;
Seksi Hubungan Media dan Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
Mengelola hubungan dengan media (media relations);
Menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daeerah (briefing notes, press
release, backgrounders);
Memfasilitasikan juru bicara pemerintah daereah di Kabupaten;
Mendokumentasikan kegiatan pemerintah daerah;
Statistik sektoral.
Seksi Hubungan Media dan Statistik Sektoral dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana.
Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Informatika
Seksi Pengelola Sumber Daya dan Layanan Informatika dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang Berda di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang;
Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Informatika mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
Memberdayakan dan menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga
komunikasi publik;
16
Mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik;
Mendaftarkan nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara
bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintahan;
Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;
Mengelola domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
Peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola domain, portal dan website;
Menetapkan dan pengubahan nama pejabat domain;
Menetapkan dan pengubahan nama domain dan sub domain;
Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;
Meningkatkan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Goverment dan
Smartcity;
Mengimplementasikan e-Goverment dan Smartcity;
Mempromosikan pemanfaatan layanan Smartcity di Kabupaten.
Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Informatika dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf
pelaksana.
Seksi Tata Kelola E-Goverment
Seksi Tata Kelola E-Goverment dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
Seksi Tata Kelola E-Goverment mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Menetapkan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Goverment;
Mengkordinasikan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan Lintas
Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
Mengintegrasikan pengelola TIK dan e-Goverment Pemerintah Kbupaten;
Mengembangkan Busines Process Re-engineering pelayanan di lingkunan
pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smartcity);
Sistem Informasi Smartcity;
Interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
Menyediakan sarana dan sarana pengendalian Smartcity
Seksi Tata Kelola E-Goverment dalam melaksanakan tugas sebagaimana
maksudnya pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana.
17
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pasal 20, terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Setiap Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Bupati.
Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Unit Pelaksana Teknis ( UPT )
Dinas Komunikasi dan Informatika dapat membentuk unit pelaksana
Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;
Pembentukan unit pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
18
2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu memiliki pegawai sebanyak 34 orang
Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai Sebanyak 34 orang tersebut, terdiri dari;
Kepala Dinas, (Eselon II ) sebanyak 1 orang, Sekretaris ( Eselon III ) Sebanyak 1
orang, Kepala Bidang ( Eselon III ) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi ( Eselon IV )
sebanyak 11 orang dan Staf sebanyak 18 orang.
Tabel : 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
NO URAIAN
ESELO
N I
ESELON
II
ESELON
III
ESELON
IV
STAF
JUML
AH
1
KEPALA
DINAS
- 1 - - - 1
2 SEKRETARIS - - 1 - - 1
3
KEPALA
BIDANG
- - 3 - - 3
4
KEPALA
SEKSI
- - - 11 - 11
5 STAF - - - - 18 14
JUMLAH 1 4 11 18 34
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Indrgiri Hulu.
Tabel : 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan
NO URAIAN S3 S2 S1 D3 SLTA JUMLAH
1 KEPALA DINAS - 1 - - - 1
2 SEKRETARIS - 1 - - - 1
3 KEPALA BIDANG - 1 2 - - 3
4 KEPALA SEKSI - 2 10 - 11
5 STAF - - 12 1 5 18
JUMLAH 5 22 1 6 34
% 14,70% 64,70% 2,9% 17,64% 100%
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
19
Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Indragiri Hulu keseluruhannya 34 orang yang terdiri dari sebagai berikut yaitu :
sebanyak 5 orang (14,70%) memiliki pendidikan S2, yaitu terdiri dari : 1 orang
Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 1 orang Kepala Bidang dan 2 Kepala seksi, yang memiliki
pendidikan S1, yaitu : 22 orang ( 64,70%) yaitu terdiri dari : Kepala Bidang 2 Orang,
10 Orang kepala seksi dan 12 orang staf, yang memiliki pendidikan D3( 2,94%)
sebanyak 1 orang , yang memiliki pendidikan SLTA ( 17,64% ) Sebanyak 6 orang.
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indragiri Hulu selama tahun 2019. Capaian kinerja (performance results)
2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement)
2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya
sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri
Hulu tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang perlunya disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) dan Sistematika Penyajian.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Indragiri Hulu. Tujuan dan sasaran memuat uraian dari tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu (sesuai dengan
periode perencanaan strategis) dan disertai dengan IKU per sasaran.
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran menjelaskan mengenai cara yang
diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam bentuk program dan
kegiatan beserta indikator kinerja yang direncanakan. Untuk memperjelas hal
ini dapat digunakan Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Rencana Kinerja diuraikan secara umum dengan menjelaskan program dan
kegiatan tahun 2019 yang didukung oleh pengalokasian anggaran yang
memadai berikut juga kegiatan prioritasnya.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada BAB ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019 yang
telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan
20
disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh
selama tahun 2019.
Analisis pencapaian kinerja menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja
unit kerja, menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan dan
hambatan/ kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.
Dalam hal ini dapat dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan tersebut.
Aspek keuangan menguraikan sumber perolehan dan penggunaan dana bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Aspek keuangan harus memperhatikan
prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim.
BAB IV PENUTUP
Tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan,
permasalahan, dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.
21
2.1 Perencanaan Strategis
Tantangan birokrasi masa depan meliputi berbagai aspek, baik dalam negeri
maupun mancanegara yang bersifat alamiah maupun sosial budaya, sosial politik,
pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan serta responsible dan accountable. Seiring
dengan itu penerapan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawabdiperlukan
aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya sehingga benar – benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik
( Good Government ) dan bersih, bebas KKN ( Clean Government ) yang juga
merupakan pesan agenda reformasi. Kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah
daerah dapat dicapai melalui proses belajarsecara terus menerus tanpa ada batas akhir,
kerena pada dasarnya proses belajar itu merupakan Long Life Leaming bagi setiap
manusia proses belajar bagi aparat pemerintah daerah guna mencapai kualitas dan
profesionalisme yang diharapkan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah.
Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Indragiri
Hulu dibidang politik sub bidang pembangunan politik dalam negeri dan administrasi
publik serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang
diharapkan dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat, maka berdasarkan
Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah, maka
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu perlu memutuskan Visi
dan Misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan.
Berdasarkan hal tersebut visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri
Hulu diharapkan mampu memainkan peran yang menetukan dalam dinamika perubahan
lingkungan strategis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat
bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.
2.1.1 Visi dan Misi
Visi :
“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA PELAYANAN PUBLIK
YANG PRIMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DEMI MENUJU
INDRAGIRI HULU SEJAHTERA”.
Misi :
1. Meningkatkan pelayanan informasi komunikasi dan data elektronik yang
cepat, akurat dan aktual.
2. Mengembangkan infrastruktur informasi komunikasi dan data elektronik
22
Berbasis Teknologi.
3. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Open Government.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam penguasaan dan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mendorong partisipasi masyarakat melalui sarana komunikasi sosial, media
informasi komunikasi,dan media massa.
6. Mendorong masyarakat menggunakan teknologi informasi secara sehat dan
bertanggung jawab.
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
2.1.1 Tujuan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis e-Government
2.1.2 Sasaran
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi
Meningkatnya SDM aparatur pemerintah di bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi ( TIK );
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas capaian kinerja SKPD
2.1.3 Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :
Persentase SKPD yang sudah menerapkan e-Government/aplikasi
pemerintahan yang Terkoneksi dan terintegrasi
Persentase SDM aparatur pemerintahan yang sudah terlatih di bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK )
Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik
( KIP ) melalui media massa
Persentase temuan hasil pemeriksaan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti
Tabel 2.1. Sasaran Strategis Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan berbasis teknologi informasi
Persentase SKPD yang sudah
menerapkan e-
Government/aplikasi
pemerintahan yang Terkoneksi
dan terintegrasi
15%
Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan
di bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi ( TIK )
Persentase SDM aparatur
pemerintahan yang sudah
terlatih di bidang Teknologi
15%
23
Informasi dan Komunikasi
( TIK )
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik
Persentase SKPD yang sudah
melaksanakan keterbukaan
informasi publik ( KIP )
melalui media massa
100%
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
capaian kinerja SKPD
Persentase temuan hasil
pemeriksaan Inspektorat /
BPK yang ditindaklanjuti
100%
Sumber : Diskominfo Kab.Inhu
Strategi
Setelah menentukan tujuan dan sasaran ,maka langkah selanjutnya perlu ditentukan
bagaimana hal tersebut dapat dicapai.cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan
strategis organisasi untuk merealisasikan strategi,kebijakan,program dan kegiatan.
Strategi
1. Meningkatkan Jumlah jaringan layanan publik yang terintegrasi
2. Meningkatkan jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan
bersertifikasi di bidang TIK
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Memberikan Sosialisasi pentingnya Keterbukaan Informasi kepada seluruh
Masyarakat
Kebijakan
Penyelenggaraan e-Government melalui peningkatan penggunaan Teknologi
Komunikasi dan Informatika
Koordinasi secara terpadu dan berkesinambungan untuk meningkatkan standar
kualitas pelayanan SKPD
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,
RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan
Perjanjian Kinerja tahun 2019:
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Sasaran Indikator Penjelasan Tahun Target
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis teknologi
informasi
Persentase SKPD
yang sudah
menerapkan e-
Government/aplikasi
pemerintahan yang
Terkoneksi dan
terintegrasi
INPRES NO.3
TAHUN 2003
Tentang
Kebijakan dan
Strategis
Nasional
Pengembangan
10% 15% 20% 25% 35%
24
Meningkatnya SDM
aparatur
pemerintahan di
bidang Teknologi
Informasi dan
Komunikasi ( TIK )
Persentase SDM
aparatur
pemerintahan yang
sudah terlatih di
bidang Teknologi
Informasi dan
Komunikasi ( TIK )
e-Government
10%
15%
20%
25%
30%
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan publik
Persentase SKPD
yang sudah
melaksanakan
keterbukaan
informasi publik
( KIP ) melalui
media massa
UU NO.14
Tahun 2008
Tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas capaian
kinerja SKPD
Persentase temuan
hasil pemeriksaan
Inspektorat / BPK
yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Anggaran Tahun 2018
Pada Tahun Anggaran 201 Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan
kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. Rp. 4.045.341.868,73.
Tabel 2.3. Target Belanja Diskominfo Tahun 2018
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
Persentase SKPD
yang sudah
melaksanakan
keterbukaan
informasi publik
( KIP ) melalui
media massa
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Rp. 145.460.600
Tersedianya
Data/Informasi
Daerah
2 Dok Penyusunan
Data/Informasi
Pembangunan Kabupaten
Indragiri Hulu
Rp. 235.415.222
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
capaian
kinerja SKPD
Persentase temuan
hasil pemeriksaan
Inspektorat / BPK
yang
ditindaklanjuti
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
12 bln Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Rp. 3.000.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
12 bln Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Rp. 749.744.000
25
dan Listrik
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
12 bln Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Rp. 9.478.200
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
12 bln Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Rp. 68.795.800
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 bln Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Rp. 63.971.300
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
12 bln Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Rp. 13.113.700
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
12 bln Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Rp. 106.559.000
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
12 bln Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Rp. 8.100.000
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
12 bln Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rp. 52.500.000
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi keluar
Daerah
12 bln Rapat-rapat KOordinasi
dan Konsultasi keluar
Daerah
Rp. 459.050.000
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
12 bln Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Rp. 201.282.600
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
12 bln Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
Rp. 51.875.000
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
capaian
kinerja SKPD
Persentase temuan
hasil pemeriksaan
Inspektorat / BPK
yang
ditindaklanjuti
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Rp. 95.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Rp. 83.744.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung
Rp. 70.525.000
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
capaian
Persentase temuan
hasil pemeriksaan
Inspektorat / BPK
yang
Program Peningkatan
Disiplin Apratur
26
kinerja SKPD ditindaklanjuti
Pengadaan Pakaian
Dinas berserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas
berserta Perlengkapannya
Rp. 49.500.000
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
capaian
kinerja SKPD
Persentase temuan
hasil pemeriksaan
Inspektorat / BPK
yang
ditindaklanjuti
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Rp.
33.805.268,73
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
capaian
kinerja SKPD
Persentase temuan
hasil pemeriksaan
Inspektorat / BPK
yang
ditindaklanjuti
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Rp. 6.476.500
Meningkatnya
SDM
aparatur
pemerintahan
di bidang
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
( TIK )
Persentase SDM
aparatur
pemerintahan
yang sudah
terlatih di bidang
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
( TIK )
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
Rp. 256.778.000
Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Komunikasi dan
Informasi
Pembinaan dan
Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
Rp. 62.737.900
Kajian dan
Pengemangan
Sistem Informasi
Kajian dan Pengemangan
Sistem Informasi
Rp. 277.985.000
Pemeliharaan dan
Pengelolaan
Website
Pemeliharaan dan
Pengelolaan Website
Rp. 199.565.000
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
Persentase SKPD
yang sudah
melaksanakan
keterbukaan
informasi publik
( KIP ) melalui
media massa
Program Kerjsama
Informasi dengan
Media Massa
27
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Penyebarluasan
Informasi Pembangunan
Daerah
Rp. 260.380.000
Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Rp. 275.030.000
Penyebarluasan
Informasi yang
bersifat Penyuluhan
bagi Masyarakat
Penyebarluasan
Informasi yang bersifat
Penyuluhan bagi
Masyarakat
Rp. 284.340.000
Pengelolaaan
Forum Kemitraan
Komunikasi dan
Informasi
Pengelolaaan Forum
Kemitraan Komunikasi
dan Informasi
Rp. 71.010.000
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat
Rp. 85.535.000
Jumlah Rp.
4.045.341.868,73
Sumber : Diskominfo Kab.Inhu
Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu
yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2018
mengampu 8 Program. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 3
program sedangkan 5 program sebagai pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Apratur dan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan
dengan anggaran sebesar Rp. 4.045.341.868,73,
Tabel : 2.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan publik
Persentase SKPD
yang sudah
melaksanakan
keterbukaan
informasi publik
( KIP ) melalui
media massa
100%
Pengembangan
data/informasi/stati
stik daerah
Rp. 145.460.600
Meningkatnya SDM
aparatur
Persentase SDM
aparatur 100%
Program
pengembangan
Rp. 797.065.900
28
pemerintahan di
bidang Teknologi
Informasi dan
Komunikasi ( TIK )
pemerintahan
yang sudah
terlatih di bidang
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
( TIK )
komunikasi,
informasi media
massa
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan publik
Persentase SKPD
yang sudah
melaksanakan
keterbukaan
informasi publik
( KIP ) melalui
media massa
100%
Program Kerja
sama Informasi
dengan Media
Massa
Rp. 976.295.000
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas capaian
kinerja SKPD
Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
Inspektorat /
BPK yang
ditindaklanjuti
100%
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Rp.
1.787.469.600
29
3.1 Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasarn instansi pemerintahan
yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing
indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana di tuangkan dalam dokumen
penetapan kinerja hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
3.1 Hasil Pengukuran capaiana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2018 :
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR TARGE
T ( 2018 ) REALIASI
CAPAIAN
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan berbasis
teknologi informasi
Persentase SKPD yang
sudah menerapkan e-
Government/aplikasi
pemerintahan yang
Terkoneksi dan
terintegrasi
15% 20% 133,33%
Meningkatnya SDM aparatur
pemerintahan di bidang
Teknologi Informasi dan
Komunikasi ( TIK )
Persentase SDM aparatur
pemerintahan yang sudah
terlatih di bidang
Teknologi Informasi dan
Komunikasi ( TIK )
15%
7,14%
47,6%
Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik
Persentase SKPD yang
sudah melaksanakan
keterbukaan informasi
publik ( KIP ) melalui
media massa
100%
100%
100%
Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas capaian kinerja
SKPD
Persentase temuan hasil
pemeriksaan Inspektorat /
BPK yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
AKUNTABILITAS KINERJA
30
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Capaian Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2018
Sasaran 1 “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi
informasi”
Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
NO SASARAN REALISA
SI 2017
REALISASI TH 2018 CAPAIAN
2018 THD
2021 TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis teknologi
informasi
10% 15% 20% 133,33% 20/45x100
=
Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa dari 45 SKPD se-Kabupaten
Indragiri Hulu dari 15% SKPD yang ditargetkan dan sudah melaksanakan pemerintahan
berbasis E-Government serta sudah terkonektivitas dengan jaringan komunikasi, yang
saling terintegrasi sebanyak 20% yang telah terealisasi di tahun 2018.
Permasalahan :
a. Belum updatenya semua alat penunjang komunikasi jaringan di setiap SKPD
di daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
b. Kurangnya tenaga ahli ASN di bidang teknologi dan informasi.
Solusi :
a. Mengupdate semua alat penunjang komunikasi jaringan di semua SKPD
Kabupaten Indragiri Hulu.
b. Memberikan diklat dan membuka/ menerima ASN dengan Lulusan dibidang
teknologi dan informasi
.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Terwujudnyapenyelenggaraan
pemerintahanberbasis teknologi
informasi
TARGET
REALISASI
31
Sasaran 2 “Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan di bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi ( TIK )” Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya
sebagai berikut :
NO SASARAN REALISASI
2017
REALISASI TH 2018 CAPAIAN 2018
THD 2021 TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Meningkatnya
SDM aparatur
pemerintahan di
bidang
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
( TIK )
10% 15% 7,14% 47,6% 7,14/…..X100=
Dari pencapaian diatas dapat di jelaskan bahwa dari 15% target yang ditetapkan
hanya dapat terealisasi sebanyak 7,14% di tahun 2018 yakni ASN/Tenaga ahli/Lulusan
yang berkompeten mendapatkan sertifikat resmi dibidang teknologi informasi
komunikasi jumlahnya masih terbatas.
Permasalahan :
a. Kurangnya ASN/ tenaga ahli/lulusan di bidang teknologi informasi dan
komunikasi
b. Kurangnya wadah/media yang dapat memberikan diklat/pelatihan kepada
ASN yang sudah siap terbina di bidangnya.
Solusi :
Menambah/menerima ASN/Tenaga ahli/Lulusan di Bidang Teknolohi Informasi
dan Komunikasi.
a. Memberikan diklat/pelatihan/pembinaan kepada ASN di bidangnya.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Meningkatnya SDMaparatur
pemerintahan dibidang Teknologi
Informasi danKomunikasi ( TIK )
TARGET
REALISASI
32
Sasaran 3 “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik” Keberhasilan
sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
NO SASARAN REALISASI
2017
REALISASI TH 2018 CAPAIAN
2018 THD
2021 TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
100% 100% 100,00% 100,0% 100/45x100
= …
Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pelayanan kepada
masyarakat dari tahun ketahun selalu seimbang antara target dan realisasi karna semua
pengaduan masyarakat dapat langsung di tindaklanjuti dengan baik dan selalu berusaha
memperbaiki dan meningkatkan pelayanan setiap tahunnya.
Sasaran 4 “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas capaian kinerja SKPD)”.
” Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
NO SASARAN REALISASI
2017
REALISASI TH 2018 CAPAIAN
2018 THD
2021 TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
capaian kinerja
SKPD
100% 100% 100% 100% 100/45x100=
…
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Terwujudnyapeningkatan
kualitas pelayananpublik
TARGET
REALISASI
33
Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa SKPD telah menjalankan
keterbukaan informasi public setiap tahunnya dan melakukan perbaikan data informasi
sehingga bias meningkatkan keterbukaan informasi publik (KIP).
3.2 Analisis Kinerja
Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran
tingkat pencapaian sasara. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara
neraca tingkat capaian ( target ) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk
mencapai sasaran Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada lampiran Tabel pengukuran Kinerja.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan
capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran
strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Ditinjau dari capaian kinerja masing masing sasaran untuk tahun 2018 Dinas
Komunikasi dan Informatika telah dapat melaksanakan tugas utamanya yang menjadi
tanggung jawab organisasi, berikut ini uraian pengukuran kinerja, sebagai berikut: Dinas
Komunikasi dan Informatika, dilihat dari masing – masing sasaran stategis yang telah
ditetapkan.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Meningkatnyakapasitas danakuntabilitas
capaian kinerjaSKPD
TARGET
REALISASI
34
Capaian kinerja ( performance resulis ) untuk masing masing sasaran dan
indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sasaran 1 “Tersedianya Data / Informasi Daerah”
Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
No INDIKATOR TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1 Tersedianya Data/Informasi
Daerah
2 Dok 2 Dok 100%
Rata-rata Pencapaian sasaran 100%
Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap
masing-masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%.
Capaian tersebut mampu direalisasikan dengan melaksanakan kegiatankegiatan sebagai
berikut :
Penyusunan Data/Informasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu
Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut :
Penyusunan Data/Informasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu
2. Sasaran 2 “Terwujudnya tertib Pelayanan Administrasi Kantor yang Prima”
Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
No KEGIATAN TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bln 12 Bln 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bln 12 Bln 100
3 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
12 Bln 12 Bln 100
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bln 12 Bln 100
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
12 Bln 12 Bln 100
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
12 Bln 12 Bln 100
7 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12 Bln 12 Bln 100
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
12 Bln 12 Bln 100
9 Penyediaan Makanan dan
Minuman
12 Bln 12 Bln 100
10 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar Daerah
12 Bln 12 Bln 100
11 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
12 Bln 12 Bln 100
12 Rapat-rapat Koordinasi dan 12 Bln 12 Bln 100
35
Konsultasi Dalam Daerah
Rata-rata Pencapaian sasaran 100%
Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap
masing-masing indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%.
Capaian tersebut mampu direalisasikan dengan melaksanakan kegiatankegiatan sebagai
berikut :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Dengan pelasanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil (outcome) sebagai
berikut :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
36
3. Sasaran 3 “Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor” Keberhasilan
sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
No KEGIATAN TARGE
T REALISASI
PERSENTASE
CAPAIAN
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
12 bln 12 bln 100%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
12 bln 12 bln 100%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
12 bln 12 bln 100%
4 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
12 bln 12 bln 100%
Rata-rata Pencapaian sasaran 100%
Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap
masing-masing indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%.
Capaian tersebut mampu direalisasikan dengan melaksanakan kegiatankegiatan sebagai
berikut :
Pengadaan Mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Dengan pelasanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil (outcome) sebagai
berikut :
Pengadaan Mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
4. Sasaran 4 “Terciptanya Keseragaman dan peningkatan disiplin Aparatur”
Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
No KEGIATAN TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1 Pengadaan Pakaian Dinas
berserta Perlengkapannya
66 Stel 66 Stel 100%
Rata-rata Pencapaian sasaran 100%
Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap
masing-masing indikator sasaran tidak terlaksana dengan rata-rata pencapaian 100%
disebabkan adanya rasionalisasi.
37
5. Sasaran 5 “Peningkatan Kemampuan ASN” Keberhasilan sasaran,target dan
realisasinya sebagai berikut :
No KEGIATAN TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
12 bln 12 bln 100%
Rata-rata Pencapaian sasaran 100%
Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap
masing-masing indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%.
Capaian tersebut mampu direalisasikan dengan melaksanakan kegiatankegiatan sebagai
berikut :
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dengan pelasanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil (outcome) sebagai
berikut :
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
6. Sasaran 6 “Tercapainya penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Keuangan”
Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
No KEGIATAN TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
12 bln 12 bln 100%
Rata-rata Pencapaian sasaran 100%
Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap
masing-masing indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%.
Capaian tersebut mampu direalisasikan dengan melaksanakan kegiatankegiatan sebagai
berikut :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dengan pelasanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil (outcome) sebagai
berikut :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
38
7. Sasaran 7 “Tersedianya Jaringan Komunikasi dan Website Pemda Inhu”
Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
No KEGIATAN TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan
Informasi
1 DataCenter 1 DataCenter 100%
2 Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
14 Kelompok 14 Kelompok 100%
3 Kajian dan Pengemangan
Sistem Informasi
2 Sistem
Informasi
2 Sistem
Informasi 100%
4 Pemeliharaan dan Pengelolaan
Website 50 Website 50 Website 100%
Rata-rata Pencapaian sasaran 100%
Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap
masing-masing indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%.
Capaian tersebut mampu direalisasikan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Kajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
Dengan pelasanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil (outcome) sebagai
berikut :
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Kajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
8. Sasaran 8 “Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah Kemedia Massa
dan Masyarakat” Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :
No KEGIATAN TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah 12 bln 12 bln 100%
2 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
12 bln 12 bln 100%
3 Penyebarluasan Informasi yang
bersifat Penyuluhan bagi
Masyarakat
12 bln 12 bln 100%
4 Pengelolaaan Forum Kemitraan
Komunikasi dan Informasi
70 Anggota 70 Anggota 100%
Rata-rata Pencapaian sasaran 100%
39
Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap
masing-masing indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%.
Capaian tersebut mampu direalisasikan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
Pengelolaaan Forum Kemitraan Komunikasi dan Informasi
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Dengan pelasanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil (outcome) sebagai berikut :
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
Pengelolaaan Forum Kemitraan Komunikasi dan Informasi
3.3 Analisis Keuangan
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun anggaran 2018 terdiri Dari 8 Program dan 28 Kegiatan dengan jumlah
anggaran Rp. 4.045.341.868.73 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Empat
Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) adapun perbandingan
realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
KEGIATAN KEGIATAN
TAHUN 2018
Anggaran Realisasi %
1 2 3 4
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan Data/Informasi
Pembangunan Kabupaten Indragiri
Hulu
145.460.600 131.415.000 90.34%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 749.744.000 712.291.242 95%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.478.200 9.478.200 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 68.795.800 68.568.700 99.67%
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 63.971.300 43.953.800 68.71%
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
13.113.700 10.720.900 81.75%
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 106.559.000 105.960.000 99.44%
40
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 8.100.000 7.920.000 97.78%
Penyediaan Makanan dan Minuman 52.500.000 27.457.500 52.30%
Rapat-rapat KOordinasi dan
Konsultasi keluar Daerah
459.050.000 385.216.645 83.92%
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran 201.282.600 188.632.600 93.72%
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah 51.875.000 50.725.000 97.78%
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 95.000.000 46.900.000 49.37%
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 83.744.000 53.004.526 63.29%
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung 70.525.000 33.722.000 47.82%
Program Peningkatan Disiplin
Apratur
Pengadaan Pakaian Dinas berserta
Perlengkapannya 49.500.000 49.500.000 100%
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan 33.805.268,73 31.233.268 92.39%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
- - -
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi 256.778.000 196.548.000 76.54%
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
62.737.900 52.317.900 83.39%
Kajian dan Pengemangan Sistem
Informasi 277.985.000 253.345.000 91.14%
Pemeliharaan dan Pengelolaan
Website 199.565.000 152.846.000 76.59%
Program Kerjsama Informasi dengan
Media Massa
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah 260.380.000 120.190.000 46.16%
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 275.030.000 231.554.600 84.19%
Penyebarluasan Informasi yang
bersifat Penyuluhan bagi
Masyarakat
284.340.000 257.732.098 90.64%
Pengelolaaan Forum Kemitraan
Komunikasi dan Informasi 71.010.000 49.808.000 70.14%
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 85.535.000 57.758.109 67.53%
JUMLAH 4.045.341.868.73 3.331.799.088.00 82.36%
41
ANALISIS KEUANGAN :
NO SASARAN REALISASI
KINERJA
REALISASI
ANGGARAN EFISENSI
1
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan berbasis teknologi
informasi - - -
2
Meningkatnya SDM aparatur
pemerintahan di bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi ( TIK ) - - -
3 Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik - - -
4 Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas capaian kinerja SKPD - - -
42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu disusun untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan
kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Indragiri Hulu berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis dan system akuntabilitas
yang memadai.
LAKIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan
alat pendorong terwujutnya good govermance dalam perspektif yang lebih luas, maka
lakip ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada public. Oleh
karena itu, LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu ini
diharapkan akan menumbuhkan saran – saran dan kritik – kritik yang konstruktif
terhadap eksistensi internal dan eksisistensi ekternal Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indragiri Hulu.
Sebagai satu – satunya instansi yang menangani kepegawaian bagi aparatur
pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, baik pendidikan dan latihan
structural-teknis, maupun fungsional serta bidang kepegawaian lainnya maka Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu harus selalu menjaga kualitas
kinerja, kerana hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia
aparatur pemerintah di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan diterbitkannya
LAKIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Kominikadsi dan
Informatika Kabupaten Indragiri Hulu untuk selalu konsisten dan berkelanjutan
meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga dapat menghasilkan lulusan diklat yang
berkualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan professional serta dapat
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Demikian Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2018 ini dibuat dan diharapkan askan menumbuhkan saran - saran dan kritik –
kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internaldan eksistensi eksternal Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.
Akhirnya LAKIP ini disertai dengan harapan semoga akan menjadi landasan
fundamental bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu untuk
selalu meningkatkan kinerjanya dalam tahun – tahun mendatang.