KETENTUAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA DI BIDANG … · Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan...
Transcript of KETENTUAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA DI BIDANG … · Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan...
1
KETENTUAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
SESI 10
Dibuat Oleh,Kenny Ardillah, SE, M.Ak
2
BUKTI PERMULAAN
Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupaketerangan, tulisan, atau benda yang dapatmemberikan petunjuk adanya dugaan kuatbahwa sedang atau telah terjadi suatuTindak Pidana di Bidang Perpajakanyang dilakukan oleh siapa saja yang dapatmenimbulkan kerugian pada pendapatan
negara.
PMK 239/PMK.03.2014
Pemeriksaan Bukti Permulaan adalahPemeriksaan yang dilakukan untukmendapatkan Bukti Permulaan tentangadanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan.
3
BUKTI PERMULAAN
Melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
DIRJEN PAJAK
BERDASARKAN
INFORMASI,
DATA,
LAPORAN,
DAN
PENGADUAN
Pasal 43A
Apabila bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai pajak wajib diproses menurut ketentuan hokum Tindak Pidana Korupsi.
PASAL 43A UU KUP
Jika terdapat indikasi tindak pidana bidang perpajakan menyangkut pegawai pajak, Menteri Keuangan menugasi unit pemeriksa internal untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
Tata cara diatur berdasarkan PMK
4
RUANG LINGKUP BUKTI PERMULAAN
Dugaan suatu Peristiwa Pidana yang ditentukan dalam Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan dalam hal :
Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
PMK 239/PMK.03.2014
5
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Secara Terbuka
PMK 239/PMK.03.2014
Secara Tertutup
Dilakukan denganpemberitahuansecara tertulisperihal PemeriksaanBukti Permulaankepada orang pribadi atau badanyang dilakukanPemeriksaan Bukti
Permulaan.
Dilakukan tanpapemberitahuantentang adanyaPemeriksaan BuktiPermulaan kepadaorang pribadi ataubadan yang dilakukanPemeriksaan Bukti
Permulaan
6
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Secara Terbuka
PMK 239/PMK.03.2014
Secara Tertutup
Paling lama12 (dua belas) bulan sejak tanggalpenyampaian suratpemberitahuanPemeriksaan BuktiPermulaan sampaidengantanggal LaporanPemeriksaan Bukti
Permulaan
Paling lama12 (dua belas) bulan sejak tanggalSurat PerintahPemeriksaan BuktiPermulaan diterimaoleh PemeriksaBukti Permulaansampai dengantanggal LaporanPemeriksaan Bukti
Permulaan
Jika tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut, pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.
7
PERPANJANGAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PMK 239/PMK.03.2014
KEPALA UNIT PEMERIKSA PELAKSANA
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Mempertimbangkan permohonan perpanjangan dengan memperhatikan:a. daluwarsa penetapan pajak;b. daluwarsa penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; atauc. pertimbangan lain
BERDASARKAN PERMOHONAN DARI
PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN
Dapat memberikan perpanjangan jangka waktupaling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
berakhirnya jangka waktu pemeriksaan berakhir
8
STANDAR PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN
STANDAR UMUM
STANDAR PELAPORAN
STANDAR PELAKSANAAN
PMK 239/PMK.03.2014
9
STANDAR UMUM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PMK 239/PMK.03.2014
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak yang:a. diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawaboleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan BuktiPermulaan untukmelaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan;b. mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup sebagai pemeriksa Bukti Permulaan;c. menggunakan keterampilannya secara cermatdan saksama;d. jujur, bersih dari tindakan-tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingannegara; dane. taat terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
10
STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PMK 239/PMK.03.2014
a. dilaksanakan oleh tim pemeriksa Bukti Permulaan;b. dilakukan pengawasan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan;c. didahului dengan persiapan yang baik;d. dilaksanakan di kantor DirektoratJenderal Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa BuktiPermulaan;e. dilaksanakan dalam jangka waktutertentu;f. didokumentasikan dalam Kertas KerjaPemeriksaan Bukti Permulaan; dang. diperoleh simpulan yang berdasarkanpada Bahan Bukti yang sah dan cukup.
11
STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PMK 239/PMK.03.2014
a. Laporan Pemeriksaan BuktiPermulaan disusun berdasarkanKertas Kerja Pemeriksaan BuktiPermulaan; danb. Laporan Pemeriksaan BuktiPermulaan mengungkapkan tentangpelaksanaan, simpulan, dan usultindak lanjut Pemeriksaan BuktiPermulaan.
12
KEWAJIBAN DAN HAK DALAM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PMK 239/PMK.03.2014
a. menyampaikan surat pemberitahuanPemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukanPemeriksaan Bukti Permulaan;b. memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa Bukti Permulaan;c. memperlihatkan Surat Perintah PemeriksaanBukti Permulaan atau Surat PerintahPemeriksaan Bukti PermulaanPerubahan;d. mengembalikan Bahan Bukti yang telahdiperoleh melalui peminjaman dan tidakdiperlukan dalam proses Penyidikan;e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidakberhak segala sesuatu yang diketahui ataudiberitahukan kepadanya dalamrangka Pemeriksaan Bukti Permulaan; danf. mengamankan Bahan Bukti yang ditemukan
dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.
PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN WAJIB :
13
KEWAJIBAN DAN HAK DALAM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PMK 239/PMK.03.2014
a. memberikan kesempatan kepada pemeriksaBukti Permulaan untuk memasuki dan/ataumemeriksa tempat atau ruang, barang bergerakdan/atau barang tidak bergerak yang didugaatau patut diduga digunakan untuk menyimpanBahan Bukti;b. memberikan kesempatan kepada pemeriksaBukti Permulaan untuk mengakses dan/ataumengunduh data yang dikelola secaraelektronik;c. memperlihatkan dan/atau meminjamkanBahan Bukti kepada pemeriksa BuktiPermulaan;d. memberikan keterangan lisan dan/atautertulis kepada pemeriksa Bukti Permulaan; dane. memberikan bantuan kepada pemeriksa BuktiPermulaan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti
Permulaan.
OP/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN WAJIB :
14
KEWAJIBAN DAN HAK DALAM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PMK 239/PMK.03.2014
a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;b. memperlihatkan kartu tanda pengenalpemeriksa Bukti Permulaan;c. memperlihatkan Surat PerintahPemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti PermulaanPerubahan; dand. mengembalikan Bahan Bukti yang telahdipinjam dan tidak diperlukan dalam proses Penyidikan.
OP/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN MEMPUNYAI HAK :
15
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Dasar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh tim pemeriksa Bukti
Permulaan
Dalam membantu tugas tim pemeriksa Bukti Permulaan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk:
satu atau lebih pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki keahlian tertentu disertai dengan surat tugas; dan/atau
satu atau lebih ahli yang memiliki keahlian tertentu, seperti penerjemah bahasa atau ahli di bidang teknologi informasi, yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak.
PMK 239/PMK.03.2014
Diterbitkan terhadap dugaan suatu
Peristiwa Pidana.
16
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Pemeriksa Bukti Permulaan Secara Terbuka
PMK 239/PMK.03.2014
Menyampaikan suratpemberitahuanPemeriksaan BuktiPermulaan kepada orang pribadi yang dilakukanPemeriksaanBukti Permulaan, keluargayang telah dewasa, atau
kuasa.
Menyampaikan suratpemberitahuanPemeriksaan BuktiPermulaan kepada wakil, kuasa, atau pegawai daribadan yang dilakukanPemeriksaan Bukti
Permulaan.
ORANG PRIBADI BADAN
Jika tidak dapat dilaksanakan, menyampaikan suratpemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui:a. pos dengan bukti pengiriman surat;b. faksimili; atauc. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat.
17
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Pemeriksa Bukti Permulaan dapat langsung melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan menggunakan kewenangannya setelah surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaandisampaikan.
PMK 239/PMK.03.2014
Menolak untukdilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan
Menolak untukmenandatangani berita acara penolakan Pemeriksaan Bukti
Permulaan
ORANG PRIBADI / WAKIL BADAN
Pemeriksa BuktiPermulaan membuatberita acara penolakanPemeriksaan Bukti
Permulaan
Pemeriksa Bukti Permulaanmembuat berita acara
penolakan penandatanganan
Pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengusulkan kepadakepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan
untuk dilakukan Penyidikan
18
PEMGUJIAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan pengujian atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan untuk memastikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
PMK 239/PMK.03.2014
Dalam halpengungkapanketidakbenaranperbuatan telahsesuai dengankeadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan BuktiPermulaan tidakditindaklanjuti
dengan Penyidikan
Dalam hal pengungkapanketidakbenaran perbuatanorang pribadi atau badanselaku WP tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya, pengungkapan ketidakbenaranperbuatan tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya danPemeriksaan Bukti Permulaanditindaklanjuti dengan
Penyidikan
Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan mengirimkan pemberitahuan kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak bahwa
Pemeriksaan Bukti Permulaan
19
PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN
WAJIB PAJAK
Pasal 38,
Pasal 39
Wakil, kuasa atau pegawai
WP
PIHAK KETIGAPEJABAT
Pasal 41
Pasal 43 ayat (1) Pasal 43 ayat (2)
Yang menyuruh
Yang menganjurkan
Yang membantu melakukan
21
TINDAK PIDANA KARENA ALPA
TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
MENYAMPAIKAN SPT TIDAK BENAR
BERAKIBAT
DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA DAN PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN SETELAH PERBUATAN YANG PERTAMA KALI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13A
DIDENDA PALING SEDIKIT 1 KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 2 KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR, ATAU
DIPIDANA KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BULAN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN
Pasal 38 UU KUP
WAJIB PAJAK
22
TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA
WAJIB PAJAK : TIDAK MENDAFTARKAN DIRI UNTUK DIBERIKAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK;
MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK;
TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN;
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP;
MENOLAK UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 29;
MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN, PENCATATAN, ATAU DOKUMEN LAIN YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH BENAR, ATAU TIDAK MENGGAMBARKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA;
TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DI INDONESIA, TIDAK MEMPERLIHATKAN ATAU TIDAK MEMINJAMKAN BUKU, CATATAN, ATAU DOKUMEN LAIN;
TIDAK MENYIMPAN BUKU, CATATAN, ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DAN DOKUMEN LAIN TERMASUK HASIL PENGOLAHAN DATA DARI PEMBUKUAN YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK ATAU DISELENGGARAKAN SECARA PROGRAM APLIKASI ON-LINE DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT (11); ATAU
TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT
BERAKIBATMENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN
NEGARA
PASAL 39 AYAT (1) UU KUP
23
TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA
• DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DAN PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN
• DENDA PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 4 (EMPAT) KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.
PASAL 39 AYAT (1),(2), (3) UU KUP
BERLAKU JUGA BAGI WAKIL, KUASA, PEGAWAI DARI WAJIB PAJAK, ATAU PIHAK LAIN YANG MENYURUH MELAKUKAN, YANG
TURUT SERTA MELAKUKAN, YANG MENGANJURKAN, ATAU YANG MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKANPASAL 43 AYAT (1)
24
TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA:
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 2 TAHUN DAN PALING LAMA 6 TAHUN SERTA DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI JUMLAH
PAJAK DALAM FAKTUR PAJAK, BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK, BUKTI PEMOTONGAN PAJAK, DAN/ATAU
BUKTI SETORAN PAJAK DAN PALING BANYAK 6 KALI JUMLAH PAJAK DALAM FAKTUR PAJAK, BUKTI
PEMUNGUTAN PAJAK, BUKTI PEMOTONGAN PAJAK, DAN/ATAU BUKTI SETORAN PAJAK
PASAL 39A UU KUP
MENERBITKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK, BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK, BUKTI PEMOTONGAN PAJAK, DAN/ATAU BUKTI SETORAN PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA; ATAU
MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TETAPI BELUM DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
25
TINDAK PIDANAKARENA PENGULANGAN
APABILA SESEORANG MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1
TAHUN, TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA
PENJARA YANG DIJATUHKAN
ANCAMAN PIDANA
(PASAL 39 AYAT (1) )
SANKSI DILIPATKAN DUA
PASAL 39 AYAT (2) UU KUP
26
TINDAK PIDANAKARENA PERCOBAAN
SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 2 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI JUMLAH RESTITUSI YANG DIMOHONKAN DAN/ATAU KOMPENSASI ATAU
PENGKREDITAN YANG DILAKUKAN DAN PALING BANYAK 4 KALI JUMLAH RESTITUSI YANG
DIMOHONKAN DAN/ATAU KOMPENSASI ATAU PENGKREDITAN YANG DILAKUKAN
PASAL 39 AYAT (3) UU KUP
MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NPWP PAJAK ATAU PENGUKUHAN PKP, ATAU
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP
DALAM RANGKA MENGAJUKAN PERMOHONAN RESTITUSI ATAU MELAKUKAN KOMPENSASI PAJAK
ATAU PENGKREDITAN PAJAK
27
DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN
SETELAH LAMPAU
10 TAHUN
PASAL 40 UU KUP
Sejak :Saat terutangnya pajak;Berakhirnya masa
pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ybs
28
DELIK ADUAN
A L P ATIDAK MEMENUHI
KEWAJIBAN
MERAHASIAKAN
SEGALA SESUATU YG
DIKETAHUI /
DIBERITAHUKAN
KEPADANYA OLEH
WAJIB PAJAK DALAM
RANGKA JABATAN
ATAU PEKERJAANNYA
( SEPERTI TERSEBUT
DLM PASAL 34 )
SANKSI DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DAN
DENDA PALING BANYAK RP50.000.000,00
SANKSI DIPIDANA DENGAN PIDANA
KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN
DENDA PALING BANYAK RP25.000.000,00
PASAL 41 UU KUP
SENGAJATIDAK MEMENUHI
KEWAJIBAN
MERAHASIAKAN
SEGALA SESUATU YG
DIKETAHUI /
DIBERITAHUKAN
KEPADANYA OLEH
WAJIB PAJAK DALAM
RANGKA JABATAN
ATAU PEKERJAANNYA
( SEPERTI TERSEBUT
DLM PASAL 34 )
29
Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja :
Tidak memberikan keterangan / bukti atau
Memberikan keterangan / bukti yang tidak benar
(Pasal 41 A)
Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakan
Pasal 43 Ayat ( 2 )
Sanksi maksimal :
n Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan
n Denda paling banyak Rp25.000.000,00
SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGA
Pihak ke 3 yang dengan sengaja :
Mempersulit
Menghalangi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Sanksi maksimal :
n Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan
n Denda paling banyak Rp75.000.000,00
Pasal 41 B
PASAL 41 A DAN 41B UU KUP
Pasal 41 A
30
SANKSI PIDANATERHADAP PIHAK KETIGA
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING
LAMA 1 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP 1.000.000.000,00
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN DATA DAN INFORMASI
PERPAJAKAN SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA NEGARA DIPIDANA DENGAN PIDANA
KURUNGAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU DENDA
PALING BANYAK RP 500.000.000,00
PASAL 41C UU KUP
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEJABAT DAN PIHAK LAIN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10
BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK RP 800.000.000,00
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI YANG DIMINTA OLEH DIREKTUR
JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (2) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING
LAMA 10 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK RP 800.000.000,00
31
PERHITUNGAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PIHAK KETIGA
Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT XYZ didapatkan nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp25.000.000.000,00. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP, jumlah yang masih harus dibayar sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: a. Pajak yang kurang dibayar Rp 25.000.000.000,00 b. Sanksi administrasi berupa denda (150%) Rp 37.500.000.000,00 Jumlah yang masih harus di bayar Rp 62.500.000.000,00
PASAL 41C UU KUP
Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukanpembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaranperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut: a. Pajak yang kurang dibayar Rp 10.000.000.000,00 b. Sanksi administrasi berupa denda (150%) Rp 0,00 Jumlah pembayaran Rp 10.000.000.000,00 Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapatmenjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negaraadalah sebesar: 2/5 X Rp10.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00 sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisadan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar : Rp25.000.000.000,00 - Rp4.000.000.000,00 = Rp21.000.000.000,00.