KETENTUAN LARANGAN PENGGUNAAN RUMAHTEMPAT TINGGAL UNTUK KANTOR ATAU TEMPAT USAHA

Pertanyaan : Apakah ada ketentuan yang mengizinkan penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha?

Jawaban:Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dilihat dari artinya, rumah merupakan bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Pemda DKI Jakarta sudah membuat aturan yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur peruntukan fungsi rumah. Tahun 1972, dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Bd. 3/24/19/1972 tentang Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha. Dalam Keputusan Gubernur tersebut secara jelas menetapkan pelarangan menggunakan rumah tempat tinggal untuk kantor ataupun tempat usaha. Namun, terdapat ketentuan bahwa yang tidak termasuk pengertian usaha dalam keputusan ini adalah tempat praktik dokter, apotik, dan tempat-tempat lain untuk kepentingan umum yang menurut kebijaksanaan Gubernur telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Tahun 1977 dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 203 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha, untuk mengatur pelaksanaan Keputusan Gubernur No. Bd.3/24/19/1972. Keputusan Gubernur ini menyebutkan bahwa jenis kegiatan usaha yang diperkenankan dalam perumahan adalah:a. praktik keahlian perorangan yang tidak merupakan badan usaha/usaha gabungan

beberapa orang ahli (dokter, bidan, pengacara, notaris, akuntan, perencana, seniman, dan ahli pengobatan tradisional);

b. usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan lingkungan yang bersangkutan dan tidak mengganggu/merusak kelestarian lingkungan (penjualan makanan & minuman dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, boutique, salon kecantikan, pemangkas rambut, binatu, penjualan bunga tanaman hias, reparasi ringan, perpustakaan lingkungan, dan apotik);

c. kegiatan sosial yang tidak mengganggu/merusak kelestarian lingkungan (taman kanak-kanak, kursus-kursus, klinik, kantor yayasan sosial, dan kegiatan sosial lainnya).

Selain itu, Keputusan Gubernur ini juga mengatur mengenai jumlah karyawan maksimum dan persentase luas maksimum penggunaan terhadap luas lantai dasar yang diperkenankan sebagai tempat usaha. Pelaksanaan Keputusan Gubernur No. 203 Tahun 1977 disempurnakan dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 135 Tahun 1988. Instruksi Gubernur tersebut berisi larangan penggunaan rumah tinggal untuk kantor ataupun tempat usaha. Selain itu juga instruksi untuk tidak memberikan izin perpanjangan untuk kantor atau tempat usaha yang sudah berada di daerah pemukiman atau hunian. Melalui instruksi ini, Pemda juga memberikan peringatan terakhir bagi pemilik usaha atau kantor tersebut untuk mengalihkan lokasi usahanya ke tempat yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan:Penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 203 Tahun 1977 mengenai jenis kegiatan usaha yang diperbolehkan, jumlah karyawan maksimum, dan persentase luas maksimum penggunaan terhadap luas lantai dasar yang diperkenankan.