KESEPAKATAN DAN REKOMENDASIPERTEMUAN PEMBINAAN TINGKAT REGIONAL BARAT

JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONISJAKARTA, 22-24 AGUSTUS 2013

Seluruh peserta pertemuan pembinaan tingkat regional barat Jabatan Fungsional Nutrisionis telah menyepakati dan mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pendataan Tenaga Gizi oleh Propinsi dan Kabupaten/Kota dan selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Pentingnya Surat Tanda Registrasi (STR)

2. Dalam rangka pengusulan formasi jabatan fungsional Nutrionis, unit pelayanan di setiap jenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan) harus memiliki dokumen Analisis Beban Kerja.

3. Dalam rangka pemenuhan kekurangan tenaga Jabatan Fungsional Nutrisionis, perlu disiapkan tenaga yang memenuhi persyaratan, minimal memiliki pendidikan D3 Gizi. Bagi Tenaga Gizi yang masih berpendidikan D1 Gizi diberi kesempatan melanjutkan pendidikan linier ke jenjang yang lebih tinggi (minimal D3 Gizi) atau menduduki jabfungkes lainnya. Untuk itu perlu dibentuk 1 (satu) tim untuk mengkaji permasalahan ini.

4. Dalam rangka peningkatan kompetensi Jabatan fungsional Nutrisionis perlu dilakukan pelatihan secara berjenjang mulai dari pusat, propinsi, kabupaten dan kota.

5. Setiap propinsi dan kabupaten/kota harus memiliki Tim Penilai Jabatan Fungsional Nutrionis yang terlatih dan menyediakan biaya operasionalnya.

6. Beberapa usulan terkait dengan pembinaan Jabatan fungsional Nutrisionis yaitu :

Batas Usia Pensiun ditingkatkan dari 56 tahun menjadi 60 tahun sesuai dengan jabatan fungsional teknis lainnya

Untuk memudahkan tim penilai Jabatan Fungsional Nutrisionis, agar disediakan aplikasi komputerisasi untuk penilai jabfung nutrisionis

Dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung tugas-tugas Jabfung Nutrionis, perlu dibuat Jejaring informasi dan komunikasi antar jabfung secara nasional terintegrasi (website: gizi dan kia).

7. Agar dilakukan pembinaan kepada Tim Penilaian Jabatan Fungsional Nutrisionis dari Pembina secara terintegrasi, berjenjang & berkesinambungan.

8. Perlu adanya revisi KEPMENPAN No.23/2001 dan KEPMENKES No. 1306/2001 terkait dengan Jabatan Fungsional nutrisionis di Tingkat Pusat dan Daerah, antara lain meliputi:

a. D1 Gizi diakomodir dalam jabatan fungsional nutrisionis.b. Pendidikan S1 peminatan gizi seperti SP (GMSK), STP, SKM dapat disesuaikan

menjadi Nutrisionis Ahli dengan mempertimbangkan kurikulum pendidikannya.c. Jabatan Nutrisionis diusulkan menjadi Nutrisionis jenjang utama (IV/e).d. Besaran tunjangan jabatan fungsional nutrisionis disesuaikan dengan beban kerja

dan kewenangan.e. Mengakomodir adanya jabfung nutrisionis yang berkerja pada saranan non

pelayanan (sarana instansi pemerintah).

Jakarta, 23 Agustus 2013

Perwakilan Dinas Kesehatan Propinsi

1. Aceh : ......................

2. Sumatera Utara : .......................

3. Sumatera Barat : .......................

4. Riau : .......................

5. Kepulauan Riau : .......................

6. Jambi : ......................

7. Sumatera Selatan : .......................

8. Bangka Belitung : .......................

9. Bengkulu : ........................

10.Lampung : .......................

11.Banten : .......................

12.DKI Jakarta : .......................

13.Jawa Barat : ........................

14.Jawa Tengah : .......................

15.Kalimantan Barat : .......................

16.Kalimantan Tengah : ........................