KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH...KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH Untuk Perencanaan Dekonsentrasi...
Transcript of KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH...KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH Untuk Perencanaan Dekonsentrasi...
KESEIMBANGANPENDANAANDI DAERAH
UNTUK PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021
REKOMENDASI MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KESEIMBANGANPENDANAANDI DAERAH
UNTUK PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021
REKOMENDASI MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KESEIMBANGANPENDANAANDI DAERAH
UNTUK PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021
REKOMENDASI MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
ii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2020
Kata Pengantar iii
KATA PENGANTAR
Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, diperlukan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang dibiayai dari APBD. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
iv
pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Dua hal utama yang menjadi perhatian adalah: (i) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP; dan (ii) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan atau ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.
Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan fiskal nasional, ikut bertanggung jawab dalam menyediakan informasi terkini tentang peta keseimbangan pendanaan di daerah untuk keperluan perencanaan lokasi dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Kementerian/Lembaga. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah menjadi PMK nomor 248/PMK.07/2010, Menteri Keuangan wajib menyediakan dan menyampaikan peta keseimbangan pendanaan di daerah kepada pihak-pihak yang terkait setiap tahun anggaran agar dapat digunakan dalam perencanaan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. Untuk itu, disusun Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah.
Dalam rekomendasi Menteri Keuangan tersebut, disusun peta keseimbangan pendanaan di daerah yang memuat informasi terkini mengenai kondisi daerah. Gambaran kondisi daerah didasarkan
Kata Pengantar v
atas dua variabel, yaitu variabel Kemampuan Pendanaan Daerah (KPD) yang menggambarkan potensi kemampuan keuangan di daerah dalam upaya membangun dan melayani kepentingan masyarakat serta variabel pembangunan masyarakat di daerah yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan peta keseimbangan pendanaan di daerah tersebut, dapat ditentukan prioritas alokasi dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan TA 2021 yaitu:
Prioritas I: Kelompok daerah yang memiliki tingkat kemampuan pendanaan daerah (KPD) di bawah rata-rata nasional, dan tingkat pembangunan masyarakat (IPM) di bawah rata-rata nasional. Kelompok daerah ini perlu mendapat intervensi pemerintah pusat melalui kewenangan yang dimiliki untuk dapat menstimulasi percepatan pembangunan di daerah tersebut melalui penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Prioritas II: Kelompok daerah yang memiliki tingkat kemampuan pendanaan daerah (KPD) di bawah rata-rata nasional, namun memiliki tingkat pembangunan masyarakat (IPM) di atas rata-rata nasional. Kelompok daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional namun masih dapat melakukan pembangunan daerah melalui kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik. Terhadap kelompok ini, program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempertahankan kinerja tersebut.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
vi
Demikian rekomendasi ini disusun untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan lokasi dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2021, sehingga dapat memberi dampak positif bagi pencapaian salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Jakarta, Maret 2020
a.n Menteri KeuanganDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan
Astera Primanto Bhakti
Daftar Isi vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................iii
DAFTAR ISI ..............................................................................vii
DAFTAR TABEL ........................................................................ix
DAFTAR GAMBAR ...................................................................xi
DAFTAR GRAFIK ...................................................................xiii
BAB I PENDAHULUAN .............................................1
LATAR BELAKANG ..................................................................1
DASAR HUKUM ........................................................................3
RUANG LINGKUP REKOMENDASI .......................................7
MAKSUD DAN TUJUAN ..........................................................8
SISTEMATIKA ...........................................................................8
BAB II FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH UNTUK PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN .................................................... 10
VARIABEL-VARIABEL YANG DIGUNAKAN .......................10
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
viii
SUMBER DATA ........................................................................12
FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH ...................................................................................14
BAB III REKOMENDASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2021 ......................................... 17
BAB IV PENUTUP ................................................. 50
LAMPIRAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2020................................................................ 52
A. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2020 ......................................................................................52
A.1 EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DAERAH PROVINSI TA 2020 ..................................................................55
B. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TA 2020 ...62
C. ANALISIS DISTRIBUSI ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PER WILAYAH TA 2020 ...................................................................66
D. ANALISIS JENIS BELANJA ATAS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2020 ......................................................................................70
Daftar Tabel ix
DAFTARTABEL
TABEL 3.1 Provinsi yang Termasuk Prioritas I ...................20
TABEL 3.2 Kabupaten/Kota yang Termasuk Prioritas I .....21
TABEL 3.3 Provinsi yang Termasuk Prioritas II ...................29
TABEL 3.4 Kabupaten/Kota yang Termasuk Prioritas II ....30
TABEL 3.5 Provinsi Non Prioritas ........................................39
TABEL 3.6 Kabupaten/Kota Non Prioritas .........................40
TABEL A.1 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 ...................................................................53
TABEL A.2 Rekomendasi Menteri Keuangan untuk Perencanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2019 dan TA 2020 ..................54
TABEL A.1.1 Alokasi Terbesar Dana Dekonsentrasi TA 2020 .............................................................59
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
x
TABEL A.1.2 Alokasi Terbesar Dana Tugas Pembantuan Provinsi TA 2020 ...............................................61
TABEL B.1 Alokasi Terbesar Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota TA 2020 ................................65
GRAFIK C.2 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Wilayah Tahun Anggaran 2019-2020 (Rp miliar)............67
Daftar Gambar xi
DAFTARGAMBAR
GAMBAR 2.1.1 Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah ........................................................12
GAMBAR 2.2.1 Jenis, Tahun, dan Sumber Data ..................13
GAMBAR 2.3.1 Pengelompokan Daerah Berdasarkan Kuadran dan Prioritas Pendanaan ..............16
GAMBAR 2.3.2 Langkah-langkah Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah .................................16
GAMBAR 3.1 Rekomendasi Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Kuadran TA 2021 .......................................18
GAMBAR A.1.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Kuadran untuk daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020 ..................56
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
xii
GAMBAR B.1 Alokasi Dana Tugas Pembantuan Per Kuadran untuk Daerah Kabupaten/Kota TA 2020 ............................................................63
Daftar Grafik xiii
DAFTAR GRAFIK
GRAFIK C.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi per Wilayah Tahun Anggaran 2019-2020 .........................................66
GRAFIK C.3 Alokasi Dana Dekonsentrasi per Wilayah Per K/L TA 2020 ....................................................68
GRAFIK C.4 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Wilayah per K/L TA 2020 ..............................................70
GRAFIK D.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Berdasarkan Jenis Belanja TA 2020 .............................................................72
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
xiv
Pendahuluan 1
BAB IPENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Perimbangan Keuangan adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah, sementara itu Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari anggaran K/L yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
2
Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka pengalokasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu diperhatikan pembagian kewenangan antarpemerintah. Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah. Dengan demikian, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan dana Desentralisasi hendaknya saling melengkapi, namun perlu ditegaskan bahwa dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak dapat digunakan untuk mendanai Urusan Pemerintah Daerah.
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran, Menteri Keuangan dapat menyampaikan rekomendasi kepada K/L sebagai bahan pertimbangan bagi K/L dalam menyusun perencanaan lokasi dan anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk setiap tahun anggaran. Bahan pertimbangan tersebut dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah. Dalam rekomendasi Menteri Keuangan tersebut, disusun peta keseimbangan pendanaan di daerah yang memuat informasi terkini mengenai kondisi daerah. Gambaran kondisi daerah didasarkan atas dua variabel, yaitu variabel Kemampuan Pendanaan Daerah (KPD) yang menggambarkan potensi kemampuan keuangan
Pendahuluan 3
di daerah dalam upaya membangun dan melayani kepentingan masyarakat serta variabel pembangunan masyarakat di daerah yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rekomendasi Menteri Keuangan tersebut seyogianya menjadi dasar pertimbangan bagi K/L agar perencanaan lokasi dan alokasi dana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak terkonsentrasi pada suatu daerah tertentu.
DASAR HUKUM
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari tugas dan fungsi Menteri Keuangan dalam penyusunan dan penyampaian Rekomendasi Menteri Keuangan dalam rangka perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
a. Pasal 3 ayat (1)
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
Setiap penyelenggara negara wajib mengelola dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan sebagai bagian dari keuangan negara sesuai dengan prinsip
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
4
pengelolaan keuangan negara tersebut, mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
b. Bagian Penjelasan Butir (5) mengenai Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Dalam penjelasan butir (5) UU 17 tahun 2003 disebutkan bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan fiskal pada hakekatnya merupakan Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Menteri/Pimpinan lembaga yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran/penggunaan barang pada hakekatnya merupakan Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu dalam pemerintahan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terwujud mekanisme checks and balances serta untuk mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Terkait dengan fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan penganggaran, Menteri Keuangan mempunyai
Pendahuluan 5
kewenangan untuk memberi bahan pertimbangan/rekomendasi kepada K/L dalam perencanaan lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
a. Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2)
“Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan dilimpahkan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah”.
Ketentuan tersebut dimaknai bahwa adanya kewajiban K/L untuk memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah dalam perencanaan lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.
b. Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2)
Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran K/L.
Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
6
Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 mengatur beberapa aspek pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan sebagai berikut:
a. Keseimbangan pendanaan dilakukan secara proporsional agar sebaran lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu.
b. Pengalokasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah.
Hasil rumusan keseimbangan pendanaan di daerah dimaksud dituangkan dalam Rekomendasi Menteri Keuangan dan disampaikan kepada K/L dengan tembusan kepada Kepala Bappenas.
4. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0442/M.PPN/11/2010, Nomor : SE-696/MK/2010
Pendahuluan 7
dan Nomor : 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat.
Kementerian/Lembaga diminta untuk memperhatikan rekomendasi Menteri Keuangan dalam mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan tertuang dalam Surat Edaran ini pada huruf A butir 2.c.1 yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Kementerian/Lembaga wajib mengalokasikan anggaran dengan target kinerja yang jelas dan terukur dengan mengutamakan pencapaian prioritas pembangunan pada Kementerian/Lembaga serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah sebagaimana tertuang dalam rekomendasi Menteri Keuangan yang diterbitkan setiap tahun, dan kebutuhan pembangunan daerah yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.”
RUANG LINGKUP REKOMENDASI
Rekomendasi Menteri Keuangan ini membahas permasalahan sebagai berikut:
1. Latar belakang dan dasar hukum dari rekomendasi Menteri Keuangan.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
8
2. Evaluasi pelaksanaan Rekomendasi Menteri Keuangan dalam alokasi anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2020.
3. Formulasi peta keseimbangan pendanaan di daerah untuk perencanaan lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2021 berdasarkan data dan kondisi terkini.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan rekomendasi Menteri Keuangan adalah untuk:
1. Mewujudkan proporsionalitas dalam pengalokasian dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan agar sebaran alokasi dana tidak terkonsentrasi di daerah tertentu;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan;
3. Memberikan masukan kepada K/L dalam merencanakan lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan agar tepat sasaran.
SISTEMATIKA
Rekomendasi terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Penjelasan mengenai latar belakang dengan landasan hukum, ruang lingkup rekomendasi, maksud dan tujuan, serta sistematika;
Pendahuluan 9
Bab II Penjelasan tentang formulasi keseimbangan pendanaan di daerah untuk perencanaan lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Bab III Rekomendasi Menteri Keuangan dalam rangka perencanaan lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
10
BAB II FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH UNTUK PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
VARIABEL-VARIABEL YANG DIGUNAKAN
Keseimbangan pendanaan di daerah ditinjau berdasarkan 2 (dua) jenis variabel, yaitu variabel Kemampuan Pendanaan Daerah dan variabel Indeks Pembangunan Manusia dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Variabel Kemampuan Pendanaan Daerah (KPD)
KPD merupakan variabel yang dapat menggambarkan potensi kemampuan keuangan di daerah dalam upaya membangun dan melayani kepentingan masyarakat. Variabel ini meliputi
Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 11
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan memperhitungkan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
Variabel ini diasumsikan sebagai gambaran ruang fiskal di daerah, yaitu besaran alokasi dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah secara leluasa dan fleksibel.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM digunakan sebagai variabel untuk mengukur pembangunan masyarakat di daerah dengan pertimbangan:
a. Merupakan indikator penting yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan hidup manusia/masyarakat/penduduk.
b. Digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja suatu daerah, khususnya dalam evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia.
c. Dapat mengindikasikan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
12
Hubungan kedua variabel peta keseimbangan pendanaan di daerah tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.1 di bawah ini:
GAMBAR 2.1.1 Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah
Hubungan kedua variabel peta keseimbangan pendanaan di daerah tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.1 di bawah ini:
GAMBAR 2.1.1 Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah
2. SUMBER DATA
Data yang digunakan dalam menyusun formulasi peta keseimbangan pendanaan di daerah dapat dibedakan dalam 2 jenis: pertama, Data Fiskal terdiri dari data PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam APBD, dengan memperhitungkan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); kedua, data Non-Fiskal terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Jumlah Penduduk.
Data Fiskal diperoleh dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sedangkan data non-fiskal diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU TA 2020.
Jenis, tahun, dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi Menteri Keuangan tentang keseimbangan pendanaan untuk perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2021 adalah sebagaimana pada Gambar 2.2.1 berikut :
GAMBAR 2.2.1 Jenis, Tahun, dan Sumber Data
Variabel Kemampuan
Pendanaan Daerah (KPD)
❖ Pendapatan Asli Daerah
❖ Dana Perimbangan
❖ Lain-lain Pendapatan yang
Variabel Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Pembangunan Masyarakat di Daerah, mencakup bidang: ❖ Pendidikan
❖ Kesehatan
Keseimbangan Pendanaan di
Daerah
Rekomendasi Menteri Keuangan Tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah 6 Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
APBD
Data Fiskal
PAD
Dana Perimbangan
Lain-lain pendapatan yang Sah
Belanja PNSD
2019
2019
2019
2019
2018
APBD
APBD
BPS
2019
Jumlah Penduduk 2019 Kemendagri
Data Non Fiskal
IPM
DJPK
IKK BPS
SUMBER DATA
Data yang digunakan dalam menyusun formulasi peta keseimbangan pendanaan di daerah dapat dibedakan dalam 2 jenis: pertama, Data Fiskal terdiri dari data PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam APBD, dengan memperhitungkan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); kedua, data Non-Fiskal terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Jumlah Penduduk.
Data Fiskal diperoleh dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sedangkan data non-fiskal diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU TA 2020.
Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 13
Jenis, tahun, dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi Menteri Keuangan tentang keseimbangan pendanaan untuk perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2021 adalah sebagaimana pada Gambar 2.2.1 berikut :
GAMBAR 2.2.1 Jenis, Tahun, dan Sumber Data
Hubungan kedua variabel peta keseimbangan pendanaan di daerah tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.1 di bawah ini:
GAMBAR 2.1.1 Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah
2. SUMBER DATA
Data yang digunakan dalam menyusun formulasi peta keseimbangan pendanaan di daerah dapat dibedakan dalam 2 jenis: pertama, Data Fiskal terdiri dari data PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam APBD, dengan memperhitungkan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); kedua, data Non-Fiskal terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Jumlah Penduduk.
Data Fiskal diperoleh dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sedangkan data non-fiskal diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU TA 2020.
Jenis, tahun, dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi Menteri Keuangan tentang keseimbangan pendanaan untuk perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2021 adalah sebagaimana pada Gambar 2.2.1 berikut :
GAMBAR 2.2.1 Jenis, Tahun, dan Sumber Data
Variabel Kemampuan
Pendanaan Daerah (KPD)
❖ Pendapatan Asli Daerah
❖ Dana Perimbangan
❖ Lain-lain Pendapatan yang
Variabel Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Pembangunan Masyarakat di Daerah, mencakup bidang: ❖ Pendidikan
❖ Kesehatan
Keseimbangan Pendanaan di
Daerah
Rekomendasi Menteri Keuangan Tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah 6 Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
APBD
Data Fiskal
PAD
Dana Perimbangan
Lain-lain pendapatan yang Sah
Belanja PNSD
2019
2019
2019
2019
2018
APBD
APBD
BPS
2019
Jumlah Penduduk 2019 Kemendagri
Data Non Fiskal
IPM
DJPK
IKK BPS
Data yang digunakan dalam formulasi keseimbangan pendanaan di daerah adalah data terkini yang tersedia. Data fiskal berasal dari data tahun 2019, sedangkan data non fiskal menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018, data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2019 dan Jumlah Penduduk tahun 2019 Semester I.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
14
FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH
Langkah-langkah perhitungan formulasi peta keseimbangan pendanaan adalah sebagai berikut:
1. Menentukan Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah (IKPD) riil per Kapita:
a. Menghitung Kemampuan Pendanaan Daerah (KPD), yang merupakan selisih Pendapatan yang diperoleh suatu daerah (PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah) dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
b. Menghitung KPD riil per Kapita, dengan cara membagi KPD suatu daerah dengan besaran perkalian IKK dengan Jumlah Penduduk dikalikan 100. Baik IKK maupun jumlah penduduk menjadi proxy perbedaan tingkat harga antardaerah per Kapita.
c. Menghitung Indeks KPD (IKPD) riil per Kapita, dengan melakukan penyusunan indeks nilai besaran IKPD riil per Kapita suatu daerah dengan cara membagi KPD suatu daerah dengan rata-rata KPD seluruh daerah.
2. Menghubungkan IKPD riil per Kapita dengan IPM:
a. Menempatkan masing-masing daerah berdasarkan nilai IKPD riil per Kapita dan IPM.
b. Menentukan 4 (empat) kuadran dengan menggunakan nilai rata-rata IKPD rill per Kapita sebagai sumbu horisontal, dan IPM Nasional sebagai sumbu vertikal.
Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 15
c. Pengelompokan dalam 4 (empat) kuadran tersebut, masing-masing:
� Kuadran I untuk daerah yang memiliki IKPD riil per Kapita di atas rata-rata nasional dan IPM di atas rata-rata nasional (dikategorikan dalam daerah non prioritas);
� Kuadran II untuk daerah yang memiliki IKPD riil per Kapita di bawah rata-rata nasional dan IPM di atas rata-rata nasional, (dikategorikan dalam daerah prioritas II);
� Kuadran III untuk daerah yang memiliki IKPD riil per Kapita di bawah rata-rata nasional dan IPM di bawah rata-rata nasional, (dikategorikan dalam daerah prioritas I);
� Kuadran IV untuk daerah yang memiliki IKPD riil per Kapita di atas rata-rata nasional dan IPM di bawah rata-rata nasional, (dikategorikan dalam daerah non prioritas).
Pengelompokan daerah berdasarkan kuadran dan prioritas pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat dalam Gambar 2.3.1 sebagai berikut:
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
16
GAMBAR 2.3.1 Pengelompokan Daerah Berdasarkan Kuadran dan
Prioritas Pendanaan
21 Rekomendasi Menteri Keuangan Tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
Kuadran IV untuk daerah yang memiliki IKPD riil per Kapita di atas rata-rata
nasional dan IPM di bawah rata-rata nasional, (dikategorikan dalam daerah non
prioritas).
Pengelompokan daerah berdasarkan kuadran dan prioritas pendanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat dalam Gambar 2.3.1 sebagai
berikut:
GAMBAR 2.3.1Pengelompokan Daerah Berdasarkan Kuadran dan Prioritas Pendanaan
Adapun gambaran langkah-langkah formulasi keseimbangan pendanaan di daerah dapat terlihat pada Gambar 2.3.2 di bawah ini:
GAMBAR 2.3.2Langkah-langkah Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah
KPD
Lain2 Pendapatan
yg SahPAD
Pendapatan Daerah
Belanja PNSD
KPD riil per Kapita
Faktor Pengurang
Jumlah penduduk
IKK
PAD = Pendapatan Asli DaerahKPD = Kemampuan Pendanaan DaerahIKK = Indeks Kemahalan KonstruksiIPM = Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah
IKPD riil per kapita
Kuadran IKuadran II
Kuadran III Kuadran IV
Peta Keseimbangan Pendanaan di
daerah
Kelompok Daerah Non Prioritas
Kelompok Daerah Non Prioritas
Kelompok Daerah Prioritas II
IPM Nasional
Kelompok Daerah Prioritas I
Hasil Formulasi
RekomendasiDana
Perim-bangan
Adapun gambaran langkah-langkah formulasi keseimbangan pendanaan di daerah dapat terlihat pada Gambar 2.3.2 di bawah ini:
GAMBAR 2.3.2 Langkah-langkah Formulasi Keseimbangan Pendanaan
di Daerah
Pengelompokan daerah berdasarkan kuadran dan prioritas pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat dalam Gambar 2.3.1 sebagai berikut:
GAMBAR 2.3.1 Pengelompokan Daerah Berdasarkan Kuadran dan Prioritas Pendanaan
Adapun gambaran langkah-langkah formulasi keseimbangan pendanaan di daerah dapat terlihat pada Gambar 2.3.2 di bawah ini:
GAMBAR 2.3.2 Langkah-langkah Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah
Rekomendasi Menteri Keuangan Tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah 8 Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
KPD
Lain2 Pendapatan
yg SahPAD
Pendapatan Daerah
Belanja PNSD
KPD riil per Kapita
Faktor Pengurang
Jumlah penduduk
IKK
PAD = Pendapatan Asli Daerah KPD = Kemampuan Pendanaan Daerah IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi IPM = Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah
IKPD riil per kapita
Kuadran IKuadran II
Kuadran III Kuadran IV
Peta Keseimbangan Pendanaan di
daerah
Kelompok Daerah Non Prioritas
Kelompok Daerah Non Prioritas
Kelompok Daerah Prioritas II
IPM Nasional
Kelompok Daerah Prioritas I
Hasil Formulasi
RekomendasiDana
Perim-bangan
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 17
BAB IIIREKOMENDASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2021
Sesuai dengan pengelompokan daerah yang dijelaskan dalam Bab II daerah yang direkomendasikan untuk diprioritaskan mendapat alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2021 adalah sebagai berikut:
1. Kelompok Daerah Prioritas I
Merupakan kelompok daerah yang mempunyai IKPD riil per Kapita di bawah rata-rata Nasional dan IPM daerah di bawah rata-rata nasional, sebanyak 12 provinsi dan 156 kabupaten/kota (Rincian daerah pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2).
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
18
2. Kelompok Daerah Prioritas II
Merupakan kelompok daerah yang mempunyai IKPD riil per kapita di bawah rata-rata Nasional dan IPM daerah di atas rata-rata nasional, sebanyak 15 provinsi dan 181 kabupaten/kota (Rincian daerah pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4).
GAMBAR 3.1 Rekomendasi Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan Per Kuadran TA 2021
Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan Daerah 22 Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan Tahun Anggaran 2021
BAB IIIREKOMENDASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2021
Sesuai dengan pengelompokan daerah yang dijelaskan dalam Bab II daerah yang
direkomendasikan untuk diprioritaskan mendapat alokasi dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan TA 2021 adalah sebagai berikut:
a. Kelompok Daerah Prioritas I
Merupakan kelompok daerah yang mempunyai IKPD riil per Kapita di bawah rata-
rata Nasional dan IPM daerah di bawah rata-rata nasional, sebanyak 12 provinsi dan
156 kabupaten/kota (Rincian daerah pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2).
b. Kelompok Daerah Prioritas II
Merupakan kelompok daerah yang mempunyai IKPD riil per kapita di bawah rata-rata
Nasional dan IPM daerah di atas rata-rata nasional, sebanyak 15 provinsi dan 181
kabupaten/kota (Rincian daerah pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4).
GAMBAR 3.1Rekomendasi Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan Per Kuadran TA 2021
Dasar pertimbangan rekomendasi daerah prioritas sebagai berikut:
1) Kelompok daerah prioritas 1, daerah yang mempunyai tingkat kemampuan
pendanaan daerah di bawah rata-rata nasional, dan tingkat pembangunan
Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah
Rekomendasi: 15 Provinsi
181 Kabupaten/Kota
Rekomendasi: 6 Provinsi
61 Kabupaten/Kota
Rekomendasi: 12 Provinsi
156 Kab/Kota
Kuadran IIDaerah Prioritas II
Kuadran IIIDaerah Prioritas I
Kuadran IVDaerah Non Prioritas
Kuadran IDaerah Non Prioritas
Indeks Pembangunan Manusia
Rekomendasi: 1 Provinsi
110 Kabupaten/Kota
Dasar pertimbangan rekomendasi daerah prioritas sebagai berikut:
1. Kelompok daerah prioritas 1, daerah yang mempunyai tingkat kemampuan pendanaan daerah di bawah rata-rata nasional, dan tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakat (IPM) dibawah rata-rata nasional (Kuadran III). Kelompok daerah ini perlu mendapat perhatian melalui intervensi
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 19
pemerintah pusat melalui kewenangan yang dimiliki sehingga dapat menstimulasi percepatan pembangunan di daerah tersebut melalui penyelenggaraan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Kelompok daerah prioritas 2, daerah yang mempunyai tingkat kemampuan pendanaan daerah di bawah rata-rata nasional, namun memiliki tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakat (IPM) di atas rata-rata nasional (Kuadran II). Kelompok daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kemampuan pendanaan daerah di bawah rata-rata nasional namun masih dapat secara efektif melakukan pembangunan daerah melalui kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik. Terhadap kelompok ini, program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diarahkan untuk mempertahankan kinerja tersebut.
Selain kelompok daerah prioritas 1 dan prioritas 2 di atas, terdapat 7 provinsi dan 171 kab/kota yang termasuk dalam kelompok daerah non prioritas (rincian daerah pada tabel 3.5 dan tabel 3.6). Daerah-daerah dalam kelompok non prioritas tetap dapat menerima alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan apabila terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang perlu segera dilaksanakan di daerah tersebut.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
20
TABEL 3.1 Provinsi yang Termasuk Prioritas I
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
1 Provinsi Sumatera Selatan 69,39 0,72 Kuadran 3 Prioritas 1
2 Provinsi Lampung 69,02 0,54 Kuadran 3 Prioritas 1
3 Provinsi Kalimantan Barat 66,98 0,54 Kuadran 3 Prioritas 1
4Provinsi Kalimantan Selatan
70,17 0,99 Kuadran 3 Prioritas 1
5 Provinsi Gorontalo 67,71 0,90 Kuadran 3 Prioritas 1
6 Provinsi Sulawesi Tengah 68,88 0,80 Kuadran 3 Prioritas 1
7 Provinsi Sulawesi Barat 65,10 0,79 Kuadran 3 Prioritas 1
8Provinsi Nusa Tenggara Barat
67,30 0,54 Kuadran 3 Prioritas 1
9Provinsi Nusa Tenggara Timur
64,39 0,53 Kuadran 3 Prioritas 1
10 Provinsi Maluku 68,87 0,73 Kuadran 3 Prioritas 1
11 Provinsi Maluku Utara 67,76 0,95 Kuadran 3 Prioritas 1
12 Provinsi Papua 60,06 0,90 Kuadran 3 Prioritas 1
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 21
TABEL 3.2 Kabupaten/Kota yang Termasuk Prioritas I
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
1 Kab. Aceh Timur 66,82 0,86 Kuadran 3 Prioritas 1
2 Kab. Aceh Utara 68,36 0,82 Kuadran 3 Prioritas 1
3 Kab. Aceh Tamiang 68,45 0,88 Kuadran 3 Prioritas 1
4 Kab. Mandailing Natal 65,83 0,64 Kuadran 3 Prioritas 1
5 Kab. Nias 60,82 0,88 Kuadran 3 Prioritas 1
6 Kab. Tapanuli Tengah 68,27 0,61 Kuadran 3 Prioritas 1
7 Kota Tanjung Balai 68,00 0,79 Kuadran 3 Prioritas 1
8 Kab. Nias Selatan 60,75 0,69 Kuadran 3 Prioritas 1
9Kab. Humbang Hasundutan
67,96 0,90 Kuadran 3 Prioritas 1
10 Kab. Batubara 67,67 0,59 Kuadran 3 Prioritas 1
11 Kab. Padang Lawas 67,59 0,83 Kuadran 3 Prioritas 1
12 Kota Gunungsitoli 68,33 0,95 Kuadran 3 Prioritas 1
13 Kab. Pasaman 65,60 0,60 Kuadran 3 Prioritas 1
14 Kab. Sijunjung 66,97 0,80 Kuadran 3 Prioritas 1
15 Kab. Solok 68,60 0,56 Kuadran 3 Prioritas 1
16 Kab. Pasaman Barat 67,43 0,57 Kuadran 3 Prioritas 1
17 Kab. Indragiri Hilir 66,51 0,69 Kuadran 3 Prioritas 1
18 Kab. Rokan Hilir 68,73 0,60 Kuadran 3 Prioritas 1
19 Kab. Muaro Jambi 68,34 0,70 Kuadran 3 Prioritas 1
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
22
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
20Kab. Tanjung Jabung Barat
67,13 0,92 Kuadran 3 Prioritas 1
21Kab. Tanjung Jabung Timur
63,32 0,96 Kuadran 3 Prioritas 1
22 Kab. Tebo 68,67 0,77 Kuadran 3 Prioritas 1
23 Kab. Lahat 66,99 0,89 Kuadran 3 Prioritas 1
24 Kab. Musi Banyuasin 67,57 0,97 Kuadran 3 Prioritas 1
25 Kab. Musi Rawas 66,18 0,98 Kuadran 3 Prioritas 1
26Kab. Ogan Komering Ilir
66,57 0,66 Kuadran 3 Prioritas 1
27 Kab. Banyuasin 66,40 0,54 Kuadran 3 Prioritas 1
28 Kab. Ogan Ilir 66,43 0,77 Kuadran 3 Prioritas 1
29Kab. Ogan Komering Ulu Timur
68,58 0,56 Kuadran 3 Prioritas 1
30Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
64,84 0,67 Kuadran 3 Prioritas 1
31 Kab. Empat Lawang 64,81 0,67 Kuadran 3 Prioritas 1
32 Kab. Bangka Barat 68,68 0,83 Kuadran 3 Prioritas 1
33 Kab. Bengkulu Utara 68,36 0,84 Kuadran 3 Prioritas 1
34 Kab. Seluma 65,99 0,94 Kuadran 3 Prioritas 1
35 Kab. Kepahiang 67,14 0,97 Kuadran 3 Prioritas 1
36 Kab. Lampung Barat 66,74 0,69 Kuadran 3 Prioritas 1
37 Kab. Lampung Selatan 67,68 0,45 Kuadran 3 Prioritas 1
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 23
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
38 Kab. Lampung Utara 67,17 0,61 Kuadran 3 Prioritas 1
39 Kab. Tanggamus 65,67 0,59 Kuadran 3 Prioritas 1
40 Kab. Tulang Bawang 67,70 0,64 Kuadran 3 Prioritas 1
41 Kab. Way Kanan 66,63 0,61 Kuadran 3 Prioritas 1
42 Kab. Pesawaran 64,97 0,58 Kuadran 3 Prioritas 1
43 Kab. Mesuji 62,88 0,84 Kuadran 3 Prioritas 1
44Kab. Tulang Bawang Barat
65,30 0,66 Kuadran 3 Prioritas 1
45 Kab. Cianjur 64,62 0,30 Kuadran 3 Prioritas 1
46 Kab. Cirebon 68,05 0,27 Kuadran 3 Prioritas 1
47 Kab. Garut 65,42 0,34 Kuadran 3 Prioritas 1
48 Kab. Indramayu 66,36 0,32 Kuadran 3 Prioritas 1
49 Kab. Kuningan 68,55 0,37 Kuadran 3 Prioritas 1
50 Kab. Majalengka 66,72 0,47 Kuadran 3 Prioritas 1
51 Kab. Pangandaran 67,44 0,58 Kuadran 3 Prioritas 1
52 Kab. Subang 68,31 0,26 Kuadran 3 Prioritas 1
53 Kab. Sukabumi 66,05 0,29 Kuadran 3 Prioritas 1
54 Kab. Tasikmalaya 65,00 0,32 Kuadran 3 Prioritas 1
55 Kab. Bandung Barat 67,46 0,30 Kuadran 3 Prioritas 1
56 Kab. Lebak 63,37 0,43 Kuadran 3 Prioritas 1
57 Kab. Pandeglang 64,34 0,40 Kuadran 3 Prioritas 1
58 Kab. Serang 65,93 0,40 Kuadran 3 Prioritas 1
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
24
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
59 Kab. Banjarnegara 66,54 0,37 Kuadran 3 Prioritas 1
60 Kab. Batang 67,86 0,43 Kuadran 3 Prioritas 1
61 Kab. Blora 67,95 0,43 Kuadran 3 Prioritas 1
62 Kab. Brebes 65,68 0,29 Kuadran 3 Prioritas 1
63 Kab. Pemalang 65,67 0,31 Kuadran 3 Prioritas 1
64 Kab. Purbalingga 68,41 0,40 Kuadran 3 Prioritas 1
65 Kab. Tegal 67,33 0,34 Kuadran 3 Prioritas 1
66 Kab. Wonosobo 67,81 0,39 Kuadran 3 Prioritas 1
67 Kab. Bangkalan 62,87 0,37 Kuadran 3 Prioritas 1
68 Kab. Bojonegoro 67,85 0,74 Kuadran 3 Prioritas 1
69 Kab. Bondowoso 65,27 0,47 Kuadran 3 Prioritas 1
70 Kab. Jember 65,96 0,25 Kuadran 3 Prioritas 1
71 Kab. Lumajang 64,83 0,35 Kuadran 3 Prioritas 1
72 Kab. Pacitan 67,33 0,52 Kuadran 3 Prioritas 1
73 Kab. Pamekasan 65,41 0,39 Kuadran 3 Prioritas 1
74 Kab. Pasuruan 67,41 0,41 Kuadran 3 Prioritas 1
75 Kab. Probolinggo 64,85 0,41 Kuadran 3 Prioritas 1
76 Kab. Sampang 61,00 0,37 Kuadran 3 Prioritas 1
77 Kab. Situbondo 66,42 0,44 Kuadran 3 Prioritas 1
78 Kab. Sumenep 65,25 0,37 Kuadran 3 Prioritas 1
79 Kab. Trenggalek 68,71 0,48 Kuadran 3 Prioritas 1
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 25
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
80 Kab. Tuban 67,43 0,36 Kuadran 3 Prioritas 1
81 Kab. Bengkayang 66,85 0,66 Kuadran 3 Prioritas 1
82 Kab. Landak 65,45 0,58 Kuadran 3 Prioritas 1
83 Kab. Ketapang 66,41 0,72 Kuadran 3 Prioritas 1
84 Kab. Mempawah 64,90 0,54 Kuadran 3 Prioritas 1
85 Kab. Sambas 66,61 0,44 Kuadran 3 Prioritas 1
86 Kab. Sanggau 65,15 0,56 Kuadran 3 Prioritas 1
87 Kab. Sintang 66,07 0,66 Kuadran 3 Prioritas 1
88 Kab. Sekadau 63,69 0,71 Kuadran 3 Prioritas 1
89 Kab. Melawi 65,05 0,91 Kuadran 3 Prioritas 1
90 Kab. Kubu Raya 67,23 0,42 Kuadran 3 Prioritas 1
91 Kab. Kapuas 68,68 0,97 Kuadran 3 Prioritas 1
92 Kab. Banjar 68,32 0,64 Kuadran 3 Prioritas 1
93 Kab. Barito Kuala 65,91 0,71 Kuadran 3 Prioritas 1
94Kab. Hulu Sungai Selatan
68,41 0,79 Kuadran 3 Prioritas 1
95Kab. Hulu Sungai Tengah
68,32 0,91 Kuadran 3 Prioritas 1
96Kab. Hulu Sungai Utara
65,06 0,73 Kuadran 3 Prioritas 1
97 Kab. Tanah Laut 68,49 0,79 Kuadran 3 Prioritas 1
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
26
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
98Kab. Bolaang Mongondow
66,91 0,76 Kuadran 3 Prioritas 1
99 Kab. Gorontalo 65,78 0,75 Kuadran 3 Prioritas 1
100 Kab. Donggala 65,14 0,96 Kuadran 3 Prioritas 1
101 Kab. Parigi Moutong 64,85 0,74 Kuadran 3 Prioritas 1
102 Kab. Sigi 67,66 0,95 Kuadran 3 Prioritas 1
103 Kab. Bone 65,04 0,54 Kuadran 3 Prioritas 1
104 Kab. Bulukumba 67,70 0,68 Kuadran 3 Prioritas 1
105 Kab. Jeneponto 63,33 0,64 Kuadran 3 Prioritas 1
106Kab. Pangkajene dan Kepulauan
67,71 0,75 Kuadran 3 Prioritas 1
107 Kab. Sinjai 66,24 0,81 Kuadran 3 Prioritas 1
108 Kab. Soppeng 67,60 0,91 Kuadran 3 Prioritas 1
109 Kab. Takalar 66,07 0,75 Kuadran 3 Prioritas 1
110 Kab. Tana Toraja 67,66 0,80 Kuadran 3 Prioritas 1
111 Kab. Wajo 68,57 0,76 Kuadran 3 Prioritas 1
112 Kab. Toraja Utara 68,49 0,88 Kuadran 3 Prioritas 1
113 Kab. Mamuju 67,11 0,73 Kuadran 3 Prioritas 1
114 Kab. Polewali Mandar 63,14 0,63 Kuadran 3 Prioritas 1
115 Kab. Mamasa 64,66 0,84 Kuadran 3 Prioritas 1
116 Kab. Mamuju Utara 66,60 0,79 Kuadran 3 Prioritas 1
117 Kab. Buton Tengah 63,46 0,97 Kuadran 3 Prioritas 1
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 27
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
118 Kab. Muna 68,47 0,93 Kuadran 3 Prioritas 1
119 Kab. Konawe Selatan 67,51 0,89 Kuadran 3 Prioritas 1
120 Kab. Karangasem 66,49 0,50 Kuadran 3 Prioritas 1
121 Kab. Bima 65,62 0,59 Kuadran 3 Prioritas 1
122 Kab. Lombok Barat 67,18 0,51 Kuadran 3 Prioritas 1
123 Kab. Lombok Tengah 65,36 0,37 Kuadran 3 Prioritas 1
124 Kab. Lombok Timur 65,35 0,39 Kuadran 3 Prioritas 1
125 Kab. Sumbawa 66,77 0,65 Kuadran 3 Prioritas 1
126 Kab. Alor 60,14 0,86 Kuadran 3 Prioritas 1
127 Kab. Belu 61,86 0,87 Kuadran 3 Prioritas 1
128 Kab. Ende 66,62 0,85 Kuadran 3 Prioritas 1
129 Kab. Flores Timur 63,55 0,69 Kuadran 3 Prioritas 1
130 Kab. Kupang 63,55 0,69 Kuadran 3 Prioritas 1
131 Kab. Malaka 59,66 0,94 Kuadran 3 Prioritas 1
132 Kab. Manggarai 63,32 0,61 Kuadran 3 Prioritas 1
133 Kab. Ngada 67,10 0,97 Kuadran 3 Prioritas 1
134 Kab. Sikka 63,89 0,71 Kuadran 3 Prioritas 1
135 Kab. Sumba Timur 64,65 0,98 Kuadran 3 Prioritas 1
136Kab. Timor Tengah Selatan
61,58 0,61 Kuadran 3 Prioritas 1
137Kab. Timor Tengah Utara
62,65 0,87 Kuadran 3 Prioritas 1
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
28
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
138 Kab. Manggarai Barat 62,58 0,88 Kuadran 3 Prioritas 1
139 Kab. Nagekeo 65,35 0,91 Kuadran 3 Prioritas 1
140Kab. Sumba Barat Daya
61,89 0,65 Kuadran 3 Prioritas 1
141 Kab. Manggarai Timur 59,49 0,78 Kuadran 3 Prioritas 1
142Kab. Seram Bagian Barat
65,14 0,81 Kuadran 3 Prioritas 1
143 Kab. Halmahera Utara 67,30 0,98 Kuadran 3 Prioritas 1
144 Kab. Jayawijaya 56,82 0,41 Kuadran 3 Prioritas 1
145 Kab. Paniai 55,83 0,88 Kuadran 3 Prioritas 1
146 Kab. Puncak Jaya 47,39 0,32 Kuadran 3 Prioritas 1
147 Kab. Yahukimo 48,51 0,52 Kuadran 3 Prioritas 1
148Kab. Pegunungan Bintang
44,22 0,92 Kuadran 3 Prioritas 1
149 Kab. Tolikara 48,85 0,40 Kuadran 3 Prioritas 1
150 Kab. Yalimo 47,13 0,77 Kuadran 3 Prioritas 1
151 Kab. Lanny Jaya 47,34 0,49 Kuadran 3 Prioritas 1
152 Kab. Nduga 29,42 0,84 Kuadran 3 Prioritas 1
153 Kab. Puncak 41,81 0,36 Kuadran 3 Prioritas 1
154 Kab. Dogiyai 54,44 0,81 Kuadran 3 Prioritas 1
155 Kab. Intan Jaya 46,55 0,44 Kuadran 3 Prioritas 1
156 Kab. Deiyai 49,55 0,87 Kuadran 3 Prioritas 1
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 29
TABEL 3.3 Provinsi yang Termasuk Prioritas II
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
1 Provinsi Sumatera Utara 71,18 0,57 Kuadran 2 Prioritas 2
2 Provinsi Sumatera Barat 71,73 0,67 Kuadran 2 Prioritas 2
3 Provinsi Riau 72,44 0,90 Kuadran 2 Prioritas 2
4 Provinsi Kepulauan Riau 74,84 0,85 Kuadran 2 Prioritas 2
5 Provinsi Jambi 70,65 0,74 Kuadran 2 Prioritas 2
6 Provinsi Bengkulu 70,64 0,91 Kuadran 2 Prioritas 2
7 Provinsi Jawa Barat 71,30 0,45 Kuadran 2 Prioritas 2
8 Provinsi Banten 71,95 0,70 Kuadran 2 Prioritas 2
9 Provinsi Jawa Tengah 71,12 0,41 Kuadran 2 Prioritas 2
10 Provinsi DI Yogyakarta 79,53 0,84 Kuadran 2 Prioritas 2
11 Provinsi Jawa Timur 70,77 0,44 Kuadran 2 Prioritas 2
12 Provinsi Sulawesi Utara 72,20 0,77 Kuadran 2 Prioritas 2
13 Provinsi Sulawesi Selatan 70,90 0,60 Kuadran 2 Prioritas 2
14Provinsi Sulawesi Tenggara
70,61 0,78 Kuadran 2 Prioritas 2
15 Provinsi Bali 74,77 0,72 Kuadran 2 Prioritas 2
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
30
TABEL 3.4 Kabupaten/Kota yang Termasuk Prioritas II
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
1 Kab. Aceh Besar 72,73 0,80 Kuadran 2 Prioritas 2
2 Kab. Aceh Tengah 72,64 0,83 Kuadran 2 Prioritas 2
3 Kab. Bireun 71,37 0,79 Kuadran 2 Prioritas 2
4 Kab. Pidie 69,93 0,95 Kuadran 2 Prioritas 2
5 Kota Banda Aceh 84,37 0,97 Kuadran 2 Prioritas 2
6 Kota Langsa 76,34 0,95 Kuadran 2 Prioritas 2
7 Kota Lhokseumawe 76,62 0,87 Kuadran 2 Prioritas 2
8 Kab. Asahan 69,49 0,41 Kuadran 2 Prioritas 2
9 Kab. Dairi 70,89 0,61 Kuadran 2 Prioritas 2
10 Kab. Deli Serdang 74,92 0,41 Kuadran 2 Prioritas 2
11 Kab. Karo 73,91 0,68 Kuadran 2 Prioritas 2
12 Kab. Labuhanbatu 71,39 0,48 Kuadran 2 Prioritas 2
13 Kab. Langkat 70,27 0,27 Kuadran 2 Prioritas 2
14 Kab. Simalungun 72,49 0,42 Kuadran 2 Prioritas 2
15 Kab. Tapanuli Selatan 69,10 0,87 Kuadran 2 Prioritas 2
16 Kab. Tapanuli Utara 72,91 0,72 Kuadran 2 Prioritas 2
17 Kab. Toba Samosir 74,48 0,91 Kuadran 2 Prioritas 2
18 Kota Binjai 75,21 0,48 Kuadran 2 Prioritas 2
19 Kota Medan 80,65 0,49 Kuadran 2 Prioritas 2
20 Kota Pematangsiantar 77,88 0,74 Kuadran 2 Prioritas 2
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 31
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
21 Kota Tebing Tinggi 74,50 0,79 Kuadran 2 Prioritas 2
22Kota Padang Sidempuan
74,38 0,65 Kuadran 2 Prioritas 2
23 Kab. Serdang Bedagai 69,69 0,44 Kuadran 2 Prioritas 2
24Kab. Padang Lawas Utara
68,77 0,83 Kuadran 2 Prioritas 2
25Kab. Labuhanbatu Utara
71,08 0,49 Kuadran 2 Prioritas 2
26Kab. Labuhanbatu Selatan
70,98 0,54 Kuadran 2 Prioritas 2
27Kab. Lima Puluh Kota
69,17 0,65 Kuadran 2 Prioritas 2
28 Kab. Agam 71,70 0,54 Kuadran 2 Prioritas 2
29Kab. Padang Pariaman
69,71 0,70 Kuadran 2 Prioritas 2
30 Kab. Pesisir Selatan 69,40 0,68 Kuadran 2 Prioritas 2
31 Kab. Tanah Datar 71,25 0,68 Kuadran 2 Prioritas 2
32 Kota Padang 82,25 0,61 Kuadran 2 Prioritas 2
33 Kab. Dharmasraya 70,86 0,93 Kuadran 2 Prioritas 2
34 Kab. Indragiri Hulu 69,66 0,57 Kuadran 2 Prioritas 2
35 Kab. Kampar 72,50 0,70 Kuadran 2 Prioritas 2
36Kab. Kuantan Singingi
69,96 0,93 Kuadran 2 Prioritas 2
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
32
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
37 Kab. Pelalawan 71,44 0,90 Kuadran 2 Prioritas 2
38 Kab. Rokan Hulu 69,36 0,54 Kuadran 2 Prioritas 2
39 Kab. Siak 73,73 0,96 Kuadran 2 Prioritas 2
40 Kota Dumai 74,06 0,84 Kuadran 2 Prioritas 2
41 Kota Pekanbaru 80,66 0,56 Kuadran 2 Prioritas 2
42 Kab. Karimun 70,56 0,90 Kuadran 2 Prioritas 2
43 Kota Batam 80,54 0,44 Kuadran 2 Prioritas 2
44 Kota Tanjung Pinang 78,33 0,67 Kuadran 2 Prioritas 2
45 Kab. Batanghari 69,33 0,98 Kuadran 2 Prioritas 2
46 Kab. Bungo 69,42 0,84 Kuadran 2 Prioritas 2
47 Kab. Merangin 68,81 0,84 Kuadran 2 Prioritas 2
48 Kab. Sarolangun 69,41 0,84 Kuadran 2 Prioritas 2
49 Kota Jambi 77,41 0,54 Kuadran 2 Prioritas 2
50Kab. Ogan Komering Ulu
69,01 0,77 Kuadran 2 Prioritas 2
51 Kota Palembang 77,89 0,63 Kuadran 2 Prioritas 2
52 Kota Lubuk Linggau 74,09 0,99 Kuadran 2 Prioritas 2
53 Kota Prabumulih 74,04 0,90 Kuadran 2 Prioritas 2
54 Kab. Bangka 71,80 0,69 Kuadran 2 Prioritas 2
55 Kota Pangkal Pinang 77,43 0,74 Kuadran 2 Prioritas 2
56 Kab. Bangka Tengah 69,52 0,94 Kuadran 2 Prioritas 2
57 Kab. Rejang Lebong 69,40 0,76 Kuadran 2 Prioritas 2
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 33
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
58 Kota Bengkulu 79,67 0,62 Kuadran 2 Prioritas 2
59Kab. Lampung Tengah
69,73 0,36 Kuadran 2 Prioritas 2
60 Kab. Lampung Timur 69,04 0,43 Kuadran 2 Prioritas 2
61Kota Bandar Lampung
76,63 0,50 Kuadran 2 Prioritas 2
62 Kab. Pringsewu 69,42 0,63 Kuadran 2 Prioritas 2
63 Kab. Bandung 71,75 0,21 Kuadran 2 Prioritas 2
64 Kab. Bekasi 73,49 0,39 Kuadran 2 Prioritas 2
65 Kab. Bogor 69,69 0,22 Kuadran 2 Prioritas 2
66 Kab. Ciamis 69,63 0,36 Kuadran 2 Prioritas 2
67 Kab. Karawang 69,89 0,40 Kuadran 2 Prioritas 2
68 Kab. Purwakarta 69,98 0,41 Kuadran 2 Prioritas 2
69 Kab. Sumedang 70,99 0,41 Kuadran 2 Prioritas 2
70 Kota Bandung 81,06 0,49 Kuadran 2 Prioritas 2
71 Kota Bekasi 81,04 0,54 Kuadran 2 Prioritas 2
72 Kota Bogor 75,66 0,38 Kuadran 2 Prioritas 2
73 Kota Cirebon 74,35 0,84 Kuadran 2 Prioritas 2
74 Kota Depok 80,29 0,28 Kuadran 2 Prioritas 2
75 Kota Sukabumi 73,55 0,71 Kuadran 2 Prioritas 2
76 Kota Cimahi 77,56 0,48 Kuadran 2 Prioritas 2
77 Kota Tasikmalaya 72,03 0,40 Kuadran 2 Prioritas 2
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
34
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
78 Kota Banjar 71,25 0,77 Kuadran 2 Prioritas 2
79 Kab. Tangerang 71,59 0,40 Kuadran 2 Prioritas 2
80 Kota Cilegon 72,65 0,96 Kuadran 2 Prioritas 2
81 Kota Tangerang 77,92 0,48 Kuadran 2 Prioritas 2
82 Kota Serang 71,68 0,39 Kuadran 2 Prioritas 2
83Kota Tangerang Selatan
81,17 0,53 Kuadran 2 Prioritas 2
84 Kab. Banyumas 71,30 0,36 Kuadran 2 Prioritas 2
85 Kab. Boyolali 73,22 0,42 Kuadran 2 Prioritas 2
86 Kab. Cilacap 69,56 0,31 Kuadran 2 Prioritas 2
87 Kab. Demak 71,26 0,33 Kuadran 2 Prioritas 2
88 Kab. Grobogan 69,32 0,32 Kuadran 2 Prioritas 2
89 Kab. Jepara 71,38 0,33 Kuadran 2 Prioritas 2
90 Kab. Karanganyar 75,54 0,42 Kuadran 2 Prioritas 2
91 Kab. Kebumen 68,80 0,38 Kuadran 2 Prioritas 2
92 Kab. Kendal 71,28 0,42 Kuadran 2 Prioritas 2
93 Kab. Klaten 74,79 0,38 Kuadran 2 Prioritas 2
94 Kab. Kudus 74,58 0,33 Kuadran 2 Prioritas 2
95 Kab. Magelang 69,11 0,39 Kuadran 2 Prioritas 2
96 Kab. Pati 70,71 0,34 Kuadran 2 Prioritas 2
97 Kab. Pekalongan 68,97 0,44 Kuadran 2 Prioritas 2
98 Kab. Purworejo 71,87 0,52 Kuadran 2 Prioritas 2
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 35
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
99 Kab. Rembang 69,46 0,48 Kuadran 2 Prioritas 2
100 Kab. Semarang 73,61 0,37 Kuadran 2 Prioritas 2
101 Kab. Sragen 72,96 0,37 Kuadran 2 Prioritas 2
102 Kab. Sukoharjo 76,07 0,39 Kuadran 2 Prioritas 2
103 Kab. Temanggung 68,83 0,42 Kuadran 2 Prioritas 2
104 Kab. Wonogiri 69,37 0,37 Kuadran 2 Prioritas 2
105 Kota Pekalongan 74,24 0,60 Kuadran 2 Prioritas 2
106 Kota Salatiga 82,41 0,84 Kuadran 2 Prioritas 2
107 Kota Semarang 82,72 0,58 Kuadran 2 Prioritas 2
108 Kota Surakarta 81,46 0,67 Kuadran 2 Prioritas 2
109 Kota Tegal 74,44 0,67 Kuadran 2 Prioritas 2
110 Kab. Bantul 79,45 0,39 Kuadran 2 Prioritas 2
111 Kab. Gunung Kidul 69,24 0,45 Kuadran 2 Prioritas 2
112 Kab. Kulon Progo 73,76 0,66 Kuadran 2 Prioritas 2
113 Kab. Sleman 83,42 0,47 Kuadran 2 Prioritas 2
114 Kota Yogyakarta 86,11 0,77 Kuadran 2 Prioritas 2
115 Kab. Banyuwangi 70,06 0,32 Kuadran 2 Prioritas 2
116 Kab. Blitar 69,93 0,34 Kuadran 2 Prioritas 2
117 Kab. Gresik 75,28 0,40 Kuadran 2 Prioritas 2
118 Kab. Jombang 71,86 0,36 Kuadran 2 Prioritas 2
119 Kab. Kediri 71,07 0,33 Kuadran 2 Prioritas 2
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
36
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
120 Kab. Lamongan 71,97 0,37 Kuadran 2 Prioritas 2
121 Kab. Madiun 71,01 0,46 Kuadran 2 Prioritas 2
122 Kab. Magetan 72,91 0,40 Kuadran 2 Prioritas 2
123 Kab. Malang 69,40 0,29 Kuadran 2 Prioritas 2
124 Kab. Mojokerto 72,64 0,41 Kuadran 2 Prioritas 2
125 Kab. Nganjuk 71,23 0,34 Kuadran 2 Prioritas 2
126 Kab. Ngawi 69,91 0,38 Kuadran 2 Prioritas 2
127 Kab. Ponorogo 69,91 0,40 Kuadran 2 Prioritas 2
128 Kab. Sidoarjo 79,50 0,38 Kuadran 2 Prioritas 2
129 Kab. Tulungagung 71,99 0,41 Kuadran 2 Prioritas 2
130 Kota Kediri 77,58 0,71 Kuadran 2 Prioritas 2
131 Kota Madiun 80,33 0,94 Kuadran 2 Prioritas 2
132 Kota Malang 80,89 0,47 Kuadran 2 Prioritas 2
133 Kota Pasuruan 74,78 0,79 Kuadran 2 Prioritas 2
134 Kota Probolinggo 72,53 0,90 Kuadran 2 Prioritas 2
135 Kota Surabaya 81,74 0,57 Kuadran 2 Prioritas 2
136 Kota Batu 75,04 0,89 Kuadran 2 Prioritas 2
137 Kota Pontianak 78,56 0,50 Kuadran 2 Prioritas 2
138 Kota Singkawang 71,08 0,59 Kuadran 2 Prioritas 2
139Kab. Kotawaringin Timur
70,56 0,87 Kuadran 2 Prioritas 2
140 Kota Palangkaraya 80,34 0,76 Kuadran 2 Prioritas 2
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 37
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
141 Kota Banjarbaru 78,83 0,84 Kuadran 2 Prioritas 2
142 Kota Banjarmasin 76,83 0,47 Kuadran 2 Prioritas 2
143 Kota Balikpapan 79,81 0,73 Kuadran 2 Prioritas 2
144 Kota Samarinda 79,93 0,65 Kuadran 2 Prioritas 2
145 Kota Tarakan 75,69 0,83 Kuadran 2 Prioritas 2
146 Kab. Minahasa 74,97 0,68 Kuadran 2 Prioritas 2
147 Kota Bitung 73,27 0,67 Kuadran 2 Prioritas 2
148 Kota Manado 78,41 0,62 Kuadran 2 Prioritas 2
149Kab. Minahasa Selatan
70,86 0,73 Kuadran 2 Prioritas 2
150 Kab. Minahasa Utara 73,05 0,80 Kuadran 2 Prioritas 2
151 Kota Kotamobagu 72,55 1,00 Kuadran 2 Prioritas 2
152 Kota Gorontalo 76,53 0,99 Kuadran 2 Prioritas 2
153 Kota Palu 80,91 0,70 Kuadran 2 Prioritas 2
154 Kab. Barru 70,05 0,97 Kuadran 2 Prioritas 2
155 Kab. Enrekang 72,15 0,84 Kuadran 2 Prioritas 2
156 Kab. Gowa 68,87 0,48 Kuadran 2 Prioritas 2
157 Kab. Luwu 69,60 0,68 Kuadran 2 Prioritas 2
158 Kab. Luwu Utara 68,79 0,79 Kuadran 2 Prioritas 2
159 Kab. Maros 68,94 0,75 Kuadran 2 Prioritas 2
160 Kab. Pinrang 70,62 0,54 Kuadran 2 Prioritas 2
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
38
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
161Kab. Sidenreng Rappang
70,60 0,75 Kuadran 2 Prioritas 2
162 Kota Makassar 81,73 0,57 Kuadran 2 Prioritas 2
163 Kota Palopo 77,30 0,97 Kuadran 2 Prioritas 2
164 Kab. Luwu Timur 72,16 0,96 Kuadran 2 Prioritas 2
165 Kota Kendari 82,22 0,97 Kuadran 2 Prioritas 2
166 Kota Bau-bau 74,67 0,93 Kuadran 2 Prioritas 2
167 Kab. Bangli 68,96 0,70 Kuadran 2 Prioritas 2
168 Kab. Buleleng 71,70 0,45 Kuadran 2 Prioritas 2
169 Kab. Gianyar 76,71 0,79 Kuadran 2 Prioritas 2
170 Kab. Jembrana 71,65 0,53 Kuadran 2 Prioritas 2
171 Kab. Klungkung 70,90 0,91 Kuadran 2 Prioritas 2
172 Kab. Tabanan 75,45 0,64 Kuadran 2 Prioritas 2
173 Kota Denpasar 83,30 0,55 Kuadran 2 Prioritas 2
174 Kota Mataram 78,43 0,59 Kuadran 2 Prioritas 2
175 Kota Bima 75,04 0,88 Kuadran 2 Prioritas 2
176 Kota Kupang 78,84 0,47 Kuadran 2 Prioritas 2
177 Kab. Maluku Tengah 70,60 0,66 Kuadran 2 Prioritas 2
178 Kota Ambon 80,24 0,56 Kuadran 2 Prioritas 2
179 Kota Ternate 79,13 0,70 Kuadran 2 Prioritas 2
180 Kota Jayapura 79,58 0,52 Kuadran 2 Prioritas 2
181 Kota Sorong 77,35 0,65 Kuadran 2 Prioritas 2
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 39
TABEL 3.5 Provinsi Non Prioritas
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
1 Provinsi Aceh 71,19 1,76 Kuadran 1 Non Prioritas
2 Provinsi Bangka Belitung 70,67 1,09 Kuadran 1 Non Prioritas
3 Provinsi DKI Jakarta 80,47 3,64 Kuadran 1 Non Prioritas
4 Provinsi Kalimantan Tengah 70,42 1,11 Kuadran 1 Non Prioritas
5 Provinsi Kalimantan Timur 75,83 1,54 Kuadran 1 Non Prioritas
6 Provinsi Kalimantan Utara 70,56 2,07 Kuadran 1 Non Prioritas
7 Provinsi Papua Barat 63,74 3,48 Kuadran 4 Non Prioritas
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
40
TABEL 3.6 Kabupaten/Kota Non Prioritas
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
1 Kab. Aceh Barat 70,47 1,45 Kuadran 1 Non Prioritas
2 Kab. Aceh Selatan 65,92 1,22 Kuadran 4 Non Prioritas
3 Kab. Aceh Singkil 68,02 1,36 Kuadran 4 Non Prioritas
4 Kab. Aceh Tenggara 68,67 1,01 Kuadran 4 Non Prioritas
5 Kab. Simeulue 64,74 1,85 Kuadran 4 Non Prioritas
6 Kota Sabang 74,82 2,68 Kuadran 1 Non Prioritas
7 Kab. Nagan Raya 68,15 1,61 Kuadran 4 Non Prioritas
8 Kab. Aceh Jaya 68,83 2,09 Kuadran 1 Non Prioritas
9Kab. Aceh Barat Daya
65,67 1,31 Kuadran 4 Non Prioritas
10 Kab. Gayo Lues 65,88 1,99 Kuadran 4 Non Prioritas
11 Kab. Bener Meriah 72,14 1,15 Kuadran 1 Non Prioritas
12 Kota Subulussalam 63,48 1,79 Kuadran 4 Non Prioritas
13 Kab. Pidie Jaya 72,12 1,25 Kuadran 1 Non Prioritas
14 Kota Sibolga 72,65 1,27 Kuadran 1 Non Prioritas
15 Kab. Pakpak Bharat 66,63 1,98 Kuadran 4 Non Prioritas
16 Kab. Samosir 69,99 1,15 Kuadran 1 Non Prioritas
17 Kab. Nias Utara 61,08 1,02 Kuadran 4 Non Prioritas
18 Kab. Nias Barat 60,42 1,43 Kuadran 4 Non Prioritas
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 41
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
19Kab. Kepulauan Mentawai
60,28 2,14 Kuadran 4 Non Prioritas
20 Kota Bukittinggi 80,11 1,19 Kuadran 1 Non Prioritas
21Kota Padang Panjang
77,30 2,14 Kuadran 1 Non Prioritas
22 Kota Payakumbuh 78,23 1,19 Kuadran 1 Non Prioritas
23 Kota Sawahlunto 71,72 2,04 Kuadran 1 Non Prioritas
24 Kota Solok 77,89 1,75 Kuadran 1 Non Prioritas
25 Kota Pariaman 76,26 1,46 Kuadran 1 Non Prioritas
26 Kab. Solok Selatan 68,45 1,07 Kuadran 4 Non Prioritas
27 Kab. Bengkalis 72,94 1,50 Kuadran 1 Non Prioritas
28Kab. Kepulauan Meranti
65,23 1,34 Kuadran 4 Non Prioritas
29 Kab. Bintan 73,41 1,27 Kuadran 1 Non Prioritas
30 Kab. Natuna 72,10 2,20 Kuadran 1 Non Prioritas
31 Kab. Lingga 64,06 1,38 Kuadran 4 Non Prioritas
32Kab. Kepulauan Anambas
67,53 3,74 Kuadran 4 Non Prioritas
33 Kab. Kerinci 70,59 1,04 Kuadran 1 Non Prioritas
34 Kota Sungai Penuh 74,67 1,65 Kuadran 1 Non Prioritas
35Kab. Musi Rawas Utara
63,75 1,20 Kuadran 4 Non Prioritas
36 Kab. Muara Enim 68,28 1,00 Kuadran 4 Non Prioritas
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
42
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
37Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
63,49 1,96 Kuadran 4 Non Prioritas
38 Kota Pagar Alam 67,62 1,04 Kuadran 4 Non Prioritas
39 Kab. Belitung 71,70 1,09 Kuadran 1 Non Prioritas
40Kab. Bangka Selatan
65,98 1,08 Kuadran 4 Non Prioritas
41Kab. Belitung Timur
70,22 1,32 Kuadran 1 Non Prioritas
42Kab. Bengkulu Selatan
69,85 1,12 Kuadran 1 Non Prioritas
43 Kab. Kaur 66,20 1,26 Kuadran 4 Non Prioritas
44 Kab. Mukomuko 67,47 1,04 Kuadran 4 Non Prioritas
45 Kab. Lebong 66,28 1,38 Kuadran 4 Non Prioritas
46Kab. Bengkulu Tengah
66,65 1,36 Kuadran 4 Non Prioritas
47 Kab. Pesisir Barat 62,96 1,02 Kuadran 4 Non Prioritas
48 Kota Metro 76,22 1,12 Kuadran 1 Non Prioritas
49 Kota Magelang 78,31 1,39 Kuadran 1 Non Prioritas
50 Kota Blitar 77,58 1,18 Kuadran 1 Non Prioritas
51 Kota Mojokerto 77,14 1,24 Kuadran 1 Non Prioritas
52 Kab. Kapuas Hulu 65,03 1,25 Kuadran 4 Non Prioritas
53 Kab. Kayong Utara 61,82 1,05 Kuadran 4 Non Prioritas
54 Kab. Barito Selatan 69,73 1,45 Kuadran 1 Non Prioritas
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 43
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
55 Kab. Barito Utara 69,72 1,55 Kuadran 1 Non Prioritas
56Kab. Kotawaringin Barat
72,46 1,14 Kuadran 1 Non Prioritas
57 Kab. Barito Timur 70,82 1,57 Kuadran 1 Non Prioritas
58 Kab. Murung Raya 67,56 1,90 Kuadran 4 Non Prioritas
59 Kab. Pulang Pisau 67,54 1,40 Kuadran 4 Non Prioritas
60 Kab. Gunung Mas 70,23 1,46 Kuadran 1 Non Prioritas
61 Kab. Lamandau 69,70 1,65 Kuadran 1 Non Prioritas
62 Kab. Sukamara 67,52 1,95 Kuadran 4 Non Prioritas
63 Kab. Katingan 67,91 1,60 Kuadran 4 Non Prioritas
64 Kab. Seruyan 67,04 1,67 Kuadran 4 Non Prioritas
65 Kab. Kotabaru 68,32 1,28 Kuadran 4 Non Prioritas
66 Kab. Tabalong 71,14 1,11 Kuadran 1 Non Prioritas
67 Kab. Tapin 69,53 1,07 Kuadran 1 Non Prioritas
68 Kab. Balangan 67,88 1,79 Kuadran 4 Non Prioritas
69 Kab. Tanah Bumbu 70,05 1,14 Kuadran 1 Non Prioritas
70 Kab. Berau 74,01 2,29 Kuadran 1 Non Prioritas
71Kab. Kutai Kartanegara
73,15 1,24 Kuadran 1 Non Prioritas
72 Kab. Kutai Barat 70,69 2,64 Kuadran 1 Non Prioritas
73 Kab. Kutai Timur 72,56 1,45 Kuadran 1 Non Prioritas
74 Kab. Mahakam Ulu 66,67 6,65 Kuadran 4 Non Prioritas
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
44
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
75 Kab. Paser 71,61 1,73 Kuadran 1 Non Prioritas
76 Kota Bontang 79,86 1,51 Kuadran 1 Non Prioritas
77Kab. Penajam Paser Utara
71,13 1,77 Kuadran 1 Non Prioritas
78 Kab. Bulungan 71,23 1,49 Kuadran 1 Non Prioritas
79 Kab. Malinau 71,74 3,37 Kuadran 1 Non Prioritas
80 Kab. Nunukan 65,67 1,23 Kuadran 4 Non Prioritas
81 Kab. Tana Tidung 67,05 5,37 Kuadran 4 Non Prioritas
82Kab. Kepulauan Sangihe
69,67 1,11 Kuadran 1 Non Prioritas
83Kab. Kepulauan Talaud
68,32 1,25 Kuadran 4 Non Prioritas
84 Kota Tomohon 75,78 1,16 Kuadran 1 Non Prioritas
85Kab. Bolaang Mongondow Utara
66,32 1,53 Kuadran 4 Non Prioritas
86Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
66,75 1,50 Kuadran 4 Non Prioritas
87Kab. Minahasa Tenggara
69,66 1,13 Kuadran 1 Non Prioritas
88Kab. Bolaang Mongondow Selatan
64,49 1,58 Kuadran 4 Non Prioritas
89Kab. Bolaang Mongondow Timur
65,21 1,28 Kuadran 4 Non Prioritas
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 45
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
90 Kab. Boalemo 64,99 1,04 Kuadran 4 Non Prioritas
91 Kab. Pohuwato 64,44 1,27 Kuadran 4 Non Prioritas
92 Kab. Bone Bolango 69,06 1,17 Kuadran 1 Non Prioritas
93Kab. Gorontalo Utara
64,06 1,22 Kuadran 4 Non Prioritas
94 Kab. Banggai 69,85 1,05 Kuadran 1 Non Prioritas
95Kab. Banggai Kepulauan
64,68 1,38 Kuadran 4 Non Prioritas
96 Kab. Banggai Laut 64,80 1,92 Kuadran 4 Non Prioritas
97 Kab. Buol 67,30 1,49 Kuadran 4 Non Prioritas
98 Kab. Toli-Toli 64,60 1,05 Kuadran 4 Non Prioritas
99 Kab. Morowali 71,14 2,05 Kuadran 1 Non Prioritas
100Kab. Morowali Utara
67,95 1,89 Kuadran 4 Non Prioritas
101 Kab. Poso 70,68 1,07 Kuadran 1 Non Prioritas
102 Kab. Tojo Una Una 63,38 1,44 Kuadran 4 Non Prioritas
103 Kab. Bantaeng 67,76 1,09 Kuadran 4 Non Prioritas
104Kab. Kepulauan Selayar
66,04 1,20 Kuadran 4 Non Prioritas
105 Kota Parepare 77,19 1,19 Kuadran 1 Non Prioritas
106 Kab. Majene 66,01 1,10 Kuadran 4 Non Prioritas
107Kab. Mamuju Tengah
64,43 1,05 Kuadran 4 Non Prioritas
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
46
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
108 Kab. Buton 65,08 1,12 Kuadran 4 Non Prioritas
109 Kab. Buton Selatan 63,47 1,03 Kuadran 4 Non Prioritas
110 Kab. Konawe 70,72 1,31 Kuadran 1 Non Prioritas
111Kab. Konawe Kepulauan
64,36 3,05 Kuadran 4 Non Prioritas
112 Kab. Kolaka 72,07 1,12 Kuadran 1 Non Prioritas
113 Kab. Kolaka Timur 65,53 1,25 Kuadran 4 Non Prioritas
114 Kab. Muna Barat 64,11 1,53 Kuadran 4 Non Prioritas
115 Kab. Bombana 65,04 1,32 Kuadran 4 Non Prioritas
116 Kab. Wakatobi 68,52 1,40 Kuadran 4 Non Prioritas
117 Kab. Kolaka Utara 68,44 1,18 Kuadran 4 Non Prioritas
118 Kab. Konawe Utara 68,50 2,52 Kuadran 4 Non Prioritas
119 Kab. Buton Utara 67,13 1,73 Kuadran 4 Non Prioritas
120 Kab. Badung 80,87 2,85 Kuadran 1 Non Prioritas
121 Kab. Dompu 66,97 1,04 Kuadran 4 Non Prioritas
122Kab. Sumbawa Barat
70,71 1,48 Kuadran 1 Non Prioritas
123 Kab. Lombok Utara 63,83 1,03 Kuadran 4 Non Prioritas
124 Kab. Lembata 63,96 1,23 Kuadran 4 Non Prioritas
125 Kab. Sumba Barat 62,91 1,03 Kuadran 4 Non Prioritas
126 Kab. Rote Ndao 61,51 1,04 Kuadran 4 Non Prioritas
127 Kab. Sumba Tengah 60,07 1,37 Kuadran 4 Non Prioritas
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 47
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
128 Kab. Sabu Raijua 55,79 1,27 Kuadran 4 Non Prioritas
129Kab. Maluku Tenggara Barat
62,39 1,22 Kuadran 4 Non Prioritas
130Kab. Maluku Tenggara
65,53 1,13 Kuadran 4 Non Prioritas
131 Kab. Buru 68,25 1,01 Kuadran 4 Non Prioritas
132Kab. Seram Bagian Timur
62,98 1,28 Kuadran 4 Non Prioritas
133Kab. Kepulauan Aru
63,12 1,66 Kuadran 4 Non Prioritas
134 Kota Tual 67,21 1,02 Kuadran 4 Non Prioritas
135 Kab. Buru Selatan 63,62 1,45 Kuadran 4 Non Prioritas
136Kab. Maluku Barat Daya
60,64 2,37 Kuadran 4 Non Prioritas
137Kab. Halmahera Tengah
64,66 2,53 Kuadran 4 Non Prioritas
138Kab. Halmahera Barat
64,54 1,19 Kuadran 4 Non Prioritas
139Kab. Halmahera Timur
66,20 1,60 Kuadran 4 Non Prioritas
140Kota Tidore Kepulauan
69,89 1,23 Kuadran 1 Non Prioritas
141Kab. Kepulauan Sula
62,96 1,03 Kuadran 4 Non Prioritas
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
48
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
142Kab. Halmahera Selatan
63,39 1,15 Kuadran 4 Non Prioritas
143 Kab. Pulau Morotai 61,39 2,29 Kuadran 4 Non Prioritas
144 Kab. Pulau Taliabu 59,67 1,89 Kuadran 4 Non Prioritas
145 Kab. Biak Numfor 71,96 1,47 Kuadran 1 Non Prioritas
146 Kab. Jayapura 71,25 1,31 Kuadran 1 Non Prioritas
147 Kab. Merauke 69,38 1,31 Kuadran 1 Non Prioritas
148 Kab. Mimika 73,15 1,67 Kuadran 1 Non Prioritas
149 Kab. Nabire 67,70 1,06 Kuadran 4 Non Prioritas
150Kab. Kepulauan Yapen
67,00 1,25 Kuadran 4 Non Prioritas
151 Kab. Sarmi 63,00 4,23 Kuadran 4 Non Prioritas
152 Kab. Keerom 65,75 2,95 Kuadran 4 Non Prioritas
153 Kab. Boven Digoel 60,83 3,02 Kuadran 4 Non Prioritas
154 Kab. Mappi 57,72 1,93 Kuadran 4 Non Prioritas
155 Kab. Asmat 49,37 1,79 Kuadran 4 Non Prioritas
156 Kab. Waropen 64,80 3,75 Kuadran 4 Non Prioritas
157 Kab. Supiori 61,84 5,03 Kuadran 4 Non Prioritas
158Kab. Mamberamo Raya
51,24 3,85 Kuadran 4 Non Prioritas
159Kab. Mamberamo Tengah
46,41 1,13 Kuadran 4 Non Prioritas
Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah 49
No Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas
160 Kab. Sorong 64,32 2,15 Kuadran 4 Non Prioritas
161 Kab. Manokwari 71,17 1,17 Kuadran 1 Non Prioritas
162Kab. Manokwari Selatan
58,84 3,11 Kuadran 4 Non Prioritas
163Kab. Pegunungan Arfak
55,31 2,73 Kuadran 4 Non Prioritas
164 Kab. Fak-Fak 66,99 2,04 Kuadran 4 Non Prioritas
165 Kab. Sorong Selatan 61,01 2,85 Kuadran 4 Non Prioritas
166 Kab. Raja Ampat 62,84 3,65 Kuadran 4 Non Prioritas
167 Kab. Teluk Bintuni 63,13 3,85 Kuadran 4 Non Prioritas
168Kab. Teluk Wondama
58,86 3,58 Kuadran 4 Non Prioritas
169 Kab. Kaimana 63,67 3,10 Kuadran 4 Non Prioritas
170 Kab. Tambrauw 51,95 6,47 Kuadran 4 Non Prioritas
171 Kab. Maybrat 58,16 4,26 Kuadran 4 Non Prioritas
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
50
BAB IVPENUTUP
Rekomendasi ini disusun dalam rangka memberikan panduan umum bagi Kementerian/Lembaga untuk menyusun perencanaan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, termasuk perencanaan mengenai daerah-daerah yang akan dialokasikan dana tersebut. Diharapkan agar kementerian/lembaga memperhatikan rekomendasi ini dalam menentukan lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Selain itu, dalam mengalokasikan anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Kementerian/Lembaga agar dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kementerian/Lembaga memperhatikan urusan pemerintahan dalam merumuskan program/kegiatan yang akan didanai melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara tertib, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Program/Kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah agar dilimpahkan ke daerah dengan mekanisme pendanaan melalui Transfer ke Daerah.
Penutup 51
2. Daerah-daerah yang tidak efektif dalam melaksanakan anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar diberikan alokasi yang sesuai dengan kinerjanya.
3. Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan baik dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat maupun dengan Pemerintah Daerah sebelum penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dalam rangka sinergi kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nasional maupun daerah.
4. Dalam rangka percepatan perencanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah, Kementerian/Lembaga menginformasikan kepada Gubernur mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan pada Tahun Anggaran 2021 paling lambat pertengahan bulan Juni 2020, setelah ditetapkannya pagu sementara.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
52
LAMPIRANEVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2020
A. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2020
Dalam APBN Tahun Anggaran 2020, total pagu anggaran dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp14.348,14 miliar sebagaimana dapat dilihat pada pada Tabel A.1 yang terdiri atas:
1. Pagu anggaran dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.539,50 miliar atau mengalami penurunan sebesar 9,07% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.042,06 miliar.
Penutup 53
2. Pagu anggaran dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.808,65 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 12,17% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.736,90 miliar, dengan distribusi alokasi dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
� Untuk Pemerintah Provinsi dialokasikan sebesar Rp7.695,87 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 12,68% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2019.
� Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp1.112,78 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 8.61% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2019.
TABEL A.1 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 (dalam Miliar Rupiah)
TA DekonsentrasiTugas Pembantuan Jumlah
KeseluruhanProvinsi Kab/Kota Jumlah2019 6.042,06 6.719,89 1.017,01 7.736,90 13.778,962020 5.539,50 7.695,87 1.112,78 8.808,65 14.348,15
Sumber: Tahun 2019 : DJA, Pagu RKA/KL DIPA per Februari 2019Tahun 2020 : DJA, Pagu RKA/KL DIPA per Desember 2019
Berdasarkan data dalam Tabel A.2 terlihat bahwa untuk rekomendasi pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah daerah pada kelompok Prioritas, baik pada daerah Prioritas I maupun
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
54
Prioritas II. Jumlah daerah untuk kelompok Prioritas I (Kuadran III) dari semula 166 daerah menjadi 167 daerah. Sementara itu, jumlah daerah pada kelompok Prioritas II (Kuadran II) dari semula 189 menjadi 191 daerah.
TABEL A.2 Rekomendasi Menteri Keuangan untuk Perencanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2019
dan TA 2020
KUADRAN2019 2020
Provinsi Kab/Kota Jumlah Provinsi Kab/Kota Jumlah
I (Non
Prioritas)6 70 76 7 65 72
II (Prioritas 2)
14 175 189 14 177 191
III (Prioritas 1)
10 156 166 12 155 167
IV (Non
Prioritas)4 107 111 1 111 112
Jumlah 34 508 542 34 508 542
Selanjutnya dilakukan analisa untuk mengetahui apakah kebijakan pengalokasian dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 sudah memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Menteri Keuangan yang diterbitkan pada tahun 2019. Meskipun
Penutup 55
kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian/Lembaga, namun dalam pengalokasian dan penentuan daerah yang akan menerima alokasi dana perlu mempertimbangkan aspek kemampuan pendanaan di daerah, khususnya pada daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah. Hal ini terutama terkait dengan pengalokasian dana pada kelompok daerah prioritas yang berada di Kuadran II dan Kuadran III, baik untuk Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
A.1 EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DAERAH PROVINSI TA 2020
Gambaran penerapan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan untuk daerah Provinsi dapat dilihat pada Gambar A.1.1.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
56
GAMBAR A.1.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan Per Kuadran untuk daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020
49 Rekomendasi Menteri Keuangan Tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
A.1 EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DAERAH PROVINSI TA 2020
Gambaran penerapan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan
Pendanaan untuk daerah Provinsi dapat dilihat pada Gambar A.1.1.
GAMBAR A.1.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Per Kuadran untuk daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020
JenisDana
Alokasi (Rp
miliar)
Rata-rata %
Dekon 812,04 116,01 14,66
TP 993,69 141,96 12,91
JenisDana
Alokasi (Rp
miliar)
Rata-rata %
Dekon 2.692,79 192,34 48,61
TP 3.734,20 266,73 48,52
JenisDana
Alokasi (Rp
miliar)
Rata-rata %
Dekon 1.882,91 156,91 33,99
TP 2.915,17 242,93 37,88
JenisDana
Alokasi (Rp
miliar)
Rata-rata %
Dekon 151,76 151,76 2,74
TP 52,81 52,81 0,69
Sumber : RKA-KL(DIPA Desemberi 2019) DJA (diolah) Rekomendasi Menteri Keuangan untuk perencanaan alokasi Tahun Anggaran 2020: jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang berada pada kuadran I sebanyak 7 provinsi, kuadran II sebanyak 14 provinsi, kuadran III sebanyak 12 provinsi dan kuadran IV sebanyak 1 provinsi
Dari Gambar A.1.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Kuadran IKuadran I menggambarkan daerah provinsi yang dikategorikan daerah non prioritas.
Alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp812,04 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar
Rp993,69 miliar.
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah
Rekomendasi: 14 Provinsi
Rekomendasi: 12 Provinsi
Rekomendasi: 1 Provinsi
Rekomendasi: 7 Provinsi
Kuadran IIDaerah Prioritas II
Kuadran IIIDaerah Prioritas I
Kuadran IVDaerah Non Prioritas
Kuadran IDaerah Non Prioritas
Sumber : RKA-KL(DIPA Desemberi 2019) DJA (diolah)
Rekomendasi Menteri Keuangan untuk perencanaan alokasi Tahun Anggaran 2020: jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang berada pada kuadran I sebanyak 7 provinsi, kuadran II sebanyak 14 provinsi, kuadran III sebanyak 12 provinsi dan kuadran IV sebanyak 1 provinsi
Dari Gambar A.1.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Penutup 57
Kuadran IKuadran I menggambarkan daerah provinsi yang dikategorikan daerah non prioritas. Alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp812,04 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp993,69 miliar.
Kuadran IVDaerah provinsi pada kuadran IV direkomendasikan sebagai daerah non prioritas dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp151,76 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp52,81 miliar.
Kuadran IIIKuadran III merupakan daerah provinsi yang menjadi prioritas I untuk mendapatkan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada kuadran ini dialokasikan dana Dekonsentrasi sebesar Rp1.882,91 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp2.915,17 miliar.
Kuadran IIKuadran II memiliki jumlah daerah terbanyak untuk direkomendasikan mendapat alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan rincian Rp2.692,79 miliar untuk alokasi dana Dekonsentrasi dan Rp3.734,20 miliar untuk dana Tugas Pembantuan.
Kebijakan pengalokasian dana Dekonsentrasi untuk daerah provinsi pada tahun anggaran 2020 secara umum sudah memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Menteri Keuangan yang diterbitkan pada tahun 2019. Hal ini dapat terlihat dari besarnya alokasi untuk daerah-daerah yang berada pada kuadran III dan kuadran
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
58
II yang merupakan kuadran untuk prioritas 1 dan prioritas 2. Rata-rata besaran alokasi untuk daerah-daerah pada kuadran III sebesar Rp188,29 miliar sedangkan untuk daerah yang berada pada kuadran II sebesar Rp192,34 miliar. Jika dilihat secara besaran alokasinya, sebesar 33,99% berada pada kuadran III dan sebesar 48,61% berada pada kuadran II, atau dengan kata lain, dana Dekonsentrasi untuk provinsi sebesar 82,60% sudah tepat dialokasikan pada daerah prioritas.
Sementara itu, daerah-daerah yang berada pada kuadran I dan IV masih dialokasikan oleh K/L, namun porsinya relatif sedikit jika dibandingkan dengan daerah-daerah prioritas. Porsi alokasi untuk daerah-daerah yang berada pada kuadran I sebesar 14,66% dan pada kuadran IV sebesar 2,74%. Rata-rata alokasi per daerah untuk kuadran I sebesar Rp135,34 miliar, sedangkan rata-rata alokasi per daerah untuk kuadran IV sebesar Rp37,94 miliar.
Dari sepuluh daerah prioritas yang mendapatkan alokasi dana Dekonsentrasi terbesar, terdapat 4 daerah (Papua, NTT, Sumatera Selatan dan Lampung) yang berada pada kuadran III, yaitu daerah yang merupakan prioritas I yang perlu mendapat bantuan pendanaan karena mempunyai kemampuan pendanaan dibawah rata-rata nasional dan mempunyai IPM yang berada dibawah rata-rata nasional.
Sebaran 10 daerah provinsi dengan alokasi dana Dekonsentrasi terbesar dapat dilihat dalam Tabel A.1.1 sebagai berikut:
Penutup 59
TABEL A.1.1 Alokasi Terbesar Dana Dekonsentrasi TA 2020
No Nama daerah IPM IKPDDekonsentrasi
(Rp Miliar)Kuadran Prioritas
1 Provinsi Jawa Timur 70.27 0.44 400.19 II 2
2Provinsi Jawa Tengah
70.52 0.44 382.22 II 2
3 Provinsi Papua 59.09 0.94 335.59 III 1
4 Provinsi Jawa Barat 70.69 0.46 334.43 II 2
5Provinsi Sumatera Utara
70.57 0.54 275.23 II 2
6 Provinsi Aceh 70.60 1.81 250.80 INon
Prioritas
7Provinsi Sulawesi Selatan
70.34 0.58 244.86 II 2
8Provinsi Nusa Tenggara Timur
63.73 0.53 211.41 III 1
9Provinsi Sumatera Selatan
68.86 0.53 181.91 III 1
10 Provinsi Lampung 68.25 0.57 177.71 III 1
Rata-rata Nasional 69,75 1,00
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
60
Untuk pengalokasian dana Tugas Pembantuan pada provinsi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar A.1.1, secara umum kebijakan pengalokasiannya sudah sesuai dengan Rekomendasi Menteri Keuangan, baik porsi alokasi maupun rata-rata besaran untuk daerah-daerah yang berada pada kuadran III dan kuadran II (prioritas) lebih besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada pada kuadran I dan IV (non prioritas). Secara rata-rata per kuadran, daerah-daerah yang berada pada kuadran III dialokasikan sebesar Rp242,93 miliar, sedangkan kuadran II sebesar Rp266,73 miliar. Jika dilihat dari besaran alokasinya, sebesar 86,40% alokasi berada pada daerah-daerah prioritas. Sama halnya dengan dana Dekonsentrasi, besaran alokasi dana Tugas Pembantuan untuk tahun 2020 lebih banyak tersebar ke daerah pada kuadran II (prioritas II).
Adapun alokasi dana Tugas Pembantuan untuk daerah-daerah non prioritas memiliki porsi alokasi yang relatif kecil. Porsi alokasi untuk daerah-daerah non prioritas adalah sebesar 12,91% untuk kuadran I dan 0,69% untuk kuadran IV. Rata-rata alokasi per daerah untuk kuadran I sebesar Rp141,96 miliar, sedangkan rata-rata alokasi per daerah untuk kuadran IV sebesar Rp52,81 miliar.
Penutup 61
TABEL A.1.2 Alokasi Terbesar Dana Tugas Pembantuan
Provinsi TA 2020
No Nama daerah IPM IKPDTugas
Pembantuan (Rp miliar)
Kuadran Prioritas
1 Provinsi Jawa Tengah 70.52 0.44 622.91 II 2
2 Provinsi Jawa Timur 70.27 0.44 611.10 II 2
3Provinsi Sumatera Selatan
68.86 0.53 527.35 III 1
4 Provinsi Jawa Barat 70.69 0.46 517.12 II 2
5Provinsi Sulawesi Selatan
70.34 0.58 460.87 II 2
6 Provinsi Lampung 68.25 0.57 416.18 III 1
7Provinsi Kalimantan Selatan
69.65 0.88 345.39 III 1
8Provinsi Nusa Tenggara Barat
66.58 0.59 305.09 III 1
9Provinsi Kalimantan Tengah
69.79 1.04 291.96 INon
Prioritas
10Provinsi Sumatera Utara
70.57 0.54 263.90 II 2
Rata-rata Nasional 69,75 1,00Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
62
B. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TA 2020
Kebijakan pengalokasian dana Tugas Pembantuan untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada Gambar B.1
Kebijakan pengalokasian dana Tugas Pembantuan pada umumnya telah memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Menteri Keuangan yang diterbitkan pada tahun 2019.
Dari Gambar B.1, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kuadran IKuadran I menggambarkan 65 daerah kabupaten/kota yang dikategorikan daerah non prioritas berdasarkan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah untuk perencanaan Tahun Anggaran 2020. Alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp95,26 miliar.
Rekomendasi Menteri Keuangan untuk perencanaan alokasi Tahun Anggaran 2020: jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang berada pada kuadran I sebanyak 65 daerah, kuadran II sebanyak 177 daerah, kuadran III sebanyak 155 daerah dan kuadran IV sebanyak 111 daerah
Penutup 63
Kuadran IVTerdapat 111 kabupaten/kota yang direkomendasikan sebagai daerah nonprioritas dengan alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp171,77 miliar.
GAMBAR B.1 Alokasi Dana Tugas Pembantuan
Per Kuadran untuk Daerah Kabupaten/Kota TA 2020
53 Rekomendasi Menteri Keuangan Tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
GAMBAR B.1 Alokasi Dana Tugas Pembantuan
Per Kuadran untuk Daerah Kabupaten/Kota TA 2020
JenisDana
Alokasi (Rp
miliar)
Rata-rata %
TP 455,80 10,36 40,96
JenisDana
Alokasi (Rp
miliar)
Rata-rata %
TP 95,26 5,95 8,56
JenisDana
Alokasi (Rp
miliar)
Rata-rata %
TP 389,95 5,82 35,04
JenisDana
Alokasi (Rp
miliar)
Rata-rata %
TP 171,77 4,91 15,44
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)Rekomendasi Menteri Keuangan untuk perencanaan alokasi Tahun Anggaran 2020: jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang berada pada kuadran I sebanyak 65 daerah, kuadran II sebanyak 177 daerah, kuadran III sebanyak 155 daerah dan kuadran IV sebanyak 111 daerah
b) Kuadran IVTerdapat 111 kabupaten/kota yang direkomendasikan sebagai daerah nonprioritas
dengan alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp171,77 miliar.
c) Kuadran IIITerdapat 155 kabupaten/kota yang menjadi prioritas I untuk mendapatkan alokasi dana
Tugas Pembantuan. Pada kuadran ini dialokasikan dana Tugas Pembantuan sebesar
Rp389,95 miliar.
d) Kuadran IIKuadran II memiliki jumlah daerah terbanyak yaitu 177 daerah kabupaten/kota untuk
direkomendasikan mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp455,80 miliar.
Proporsi alokasi untuk kabupaten/kota yang termasuk ke dalam daerah prioritas
adalah sebesar 76,00%, dimana kuadran III (prioritas 1) sebesar 35,04% sedangkan
kuadran II (prioritas 2) sebesar 40,96%, dengan rata-rata alokasi untuk kuadran III sebesar
Rp5,82 miliar, sedangkan rata-rata alokasi untuk daerah-daerah yang berada pada kuadran
II sebesar Rp10,36 miliar.
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah
Rekomendasi: 177 Kab/Kota
Rekomendasi: 65 Kab/Kota
Rekomendasi: 155 Kab/Kota
Rekomendasi: 111 Kab/Kota
Kuadran IIDaerah Prioritas II
Kuadran IIIDaerah Prioritas I
Kuadran IVDaerah Non Prioritas
Kuadran IDaerah Non Prioritas
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
64
Kuadran IIITerdapat 155 kabupaten/kota yang menjadi prioritas I untuk mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan. Pada kuadran ini dialokasikan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp389,95 miliar.
Kuadran IIKuadran II memiliki jumlah daerah terbanyak yaitu 177 daerah kabupaten/kota untuk direkomendasikan mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp455,80 miliar.
Proporsi alokasi untuk kabupaten/kota yang termasuk ke dalam daerah prioritas adalah sebesar 76,00%, dimana kuadran III (prioritas 1) sebesar 35,04% sedangkan kuadran II (prioritas 2) sebesar 40,96%, dengan rata-rata alokasi untuk kuadran III sebesar Rp5,82 miliar, sedangkan rata-rata alokasi untuk daerah-daerah yang berada pada kuadran II sebesar Rp10,36 miliar.
Untuk daerah-daerah non prioritas (kuadran I dan kuadran IV), Kementerian/Lembaga mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan porsi sebesar Rp267,02 miliar atau 24,00% (8,56% pada kuadran I dan 15,44% pada kuadran IV) yang jumlahnya lebih kecil bila dibandingkan dengan porsi daerah prioritas secara keseluruhan.
Penutup 65
TABEL B.1 Alokasi Terbesar Dana Tugas Pembantuan
Kabupaten/Kota TA 2020
No Nama daerah IPM IKPDTugas
Pembantuan (Rp Miliar)
Kuadran Prioritas
1 Kota Palangkaraya 79.69 0.89 53.50 II 2
2 Kab. Temanggung 68.34 0.47 44.72 II 2
3 Kab. Magelang 68.39 0.42 37.58 II 2
4 Kab. Kolaka Utara 67.77 1.19 31.79 IVNon
Prioritas
5 Kota Palembang 77.22 0.48 31.00 II 2
6 Kota Bandung 80.31 0.56 30.67 II 2
7 Kab. Cianjur 63.70 0.32 28.27 III 1
8 Kota Pekanbaru 79.97 0.65 25.81 II 2
9 Kab. Luwu Timur 71.46 1.08 24.51 INon
Prioritas
10 Kota Pontianak 77.93 0.51 21.50 II 2
Rata-rata Nasional 69,75 1,00
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
66
C. ANALISIS DISTRIBUSI ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PER WILAYAH TA 2020
Besaran pagu anggaran dan distribusi keseluruhan alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dalam TA 2020 dapat dilihat pada Grafik C.1 dan Grafik C.2 . Distribusi alokasi dana tersebut merupakan data konsolidasi pada wilayah Jawa-Bali, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi dan wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua.
GRAFIK C.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi per Wilayah Tahun
Anggaran 2019-2020 (Rp miliar)
55 Rekomendasi Menteri Keuangan Tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
GRAFIK C.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi per Wilayah Tahun Anggaran 2019-2020 (Rp miliar)
2019 20200.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00 1,666.151,553.821,611.17
1,466.29
644.55 582.47
900.51 855.56
1,219.691,081.35
Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi NT, Maluku, Papua
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
Rincian alokasi dana Dekonsentrasi dapat dilihat pada Grafik C.1 Wilayah Sumatera
untuk tahun 2020 secara proporsional mendapat alokasi yang terbesar dengan proporsi
sebesar 28,05% atau Rp1.553,82 miliar, sedangkan untuk wilayah Jawa-Bali sebesar
26,47% atau Rp1.466,29 miliar. Secara umum, alokasi dana Dekonsentrasi per wilayah
maupun secara total nasional untuk tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun
2019.
Distribusi alokasi dana Tugas Pembantuan TA 2020 dapat dilihat pada Grafik C.2
Pada tahun 2020 sebagian besar tersebar di wilayah Jawa-Bali sebesar 27,50% atau
Rp2.421,95 miliar dan wilayah Sumatera sebesar 27,02% atau Rp2.380,34 miliar,
sedangkan alokasi terendah ada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebesar
Rp1.107,66 miliar dengan porsi 12,57%.
GRAFIK C.2 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Wilayah Tahun Anggaran 2019-2020 (Rp miliar)
2019 20200.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
1,910.87
2,380.34
2,058.27
2,421.95
882.72
1,196.40
1,800.50 1,702.29
1,084.53 1,107.66
Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi NT, Maluku, Papua
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
Rincian alokasi dana Dekonsentrasi dapat dilihat pada Grafik C.1 Wilayah Sumatera untuk tahun 2020 secara proporsional mendapat alokasi yang terbesar dengan proporsi sebesar 28,05% atau Rp1.553,82 miliar, sedangkan untuk wilayah Jawa-Bali
Penutup 67
sebesar 26,47% atau Rp1.466,29 miliar. Secara umum, alokasi dana Dekonsentrasi per wilayah maupun secara total nasional untuk tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.
Distribusi alokasi dana Tugas Pembantuan TA 2020 dapat dilihat pada Grafik C.2 Pada tahun 2020 sebagian besar tersebar di wilayah Jawa-Bali sebesar 27,50% atau Rp2.421,95 miliar dan wilayah Sumatera sebesar 27,02% atau Rp2.380,34 miliar, sedangkan alokasi terendah ada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebesar Rp1.107,66 miliar dengan porsi 12,57%.
GRAFIK C.2 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Wilayah Tahun
Anggaran 2019-2020 (Rp miliar)
55 Rekomendasi Menteri Keuangan Tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
GRAFIK C.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi per Wilayah Tahun Anggaran 2019-2020 (Rp miliar)
2019 20200.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00 1,666.151,553.821,611.17
1,466.29
644.55 582.47
900.51 855.56
1,219.691,081.35
Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi NT, Maluku, Papua
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
Rincian alokasi dana Dekonsentrasi dapat dilihat pada Grafik C.1 Wilayah Sumatera
untuk tahun 2020 secara proporsional mendapat alokasi yang terbesar dengan proporsi
sebesar 28,05% atau Rp1.553,82 miliar, sedangkan untuk wilayah Jawa-Bali sebesar
26,47% atau Rp1.466,29 miliar. Secara umum, alokasi dana Dekonsentrasi per wilayah
maupun secara total nasional untuk tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun
2019.
Distribusi alokasi dana Tugas Pembantuan TA 2020 dapat dilihat pada Grafik C.2
Pada tahun 2020 sebagian besar tersebar di wilayah Jawa-Bali sebesar 27,50% atau
Rp2.421,95 miliar dan wilayah Sumatera sebesar 27,02% atau Rp2.380,34 miliar,
sedangkan alokasi terendah ada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebesar
Rp1.107,66 miliar dengan porsi 12,57%.
GRAFIK C.2 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Wilayah Tahun Anggaran 2019-2020 (Rp miliar)
2019 20200.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
1,910.87
2,380.34
2,058.27
2,421.95
882.72
1,196.40
1,800.50 1,702.29
1,084.53 1,107.66
Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi NT, Maluku, Papua
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
68
Komposisi besaran alokasi dana Dekonsentrasi per wilayah pada 3 (tiga) K/L terbesar, dapat terlihat pada Grafik C.3. Grafik tersebut menunjukkan wilayah Sumatera dan wilayah Jawa-Bali menerima alokasi dana Dekonsentrasi terbesar.
Pada tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) K/L yang mengalokasikan dana Dekonsentrasi dengan pagu keseluruhan Rp5.539,50 miliar. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi adalah kementerian yang paling besar mengalokasikan dana Dekonsentrasi pada TA 2020.
GRAFIK C.3 Alokasi Dana Dekonsentrasi per Wilayah Per K/L TA
2020 (Rp miliar)
Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan Daerah 56 Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan Tahun Anggaran 2021
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
Komposisi besaran alokasi dana Dekonsentrasi per wilayah pada 3 (tiga) K/L
terbesar, dapat terlihat pada Grafik C.3. Grafik tersebut menunjukkan wilayah Sumatera dan
wilayah Jawa-Bali menerima alokasi dana Dekonsentrasi terbesar.
Pada tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) K/L yang mengalokasikan dana
Dekonsentrasi dengan pagu keseluruhan Rp5.539,50 miliar. Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi adalah kementerian yang paling besar mengalokasikan dana Dekonsentrasi
pada TA 2020.
GRAFIK C.3Alokasi Dana Dekonsentrasi per Wilayah Per K/L TA 2020 (Rp miliar)
Kemendes PDTT Kementan Kemenkes
444.41 424.10
192.28163.48138.60 97.68
388.40
203.84 214.21237.73 232.90
134.91
512.18
406.14
214.23
Jawa-Bali Kalimantan NT, Maluku, Papua Sulawesi Sumatera
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
Berikut daftar 3 (tiga) besar K/L dengan alokasi dana Dekonsentrasi tertinggi dan
persentasenya terhadap pagu dana Dekonsentrasi:
1) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi : Rp1.746,20 miliar atau 31,52%
2) Kementerian Pertanian : Rp1.405,58 miliar atau 25,37%
3) Kementerian Kesehatan : Rp 853,31 miliar atau 15,40%
Ketiga K/L terbesar yang mengalokasikan Dekonsentrasi tersebut tercermin dalam distribusi
per wilayah walaupun bervariasi dalam urutannya.
Untuk dana Tugas Pembantuan, pada tahun 2020 dialokasikan oleh 9 (sembilan) K/L
dengan pagu keseluruhan Rp8.808,64 miliar. Kementerian Pertanian merupakan
kementerian yang mengalokasikan dana terbesar dengan proporsi alokasi sebesar 76,61%
dari seluruh alokasi tugas pembantuan TA 2020 atau sebesar Rp6.748,55 miliar. Berikut 3
(tiga) besar K/L yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dan persentasenya
terhadap pagu dana Tugas Pembantuan:
1) Kementerian Pertanian : Rp6.748,55 miliar atau 76,61%
2) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat : Rp1.340,85 miliar atau 15,22%
3) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi : Rp 327,63 miliar atau 3,72%
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
Berikut daftar 3 (tiga) besar K/L dengan alokasi dana Dekonsentrasi tertinggi dan persentasenya terhadap pagu dana Dekonsentrasi:
1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rp1.746,20 miliar atau 31,52%
Penutup 69
2. Kementerian Pertanian Rp1.405,58 miliar atau 25,37%
3. Kementerian Kesehatan Rp 853,31 miliar atau 15,40%
Ketiga K/L terbesar yang mengalokasikan Dekonsentrasi tersebut tercermin dalam distribusi per wilayah walaupun bervariasi dalam urutannya.
Untuk dana Tugas Pembantuan, pada tahun 2020 dialokasikan oleh 9 (sembilan) K/L dengan pagu keseluruhan Rp8.808,64 miliar. Kementerian Pertanian merupakan kementerian yang mengalokasikan dana terbesar dengan proporsi alokasi sebesar 76,61% dari seluruh alokasi tugas pembantuan TA 2020 atau sebesar Rp6.748,55 miliar. Berikut 3 (tiga) besar K/L yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dan persentasenya terhadap pagu dana Tugas Pembantuan:
1. Kementerian Pertanian Rp6.748,55 miliar atau 76,61%
2. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Rp1.340,85 miliar atau 15,22%
3. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rp 327,63 miliar atau 3,72%
Distribusi dana Tugas Pembantuan untuk setiap wilayah dapat dilihat dalam Grafik C.4 sebagai berikut:
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
70
GRAFIK C.4 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Wilayah per K/L
TA 2020 (Rp miliar)
57 Rekomendasi Menteri Keuangan Tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
Distribusi dana Tugas Pembantuan untuk setiap wilayah dapat dilihat dalam Grafik C.4
sebagai berikut:
GRAFIK C.4Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Wilayah per K/L TA 2020 (Rp miliar)
Kementan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Kemendes PDTT
1,866.63
463.95
891.30
163.60
49.38
836.03
144.05 58.12
1,219.11
268.80 172.43
1,935.49
300.46
47.71
Jawa-Bali Kalimantan NT, Maluku, Papua Sulawesi Sumatera
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
D. ANALISIS JENIS BELANJA ATAS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2020
Analisis terhadap proporsi masing-masing jenis belanja dalam total alokasi dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat memberikan indikasi apakah karakteristik
kegiatan telah diterapkan sesuai prinsip-prinsip pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan. Karakteristik kegiatan dengan pendanaan Dekonsentrasi adalah berupa
kegiatan non-fisik yang menghasilkan keluaran (indikator output) yang tidak menambah aset
tetap, misalnya: kegiatan pelatihan dan penyuluhan, fasilitasi dan bimbingan teknis, dan
pembinaan dan pengawasan. Di sisi lain, karakteristik kegiatan dengan pendanaan Tugas
Pembantuan adalah berupa kegiatan fisik yang dapat menghasilkan keluaran (indikator
output) berupa aset tetap dan dimungkinkan untuk pengadaan barang habis pakai,
misalnya: pengadaan tanah, pembangunan irigasi, dan pengadaan pupuk/bibit. Namun
demikian, proporsi jenis belanja tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak untuk
menentukan tepat atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selama ini.
Pada tahun anggaran 2020, proporsi masing-masing jenis belanja dalam alokasi
dana Dekonsentrasi adalah belanja barang yaitu sebesar 99,95% dan belanja modal 0,05%,
sedangkan dalam alokasi dana Tugas Pembantuan masing-masing adalah belanja barang
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
D. ANALISIS JENIS BELANJA ATAS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2020
Analisis terhadap proporsi masing-masing jenis belanja dalam total alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat memberikan indikasi apakah karakteristik kegiatan telah diterapkan sesuai prinsip-prinsip pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Karakteristik kegiatan dengan pendanaan Dekonsentrasi adalah berupa kegiatan non-fisik yang menghasilkan keluaran (indikator output) yang tidak menambah aset tetap, misalnya: kegiatan pelatihan dan penyuluhan, fasilitasi dan bimbingan teknis, dan pembinaan dan pengawasan. Di sisi
Penutup 71
lain, karakteristik kegiatan dengan pendanaan Tugas Pembantuan adalah berupa kegiatan fisik yang dapat menghasilkan keluaran (indikator output) berupa aset tetap dan dimungkinkan untuk pengadaan barang habis pakai, misalnya: pengadaan tanah, pembangunan irigasi, dan pengadaan pupuk/bibit. Namun demikian, proporsi jenis belanja tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak untuk menentukan tepat atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selama ini.
Pada tahun anggaran 2020, proporsi masing-masing jenis belanja dalam alokasi dana Dekonsentrasi adalah belanja barang yaitu sebesar 99,95% dan belanja modal 0,05%, sedangkan dalam alokasi dana Tugas Pembantuan masing-masing adalah belanja barang sebesar 94,47% belanja modal sebesar 4,94% dan belanja bantuan sosial sebesar 0,58%. Rincian besaran alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di TA 2020 dapat dilihat dalam Grafik D.1 di bawah ini:
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
72
GRAFIK D.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Berdasarkan Jenis Belanja TA 2020 (Rp miliar)
Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan Daerah 58 Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan Tahun Anggaran 2021
sebesar 94,47% belanja modal sebesar 4,94% dan belanja bantuan sosial sebesar 0,58%.
Rincian besaran alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di TA 2020 dapat
dilihat dalam Grafik D.1 di bawah ini:GRAFIK D.1
Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Berdasarkan Jenis Belanja TA 2020 (Rp miliar)
Belanja Bantuan Sosial Belanja Barang Belanja Modal0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
5,536.81
2.6951.52
8,321.78
435.34
Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
Besarnya dana alokasi pada jenis belanja barang dalam alokasi dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mengindikasikan kegiatan utama bersifat non-fisik.
Untuk dana dekonsentrasi, hal ini memang sesuai dengan karakteristik jenis pendanaannya.
Kecenderungan ini juga merupakan pengaruh dari pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang
penggunaan belanja barang untuk belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi.
Besarnya komposisi belanja barang pada alokasi dana Tugas Pembantuan dapat
berindikasi 2 kemungkinan, yaitu pertama bahwa dana Tugas Pembantuan lebih banyak
dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat belanja fisik lainnya sehingga tidak menambah
aset tetap atau digunakan sebagai bantuan operasional kegiatan; kedua, kegiatan
pendukung/penunjang seperti dalam pengadaan barang/jasa maupun kegiatan penunjang
lainnya lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pendukung atas kegiatan non-fisik.
Sumber : RKA-KL(DIPA Desember 2019) DJA (diolah)
Besarnya dana alokasi pada jenis belanja barang dalam alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mengindikasikan kegiatan utama bersifat non-fisik. Untuk dana dekonsentrasi, hal ini memang sesuai dengan karakteristik jenis pendanaannya. Kecenderungan ini juga merupakan pengaruh dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang penggunaan belanja barang untuk belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi.
Penutup 73
Besarnya komposisi belanja barang pada alokasi dana Tugas Pembantuan dapat berindikasi 2 kemungkinan, yaitu pertama bahwa dana Tugas Pembantuan lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat belanja fisik lainnya sehingga tidak menambah aset tetap atau digunakan sebagai bantuan operasional kegiatan; kedua, kegiatan pendukung/penunjang seperti dalam pengadaan barang/jasa maupun kegiatan penunjang lainnya lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pendukung atas kegiatan non-fisik.
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAHUntuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021
74