Kerangka Regulasi Pengembangan Ekosistem …...Kerangka Regulasi Pengembangan Ekosistem Keuangan...
Transcript of Kerangka Regulasi Pengembangan Ekosistem …...Kerangka Regulasi Pengembangan Ekosistem Keuangan...
Kerangka Regulasi Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah Digital Indonesia
Friday, 15th November 2019
Moch. MuchlasinDirector of Sharia Non Bank Finansial Institution Directory OJK
“ Outline
Landscape Keuangan Syariah di Indonesia
2
1
Tantangan dan Potensi Keuangan Syariah di Indonesia
Keuangan Syariah Digital di Indonesia
Regulasi Fintech di Indonesia
Landscape Keuangan Syariah di
Indonesia
3
4
2015 2016 2017 2018Agustus
2019
Pasar Modal Syariah 318.5 438.2 595.65 700.84 783.91
IKNB Syariah 65.05 88.69 99.13 97.24 103.52
Perbankan Syariah 304.0 365.7 435.02 489.69 496.20
Growth (yoy) (RHS) 22.41% 29.81% 26.59% 13.98% 12.43%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
(dala
m t
riliu
n R
upia
h)
56,15%
7,50%
36,35%
Jenis Industri 2015 2016 2017 2018Agustus 2019
Rp T USD Bn
Perbankan Syariah
304,00 365,66 435,02 489,69 496,20 34,85
Asuransi Syariah 26,52 33,24 40,52 41,96 44,32 3,11
PembiayaanSyariah
22,83 36,94 34,48 25,71 26,82 1,88
Lembaga Non-Bank SyariahLainnya
15,54 18,49 24.14 29,35 32,38 2,27
Sukuk Korporasi 9,90 11,88 15,74 22,02 30,40 2,14
Reksa Dana Syariah
11,02 14,91 28,31 34,49 50,29 3,53
Sukuk Negara 297,58 412,63 551,56 646,45 703,22 49,39
Kapitalisasi Saham Syariah
Saham Syariah 2.946,9 2.600,8 3.170,66 3.704,5 3.859,33 271,08
Total Aset Keuangan Syariah Indonesia (dalam triliun rupiah)
Per Agustus 2019, total
aset keuangan syariah
Indonesia (tidak termasuk
Saham Syariah) mencapai
Rp1.383 triliun atau
USD 97,19 miliar.
(Kurs Tengah BI per 31 Agustus 2019 = Rp14.237,-/USD) Keuangan Syariah
KeuanganSyariah
8,78%
Keuangan
Konvensional
91,22%
Industri
Total Aset (dalam triliun rupiah dan dolar AS) Market Share
(%)Nasional National Syariah Sharia
Rp T USD Bn Rp T USD Bn
Perbankan 8.401,38 590,11 496,20 34,85 5,91%
IKNB 2.483,52 174,44 103,52 7,27 4,17%
Pasar Modal 4.873,11 342,29 783,91 55,06 16,09%
Total 15.758,01 1106,84 1.383,63 97,19 8,78%
*) tidak termasuk
Saham Syariah
Landscape Keuangan Syariah di Indonesia (August 2019)
Total Aset
Rp496,20 triliun USD 34,85 Bn
14Bank Umum
Syariah
20Unit Usaha
Syariah
165Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah
Sektor Perbankan
Syariah
Instrumen Jumlah Nilai (Rp)Market Share
Nilai Efek (%)
Saham Syariah 421 3.859,33T 53,16%
Sukuk Korporasi 144 30,40T 6,75%
Reksa Dana
Syariah265 50,29T 9,35%
Sukuk Negara* 67 703,22T 18,10%
*) Sukuk Negara berada di luar pengawasan OJKPerbankan Syariah
5,91%
Perbankan
Konvensional
94,09%
Sektor Pasar Modal Syariah
IKNB Syariah
4,17%
IKNB Syariah
94,09%
Pasar Modal
Syariah
16,09%
Pasar Modal
Konvensional
83,91%
Total Aset
Rp103,52 triliun USD 7,27 Bn
62AsuransiSyariah
Sektor Industri Keuangan Non
Bank Syariah
42Pembiayaan
Syariah
71Lembaga Keuangan
Mikro Syariah
7Penjaminan
Syariah
8FintechSyariah
12Industri Non Bank Syariah Lainnya
Landscape Keuangan Syariah di Indonesia (August 2019)
5
Tantangan dan Potensi Keuangan
Syariah di Indonesia
6
Index Inklusi Keuangan Gap Pembiayaan UMKM
Inklusi keuangan
masih rendah
Pembiayaan UKM
tidak optimal
Kurangnya literasi
dan akse terhadap
keuangan syariah
Kapasitas lembaga
masih rendah
Target
54 juta orang tanpa akun bankGap sebesar
165 Miliyar USD
Terbatasnya akses dan produk
ekonomi syariah yang
menyebabkab pasar industri
syariah di Indonesia masih kecil.
Kapasitas lembaga yang belum
efektif dan efisien karena
kurangnya bakat dan pengetahuan
tentang keuangan syariah.
Rp33.2 triliun
didanai melalui P2P
Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia
7
Potensi Keuangan Syariah di Indonesia
Negara kepulauan terbesar di dunia,
dengan infrastruktur yang masih terbatas
dan banyaknya jumlah masyarakat serta
UMKM yang masih unbankable
17.504pulau
$165 jutaGap Pembiayaan
171 jutaPengguna internet
171 juta penduduk atau 65.3% dari
populasi tersambung ke internet
Negara terbesar
ke 4 di dunia
Dengan jumlah penduduk sebanyajk
261,890,900, Indonesia merupakan
negara terbesar ke 4 setelah Cina, India
and Amerika Serikat
70% UMKMKurang akses
UMKM merupakan 99% dari sekitar 59 juta
usaha di Indonesia. Kurangnya akses
pembiayaan adalah hambatan utama bagi
70% UMKM.
Ekonomi TerbesarKe- 16 di dunia
Indonesia adalah negara dengan ekonomi
terbesar ke-16 di dunia, dan bisa menjadi
ekonomi terbesar ke-7 pada tahun 2030.
Fintech bisa menjadi solusi untuk mengisi
kesenjangan pembiayaan, karena lebih hemat
biaya dan efisien untuk menjangkau nasabah
yang tidak terjangkau lembaga keuangan
konvensional.
225 jutaPenduduk Muslim
Total penduduk muslim yang mencapai
225 juta dari 260 juta penduduk Indonesia
Indonesia dinobatkan sebagai World's Best
Halal Travel Destination dari Global Muslim
Travel Index (GMTI) 2019
Menjadi Tujuan
Wisata Halal
$ 3 triliunEkonomi Syariah
Potensi ekonomi syariah Indonesia dinilai
masih besar dan bisa mencapai USD 3 triliun.8
9
Dalam Global Islamic Finance
Report (GIFR) 2019, Indonesia
berhasil mencatat skor 81,93
pada Islamic Finance Country
Index (IFCI) 2019.
Dengan skor tinggi tersebut,
Indonesia berada di
peringkat pertamadalam Pasar Keuangan Syariah
Global
Indonesia Di Keuangan Syariah Global
10
Dukungan politik tingkat
tertinggi
Presiden RI memimpin langsung
Komite Nasional Keuangan
Syariah untuk mempromosikan
keuangan Islam di negara ini.
Fakta bahwa Indonesia
adalah ekonomi terbesar di
blok-OKI, baik dalam hal
populasi maupun PDB.
Perkembangan regulasi di bidang IBF
juga sangat membantu negara ini
menjadi pasar IBF teratas. Peran OJK
dan Bank Indonesia dalam bekerja erat
untuk menciptakan lapangan permainan
yang setara bagi IBF di negara.
Ekosistem untuk IBF telah meningkat
secara signifikan di negara ini.
Pariwisata halal, zakat pengumpulan
dan distribusi, obligasi wakaf / sukuk
dan kerangka peraturan terkait
hanyalah beberapa contoh rekam
jejak Indonesia yang mengesankan
baru-baru ini di IBF.
Sektor swasta juga
memainkan peran yang
sangat penting dalam
mempromosikan IBF.
Salah satunya Bank
Syariah Mandiri (BSM)
yang kini muncul sebagai
pemimpin global dalam
IBF, meskipun demikian
fokus utama tetap pada
pasar nasional /
domestik.
Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan peringat Indonesia pada Islamic
Finance Country Index (IFCI) 2019 antara lain adalah;
Sumber: Islamic Finance
Country Index – IFCI 2019
Indonesia Di Keuangan Syariah Global ...(2)
Keuangan Syariah Digital
di Indonesia
11
Sumber: Hootsuite (2019)
Per Januari 2019, pertumbuhan digitalisasi
di dunia meningkat jauh lebih besar dari
peningkatan total populasi yang hanya
meningkat 1,1% yoy. Peningkatan mobile
social media users, internet users, active
social media users, dan unique mobile
users berturut-turut mencapai 10%, 9,1%,
9%, dan 2%.
Indonesia memiliki jumlah mobile users
mencapai 133% dari total populasi. Jumlah
internet users di Indonesia yang mencapai
150 juta dengan pertumbuhan 13% yoy. Ini
merupakan pasar yang besar dan terus
bertumbuh untuk potensi pengembangan
fintech di Indonesia.
DUNIA DIGITAL IN INDONESIA
12
13
Inovasi dunia digital turut berperan dalam perkembangan keuangan
syariah digital di Indonesia, hal tersebut termasuk juga mendorong
perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah
di Indonesia
Teknologi Informasi
Internet dan Smartphone.
Definisi Fintech:
Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.
Jasa Keuangan:
- Pembayaran (Payment);
- Pendanaan (Lending);
- Perbankan (Digital Banking);
- Pasar Modal (Online StockTrading);
- Perasuransian (Insurtech); dan
- Jasa Pendukung Lainnya
Ekosistem
FinTech
Lending
14
JUMLAH
144
Jabodetabek
13
136
DOMISILI
10
044
Lokal
Penanaman
Modal Asing
STATUS
Perusahaan Terdaftar/Berizin
2Bandung
Data Per 6 November 2019
TERDAFTAR
131
Lampung 1Surabaya 3
Rekening Borrower
Penyaluran Pinjaman
Rekening Lender
Karakteristik Pinjaman Sept-19 :
Nilai pinjaman terendah:
Rp 1.555
Rata-rata nilai pinjaman
terendah: Rp 17.868.347
Rata-rata nilai pinjaman yang
disalurkan: Rp 88.902.739
5
Des-17
Des-18
Sept-19
Jumlah Outstanding Pinjaman Sept-19:
Rp 10,18 Triliun meningkat 101,83% ytd
Outstanding Pinjaman
Akumulasi Jumlah
Pinjaman Sept-19:
Rp 60,41 Triliun
meningkat 166,51%ytd
Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90):
Des-18 (98,55%); Sept-19
(97,11%)
12KONVENSIONAL
132SYARIAH
BERIZIN
Profil dan Perkembangan
Fintech LendingJumlah Akumulasi Rekening
Lender Sept-19:
558.766 entitas meningkat
169,28% ytd Jumlah Akumulasi
Rekening Borrower Sept-
19:
14.359.918 entitas
meningkat 229,40% ytd
Makassar 11Badung (Bali)
BORROWERLENDER
558.766
61,41%
38,41%
0,18%
USIA
14.359.918
51,47%
48,41%
0,12%
USIA
Laki-Laki
Perempuan
Badan Usaha
Akumulasi
Karakteristik Pengguna
Fintech Lending
Data Per 30 September 2019
1.23%
69.84%
26.72%
2.21%0.34%
70.65%
27.84%
1.17%
Laki-Laki
Perempuan
Akumulasi
Badan Usaha
16
Digital Financial Innovation Cluster
50 conventional companies 11 sharia-based companies
15 clusters 5 clusters
Blockchain – Aggregator –
Project Financing
Funding Agent - Financing Agen17
Sharia Fintech Lending
12
1
Data per November
2019
18
Regulasi Fintech di Indonesia
19
Ekosistem
Regulasi
Financial
Technology
20
01 02
03 04POJK Nomor 13 /POJK.02/2018
Tentang Inovasi Keuangan
Digital Di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan OJK
terkait Fintech(konvensional dan syariah)
P2P Lending Digital Banking
Inovasi Keuangan
Digital
Equity
Crowdfunding
POJK Nomor 77 /POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi
POJK Nomor 12 /POJK.03/2018
Tentang Penyelenggaraan
Layanan Perbankan Digital Oleh
Bank Umum
POJK Nomor 37 /POJK.04/2018
Tentang Layanan Urun Dana
Melalui Penawaran Saham
Berbasis Teknologi Informasi
(Equity Crowdfunding)21
22
Peraturan OJK terkait Fintech
POJK Nomor 13/2018
Tentang Inovasi
Keuangan Digital Di
Sektor Jasa Keuangan
POJK Nomor 77 /2016
Tentang Layanan
Pinjam Meminjam
Uang Berbasis
Teknologi Informasi
POJK Nomor 37 /2018
Tentang Layanan
Urun Dana Melalui
Penawaran Saham
Berbasis Teknologi
Informasi (Equity
Crowdfunding)
POJK Nomor 12
/POJK.03/2018
Tentang
Penyelenggaraan
Layanan Perbankan
Digital Oleh Bank
Umum
Cakupan Inovasi Keuangan
Digital Peer to peer Lending Equity Crowdfunding Perbankan Digital
Badan Hukum PT PT PT Bank
Modal Minimumn/a
Rp 1 Miliar dan
Rp 2,5 MiliarRp 2,5 Miliar
n/a
Perizinan Rekaman dan
Pendaftaran
Pendaftaran dan
PerizinanPerizinan Perizinan Produk
Perlindungan
KonsumenYa Ya Ya Ya
Proses Regulatory sandbox - - -
Pendekatan
PengawasanMarket Conduct Prudential Prudential Prudential
UU 40/2007 ttg Perseroan Terbatas
UU 25/1992 ttg Perkoperasian
UU 11/2008 diubah dengan UU
19/2016 ttg Informasi dan
Transaksi Elektronika.PP 82/2012 ttg Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik
b.Permenkominfo 20/2016 ttg
Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik
UU 21/2011 ttg Otoritas Jasa Keuangan
a.POJK 1/2013 ttg Perlindungan Konsumen
b.POJK 1/2014 ttg Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa
c. POJK 77/2016 Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi
d.POJK 18/2018 ttg Layanan Pengaduan
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
EKOSISTEM REGULASI FINTECH LENDING
23
Badan Hukum &
Kepemilikan
1
Pendaftaran &
Perizinan
2
Batasan Kegiatan3
Ekosistem Fintech4
Manajemen Risiko5
EPK6
Tanda Tangan
Elektronik
7
APU-PPT8
Larangan9
Laporan10
POJK 77/2016 (FP2PL)
24
Badan Hukum
Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya.
Badan hukum: perseroan terbatas atau koperasi.
Kepemilikan
WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
WNA dan/atau badan hukum asing maks 85%.
BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN,
DAN PERMODALAN (Pasal 2-4)
Badan hukum Indonesia antara lain berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah,
yayasan, atau perseroan terbatas. Badan hukum asing antara lain naamloze
vennootschap (NV), private limited (Pte. Ltd), atau sendirian berhad (Sdn. Bhd).
• Modal disetor (PT) atau modal sendiri
(koperasi) min. Rp1 M saat pendaftaran
dan menjadi Rp2,5 M saat mengajukan
izin.
• Yang dimaksud dengan “modal sendiri”
adalah simpanan pokok, simpanan
wajib, dana cadangan, dan hibah
sebagaimana dimaksud dalam UU No.
25/1992 tentang Perkoperasian.
Syarat Permodalan (Rp)
1M2,5
M
25
Pendaftaran
Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada
OJK.
Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan LPMUBTI mengajukan
permohonan pendaftaran kepada OJK.
Penyelenggara yang beroperasi sebelum memperoleh surat tanda bukti
terdaftar dari OJK akan dinyatakan sebagai fintech ilegal dan
penanganan selanjutnya diserahkan kepada Satgas Waspada Investasi.
Perizinan
Permohonan izin paling lama 1 tahun sejak terdaftar. Jika tidak, surat
tanda bukti terdaftar dinyatakan batal.
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN (Pasal 7-11)
26
ALUR PENDAFTARAN FP2PL
27
LARANGAN PENYELENGGARA (Pasal 43)
01
02
Melakukan kegiatan usaha selain darilayanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi
Melakukan penawaran melalui
sarana komunikasi pribadi tanpa
seizin pengguna.
Bertindak sebagai kreditur
(lender) atau debitur
(borrower)
Memberikan jaminan dalam segala
bentu atas pemenuhan kewajiban
pihak lain.
Menerbitkan surat
utang
Mempublikasikan informasi fiktif
dan/atau menyesatkan
Mengenakan biaya pengaduan.
03
04
05
06
07
08
Memberikan rekomendasi
kepada Pengguna.
28
Sanksi administratif denda, PKU, dan CIU dapat dikenakan dengan atau tanpa
didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau
secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif PKU dan CIU.
PERINGATAN TERTULIS
DENDAPEMBATASAN
KEGIATAN USAHA
CABUT IZIN USAHA
SANKSI (Pasal 47)
29
TERIMA KASIH
30