Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

32
Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Transcript of Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Page 1: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Kerangka Kerja Kemitraan

Negara Indonesia 2016-2020

Page 2: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

SIAPA KAMIDibentuk tahun 1944.

Kantor pusat di Washington D.C.

Kelompok Bank

Dunia terdiri dari

lima institusi yang

dikelola oleh 188

negara anggota

Lebih dari 10,000 karyawan di lebih dari 120 kantor di berbagai negara

Page 3: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

TUJUAN KAMI

Page 4: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

KEMITRAAN ENAM DEKADE

Presiden Bank Dunia Robet McNamara

membuka kantor cabang Bank

Dunia pertama di Jakarta. Bank Dunia memberikan

kredit IDA pertama senilai $5 juta untuk

proyek irigasi

Proyek percontohan membentuk

800 pusat nutrisi

Dalam kunjungan ke Indonesia

Presiden Bank Dunia Jim Wolfensohn

menyarankan Presiden SoehartO

menangani masalah tata pemerintahan dan

korupsi

Pasca Krisis 1997, Bank Dunia

mengalihkan program di Indonesia

dengan portfolio sederhana dan fokus menangani korupsi dan pembangunan

masyarakat

Bank Dunia menambahdana $250 juta

untuk rekonstruksidi Indonesia, Sri Lanka,

Maladewapasca tragedi tsunami

Bank Duniamendukung

perluasan program pembangunan

masyarakatnasional PNPM

hingga mencapai65.000 desa

Page 5: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

POTENSI INDONESIA

Page 6: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

• Kerangka Kemitraan Negara membutuhkan adanya Systematic Country

Diagnostic (SCD) yang menganalisa tantangan dan kesempatan negara

dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan dan memperluas

kesejahteraan bersama.

• Fondasi SCD untuk Indonesia adalah analisa Bank Dunia terhadap

pembangungan di Indonesia, berjudul The Development Policy Review:

Avoiding the Trap. Riset tersebut berlangsung selama 1 tahun dan

melibatkan konsultasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan serta

pakar-pakar media.

• CPF adalah bagian dari kemitraan, bukan diagnosa. CPF menyesuaikan

tujuannya denga tujuan negara dan pemerintah.

• Selektivitas dalam program dan pendekatan adalah penting.

6

Systematic Country

Diagnostic

Country Partnership Framework

Performance & Learning

Review

Completion & Learning

Review

Kerangka Kemitraan Negara –

Apa Tujuannya

Page 7: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Selectivity:

7

MENUJU PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN

KESEJAHTERAAN BERSAMA

PATH 2Economic

growth

Taxes& Gov.

Spending

Job

Creation

Service Deliveries,

Opportunities for all

Natural Resource

Management (e.g.

forests, coastal resources)

PATH 1

PATH 3

Poverty Reduction &

Shared prosperity

Page 8: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Kelompok Bank Dunia

Kelompok Bank Dunia terdiri dari tiga lembaga dengan fungsi berbeda:

IBRD (International Bank for Reconstruction and Development, dikenal sebagai

Bank Dunia), IFC (International Finance Corporation), dan MIGA.

IBRD

Portofolio:

25 proyek

berjumlah

US$6,740 milyar,

termasuk Trust

Fund dan

Contingency

Financing

IFC

Portofolio:

31 klien dan

program,

berjumlah

US$2,24 milyar

MIGA

Portofolio:

US$400 juta

untuk dua

proyek aktif

dalam bidang

energi dan

industri

ekstraktif

Page 9: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Country Partnership Framework 2016-2020

Tujuan:

Menjalankan dukungan

Kelompok Bank Dunia

terhadap Pemerintah

Indonesia untuk

mengentaskan kemiskinan,

meningkatkan

kesejahteraaan, dan

membaginya secara lebih

merata kepada seluruh

masyarakat.

9

KERANGKA KERJA KEMITRAAN NEGARA

Page 10: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

PENERAPAN

KERANGKA KERJA KEMITRAAN NEGARA

• Mencakup sisa periode dari pemerintahan saat ini, Fiskal

2016-2020.

• Sesuai dengan RPJMN, dan tercermin dalam Blue Book.

• Menggunakan berbagai alat pembangunan, termasuk

kemitraan dengan donor.

• Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan

(lembawa masyarakat sipil, mitra pembangunan, sektor

swasta).

• Akan dikaji ulang dan direvisi tiap 2 tahun bila diperlukan.

10

Page 11: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Selectivity:

11

SELEKTIVITAS

Page 12: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

BIDANG KETERLIBATAN

12

Bidang keterlibatan CPF

sesuai dengan tiga prioritas

dalam RPJMN:

Dimensi Pembangunan

Manusia: Delivery of local

infrastructure and services

Dimensi Sektor Unggulan:

delivery of national

infrastructure; energy for all;

and maritime and

connectivity

Dimensi Pemerataan &

Kewilayahan: sustainable

landscape management;

collecting more and spending

better; delivery of local

infrastructure and services,

and shared prosperity and

inclusion

Iklim usaha dan fungsi pasar

berperan dalam semua area

Page 13: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

BIDANG KETERLIBATAN 1:

PENYEDIAAAN INFRASTRUKTUR NASIONAL

13

Kurangnya investasi infrastruktur

selama satu dekade = 'celah

infrastruktur' yang besar.

Total investasi infrastruktur RI rata-rata

3-4 persen PDB, dibandingkan dengan

Tiongkok (10%) dan India (7,5%).

Empat dari enam bidang keterlibatan

terkait dengan infrastruktur.

Dua terkait tantangtan terbesar dan

menjadi prioritas pemerintah – energy

serta maritime dan logistik – dan dua

untuk mengatasinya dari ‘titik

penyediaan’, yaitu infrastruktur tingkat

nasional dan infrastruktur di tingkat

lokal.

Di tingkat nasional, kita akan

berupaya bekerja di sektor-sektor

yang dapat memberikan dampak

lewat kerjasama dengan

pemerintah dan mitra

pembangunan untuk mencapai

skala yang lebih besar, dan

apabila relevan, juga sektor

swasta melalui potensi kerja

sama pemerintah-swasta yang

kemungkinan besar

terkonsentrasi di bidang:

• Mendukung kerja sama

pemerintah-swasta ntuk

infrastruktur;

• Air dan sanitasi;

• Pariwisata yang terintegrasi;

• Irigasi dan bendungan;

• Perumahan yang terjangkau.

Page 14: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Engagement Areas 2 : Energy for All

14

BIDANG KETERLIBATAN 2:

ENERGI UNTUK SEMUA

• Defisit lebih dari $50 milyar, 60

juta penduduk tanpa akses yang

handal, terlalu bergantung pada

batubara.

• Komitmen Pemerintah

Indonesia:

i. Mengurangi/menyasar subsidi

energy untuk meningkatkan

efisiensi alokasi sumberdaya.

ii. memperluas akses.

iii.meningkatkan porsi energi

terbarukan menjadi 23%.

iv. Memberi insentif bagi

industri untuk beralih ke

teknologi energi lebih

efisien.

• Keterlibatan Kelompok Bank Dunia

akan menggunakan berbagai

intervensi termasuk pinjaman

investasi, Pinjaman Kebijakan

Pembangunan; investasi IFC dan

jaminan MIGA, layanan

pengetahuan untuk:

i. Memperkuat tata pemerintahan

dan kesinambungan sektor.

ii. Mendukung energy terbarukan

dan pembangunan rendah

karbon.

iii. Memperluas akses layanan

energi modern melalui

pembangkit non-batubara,

transmisi dan distribusi.

iv. Mendukung formulasi kebijakan

dan rencana investasi sektor

gas.

Page 15: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Engagement Areas 3 : Maritime and Connectivity

15

BIDANG KETERLIBATAN 3:

MARITIM DAN PERHUBUNGAN

• Kurangnya investasi sebesar

$50 milyar, bila biaya logistic

sama dengan Thailand (16% vs

24% dari PDB), Indonesia bisa

menghemat $70 milyar tiap

tahun, yang bisa dipakai

secara lebih produktif.

• Pemerintah telah membuat

‘Bangsa Maritim’ sebagai pilar

agenda pembangunan.

• Namun belum banyak

kemajuan terlihat hingga saat

ini karena kurangnya

koordinasi respons di aspek

regulasi, kegiatan dan

investasi, serta adanya

mandat yang tumpang tindih.

Keterlibatan Bank Dunia yang sedang

dipertimbangkan termasuk gabungan

antara pinjaman investasi, DPL,

kemungkinan investasi IFC, jaminan

MIGA, dan layanan pengetahuan, guna

mendukung:

• Terciptanya regulasi yang lebih

baik dan lingkungan operasi yang

mendukung invesasi baik oleh

pemerintah maupun swasta.

• Pembangunan dan operasi

pelabuhan.

• Perhubungan pelabuhan di daerah

pelosok, termasuk transportasi

darat dan udara.

• Pengembangan ekonomi biru.

Page 16: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

BIDANG KETERLIBATAN 4:

INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN LOKAL

16

• Sepertiga ketimpangan

diakibatkan oleh kurangnya

peluang dan akses pada

infrastruktur, layanan

kesehatan dan pendidikan.

• Setengah belanja

pemerintah dilakukan di

tingkat daerah, dimana

kurangnya kapasitas dan

akuntabilitas merugikan

masyarakat miskin dan

rentan.

• Solusinya tidak spesifik di

satu sektor, tapi dengan

meningkatkan bagaimana

pemerintah pusat, provinsi,

kabupaten, dan desa

bekerjasama menyediakan

layanan dan akuntabel.

• Keterlibatan dikelompokkan dalam 2 pilar

menggunakan layanan investasi dan pengetahuan.

1. Memperkuat kerangka kerja desentralisasi untuk

memperbaiki penyediaan layanan:

• Sistem transfer fiskal berbasis kinerja,

terutama untuk sektor prioritas (kesehatan

dan pendidikan).

• Meningkatkan kemampuan pemerintah pusat

untuk mendukung dan mengawasi pemerintah

daerah; kapasitas pemerintah daerah,

termasuk desa, untuk menyediakan instrumen

bagi masyarakat untuk memantau.

2. Pendekataan yang berbeda untuk penyediaan

layanan di kota dan desa yang akan mendukung:

• Jakarta dan Surabaya menjadi kota kelas dunia

• Urbanisasi berkelanjutan kota-kota kelas dua

• Penyediaan layanan air, sanitasi, pendidikan,

dan kesehatan di daerah desa tertinggal untuk

mengatasi ketimpangan peluang

Page 17: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

BIDANG KETERLIBATAN 5:

MANAJEMEN LANSKAP YANG BERKELANJUTAN

17

• Seperlima penduduk miskin

tinggal di kawasan pesisir dan

hutan. 140 juta penduduk

bergantung pada sumberdaya

hutan dan laut.

• Tidak pastinya akses lahan dan

ekploitasi berlebih serta

degradasi sumberdaya alam

berdampak pada kemiskinan.

• Pemerintah telah mengadakan

beberapa inisiatif dan perubahan

regulasi, karena belum

terintegrasinya pendekatan,

kapasitas yang perlu

ditingkatkan termasuk institusi

dan tata pemerintahan.

• Berarti degradasi hutan,

gambut, terumbu karang,

persediaan ikan terus diabaikan.

Kelompok Bank Dunia akan berfokus

kepada pengelolaan lanskap melalui

perencanaan spasial yang lebih baik

dan alokasi lahan, misalnya:

• Mendukung perancangan dan

implementasi program guna

meningkatkan manajemen dan

manfaat aset terrestrial alam.

• Mendukung manajemen lahan dan

perencanaan spasial dalam

mengurangi hambatan yang

diciptakan oleh adanya dua sistem

manajemen tanah.

• Dengan sektor swasta, merancang

model pembangunan

berkelanjutan menggunakan

sumberdaya alam.

• Manajemen, mitigasi, dan

kesiapsiagaan bencana.

Page 18: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

BIDANG KETERLIBATAN 6:

PEMASUKAN LEBIH BANYAK, BELANJA LEBIH BAIK

18

Rasio pemasukan-GDP

(15,2% pada 2014) dan

pajak-GDP (11,3%)

Indonesia termasuk

rendah dan menurun.

Banyak tantangan dalam

eksekusi anggaran.

Pemerintah berupaya

meningkatkan

pemasukan,

memperkuat Direktorat

Jenderal Pajak, dan

meningkatkan komposisi

dan efektivitas belanja

publik.

Keterlibatan akan menggunakan investasi dan

pinjaman berbasis kebijakan serta layanan

pengetahuan guna mendukung pemerintah dalam:

1) Pemasukan:

• Mendukung revisi kebijakan pajak selektif.

• Mendukung reformasi untuk meningkatkan

ketaatan pajak dan memperkuat dan

mengarusutamakan administrasi pemasukan bukan

pajak (misal, pertambangan yang bukan pajak).

2) Memperbaiki belanja melalui:

• Memajukan reformasi subsidi energy (BBM dan

listrik).

• Mutu yang lebih baik melalui alokasi yang efisien,

efektif, implementasi di bidang utama.

• Memperkuat kapasitas institusional untuk

memodernisasi manajemen pengadaan dan

kontrak serta meningkatkan lingkungan

pengendali.

Page 19: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

BIDANG PENDUKUNG 1:

IKLIM USAHA DAN PASAR YANG BERFUNGSI

19

• Pertumbuhan, lapangan kerja

dan pengentasan kemiskinan

sangat bergantung pada

strategi pertumbuhan yang

didukung oleh sektor swasta.

• Pertumbuhan sektor swasta

bergantung pada regulasi

yang mendukung dan

terprediksi, adanya

infrastruktur, dan kondisi

pasar yang baik.

• Kebutuhan untuk

memperbaiki lingkungan

usaha dan keuangan

merupakan faktor lintas

sektor ekonomi, dan

berdampak pada efisiensi

solusi pembangunan.

• Pendekatan Kelompok Bank Dunia adalah

bekerja di dalam area keterlibatan serta

melalui dukungan terpisah untuk:

• Mempertemukan modal swasta agar

mendukung kebijakan publik melalui

investasi (IIF), dukungan kerjasama

pemerintah-swasta, layanan pengetahuan

dan bantuan teknis.

• Mendukung perusahaan swasta melalui

dukungan Bank Dunia bagi wirausahawan

dan inovasi, pendanaan dan konsultasi IFC

di wilayah tertantu, serta produk jaminan

MIGA.

• Bantuan teknis yang luas menuju

reformasi regulasi, dan pasar yang

berfungsi dengan lebih baik.

• Inklusi keuangan.

Page 20: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

BIDANG PENDUKUNG 2:

KESEJAHTERAAN BERSAMA, KESETARAAN & INKLUSI

20

• Pengentasan kemiskinan

dan mengurangi

ketimpangan baik

kedepan dan saat ini

adalah prioritas Kelompok

Bank Dunia, agar

melindungi masyarakat

miskin dan rentan dan

membantu mereka

menjalankan hidup yang

lebih produktif.

• Kelompok Bank Dunia

mendukung pembuatan

kebijakan berbasis bukti

bagi pengembangan dan

implementasi kebijakan

yang melindungi

masyarakat miskin dan

rentan.

• Bidang Pendukung ini akan dijalankan melalui

layanan pengetahuan, guna:

• Meningkatkan fokus kemiskinan dan

ketimpangan pada kebijakan yang

didukung Kerangka Kerja Kemitraan

Negara.

• Memperkuat jaring pengaman.

• Mengembangkan program kelulusan bagi

masyarakat miskin dan dukungan terkait.

• Meningkatkan SJSN untuk memberi

perlindungan efektif bagi seluruh

masyarakat (kesehatan) dan pekerja

(program karyawan).

• Intervensi Kelompok Bank Dunia di sektor

swasta akan difokuskan pada menciptakan

lapangan kerja produktif melalui

kerjasama dengan beberapa perusahaan,

serta aktivitas keuangan inklusif.

Page 21: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

• Peluncuran dengan pemerintah : September 10, 2015

• Konsultasi dengan stakeholder lain: • 1) Mitra Pembangunan / Lembaga Donor : September 16• 2) LSM dan akademia:

• September 21 (Jakarta) • September 29 (Makassar)• October 8 (Yogyakarta) • October 12 (Jakarta)3) Sektor Swasta: September 28

• Finalisasi draft CPF: November 2

• Board meeting untuk CPF: December 3, 2015

21

JANGKA WAKTU CPF

Page 22: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

TERIMA KASIH

22

Page 23: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

PORTFOLIO INVESTASI IBRD SAAT INI

US$6.740, termasukTrust Fund danContingency Financing

25 proyek di sektor-sektorberikut:

23

Page 24: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

PROGRAM IBRD YANG BERJALAN

24

*) Blended IDA+IBRD project

Page 25: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

INVESTASI IFCAntara tahun fiskal 2006-2015, IFC Indonesia memberikan komitmen lebih dari

US$4,2 milyar untuk 80 proyek (US$1,5 milyar sudah dimobilisasi).

Portfolio total = sekitar US$2,24 milyar untuk 31 klien, per Juni 2015.

Investasi IFC termasuk:

• pasar keuangan

• industri kimia

• pembangkit listrik

• industri makanan dan

minuman

• pertanian dan kehutanan

• minyak, gas, & tambang

• penyediaan sarana umum

• industri plastik & karet

• transportasi & gudang

• konstruksi & real estate

• industri manufaktur dan

sektor pelatihan.

.

Aktivitas penasihat termasuk:

• tata kelola korporasi

• pendanaan berkelanjutan

(perbankan hijau)

• pendanaan pertanian

• kehutanan dan agribisnis

• jasa non-finansial untuk bank

• penyederhanaan prosedur

memulai usaha dan izin

bangunan

• memberi nasihat transaksi

untuk kerjasama infrastruktur

oleh pemerintah-swasta.

Page 26: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

JAMINAN MIGA

MIGA memberikan jaminan dengan nilai lebih dari

US$400 juta untuk dua proyek aktif dalam bidang energi

dan industri ekstraktif.

Proyek Weda Bay Nickel

($207M at issuance)

mendukung fase

ekplorasi untuk

tambang kobalt-nikel

dengan tempat

pemrosesan

hidrometalurgi.

Proyek Rajamandala

Hydropower ($200M at

issuance) bertujuan

membangun kapasitas energi

Indonesia untuk

mempertahankan kemajuan

ekonomi serta meninggalkan

ketergantungan pada

pembangkit bahan bakar

minyak yang mahal.

Page 27: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

INDICATIVE AND PROVISIONAL FINANCING PIPELINE *

IBRD FY16-FY18 (1)

27

No Project/Program TitleImplementing

Agencies

Indicative

Amount ($)

FY16 (July 2015 - June 2016) 2,800

1 DPL Energy I MCEA 500

2 AF- National Rural water & sanitation (Pamsimas 3) MPWPR 300

3 National Slum Upgrading MPWPR 200

4 Regional Infrastructure Devevelopment Funds (RIDF) PT.SMI & MOF 500

5 AF Indonesia Infrastructure Financing Facility - PT.SMI/PT.IFF PT.SMI & MOF 250

6 Power Distribution Efficiency -P4R (PT.PLN) PT.PLN 500

7 Geothermal Energy Upstream Development (CTF/GEF) MOF & MEMR 50

8 Financial Support for low income households MPWPR 500

FY17 (July 2016 - June 2017) 3,500

1 DPL Energy II MCEA 500

2 DPL Maritime, logistics & connectivity MCEA 500

3 DPL Revenue Collection MOF 500

4 National Urban Water Supply Program MPWPR 100

5 Dam Opr Rehab & Safety Improvement Project -2 (DORSIP-2) MPWPR 250

6 Improvement of Solid Waste Mgmt to Support Rgnl & metro Cities MPWPR 100

7 Urgent Rehabilitation of Irrrigation Project (URIP) MPWPR 200

8 Road improvement to support Integrated land and sea toll way - Northen area MPWPR 250

9 Dev't of Capacity, Quality and Competency HR (SIPRIT II) BAPPENAS 200

10 Improvement of Primary Health care MOH 300

11 AF-Upper Cisokan 1040MW PT.PLN 200

12 Poko Hydro Power 130MW(PLN) PT.PLN 400

Not for quotation: see disclaimer on cover

Page 28: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

INDICATIVE AND PROVISIONAL FINANCING PIPELINE

IBRD FY16-FY18 (2)

28

No Project/Program TitleImplementing

Agencies

Indicative

Amount ($)

FY18 (July 2017 - June 2018) 3,350

1 DPL Maritime, logistics & connectivity-MLC II MCEA 500

2 DPL Revenue Collection II MOF 500

3National Urban Waste Water Management Program (Sewerage system

devt and Devt't of Sewage treatment plant facility)MPWPR 200

4 Modernization Strategic Irrigation Project (MISP) MPWPR 200

5 Matenggeng Power (PLN) PT.PLN 500

6 Regional watersupply in Benteng Kobema and Durolis MPWPR 100

7 National Urban Dev't Program (NUDP) - Sustainable Urban Dev't MPWPR 150

8 Surabaya urban transport Pemkot Sby 200

9 Power Distribution Efficiency II -P4R (PT.PLN) PT.PLN 500

10 Eastern ports development (PT.Pelindo) PT.PELINDO II 500

OTHER POTENTIAL PROJECT/PROGRAM 2,400

1 Modernization of Tax Collection Project MOF 150

2 National program for blue economy 200

3 P4R/OBD: DAK Reform program MOF 300

4 P4R: Quality Education in disadvantage regions/ Ind Smart Card MOEC 300

5 Support for Delivery of Village Infrastructure and basic services MOV 400

6 Tourism Infrastructure Development MOTourism 150

7 National Land Administration & Spatial Planning MOAgraria 200

8 Forestry Investment program MOFr 200

9 P4R: National Road Asset Preservation MOPWPR 200

10 Geothermal II 150MW(PT.PGE/Pertamina) PT.PGE 300

Not for quotation: see disclaimer on cover

Page 29: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

INDONESIA TRUST FUND PORTFOLIO

29

Data as of July 2015

• Total Contribution

Country specific TF:

US$ 617 million

•Managing 167

grants both from

Country and global

TFs

•Number of active

Donors : 10

Sector allocation of trust

funds in USD millions

Not for quotation: see disclaimer on cover

Page 30: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

INDONESIA TRUST FUND PORTFOLIO

BY DONOR CONTRIBUTION

30

Data as of July 2015

Total Contribution of Country specific TF: US$

617 m

Not for quotation: see disclaimer on cover

Page 31: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

IFC INVESTMENTS-

as of July 2015 Commitment Institution LN

Fiscal Year Short Name Cmtd - IFC

2014 BDSN 69.34

2010/ 2012/

2014/ 2015BTPN 582.80

2013 BUK 3.55

2006/ 2012/ 2014 Bank Danamon 58.33

2007/ 2011 Bank Intl Indo 75.00

2008/ 2010/ 2012 Bank Andara 0

2015 Bank Mayora 0

2011 BioCarbon 0

2015 Blue Bird 0

2012 CIMB Niaga 68.18

2014 Ciputra Res 0

2012 FHP Indonesia I 0

2014/ 2015 Fluidic Energy 0

2009/ 2014 IIF 30.00

2014 Indo Wind Power 0

2010 JICT 15.00

2014/ 2015 KEB Hana Indo 9.71

2014 MAYORA 30.00

2012/ 2015 Medco Power 0

2009/ 2011 OTO Finance 4.17

1993/ 1996/

2004/ 2009/ 2011PT Viscose 21.67

2006/ 2008/ 2013 PT TAS 9.55

2008/ 2009 PT TVS 1.82

2013 PT HAS 11.17

2013 PT MAS 3.86

2014/ 2015/ 2016 Pirelli & C. SPA 0

2015 Pt PAU 94.00

2008/ 2009 Saratoga Asia II 0

2013 Sayap Mas Utama 11.17

2010 Trada 30.57

2012/ 2013/ 2014 Wintermar 27.97

Total Portfolio 1,157.84Not for quotation: see disclaimer on cover

Page 32: Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020

Not for quotation: see disclaimer on cover

Working in different projects with different partners since

2012