KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF ......KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)...
Transcript of KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF ......KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)...
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum (076)Satuan Kerja : KPU Kabupaten KlatenProgram : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kualitas Dukungan manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKegiatan : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan SetjenKPU (3355)
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan sistem akuntansi danpelaporan keuangan
Jenis Keluaran (Output) : Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuanganVolume : 2 (dua)Satuan Ukur Keluaran (Output) : Laporan
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan;- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem akuntansidan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang PedomanPenyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentangPedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Gambaran Umum
Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi InstansiBerbasis Akrual (SAIBA) untuk menghasilkan Laporan Keuangan. LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/PenggunaBarang (PA/PB) wajib disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaanAPBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporanoperasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dancatatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan tersebut diperlukankoordinasi lintas Biro, baik di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU maupun lintasInstansi terkait lainnya seperti Ditjen Perbendaharaan (DJPB), Ditjen Kekayaan
Negara (DJKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) besertasegenap jajarannya di daerah. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotamelakukan koordinasi dengan Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPPN, KPKNL danPerwakilan BPKP Provinsi masing-masing.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari tersusunnya Laporan Keuangan KPU adalah :1. Internal KPU yaitu sebagai bahan/sarana untuk evaluasi dalam pengambilan
keputusan khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan.2. Eksternal :- Kementerian Keuangan yaitu sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu sebagai bahan pemeriksaan danmenentukan opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan :
Metode pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan AdministrasiKeuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (3355) pada output Laporansistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355.003) yang menghasilan keluaranberupa Laporan Keuangan periode Semesteran dan Tahunan dilaksanakan denganrangkaian kegiatan :
1. Melakukan pembinaan/bimbingan teknis terkait berbagai aturan dan aplikasiSAK/SIMAK BMN kepada seluruh satker KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota secara berjenjang melalui KPU Provinsi bekerjasama denganKanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPPN, KPKNL dan Perwakilan BPKP Provinsisetempat.
2. Melakukan asistensi/pendampingan kepada seluruh satker KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui KPU Provinsi dalam rangkapenyusunan LK periode Semesteran dan Tahunan.
3. Melakukan bimbingan teknis terkait berbagai aturan dan aplikasi SAK/SIMAKBMN kepada para penanggungjawab dan operator SAK/SIMAK BMN KPUmelalui In House Training SAI dengan narasumber dari DJPB dan DJKN.
4. Melakukan rapat koordinasi penyusunan LK KPU periode Semesteran danTahunan mengundang seluruh KPU Provinsi dengan narasumber dari DJPB danDJKN.
2. Tahapan dan waktu pelaksanaan :
Untuk melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan AdministrasiKeuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (3355) pada output LaporanSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003) pada sub output PengelolaanLaporan Sistem Akuntansi Instansi (3355.003.001) dengan keluaran berupa
tersusunnya Laporan Keuangan KPU periode Triwulanan, Semesteran dan Tahunandilakukan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA danUAPPA-W.
Adapun uraian kegiatannya antara lain : mengumpulan Laporan Keuangan dan ADKdari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPA, melakukan konsolidasi ADK tIngkatwilayah,. Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-Wdilakukan setiap Semester dan Tahunan, sedangkan untuk Tingkat Satuan Kerjadilakukan setiap periode Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN :
Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan diLingkungan Setjen KPU merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun,sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker dilaksanakan setiapBulan, Triwulan, Semester dan Tahunan.
Matrik Pelaksanaan Kegiatan di KPU :
No. Tahapan Kegiatan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penyusunan LaporanKeuangan tingkat UAKPA
BULAN KE
E. Biaya Yang Diperlukan
Untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan AdministrasiKeuangan di Lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat diperlukan biaya sebesar Rp24.192.000,- (dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), danrincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB).
Demikian Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuatuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
NIP. 19660203 198603 1001
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum (076)Satker : KPU Kabupaten KlatenProgram : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KPU (076.01.01)Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kualitas Dukungan manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKegiatan : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi
Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
Menyampaikan Laporan PertanggungjawabanPenggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang Tepat Waktudan Valid
Jenis Keluaran (Output) : Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaranVolume : 12 (dua belas)Satuan Ukur Keluaran (Output) : Laporan
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
- Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 66, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4400).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayarandalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2008 tahun 2008 tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaNegara/lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 47/PB/2009 tahun 2009 tentangPetunjuk Pelakanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan PertanggungjawabanBendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 11/PB/2011 tentang Perubahanatas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentangMekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506 Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang PetunjukPelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentangStandar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
2. Gambaran Umum
Setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyampaikan LaporanPertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam
bentuk realisasi anggaran. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnyaakuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Negara selaku pengguna anggaran/penggunabarang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
1. Komisi Pemilihan Umum;2. Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan;3. Sebagai alat kendali Pimpinan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) seluruh Satker KPU melalui aplikasiSIMONIKA;
4. Sebagai alat kendali Pimpinan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) seluruh Satker KPU;
5. Bahan kelengkapan data untuk pengawasan dan pemeriksaan internal KPU dalam hal iniPimpinan sebagai pengawasan melekat dan inspektorat KPU (APIP);
6. Untuk bahan Rapat Kerja Internal seperti Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja seKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Penyajian Rekapitulasi LRA secara nasional dari Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanAnggaran (LPPA) menjadi pembanding LRA yang disajikan pada Aplikasi SAI (SIMAK-BMN);
8. Penyajian Rekapitulasi LRA secara nasional dari Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanAnggaran (LPPA) yang disajikan pada Aplikasi SIMONIKA;
9. Bahan kelengkapan data untuk pengawasan dan pemeriksaan eksternal;10. LRA dari LPPA sebagai bahan kelengkapan data seperti LAKIP, realisasi dari Bappenas, dan
perencanaan anggaran;11. Untuk bahan rapat kerja dengan Komisi II DPR-RI, BAPPENAS, Kementerian
Keuangan,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang Berkualitasdilakukan melalui pembinaan/bimbingan teknis/asistensi, monitoring dan, sehinggadiharapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) secara tepat waktu, akurat dan dapatdipertanggungjawabkan. Dengan demikian KPU dapat menyusun Laporan RealisasiAnggaran untuk seluruh Satuan Kerja (Satker) secara riil, sehingga dapat digunakan sebagaidasar monitoring penyerapan anggaran yang disediakan sekaligus sebagai sarana evaluasikinerja masing-masing Satker.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2017, pelaksanaannya diatursebagai berikut:a) Menyusun laporan LPPA melalui aplikasi SIMONIKA dari Satker KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota;
b) Membuat laporan analisa dari hasil tersebut.
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan dimaksud direncanakan dilaksanakan sepanjang tahun 2017,sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan
NO TAHAPAN Subkomponen
BULAN KE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Penyajian LaporanPertanggungjawabanPenggunaan Anggaran(LPPA)
E. Biaya yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan output Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanAnggaran (LPPA) diperkirakan sebesar Rp. 8.371.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluhsatu ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan dalam Rencana AnggaranBiaya (RAB).
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Term of References ini dibuat untuk dipergunakansebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
NIP. 19660203 198603 1001
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum (076)Satker : KPU Kabupaten KlatenProgram : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kualitas Dukungan manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKegiatan : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan SetjenKPU (3355)
Indikator Kinerja Kegiatan : Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangantepat waktu
Jenis Keluaran (Output) : Layanan PerkantoranVolume : 12 (dua belas) bulan layanan
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Penundaan danPemberhentian PNS;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran NegaraNomor 4721);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD;
- Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat JenderalKPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana StrategisKomisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentangStandar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
2. Gambaran Umum
Disamping menjadi hak bagi setiap ASN untuk mendapatkangaji/honorarium/tunjangan sesuai peraturan yang berlaku, layanan perkantoran berupagaji, honorarium dan tunjangan bagi ASN menjadi instrument penting dalam
peningkatan kinerja ASN yang bermuara pada peningkatan kinerja Instansi tempatASN bernaung.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
1. Komisi Pemilihan Umum;2. Aparatur Sipil Negara (PNS dan Non-PNS) di lingkungan KPU Kabupaten Klaten;
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Output Layanan Perkantoran dilaksanakan setiap bulan untuk memenuhi pembayarangaji dan tunjangan pegawai. Bilamana terdapat kekurangan atau kelebihan komponenpembayaran gaji dan tunjangan, akan segera melaporkannya kepada SekretarisJenderal Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan format yang telah diterbitkan olehKomisi Pemilihan Umum.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
a) Melakukan perencanaan pengeluaran anggaran belanja pegawai.b) Melakukan permintaan Penerbitan SPM dari KPPN.c) Melakukan pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan.d) Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan
pengeluaran.
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
1. Waktu Pelaksanaan KegiatanKegiatan dimaksud direncanakan dilaksanakan sepanjang tahun 2017, sejak 1 Januari2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan
NOTAHAPAN Sub
komponenBULAN KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Pembayaran gaji dan
tunjangan
E. Biaya yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan output Layanan Perkantoran diperkirakansebesar Rp. 2.410.227.000,- (dua milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh
tujuh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB).
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Term of References ini dibuat untukdipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
NIP. 19660203 198603 1001
KERANGKA ACUAN KERJADATA KEBUTUHAN & ANGGARAN LOGISTIK PEMILU
TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon I : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya KPU (076.01.01)
Hasil : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya
Unit Eselon II/Satker : KPU KABUPATEN KLATEN
Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logisitkPemilu (3356)
Indikator Kinerja Kegiatan : Prosentase personil KPU Kab/Kota yang mampumengelola logistik Pemilu sesuai dengan peraturan yangberlaku dan kondisi masing – masing satuan kerja
Jenis Keluaran : Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan PengelolaanLogistik Pemilu serta Penganggarannya (3356.008)
Volume : 1 Dokumen
A. DASAR HUKUM
1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas,
wewenang dan kewajiban Sekretaris Jenderal KPU dalam beberapa pasal sebagai berikut :
a. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU bertugas membantu penyusunan
program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan
tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu perumusan dan penyusunan rancangan
peraturan dan keputusan KPU, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU, dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
b. Pasal 66 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU berwenang mengadakan dan
mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, serta mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pasal 66 ayat (3) Sekretariat Jenderal KPU antara lain berkewajiban, memelihara arsip dan
dokumen Pemilu, dan mengelola barang inventaris KPU; dan
d. Pasal 116 ayat (3) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU mengkoordinasikan pendanaan
penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
2). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Biro Logistik
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana
Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Logistik menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
b. penyusunan alokasi barang;
c. pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan Pemilu;
d. penyimpanan dan pemeliharaan barang kebutuhan Pemilu;
e. penyaluran dan pendistribusian barang kebutuhan Pemilu;
f. pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu; dan
g. pelaksanaan urusan Tata Usaha Biro.
B. Penerima Manfaat
Kegiatan ini akan bermanfaat bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk
pejabat/staf yang mengelola logistik Pemilu baik pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,
maupun Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Pola pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait
perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu berikut dengan alokasi anggaran yang akan
digunakan.
2. Tahapan Pelaksanaan
Untuk mencapai output kegiatan perlu dilakukan koordinasi Pengelolaan Logistik Dengan KPU
Provinsi melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi terkait
dengan pengelolaan logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan kegiatan
dijadwalkan dari bulan Januari s/d Desember 2017, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
No Komponen masukanTahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Koordinasi Perencanaan Kebutuhan danPengelolaan Logistik Pemilu sertaPenganggarannya
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas untuk KPU Kabupaten Klaten adalah sebesar
Rp.4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan
tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJALAYANAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILU
TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon I : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya KPU (076.01.01)
Hasil : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya
Unit Eselon II/Satker : KPU KABUPATEN KLATEN
Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logisitkPemilu (3356)
Indikator Kinerja Kegiatan : Prosentase personil KPU Kab/Kota yang mampumengelola logistik Pemilu sesuai dengan peraturan yangberlaku dan kondisi masing – masing satuan kerja
Jenis Keluaran : Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009)
Volume : 1 Layanan Pengadaan
A. DASAR HUKUM
1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas,
wewenang dan kewajiban Sekretaris Jenderal KPU dalam beberapa pasal sebagai berikut :
a. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU bertugas membantu penyusunan
program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan
tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu perumusan dan penyusunan rancangan
peraturan dan keputusan KPU, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU, dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
b. Pasal 66 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU berwenang mengadakan dan
mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, serta mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pasal 66 ayat (3) Sekretariat Jenderal KPU antara lain berkewajiban, memelihara arsip dan
dokumen Pemilu, dan mengelola barang inventaris KPU; dan
d. Pasal 116 ayat (3) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU mengkoordinasikan pendanaan
penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
2). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Biro Logistik
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana
Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Logistik menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
b. penyusunan alokasi barang;
c. pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan Pemilu;
d. penyimpanan dan pemeliharaan barang kebutuhan Pemilu;
e. penyaluran dan pendistribusian barang kebutuhan Pemilu;
f. pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu; dan
g. pelaksanaan urusan Tata Usaha Biro.
B. Penerima Manfaat
Kegiatan ini akan bermanfaat bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk
pejabat/staf yang mengelola logistik Pemilu baik pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,
maupun Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Pola pelaksanaan kegiatan sebagai upaya pencapaian keluaran adalah melalui fasilitasi pengadaan
logistik Pemilu.
2. Tahapan Pelaksanaan
Untuk mencapai output kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam rapat kerja
ULP dan LPSE atau bimtek/sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa Pemilu, e-Tendering maupun e-
Purchasing yang diadakan oleh KPU Provinsi.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan kegiatan
dijadwalkan dari bulan Januari s/d Desember 2017, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
No Komponen masukanTahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Rapat Kerja ULP dan LPSE Sosialisasi danBimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemilu, e-Tendering dan e-Purchasing
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas untuk KPU Kabupaten Klaten adalah sebesar
Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut
disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCEDOKUMEN PERENCANAAN DAN DATA KEPEMILUAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan UmumUnit Eselon I : Sekretariat JenderalProgram : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya (076.01.01).Hasil (Output) : Penyelenggaraan dukungan manajemen yang
profesional, akuntabel dan efektif.Unit Eselon II/Satker : KPU KABUPATEN KLATENKegiatan : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
(3357).Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/
Kota yang merencanakan program dan anggaran tepatwaktu sesuai dengan siklus anggaran
Jenis Keluaran (Output) : Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)Volume Keluaran (Output) : 1 (satu) Dokumen.Satuan Ukur Keluaran (Output) : Renja, RKAK/L dan DIPA.
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran NegaraNomor 4721).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat JenderalKPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis KomisiPemilihan Umum Tahun 2010-2014.
- Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KomisiPemilihan Umum Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar BiayaMasukan Tahun 2016.
2. Gambaran Umum
Dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2018sesuai dengan alur perencanaan, dilaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintah(RKP), Trilateral Meeting, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga (RKA K/L). Penyusunandokumen anggaran tersebut dikoordinasikan dengan berkoordinasi dengan DPR,Bappanas, Kemenkeu dan Instansi Terkait lainnya. Penyusunan dokumen anggarantersebut dimulai dari evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakanpada tahun 2016 baik dari Program, Kegiatan, Output/Sub Output dan KomponenTahun 2016 yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaanpenyusunan program dan rencana kerja anggaran Tahun 2016. Sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedomankepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaananggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagaiacuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akandilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. RKP kemudiandijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).Kemudian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal, Program danKegiatan Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan Visi dan Misi yang dituangkandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015-2019. Penyusunan Program dan Kegiatan sertasasaran yang ingin dicapai dikoordinasikan dengan KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota agar terdapat keserasian dalam implementasinya. SelanjutnyaProgram dan Kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan AnggaranKPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan dilaksanakandengan metode:a. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017.b. Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi untuk menyusun program dan
kegiatan;c. Menyampaikan usulan Renja KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;d. Melaksanakan finalisasi RKA K/L di KPU Provinsi;e. Melaksanakan proses revisi POK, Revisi DIPA baik ke Kanwil maupun usulan
kepada KPU;f. Melakukan dokumentasi terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data
Kepemiluan.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
1) Penyusunan Renja dan RKA K/L TA 2017 :
a) KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan usulan dan data penyusunan Renja keKPU Provinsi untuk kemudian disampaikan ke KPU RI guna memperolehdata yang akurat, obyektif dan sesuai dengan kondisi riil daerah. PenyusunanRenja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada belanja
mengikat yaitu belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran sertabelanja non mengikat.
b) Finalisasi penyusunan Renja dilaksanakan melalui rapat koordinasi antaraPimpinan dan Pejabat/Staf di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
c) Finalisasi penyusunan RKA K/L KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan di KPUProvinsi.
d) Koordinasi Program dan Kegiatan 2017 dan 2018 dengan melaksanakansinkronisasi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakanKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017.
e) Melaksanakan revisi POK dan revisi DIPA di Kantor Wilayah DJPBn.
D. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
Penanggung Jawab kegiatan adalah Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.
E. MATRIKS PENCAPAIAN KELUARAN
No. Tahapan Kegiatan BULAN KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Pengelolaan Program danKegiatan serta Revisi DIPA2017
2. Penyusunan Rencana Kerja2018
F. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, keluaranPengelolaan Program dan Anggaran (3357.001) di satker KPU Kabupaten Klatendibutuhkan biaya sebesar Rp 14.031.000,- (empat belas juta tiga puluh satu riburupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
TERM OF REFERENCE (TOR)LAYANAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN 2017
Kementerian/Lembaga : (076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon III : Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Program : Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KPU. (076.01.01).
Indikator Kinerja Utama : Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang
memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.
Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
(076.01.01.3357).
Indikator Kegiatan : Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan se
Kabupaten Klaten
Volume : 1 dokumen
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 101 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5246);
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati Dan Walikota;
e. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
f. Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran
Data Pemilih Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
g. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.
2. Gambaran Umum Singkat
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai Pemilu yang merupakan sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang
menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang terdiri atas Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota
secara demokratis.
Dalam proses pemilihan umum, KPU melakukan berbagai macam kegiatan
kepemiluan yang saling terkait dan proses tersebut disebut sebagai Tahapan Pemilu.
Tahapan demi tahapan harus dilalui hingga penetapan calon terpilih. Salah satu dari
tahapan pemilu adalah diselenggarakannya proses pemutakhiran data pemilih.
Pemutakhiran data pemilih yaitu kegiatan untuk memperbaharui data pemilih yang
dari tahun ke tahun pasti akan mengalami perubahan baik jumlah pemilih maupun
persebarannya.
KPU dalam memproses pemutakhiran data pemilih Tahun 2014, telah
menggunakan Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH) dalam
menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2014, selanjutnya KPU akan
menggunakan dan mengembangkan Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih
(SIDALIH) tersebut. Dalam penggunaan SIDALIH, KPU akan melakukan
pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Sedangkan pengembangan sistem
informasi ini untuk mempermudah dan mempersingkat proses pemutakhiran data,
terutama dalam mencegah adanya pemilih ganda serta memiliki derajat keakuratan
yang tinggi sehingga sebagian besar pemilih dapat dimutakhirkan sebelum tahapan
dimulai.
Untuk mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan beberapa aspek
menjadi pertimbangan yaitu Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia dan Relasi
sehingga kegiatan pemutakhiran data pemilih, menjadi sebagai berikut:
1. Aspek Sistem Informasi :
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI berdasarkan
perundang – undangan terkait Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum;
2. Aspek Sumber Daya Manusia :
Meningkatkan penguasaan teknis pengoperasian Sidalih untuk tingkat operator
dan tingkat manajemen menunjang proses pemutakhiran untuk pimpinan unit
kerja dalam mengetahui fungsi, proses dan kebutuhan kegiatannya;
3. Aspek Relasi :
a. Koordinasi, Komunikasi Dan Kerjasama yang baik dengan pemerintah
untuk memastikan masukan data pergerakan penduduk potensial pemilih
tersedia bagi KPU dan masukan tersebut ditindaklanjuti dengan tepat oleh
KPU. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan berkala;
b. Koordinasi, Komunikasi Dan Konsultasi untuk memastikan kemajuan
proses pemutakhiran secara berkala dan berjenjang. Kegiatan ini dilakukan
secara berjenjang dan berkala.
Hasil kegiatan ini adalah database pemilih termutakhir yang dapat dipergunakan
dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 serta Pemilu Kepala Daerah baik
dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Walikota Tahun 2016 - 2018.
B. Target dan Sasaran yang akan dicapai
Dalam proses pemutakhiran data pemilih KPU diharapkan dapat tercapainya beberapa
hal sebagai berikut:
1. Selalu terpeliharanya data pemilih yang akurat;
2. Proses pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan, transparan dan akuntabel
dengan menggunakan aplikasi Sidalih;
3. Tersusunnya daftar pemilih pemilihan;
4. Terbentuknya database pemilih yang selalu termutakhirkan dan dapat digunakan
setiap saat.
C. Kegiatan
1. Kegiatan di KPU Kabupaten Klaten
KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih akan
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan petugas kecamatan setempat dalam rangka
pemutakhiran data pemilih;
b. Melakukan proses input data pemilih;
c. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi.
D. Matriks Pelaksanaan Kegiatan
1. Matrik Pelaksanaan Kegiatan
No KegiatanBulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a. Pemutakhiran Data Pemilih Tahun2017- Rapat koordinasi dengan disdukcapil- Input data pemilih- Mengikuti Rapat koordinasi dengan
KPU Provinsi
D. Biaya
Perkiraan total anggaran untuk pelaksanaan output Pemutakhiran Data Pemilih Tahun
2017 akan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten sebesar Rp.18.460.000,-
(delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCEANALISIS CAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan UmumUnit Eselon I : Sekretariat JenderalUnit Eselon III/Satker : KPU/KIP KABUPATEN KLATENProgram : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya (076.01.01).Hasil (Outcome) : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya.Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
(3357).Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Penyusunan Laporan Kinerja 2016 dan
Perjanjian Kerja 2017 yang tepat waktuJenis Keluaran (Output) : Dokumen Analisis Capaian Kinerja (3357.026)Volume Keluaran (Output) : 22 (dua puluh dua) dokumen
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran NegaraNomor 4721).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat JenderalKPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- Peraturan KPU Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KomisiPemilihan Umum Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar BiayaMasukan Tahun 2016.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan analisis capaian kinerja ini dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasidengan KPU Provinsi terkait penyusunan dokumen Analisis Capaian Kinerja.
2. Tahapan Pelaksanaan
- Menyusun laporan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi,matriks, monitoring RKP, dan laporan berdasarkan PMK 249/2011
- Menentukan sasaran keuangan dan sasaran fisik dari laporan- Menyusun matriks monitoring pelaksanaan kegiatan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan monitoring RKP
- Mengisi laporan output kegiatan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 pada websiteKementerian Keuangan
- Menyusun indikator kinerja
- Menyusun proses pelaksanaan kegiatan penyusunan LAKIP- Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran,
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016, Perjanjian Kinerja KPUKabupaten Klaten 2017, Laporan Rencana Aksi dan Analisis Capaian Kinerja
- Menyelenggarakan rapat – rapat, dan konsultasi dengan KPU provinsi JawaTengah.
D. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
Penanggungjawab kegiatan adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KabupatenKlaten.
E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Analisis Capaian Kinerja direncanakan akan berlangsung selama 2 (dua)bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Februari 2016.
2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan
No KegiatanBulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penyusunan Laporan KinerjaTahun 2016
2 Penyusunan Perjanjian KinerjaTahun 2017
F. BIAYA
Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan 3357.026 Analisis Capaian Kinerjadibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten sebesar Rp. 3.920.000,- (tiga juta sembilanratus dua puluh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiridalam Rencana Anggaran Biaya (terlampir).
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
1
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCEPENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan UmumUnit Eselon I : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan UmumProgram : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis LainnyaUnit Eselon III/Satker : KPU Kabupaten KlatenKegiatan : Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.009)Indikator Kegiatan : Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan
inventarisasi aset berdasarkan stock opname tepatwaktu
Output Kegiatan : Laporan pelaksanaan kegiatan stock opnameVolume : 2 (dua) unit
A. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah/Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi pemilihanUmum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunandan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya MasukanTahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara PelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BarangMilik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi danLaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara RekonsiliasiBarang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan danKodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat JenderalKPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang TataCara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2
B. PENERIMA MANFAATYang diharapkan sebagai penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan pengelolaanpersediaan untuk stock opname dilakukan dengan menghitungjumlah, melakukan cek fisik dan memilah kondisi aset.
2. Tahapan PelaksanaanKegiatan stock opname terhadap aset seyogyanya dilakukan 1 kali dalam setahun yaituSemester II, sehingga tersedianya laporan barang persediaan yang akurat dapatmemudahkan satker dalam pengelolaan dan menentukan kebutuhannya.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN1. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Laporan Persediaan (Stock Opname) direncanakan akan berlangsung selama12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017.
2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan
No KegiatanBulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Pengelolaan Barang Milik
Negara
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara di satker KPUKabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Rincianlebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)terlampir.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
1
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCEPENGELOLAAN & PENERAPAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN/LEMBAGA : Komisi Pemilihan Umum.UNIT ESELON I : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya (076.01.01).HASIL : Penyelenggaraan dukungan Kearsipan yang
Profesional, akuntabel dan efektif.UNIT ESELON III/SATKER : KPU Kabupaten KlatenKEGIATAN : Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan
Perkantoran (3360).INDIKATOR KEGIATAN : Penyelamatan Arsip di lingkungan KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/KotaOUTPUT : Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip (3360.013)JENIS KELUARAN : Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kearsipan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.VOLUME : 1 (satu) dokumen
A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5246);
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 06Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi PemilihanUmum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009.
B. PENERIMA MANFAATDengan terselenggara kegiatan termanfaatkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten, Pemerintah, Lembaga, Partai dan Masyarakat umum.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan menata, mendata, dan menilai Arsip dilaksanakan di Lingkungan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2
2. Tahapan PelaksanaanTahapan Pelaksanaan kegiatan meliputi : Membentuk Tim Untuk Penataan, Pendataan Dan Penilaian;
Berkoordinasi Dengan Unit Pengelola kearsipan Di Lingkungan KPUKabupaten/Kota;
Berkoordinasi Dengan Pihak Eksternal Seperti Badan Arsip dan PerpustakaanDaerah;
Laporan Kegiatan.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARANKegiatan dilaksanakan di masing-masing KPU dalam waktu 1 Tahun kerja.
E. BIAYA
Perkiraan biaya untuk kegiatan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip di KPUKabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 11.309.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan riburupiah).Dengan rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
1
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCELAYANAN PERKANTORAN DI KPU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN /LEMBAGA : Komisi Pemilihan UmumUNIT ESELON I : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumPROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya (076.01.01)HASIL : Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan dukungan
operasional dan pemeliharaan perkantoranUNIT ESELON III/SATKER : KPU Kabupaten KlatenKEGIATAN : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran (3360)INDIKATOR KINERJA : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsidengan baik.
OUTPUT : Layanan Perkantoran (3360.994)SUB OUTPUT : Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan
Perkantoran (3360.994)JENIS KELUARAN : Terselenggaranya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran Di Lingkungan KPU Kab. KlatenVOLUME : 12 (dua belas) bulan layanan
A. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1963 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan, serta Pemakaian Pakaian Seragam danTanda Pengenal diluar Angkatan Perang dan Kepolisian Negara;
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPUProvinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya MasukanTahun Anggaran 2016;
Peraturan KPU No 4 tahun 2005 tentang Pakaian Seragam di Lingkungan KPU.
B. PENERIMA MANFAAT
Kegiatan Layanan Perkantoran dan Dukungan Operasional Sarana Prasarana diperuntukkanuntuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode PelaksanaanKegiatan layanan perkantoran dilaksanakan dengan metode : Melaksanakan pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari perkantoran; Melaksanakan kegiatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa;
Melaksanakan perawatan gedung kantor dan peralatan/mesin; Melaksanakan pembayaran honor terkait pelaksanaan operasional kantor.
2. Tahapan PelaksanaanUntuk layanan perkantoran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tahun anggaran2017 sebagai berikut :a. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
Membayar honor satpam/sopir, petugas kebersihan/pramubakti Memenuhi kebutuhan ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan koran/majalah
dan air minum pegawai.b. Langganan Daya dan Jasa
Membayar tagihan pengiriman surat dinas pos, listrik, telepon dan air.c. Pemeliharaan Kantor
Melakukan pembiayaan untuk pemeliharaan gedung kantor. Melakukan pembiayaan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin seperti kendaraan roda
4, kendaraan roda 2, PC/LAPTOP, AC, Printer dan inventaris kantor lainnya.d. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
Pembayaran honor untuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan StafPengelola.
Pembayaran honor untuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat/PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan.
Pembayaran untuk pakaian satpam, sopir, kebersihan/pramubakti.e. Pembayaran untuk kebutuhan perjalanan dinasf. Pembayaran sewa gudang
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
1. Waktu PelaksanaanPenyelenggaraan Layanan perkantoran dalam mendukung kegiatan operasional danpemeliharaan perkantoran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 1(satu) tahun mulai dari bulan Januari s.d. Desember Tahun 2017.
2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan
NO TAHAPAN KEGIATAN BULAN KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12LAYANAN PERKANTORAN
A Kebutuhan Sehari-hari PerkantoranB Langganan Daya dan JasaC Pemeliharaan Kantor
DPembayaran Terkait PelaksanaanOperasional Kantor
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran di KPU KabupatenKlaten adalah sebesar Rp. 375.860.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluhribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB) terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
1
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCELAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP
KPU KABUPATEN KLATENTAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan UmumUnit Eselon I : Sekretariat Jenderal KPUProgram : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya (076.01.01).Hasil (Output) : Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan SAPUnit Eselon III/Satker : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KlatenKegiatan : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361).Indikator Kinerja Kegiatan : Adanya Laporan Evaluasi Terhadap Dokumen Data Laporan
Pelaksanaan Kegiatan LAKIPJenis Keluaran (Output) : Laporan hasil evaluasi LAKIP KPU Kabupaten KlatenVolume Keluaran (Output) : 1 (satu) laporan.Satuan Ukur Keluaran (Output) : Laporan evaluasi LAKIP
A. DASAR HUKUM
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan KinerjaInstansi Pemerintah
- Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD;- Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPUProvinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KomisiPemilihan Umum Tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TahunAnggaran 2016;
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU
2
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan evaluasi LAKIP Tahun 2016 dilaksanakan dengan mengikuti undangan KPU Provinsidalam rangka Evaluasi LAKIP tahun 2016.
2. Tahapan Pelaksanaan
- Menyusun proses pelaksanaan kegiatan penyusunan LAKIP- Menyerahkan LAKIP KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 ke tingkat KPU Provinsi Jawa
Tengah untuk dievaluasi
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Evaluasi terhadap LAKIP KPU Kabupaten Klaten direncanakan akan berlangsungselama 12 (dua belas) bulan terhitung antara bulan Januari sampai dengan Desember 2017
2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan
No KegiatanBulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Evaluasi terhadap LAKIP KPUKabupaten Klaten
E. BIAYA
Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan 3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIPdibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten sebesar Rp. 4.142.000,- (empat juta seratus empatpuluh dua ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam RencanaAnggaran Biaya (terlampir).
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCELAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN
KPU KABUPATEN KLATENTAHUN ANGGARAN 2017
Lembaga : Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasLainnya
Hasil : Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan SAP
Unit Eselon III / Satker : KPU Kabupaten Klaten
Kegiatan : Pengawasan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPUProvinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota (3361.005)
Indikator Kinerja Kegiatan : Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan SesuaiSAP
Output : Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (005)
Volume : 1 Laporan
A. DASAR HUKUM
Dasar Hukum untuk melaksanakan kegiatan ini, adalah berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan SekretariatKPU Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Intruksi Presiden Nomor 06 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan KeuanganKementerian Negara/ Lembaga;
9. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU
B. PENERIMA MANFAATPenerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU. Melalui pelaksanaan Reviu atas LaporanKeuangan, entitas yang direviu akan :1. Mengetahui Prinsip - Prinsip yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah;2. Semakin memahami prinsip penyusunan Laporan Keuangan secara berjenjang;3. akan melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah;4. Memahami pengklasifikasian setiap unsur Laporan Keuangan.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Proses kegiatan Review Laporan Keuangan ini, melalui tahapan pengujian mengenai sifattransaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansiyang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Pelaksanaan reviu atas Laporan Keuanganakan dilaksanakan di Provinsi sebagai penyelenggara kegiatan.
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan review Laporan Keuangan dilaksanakan sebagai berikut:a. Pembuatan Surat Tugas;b. Melaksanakan Kegiatan Review Laporan Keuangan dengan cara melakukan tanya jawab,
pencocokan data, verifikasi data, kepada penyusun Laporan Keuangan;c. Penyusunan Laporan
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Waktu Pelaksanaan antara bulan Januari s.d Desember Tahun 2017
2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan
No Kegiatan2016
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des1. Reviu Laporan
KeuanganSesuai SAP
E. BIAYA YANG DIPERLUKANAdapun rencana biaya untuk pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Sesuai SAP dilingkungan KPU Kabupaten Klaten sebesar Rp. 4.942.000,- (empat juta sembilan ratus empatpuluh dua ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCEPENYELENGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN/LEMBAGA : Komisi Pemilihan UmumUNIT ESELON I : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumPROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
(076.01.02)HASIL : Terselengaranya pengadaan meubelair dan belanja
modalUNIT ESELON II/SATKER : KPU Kabupaten KlatenKEGIATAN : Penyelenggara Dukungan Sarana dan Prasarana
Perkantoran (3362)INDIKATOR KINERJA : Tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPUOUTPUT : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (3362.006)JENIS KELUARAN : Terlaksananya Sarana dan Prasarana pengadaan
peralatan dan mesin yang Reprensentatif
A. LATAR BELAKANG
a. Dasar Hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010, tentang Uraian TugasStaf Pelaksanaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat JenderalKomisi Pemilihan Umum.
b. Gambaran Umum SingkatDalam upaya menciptakan produktivitas kerja yang tinggi dalam proses pengelolaaninformasi dan dokumentasi untuk tahun 2017, maka perlu ditunjang dengan saranadan prasarana yang memadai untuk operasional PPID di lingkungan KPU, KPU/KIPProvinsi dan KPU Kab/Kota.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
a. Metode Pencapaian Keluaran
Kegiatan penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana dilaksanakan denganmetode pengadaan barang berupa mebelair/peralatan dan mesin untuk fasilitas PPIDKPU Kabupaten Klaten.
b. Tahapan Pencapaian Keluaran
Untuk kegiatan penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana yang akan dilakukanpada tahun anggaran 2017 pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Menyeleksi penyedia barang; Membuat berita acara pengadaan peralatan dan mesin tersebut; Membuat dokumen administrasi pengadaan barang; Melaksanakan proses pengadaan mebelair/peralatan dan mesin fasilitas PPID
KPU Kabupaten Klaten;
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
1. Waktu Pelaksanaan KegiatanOutput Peralatan dan Fasilitas Perkantoran direncanakan akan berlangsung padabulan Februari s/d Maret 2017
2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan
No KegiatanBulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pembelian Peralatan danFasilitas PPID
E. BIAYA YANG DIKELUARKAN
Perkiraan total biaya yang diperlukan dalam kegiatan Pembelian Peralatan dan MesinUntuk Fasilitas PPID dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Klaten adalah sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebutdisajikan tersendiri dalam Rencana Anggara Biaya (RAB).
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2015
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM
KPU KABUPATEN KLATENTAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Komisi Pemilihan UmumUNIT ESELON I : Sekretariat Jenderal KPUPROGRAM : Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik(076.01.06).
HASIL : Tercapainya Advokasi Hukum danPenyelesaian Sengketa Hukum.
UNIT ESELON III/SATKER : KPU Kabupaten KlatenKEGIATAN : Advokasi Hukum dan penyelesaian
sengketa hukum (3363.010)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Presentase Advokasi Hukum dan
penyelesaian sengketa hukum.OUTPUT : Rumusan bahan konsultasi hukum,
dokumen pembelaan.VOLUME : 1 (satu) Kasus.
A. DASAR HUKUM
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat pada output ini adalah internal dan eksternal KPU
2
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
a. Menghadiri pemeriksaan di aparat penegak hukum dan sidang – sidang terkaitdengan gugatan hukum/sengketa hukum yang dihadapi KPU Kabupaten/Kota ditiap tingkatan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan TataUsaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi), Bawaslu dan DKPP.
b. Menghadiri Seminar, FGD dan Workshop dalam upaya peningkatan kapasitassumber daya manusia dalam beracara, menyiapkan alat bukti dan manajemenadministrasi
c. Mengikuti Rapat Kerja dengan KPU Provinsi dalam rangkapembekalan/penyuluhan Peraturan KPU dan mengidentifikasi isu-isustrategis/materi sebagai bahan penyuluhan peraturan
d. Melakukan pengumpulan, pengolahan bahan dengan menginventarisir data-data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum.
2. Tahapan Kegiatan
Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1. Persiapan
a. Penyusunan bahan dan kajian/analisa hukum terhadap gugatanhukum/sengketa hukum dan advokasi hukum
b. Mengidentifikasi, menyiapkan bahan yang terkait dengan materipengkajian untuk kegiatan administrasi pelayanan kepemiluan
c. Melakukan pengumpulan, pengolahan bahan dengan menginventarisirdata- data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum
2. Pelaksanaan
a. Menyelesaikan permasalahan hukum Pemilu/Pemilukada dan nonpemilu/pemilukada.
b. memetakan administrasi pelayanan kepemiluan yang akan dievaluasi;
c. Menentukan jenis produk hukum yang akan disajikan sebagai bahaninformasi
3. Laporan pelaksanaan
Menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Ketua KPUKabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
1. Waktu pelaksanaan kegiatan
Waktu Pelaksanaan mulai bulan Januari s.d Desember Tahun 2017
3
2. Matrik pelaksanaan kegiatan
No
TAHAPAN KEGIATANBULAN KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Advokasi Hukum dan penyelesaian
sengketa hukum
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Semua kegiatan yang diperlukan pada output 3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukumdibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017, sebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMILU & PEMILUKADAKPU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Komisi Pemilihan UmumUNIT ESELON I : Sekretariat Jenderal KPUPROGRAM : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).HASIL : Adanya Penyuluhan Peraturan Perundang-
undangan Pemilu dan PemilukadaUNIT ESELON III/SATKER : KPU Kabupaten KlatenKEGIATAN : Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan
Pemilu dan Pemilukada (3363.013)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Jumlah Peserta dari KPU Kabupaten/Kota
yang mengikuti penyuluhan PeraturanPerundang-Undangan penyelenggaraanTahapan Pemilu
OUTPUT : Laporan mengikuti penyuluhan peraturanperundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
VOLUME : 1 (satu) Kegiatan.
A. DASAR HUKUM
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum.
5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi PemilihanUmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22Tahun 2008;
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari output ini adalah pihak internal maupun eksternal KPU.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
a. Menghadiri pemeriksaan di aparat penegak hukum dan sidang – sidang terkaitdengan gugatan hukum/sengketa hukum yang dihadapi KPU Kabupaten/Kota ditiap tingkatan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan TataUsaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi), Bawaslu dan DKPP.
b. Menghadiri Seminar, FGD dan Workshop dalam upaya peningkatan kapasitassumber daya manusia dalam beracara, menyiapkan alat bukti dan manajemenadministrasi
c. Mengikuti Rapat Kerja dengan KPU Provinsi dalam rangkapembekalan/penyuluhan Peraturan KPU dan mengidentifikasi isu-isustrategis/materi sebagai bahan penyuluhan peraturan
d. Melakukan pengumpulan, pengolahan bahan dengan menginventarisir data-data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum.
2. Tahapan Kegiatan
Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
a. Persiapan
1. Penyusunan bahan dan kajian/analisa hukum terhadap gugatanhukum/sengketa hukum dan advokasi hukum
2. Mengidentifikasi, menyiapkan bahan yang terkait dengan materipengkajian untuk kegiatan administrasi pelayanan kepemiluan
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan bahan dengan menginventarisirdata- data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum
b. Pelaksanaan
1. Menyelesaikan permasalahan hukum Pemilu/Pemilukada dan nonpemilu/pemilukada.
2. memetakan administrasi pelayanan kepemiluan yang akan dievaluasi;
3. Menentukan jenis produk hukum yang akan disajikan sebagai bahaninformasi
c. Laporan pelaksanaan
Menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Ketua KPUKabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
1. Waktu pelaksanaan kegiatan
Waktu Pelaksanaan antara bulan Januari s.d Desember Tahun 2017
2. Matrik pelaksanaan kegiatan
No TAHAPAN KEGIATANBULAN KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Penyuluhan Peraturan Perundang-
undangan Pemilu dan Pemilukada
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Semua kegiatan yang diperlukan untuk output 3363.013 Penyuluhan PeraturanPerundang-undangan Pemilu dan Pemilukada dibiayai dari APBN Tahun Anggaran2017, sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) denganrincian anggaran sebagaimana terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH
KPU KABUPATEN KLATENTAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Komisi Pemilihan UmumUNIT ESELON I : Sekretariat Jenderal KPUPROGRAM : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).HASIL : Fasilitasi Pendidikan Pemilih dan
Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih.UNIT ESELON III/SATKER : KPU Kabupaten KlatenKEGIATAN : Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : 1. Terfasilitasinya pendidikan pemilih dengan
kelompok strategis2. Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di
KPU Kabupaten Klaten.OUTPUT : Pusat Pendidikan PemilihVOLUME : 1 (satu) Satker.
I. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 131, Pasal132, Pasal 133;
3. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata CaraPelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasidan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik PenyelenggaraPemilu;
6. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi PemilihanUmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun2010;
7. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan TataKerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata CaraPembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 Tentang Standar BiayaMasukan Tahun Anggaran 2015;
II. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah masyarakat pemilih maupun calonpemilih se Kabupaten Klaten. Masyarakat pemilih ini bisa dari kalanganpelajar/mahasiswa (pemilih pemula), stake holder, lembaga/instansi, Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), media massa dan masyarakatumum. Dengan berbagai kegiatan pendidikan pemilih tersebut, diharapkan dapatmenumbuhkan peran aktif masyarakat dan menyegarkan kembali kesadaranberdemokrasi melalui pemilu, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat, baiksecara kuntitas maupun kualitas.
III. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode PelaksanaanKegiatan Pendidikan pemilih dilakukan secara berkesinambungan.Berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode pemilihan dan periodedi luar masa pemilihan. Pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masapemilihan.Kegiatan Pendidikan pemilih mencakup pemberian informasi kepemiluan danpemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Implementasi darikegiatan pendidikan pemilih antara lain melalui: fasilitasi pendidikan pemilih sertapembentukan pusat pendidikan pemilih.Metode pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih yang tertuang dalam alokasianggaran T.A. 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih.Secara garis besar kelompok sasaran fasilitasi pendidikan pemilih dibagimenjadi dua, yakni kelompok strategis dan kelompok rentan. Kelompokpemilih strategis adalah kelompok pemilih yang karena besaran ataupunposisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Kluster initerbagi dalam pra-pemilih, pemula, perempuan, marginal/difabel danagamawan. Sedangkan kelompok rentan meliputi Daerah dengan partisipasipemilih rendah, daerah dengan potensi pelanggaran pemilu tinggi dandaerah rawan konflik dan kekerasan
b. Pembentukan Pusat Pendidikan PemilihSebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi, kuantitatifmaupun kualitatif dan pemilu maupun Pemilukada, KPU Kabupaten Klatenmulai Tahun 2016 merancang pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih(Voter Education Center). Pada T.A 2017, pusat pendidikan pemilih akanlebih dikembangkan dan dioptimalkan dalam mengedukasi pemilih.
2. Tahapan Pelaksanaan
a. Fasilitasi Pendidikan PemilihBentuk kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih bisa berupa kegiatan PartisipasiMasyarakat untuk sasaran kelompok strategis dan kelompok rentan. KPUKab/Kota hanya khusus melaksanakan fasilitasi pendidikan pemilih kelompokstrategis saja.Kelompok pemilih strategis adalah kelompok pemilih yang karena besaranataupun posisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Kluster initerbagi dalam pra-pemilih, pemula, perempuan, marginal, dan agamawan
b. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih.Pusat Pendidikan Pemilih salah satunya melalui aktivitas dalam PusatPendidikan Pemilih dipandang perlu untuk dibentuk sesuai arah kebijakan KPURI.
IV. Waktu dan Matriks Pencapaian Keluaran1. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahunanggaran. Harapannya dengan terselenggaranya berbagai program dan kegiatanpeningkatan partisipasi masyarakat pada tahun 2017 ini dapat menumbuhkan peranaktif masyarakat dan menyegarkan kembali kesadaran berdemokrasi melalui pemilu,sehingga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat meningkat, baiksecara kuantitas maupun kualitas.
2. Matriks Pencapaian Keluaran
No TAHAPAN KEGIATANBULAN KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Pusat Pendidikan Pemilih
a. Fasilitasi Pendidikan Pemilihb. Belanja modal untuk pusat
pendidikan pemilih
V. BiayaUntuk pelaksanaan seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih di KPU KabupatenKlaten tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Perincian sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.
Klaten, 22 Desember 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO