Kerangka Acuan Kerja
-
Upload
aditya-pratama -
Category
Documents
-
view
189 -
download
3
Transcript of Kerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference
Keluaran (output) Peraturan Bidang Perbendaharaan, Pengembangan
Profesi dan Program Pensiun TA 2013
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Program : Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Outcome/Hasil : Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel
Sesuai Dengan Ketentuan
Unit Eselon II : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kegiatan : Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan
Output/Keluaran : Peraturan Bidang Perbendaharaan, Pengembangan Profesi dan Program Pensiun
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase (%) jumlah peraturan yang dihasilkan melalui harmonisasi
Volume : 8
Satuan Ukuran & Jenis Ukuran : Peraturan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
PMK Nomor 100/ PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dalam pasal 806 menyatakan
“Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.”.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.10/2012 tentang Dana dan Manfaat Pensiun
2. Gambaran Umum
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
perbendaharaan Negara serta pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Hal ini untuk meningkatkan pengelolaan
perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan Pembinaan Pelaksanaan ini adalah seluruh Kementerian/ Lembaga terutama Kementerian
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dalam hal pengembangan profesi dan program pensiun serta stakeholder dalam hal tugas
perbendaharaan.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Menyusun rancangan dari peraturan yang akan dibuat dan dilakukan bersama kementerian/lembaga yang nantinya sebagai
pengguna peraturan. Atas rancangan yang telah disepakati maka dilakukan kordinasi terhadap seluruh kementerian/lembaga
serta mengharmonisasikannya dengan peraraturan yang sudah ada.
2. Tahapan Pelaksanaan
Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2013, pelaksanaannya di atur sebagai berikut :
Pembentukan panitia penyusun rancangan peraturan
Pelaksanaan Harmonisasi peraturan ini dengan peraturan yang sudah ada
Pelaksanaan penetapan dan sosialisasi peraturan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan yang berupa Peraturan Bidang Perbendaharaan, Pengembangan Profesi dan Program Pensiun tersebut harus
dicapai pada awal tahun 2013 sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga.
E. Biaya Yang Dibutuhkan
Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebagaimana RAB terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kepala Bidang Humas
Aditya Pratama
103010003993