KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
Transcript of KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 117 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS
PT INDO PANCADASA AGROTAMA DI KEDANG MURUNG, KECAMATAN KOTA
BANGUN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa PT Indo Pancadasa Agrotama telah
mengoperasikan Terminal Khusus sesuai surat Direktur
Jenderal Perhubungan Laut kepada Kepala Lembaga OSS
Nomor A 60/AL.308/DJPL tanggal 21 Januari 2019
tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian
Terminal Khusus (Tersus) PT Indo Pancadasa Agrotama;
b. bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, penggunaan
Terminal Khusus untuk kepentingan umum selain untuk
bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan
penunjang produksi untuk kepentingan sendiri tidak
dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan
izin dari Menteri;
Mengingat
c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terminal Khusus
Pertambangan Batubara PT Indo Pancadasa Agrotama
telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk
menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran,
sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan
umum yang bersifat sementara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta guna
menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk
sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT
Indo Pancadasa Agrotama untuk melayani kepentingan
umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Pemberian Izin Penggunaan
Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT
Indo Pancadasa Agrotama di Desa Kedang Murung,
Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan
Umum;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Menetapkan
PERTAMA
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1184);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun
2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk
Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 394);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756).
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL
KHUSUS PERTAMBANGAN BATUBARA PT INDO
PANCADASA AGROTAMA DI DESA KEDANG MURUNG,
KECAMATAN KOTA BANGUN, KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK
MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.
Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus
Pertambangan Batubara PT Indo Pancadasa Agrotama di
Desa Kedang Murung, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang telah
dioperasikan berdasarkan surat Direktur Jenderal
Perhubungan Laut kepada Kepala Lembaga OSS Nomor A
60/AL.308/DJPL tanggal 21 Januari 2019 tentang
Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Terminal
Khusus (Tersus) PT Indo Pancadasa Agrotama, digunakan
sementara untuk melayani kepentingan umum berupa
bongkar/muat hasil produksi pertambangan batubara di
wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur, untuk perusahaan yaitu:
1) PT Bumi Jaya Prima Etam dan
2) PT Kartika Selabumi Mining
KEDUA : Izin penggunaan Terminal Khusus PT Indo Pancadasa
Agrotama untuk melayani kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu)
tahun.
KETIGA : Penggunaan Terminal Khusus PT Indo Pancadasa Agrotama
untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama
antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Samarinda dengan PT Indo Pancadasa Agrotama.
KEEMPAT : Penggunaan Terminal Khusus PT Indo Pancadasa Agrotama
untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna
menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan
ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
KELIMA : Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT Indo
Pancadasa Agrotama selama digunakan untuk melayani
kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa
kepelabuhanan yang berlaku pada Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda.
KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap
penggunaan sementara Terminal Khusus PT Indo Pancadasa
Agrotama untuk melayani kepentingan umum.
KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Perdagangan;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
11. Gubernur Kalimantan Timur;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Bupati Kutai Kartanegara;
15. Kepala Kan tor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
Samarinda;
16. Direksi PT Indo Pancadasa Agrotama.