KEPUTUSAN

DIREKTORAT JENDERAL SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI NOMOR: 01/KEP/DJ.SKDI/KOMINFO/11/2005

Tentang

PEDOMAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI Menimbang : a. Bahwa dengan dikeluarkanya Keputusan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor : 100/KEP/M.KOMINFO/11/2005, perlu penyesuaian organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dengan Keputusan Direktur Jenderal Sarana

Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi

dan Tugas Eselon I Kementrian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 165/M Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 100/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan

Pemerintah; 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 103/ KEP/ M.

KOMINFO/11/2005 tentang Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Periode 2004-2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SARANA KOMUNIKASI DAN

DISEMINASI INFORMASI TENTANG PEDOMAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH.

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

BAB I NAMA, KEDUDUKAN, DAN LAMBANG

Bagian Pertama

Nama Pasal 1

Forum koordinasi dan kerjasama antar Humas Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara serta BUMN dinamakan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, selanjutnya disingkat dengan BAKOHUMAS

Bagian Kedua

Kedudukan Pasal 2

Sekretariat Bakohumas berkedudukan di Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pememrintah, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Departemen Komunikasi

dan Informatika RI.

Bagian Ketiga Lambang

Pasal 3

(1) Lambang Bakohumas adalah berbentuk gambar sebagaimana dalam Lampiran Keputusan

ini ; (2) Lambang sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipergunakan oleh segenap

Anggota jajaran/personil Bakohumas; (3) Tata cara penggunaan lambang tersebut diatur oleh Sekretariat Bakohumas.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN Bagian Pertama

Azas

Pasal 4 Bakohumas berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

(1) Bakohumas bertujuan untuk meningkatkan kerjasama layanan informasi dan mengembangkan profesi kehumasan;

(2) Prinsip kerja dalam pencapaian tujuan tersebut pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kesetaraan sebagai realisasi koordinasi dan kerjasama dalam pelancaran arus informasi pemerintah.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 6

Bakohumas mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut : 1. Turut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah, khususnya di bidang layanan informasi;

2. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan; 3. Meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan

pemerintah;

4. Memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptkan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat;

5. menjalin kerjasama dengan organisasi kehumasan baik yang ada didalam negeri maupun di luar negeri.

BAB III BIDANG ORGANISASI

Bagian Pertama

Pengurus Pasal 7

(1) Pengurus Bakohumas dipilih dalam rapat anggota; (2) Pengurus Bakohumas memegang jabatan selama masa tiga tahun, dan sesudahnya

diadakan pemilihan pengurus baru; (3) Pengurus menunjuk beberapa anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu

sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Rapat/Pertemuan Pasal 8

Pertemuan Bakohumas terdiri dari :

1. Pertemuan anggota diadakan minimal 1 bulan sekali di Departemen/Lembaga Pemerintah

Non Departemen/Lembaga Negara/BUMN secara bergantian; 2. Pertemuan pleno pengurus diadakan minimal 3 bulan sekali 3. Pertemuan anggota dan pengurus Bakohumas dapat diadakan sewaktu-waktu jika

dipandang perlu oleh pengurus Bakohumas;

4. Rapat atau pertemuan dengan badan-badan atau organisasi lainya diluar Bakohumas diadakan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 9

(1) Kenggotaan Bakohumas adalah keanggotaan fungsional dari Instansi Pemerintah, baik Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga-lembaga Negara Serta BUMN;

(2) Kenggotaan Bakohumas terdiri dari : a. Keanggotaan pengurus b. Keanggotaan biasa

(3) Tanpa mengurangi hak dan kewajibanya, anggota Bakohumas tersebut pada ayat (1) dapat menjadi anggota organisasi/badan/lembaga kehumasan lainya.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 10

(1) Setiap anggota atas nama instansi yang diwakilinya mempunyai hak memberikan suara,

mengajukan usul dan saran pada setiap rapat atau pertemuan anggota/pengurus Bakohumas;

(2) Setiap anggota atas nama instansi yang diwakilinya mempunyai hak mengusulkan kepada seluruh anggota Bakohumas untuk mendiseminasikan informasi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Lembaga Negara/BUMN yang

mengusulkan dimasing-masing lembaga dan stakeholdernya; (3) Setiap anggota berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi azas dan tujuan

organisasi Bakohumas;

(4) Setiap anggota berkewajiban mentaati segala peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pengurus Bakohumas;

(5) Setiap anggota berkewajiban menghadiri rapat dan / atau pertemuan organisasi Bakohumas;

(6) Setiap anggota Bakohumas wajib mendiseminasikan informasi yang diusulkan oleh humas Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Lembaga Negara/BUMN dimasing-masing lembaga dan stakeholdernya.

Bagian Kelima Pembinaan Organisasi

Pasal 11

Pembinaan Bakohumas dilakukan oleh Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi

Informasi dibawah koordinasi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam Bakohumas Daerah

Pasal 12

Untuk kelancaraan arus informasi dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dan keterpaduan pelayanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat

membentuk Bakohumas daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN Pasal 13

(1) Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku; (2) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Pedoman Tata Kerja ini akan

diatur dan ditetapkan dalam Sidang Pleno Anggota bersama-sama dengan pengurus untuk kemudian dimintakan persetujuan Menteri Komunikasi dan

Informatika; (3) Dengan dikeluarkanya Keputusan Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan

Diseminasi Informasi tentang Pedoman Tata Kerja Bakohumas ini, maka Keputusan

Kepala Lembaga Informasi Nasional Nomor 38/SK/KA.LIN/2002 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi;

(4) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Nopember 2005

DIREKTUR JENDERAL

SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

ttd

WIDIADNYANA MERATI Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;

2. Para Anggota Bakohumas; 3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 01/KEP/DJ.SKDI/KOMINFO/11/2005 TANGGAL : 10 NOPEMBER 2005

I. BENTUK

1. Arti bentuk-bentuk yang ada didalam lingkaran : a. Dua tangan yang menengadah dengan obor api ditengah menandakan

bahwa Bakohumas adalah instansi non formal di pemerintahan.

b. Dua helai daun di kiri dan di kanan bawah tangan menunjukan kesetaraan anggota Bakohumas.

c. Empat jilatan api melambangkan tujuan dan tugas Bakohumas. d. Titik-titik pada jilatan api menunjukan keanggotaan fungsional

kehumasan pemerintah. 2. Ujung tombak ditengah melambangkan kegiatan Bakohumas 3. Arti keseluruhan bentuk dalam lingkaran merupakan sebuah gunungan dalam

pewayangan yang diambil sebagai lambang komunikasi timbal balik. Gunungan selanjutnya melambangkan kehendak Bakohumas yang dalam pendekatanya selalu mengindahkan nilai-nilai budaya bangsa.

4. Arti lingkaran mengelilingi gunungan melambangkan kerjasama yang

menitikberatkan pada pemantapan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan fungsi kehumasan.

II. WARNA DAN ARTINYA 1. Penggunaan warna

a. Warna emas untuk :

1. Gunungan 2. Lingkaran 3. Tulisan BAKOHUMAS

b. Warna biru laut untuk latar belakang/warna dasar c. Warna putih untuk :

1. Jilatan api

2. Pinggiran mata tombak 3. Latar belakang nama BAKOHUMAS

2. Arti warna :

a. Warna emas melambangkan azas luhur Bakohumas, yakni Pancasila dan UUD RI 1945. disamping itu warna tersebut juga melambangkan cita-cita tinggi Bakohumas untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan

profesi kehumasan dengan sebaik-baiknya. b. Warna biru laut melambangkan kesetiaan kepada pemerintah, dalam arti

bahwa anggota Bakohumas terikat dengan kode etik. c. Warna putih melambangkan semangan “Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe”.

3. Keseluruhan lambang menggambarkan segi-segi terpenting dari Bakohumas

sebagai berikut :

a. Statusnya sebagai institusi non formal. b. Memiliki azas, tujuan dan kegiatan yang jelas. c. Sebagai lembaga komunikasi dengan prinsip koordinasi dan kerjasama

yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. d. Bercita-cita tinggi. e. Setia kepada pemerintah. f. Bersemangat “ Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe”

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Nopember 2005

DIREKTUR JENDERAL

SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

ttd

WIDIADNYANA MERATI