Kep_Dir_No-092.K_2005_FINAL.doc

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Nomor : 092.K/ DIR / 2005

TENTANG

PEDOMAN KESELAMATAN KERJA DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2005, maka PT PLN (Persero) berkewajiban memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang antara lain untuk mewujudkan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, khususnya bagi pegawai dan outsourcing dengan melaksanakan kegiatan keselamatan kerja;

b. bahwa untuk mewujudkan kondisi aman dari bahaya bagi pegawai dan outsourcing sebagimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keselamatan kerja dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dan pencegahan serta penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dapat dialami oleh pegawai dan outsourcing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero) yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero).

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970;

2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1985;




6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989; jo

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993;



10. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993;

11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.01.P/40/M.PE/1990;

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.05/Men/1996;

13. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);

14. Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-180/M.BU/2003;

15. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994;

16. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 062.K/010/DIR/2003; jo Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 092.K/010/DIR/2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEDOMAN KESELAMATAN KERJA DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

BAB ...............

Lingkungan Hidup & Keselamatan Ketenagalistrikan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Keselamatan kerja adalah upaya untuk mewujudkan kondisi aman bagi pegawai dan outsourcing dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan instalasi atau kegiatan lain dari Perseroan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang menimpa pegawai dan atau outsourcing.

2. Perseroan adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Soetjipto SH No.169 Tahun 1994 beserta perubahannya.

3. Unit Perseroan adalah Kantor Pusat, Kantor Unit setingkat Wilayah dan Unit setingkat Cabang.

4. Kantor Pusat adalah PT PLN (Persero) Kantor Pusat.

5. Unit setingkat Wilayah adalah PT PLN (Persero) Wilayah, PT PLN (Persero) Distribusi, PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran, PT PLN (Persero) Pembangkitan, PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pengatur Beban, PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan dan PT PLN (Persero) Jasa Penunjang, dan Unit-unit lain setingkat Wilayah yang dibentuk oleh Perseroan.

6. Unit setingkat Cabang adalah PT PLN (Persero) Cabang, PT PLN (Persero) Sektor, PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan, PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan, PT PLN (Persero) Region, PT PLN (Persero) Unit Proyek, PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan dan PT PLN (Persero) Unit Produksi, dan Unit-unit lain setingkat Cabang yang dibentuk oleh Perseroan.

7. Anak Perusahaan adalah Anak-anak Perusahaan PT PLN (Persero).

8. Instalasi adalah :a. Instalasi penyediaan tenaga listrik meliputi

instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi milik Perseroan, yang berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan masyarakat umum.

b. Bangunan dan sarana, dimana bangunan sebagai tempat kegiatan dan sarana sebagai penunjang kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Perseroan.

9. Keselamatan Kerja yang dialami oleh pegawai dan atau outsourcing adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan pekerjaannya.

10. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja adalah penyakit yang diderita oleh pegawai dan atau outsourcing yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja.

11. Tempat kerja berpotensi bahaya adalah tempat kerja yang memliki kondisi kerja dan atau lingkungan kerja yang berpotensi bahaya yang apabila tidak dikendalikan memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dialami oleh pegawai dan atau outsourcing.

12. Pekerjaan berpotensi bahaya adalah pekerjaan yang dilaksanakan pada tempat kerja berpotensi bahaya dan atau memiliki sifat pekerjaan (menggunakan material / peralatan kerja / prosedur kerja) berpotensi bahaya yang apabila tidak dikendalikan memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dialami oleh pegawai dan atau outsourcing, seperti pekerjaan dalam mengoperasikan atau memelihara instalasi penyediaan tenaga listrik dan sebagainya.

13. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan.

14. Outsourcing adalah tenaga kerja yang dipekerjakan pada Perseroan oleh Perusahaan Lain, dimana Perusahaan Lain adalah perusahaan Pemborong Pekerjaan atau perusahaan Penyedia Tenaga Kerja.

15. Pelaksana pekerjaan adalah pegawai dan atau outsourcing yang mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan suatu pekerjaan.


16. Pelaksana ..........

16. Pelaksana pekerjaan berpotensi bahaya, seperti Operator Instalasi, Pemelihara Instalasi, Pelaksana Pelayanan Gangguan Jargan, dan Pelaksana Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), serta pegawai dan atau outsourcing lainnya yang melaksankan pekerjaan berpotensi bahaya.

17. Pengawas pekerjaan adalah pegawai / pejabat yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan berlangsungnya suatu pekerjaan. Keberadaan Pengawas pekerjaan adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Perseroan atau telah melekat pada Pejabat yang tugas jabatannya antara lain melaksanakan pengawasan berlangsungnya suatu pekerjaan.

18. Pejabat keselamatan ketenagalistrikan bertindak sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan keselamatan, dalam hal ini keselamatan ketenagalistrikan, antara lain keselamatan kerja.

19. Pejabat penanggung jawab pekerjaan adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bila diperlukan Pejabat penanggung-jawab pekerjaan dapat merangkap tugas sebaai Pengawas pekerjaan.

20. Manajemen Perseroan dalam pelaksanaan pekerjaan terdiri dari Pengawas pekerjaan, Pejabat keselamatan ketenagalistrikan, Pejabat penanggung-jawab pekerjaan dan Pimpinan Unit Perseroan;

21. Tim Pemeriksa Kecelakaan adalah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Perseroan, terdiri dari seorang Pengawas pekerjaan atau Pejabat penanggung-jawab pekerjaan, ditunjuk sebagai Ketua Tim, dibantu sekurang-kurangnya seorang pegawai yang mempunyai pekerjaan yang serupa / sejenis dengan pekerjaan dimana telah terjadi kecelakaan kerja, ditunjuk sebagai Anggota Tim (untuk kasus kecelakan kerja), atau dibantu sekurang-kurangnya seorang Staf Kesejahteraan Pegawai / Staf Kepegawaian sebagai Angota Tim (untuk kasus penyakit yang timbul karena hubungan kerja). Tim pemeriksa Kecelakaan bertugas melakukan pemeriksaan setempat pada tempat terjadinya kecelakaan dan membuktikan apakah telah terjadi / tidak terjadi kecelakaan / penyakit yang termasuk dalam pengertian kecelakaan kerja / penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dialami oleh pegawai dan atau outsourcing.

22. Tm Investigasi Kecelakaan adalah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Perseroan, terdiri dari seorang Pejabat keselamatan ketenagalistrikan, ditunjuk sebagai Ketua Tim, dibantu minimal seorang Pejabat / pegawai yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang pekerjaan dimana telah terjadi kecelakaan kerja / penyakit yang timbul karena hubungan kerja, ditunjuk sebagai Angoa Tim. Tim Investigasi Kecelakaan bertugas melakukan pemeriksaan dan pengkajian secara mendalam terjadinya kecelakaan / penyakit, untuk mengetahui penyebab dasar terjadinya kecelakaan / penyakit, apakah karena perilaku berbahaya (unsafe act), atau karena kondisi berbahaya (unsafe condition), atau karena sebab-sebab lain, serta untuk mengetahui penyebab perantara terjadinya kecelakaan / penyakit.

23. Komite keselamatan Ketenagalistrikan (Electricity Safety Committee) bertindak sebagai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, adalah merupakan Tim / Kepanitiaan sebagai wadah kerjasama dan saling kesepahaman antara pegawai dan outsourcing dengan Manajemen Perseroan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keselamatan ketenagalistrikan, seperti kegiatan keselamatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan ketenagalistrikan;

24. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, adalah merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, meliputi struktur, organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif, SMK3 merupakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja standar nasional;

25. Audit SMK3 adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh Manajemen Perseroan sesuai ketentuan penerapan SMK3, untuk menilai tingkat ketaatan Manajemen Perseroan dalam Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan SMK3, terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijakan dan standar yang ditetapkan di bidang keselamatan ketenagalistrikan baik oleh Manajemen Perseroan maupun oleh Pemerintah dalam penerapan SMK3. Pelaksanaan Audit SMK3, berupa Audit Internal dilaksanakan oleh Internal Perseroan dan Audit Eksternal dilaksankan oleh Auditor Independen.

26. Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18000 merupakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja standar internasional


27. Audit ....................

27. Audit OHSAS 18000 adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh Manajemen Perseroan sesuai ketentuan penerapan OHSAS 18000, untuk menilai tingkat ketaatan Manajemen Perseroan dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan OHSAS 18000. Pelaksanaan Audit OHSAS 18000 dilaksanakan oleh Auditor Independen.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero) adalah untuk mewujudkan kondisi aman bagi pegawai dan outsourcing dari bahaya yang dikandung oleh kegiatan instalasi atau kegiatan lain dari Perseroan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerjadan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja, sehingga dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman dan rasa sehat kerja bagi pegawai dan outsourcing di lingkungan Perseroan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero) adalah keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dan outsourcing pada semua tempat kerja baik dipermukaan tanah, diatas permukaan tanah, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air, dan tempat-tempat kerja lainnya di lingkungan Perseroan.

BAB IV

KECELAKAAN KERJA DAN ENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Pengertian Kecelakaan Kerja dan Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Pasal 4

(1) Kecelakaan kerja :

a. Kecelakaan pada waktu kerja, adalah kecelakaan yang terjadi pada waktu pegawai dan atau outsourcing yang bersangkuan sedang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari di tempat kerja di tempat kedudukan, atau sedang melaksanakan tugas pekerjaan di luar tempat kedudukan, atau sedang melaksanakan pekerjaan pada waktu perjalanan tugas (tidak termasuk perjalanan dinas pengobatan dan atau perjalanan dias pensiun bagi pegawai), atau sedang melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan. Terjadinya kecelakaan pada waktu kerja harus dibuktikan dengan laporan dari Tim Pemeriksa Kecelakaan dilampiri surat keterangan dari Dokter.

b. Kecelakaan diluar waktu kerja :

- Kecelakan Lalu lintas yang terjadi pada waktu pegawai dan atau outsourcing yang bersangkutan dalam perjananan dari rumah berangkat ke tempat kerja atau dari tempat kerja pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dan wajar dilalui, atau dalam perjalanan berangkat ke atau kembali dari tugas di luar tempat kedudukan, atau dalam perjalanan dinas (kecuali perjalanan dinas pengobatan dan atau perjalanan dinas pensiun bagi pegawai), dan atau dalam perjananan berangkat ke atau kembali dari tugas pendidikan dan pelatihan. Dalam hal kecelakan lalu lintas yang menimpa pegawai atau outsourcing sebagai pengemudi merupakan kecelakaan pada waktu kerja.


- Kecelakaan ………………

- Kecelakaan yang terjadi pada waktu pegawai dan atau outsourcing yang bersangkutan seang istirahat antara jam-jam kerja di lingkungan tempat kerja, atau sedang istirahat antara jam-jam tugas pada waktu melaksanakan tugas diluar tempat kedudukan, atau sedang istirahat antara jam-jam tugas pada waktu melaksanakan perjananan dinas (kecuali perjalanan dinas pengobatan dan atau perjananan dinas pensiun bagi pegawai), dan atau sedang istirahat antar jam-jam tugas pada waktu melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang ditugaskan oleh Perseroan.

- Kecelakaan yang terjadi pada waktu pegawai dan atau outsourcing yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan olag raga, kesenian dan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Perseroan.

Terjadinya kecelakaan diluar waktu kerja yang dialami oleh pegawai dan atau outsourcing harus dibuktikan dengan laporan dari Tim Pemeriksa Kecelakaan dilampiri surat keterangan dari Dokter dan surat tugas / surat perintah perjalanan dinas (bagi pegawai dan atau outsourcing yang melaksanakan tugas diluar tempat kedudukannya).

(2) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :

Penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja. Terdapatnya penyakit yang timbul karena hubungan kerja pada pegawai dan atau outsourcing harus dibuktikan dengan laporan dari Tim Pemeriksa Kecelakaan dilampiri surat keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Perseroan. Pegawai dan atau outsourcing yang meninggal mendadak pada waktu kerja di tempat kerja atau mengalami tidak sadar (koma) pada waktu kerja di tempat kerja sampai yang bersangkutan meninggal dunia, meskipun terjadi pada waktu kerja belum tentu termasuk dalam pengertian menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, karena harus diketahui penyebabnya, apakah akibat dari penyakit yang disebabkan / bukan disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja.

Bagian Kedua

Penyebab Kecelakaan Kerja dan Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Sub Bagian

Penyebab Dasar Terjadinya Kecelakaan Kerja dan Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Pasal 5

(1) Penyebab dasar berupa perilaku berbahaya (unsafe act) yang merupakan kelalaian dari Pelaksana pekerjaan seperti :

a. Melaksanakan pekerjaan tidak sesai kompetensi yang dimilikinya.

b. Melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti persyaratan dan prosedur kerja atau tidak mengikuti standar operation prosedure (SOP).

c. Tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja dan atau alat pelindung diri (APD) dalam melaksanakan pekerjaan bepotensi bahaya.

d. Tidak memperhatikan tanda peringatan dan poster larangan pada waktu berada dan atau melaksanakan pekerjaan di tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya.

e. Tidak berdisiplin (lalai, ogah-ogahan, bersenda-gurau / saling mengejek dengan teman sekerja) pada waktu melaksanakan pekerjaan berpotensi bahaya.

f. Tidak mengikuti petunjuk dan atau arahan keselamatan yang diberikan oleh Pengawas pekerjaan.

g. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan bagi diri sendiri dan atau bagi teman sekerja, yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja.

(2) Penyebab dasar berupa kondisi berbahaya (unsafe condition) yang merupakan kelalaian dari Manajemen Perseroan (kelalaian dari salah satu atau bersama-sama dari Pengawas pekerjaan, Pejabat keselamatan ketenagalistrikan, Pejabat penanggung jawab pekerjaan dan Pimpinan Unit Perseroan), antara lain :

a. Tidak memberikan penyuluhan keselamatan ketenagalistrikan serta pendidikan dan pelatihan kepada Pelaksana Pekerjaan.


b. Memperkerjakan Pelaksana pekerjaan tidak memiliki kompetensi / tidak sesuai kompetensi pada bidang pekerjaannya.

c. Tidak ………………….

c. Tidak melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian resiko di tempat kerja.

d. Tidak melaksanakan pengendalian resiko pada tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya terhadap terjadinya kecelakaan kerja.

e. Tidak melaksanakan pengendalian resiko pada tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya terhadap terdapatnya penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dengan menerapkan Nilai Ambang Batas (NAB).

f. Tidak melaksanakan pemasangan tanda peringatan dan poster larangan pada tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya.

g. Tidak melengkapi persyaratan dan prosedur kerja serta menyusun SOP untuk pekerjaan rutin yang berpotensi bahaya.

h. Tidak melengkapi peralatan keselamatan kerja dan APD bagi Pelaksana pekerjaan berpotensi bahaya.

i. Tidak menyediakan peralatan kerja pemanfaat tenaga listrik yang telah diuji / memiliki tanda keselamatan.

j. Tidak melakukan pengujian / melengkapi sertifikasi bagi peralatan / instalasi yang berpotensi bahaya (ketel, bejana tekan, alat angkat, dan sebagainya).

k. Tidak melakukan pengujian / melengkapi sertifikat laik operasi bagi instalasi tenaga listrik yang dioperasidikannya.

l. Tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja (khusus) secara berkala bagi Pelaksana pekerjaan berpotensi bahaya terhadap terjadinya penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

m. Tidak memberikan exstra voeding kepada Pelaksana pekerjaan berpotensi bahaya terhadap terjadinya penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yang harus dimakan / diminum di tempat kerja.

n. Tidak melaksanakan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan secara berkala pada tempat-tempat kerja berpotensi bahaya, untuk mengetahui perkembangan kondisi bahaya dan cara mengatasinya.

o. Tidak menunjuk / menetapkan Pengawas pekerjaan yang memiliki kompetensi di bidang keselamatan.

p. Pengawas pekerjaan tidak memberikan petunjuk dan arahan kesematan (tool box meeting / safety talk meeting / briefing) kepada para Pelaksana pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.

q. Pengawas Pekerjaan dengan sengaja memberikan petunjuk / arahan yang salah yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja.

Ketentuan tentang NAB terdapat pada Lampiran Keputusan ini.

Sub Bagian

Penyebab Perantara Terjadinya Kecelakaan Kerja dan Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Pasal 6

(1) Penyebab perantara terjadinya kecelakaan kerja adalah karena : listrik, mekanis, terjatuh, tertimpa, terjepit, tertabrak, kimia, kebakaran / ledakan, lalu lintas dan sebagainya.

(2) Penyebab perantara terdapatnya penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah karena :

a. Faktor fisika, terkena pencemaran melebihi NAB dari kebisingan, getaran, tekanan lebih, suhu iklim kerja, penerangan, radiasi elektro-magnetis, dan sebagainya.

b. Faktor kimia, terkena pencemaran melebihi NAB dari udara yang mengandung debu mineral / bahan kimia berbahaya.

c. Faktor biologis, seperti kontak / bersentuhan dengn binatang atau tanaman yang berbahaya (bagi pekerja lapangan).


d. Faktor tidak ergonomis, yaitu bekerja dengan waktu relatif lama dengan posisi tubuh yang tidak sesua dengan kesehatan, atau bekerja dalam ruang kerja yang tidak sehat atau sirkulasi udara tidak sehat.

e. Faktor ……………………..

e. Faktor psikologis, seperti penyakit karena faktor-faktor psikologis yang berhubungan dengan pekerjaan.

Jenis-jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja karena faktor-faktor fisika, kimia dan biologis sesuai dengan Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993, terdapat pada Lampiran Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Akibat Kecelakaan Kerja dan Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Pasal 7

(1) Akibat kecelakaan kerja bagi pegawai dan atau outsourcing, dapat berupa :

a. Tanpa luka / luka (luka ringan / luka parah) / tewas, pada saat terjadi kecelakaan kerja.

- Luka ringan adalah luka yang memerlukan perawatan medis, sehingga pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan tidak lebih dari 1(satu) hari.

- Luka parah adalah luka yang mengakibatkan cacat tetap, yaitu kehilangan atau tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh atau gangguan jiwa. Termasuk dalam klasifikasi luka parah adalah apabila pekerja memerlukan perawatan medis 2 (dua) hari atau lebih dan tidak dapat melakukan pekerjaannya meskipun tidak ada akibat cacat tetap.

b. Meninggal dunia /mengalami cacat kekurangan fungsi karena penyakit yang timbul karena hubungan kerja;

c. Meninggal dunia / mengalami cacat total / cacat tetap sebagian / cacat kekurangan fungsi, setelah memperoleh perawatan akibat kecelakaan kerja; dan

d. Kerusakan harta milik pegawai dan atau outsourcing.

(2) Akibat kecelakaan kerja bagi Perseroan, dapat menimbulkan kerugian berupa :

a. Kerusakan instalasi, sehingga instalasi tidak dapat berfungsi secara normal / mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik atau tidak dapat beroperasi / terputusnya aliran listrik (pemadaman); dan

b. Kerusakan bangunan / sarana usaha milik Perseroan.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN KERJA

Bagian Pertama

Kegiatan Perlindungan dan Pencegahan Kecelakaan Kerja

Pasal 8

Setiap Unit Perseroan wajib melaksanakan perlindungan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian teknis untuk mencegah kondisi berbahaya pada tempat-tempat kerja, meliputi kegiatan :

a. Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko di tempat kerja.

b. Melakukan pengendalian resiko pada tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya terjadinya kecelakaan kerja.

c. Melakukan pengendalian resiko (penataan ruang kerja, pengendalian pencemaran dan atau pengelolaan limbah) pada tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya terdapatnya penyakit


yang timbul karena hubungan kerja, dengan menerapkan NAB dan melakukan pengukuran faktor-faktor fisika dan kimia (unsur-unsur dari NAB) secara berkala.

d. Melengkapi sertifikat operasi bagi peralatan yang berpotensi bahaya (ketel, bejana tekan, alat angkat, dan sebagainya).

e. Melengkapi …………………..

e. Melengkapi sertifikat laik operasi bagi instalasi tenaga listrik yang akan dioperasikan.

f. Melaksanakan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan secara berkala pada tempat-tempat kerja berpotensi bahaya.

2. Pengendalian administrasi untuk mencegah perilaku berbahaya dari para Pelaksana pekerjaan dan mencegh kondisi berbahaya pada tempat-tempat kerja, meliputi kegiatan :

a. Memasang tanda peringatan dan poster larangan pada tempat-tempat kerja berpotensi bahaya.

b. Melengkapi persyaratan dan prosedur kerja serta menyusun SOP untuk pekerjaan rutin yang berpotensi bahaya.

c. Menunjuk / menetapkan Pengawas yang memiliki kompetensi di bidang keselamatan untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.

3. Pengendalian personil untuk mencegah perilaku berbahaya dari para Pelaksana pekerjaan, meliputi kegiatan :

a. Memberikan penyuluhan tentang keselamatan ketenagalistrikan serta pendidikan dan pelatihan kepada Pelaksana pekerjaan.

b. Melengkapi sertifikat kompetensi bagi Pelaksana pekerjaan sebagai tenaga teknik ketenagalistrikan.

c. Mewajibkan Pelaksana pekerjaan menggunakan peralatan keselamatan kerja dan APD pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.

d. MEWAJIBKAN Pelaksana pekerjaan menggunakan peralatan kerja pemanfaat tenaga listrik yang memiliki tanda keselamatan.

e. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja (khusus) secara berkala pada para Pelaksana pekerjaan berpotensi bahaya terhadap terjadinya penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

f. Memberikan extra voeding kepada para Pelaksana pekerjaan berpotensi bahaya terhadap terjadinya penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yang harus dimakan / diminum di tempat kerja.

g. Melakukan pembinaan fisik dan mental malalui SBO (spiritual, budaya dan olah raga).

4. Serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dialami pegawai dan atau outsourcing.

Bagian Kedua

Kecelakaan Kerja Yang Dominan

Pasal 9

Berdasarkan pengalaman Perseroan, bahwa terjadinya kecelakaan kerja yang dominan adalah dari penyebab perantara karena lalu lintas, diikuti karena listrik diikuti penyebab perantara lainnya, sedangkan terdapatnya penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dominan adalah dari penyebab perantara faktor fisika karena kebisingan diikuti penyebab perantara lainnya, oleh karenanya kepada setiap Unit Perseroan agar lebih meningkatkan langkah-langkah perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja tersebut.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pekerjaan Berpotensi Bahaya

Pasal 10


(1). Pada setiap pelaksanaan pekerjaan berpotensi bahaya, terdapat tiga unsur pekerja yang harus dipenuhi, yaitu : Pelaksana pekerjaan, Pengawas pekerjaan dan Pejabat penanggung-jawab pekerjaan. Masing-masing pekerja sebagai tenaga teknik ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetens.

(2). Keberadaan dan peranan Pengawas pekerjaan pada setiap pelaksanaan pekerjaan berpotensi bahaya adalah sangat penting. Pengawas pekerjaan dapat berperan sebagai pengawas teknik, pengawas manuver tegangan (khusus pekerjaan pada instalasi bertegangan listrik) dan sebagai pengawas keselamatan. Sebagai pengawas keselamatan, Pengawas pekerjaan wajib memiliki kompetensi di bidang keselamatan, meliputi :

- Kemampuan …………..

- Kemampuan untuk menyampaikan informasi, kebijakan dan prosedur tentang keselamatan kepada kelompok kerja / para Pelaksana pekerjaan.

- Kemampuan untuk mengikut sertakan kelompok kerja / para Pelaksana pekerjaan dalam tatalaksana konsultasi di bidang keselamatan.

- Kemampuan untuk melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian resiko dalam bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.

- Kemampuan untuk melaksanakan pengendalian resiko dalam bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.

- Kemampuan untuk menerapkan prosedur tatalaksana penanggulangan keadaan darurat dalam bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.

- Kemampuan untuk memberikan contoh pelaksanaan pekerjaan kepada kelompok kerja / para Pelaksana pekerjaan, dan

- Kemampuan untuk memanfaatkan standar / data keselamatan yang tersedia untuk keselamatan pelaksanan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.

(3). Dokumen Keselamatan Kerja agar digunakan pada setiap pelaksanaan pekerjaan berpotensi bahaya, dokumen tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- Daftar nama penanggung-jawab pekerjaan, Pengawas pekerjaan dan Pelaksana pekerjaan.

- Surat pendelegasian tugas.

- Permintaan ijin pelaksanaan pekerjaan.

- Daftar periksa (check list) pengamanan instalasi.

- Pemeriksaan kesiapan Pelaksana pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan (kondisi jasmani / fisik dan rochani / mental).

- Pembagian tugas Pelaksana pekerjaan dan penggunaan APD.

- Tindakan pelepasan operasi / Manuver pembebasan tegangan (OFF).

- Pernyataan lepas operasi / bebas tegangan.

- Kondisi perkembangan / kemajuan pekerjaan harian (pada waktu akan memulai atau mengakhiri pekerjaan harian). Bila karena sifat pekerjaan memerlukan beberapa regu Pelaksana secara bergantian, maka harus dilengkapi serah terima pelaksanaan pekerjaan antar regu Pelaksana.

- Pernyataan pekerjaan selesai (oleh regu Pelaksana pekerjaan terakhir).

- Tindakan masuk ke operasi / Manuver pemberian tegangan (ON).

- Evaluasi keselamatan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI

PENYELESAIAN TERJADINYA KECELAKAAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan Setempat Terjadinya Kecelakaan Kerja

Dan atau Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Pasal 11

(1). Pemeriksaan setempat terjadinya kecelakan kerja :


a. Pengawas pekerjaan / Pejabat penanggung jawab pekerjaan setelah menerima informasi terjadinya kecelakaan menimpa pegawai dan atau outsourcing, harus segera melaporkan kepada Pimpinan Unit Perseroan, untuk selambat-lambatnya dalam 1 x 24 jam hari kerja setelah terjadi kecelakaan Pimpinan Unit Perseroan membentuk Tim Pemeriksa Kecelakaan (Form TPK).

b. Tim melaksanakan pemeriksaan setempat terjadinya kecelakaan dan selambat-lambatnya dalam 2 x 24 jam hari kerja setelah terjadi kecelakaan, wajib membuat Berita Acara Kecelakaan (Form BAK) yang menyatakan kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan / bukan kecelakaan kerja, serta kondisi pegawai dan atau outsourcing pada saat kecelakaan apakah tanpa luka / luka ringan / luka parah / tewas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter (Bentuk KK-4), untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Perseroan.

c. Berdasarkan ……………..

c. Berdasarkan Berita Acara Kecelakaan tersebut yang menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan kerja, maka Pimpinan Unit Perseroan selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja setelah dibuatkannya Berita Acara Kecelakaan wajib menerbitkan Surat Penetapan Terjadi Kecelakaan Kerja (Form PKK-1).

d. Apabila kasus terjadinya kecelakaan kerja dialami pegawai, maka surat penetapan tersebut oleh Tim disampaikan kepada Pejabat SDM setempat guna pemberian perawatan medis / penyelesaian kompensasi kepada pegawai korban kecelakaan.

e. Apabila kasus terjadinya kecelakaan kerja dialami outsourcing, maka surat penetapan tersebut oleh Tim disampaikan kepada Perusahaan pengelola outsourcing dan proses penyelesaian kecelakaan kerja merupakan hak normatif dari outsourcing yang diatur dalam program Asuransi Kecelakaan Kerja / Jamsostek yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan tersebut.

f. Terjadinya kecelakaan ini oleh Tim wajib disampaikan pula kepada Komite Keselamatan Ketenagalistrikan.

(2). Pemeriksaan setempat terdapatnya penyakit yang timbul karena hubungan kerja :

a. Pengawas pekerjaan / Pejabat penanggung jawab pekerjaan setelah menerima informasi terdapatnya keluhan penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang diderita pegawai dan atau pekerja, segera melaporkan kepada Pimpinan Unit Perseroan, kemudian Pimpinan Unit Perseroan segera membentuk Tim Pemeriksa Kecelakaan (Form TPK), yang bertugas mengadakan pemeriksaan setempat di tempat kerja atas terdapatnya keluhan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dan memeriksakan kondisi kesehatan pegawai dan atau pekerja yang bersangkutan kepada Dokter Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk Perseroan.

b. Tim setelah selesai melakukan pemeriksaan setempat di tempat kerja, wajib membuat Berita Acara Kecelakaan (Form BAK) dilampiri Surat Keterangan Dokter (Bentuk KK-5) yang dibuat oleh Dokter Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk Perseroan, yang menyatakan bahwa penyakit yang diderita pegawai dan atau pekerja adalah penyakit / bukan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dengan kondisi pegawai dan atau pekerja apakah tanpa mengalami / mengalami cacat kekurangan fungsi / meninggal dunia, untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Perseroan.

c. Berdasarkan Berita Acara tersebut yang menyatakan bahwa penyakit yang diderita pegawai dan atau pekerja adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja, maka Pimpinan Unit Perseroan segera menerbitkan Surat Penetapan Terdapat Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja (Form PKK-2).

d. Apabila kasus terdapatnya penyakit dialami pegawai, maka surat penetapan tersebut oleh disampaikan kepada Pejabat SDM setempat guna pemberian perawatan medis / penyelesaian kompensasi kepada terhadap pegawai korban yang menderita penyakit.

e. Apabila kasus terdapatnya penyakit dialami outsourcing, maka surat penetapan tersebut oleh Tim disampaikan kepada Perusahaan pengelola outsourcing dan proses penyelesaian terdapatnya penyakit yang timbul karena hubungan kerja merupakan hak normatif dari outsourcing yang diatur dalam program Asuransi Kecelakaan Kerja / Jamsostek yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan tersebut.

f. Terdapatnya penyakit ini oleh Tim wajib disampaikan pula kepada Komite Keselamatan Ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Investigasi Kecelakaan


Pasal 12

(1) Kecelakaan yang menyebabkan pegawai dan atau outsourcing tanpa luka atau menderita luka ringan dengan jumlah korban sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan atau kerugian pada Perseroan dengan perkiraan nilai kerugian sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah diyakini dengan jelas penyebabnya (baik penyebab dasar maupun penyebab perantara), maka tidak perlu dilakukan investigasi oleh Perseroan, namun tetap dilaporkan.

(2) Kecelakaan yang menyebabkan pegawai dan atau outsourcing tanpa luka atau menderita luka ringan dengan jumlah korban lebih dari 3 (tiga) orang atau menyebabkan pegawai dan atau outsourcing mengalami sakit / cacat / tewas dan atau kerugian pada Perseroan dengan perkiraan nilai kerugian lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), wajib dilaksanakan investigasi oleh Tim Investigasi Kecelakaan, dimana Tim akan membuat Laporan Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan sesuai dengan kasus kecelakaan / penyakit yang terjadi, sebagai berikut :

a. Kecelakaan ………………

a. Kecelakaan dinas menggunakan Form PPKD dilampiri Surat Keterangan dari Dokter (Bentuk KK.4),

b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja menggunakan Form PPPK dilampiri Surat Keterangan dari Dokter (Bentuk KK.5).

(3) Hasil investigasi kecelakaan oleh Pejabat penanggung jawab pekerjaan dapat digunakan untuk menyempurnakan persyaratan dan prosedur kerja agar kecelakaan serupa tidak terulang lagi.

(4) Apabila dari hasil investigasi dapat dibuktikan bahwa kecelakaan disebabkan oleh kelalaian dari Pelaksana pekerjaan atau kelalaian dari Manajemen Perseroan, maka laporan hasil investigasi tersebut oleh Pimpinan Unit Perseroan disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai (TP2DP) untuk proses pengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan Perseroan.

(5) Kecelakaan yang menyebabkan korban dan atau kerugian pada masyarakat umum, dan atau yang berakibat kerusakan pada instalasi penyediaan tenaga listrik sehingga instalasi tidak dapat berfungsi secara normal / mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik atau tidak dapat beroperasi / mengakibatkan terputusnya aliran listrik (pemadaman), dan merugikan pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat umum, maka investigasi dapat dilaksanakan pula oleh Penyidik Kepolisian RI setempat dan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Inspektur Ketenagalistrikan) dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral pada Pemerintah Daerah setempat. Hasil investigasi dapat digunakan sebagai bahan untuk proses penegakan hukum (law enforcement) mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil investigasi kecelakaan ini oleh Tim Investigasi Kecelakaan wajib diinformasikan kepada Komite Keselamatan Ketenagalistrikan.

Bagian KetigaHak-hak Pegawai dan Outsourcing Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

atau Menderita Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan kerja

Pasal 13

(1). Hak-hak pegawai yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, meliputi :

- Hak pegawai yang menderita luka / sakit karena kecelakaan kerja atau menderita sakit karena penyakit yang timbul karena hubungan kerja,

- Hak pegawai yang menderita cacat setelah memperoleh perawatan akibat kecalakaan kerja atau menderita cacat kekurangan fungsi akibat penyakit yang timbul karena hubungan kerja,

- Hak pegawai yang tewas pada saat terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia setelah memperoleh perawatan akibat kecelakaan kerja atau meninggal dunia akibat penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

Keseluruhan hak-hak pegawai diatas diatur tersendiri pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No: 007.E/7840/DIR/1996 dan No. 005.E/012/DIR/2002.

(2). Hak-hak outsourcing yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, seperti menderita luka / sakit / cacat / tewas akibat kecelakaan kerja, mengalami kerugian harta akibat kecelakaan kerja dan menderita cacat / meninggal dunia akibat penyakit yang timbul karena hubungan kerja, adalah merupakan hak normatif dari outsourcing yang diatur dalam program Jamsostek yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan pengelola outsourcing.

BAB VII


PELAPORAN DAN STATISTIK KECELAKAAN KERJA

Pasal 14

(1) Laporan untuk setiap kasus kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dialami pegawai dan atau outsourcing yang terjadi pada Unit setingkat Cabang, dipersiapkan oleh Pejabat keselamatan ketenagalistrikan dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit, digunakan untuk kepentingan sendiri, disampaikan kepada Kantor Unit setingkat Wilayah sebagai atasannya dan kepada Instansi lain sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila kecelakaan terjadi pada Kantor Unit setingkat Wilayah, laporan dibuat oleh Pejabat keselamatan ketenagalistrikan dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit, digunakan untuk kepentingan sendiri dan disampaikan kepada Instansi lain sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Laporan tersebut terdiri dari :

a. Laporan Kecelakaan Tahap-I : Pemeriksaan Terjadi Kecelakaan (Bentuk KK.2).

b. Laporan Kecelakaan Tahap-II : Hasil Perawatan (Bentuk KK.3).

(2) Statistik ................(2) Statistik Triwulanan / Tahunan Keselamatan Kerja disusun oleh Pejabat keselamatan ketenagalistrikan

pada Kantor Unit setingkat Wilayah berdasarkan laporan-laporan kecelakaan kerja yang diperoleh dari Unit-unit setingkat Cabang dan yang terjadi pada Kantor Unit setingkat Wilayah. Statistik tersebut menggambarkan kecenderungan terjadinya kecelakaan kerja periode triwulanan / tahunan, sebagai bahan untuk perencanaan program keselamatan ketenagalistrikan pada periode waktu yang sama untuk waktu yang akan datang, terdiri dari :

a. Kasus-kasus terjadinya kecelakaan kerja.

b. Tabel, Grafik dan Narasi, dengan tinjauan :

- Penyebab Kecelakaan Kerja (listrik, mekanis, terjatuh, tertimpa, terjepit, tertabrak, kimia, kebakaran / ledakan, meninggal di tempat kerja, lalu lintas dan sebagainya) ;

- Akibat Kecelakaan Kerja Pada Saat Kecelakaan (tanpa luka, luka ringan, luka parah, tewas) ;

- Akibat Kecelakaan Kerja Setelah Memperoleh Perawatan (cacat kekurangan fungsi, cacat tetap sebagian, cacat total, meninggal dunia) ;

- Menderita Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja (faktor-faktor fisika, kimia, biologis, unergonomik, psikologis) ;

- Berdasarkan Umur Korban (20-24 th, 25-29 th, 30-34 th, 35-39 th, 40-44 th, 45-49 th, 50-55 th) ;

- Berdasarkan Waktu Terjadi Kecelakaan (jam 06-08, jam 08-12, jam 12-13, jam 13-16, jam 16-18, jam 18-22, jam 22-06) ;

- Rasio Kecelakaan (accident ratio) = Jumlah korban / Jumlah pegawai dan outsourcing

Jumlah kecelakaan X 1.000.000- Tingkat Kekerapan (frequency rate) = -----------------------------------------------

Jumlah jam orang

Jumlah hari kerja hilang X 1.000.000- Tingkat Keparahan (severity rate) = -----------------------------------------------------

Jumlah jam orang

c. Analisis Laporan Triwulanan Kecelakaan (Form ALTK)

(3) Laporan Triwulanan Keselamatan Kerja (Form LTK) dipersiapkan oleh Pejabat keselamatan ketenagalistrikan pada Kantor Unit setingkat Wilayah dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit, yang memuat rekapitulasi kecelakaan-kecelakaan kerja yang terjadi periode triwulanan, digunakan untuk kepentingan sendiri dan dikirimkan kepada Kantor Pusat, selanjutnya Kantor Pusat akan menyusun Statistik Triwulanan / Tahunan Keselamatan Kerja Perseroan.

(4) Laporan kecelakaan kerja yang berakibat tewasnya pegawai dan atau outsourcing pada saat terjadi kecelakaan, atau meninggal dunia setelah memperoleh perawatan, atau meninggal dunia karena penyakit yang timbul karena hubungan kerja, maka Unit setingkat Wilayah harus segera melaporkan ke Kantor Pusat dilampiri kronologis kecelakaan dan tindakan-tindakan yang telah dan akan yang dilaksanakan.

(5) Laporan dan statistik keselamatan kerja tersebut diatas oleh Pejabat keselamatan ketenagalistrikan wajib disampaikan pula kepada Komite Keselamatan ketenagalistrikan.

BAB VIII

STANDARISASI KESELAMATAN KERJA


Pasal 15

(1) Setiap Unit Perseroan agar menerapkan program kecelakaan nihil (kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja nihil) bagi seluruh pegawai dan outsourcing.

(2) Setiap Unit Perseroan agar menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang ketenagalistrikan, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan kerja, yang diperlukan guna mendukung program kecelakaan nihil pada Ayat (1) Pasal ini.

BAB ……………

BAB IX

KINERJA KESELAMATAN KERJA

Pasal 16

Kinerja keselamatan kerja merupakan bagian dari kinerja keselamatan ketenagalistrikan pada kontrak kinerja perusahaan antara Unit setingkat Cabang dengan Kantor Unit setingkat Wilayah, atau antara Unit setingkat Wilayah dengan Kantor Pusat. Angka perhitungan yang diperoleh dari penyimpangan / kekurangan / ketidak-sesuaian dalam pelaksanaan keselamatan kerja merupakan angka pengurang bagi nilai kinerja Unit Perseroan yang bersangkutan.

BAB XI

KOMITE KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 17

(1) Perusahaan yang memperkerjakan > 100 tenaga kerja dan atau memiliki karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja, kebakaran, ledakan dan sebagainya, wajib membentuk P2K3 / Komite Keselamatan Ketenagalistrikan.

(2) Komite Keselamatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas untuk membahas / mendiskusikan setiap permasalahan keselamatan ketenagalistrikan, khususnya keselamatan kerja meliputi kegiatan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja, agar dapat dicapai tingkat keselamatan kerja yang tinggi pada setiap melaksanakan pekerjaan terutama pekerjaan berpotensi bahaya, dan hasil dari pembahasan / diskusi disampaikan kepada Pimpinan Unit Perseroan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam kegiatan keselamatan kerja.

(3) Unit-unit setingkat Cabang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, wajib membentuk P2K3 / Komite Keselamatan Ketenagalistrikan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral pada Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan ke Kantor Pusat.

BAB XII

MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 18

(1). Manajemen keselamatan ketenagalistrikan dalam pelaksanaan keselamatan kerja berdasarkan pada SMK3 sebagai standar nasional, dan dapat berdasarkan pada OHSAS 18000 sebagai standar internasional.Perusahaan yang memperkerjakan > 100 tenaga kerja dan atau memiliki karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja, kebakaran, ledakan dan sebagainya, wajib menerapkan SMK3.Unit-unit setingkat Cabang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, agar menerapkan


SMK3, dan bagi Unit-unit yang telah siap untuk berorientasi kearah perusahaan kelas dunia (global company) dapat menerapkan OHSAS 18000.

(3). Keberhasilan dalam pelaksanaan keselamatan kerja dinilai dengan melaksanakan Audit SMK3, Audit Internal dilaksanakan oleh internal Perseroan (oleh Tim Audit Internal SMK3 yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Perseroan setingkat Wilayah) merupakan penilaian yang dilakukan setiap tahun terhadap kegiatan selama satu tahun kebelakang, sedangkan Audit Eksternal SMK3 dilaksanakan oleh Auditor Independen merupakan penilaian yang dapat dilakukan setiap tahun terhadap kegiatan selama tiga tahun kebelakang, hasil audit eksternal ini disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja pada Pemerntah Daerah setempat untuk mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagai pengakuan tingkat nasional. Atau keberhasilan dalam pelaksanaan keselamatan kerja dinilai dengan melaksanakan Audit OHSAS 18000 oleh Auditor Independen untuk mendapakan penghargaan atau pengakuan tingkat internasional.

BAB ………….BAB XIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KESELAMATAN KERJA

Pasal 19

(1) Pengawasan dan pembinaan keselamatan kerja pada Unit-unit setingkat Cabang dilaksanakan oleh Pengawas pekerjaan, Pejabat penanggung-jawab pekerjaan, Pejabat keselamatan ketenagalistrikan, Pejabat SDM dan Pimpinan Unit.

(2) Pengawasan dan pembinaan keselamatan kerja pada Kantor-kantor Unit setingkat Wilayah dilaksanakan oleh Pejabat keselamatan ketenagalistrikan, Pejabat SDM dan Pimpinan Unit.

(3) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan keselamatan kerja ini pada Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat keselamatan ketenagalistrikan dan Pejabat SDM.

(4) Pembinaan pelaksanaan Keputusan ini untuk keseluruhan Perseroan dilaksanakan oleh Direksi PT PLN (Persero) c.q. Deputi Direktur Lingkungan dan Keselamatan Ketenagalistrikan di Kantor Pusat.

BAB XIV

SANKSI-SANKSI KESELAMATAN KERJA

Pasal 20

(1) Sanksi administratip dan kewajiban dari Perseroan :

a. Sanksi administratip dari Perseroan untuk kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian dari pegawai sebagai Pelaksana pekerjaan atau sebagai Pejabat Manajemen Perseroan berupa hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan, berdasarkan bukti dari hasil investigasi oleh Tim Investigasi Kecelakaan yang diproses melalui Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai (TP2DP) dan diputuskan oleh Pejabat SDM / Pimpinan Unit Perseroan. Bila kasusnya merupakan kelalaian dari outsourcing sebagai Pelaksana pekerjaan, maka diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerjanya.

b. Perseroan wajib memberikan ganti rugi / kompensasi kepada pegawai Pelaksana pekerjaan yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang bukan karena tindakan kelalaian / kesengajaan dari pegawai itu sendiri. Bila kasusnya dialami oleh outsourcing sebagai Pelaksana pekerjaan, maka diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerjanya.

(2) Sanksi pidana dari Pemerintah :Kelalaian dari Pejabat Manajemen Perseroan yang mengakibatkan pegawai dan atau outsourcing tewas karena tenaga listrik atau karena penyebab bukan listrik, dapat dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

LAIN-LAIN


Pasal 21

(1) Formulir-formulir yang digunakan untuk proses pelaksanaan keselamatan kerja terdapat pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(2) Keputusan ini berlaku bagi pegawai yang mendapat tugas karya bekerja pada Perusahaan yang berada di lingkungan maupun di luar lingkungan Perseroan, terkecuali dinyatakan lain dalam perjanjian antara Perusahaan tersebut dengan Perseroan.

(3) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahunan Unit Perseroan.

(4) Anak .................

(4) Anak Perusahaan dapat mengikuti ketentuan ini atau mengatur sendiri tata cara pelaksanaan keselamatan kerja. Dan untuk kepentingan Perseroan, diperlukan koordinasi informasi pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan, maka informasi keselamatan kerja yang dilaksanakan oleh Anak Perusahaan agar dilaporkan secara berkala kepada Direksi PT PLN (Persero) c.q. Deputi Direktur Lingkungan dan Keselamatan Ketenagalistrikan di Kantor Pusat.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 22

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.007.E/7840/Dir/1996 jo Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.005.E/012/DIR/2002 seta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakartapada tanggal : 19 Mei 2005.


Lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor : 092.K/DIR/2005.

DAFTAR LAMPIRANPEDOMAN KESELAMATAN KERJA

Halaman:

I. Tabel Prosentase Tunjangan Cacat tetap, sebagian

Dan Cacat Lainnya I.1 – 4

II. Jenis Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja II.1 – 1

III. Nilai Ambang Batas III.1 – 7

IV. Bagan Alir Laporan KecelakaanIV.1 – 9

V. Cara Pengisian Formulir Pemeriksaan Pelaporan Dan

Analisis Kecelakaan. V.1 – 7


Lampiran-I Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor : 092.K/DIR/2005.

TABEL PROSENTASE TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT LAINNYA(Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993)

CACAT TETAP SEBAGIAN PROSENTASE

- Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah- Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah- Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah- Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah- Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah- Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah- Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah- Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah- Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah- Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah- Kedua belah mata- Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat- Pendengaran pada kedua belah telinga- Pendengaran pada sebelah telinga- Ibu jari tangan kanan- Ibu jari tangan kiri- Telunjuk tangan kanan- Telunjuk tangan kiri- Salah satu jari lain tangan kanan- Salah satu jari lain tangan kiri- Ruas pertama telunjuk kanan- Ruas pertama telunjuk kiri- Ruas pertama jari lain tangan kanan- Ruas pertama jari lain tangan kiri- Salah satu ibu jari kaki- Salah satu jari telunjuk kaki- Salah satu jari kaki lain

403535303228703550257035402015129743

4,53,52

1,5532

CACAT-CACAT LAINNYA PROSENTASE

- Terkelupasnya kulit kepala- Impotensi- Kaki memendek sebelah : - kurang dari 5 cm - 5 s.d 7.5 cm - 7,5 atu lebih- Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10

desibel- Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel- Kehilangan daun telinga sebelah- Kehilangan kedua buah daun telinga- Cacad hilangnya cuping hidung- Pertorasi sekat rongga hidung- Kehilangan daya penciuman- Hilangnya kemampuan kerja fisik : - 50 % s.d 70 %

- 25 % s.d 50 %

10-30301020306351030151040205


- 10 % s.d 25 %- Hilangnya kemampuan kerja mental tetap- Kehilangan sebagian fungsi penglihatan :

Setiap kehilangan efisien tajam penglihatan 10 %Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan afisiensi penglihatan = (3 x % efisiensi penglihatan terbaik)+% efisiensi penglihatan terburuk. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 %Kehilangan penglihatan warnaSetiap kehilangan lapangan pandang 10 %

70

7

7107

I-1


Keterangan Tabel :

a Bagi orang kidal, maka pengertian kanan dan kiri dipertukarkan letaknya.

b Dalam hal kehilangan beberapa anggota badan, maka besarnya tunjangan ditetapkan dengan menjumlahkan banyaknya prosentase dari tiap-tiap anggota badan dengan ketentuan prosentase maksimum adalah 70 %.

c Anggota badan yang tidak dipakai sama sekali karena lumpuh, dianggap sebagai hilang.

d Khusus dalam kasus kehilangan ingatan, maka besarnya prosentase ditetapkan antara 10 % s/d 70 % tergantung dari tingkat cacad berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai / Dokter yang ditunjuk oleh Perseroan.

Perhitungan kompensasi untuk Pegawai Yang Mengalami Kecelakaan :

Bagian PertamaHak-hak Pegawai Yang Menderita Luka / Sakit Karena Kecelakaan Kerja

Atau Menderita Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

1. Perawatan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai.

2. Penghasilan dan hak-hak kepegawaian lainnya, dengan ketentuan :- IPK (Insentif Prestasi Kerja) diberikan penuh dengan penilaian baik.- Pemberian penghasilan dan hak-hak kepegawaian lainnya, diberikan untuk waktu paling

lama 24 (duapuluh empat) bulan.

3. Pensiun karena cacat jasmani / rohani :

Kepada pegawai yang sakit akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja, apabila setelah 24 (duapuluh empat) bulan memperoleh perawatan, yang bersangkutan ternyata belum sembuh dari penyakitnya dengan kondisi cacat yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai / Dokter yang ditunjuk oleh Perseroan, kepadanya diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan diberikan tunjangan cacat serta hak-hak kepegawaian lainnya.

4. Khusus bagi Pensiunan yang dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya masa pensiun baru diketahui menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter (Bentuk KK.5) dari Dokter yang di tunjuk Perseroan, berhak memperoleh perawatan kesehatan dan tunjangan cacat kekurangan fungsi serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak-hak Pegawai Yang Menderita Cacat Setelah Memperoleh Perawatan Akibat Kecelakaan Kerja Atau Menderita Cacat Kekurangan Fungsi Akibat Penyakit Yang Timbu Karena Hubungan Kerja

1. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese).

2. Tunjangan Cacat yang dibayarkan sekaligus, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Cacat Tetap Sebagian untuk selama-lamanya, mendapat tunjangan sebesar :

Lingkungan Hidup & Keselamatan KetenagalistrikanTCS = CT % x 70 x PHS

TCS = Tunjangan Cacat Tetap Sebagian

CT % = Prosentase Cacat Tetap Sebagian sesuai Tabel, Maksimum 70 %

PHS = Penghasilan terakhir sebulan

I-2


b. Cacat Total untuk selama-lamanya, mendapat tunjangan sebesar :

TCT = Tunjangan Cacat TotalPHS = Penghasilan terakhir sebulan

c. Cacat Kekurangan Fungsi, mendapat tunjangan sebesar :

TCKF = Tunjangan Cacat Kekurangan FungsiCKF % = Prosentase Cacat Kekurangan FungsiCT = Prosentase Cacat Tetap Sebagian sesuai TabelPHS = Penghasilan terakhir sebulan

Hasil perkalian CKF dengan CT, maksimum adalah 70 %

3. Persentase cacat tetap sebagian, cacat total dan cacat kekurangan fungsi ditetapkan oleh Majelis Penguji Kesehatan / Dokter yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Tabel prosentase cacat tetap sebagian dan cacat lainnya sesuai Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993, sedangkan besarnya tunjangan cacat tetap sebagian, cacat total dan cacat kekurangan fungsi ditetapkan oleh Pejabat SDM.

4. Pensiun karena cacat jasmani / rohani :

Pegawai yang menderita cacat tetap sebagian atau cacat kekurangan dan telah memperoleh tunjangan cacat, yang bersangkutan ternyata tidak dapat dipekerjakan lagi, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari majelis Penguji Kesehatan Pegawai / Dokter yang ditunjuk oleh Perseroan, kepadanya diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan diberikan hak-hak kepegawaian lainnya.

Bagian Ketiga

Hak Pegawai Yang Tewas Pada Saat Terjadi Kecelakan KerjaAtau Meninggal Dunia Setelah Memperoleh Perawatan Akibat Kecelakaan Kerja

Atau Meninggal Dunia Akibat Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Pegawai yang tewas pada saat terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia setelah memperoleh perawatan akibat kecelakan kerja atau meningal dunia akibat penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yang diakibatkan bukan oleh tindakan kesengajaan dari pegawai itu sendiri, berhak memperoleh tunjangan tewas.

1. Tunjangan tewas dibayarkan sekaligus, sebagai berikut :


TCT = 70 % x 70 x PHS

TCKF = ( CKF % x CT % ) x 70 x PHS

Tunjangan Tewas = 60 % x 70 x PHS

PHS = Penghasilan terakhir sebulan

2. Besarmya tunjangan tewas ditetapkan oleh Pejabat SDM.

3. Tunjangan tewas diberikan kepada keluarga almarhum / almarhumah pegawai dengan urutan penerimaan sebagai berikut :

a. Janda atau Duda;

b. Anak;

c. Orang Tua;

I–3


d. Cucu;

e. Kakek atau Nenek;

f. Saudara Kandung;

g. Mertua.

Dalam hal almarhum / almarhumah pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai keluarga dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sampai dengan g. tersebut diatas, maka tunjangan tewas diberikan kepada Ahli Waris-nya.

4. Bantuan biaya pemakaman, dengan ketentuan :

a. Apabila pemakaman dilaksanakan oleh Perseroan, biaya pemakaman ditanggung oleh Perseroan, meliputi :

- Biaya pengurusan izin pemakaman tanah makam.

- Biaya perawatan jenazah pada saat kematian.

b. Apabila pemakaman tidak dilaksanakan oleh Perseroan, diberikan bantuan pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).


I–4

Lampiran-II Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor : 092.K/DIR/2005.

JENIS PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA(PENYEBAB FAKTOR FISIKA, FAKTOR KIMIA DAN FAKTOR BIOLOGIS)

(Keputusan Presiden RI No.22 Tahun 1993)

No. PENYAKIT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Pnemokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan paru (silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkolosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacad atau kematian.

Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.

Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis).Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.

Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik.

Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaannya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau persenyawaannya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh flor atau persenyawaannya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida.

Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidro karbon alifatik atau aromatik yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena atau homolognya yang beracun.Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya.

Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol dan keton.

Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida, hidrogen sulfida atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel.

Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.

Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi).

Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara bertekanan lebih.

Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro-magnetik dan radiasi yang mengion.

Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologi.

Kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena


28

29

30

31

atau persenyawaan, produk atau residu dari zat tersebut.

Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes.

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki resiko kontaminasi khusus.

Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi.

Penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.

II-1

Lampiran-III Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor : 092.K/DIR/2005.

NILAI AMBANG BATAS (NAB)

FAKTOR FISIKA :

1. NAB Kebisingan :

NAB untuk kebisingan diukur pemajanan (exposure) bising yang diterima oleh telinga berupa intensitas bising maksimum dalam decibel (A) atau db (A) yang mampu diterima oleh telinga normal selama waktu tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-51/MEN/1999 dipadu dengan buku 2000 - TLVs (Threshold Limit Values) and BEIs (Biological Exposure Indices) yang diterbitkan oleh ACGIH (the American Conference of Government Industrial Hygienis) dan dengan SPLN No.46- 1,2,3 tahun 1981/1982, adalah sebagai berikut :

Waktu Pemajanan

Maksimum Intensitas Bising dalam db(A) yang

diperbolehkanKriteria Pendengaran Ilustrasi

Jam > 24 0Sangat tenang Suara daun, Berisik

> 24 10

> 24 20Tenang Rumah, Percakapan

> 24 30

> 24 40

Sedang Rumah gaduh,

Kantor

> 24 50

> 24 60

> 24 70

24 80

Pikuk

Perusahaan gaduh,

Jalan hiruk pikuk,

Peluit Polisi

16 82

8 85

4 88

2 91

1 94

Menit 30 97

15 100

1,88 109

Menulikan

Merianm,

Ledakan,

Halilintar

Detik 28,12 115

7,03 121

3,52 124

1,76 127

0,88 130


0,44 133

0,22 136

0,11 139

Catatan : Tidak boleh terpajan lebih dari 140 dB(A) walaupun sesaat.

2. NAB Getaran

Getaran Diterima Oleh Lengan dan Tangan :

NAB untuk getaran diukur pemajanan getaran yang diterima oleh lengan dan tangan manusia berupa nilai percepatan rata-rata dalam satuan m / det2 atau g (gravitasi), berdasarkan

III-1


Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-51/MEN/1999 dipadu dengan buku 2000 - TLVs and BEIs yang diterbitkan oleh ACGIH, adalah sebagai berikut :

Jumlah waktu pemaparanPer hari kerja

Nilai percepatan pada frekwensi dominan( rata-rata )

M/det2 g

4 jam dan kurang dari 8 jam



Kurang dari 1 jam

4 0,40

6 0,61

8 0,81

12 1,22

Catatan : 1 g = 9,81 m / det2.

Getaran Diterima Seluruh Badan :

NAB untuk getaran diterima seluruh badan diukur pemajanan getaran yang diterima seluruh badan berupa akselerasi getaran maksimum (m / det2) pada frekuensi (Hz) tertentu yang mampu diterima oleh badan normal selama waktu tertentu, baik untuk manusia yang berdiri pada lantai atau sesuatu yang bergetar (arah longitudinal dari kaki ke kepala) maupun untuk manusia yang bersandar pada dinding atau sesuatu yang bergetar (arah dari samping ke samping badan atau dari muka ke belakang badan atau sebaliknya), berdasarkan buku 2000 - TLV's and BEIs yang diterbitkan oleh ACGIH, sebagai berikut :

Manusia berdiri pada lantai atau sesuatu yang bergetar :

FrekuensiGetaran

( Hz )

Percepatan getaran maksimum (m/det2), arah longitudinal (dari kaki ke kepala)

Waktu Pemajanan Getaran

24 Jam 16 Jam 8 Jam 4 Jam 2,5 Jam 1 Jam 25 Menit 16 Menit 1 Menit

1,0 0,280 0,383 0,63 1,06 1,40 2,36 3,55 4,25 5,60

1,25 0,250 0,383 0,56 0-,95 1,26 2,12 3,15 3,75 5,00

1,6 0,224 0,302 0,50 0,85 1,12 1,90 2,80 3,35 4,50

2,0 0,200 0,270 0,45 0,75 1,00 1,70 2,50 3,00 4,00

2,5 0,180 0,239 0,40 0,67 0,90 1,50 2,24 2,65 3,55

3,15 0,160 0,212 0,355 0,60 0,80 1,32 2,00 2,35 3,15

4,0 0,140 0,192 0,315 0,53 0,71 1,18 1,80 2,12 2,80

5,0 0,140 0,192 0,315 0,53 0,71 1,18 1,80 2,12 2,80

6,3 0,140 0,192 0,315 0,53 0,71 1,18 1,80 2,12 2,80

8,0 0,140 0,192 0,315 0,53 0,71 1,18 1,80 2,12 2,80

10,0 0,180 0,239 0,40 0,67 0,90 1,50 2,24 2,65 3,55


12,5 0,224 0,302 0,50 0,85 1,12 1,90 2,80 3,35 4,50

16,0 0,280 0,383 0,63 1,06 1,40 2,36 3,55 4,25 5,60

20,0 0,355 0,477 0,80 1,32 1,80 3,00 4,50 5,30 7,10

25,0 0,450 0,605 1,0 1,70 2,24 3,75 5,60 6,70 9,00

31,5 0,560 0,765 1,25 2,12 2,80 4,75 7,10 8,50 11,2

40,0 0,710 0,955 1,60 2,65 3,55 6,00 9,00 10,6 14,0

50,0 0,900 1,19 2,0 3,35 4,50 7,50 11,2 13,2 18,0

63,0 1,120 1,53 2,5 4,25 5,60 9,50 14,0 17,0 22,4

80,0 1,400 1,91 3,15 5,30 7,10 11,8 18,0 21,2 28,0

III-2


Manusia bersandar pada dinding atau sesuatu yang bergetar :

Frekuensi

Getaran

( Hz )

Percepatan getaran maksimum (m/det2), arah transversal (dari sampaing ke samping badan atau dari belakang ke depan badan )

Waktu Pemajanan Getaran

24 Jam 16 Jam 8 Jam 4 Jam 2,5 Jam 1 Jam 25 Menit 16 Menit 1 Menit

1,0 0,100 0,135 0,224 0,355 0,50 0,85 1,25 1,50 2,0

1,25 0,100 0,135 0,224 0,355 0,50 0,85 1,25 1,50 2,0

1,6 0,100 0,135 0,224 0,355 0,50 0,85 1,25 1,50 2,0

2,0 0,100 0,135 0,224 0,355 0,50 0,85 1,25 1,50 2,0

2,5 0,125 0,171 0,280 0,450 0,63 1,06 1,6 1,9 2,5

3,15 0,160 0,212 0,355 0,560 0,8 1,32 2,0 2,36 3,15

4,0 0,200 0,270 0,450 0,710 1,0 1,70 2,5 3,0 4,0

5,0 0,250 0,338 0,560 0,900 1,25 2,12 3,15 3,75 5,0

6,3 0,315 0,428 0,710 1,12 1,6 2,65 4,0 4,75 6,3

8,0 0,40 0,54 0,900 1,40 2,0 3,35 5,0 6,0 8,0

10,0 0,50 0,675 1,12 1,80 2,5 4,25 6,3 7,5 10,0

12,5 0,63 0,855 1,40 2,24 3,15 5,30 8,0 9,5 12,5

16,0 0,80 1,06 1,80 2,80 4,0 6,70 10,0 11,8 16,0

20,0 1,00 1,35 2,24 3,55 5,0 8,5 12,5 15,0 20,0

25,0 1,25 1,71 2,80 4,50 6,3 10,6 15,0 19,0 25,0

31,5 1,60 2,12 3,55 5,60 8,0 13,2 20,0 23,6 31,5

40,0 2,00 2,70 4,50 7,10 10,0 17,0 25,0 30,0 40,0

50,0 2,50 3,38 5,60 9,00 12,5 21,2 31,5 37,5 50,0

63,0 3,15 4,28 7,10 11,2 16,0 26,5 40,0 45,7 63,0

80,0 4,00 5,4 9,00 14,0 20,0 33,5 50,0 60,0 80,0

3. NAB Suhu Iklim Kerja :

NAB untuk suhu iklim kerja diukur indeks suhu basah dan bola (ISBB) dalam derajat Celcius, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.KEP-51/MEN/1999 dipadu dengan buku 2000-TLVs and BEIs yang diterbitkan oleh ACGIH, adalah sebagai berikut :

Pengaturan waktu kerja setiap hariISBB (derajat Celcius)

Beban Kerja

Waktu kerja Waktu istirahat Ringan Sedang Berat

Bekerja terus menerus - 30,0 26,7 25,0


( 8 jam/hari )

75 % kerja

50 % kerja

25 % kerja25 % istirahat

50 % istirahat

75 % istirahat

30,6

31,4

32,2

28,0

29,4

31,1

25,9

27,9

30,0

ISBB untuk di luar ruangan dengan panas radiasi : = 0,7 Suhu Basah Alami + 0,2 Suhu Bola Globe + 0,1 Suhu Kering.

ISBB untuk di dalam dan di luar ruangan tanpa panas radiasi : = 0,7 Suhu Basah Alami + 0,3 Suhu Bola Globe.

Catatan :- Beban kerja ringan membutuhkan kalori 100 - 200 Kilo kalori / jam- Beban kerja sedang membutuhkan kalori > 200 - 350 Kilo kalori / jam- Beban kerja berat membutuhkan kalori > 350 - 500 Kilo kalori / jam

III-3Lampiran-III Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor : 092.K/DIR/2005.

4. NAB Penerangan :

NAB untuk penerangan diukur pemajanan cahaya yang diterima oleh mata berupa kadar penerangan yang diukur dengan alat-alat pengukur cahaya yang baik setinggi tempat yang sebenarnya atau setinggi perut untuk penerangan umum ( 1 meter), berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan RI No.7 Tahun 1964 tentang Syarat-syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan di Tempat Kerja, adalah sebagai berikut :

- Penerangan darurat harus mempunyai kekuatan minimal 5 luks (0,5 kaki lilin).

- Penerangan untuk halaman dan jalan dalam lingkungan perusahaan, minimal 20 luks.

- Penerangan yang cukup untuk pekerjaan yang hanya membedakan barang kasar (mengerjakan / memisahkan barang besar, arang, abu, tanah, batu, gang dan tangga di dalam gedung, gudang barang besar/kasar), minimal 50 luks.

- Penerangan yang cukup untuk pekerjaan yang hanya membedakan barang kecil secara sepintas lalu (pemasangan kasar, mengerjakan barang besi / baja setengah selesai, kamar mesin dan uap, alat pengangkut orang / barang, penyimpanan barang sedang / kecil, kamar mandi, toilet), minimal 100 luks.

- Penerangan yang cukup untuk pekerjaan yang hanya membedakan barang kecil yang agak teliti (pemasangan alat sedang, pekerjaan mesin bubut kasar, pemeriksaan dan percobaan kasar), minimal 200 luks.

- Penerangan yang cukup untuk pekerjaan yang hanya membedakan barang kecil dan halus (pekerjaan mesin teliti, pemeriksaan teliti, percobaan teliti dan halus, pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat), minimal 300 luks.

- Penerangan yang cukup untuk pekerjaan yang hanya membedakan barang halus dan kontras yang sedang dalam waktu lama (pemasangan halus, pekerjaan mesin halus, pemeriksaan halus, akuntan, pemegang buku, steno, mengetik, pekerjaan kantor yang lama dan teliti), antara 500 - 1000 luks.

- Penerangan yang cukup untuk pekerjaan yang hanya membedakan barang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama (pemeriksaan ekstra halus/ampul tukang las), minimal 2000 luks.

5. NAB Radiasi Elektro Magnetik :

NAB medan listrik diukur kuat medan listrik dalam kV/m dan kuat medan magnit dalam mT, berdasarkan standar yang direkomendasikan oleh IRPA (International Radiation Protection Association) dan WHO (World Health Organization) tahun 1990, adalah sebagai berikut :

Sifat PemajananKuat Medan Listrik

( kV/m)

Kuat Medan Magnit

( mT )

Lingkungan Tempat Kerja :

8 Jam kerja / hari 10 0,5


2 Jam kerja / hari

Anggota gerak

Masyarakat Umum :

Terus Menerus

Beberapa jam / hari

30

-

5

10

5

25

0,1

1

III-4



6. NAB Tekanan Lebih (Tekanan Statik Air Pada Penyelaman) :

NAB tekanan statik air pada penyelaman diukur lama waktu menyelam yang diperbolehkan pada keadaan air tertentu (tekanan statik air tertentu), berdasarkan buku Himpunan Pedoman K3 Bidang Kesehatan Kerja halaman 125 yang diterbitkan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional adalah sebagai berikut :

III-5



FAKTOR KIMIA :

7. NAB Kandungan Udara

Kadar Debu Mineral Dalam Udara :

NAB-nya dihitung dari kadar debu mineral dalam udara maksimum diijinkan di tempat kerja. Menurut buku NAB Bahan Kimia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No.Kep.-1026/MEN/1976, sebagai berikut :

Debu mineral Asam Silika / SiO2 (Kwartsa) :

NAB dalam juta partikel per kaki kubik ( = jppkk ) :

300 = ----------------------------- ( % kwartsa + 10 )

NAB untuk debu yang dapat dihirup masuk paru-paru, dalam mg/m3 :

10 = ------------------------------------------------------ (% kwartsa yang dapat dihirup + 2 )

NAB untuk debu menyeluruh ( terhirup atau tidak ), dalam mg/m3 :

3 = ------------------------------ ( % kwartsa + 3 )

Debu mineral Arang Batu ( Bitumen ) :

* NAB = 2 mg/m3 untuk debu yang dapat dihirup paru-paru dengan kadar Kwartsa < 5 %, apabila kadarnya > 5 % dihitung dengan rumus kwartsa .

Debu mineral yang mengganggu kenikmatan kerja (Alundum, Batu gamping,Emery, Gelas, Gips, Grafit, Kalsium Karbonat, Kaolin, Oksida timah putih, Titanium dioksida, Pati kanji, Sucrosa ).

* NAB = 30 jppkk atau 10 mg/m3 untuk berat debu secara menyeluruh.

III-6



Kadar Bahan Kimia Dalam Udara.

NABnya dihitung dari kadar bahan kimia dalam udara maksimum diijinkan di tempat kerja, berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.SE-01/MEN/1997, tanggal 16 Oktober 1997 adalah sebagai berikut :

Nama zat / Bahan Kimia

Ketentuan DEPNAKER Keterangan

ppm mg/m3

Kapas

Berilium

Kadmium

Kadmium oksida sebagai Cd

Fosfor kuning

Fosfor triklorida

Krom dan persenyawaan anorganik sebagai Cr

Mangan dan persenyawaansebagai Mn

Arsen dan persenyawaan-nya sebagai As

Air raksa

Air raksa senyawa organik

Timbal arsenat

Fluor

Fluorotriklorometane

Karbon disulfida

Halogen

Benzena

Nitro dan amina

Nitro gliserin

Ester

Asam nitrat

Alkil alkohol

Glikol monoetil eter

Keton

Karbon monoksida

Karbon dioksida

Hidrogen

Sianida

Sulfur dioksida

Nitrogen dioksida

Nitrogen oksida

Nitrogen trifluorida

Braso

Nikel

Asbestos :

- Amosit

- Krisotil

- Krosidolit

- Lain-lain jenis

-

-

-

-

0,02

0,2

-

-

-

-

-

-

1

1000

10

0,5

0,05

2

2

5

-

25

5000

-

-

2

3

25

10

-

0,2

0,002

0,02

0,01

0,1

1,1

0,5

0,2

0,01

0,1

0,01

0,15

1,6

5600

31

1,6

0,46

5,2

4,8

18

-

29

9000

-

5

5,2

5,6

31

29

1

Debu metalik dan garam-garam larut

Segala jenis kecuali Alkil

Awas kulit

Awas kulit

Awas kulit

Awas kulit

Awas kulit

0,5 serat / ml udara

2 serat / ml udara

0,2 serat / ml udara

2 serat / ml udara


III-7Lampiran-IV Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor : 092.K/DIR/2005.


BAGAN ALIR LAPORAN KECELAKAAN YANG DIALAMI PEKERJA

Unit setingkat Wilayah

Induk

8. Mengisi Form TKD

9. Statistik Triwulanan danTahunan Keselamatan Kerja pada Unit setingkat

Wilayah

Kantor Pusat 10. Statistik Triwulanan dan Tahunan Keselamatan Kerja PLN

Kecelakaan Pada Kecelakaan Diluar Penyakit Yang Timbul Karena Waktu Kerja Waktu Kerja Hubungan Kerja

KECELAKAAN

1. Tim Pemeriksa memeriksa terjadinya kecelakaan, membuat

Berita Acara (Form BAK)

Kondisi korban

3. Pemberian

Tunjangan Tewas

Tewas

Luka

4. Pemberian perawatan

Tewas / Cacat

Sembuh

Kantor Depnaker setempat

Tidak Luka

Selesai

7. Pemberian Tunjangan Tewas/Cacat

Hasil Perawatan

Selesai

6. Laporan Tahap II : Mengisi Bentuk KK3,KK4 / KK5.

Keterangan :

1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7 : proses dapat terjadi pada Unit setingkat Cabang / Sektor, Kantor Unit setingkat Wilayah dan Kantor Pusat8 dan 9 : proses pada Kantor Unit setingkat Wilayah10 : proses pada Kantor Pusat

5. Tim Investigasi mengkaji kecelakaan, mengisi Form PPKK atau Form PPAK

Dikaji, diberikan sarankhusus kasus terjadi pada Satuan Administrasi

2. Laporan Tahap I : Mengisi Bentuk KK2,KK4 / KK5

IV-1Lampiran-IV Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor : 092.K/DIR/2005.

Form. TPK

PT PLN (PERSERO)……………………….

SURAT PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA KECELAKAAN

Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berhubung adanya laporan bahwa telah terjadi kecelakaan dialami pekerja :

1. N a m a : ….……………………..……………………………………………………….…….No. Induk / Identitas : ………………………………………………………………………………………..Unit Perseroan /Perusahaan : ……………………………………………………………………………………….

2. N a m a : .……………………………………………………………………………….…….No. Induk / Identitas : ………………………………………………………………………………………..Unit Perseroan /Perusahaan : ……………………………………………………………………………………….

maka pejabat / pegawai tersebut di bawah ini ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Kecelakaan dengan susunan sebagai berikut :

1. N a m a : ………………………………….………….…………………. sebagai Ketua TimNo. Induk : ..………………………………………………….. ……………….Jabatan : Pengawas / Penanggung jawab pekerjaan …………………….*)

2. N a m a : ………………………………….………….………………… sebagai Anggota TimNo. Induk : ..………………………………………………….. ……………….Jabatan : ..…………………………………………………………………….

3. N a m a : ………………………………….………….………………… sebagai Anggota TimNo. Induk : ..………………………………………………….. ……………….Jabatan : ..…………………………………………………………………….

dengan tugas sebagaimana terdapat dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. …………………….

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

…………………., …………………. 20 ……………………………………………. ** )

……………….……………………………..

*) Coret yang tidak perlu**) Ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Perseroan


Diterbitkan 1 x 24 jam setelah diterima laporan terjadi kecelakaan


Nomor : 092.K/DIR/2005.

Form. BAK


BERITA ACARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdasarkan Surat Penunjukan No. ……………………….. tanggal ………………. kami Tim Pemeriksa Kecelakaan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : ………………………………….………….…………………... sebagai Ketua TimNo. Induk : ..………………………………………………….. ……………….Jabatan : Pengawas / Penanggung jawab pekerjaan ……………….. *)

2. N a m a : ………………………………….………….………………….. sebagai Anggota TimNo. Induk : ..………………………………………………….. ……………….Jabatan : ..…………………………………………………………………….

3. N a m a : ………………………………….………….………………….. sebagai Anggota TimNo. Induk : ..………………………………………………….. ……………….Jabatan : ..…………………………………………………………………….

Menyatakan bahwa pada hari …………. tanggal ………………… jam ……. telah terjadi kecelakaan yang dialami pekerja sebagai berikut :

1. Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan :aN a m a : ……………………………………No.Induk / Identitas : ….……………….

Jabatan /Pekerjaan : ……………..………………………………………………….……………….Unit Perseroan /Perusahaan : …………………………………………………………………………………Kondisi Korban : tewas / luka parah / luka ringan / sakit*) sesuai Surat Keterangan Dokter

(Bentuk K.K.4) terlampir.bN a m a : ……………………………………No.Induk / Identitas : ….……………….

Jabatan /Pekerjaan : ……………..………………………………………………….……………….Unit Perseroan /Perusahaan : …………………………………………………………………………………Kondisi Korban : tewas / luka parah / luka ringan / sakit*) sesuai Surat Keterangan Dokter

(Bentuk K.K.4) terlampir.

2. Kronologi singkat terjadinya kecelakaan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, kami berkesimpulan bahwa kecelakaan yang dialami pekerja adalah kecelakaan yang sesuai / tidak sesuai *) dengan jenis kecelakaan yang terdapat pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 092.K/DIR/2005.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kecelakaan ini dibuat dengan dilampiri data-data kronologi terjadinya kecelakaan, sebagi bahan untuk diproses lebih lanjut oleh Perseroan.

……………, ………………….. 20..Pemeriksa / Pembuat Berita Acara

Ketua Tim :

1. …………………………………..

Anggota Tim : Anggota Tim :

2. ……………………………………. 3. ……………………………………..

*) Coret yang tidak perlu


Dibuat 2 x 24 jam setelah terjadi kecelakaan


Nomor : 092.K/DIR/2005.

SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokter

BENTUKK.K.4

(khusus untuk akibat kecelakaan kerja)Nama :

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya

1. Nama Tenaga Kerja No.KPA :

Alamat dan Nomotr TeleponKode Pos : No. Tlp.:

Tempat dan Tanggal Lahir Jenis : Laki-lakiKelamin : Perempuan

Jenis Pekerjaan / JabatanUnit / Bagian Perusahaan

2. Nama Perusahaan NPP :


Jenis UsahaNomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)Nomor Akte Pengawasan

3. Kecelakaan pada tanggal4. Pemeriksaan pada tanggal 5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan :

a. Keadaan, tempat dan ukuran lukanyab. Diagnosisc. Perlu : Dirawat

: Berobat jalan sambil bekerja : Berobat jalan tidak bekerja6. Tindakan medis yang dilakukan7. Setelah hasil pengobatan :

: Sembuh tanpa cacad: Cacad anatomis akibat kehilangan

anggota badan, jelaskan (tunjukkan juga pada gambar)

: Apabila terdapat cacad tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangan fungsi anggota badan yang cacad tersebut

……….% terbilang (……………………): Memerlukan prothese/orthese

8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan

: Biasa : Ringan : Tidak dapat bekerja sama sekali

Terhitung tanggal9. Lamanya perawatan / pengobatan dari tanggal : s/d tanggal : 10. Diberikan istirahat : dari tanggal : s/d tanggal : 11. Tanggal meninggal dunia

Dibuat oleh dokter : Rumah Sakit : Puskesmas : Poliklinik : Dokter SwastaAlamat

Dibuat dengan sesungguhnya

_____________________________________ _________________ __________________ Nama dan tanda tangan dokter pemeriksa Jabatan Tanggal

Laporan Kecelakaan ini dikirim :- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kantor Depnaker setempat- Warna kuning untuk arsip Perusahaan- Warna Hijau dan Biru untuk Badan Penyelenggara Asuransi (Jamsostek dsb)

IV-4


FormulirJAMSOSTEK

3 b

Lampiran-IV Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor : 092.K/DIR/2005.

Form. PKD-1


SURAT PENETAPAN TERJADI KECELAKAAN KERJA

Nomor : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdasarkan Berita Acara Kecelakaan No. …………………….………….… tanggal ….……..……………. kami tetapkan bahwa telah terjadi kecelakaan pada waktu kerja / kecelakaan diluar waktu kerja*) yang dialami pekerja sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. ………………………………. yang mengakibatkan pekerja korban kecelakaan dengan data sebagai berikut :

1. N a m a : ……………………………….…………No.Induk / Identitas : …..……………….Jabatan / Pekerjaan : ………………………………………………………………….…………………….Unit Perseroan / Perusahaan : ………………………………………………………………………………………Kondisi Korban : tanpa luka / luka ringan / luka parah / sakit / tewas*) sesuai Surat Keterangan

Dokter (Bentuk K.K.4 terlampir).Kerugian pekerja : ………………………………………………………………………………………Kerugian Perseroan : ………………………………………………………………………………………

2. N a m a : ……………………………….…………No.Induk / Identitas : …..……………….Jabatan / Pekerjaan : ………………………………………………………………….…………………….Unit Perseroan / Perusahaan : ………………………………………………………………………………………Kondisi Korban : tanpa luka / luka ringan / luka parah / sakit / tewas*) sesuai Surat Keterangan

Dokter (Bentuk K.K.4 terlampir).Kerugian pekerja : ………………………………………………………………………………………Kerugian Perseroan : ………………………………………………………………………………………

Demikian ketetapan ini dibuat untuk diproses lebih lanjut oleh Pejabat SDM Perseroan / Perusahaan *).

…………………., …………………. 20 ……………………………………………** )

……………….……………………………..


IV-5


Diterbitkan segera setelah terbit Berita Acara

Kecelakaan


SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokterBENTUK

K.K.5(khusus untuk penyakit yang timbul

karena hubungan kerja)Nama :

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya

1. Nama Tenaga Kerja No.KPA :


Tempat dan Tanggal Lahir Jenis : Laki-lakiKelamin : Perempuan

Jenis Pekerjaan / Jabatan

Unit / Bagian Perusahaan

2. Nama Perusahaan NPP :


Jenis Usaha

Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)

Nomor Akte Pengawasan

3. Tanggal diagnosis penyakit akibat kerja

4. a. Resume **)

b. Diagnosis

5. Tindakan yang dilakukan

6. Setelah selesai pengobatan :

a. Sembuh tanpa cacad

a. Penilaian cacad penyakit akibat kerja **)

b. Memerlukan prothese/orthese

7. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan

: Biasa : Ringan : Tidak dapat bekerja sama sekali

Terhitung tanggal

8. Lamanya perawatan / pengobatan dari tanggal : s/d tanggal :

9. Diberikan istirahat dari tanggal : s/d tanggal :

10. Tanggal meninggal dunia

11. Keterangan lain-lain yang perlu

Dibuat oleh dokter : Rumah Sakit : Puskesmas : Poliklinik : Dokter Swasta

Alamat

Dibuat dengan sesungguhnya

_____________________________________ _________________ __________________ Nama dan tanda tangan dokter pemeriksa Jabatan Tanggal

Laporan Kecelakaan ini dikirim :- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kantor Depnaker setempat- Warna kuning untuk arsip Perusahaan- Warna Hijau dan Biru untuk Badan Penyelenggara Asuransi (Jamsostek dsb.)

IV-6


FormulirJAMSOSTEK

3 c


Form. PKD-2


SURAT PENETAPAN TERDAPATNYA PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA

Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdasarkan Surat Keterangan Dokter (Bentuk K.K.5 terlampir), kami tetapkan bahwa telah terdapat penyakit yang timbul karena hubunga kerja sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. ……………… yang diderita pekerja dengan data sebagai berikut :

1. N a m a : ………………………….………………No.Induk / Identitas: …..……..…………Jabatan / Pekerjaan : ………………………………………………………………….…………………….Unit Perseroan /Perusahaan : ………………………………………………………………………………..………Kondisi Korban : menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berakibat cacat

kekurangan fungsi Jenis Penyakit : ……………………………………………………………………………………….

2. N a m a : ………………………….………………No.Induk / Identitas: …..……..…………Jabatan / Pekerjaan : ………………………………………………………………….…………………….Unit Perseroan /Perusahaan : ………………………………………………………………………………..………Kondisi Korban : menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berakibat cacat

kekurangan fungsi Jenis Penyakit : ……………………………………………………………………………………….

Demikian penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

…………………., …………………. 20 ……………………………………………** )

……………….……………………………..



Diterbitkan 1 x 24 jam setelah terbit Surat

Keterangan Dokter (Bentuk


Nomor : 092.K/DIR/2005.

Form. PT-1


SURAT PENETAPAN TUNJANGAN TEWAS PADA SAAT KECELAKAAN KERJA /TUNJANGAN KEKURANGAN FUNGSI AKIBAT PENYAKIT YANG TIMBUL

KARENA HUBUNGAN KERJA *) YANG DIALAMI PEGAWAI

Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdasarkan Berita Acara Kecelakaan No. …………………….………….… tanggal ….……..……………. kami tetapkan bahwa telah terjadi kecelakaan pada waktu kerja / kecelakaan diluar waktu kerja / penyakit yang timbul karena hubungan kerja *) yang dialami pegawai sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.092.K/DIR/2005 yang mengakibatkan pegawai korban kecelakaan dengan data sebagai berikut :

1. N a m a : ……………………………….…………….… No.Induk : ………..……………….Jabatan : ………………………………………………………………….…………………….Unit Perseroan : ………………………………………………………………………………………Kondisi Korban : tewas sesuai Surat Keterangan Dokter (Bentuk K.K.4 terlampir) / cacat

kekurangan fungsi sesuai Surat Keterangan Dokter (Bentuk K.K.4 terlampir) *).

Kepada keluarga almarhum / almarhumah *) pegawai sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tersebut, diberikan tunjangan tewas sebesar sebesar Rp. ……………….………………………………

( terbilang …………………………………………………………………………..……………………… ) atau

Kepada pegawai sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tersebut, diberikan tunjangan cacat kekurangan fungsi sebesar Rp. ……………….………………………………

( terbilang …………………………………………………………………………..…………………………… )

2. N a m a : ……………………………….………………. No. Induk : …..………………….Jabatan : …………………………………………………..…………….…………………….Unit Perseroan : ………………………………………………………………………………………Kondisi Korban : tewas sesuai Surat Keterangan Dokter (Bentuk K.K.4 terlampir) / cacat

kekurangan fungsi sesuai Surat Keterangan Dokter (Bentuk K.K.4 terlampir) *).

Kepada keluarga almarhum / almarhumah *) pegawai sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tersebut, diberikan tunjangan tewas sebesar sebesar Rp. ……………….………………………………

( terbilang …………………………………………………………………………….…………..………… ) atau

Kepada pegawai sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tersebut, diberikan tunjangan cacat kekurangan fungsi sebesar Rp. ……………….………………………………

( terbilang …………………………………………………………………………..…………………………… )

Demikian penetapan tunjangan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

…………………., …………………. 20 ……………………………………………** )

……………….……………………………..

*) Coret yang tidak perlu**) Ditanda tangani oleh Pejabat SDM Perseroan

IV-8


Diterbitkan 1 x 24 jam setelah terbit Berita Acara

Kecelakaan


Form. PT-2


SURAT PENETAPAN TUNJANGAN TEWAS / CACAT *) SETELAH MEMPEROLEH PERAWATAN AKIBAT KECELAKAAN / PENYAKIT YANG DIALAMI PEGAWAI

Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdasarkan Surat Keterangan Dokter (Bentuk KK.4 atau Bentuk KK.5 terlampir) dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perseroan, yang menyatakan bahwa peegawai setelah memperoleh perawatan akibat kecelakaan kerja / penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dialami pegawai, dengan data sebagai berikut :

1. N a m a : ………………………………….……………No. Induk : …..………………….Jabatan : ………………………………………………………………….…………………….Unit Perseroan : ………………………………………………………………………………………Kondisi : cacat tetap sebagian / cacat total / cacat kekurangan fungsi /

meninggal dunia *)

Kepada pegawai / keluarganya *) sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. ………………….. ………..…………., diberikan tunjangan cacat tetap sebagian / cacat total / cacat kekurangan fungsi / tewas *) sebesar Rp. …………………………………………………………………………………………… ( terbilang ……………………………………………………………………………………………………….. )

2. N a m a : ………………………………….……………No. Induk : …..………………….Jabatan : ………………………………………………………………….…………………….Satuan Administrasi : ………………………………………………………………………………………Kondisi : cacat tetap sebagian / cacat total / cacat kekurangan fungsi /

meninggal dunia *)

Kepada pegawai / keluarganya *) sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. ………………….. ………..…………., diberikan tunjangan cacat tetap sebagian / cacat total / cacat kekurangan fungsi / tewas *) sebesar Rp. …………………………………………………………………………………………… ( terbilang ……………………………………………………………………………………………………….. )

Demikian penetapan tunjangan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

…………………., …………………. 20 ……………………………………………** )

……………….……………………………..

*) Coret yang tidak perlu**) Ditanda tangani oleh Pejabat SDM Perseroan


Diterbitkan 2 x 24 jam setelah terbitnya

Surat Keterangan Dokter

IV-9Lampiran-V Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor : 092.K/DIR/2005.

CARA PENGISIAN FORMULIR PEMERIKSAAN, PELAPORAN DAN ANALISIS KECELAKAAN

I. DATA UMUM

A. Identitas Perseroan

1. Nama Perseroan Contoh : PT PLN (Persero) Sektor Belawan 2. Alamat Perseroan diisi sesuai dengan yang ada pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU

No.7/1981). Apabila belum ada diisi menurut alamat Satuan Administrasi dilengkapi bagian / unit tempat kerja Satuan Administrasi yang berdiri sendiri.

3. Nama pengurus diisi sesuai dengan yang ada pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan apabila belum ada diisi dengan nama penanggung jawab sesuai peraturan perundangan.

4. Alamat pengurus diisi sesuai dengan domisili resmi yang bersangkutan berdasarkan KTP.

B. Informasi Kecelakaan

1. Tempat, tanggal dan jam kecelakaan diisi menurut tempat dimana terjadinya kecelakaan, tanggal dan jam kecelakaan.Contoh :Dibagian instalasi pendingin Unit I PLTUTanggal 10 Agustus 2005, jam 11.00 WIB

2. Sumber laporan menurut berita yang diterima.Contoh :Laporan lisan (telpon) dari Kepala Operator shift pagi.

3. Tanggal diterima laporan oleh Pejabat K3 / Ahli K3 diisi sesuai dengan berita yang diperoleh dalam butir 2.Contoh :10 Agustus 2005

4. Tanggal pemeriksaan diisi menurut tanggal pada waktu Tim Pemeriksa Kecelakaan melakukan pemeriksaan setempat.

5. Atasan langsung adalah atasan yang memberikan perintah pekerjaan kepada korban sesuai organisasi Perseroan.

6. Saksi adalah pegawai yang melihat / mendengar / mengetahui secara langsung proses terjadinya kecelakaan.

C. Lain-lain.

1. Ahli K3 diisi dengan ada atau tidak ada.2. P2K3 diisi dengan ada atau tidak ada.3. Program Jamsostek diisi dengan ada atau tidak ada4. Unit Kerja SP diisi dengan ada atau tidak ada.5. Jumlah tenaga kerja, diisi jumlah seluruh tenaga kerja yang ada di Satuan Administrasi atau

bagian / unit dari Satuan Administrasi dimana kecelakaan terjadi.6. Asuransi lainnya, diisi jenis asuransi selain asuransi Jamsostek.

II. DATA KORBAN

1. Jumlah korban : diisi dengan jumlah seluruh korban pada kasus kecelakaan tersebut baik yang tewas, luka berat maupun luka ringan. Jumlah tersebut kemudian dibagi menurut jenis kelamin yang diisikan pada kolom laki-laki dan perempuan.

2. Nama : diisi menurut nama korban kecelakaan dan apabila kolom tersebut tidak cukup dapat dibuat daftar tersendiri.Kolom umur diisi menurut masing-masing umur korban dan kolom kode diisi menurut nomor kode pembagian kelompok umur.Kolom kode yang kosong diisi menurut petunjuk nomor kolom kode yang ada.

3. Akibat kecelakaan : diisi sesuai dengan keadaan korban manusia.Keadaan kecelakaan (bukan korban manusia).


- Luka parah adalah luka yang mengakibatkan cacat tetap, yaitu kehilangan atau tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh atau gangguan jiwa.

V-1

Lampiran-V Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor : 092.K/DIR/2005.

Apabila memerlukan perawatan medis dua hari atau lebih dan tidak dapat melakukan pekerjaannya meskipun tidak ada akibat cacat tetap, termasuk dalam klasifikasi luka parah.

- Luka ringan adalah luka yang memerlukan perawatan medis sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan tidak lebih dari 1(satu) hari.

4. Keterangan cidera diisi menurut bagian tubuh korban yang mendapat cidera.Contoh : Kaki.Untuk kolom kode diisi dengan Nomor A.10 sesuai dengan petunjuk kolom kode yang ada. Apabila diperlukan sesuai dengan jumlah korban dapat dibuatkan daftar tersendiri.

III. FAKTA YANG DIDAPATDidalam kolom ini fakta yang ada dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu kondisi yang berbahaya (unsafe condition) dan tindakan yang berbahaya (unsafe act).

1. Kondisi yang berbahaya Untuk menentukan kondisi yang berbahaya digunakan pedoman sebagai berikut :- Catat dan daftar semua kondisi yang tidak aman baik dilihat secara mekanis maupun fisik yang

benar-benar mendukung terjadinya kecelakaan. Kondisi ini tetap akan menimbulkan kecelakaan walaupun tindakan berbahaya tidak ada.

2. Tindakan Yang Berbahaya .Untuk menentukan tindakan yang berbahaya sama halnya dengan yang dugunakan dalam menentukan kondisi berbahaya yaitu dengan berpedoman sebagai berikut :- Inventarisir semua tindakan-tindakan yang menyimpang dari prosedur semestinya yang tidak

aman dan benar-benar mendukung atau mendasari penentuan type kecelakaan yang telah dipilih atau ditetapkan.

Tindakan berbahaya dimaksud dapat berasal dari si korban sendiri atau rekan sekerja atau orang lain yang berada disekitarnya.

IV URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN Diisi secara kronologis tentang terjadi kecelakaan dengan cara mengumpulkan informasi dari saksi-saksi yang ada.

Apabila tidak memungkinkan mendapt informasi ( tidak ada sumber informasi), Pejabat K3 / Ahli K3 mengisi kemungkinan terjadinya kecelakaan berdasarkan logika setelah mempelajari jalannya mesin / peralatan / proses dan cara kerja yang telah dilakukan oleh korban kecelakaan.

Disamping uraian terjadinya kecelakaan, juga sedapat mungkin dimasukkan dalam kolom ini segala informasi yang kemungkinan dapat mempengaruhi korban dalam melakukan pekerjaannya.

Contoh :

-Dalam keadaan sakit-Kurang tidur-Marah-marah, dsb.a. Pilihlah benda, bahan, zat atau pemapar lainnya yang tidak aman dan apabila dieliminir maka

kecelakaan yang bersangkutan tidak akan terjadi.b. Apabila tidak terdapat benda, bahan atau zat yang berbahaya / tidak aman sebagaimana dimaksud

butir a, maka pilihlah benda atau bahan atau zat yagn kontak langsung dengan korban.Contoh :Terjepit ConveyorKolom kode yang diisi adalah B5

VI. TYPE KECELAKAAN. Cara untuk menentukan type kecelakaan yang paling mendekati yaitu berdasarkan proses terjadinya

hubungan atau kontak antara sumber kecelakaan dengan luka atau sakit yang diderita korban.

Contoh : terjepit saringanType kecelakaan berdasarkan penggolongan adalah : tertangkap pada, dalam dan diantara benda (dalam hal ini adalah tertangkap diantara dua benda) dengan kolom kode yang diisi C3.

VII. PENYEBAB KECELAKAAN.


Untuk menetapkan sebab utama kecelakaan yang terdiri dari kondisi yang berbahaya dan tindakan yang berbahaya adalah diambil salah satu dari fakta yang didapat dengan mengisi kolom Kode D

V-2Lampiran-V Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor : 092.K/DIR/2005.

dan E. Apabila terdapat lebih dari satu kondisi dan tindakan berbahaya, maka dipilih salah satu diataranya yang paling erat kaitannya dengan type kecelakaan yang ditentukan.

VIII. SYARAT-SYARAT YANG DIBERIKAN.Syarat yang diberikan untuk mencegah agar kasus kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali adalah dengan cara menetapkan tindakan yang harus diambil dan apabila dilakukan maka kecelakaan tersebut tidak akan terjadi.

IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT.Adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat K3 / Ahli K3 setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.Tindakan tersebut dapat berupa antara lain : Rekomendasi kepada Pimpinan Perseroan untuk menetapkan kebijakan / tindakan korektif lebih

lanjut dalam kaitan kasus-kasus kecelakaan yang serupa. Penyidikan terhadap penanggung jawab terjadinya kecelakaan. Pembinaan kepada petugas yang bersangkutan yang perlu segera dilakukan di Perseroan yang

bersangkutan. dan sebagainya.

X HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN. Adalah hal-hal yang berkaitan dengan kasus kecelakaan misalnya : Dampak terhadap lingkungan, peralatan atau pegawai lainnya. Pengalaman atau latar belakang korban. dan sebagainya.

Disamping itu dapat dilaporkan juga jumlah jam kerja per hari dari seluruh karyawan dalam jam, serta jumlah hari orang yang hilang dalam hari orang.

XI KOLOM KODE.Pada sebelah kanan bentuk pengkajian terdapat kolom empat persegi (kotak) yang diperlukan untuk mengisi kode dari isi laporan. Kolom tersebut sebagian ada yang telah terisi dan sebagian masih kosong.

Cara mengisi kolom yang masih kosong tersebut sesuai dengan daftar sebagai berikut :

1. Data Korban .

A : Jumlah korbanA1 : Jumlah korban laki-laki A2 : Jumlah korban perempuan

A3 : Umur korban dikelompokkan berdasarkan usia :A3.1 : kurang dari 10 tahunA3.2 : antara 11 s/d 20 tahunA3.3 : antara 21 s/d 30 tahunA3.4 : antara 31 s/d 40 tahunA3.5 : antara 41 s/d 50 tahunA3.6 : lebih dari 51 tahun

Akibat Kecelakaan

A4 : Jumlah korban yang tewas ( TWS )A5 : Jumlah korban yang luka parah ( LP )A6 : Jumlah korban yang luka ringan ( LR )

Keterangan cidera / bagian tubuh yang cidera

A7 : KepalaA8 : MataA9 : TelingaA10 : BadanA11 : LenganA12 : Tangan


A13 : Jari tanganA14 : Paha


Nomor : 092.K/DIR/2005.

A15 : KakiA16 : Jari kakiA17 : Organ tubuh bagian dalam

2. Sumber Kecelakaan .

B1 : Mesin (masin pons, mesin press, mesin gergaji, mesin bor, mesin tenun, dll).B2 : Penggerak mula dan pompa (motor bakar, pompa angin/Kompressor, pompa air, kipas

angin, penhisap udara, dll).B3 : Lift (lift untuk orang atau barang baik yang digerakkan dengan tenaga uap, listrik,

hydraulik, dll).B4 : Pesawat angkat (keran angkat, derek, dongkrak, takel, lir, dll).B5 : Conveyor (ban berjalan, rantai berjalan, dll).B6 : Pesawat angkut (lori, fork-lift, geribag, mobil, truck, cerobong penghantar, dll).B7 : Alat transmisi mekanik (rantai, pulley, dll).B8 : Perkakas kerja tangan (pahat, palu, pisau, kapak, dll).B9 : Pesawat uap dan bejana tekan (ketel uap, bejana uap, pemanas air, pengering uap,

botol baja, tabung bertekanan, dll).B10 : Peralatan listrik (motor listrik, generator, transformator, ornamen listrik, zekering,

sakelar, kawat penghantar, dll).B11 : Bahan kimia (bahan kimia yang mudah meledak atau menguap, beracun, korosif, uap

logam, dll)B12 : Debu berbahaya (debu yang mudah meledak, debu organik, debu anorganik seperti

debu asbes, debu silika, dll).B13 : Radiasi dan bahan radioaktif (radium, cobalt, sinar ultra, sinar infra, dll).B14 : Faktor lingkungan (contoh: suhu iklim kerja, tekanan lebih, getaran, bising,

penerangan, dll).B15 : Bahan mudah terbakar dan benda panas (lak, film, minyak, kertas, kapuk, dll).B16 : Binatarg (serangga, cacing, binatang buas, bakteri, dll).B17 : Permukaan lantai kerja (lantai, bordes, jalan, pelataran, dll).B18 : Lain-lain (perancah, tangga, peti, kaleng, sampah, benda kerja, dll).

3. Tipe Kecelakaan .

C1 : Terbentur (pada umumnya menunjukkan kontak atau persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang mengakibatkan tergores, terpotong, tertusuk, dll).

C2 : Terpukul (pada umumnya karena yang jatuh, meluncur, melayang, bergerak, dll).C3 : Tertangkap pada, dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam,

dll).C4 : Jatuh dari ketinggian yang sama.C5 : Jatuh dari ketinggian yang berbeda.C6 : Tergelindir.C7 : Terpapar (pada umumnya berhubungan dengan temperatur, tekanan udara, getaran,

radiasi, suara, cahaya, dll).C8 : Penghisapan, penyerapan (menunjukkan proses masuknya bahan atau zat ber-

bahaya ke dalam tubuh, baik melalui pernafasan ataupun kulit dan yang pada umumnya berakibat sesak nafas, keracunan, mati lemas, dll).

C9 : Tersentuh aliran listrik.C10 : Lain-lain.

4. Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition) .

D1 : Pengamanan yang tidak sempurna (sumber kecelakaan tanpa alat pengamanan, atau dengan alat pengaman yang tidak mencukupi atau rusak atau tidak berfungsi, dll).

D2 : Peralatan/bahan yang tidak seharusnya (mesin, pesawat, peralatan atau bahan yang tidak sesuai atau berbeda dari keharusan, faktor lainnya, dll).

D3 : Kecacatan, ketidaksempurnaan (kondisi atau keadaan yang tidak semestinya misalnya: kasar, licin, tajam, timpang, aus, retak, rapuh, dll).


D4 : Pengaturan, prosedur yang tidak aman (pengaturan prosedur yang tidak aman pada atau sekitar sumber kecelakaan, misalnya : penyimpangan, peletakan yang tidak aman, diluar batas kemampuan, pembebanan lebih, faktor psikososial, dll).

D5 : Penerangan tidak sempurna (kurang cahaya, silau, dll).


Nomor : 092.K/DIR/2005.

D6 : Ventilasi tidak sempurna (pergantian udara segar yang kurang, sumber udara segar yang kurang, dll).

D7 : Iklim kerja yang tidak aman (suhu udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kelembaban udara yang berbahaya, faktor biologi, dll).

D8 : Tekanan udara yang tidak aman (tekanan udara yang tinggi dan yang rendah, dll).D9 : Getaran yang berbahaya (getaran frekuensi rendah, dll).D10 : Bising (suara yang intensitasnya melebihi nilai ambang batas).D11 : Pakaian, kelengkapan yang tidak aman (sarung tangan, respirator, kedok sepatu

keselamatan, pakaian kerja, dll, tidak tersedia atau tidak sempurna/cacat/rusak, dll).D12 : Kejadian berbahaya lainnya (bergerak atau berputar terlalu cepat atau terlalu lambat,

peluncuran benda, ketel melendung, konstruksi retak, korosi, dll).

5. Tindakan Berbahaya (Unsafe Act) .

E1 : Melakukan pekerjaan tanpa wewenang, lupa mengamankan, lupa memberi tanda / peringatan.

E2 : Bekerja dengan kecepatan berbahaya.E3 : Membuat alat pengaman tidak berfungsi (melepaskan, mengubah, dll).E4 : Memakai peralatan yang tidak aman, tanpa peralatan.E5 : Memuat, membongkar, menempatkan, mencampur, menggabungkan dan seba-gainya

dengan tidak aman (proses produksi).E6 : Mengambil posisi atau sikap tubuh tidak aman (ergonomi).E7 : Bekerja pada obyek yang berputar atau berbahaya (misalnya : membersihkan,

mengatur, memberi pelumas, dll).E8 : Mengalihkan perhatian, mengganggu, sembrono/dakar, mengagetkan dll).E9 : Melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang ditentukan.E10 : Lain-lain.

PERHITUNGAN TINGKAT KEKERAPAN (FR) DAN TINGKAT KEPARAHAN (SR) KECELAKAAN

Dari laporan-laporan terjadinya kecelakaan, dapat dihitung tingkat kekerapan (FR) dengan menggunakan rumus :

Jumlah kecelakaan X 1.000.000FR = ------------------------------------------------

Jumlah jam orang

Sedangkan tingkat keparahan (SR) dihitung dengan menggunakan rumus :

Jumlah hari kerja hilang X 1.000.000SR = ------------------------------------------------------

Jumlah jam orang

Hari kerja hilang dapat disebabkan karena sejumlah pegawai menderita sakit, berhalangan masuk kerja, izin tidak masuk kerja atau dinyatakan cacat (setelah memperoleh perawatan akibat kecelakaan) pada periode waktu pengamatan (triwulanan, tahunan)

Waktu kerja per orang diambil rata-rata 8 jam / hari atau 40 jam / minggu.1 (satu) tahun = 152 minggu = (152 X 40) jam kerja = 6080 jam kerja Hak cuti dalam 1 (satu) tahun = 12 hari kerja = (12 X 8) jam kerja = 96 jam kerja Jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun = (6080 - 96) jam = 5984 jam atau dalam 1 (satu ) triwulan = (5984 : 4) jam = 1496 jam

Jumlah jam orang untuk 1 (satu) triwulan = Jumlah pegawai X 1496 Jumlah jam orang untuk 1 (satu) tahun = Jumlah pegawai X 5984

TABEL-TABEL KERUGIAN HARI KERJA YANG HILANG KARENA CACAT


A. Untuk kerugian hari kerja yang hilang dari anggota badan karena cacat sebagian / total atau menurut ilmu bedah :


Nomor : 092.K/DIR/2005.

1. Tangan dan jari-jari

Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang

Jari-jari

Ibu jari Telunjuk Tengah Manis Kelingking

Ruas ujung

Ruas tengah

Ruas pangkal

Telapak (antara jari-jariDan pergelangan)

300

-

600

900

100

200

400

600

75

150

300

500

60

120

240

450

50

100

200

Tangan sampai pergelangan 3000

2. Kaki dan jari-jari

Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang Ibu jari Jari-jari lainnya

Ruas ujung

Ruas tengah

Ruas pangkal

Telapak (antara jari-jari pangkal kaki)

150

-

300

600

35

75

150

350

Kaki sampai pergelangan 2400

3. Lengan

Tiap bagian dari pergelangan sampai siku

Tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu

3600

4500

4. Tungkai

Tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut

Tiap bagian di atas lutut sampai pangkal paha

3000

4500

B. Kehilangan Fungsi

Satu mata

Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan

Satu telinga

Dua telinga dalam satu kasus kecelakaan

1800

6000

600

3000

C. Lumpuh Total dan Tewas

Lumpuh total yang menetap 6000


Tewas 6000


Nomor : 092.K/DIR/2005.

Catatan :

Untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang, kerugian hari kerja yang hilang adalah sebesar jumlah hari sesungguhnya.

PERHITUNGAN RASIO KECELAKAAN (ACCIDENT RATIO)

Jumlah kecelakaanRasio KeCelakaan = ----------------------------------- Jumlah pegawai


V-7


Kep_Dir_No-092.K_2005_FINAL.doc

Documents

Transcript of Kep_Dir_No-092.K_2005_FINAL.doc