KEPALA DESA GLAGAHAGUNG KECAMATAN ...jdih.banyuwangikab.go.id/.../PerKAdes_APBDes_2017.pdfKepala...
Transcript of KEPALA DESA GLAGAHAGUNG KECAMATAN ...jdih.banyuwangikab.go.id/.../PerKAdes_APBDes_2017.pdfKepala...
KEPALA DESA GLAGAHAGUNG
: a.
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GLAGAHAGUNG
Menimbang
b.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia
Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
nomor 47 Tahun 2015);
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
PERATURAN KEPALA DESA GLAGAHAGUNGNOMOR 2 TAHUN 2017
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLAGAHAGUNGTAHUN ANGGARAN 2017
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa
(APBDesa) ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Kepala desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Glagahagung tentang
Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017.
SALINAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094 );
6.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158 )
7.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159 )9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
10.
Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
12.
13.
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2015 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi nomor 50 Tahun 2015);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2015 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi nomor 21 Tahun 2015);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi TahunAnggaran 2017;Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian
a. Pendapatanb. Belanja Desa
Surplus/Defisit
1.882.016.000,00::
sebagai berikut :
MEMUTUSKAN :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
:
: 863.818.000,00
749.640.300,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan
d. Pemberdayaan Masyarakat
173.117.500,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Selisih Pembiayaan 1- 2
:
:
Rp.
Rp.
Rp.
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2015);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Banyuwangi ( Berita Daerah KabupatenBanyuwangi Tahun 2016 Nomor 76);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata
Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2015 Nomor 16);
KEPALADESA GLAGAHAGUNG
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GLAGAHAGUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
:
: 102.290.200,00
e. Belanja Tidak Terduga : 0,00
Jumlah Belanja 1.888.866.000,00: Rp.
-6.850.000,00
: 6.850.000,00
19. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Desa Glagahagung Tahun 2017 Nomor 1);
6.850.000,00
0,00
Pasal 2
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkandari peraturan desa ini.
Pasal 4
Drs.H.SUPRAYOGIN
Pasal 6
Diundangkan di DESA GLAGAHAGUNGPada Tanggal Januari 2017SEKRETARIS DESA GLAGAHAGUNG
Penjabaran mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimanadimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kepala Desa menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa mengenai Bendahara Desa, PTPKP, TPK, Pengurus Barang dan Pemeriksa Barang/Jasa guna Pelaksanaan Perturan Kepala Desa ini.
Peraturan Kepala Desa ini berlaku 1 ( satu ) tahun Anggaran 2017 .
Pasal 5
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desaini dalam Lembaran Berita Desa oleh Sekretaris Desa
Ditetapkan di DESA GLAGAHAGUNG
Pada Tanggal 12 Januari 2017KEPALA DESA GLAGAHAGUNG
YASHADI
BERITA DESA GLAGAHAGUNG TAHUN 2017 NOMOR 2
ttd
ttd