KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOGO · dibutuhkan pembahasan bersama. Skema besar kerangka...
Transcript of KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOGO · dibutuhkan pembahasan bersama. Skema besar kerangka...
LOGO
LAPORAN AKTIVITASWORKING GROUP ON LICENSING
LAPORAN AKTIVITASWORKING GROUP ON LICENSING
KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
WORKING GROUP ON LICENSINGWORKING GROUP ON LICENSING
LATAR BELAKANG
�WG LISENSI DIBENTUK MELALUI SK DIRJEN
POSTEL DALAM RANGKA :
� MELAKUKAN REVIEW LISENSI EKSISTING DALAM
MENGHADAPI ERA NGNMENGHADAPI ERA NGN
� MENGAKOMODASI BERBAGAI MASUKAN DARI
PARA PEMERAN DI INDUSTRI ICT
� MENELAAH PRINSIP-PRINSIP YANG TERTUANG
DALAM LISENSI DALAM MENGKAJI PEMODELAN
LISENSI DI ERA NGN
� MEMBUAT REKOMENDASI TERHADAP HAL-HAL
YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DALAM
PENGIMPLEMENTASIAN LISENSI DI ERA NGN
PELAKSANAAN KEGIATAN
� WG lisensi telah mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali
yaitu di Risti Bandung dan di ITS surabaya.
� Pembahasan mengenai pertemuan yang diadakan di Bandung berkaitan dengan :
� Kondisi lisensi eksisting berdasarkan UU no. 36/ 1999 Tentang Telekomunikasi
� Gambaran umum mengenai konteks NGN.
� Model lisensi yang telah dilakukan oleh Negara lain dalam rangka mengantisipasi diimplementasikannya NGN.
� Sisi lain yang berkaitan dengan butir b, adalah mengenai tingkat kemudahan dalam memperoleh lisensi (individual license, class license, registration, notification dan open entry).
� Serta membuat perencanaan untuk pertemuan selanjutnya.
PELAKSANAAN KEGIATAN
� Pertemuan yang diadakan di Surabaya untuk WG Lisensi adalah :
a. Menghadirkan Mr. Roger Blackshaw (Detecon) untuk Benchmarking
b. Menghadirkan nara sumber dari ditjen SKDI untuk memberikan paparan Penyiaran sehubungan dengan konteks NGN dimana hasilnya :
I. Komunitas Penyiaran lebih cenderung tidak setuju untuk diberikan
lisensi pada penyelenggara lain dalam hal ini operator lisensi pada penyelenggara lain dalam hal ini operator
telekomunikasi untuk bergerak di bisnis Penyiaran.
II. Dari sisi infrastruktur penyiaran eksisting, sangat kecil
kemungkinannya untuk terkoneksi dengan jaringan
telekomunikasi atau jaringan internet.
III. Dalam hal penyiaran yang dapat dibangkitkan melalui jaringan
internet atau jaringan telekomunikasi, hal itu dianggap sisi lain
yang tidak akan berpengaruh pada market eksisting. Dengan kata lain, jika operator telekomunikasi dapat menyelenggarakan
penyiaran dengan tidak menggunakan frekuensi radio untuk penyiaran yang “free to air”, penyelenggara penyiaran tidak begitu mengkhawatirkannya
PELAKSANAAN KEGIATAN
• Telecommunication
- UU No. 36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi
• Information Technologi (IT)
• Broadcasting
- UU No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran
• Information Technologi (IT)
- UU Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Kominfo� PerMen No. 07/P/M.Kominfo/3/2007, tanggal 21/3/2007 Tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk TV Penerimaan Tetap di Indonesia.
� PerMen No.27/P/M.Kominfo/8/2008 tgl.5 Agust 2008 ttg Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran TV Digital (Penerimaan Tetap dan Bergerak)
� Permen 02/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi
� Permen 10, 11, 12, 13, 14 Tentang Standar Kualitas Layanan (QoS) Melalui Telepon Tetap, Bergerak, SLJJ, SLI, Fixed Wireless
� Peraturan Gubernur Provinsi DKI No. 138 Tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi
Regulasi lainnya
• Pers (Mass Media and all others)
- UU No. 40 Tahun 1999, Tentang Pers
PELAKSANAAN KEGIATAN
c. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut,
setiap Working Party (WP) agar memformulasikan
pertanyaan terkait dengan bentuk lisensi di era
NGN.NGN.
d. Memperhatikan butir b, formulasi pertanyaan
tersebut telah dibuat dan telah disebarkan pada
peserta atau anggota WP.
e. Sampai saat ini, sekretariat belum mendapatkan
respons dari peserta.
HAL YANG PERLU TINDAK LANJUT
� SEKRETARIAT DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU
DALAM MEMONITOR PERKEMBANGAN TERHADAP RESPONSE PERTANYAAN YANG TELAH DISEBARKAN.
RESPONSE DARI PESERTA AKAN DIPROSES � RESPONSE DARI PESERTA AKAN DIPROSES UNTUK DIKELOMPOKKAN SESUAI DENGAN KONSISTENSI HASIL JAWABAN YANG DIDAPAT.
� JIKA ADA PENDAPAT LAIN ATAU UNTUK PENYEMPURNAAN, TENTUNYA HAL TERSEBUT SANGAT DIHARAPKAN.
PENUTUP
� WG Lisensi sangat terkait dengan WG Konvergensi,
dibutuhkan pembahasan bersama.
� Skema besar kerangka besar RUU Konvergensi yang
telah disepakati adalah sebagai berikut: RUU
Konvergensi tidak mengatur konten, karena sudah
diatur di UU ITE
� Konten konvergensi yang terkait dengan penyiaran diatur dalam revisi UU Penyiaran
� RUU Konvergensi akan mengatur yang berbasis IP termasuk penyiaran yang berbasis IP
� Domain RUU Konvergensi adalah infrastruktur, industri dan bisnis
� http://www.depkominfo.go.id/berita/siaran-pers-no-55pihkominfo52010-tentang-rapat-pimpinan-plus-di-lingkungan-kementerian-kominfo-yang-berbasis-long-term-out-putoriented-yang-dipimpin oleh-menteri-kominfo-tifatul-sembiring-di-bog/