1

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

RANCANGAN REVISI PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM. 134 TAHUN 2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Oleh:

Ir. Mohamad Risal Wasal,ATD.,IPM.,MM

DASAR FILOSOFIS

01 Perkembangan teknologi dalam penimbangankendaraan bermotor

02Peran serta pihak ketiga (swasta) dalampenyelenggaraan penimbangan kendaraanbermotor

03Peningkatan prasarana penimbangankendaraan bermotor dalam penangananODOL

Ketentuan Umum.BAB I

UPPKB dengan Alat Penimbangan yang dipasang Secara Tetap

BAB III

Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kinerja

.

BAB V

Fungsi dan Tipe UPPKBBAB II

Penimbangan Kendaraan Bermotordengan Alat yang Dapatdipindahkan

BAB IV

Sanksi PidanaBAB VI

BAB I

BAB II

BAB III

BA IV

BAB V

BAB VI

PM 134 Tahun 2015

BAB VII

BAB IX

Pemindahan AsetBAB VII

KetentuanPenutupBAB IX

BAB VIII

Ketentuan PeralihanBAB VIII

Ketentuan Umum.BAB I

Pengawasan dengan AlatPenimbangan yang dipasang Secara

Teap

BAB III

Ketentuan Penutup.

BAB V

Pengawasan Muatan AngutanBarang

BAB II

Pengawasan dengan AlatPenimbangan yang dapatdipindahkan

BAB IV

BAB I

BAB II

BAB III

BA IV

BAB V

REVISI PM 134 Tahun2015

PENGAWASAN

DENGAN

ALAT PENIMBANGAN

YANG DIPASANG

SECARA TETAP

PM 134 Tahun 2015 Revisi PM 134 Tahun 2015

Lokasi Penimbangan

1. Dikelola oleh Pengelola Kawasan;

2. Pembiayaan pengoperasian

dibebankan kepada Pengelola

Kawasan.

1. Penetapan Lokasi oleh

Menteri.

2. Selain jalan nasional dan

jalan strategis nasional,

lokasi UPPKB juga dapat

dipasang pada:

a. kawasan industri;

b. sentra produksi;

c. pelabuhan;

d. jalan tol; dan

e. lokasi strategis

lainnya.

1. Penetapan Lokasi oleh Direktur Jenderal.

2. Selain jalan nasional dan jalan strategis nasional,

lokasi Fasilitas Penimbangan juga dapat dipasang

pada:

a. kawasan industri;

b. sentra produksi;

c. pelabuhan;

d. jalan tol;

e. Terminal barang; dan

f. lokasi strategis lainnya.

REVISIPM 134 Tahun 2015

Fasilitas Penimbangan

FASILITAS UTAMA

1. jalan akses keluar masuk

kendaraan;

2. jalan sirkulasi lalu lintas di dalam

wilayah operasi;

3. bangunan kantor petugas;

4. tempat pemeriksaan dan

penindakan pelanggaran;

5. tempat parkir kendaraan;

6. alat penimbangan;

7. alat pemindai data kendaraan;

8. alat pemindai dimensi kendaraan;

9. sistem informasi;

10.detektor kendaraan;

11.rambu lalu lintas dan marka

jalan;

12.papan informasi;

13.alat pemberi isyarat lalu lintas;

14.instalasi listrik;

15.catu daya cadangan (genset) dan

bangunannya;

16.alat penerangan; dan

17.toilet.

FASILITAS

PENUNJANG

1. mess petugas;

2. pagar;

3. ruang terbuka hijau.

4. tempat ibadah;

5. kantin;

6. papan/tampilan

nama;

7. tempat istirahat

pengemudi; dan

8. jenis usaha

komersil lainnya.

Penyelenggaraan Penimbangan

1. pembangunan dan pengadaan;

2. pengoperasian;

3. sistem informasi;

4. perawatan;

5. pengawasan dan pengendalian;

dan

6. penilaian kinerja.

PM 134 Tahun 2015 Revisi PM 134 Tahun 2015

1. pembangunan dan pengadaan;

2. pengoperasian dan penutupan;

3. pemeliharaan;

4. pemanfaatan;

5. pembinaan dan pengawasan; dan

6. penilaian kinerja.

1. pembangunan dan

pengadaan;

2. pengoperasian dan

penutupan;

3. pemeliharaan;

4. pemanfaatan;

5. pembinaan dan

pengawasan; dan

6. penilaian kinerja.

APBN

Kerjasamadengan

Pihan Ketiga

1. pembangunan dan pengadaan;2. pengoperasian dan penutupan;3. Pemeliharaan;4. pembinaan dan pengawasan;5. penilaian kinerja

1. pembangunan dan pengadaan;2. pengoperasian;3. Pemeliharaan;4. Pemanfaatan.

Revisi PM 134 Tahun 2015Penyelenggaraan Penimbangan

Peran Swasta (Pihak Ketiga)

Meningkatkan infrastruktur danpelayanan sarana prasarana transportasidarat

Meringankan beban APBN/APBD dengan

adanya peluang investasi (kerjasama)

dengan pihak ketiga

Membuka lapangan pekerjaan baru

dengan adanya peluang investasi

(kerjasama) dengan pihak ketiga

?

1. Tipe I, yaitu untuk ruas jalan yang jumlahkendaraan barang per arah per hari lebihkecil dari 2000 (dua ribu) dan dilengkapidengan 1 (satu) platform penimbangan; dan

2. Tipe II, yaitu untuk ruas jalanyang jumlahkendaraan barang per arah per hari samadengan dari 2000 (dua ribu) atau lebih dandilengkapi dengan 2 (dua) atau lebihplatform penimbangan

PM 134 Tahun 2015

1. Tipe I, yaitu untuk ruas jalan yang jumlahkendaraan barang per arah per hari lebih besardari 200 (dua ratus) dan lebih kecil dari 1.000 (seribu) serta dilengkapi dengan sistem informasipenimbangan;

2. Tipe II, yaitu untuk ruas jalan yang jumlahkendaraan barang per arah per hari lebih besardari 1000 (seribu) dan lebih kecil dari 2.000 (duaribu) serta dilengkapi dengan sistem informasipenimbangan dan sensor dimensi;

3. Tipe III, yaitu untuk ruas jalan yang jumlahkendaraan barang per arah per hari lebih besardari 2000 (dua ribu) dan dilengkapi dengan sisteminformasi penimbangan serta sensor dimensi dandetektor kendaraan.

REVISI PM 134 Tahun 2015

Tipe Penimbangan

Pembangunandan pengadaanfasilitaspenimbangan

Rancang Bangun

Buku Kerja

Rancang Bangun

(DED)

Spesifikasi Teknis.

Pembangunan dan Pengadaan

Revisi PM 134 Tahun 2015

Pengoperasian dan

Penutupan dilaksanakan

oleh Direktur Jenderal.

1. pembangunan dan

pengadaan;

2. pengoperasian dan

penutupan;

3. pemeliharaan;

4. pemanfaatan;

5. pembinaan dan

pengawasan; dan

6. penilaian kinerja.

Pengoperasian

oleh Satpel

UPPKB

Pengoperasian

oleh Pengelola

Kawasan

Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan

Bermotor

SOP olehDirektur Jenderal

Revisi PM 134 Tahun 2015

Pengoperasian dan Penutupan Penimbangan

Penindakan Pelanggaranoleh PPNS

Pemeliharaan oleh

Satpel UPPKB atau

Pengelola Kawasan

BERKALA

INSIDENTAL

1 (satu) tahun sekali atauberdasarkan frekuensi

penggunaan

1. pengecekan komponen sesuaidengan siklus masa operasinya;

2. perbaikan komponen alatpenimbangan; dan

3. pembersihan alat penimbangan.

Revisi PM 134 Tahun 2015

Pemeliharaan FasilitasPenimbangan

ditemukan kerusakan pada saatoperasional penimbangan

Revisi PM 134 Tahun 2015

PemanfaatanFasilitas

Penimbangan

Fasilitas Penunjang

dapat dikerjasamakan

dengan pihak ketiga

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan.

1. Dalam hal pemanfaatan fasilitaspenunjang dilaksanakan oleh pihakketiga, maka Pemerintah Pusatmemungut jasa pelayanan sebagaiPenerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP).

2. Tata cara pemungutan, besaranpungutan, dan penggunaan hasilpungutan jasa pelayanan dilakukanberdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pembinaan dan

Pengawasan

dilaksanakan oleh

Direktur Jenderal

PEMBINAAN

PENGAWASAN

1. arahan;2. bimbingan; dan3. penyuluhan.

Revisi PM 134 Tahun 2015

Pembinaan dan Pengawasan

memastikan penyelenggaraanUnit Pelaksana PenimbanganKendaraan Bermotor sesuaidengan fungsinya dan tindakankorektif terhadap kinerja UnitPelaksana PenimbanganKendaraan Bermotor

PenilaianKinerja

Penilaian Kinerja

untuk menilai

pemenuhan Standar

Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan

Minimal

Direktur Jenderal, melakukan:a.peningkatan kinerja Satpel UPPKB;

b.pemberian penghargaan; atauc.penutupan Fasilitas Penimbangan.

1. kepastian hukum terhadap penindakan pelanggaran;2. peneraan alat penimbangan kendaraan bermotor;3. standar dan spesifikasi alat penimbangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan;4. keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengemudi

dan/atau pemilik kendaraan;5. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;6. ketepatan waktu pelayanan;7. kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat

kendaraan;8. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana; dan9. sarana pengaduan masyarakat.

Revisi PM 134 Tahun 2015

Revisi PM 134 Tahun 2015

SistemInformasi

Setiap Fasilitas Penimbangan harus mengelola data hasil

pelaksanaan kegiatanpenimbangan kendaraan

bermotor

1. data identitas kendaraan;2. data identitas pengemudi;3. data dimensi kendaraan beserta

muatannya;4. data berat kendaraan beserta

muatannya;5. data perusahaan angkutan barang;6. data jenis muatan;7. data asal tujuan muatan;8. data pelanggaran; dan9. data penindakan.

Satpel UPPKB dipimpin oleh Koordinator Satuan Pelayanan

dibantu oleh petugasadministrasi dan

operasional

Koordinator SatuanPelayanan merupakanpegawai negeri sipil

Petugas administrasi danoperasional:a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;b. Petugas Penimbangan Kendaraan

Bermotor;c. Pengelola administrasi Perkantoran;d. Petugas kebersihan.e. Pengatur Lalu Lintas; dan

Satuan Pelayanan UPPKB

Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor, Pengelola administrasiPerkantoran, Pengatur Lalu Lintas, Petugas kebersihan dapat berasal darinon PNS.

a. Penguji Kendaraan Bermotor;b. Teknisi elektrikal;c. Teknisi mekanikal;d. Pengelola teknologi informasi; dane. Petugas pengamanan.

Tata Cara PenindakanPelanggaran

PPNS membuat berita acara pemeriksaanpelanggaran/tilang dan menyita tanda bukti lulusuji berkala dalam hal Kendaraan Bermotor tidakmemenuhi persyaratan teknis kendaraan,pelanggaran dokumen, dan/atau tata cara muat

membuat berita acara pemeriksaanpelanggaran/tilang dan menyita tanda bukti lulusuji apabila pelanggaran berat muatan melebihi5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluhpersen) dari jumlah berat yang diizinkan

membuat berita acara pemeriksaanpelanggaran/tilang, menyita tanda bukti lulus ujidan melarang pengemudi, meneruskanperjalanan apabila pelanggaran berat muatanmelebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlahberat yang diizinkan

pengemudi, pemilik barang, dan/atau pemilikkendaraan harus melakukan pemindahanmuatan sesuai dengan jumlah berat yangdiizinkan

Kelebihan berat muatan pada setiap sumbu sampai dengan 5% (lima persen) dari yang

ditetapkan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran

PENGAWASAN

DENGAN

ALAT PENIMBANGAN

YANG

DAPAT DIPINDAHKAN

1. terdapat indikasi peningkatan

pelanggaran muatan angkutan

barang;

2. menurunnya tingkat ketaatan

pengemudi untuk masuk ke

Fasilitas Penimbangan;

3. belum ada alat penimbangan yang

dipasang secara tetap pada ruas

jalan tertentu; dan

4. alat penimbangan yang dipasang

secara tetap mengalami kerusakan.

PENYELENGGARAAN

Pengadaan, pemasangan,pemeliharaan, dan pembiayaandilaksanakan oleh DirekturJenderal, Gubernur, Bupati,Walikota, atau PengelolaKawasan

Revisi PM 134 Tahun 2015

Pengawasan dengan Alat PenimbanganYang Dapat Dipindahkan

a. pengadaan;

b. pemasangan;

c. pengoperasian;

d. pemeliharaan; dan

e. pembiayaan

Pengoperasian dilakukan secarabersama oleh PetugasPenimbangan KendaraanBermotor, Penyidik PegawaiNegeri Sipil, petugas KepolisianNegara Republik Indonesia, danpetugas instansi lainnya