KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN …...•Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi •Fasilitasi...
Transcript of KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN …...•Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi •Fasilitasi...
Solo, 24 Juli 2018
Kebijakan, Strategi, & Program Penyediaan Perumahan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
Overview
Isu Strategis
Reformasi Kebijakan
Profil Provinsi Jawa Tengah
Rekomendasi
Tantangan
Kebijakan, Strategi, Program danAnggaran
Tantangan
1
UUD 1945Ps. 28 H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan
kesehatan”.
UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah Susun
Peraturan Pemerintah No. 14/2016 Tentang tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia
Menempati Rumah Yang Layak Huni”
Sumber Perumusan
Program Perumahan
Landasan HUKUM
Rumah/perumahan memiliki dimensi spasial: Membutuhkan lahan Menimbulkan bangkitan/tarikan pergerakan Perlu dukungan infrastruktur
Lokasi Perumahan Mobilitas Lokasi Kerja/Aktivitas Lainnya
Aspek Penting: Kelayakan dan Keberlanjutan Keterjangkauan/affordability Supply-demand
Penyelenggaraan Perumahan yang baik merupakan salah satupersyaratan/kriteria menuju kota yang berkelanjutan
ESENSI RUMAH/PERUMAHAN DALAM KONSTELASI RUANG KOTA
Perumahan
Permukiman
Lingkungan HunianKawasan Permukiman
Kawasan Fungsi Lain/ Bukan Permukiman
Pelayanan Sosial
Kegiatan Ekonomi
Jasa Pemerintahan
Pusat Kws. Perkim
Pusat Lingk. Hunian
Pusat Permukiman
Pusat Perumahan
KAWASAN PERMUKIMANadalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU PKP pasal 1 angka 3 )
LINGKUNGANHUNIAN adalah
bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (UU PKP Pasal 1 angka 4)
PERMUKIMAN adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU PKP Pasal 1 angka 5)
PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU PKP Pasal 1 angka 2)
Perumahan mendukung Kawasan Fungsi Lain
Lingkungan Hunian Skala Besar/Kasiba
KAWASAN FUNGSI LAIN/KWS. BUKAN PERMUKIMAN
Permukiman/Lisiba(Perumahan Skala
besar)
KOTA
BARU
OBJEK PENGATURAN PKP DALAM UU. 1/2011
Suplai Rumah
Backlog
Data danDokumenPerencanaan
KeluargaBaru
Rumah TidakLayak Huni
AnggaranPembangunan
KetersediaanLahan
SinergiKebijakan
Tantangan Pembangunan Perumahandi Indonesia
Jumlah pertumbuhan keluarga baru berbanding lurus dengan angka
kebutuhan rumah
PERTUMBUHAN KELUARGA BARU
2015 2020 2025 2030 2035
63.87
67.7771.21
74.176.41
Prediksi Pertumbuhan Jumlah Kepala Keluarga (Juta)
Sumber Data: diolah dari Bappenas, 2013; BPS, 2014
3.9
3.44
2.89
2.31
2015-2020
2021-2025
2026-2030
2031-2035
Kebutuhan Rumah untuk Mengimbangi Pertumbuhan Keluarga Baru (Juta)
Kepala Keluarga
Baru
DemandRumah
Baru
Kebutuhan Rumah untuk Mengimbangi Pertumbuhan
Keluarga Baru (Juta)
Rata-rata penambahan kebutuhan penyediaan
627ribu unit rumah baru
per tahun untuk mengimbangi pertumbuhan keluarga baru
∑
12,54Juta
Terdapat 7,6 juta keluarga yang masih menumpang dengankeluarga lain di dalam satu rumah
(∑Keluarga - ∑Rumah)
7,6juta
unit*
* Angka Backlog Penghunian dalam Buku RPJMN Tahun 2015-2019
Backlog Penghunian Perumahan:
BACKLOG PERUMAHAN
Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni
3,4juta
unit*
* Angka Rumah Tidak Layak Huni dalam Buku RPJMN Tahun 2015-2019
Rumah Tidak Layak Huni:
BACKLOG PERUMAHANRUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KETERBATASAN SUPLAI RUMAH
a. Worldbank, 2013
KESEIMBANGAN
SUPPLY vs DEMAND PERUMAHAN
Perlu pengoptimalan suplai rumah untuk mengurangi angka backlog dan mengimbangi
pertumbuhan keluarga baru
SINERGI KEBIJAKAN
Arah Kebijakan Nasional(RPJMN)
Arah Kebijakan Provinsi(RPJMD Prov)
Arah Kebijakan Kab./Kota(RPJMD Kab/Kota)
Target Pembangunan pada level Nasional diterjemahkan dalamdokumen perencanaan Daerah sehingga terjadi integrasi kegiatanpembangunan untuk mempercepatpencapaian visi pembangunan
Dinas PKP dibentuk pada awaltahun 2017
Sebagian besar Daerah belummemiliki Basis Data PKP danDokumen RP3KP
Urgensi penyusunan basis data PKP oleh Pemerintah Daerah (tugas UU. 1/2011 dan data dasarpembangunan)
KETERSEDIAAN DATA DAN DOKUMEN PERENCANAAN
Kelangkaan Lahan & Peningkatan Harga
KETERSEDIAAN LAHAN
Peningkatan JumlahPenduduk danAktivitas Sosial
Ekonomi
Hambatan dalamPenyediaan Rumah
Baru
Kenaikan Harga JualRumah
Suplai Rumah Barutidak Optimal,
terutama untuk MBR
Rumah TidakTerjangkau
Perlu terobosanstrategi penyediaan
lahan untuk pembangunan
perumahan, terutama bagi MBR
KETERBATASAN ANGGARAN PEMERINTAH
Indikasi Kebutuhan Anggaran Infrastruktur 2015-2019
719 240
576 144 48 96
1,007 528
288 432
384 336 4,796
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
(Rp trilliun)APBN dan
APBD 41%
BUMN22%
Swasta37%
Potensi Sumber Anggaran
Sumber: diolah dari SMI dan RPJMN
APBN+APBD BUMN Swasta
1,978.6 1,066.2 1,751.5
Perlu mengoptimalkan potensistakeholder non-pemerintah
7%Total
Kebutuhan
Kemampuan APBN utkPenyediaan Perumahan:
Rp.
33,09T
Kebijakan, Strategi, Program dan Anggaran
2
Target Renstra Perumahan 2015-2019
BacklogPenghunian
7,6juta unit
Target Penanganan
2,2juta unit
Hingga 2019
Rumah TidakLayak Huni
3,4juta unit
Target Penanganan
1,5juta unit
Hingga 2019
menjadi
5,4juta unit
menjadi
1,9juta unit
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL TAHUN 2015-2019
Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian perumahan komersial, penguatan perumahan umum, rumah susun, pemberdayaan perumahan swadaya, dan fasilitasi perumahan khusus
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi, koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang
Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah selaku regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha selaku provider
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan
Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah
Mengembangkan multi sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan
Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan
Skema Target Renstra Perumahan 2015-2019
850.000 unit550.000 unit RUMAH SUSUN SEWA
50.000 unit RUMAH KHUSUS250.000 unit RUMAH SWADAYA
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
1.500.000 unitPENINGKATAN KUALITAS
RUMAH SWADAYA
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
1.350.000 unit900.000 unit KPR FLPP (SUBSIDI)
450.000 unit KPR SWADAYA (KSPM)
DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Backlog Penghunian
2,2 juta unit
Akan dikurangi melalui
Rumah Tidak Layak Huni
1,5 juta unit
Akan dikurangi melalui
Capaian Target Renstra Perumahan 2015-2019
RPJMN
2015-2019 APBD DAK
Target Jumlah Jumlah Jumlah
2015 2016 2017 2018(2015-
2018)
(2015-
2017)
(2016-
2017)
Rusun
Sewa 550,000 10,497 7,740 13,251 13,405 44,893 5,485 - 50,378 499,622
Rusus 50,000 6,713 6,048 5,047 4,550 22,358 - - 22,358 27,642
Swadaya1,750,000 82,245 97,888 112,732 180,300 473,165 131,418 63,789 668,372 1,081,628
PSU 676,950 29,956 26,884 14,000 27,500 98,340 - - 98,340 578,610
Sisa TargetKegiatan
APBN
(Ditjen PnP PUPR)
PEMDA
TotalRealisasi
Perlu dukungan stakeholder
khususnya Pemda(optimalisasi ABPD dan dana desa)
Capaian
RusunSewa
Rusus Swadaya PSU
6% 45% 27% 15%
1% 11.2%
APBN NON APBN
8%
Program Pengembangan Perumahan:PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA
Pembangunan rumah susun yang diberikan
oleh pemerintah pusat melalui APBN
TIPOLOGI RUMAH SUSUN
NOPENERIMA
BANTUANTIPE
JML
LANTAI
P x L
BANGUNAN
P x L
LAHAN
LETAK KM/
WC
HUNIAN
JUMLAH
UNITTIPE (m²)
KAPASITAS
(orang)
1 PONPES
Besar 3 37,5 x 14,925 57,5 x 35,0 Komunal 37 12 Barak 216
Sedang 2 37,5 x 14,925 57,5 x 35,0 Komunal 24 8 Barak 140
2 MAHASISWA
Tipe 24-3 LT 3 38,25 x 12,75 58,5 x 33,0 Komunal 37 24 148
Tipe 24-4 LT 4 38,25 x 12,75 58,5 x 33,0 Komunal 50 24 200
3RUSUN MBR /
PNS / PEKERJA
TIPE 36-3 LT 3 61,25 x 12,75 81,5 x 33,0 Tiap Hunian 42 36 168
TIPE 36-4 LT 4 61,25 x 12,75 81,5 x 33,0 Tiap Hunian 58 36 232
PERSYARATAN ADMINISTRASI (PermenPUPR 01/PRT/M/2018)
a. Gambaran umum tentang kebutuhan perumahan di wilayah pemohon
b. Surat Pernyataan Dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota (Ditembuskan ke Pemerintah Provinsi)
• Proses Perizinan dan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
• Dukungan Pengelolaan Sampah
• Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
• Fasilitasi Penghunian
c. Salinan Sertipikat Tanah atau Surat Bukti Penguasaan Tanah
d. Surat Pernyataan Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemohon Bantuan Rumah Susun
• Menyerahkan tanah dalam kondisi siap bangun dan tanpa sengketa
• Tidak merubah lokasi dari yang diusulkan
• Mengurus dan menyelesaikan IMB
• Menjamin ketersediaan jaringan listrik dan ketersediaan daya dari PLN
• Menjamin ketersediaan jaringan air minum dari PDAM atau sumber air minum yang layak
• Melakukan pendataan dan pendaftaran calon penghuni 3 (tiga) bulan sebelum bangunan rumah
susun selesai
• Memelihara, merawat, dan mengelola bangunan rumah susun sesuai dengan fungsinya
• Ketersediaan menerima barang milik negara berupa bangunan rumah susun
SURAT PERMOHONAN
PROPOSAL
Ditandatangani oleh Pimpinan K/L atau Gubernur/
Bupati/Walikota
Ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PERSYARATAN TEKNIS (PermenPUPR 01/PRT/M/2018)
a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
b. Tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan
pemanfaatan rumah susun
c. Bebas dari bencana banjir dan longsor
d. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, dan pantai
e. Tersedia pasokan daya listrik sesuai dengan kebutuhan
f. Tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai dengan kebutuhan
LOKASI
TANAH
a. Luas tanah dapat menampung pembangunan rumah susun sesuai dengan keterangan
rencana kota
b. Tanah tidak dalam sengketa
c. Kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan
d. Ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (peil banjir)
Program Pengembangan Perumahan: PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS
Pembangunan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum
PENGERTIAN • Rumah Khusus adalahrumah yang diselenggarakan untukmemenuhi kebutuhankhusus
• Berbentuk rumah tunggaldan rumah deret dengantipologi berupa rumahtapak atau rumahpanggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum
TAHAPAN PENYEDIAAN
PERENCANAAN RUMAH KHUSUS
PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS
SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
1. Pelaksanaan pembangunan rumah khusus dilaksanakan setelah dokumen perencanaan teknis tersusun.
2. Perencanaan teknis penyediaan rumah khusus dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pelelangan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
1. Perencanaan Rumah Khusus dilakukan berdasarkan usulan calon penerimaPenyediaan Rumah Khusus ataukebijakan oleh Menteri.
2. Usulan Penyediaan Rumah Khusus memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dalam surat usulan.
3. Usulan Penyediaan Rumah Khusus yang diterima oleh Direktur Jenderal dilakukan verifikasi (verifikasi proposal & verifikasi lapangan) oleh Tim Verifikasi.
4. Daftar calon penerima Penyediaan Rumah Khusus (dari hasil verifikasi) diajukan kepada Direktur Jenderal sebagai calon Penerima Penyediaan Rumah Khusus dengan memperhatikan alokasi anggaran.
5. Direktur Jenderal menyampaikan calon Penerima Penyediaan Rumah Khusus untuk ditetapkan oleh Menteri.
1. Penyediaan Rumah Khusus
yang telah selesai dibangun
diserahterimakan dari
Menteri kepada Penerima
Penyediaan Rumah Khusus.
2. Proses serah terima barang
milik negara dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
SURAT USULAN SURAT PERNYATAAN
Ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani
oleh pimpinan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah
sebagai Calon Penerima Penyediaan Rumah Khusus.
Surat Pernyataan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan:
PEMERINTAH PROVINSI :
a. telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
Penyediaan Rumah Khusus;
b. memberikan bantuan terhadap pengelolaan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum; dan
c. koordinasi pengawasan pembangunan Rumah Khusus.
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA :
a. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan;
b. memberikan kemudahan proses perizinan dalam penerbitan izin
mendirikan bangunan;
c. membantu pengurusan penyediaan listrik dan air minum; dan
d. menyediakan jalan akses, jaringan listrik, dan jaringan air minum
ke lokasi Rumah Khusus.
Kementerian/Lembaga melampirkan Surat Dukungan dari
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melampirkan Surat
Dukungan dari Pemerintah Provinsi.
GAMBARAN UMUM
a. gambaran umum calon Penerima Penyediaan Rumah Khusus
dan Penerima Manfaat Penyediaan Rumah Khusus;
b. profil lokasi usulan dan kondisi eksisting; dan
c. rencana pengelolaan, pengembangan lokasi, dan pemberdayaan
Penerima Manfaat Penyediaan Rumah Khusus.
READINESS CRITERIA
SURAT PERNYATAAN
Surat Pernyataan dari Calon Penerima Penyediaan Rumah Khusus
yang menyatakan bahwa :
a. tanah tidak dalam sengketa;
b. kondisi tanah siap bangun;
c. tidak memindahkan lokasi pembangunan;
d. membantu pengurusan izin mendirikan bangunan;
e. tidak mengalihfungsikan bangunan Rumah Khusus;
f. menerima aset dan mengelola Rumah Khusus setelah
pembangunan selesai; dan
g. melaksanakan penghunian Rumah Khusus oleh Penerima
Manfaat Penyediaan Rumah Khusus
h. .
KESESUAIAN RTRW
DOK. LINGK. HIDUP
Dokumen Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
KEPUTUSAN
Keputusan Penetapan Calon Penerima Manfaat ditetapkan
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Calon Penerima
Penyediaan Rumah Khusus.
Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki peraturan daerah
tentang RTRW, maka Calon Penerima Penyediaan Rumah Khusus
membuat surat keterangan kesesuaian RTRW yang menyatakan
bahwa lokasi yang direncanakan dapat dibangun Rumah Khusus.
BUKTI LEGALITAS
Bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah oleh Penerima
Penyediaan Rumah Khusus.
READINESS CRITERIA (Lanjutan)
Program Pengembangan Perumahan:PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
SEBELUM SETELAH
Bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum
SEBELUM SETELAH
The Right to Adequate HousingKEGIATAN #3: PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Rumah TidakLayak Huniadalah rumah yang tidak memenuhi standar minimal :
a. Keselamatan bangunan
b. Persyaratan kesehatan bangunan
c. Kecukupan luas ruang 9 m2/orang
READINESS CRITERIA BSPS
Kriteria Penerima Bantuan Berdasarkan Permen
PUPR Nomor 13/PRT/M/2016
1. WNI yang sudah berkeluarga;
2. memiliki atau menguasai tanah
a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki
legalitas (sertifikat/surat keterangan
b. tidak dalam sengketa
c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah;
3. belum memiliki rumah, atau memiliki dan
menempati rumah satu-satunya dengan
kondisi tidak layak huni;
4. belum pernah memperoleh BSPS;
5. berpenghasilan paling banyak senilai UMP
setempat;
6.diutamakan yang telah memiliki keswadayaan
dan berencana membangun atau meningkatkan
kualitas rumahnya;
7. bersedia membentuk kelompok maks. 20 org;
8. bersedia membuat pernyataan
• Usulan Dari Bupati/Walikota/
Kementerian/ Lembaga
• Usulan dilengkapi lokasi desa/
kelurahan yang memiliki data RTLH dan
kekurangan rumah (diutamakan dari
Basis Data Terpadu TNP2K yang
diverifikasi oleh Pemda atau hasil
pendataan Pemda);
• Legalitas tanah calon penerima
bantuan
• Jumlah data yang diusulkan minimal
20 unit per desa/ kelurahan;
Pertimbangan Alokasi:
1.Tingkat kemiskinan Kab/Kota;
2.Jumlah RTLH di Kab/ Kota;
3.Jumlah kekurangan rumah di Kab/Kota;
4.Kapasitas pemerintah Kab/Kota di
bidang perumahan.
Program Pengembangan Perumahan:BANTUAN PSU
PSU
Pemberian komponen PSU bagi perumahanyang membangun rumah umum
Jalan
Penerangan Jalan Umum
Ruang Terbuka Non-Hijau
Air Minum
Jaringan Listrik
Sanitasi
Rumah Ibadah
DASAR PEMBERIAN BANTUAN PSU
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PSU
.
*Masyarakat dengan penghasilan hingga Rp. 4,1jt/keluarga/bln
PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2015-2019
MBR*
Nelayan
Masyarakat Terdampak Kegiatan Pembangunan
Masyarakat Terdampak Bencana
Petugas Perbatasan
Penduduk Daerah Tertinggal/Perbatasan Negara/Pulau Terluar
Lembaga Pendidikan Tinggi
Lembaga Keagamaan
Pohon Anggaran TA 2018
140 M3.259,164 M
(PHLN 240 M)749,973 M 5.119,610 M 217,880 M
DIT. PERENCANAAN
SESDITJENDIT. RUMAH SWADAYA
DIT. RUMAH KHUSUS
DIT. RUMAH SUSUN
DIT. RUK
ANGGARAN SEMULA(TERMASUK PHLN)
UNIT ORGANISASI
147,127 M(PHLN 10 M)
180.300TARGET FISIK (UNIT)
Dalam Milyar Rupiah
790 M 5.119,584 M 217,880 M140 M147,127 M
(PHLN 10 M)3,290,664M
(PHLN 240 M)ANGGARAN MENJADI
(TERMASUK PHLN)
4.550 13.405 27.500
11.104 (SYC)
2.301 (MYC)
6.000 (PB)
174.300 (PK)
REVISI PERPINDAHAN LOKASI DLL
0 + 31,5 M + 40,026 M - 71,526 M 00
ALOKASI PAGU TA 2018
Rp 9.633,756APBN Rp 9.383,756PHLN Rp 250,000
Ket: PB = Pembangunan BaruPK = Peningkatan Kualitas
USULAN 2018
Rp 10.055,246GAP
Rp 421,670
Pekerja/PNS/ MBR;
4.556 unit
Ponpes/ Seminari; 1.212 unit
Mahasiswa; 470 unit
Penerima Manfaat Rumah Susun Tahun 2018
(19,4%)
(73%)
(7,5%)
Nelayan; 2.850 unit (57,00%)
Perbatasan; 890 unit (17,80%)
Daerah Tertinggal; 1.010 unit (20,20%)
Lain-lain; 250 unit (5,00%)
Penerima Manfaat Rumah Khusus Tahun 2018
Penerima Manfaat Rumah Swadaya Tahun 2018
TOTAL
51,7% 48,3%
Barat Timur
Sebaran Lokasi Pembangunan Tahun 2018
42
Strategi Penganggaran Tahun Anggaran 2019
PRIORITAS ALOKASI MYC 2019:
Alokasi 2018 (Penyelesaian Pasar Rumput) Rp 66,12 M
Alokasi 2019 (3 Lokasi: Pasar Jumat, Cipayung, Paspampres) Rp 524,88 M
MEMPRIORITASKAN PENGANGGARAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PENCAPAIAN TARGET RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PADAT KARYA
1
2
3
4
URUTAN PRIORITAS PROGRAM 1. Rumah Swadaya (Padat Karya Tunai); 2. Rumah Susun (Prioritas Nasional);
3. Rumah Khusus; 4. PSU
Rencana Rincian Pagu Per KegiatanDirektorat Jenderal Penyediaan Perumahan TA 2019
130,000 M 4.163,000 M 680,300 M 2.623,101 M 124,700 M
DIT. PERENCANAAN
SESDITJENDIT. RUMAH SWADAYA
DIT. RUMAH KHUSUS
DIT. RUMAH SUSUN
DIT. RUK
ANGGARAN:
UNIT ORGANISASI:
98,564 M
Dalam Milyar Rupiah
USULAN 2019 (Baseline Pra Konreg)
Rp 13.814,848
GAP
Rp 5.995,183
TARGET FISIK (UNIT): PB 8.000 3.230 7.512 13.000
PAGU INDIKATIF TA 2019SB Bappenas
Rp 7.819,665APBN Rp 7.469,665PHLN Rp 350,000
PK 192.000
Direktorat32,295 M
SNVT59,269 M
Gaji56,000 M
OP74,000 M
Ket: PB = Pembangunan BaruPK = Peningkatan Kualitas
NAHP7,000 M
NAHP3,000 M
NAHP340 M
Isu Strategis Kedepan
3
DAK
Dokumen Perencanaan RP3KP
SPM
Sejuta Rumah
Padat Karya
Pokja
KemudahanLahan
KPBU
Isu Strategis Kedepan
NON MBR30 - 40 %
PENGEMBANG
MASYARAKAT
1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK
MILIK
UMUM / KOMERSIAL
MBR60 - 70 %
PEMERINTAH
NON –PEMERINTAH
PEMDA
SEWA
1. BURUH/PEKERJA2. PNS3. TNI/POLRI
1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK
MILIK1. UMUM2. BURUH/PEKERJA3. PNS
1. RUSUNAWA2. RUMAH TAPAK
SEWA & MILIK1. PNS2. BURUH/PEKERJA3. UMUM
1. RUSUNAWA2. PENINGKATAN KUALITAS3. PEMBANGUNAN BARU4. RUMAH KHUSUS
Melalui bantuan pembiayaan perumahan (KPR FLPP, KPR SSB & SBUM)
MASYARAKAT RUMAH TAPAK MILIK
1. PROGRAM SATU JUTA RUMAH (1/2)
Capaian:
2015 669,770 Unit
2016 805,169 Unit
2017 904,478 Unit
KEMUDAHAN PERIZINAN
RP3KP
KawasanPermukiman
Perumahan
RKP RP3
UU PKP1/2011
RencanaSektor
Fase Pemanfaatan
1. Backlog2. RTLH3. Rumah Liar4. Kumuh5. PSU6. Pembiayaan7. Tanah
Perumahan
Pendukung
PKPbaru
PengembanganKawasan
Permukiman(PKP Eksisting)
PKP Pembangunan
Kembali PK PB
1.RTLH2.Rumah Liar3.Cluster4.Negative list
• PSU• Tanah• Pembiayaan
1.RTLH2.Rumah Liar3.Cluster4.Negative list
Harus dapat menjawab
Kawasan Permukiman
Kebutuhan Rumah
GrandDesign
IndikasiProgram dan
Kegiatan
RP3KP :
1. Merupakan skenariopembangunan “Grand Design” perumahan dankawasan permukiman didaerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota);
2. Acuan bagi seluruh pelakupembangunan perumahandan kawasan permukiman di daerah;
3. Merefleksikan akomodasiterhadap aspirasimasyarakat dalampembangunan perumahandan kawasan permukiman.
PP 14/2016
2. RP3KP
3. PADAT KARYA
Program Padat Karya
Ditjen Penyediaan PerumahanPola padat karya tunaiini betul-betuldiharapkan bisamendongkrak peredaranuang di desa dan di daerah untukmeningkatkan daya belidan meningkatkankonsumsi masyarakat
-Presiden Joko Widodo*-
http://setkab.go.id/presiden-jokowi-berharap-padat-karya-tunai-tingkatkan-daya-beli-masyarakat-di-daerah/
“
“
2018
Rumah KhususRumah Swadaya(Program BSPS)
Jumlah(Unit)
Budget(Rp.)
4.550 180.300
699,2 M 3.216 M
Ket.Tenaga kerja local
dibayar denganupah mingguan
Upah tenaga kerjalocal sebagai bagian
dari komponenBSPS
PK(Rp.) 157,3 M 450,75 M
2.
1.
4. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Arah Kebijakan:
DAK Reguler
Penanganan danPencegahan Perumahandan Permukiman KumuhPerkotaan (mendukung program pengentasan kumuh Ditjen Cipta Karya)
DAK Afirmasi
Mendukung Pembangunan Wilayah di Daerah Tertinggal, PerbatasanNegara dan Pulau Terluar
Kronologis
2016 2017 2018
PB. RumahSwadaya
PK. RumahSwadaya
PB. RumahSwadaya
PK. RumahSwadaya
PB. RumahSwadaya
PK. RumahSwadaya
Pemb. Rusus(Papua-Pabar)
Rp. 213,9 M
24 Prov
71 Kab.Kota
Rp. 1.038 M
31 Prov
154 Kab.Kota
Rp. 1.029,6 M
32 Prov
254 Kab.Kota
KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHAKriteria Berdasarkan Kelayakan Proyek
OPKonstruksi
Skema PembiayaanKelayakan Proyek Modalitas
Sumber: Bappenas
Swasta
Swasta
Investasi Swasta /
Business to
Business (B-to-B)
1 Layak Secara Ekonomi dan
Finansial
Pemerintah Swasta
Swasta
2KPBU Dengan
Dukungan Pemerintah
Layak Secara Ekonomi dan
Finansial Marjinal
Pemerintah
BUMN3
Penugasan
BUMNLayak Secara Ekonomi tetapi
Tidak Layak Secara Finansial
Pemerintah
PemerintahAPBN4
Tidak Layak Secara Ekonomi
dan Finansial
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi / Kabupaten Kota
UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
LAYANAN
1
LAYANAN
2
6. STANDAR PELAYANAN MINIMALBIDANG PERUMAHAN RAKYAT (1/3)
Jumlah unit rumah MBR yang ditangani SPM = ----------------------------------------------------------------------------- X 100 %
Jumlah total unit rumah MBR yang rusak akibat bencana alam
Indikator pengukuran
Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi / Kabupaten Kota
Jumlah unit rumah yang dibangun dan dimanfaatkan SPM = -------------------------------------------------------------------------------- X 100 % Jumlah total Kepala Keluarga terkena relokasi program pemerintah
Indikator pengukuran
ILUSTRASI KEMUDAHAN LAHAN untuk PEMDA
DAERAH PUSAT KOTA (Tanah Mahal dan TidakTerjangkau Bagi MBR)
Tanah yang masih murah di pinggir kota(contoh : tanah tanpa PSU, belummatang dll)
1. Tanah dibeli pemda (Alt DAK)
A B
Jalan Utama Eksisting
Jala
nU
tam
aEk
sist
ing
Jalan Baru
JalanBaru
Dimungkinkan KarenaPemda memiliki :
RUTR dan PSU
3. Disusun Site Plan danDesign
4. Dibangun Area Komersil“A”
5. Dibangun Area “B” untukperumahan MBR (core stater)
6. Cross subsidy “A” ke “B”
7. Bangun PSU (insentif dariAPBN)
USULAN: Perlu Dukungan Kebijakan dan Program Alternatif Melalui DAK Pertanahan Koordinasi dgn Kemendagri,
Bappenas dan Keuangan, Capacity Building Pemda “enterpreneurship”
2. Pelepasan Aset ke BLUD
Memilikistatus hukumyang jelas
Bukansebatas
implementasi UU,
tetapiuntuk
meningkatkan
kinerja
Bukanexecuting agency,
tidakmenggantik
an peranlembaga, tapi turut
serta dalamperumusankebijakan
BersifatAd-Hoc
yang dinamis
danfleksibel
Bukankelengka
panproyek
tertentu
Mendapatkandukungan dariberbagai pihak
9.POKJAESENSI KEBERADAAN POKJA
Reformasi Kebijakan (NAHP)
4
LATAR BELAKANG REFORMASI KEBIJAKAN
Reformasi kebijakan perumahan dan kawasanpermukiman
Peningkatan komponen pembiayaan danpenyediaan perumahan dalam rangka pencapaiantarget RPJMN
Peningkatan kapasitas stakeholder, terutama pemerintah daerah
Percepatan pemenuhan hak masyarakat untukmemperoleh rumah yang layak huni dan sehat
Kebutuhan : RPJMN 2020 - 2024
Komponen Utama dan Kelompok Sasaran
UMP
Middle
40%
Top 20%
Component 1
Mortgage-Linked Down
Payment Assistance
(BP2BT)
Component 3Technical Assistance for Strengthening Housing Sector Management
Component 2
Home Improvement Subsidy
(BSPS)
Top 20%
Komponen 3
Komponen 2
Bottom
40% Komponen 1
Komponen
1.
Bantuan Pembiayaan perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)
Komponen
2.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Komponen
3.
Dukungan Teknis: Sistem Informasi
Perumahan Peningkatan Akses
Pembiayaan
REFORMASI KEBIJAKAN PERUMAHAN
Penguatan Perumnas Peningkatan Kapasitas
Pemda
PROFIL JAWA TENGAH
5
STATUS POKJA PKP JAWA TENGAH
838,331 861,729 990,861
11,680,289
12,369,926 12,105,503
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
2015 2016 2017
Jum
lah
Tahun
Jawa Tengah
Jawa Tengah Nasional
BACKLOG KEPEMILIKAN SUSENAS PROV. JAWA TENGAH 2015-2017 (BPS)
RTLH SUSENAS PROV. JAWA TENGAH 2015-2017 (BPS)
456,035 376,178 305,065
4,693,623
4,101,694
3,419,584
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
2015 2016 2017
Jum
lah
Tahun
Jawa Tengah
Jawa Tengah Nasional
Dokumen RP3KP adalah salah satu
syarat dalammengajukan
Program Bantuan PKP pada tahun 2020-2024
BelumSedangSudahTotal
: 20: 0: 15: 33
No. Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota
Status Menganggarkan 2018
Belum Sedang Sudah MenyusunFinalisasi/ Prolegda/
ReviewPROVINSI
19 Jawa Tengah 1 1
KABUPATEN/KOTA
1 Kota Semarang 1
2 Kabupaten Semarang 1
3 Kota Salatiga 1
4 Kabupaten Demak 1
5 Kabupaten Jepara 1
6 Kabupaten Kudus 1
7 Kabupaten Pati 1
8 Kabupaten Rembang 1
9 Kabupaten Grobogan 1
10 Kabupaten Blora 1
11 Kabupaten Banyumas 1
12 Kabupaten Cilacap 1
13 Kabupaten Wonogiri 1
14 Kabupaten Sukoharjo 1
15 Kota Surakarta 1
16 Kabupaten Klaten 1
17 Kabupaten Sragen 1
18 Kabupaten Karanganyar 1
19 Kabupaten Boyolali 1
20 Kabupaten Magelang 1
21 Kota Magelang 1
22 Kabupaten Purworejo 1
23 Kabupaten Kendal 1
24 Kabupaten Batang 1
25 Kota Pekalongan 1
26 Kabupaten Pekalongan 1
27 Kabupaten Pemalang 1
28 Kabupaten Tegal 1
29 Kota Tegal 1
30 Kabupaten Brebes 1
31 Kabupaten Purbalingga 1
32 Kabupaten Banjarnegara 1
33 Kabupaten Temanggung 1
34 Kabupaten Wonosobo 1
35 Kabupaten Kebumen 1
Belum Sedang Sudah
Status RP3KP Kabupaten/Kota 2018di Provinsi Jawa Tengah
20 Kab/ Kota
15 Kab/ Kota
REKAPITULASI KEGIATAN DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018
Rekap Usulan Bidang Perumahan Hasil Prakonreg Kementerian PUPRProvinsi Jawa Tengah
No. Kegiatan
Baseline Stok Total
Vol. (Unit)
Rp. (M)
Vol. (Unit)
Rp. (M)
Vol. (Unit)
Rp. (M)
1. Pembangunan Rusunawa 417 152.887 232 97.232 649 250.119
2. Pembangunan RumahKhusus
- - - - - -
3. PK./PB RTLH 11.668 243.626 - - 11.668 243.626
4. Pembangunan PSU RumahUmum
200 1.360 - - 200 1.360
Perlu koordinasi antara Pemerintah Prov/Kab./Kota dengan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah untuk
segera melengkapi kelengkapan readiness criteria
Rekomendasi
6
Menyusun Basis Data Perumahan (Backlog, RTLH, Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, dll)
Mengidentifikasi, merumuskan tantanganpembangunan perumahan di Daerah (ketersediaanlahan, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan kemampuan untuk
menunjang pengembangan sektor strategis, dll).
Menyusun RP3KP (Sebagai salah satu persyaratanpengajuan bantuan perumahan dari Ditjen PenyediaanPerumahan).
Membentuk dan mengoptimalkan Pokja PKP Provinsi dan PKP Kabupaten/Kota
REKOMENDASI UNTUK PEMDA(1/2)
Mendukung Program Pembangunan Satu Juta Rumah, antara lain melalui penyederhanaanperizinan, dukungan pembangunan/ perbaikanrumah melalui APBD
Mengkoordinasikan usulan bantuan berdasarkanprioritas daerah, dan diusulkan berjenjang kepemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR, sesuaidengan persyaratan dan kriteria yang berlaku (Prioritasakan diberikan kepada Pemda yang mengusulkanmekanisme sharing target penyediaan perumahan).
Meningkatkan Alokasi APBD untuk bidang PKP.
REKOMENDASI UNTUK PEMDA(2/2)
TERIMA
KASIHKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIMENSI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
TIGA DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan Kedaulatan panganAntarkelompok pendapatan
KesehatanKedaulatan energi & ketenagalistrikan
Antarwilayah
PERUMAHANKemaritiman dan kelautan
Mental/karakter Pariwisata & industri
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
NAWACITA(Agenda
Pembangunan)
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan