KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data...
Transcript of KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi
Bagian 1
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis
Utang, Landasan Hukum
1. Latar Belakang (1)
2. Latar Belakang (2)
3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4. Jenis-jenis Utang (1)
5. Jenis-jenis Utang (2)
6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2
APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit
7. APBN 2009–2014
8. Cashflow Pembiayaan 2009-2014
9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014
10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2009-2014
11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang
Tahun 2014
12. Realisasi Penerbitan SBN 2014
13. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan,
2009-2014
14. Pinjaman Program 2009-2014
15. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 – 2014
16. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014
17. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014
(Grafik)
Bagian 3
Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo
Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)
18. Posisi Utang Pemerintah 2009-2014
19. Posisi Utang Pemerintah 2009-2014 (Grafik)
20. Profil Jatuh tempo Utang per 30 Juni 2014
21. Posisi Surat Berharga Negara 2009 – 2014
22. Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur
23. Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik)
24. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi
25. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi
(Grafik)
26. Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa
Mata Uang Utama
27. Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang
Lainnya
28. Posisi Utang Pemerintah Beberapa
Mata Uang Utama (Grafik)
29. Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan
30. Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis
Pinjaman Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi
Bagian 4
Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio
Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan
Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
31. Perkembangan Rasio Utang Indonesia
terhadap PDB
32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai
Negara
33. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai
Negara Tahun 2004-2014
34. Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Juni 2014
35. Program Debt Switch dan Buyback SBN
36. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
37. Pemanfaatan Pinjaman
38. Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap
Cadangan Devisa
39. Perubahan Rasio Utang Per Kapita di Berbagai
Negara Tahun 2003-2013
40. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2003 –
2013
41. Indikator Risiko Utang 2009-2014
Bagian 5
Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi
Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve,
Biaya Pinjaman Luar Negeri)
42. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun
Anggaran 2013-2014
43. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun
Anggaran 2014 (Grafik)
44. Rasio Pembayaran Bunga Utang
45. Realisasi Pembayaran Bunga Utang
46. Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral
47. Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)
48. Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah
49. Kurva Imbal Hasil SBN Valas
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi
Bagian 6
Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan,
Kepemilikan SBN oleh Investor)
50. Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar
Sekunder
51. Posisi Kepemilikan SBN
52. Posisi Kepemilikan SBN Domestik
53. Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam
persentase)
54. Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor
55. Spread over UST- Des 19
56. Spread over UST- Nov 23
57. Spread over UST- Nov 43
Bagian 7
Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan
58. Rating Indonesia
59. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
60. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
61. Peningkatan Performa Sovereign Rating
Indonesia (1)
62. Peningkatan Performa Sovereign Rating
Indonesia (2)
63. Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN
64. Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2012
65. Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 1
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang,
Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan
Ekonomi secara keseluruhan.
Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:
Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:
Penciptaan kesempatan kerja;
Mengurangi kemiskinan;
Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan keamanan.
Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur
APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan
Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim
dilakukan oleh suatu negara:
Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk
membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);
Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:
Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;
Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing;
BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain
untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain
untuk:
Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat
karya;
Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi;
Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;
Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;
Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);
Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan
multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh:
Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country;
Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit).
Latar Belakang (2)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
Tujuan Tujuan Jangka Panjang:
Mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali,
sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara;
Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid.
Tujuan Jangka Pendek:
Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu
dan efisien.
Kebijakan Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah
maupun penarikan pinjaman dalam negeri;
Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai
instrumen yang lebih sesuai, cost-efficent dan risiko yang minimal;
Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (Favourable) bagi pemerintah, dan tanpa
agenda politik dari kreditor;
Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah;
Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka
mendorong upaya financial deepening;
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan
efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1)
Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri
World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor
bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.
Pinjaman Program :
Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix
di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan,
pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate
change dan infrastruktur.
Pinjaman proyek :
Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ;
Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah;
Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,
tradable & non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN)
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek
(s.d.12 bln);
Obligasi Negara (> 1 thn)
Coupon Bond
Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond
Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan
dan restrukturisasi perbankan
Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan
valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah,
Istisna dll
SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); Surat Perbendaharaan Negara
Syariah; SBSN Ritail (Sukri);
SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk
Dana Haji Indonesia); Project Based Sukuk (PBS). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2)
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;
Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri dan Penerimaan Hibah;
Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan
DPR;
Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan
BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang;
Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal;
Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2
APBN, Pembiayaan APBN dan
Perkembangan Defisit
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2009–2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
[ Triliun Rupiah ]
APBN-P
2009 2010 2011 2012 2013 2014
A. Pendapatan Negara dan Hibah 848.8 995.3 1,210.6 1,338.1 1,438.9 1,635.4
I. Penerimaan Dalam Negeri 847.1 992.3 1,205.4 1,332.3 1,432.1 1,633.1
1. Penerimaan Perpajakan 619.9 723.3 873.9 980.5 1,077.3 1,246.1
2. Penerimaan Bukan Pajak 227.2 268.9 331.5 351.8 354.8 386.9
II. Hibah 1.7 3.0 5.2 5.8 6.8 2.3 /
B. Belanja Negara 937.4 1,042.1 1,295.0 1,491.4 1,650.6 1,876.9
I. Belanja Pemerintah Pusat 628.8 697.4 883.7 1,010.6 1,137.2 1,280.4
a. Bunga Utang 93.8 88.4 93.2 100.5 113.0 135.5
- Dalam Negeri 63.8 61.4 79.6 70.2 98.7 120.6
- Luar Negeri 30.0 26.9 13.6 30.3 14.3 14.9
b. Subsidi 138.1 192.7 295.3 346.4 355.0 403.0
II. Transfer Daerah 308.6 344.7 411.3 480.6 513.3 596.5 /
C. Keseimbangan Primer (5.2) 41.5 8.8 (52.8) (98.6) (106.0) /
D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) (88.6) (46.8) (84.4) (153.3) (211.7) (241.5) /
E. Pembiayaan 112.6 91.6 130.9 175.2 237.4 241.5
I. Pembiayaan Utang 87.1 86.9 102.7 137.0 219.3 253.7
II. Pembiayaan Non-Utang 25.5 4.6 28.3 38.1 18.1 (12.2)
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 23.9 44.7 (46.6) 21.9 25.7 0.0
LKPP
Cashflow Pembiayaan 2009-2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
[ Miliar Rupiah ]
APBN-P
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kebutuhan Pembiayaan (236,975) (203,538) (245,479) (357,337) (393,596) (493,134)
Defisit (88,619) (46,846) (84,399) (153,301) (211,673) (241,494)
Pembayaran Utang (120,145) (135,893) (138,818) (178,174) (164,301) (233,012)
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara (49,067) (76,532) (87,272) (123,193) (103,075) (165,199)
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (68,031) (50,633) (47,323) (51,115) (57,204) (64,160)
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - - (113) (141) (245)
Penerusan Pinjaman (3,047) (8,729) (4,224) (3,753) (3,881) (3,407)
Pembiayaan Non utang (28,211) (20,799) (22,262) (25,863) (17,622) (18,628) -904 -904
Sumber Pembiayaan 260,939 248,243 292,029 379,195 419,317 493,135 342311.435 342311.435
Utang 207,200 222,822 241,503 315,214 383,643 486,736
Penerbitan SBN, Bruto 148,538 167,634 207,136 282,897 327,748 430,183
Penerbitan SBN Domestik 101,736 142,593 176,659 - - -
Penerbitan SBN Valas 46,802 25,041 30,477 - - -
Penarikan Pinjaman LN 58,662 54,795 33,747 31,403 55,280 54,130
Pinjaman Program 28,938 28,975 15,266 15,003 18,426 16,900
Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 26,678 17,091 14,257 12,647 32,973 33,823
Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman 3,047 8,729 4,224 3,753 3,881 3,407
Penarikan Pinjaman DN - 394 619 913 616 2,423 750 750
Non Utang 53,740 25,421 50,526 63,981 35,674 6,399
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan 23,965 44,706 46,549 21,858 25,722 0 -0.1 -0.1
Net Cash Flow Pembiayaan 112,583 91,552 130,949 175,158 237,395 241,495
Utang Neto 87,055 86,929 102,685 137,040 219,342 253,724
Surat Berharga Negara 99,471 91,102 119,864 159,704 224,673 264,984 161485.7 161485.7
Pinjaman Luar Negeri (12,416) (4,566) (17,799) (23,464) (5,805) (13,437)
Pinjaman Dalam Negeri - 394 619 800 474 2,178
Non Utang Neto 25,528 4,622 28,264 38,119 18,053 (12,230)
LKPP
99 91
120
160
225
265
(12)(4)
(17) (23)(5) (11)
26
5
28 38
18
(12)(89) (47) (84) (153) (212) (241)
(1.6)
(0.7)
(1.1)
(1.9)
(2.3) (2.4)
(4)
(3)
(2)
(1)
-
1
2
3
4
(250)
(230)
(210)
(190)
(170)
(150)
(130)
(110)
(90)
(70)
(50)
(30)
(10)
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
[ % thd. PDB ][ Triliun Rupiah ]
SBN (neto) Pinjaman DN & LN (neto) Non-Utang (neto) Surplus (Defisit) APBN Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN
Kenaikan SBN periode 2009-2014, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh
tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms &
conditions yang lebih baik.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
*) APBN-P 2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Anggaran di berbagai Negara 2009-2014
Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan
demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Keterangan :
- Nominal dalam % terhadap PDB
- Khusus untuk Indonesia, Tahun 2009-2013 menggunakan data LKPP dan 2014 menggunakan APBN-P
Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014 & Ministry of Finance
-14.0
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brazil China Indonesia Japan Mexico Russia United Kingdom United States
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang
Tahun 2014
Catatan:
*) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 194,30 Miliar
(miliar Rp)
Nominal %
(1) (4) (5) = (4) : (3) (6) = (3) - (4) (7) = (6) : (3)
A. Belanja Utang 135,453.2 65,115.7 53.7 70,337.5 51.9
1 Bunga Utang Dalam Negeri 120,566.2 57,520.8 52.7 63,045.4 52.3
2 Bunga Utang Luar Negeri 14,887.0 7,594.9 62.3 7,292.1 49.0
B. Pembiayaan 253,724.0 142,279.3 76.9 111,444.7 43.9
I Pembiayaan Dalam Negeri 267,161.7 158,594.2 77.0 108,567.5 40.6
A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 2,178.0 138.8 14.4 2,039.2 93.6
1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 2,423.4 209.4 16.8 2,214.0 91.4
2. Cicilan Pokok PDN (245.4) (70.6) 24.6 (174.8) 71.2
B. Surat Berharga Negara (Netto) 264,983.7 158,455.5 77.3 106,528.2 40.2
II Pembiayaan Luar Negeri (Netto) (13,437.7) (16,314.9) 78.0 2,877.2 (21.4)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 54,129.6 15,934.0 40.7 38,195.6 70.6
a. Pinjaman Program 16,899.6 3,813.9 97.8 13,085.7 77.4
b. Pinjaman Proyek 37,230.0 12,120.1 34.4 25,109.9 67.4
1. Pinjaman Proyek Pusat 33,822.6 11,018.2 32.4 22,804.4 67.4
2. SLA / Penerusan Pinjaman 3,407.4 1,101.9 89.9 2,305.5 67.7
2. Penerusan Pinjaman (SLA) (3,407.4) (1,101.9) 89.9 (2,305.5) 67.7
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (64,159.9) (31,147.0) 53.0 (33,012.9) 51.5
Nominal %
(2)
No. Uraian
Realisasi
s.d. tgl 30 Juni 2014
Sisa dari Pagu
APBN-P
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2014
* Menyesuaikan Realisasi Cash Management & Debt Switch
(jutaan Rupiah)
Uraian Target Target APBN-PNominal Realisasi
(30 Juni 2014)% Realisasi
SBN Netto (APBN 2014) 205,068,831 264,983,700 158,455,464 59.80%
SBN Jatuh Tempo 2014 164,764,045 165,199,045 90,554,582 54.82%
- Rencana Buyback 3,000,000 3,000,000 970,968 32.37%
Kebutuhan Penerbitan 2014 (Gross)* 369,832,876 430,182,745 248,973,680 57.88%
208,844,335
156,390,885
117,050,000
24,550,000
12,400,000
2,390,885
52,453,450
52,453,450
- Sun Valas Domestik -
40,129,345
40,129,345
- SBSN Valas
SBSN
SBSN Domestik
- Sun Valas
SUN Valas
SUN
SUN Domestik
- ON
- SPN
- SUN RITEL
- SPNNT 20140303
Penarikan Pinjaman Berdasarkan
Jenis Pembiayaan, 2009-2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
*) Angka sementara
[triliun rupiah]
2009 2010 2011 2012 2013 *)
Nominal %
58.66 55.19 34.37 32.32 50.05 56.55 16.14 28.5%
equivalent dlm miliar USD 6.24 5.51 3.79 3.34 4.51 4.88 1.37
28.94 28.97 15.27 15.00 18.39 16.90 3.81 22.6%
equivalent dlm miliar USD 3.08 3.22 1.68 1.55 1.55 1.51 0.32
a. World Bank 14.65 15.34 10.76 8.62 9.60 9.34 2.57 27.5%
b. A D B 5.06 6.39 3.63 5.81 4.90 4.64 - 0.0%
c. JAPAN 6.07 4.59 0.87 - 3.89 - 0.0%
d. FRANCE 2.79 2.73 - - - 1.16 1.24 107.2%
e. I D B - - - 0.57 - - - 0.0%
f. GERMANY - - - - - 2.32 - 0.0%
29.72 25.82 18.48 16.40 31.12 37.23 12.12 32.6%
equivalent dlm miliar USD 3.16 2.87 2.04 1.70 2.91 3.21 1.03
- 0.39 0.62 0.91 0.54 2.42 0.21 8.6%
equivalent dlm miliar USD - 0.04 0.07 0.09 0.05 0.21 0.02
Real. Per 30 Juni 2014
LKPP
3. Pinjaman Dalam Negeri
2. Pinjaman Proyek
JENIS PEMBIAYAAN
1. Pinjaman Program
TOTAL
APBN-P
2014
Pinjaman Program 2009-2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
*) Data per tanggal 30 Juni 2014
[ juta USD]
2009 2010 2011 2012 2013 APBN-P Real
A. WORLD BANK 1,553 1,704 1,011 907 800 806 221
- B. ASIAN DEVELOPMENT BANK 500 700 400 600 400 400
C. JICA, JAPAN 600 505 100 - 352
D. FRANCE 300 300 - - - 100 101
E. GERMANY - - - - - 200 -
TOTAL 2,953 3,209 1,511 1,566 1,552 1,506 322
2014PEMBERI PINJAMAN
Realisasi
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Keterangan:
*) APBN-P 2013
** APBN- 2014
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 - 2014
55.6 46.1
29.5 27.7
42.3 37.9
-68.0
-50.6 -47.3 -51.1-59.2 -58.8
-12.4-4.6
-17.8-23.5
-16.9 -20.9
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
Penarikan Pinjaman LN, bruto Pembayaran Pokok Pinjaman LN Pembiayaan Pinjaman LN, neto
[ tri
liun
Rupi
ah ]
[ triliun Rupiah ]
2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
Penarikan Pinjaman LN, bruto 55.62 46.07 29.52 27.65 42.34 37.91
Pembayaran Pokok Pinjaman LN (68.03) (50.63) (47.32) (51.11) (59.21) (58.81)
Pembiayaan Pinjaman LN, neto (12.42) (4.57) (17.80) (23.46) (16.87) (20.90)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman
Pembiayaan Proyek 2014
Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR
A. Organisasi Internasional 828.37 8,697.85 399.73 4,661.35 29.5%
WORLD BANK (IBRD & IDA) 423.92 4,451.11 368.98 4,294.06 11.0%
A D B 135.95 1,427.49 19.59 231.81 0.6%
I D B 249.92 2,624.20 9.89 120.70 0.3%
I F A D 18.58 195.06 1.27 14.78 0.0%
B. Negara 2,527.13 26,534.89 955.32 11,272.63 28.5%
JAPAN 830.33 8,718.49 106.26 1,226.09 3.2%
CHINA 146.61 1,539.42 4.44 52.23 0.1%
FRANCE 29.36 308.24 237.53 2,839.22 7.1%
KOREA 198.80 2,087.38 140.48 1,629.67 4.2%
AUSTRALIA 13.22 138.76 14.14 165.10 0.4%
SPAIN 5.72 60.04 16.84 196.20 0.5%
NEGARA LAINNYA 1,303.10 13,682.56 435.64 5,164.13 13.0%
TOTAL 3,355.50 35,232.74 1,355.05 15,933.98 40.4%
NEGARA
APBN Realisasi per 30 Juni 2014
% thd APBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman
Pembiayaan Proyek 2014 (Grafik)
[ Miliar Rupiah ] [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]
11.0%
0.6% 0.3% 0.0%
3.2%
0.1%
7.1%
4.2%
0.4% 0.5%
13.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Penarikan % thd APBN 2014 (RHS)
Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR
TOTAL 3,355.50 35,232.74 1,355.05 15,933.98 40.4%
% thd
APBNNEGARA
APBN-P Realisasi per 30 Juni 2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3
Portofolio Utang
(Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo
Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014
Catatan :
* Termasuk semi commercial
** Beberapa termasuk semi concessional
*** Seluruhnya termasuk commercial
#) Angka sementara ##) Termasuk SUN Valas Domestik
2009 2010 2011 2012 2013 Mei 2014 #)
Nominal %
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. triliun IDR) 1,590.66 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,461.36 2,507.52 100.0%
a. Pinjaman (dlm. triliun IDR) 611.20 617.25 621.29 616.61 714.44 681.21 696.35 27.8%
1). Pinjaman Luar Negeri 611.20 616.86 620.28 614.81 712.17 678.81 693.94 27.7%
Bilateral *) 387.92 380.67 381.66 359.80 383.53 367.10 372.66 14.9%
Multilateral **) 202.37 208.28 212.96 230.23 288.29 271.05 278.27 11.1%
Komersial ***) 20.24 27.34 25.15 24.37 40.00 40.36 42.70 1.7%
Suppliers ***) 0.66 0.57 0.50 0.41 0.35 0.30 0.31 0.0%
2). Pinjaman Dalam Negeri - 0.39 1.01 1.80 2.27 2.40 2.41 0.1%
b. SBN (dlm. triliun IDR) 979.46 1,064.40 1,187.66 1,361.10 1,661.05 1,780.15 1,811.17 72.2%
Denominasi Valas ##
) 143.15 161.97 195.63 264.91 399.40 397.29 409.58 16.3%
Denominasi Rupiah 836.31 902.43 992.03 1,096.19 1,261.65 1,382.87 1,401.59 55.9%
Total Utang Pemerintah Pusat
(equivalent dlm. miliar US$)
169.22 187.04 199.49 204.52 194.89 211.99 209.50 100.0%
terdiri dari :
SBN Denominasi Rupiah (miliar US$) 88.97 100.37 109.40 113.36 103.51 119.10 117.10 55.9%
SBN Denominasi Valas (miliar US$) 15.23 18.02 21.57 27.39 32.77 34.22 34.22 16.3%
Pinjaman Denominasi Rupiah (miliar US$) - 0.04 0.11 0.19 0.19 0.21 0.20 0.1%
Pinjaman Denominasi Valas (miliar US$) 65.02 68.61 68.40 63.58 58.43 58.46 57.98 27.7%
Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1) 9,400 8,991 9,068 9,670 12,189 11,611 11,969
Juni 2014 #)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014 (Grafik)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
[ Triliun Rupiah ]
Catatan:
*) Angka sementara
979 1,064 1,188
1,361
1,661 1,811
611617
621
617
714
696
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2009 2010 2011 2012 2013 2014*)
Pinjaman SBN
[ triliun Rupiah dan % ]
Tahun
Pinjaman 611 38% 617 37% 621 37% 617 31% 714 28% 696 28%
SBN 979 62% 1,064 63% 1,188 63% 1,361 69% 1,661 72% 1,811 72%
Total Utang
Pemerintah Pusat1,591 100% 1,682 100% 1,809 100% 1,978 100% 2,375 100% 2,508 100%
2014*)201220102009 2011 2013
Profil Jatuh Tempo Utang per 30 Juni 2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Pinjaman 32% 39% 39% 40% 36% 31% 36% 36% 25% 26% 19% 36% 49% 27%
SBN 68% 61% 61% 60% 64% 69% 64% 64% 75% 74% 81% 64% 51% 73%
Tahun 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041-2055
Pinjaman 22% 19% 30% 28% 20% 18% 14% 15% 23% 5% 3% 12% 10% 3%
SBN 78% 81% 70% 72% 80% 82% 86% 85% 77% 95% 97% 88% 90% 97%
70
104 9886
100
126
9282
11798
126
43
22
48 53 55
29 3147 53 46
2510
41 47
8 9
144
33
6664
57
56
55
52
45
40
35
29
25
21
18 15 13
12 12
1211 7
4
3
21
1 1
5
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
20
36
20
37
20
38
20
39
20
40
20
41
-20
55
Pinjaman SBN
[triliun Rupiah]
Posisi Surat Berharga Negara
2009 – 2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
SURAT BERHARGA NEGARA Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 May-14 Jun-14
A. Dapat Diperdagangkan 724,898 803,191 919,236 1,085,173 1,394,652 1,509,142 1,541,210
1. Denominasi Rupiah 581,748 641,215 723,606 820,266 995,252 1,111,854 1,131,630
a. Surat Utang Negara (SUN) 570,215 615,498 684,618 757,231 908,078 1,011,601 1,030,301
1) Surat Perbendaharan Negara 24,700 29,795 29,900 22,820 34,050 40,850 42,600
2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 8,686 2,512 2,512 1,263 - - -
3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 393,543 440,396 517,142 610,393 751,273 847,996 864,946
4) Obligasi Negara Variable Rate 143,286 142,795 135,063 122,755 122,755 122,755 122,755
b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 11,533 25,717 38,988 63,035 87,174 100,253 101,329
1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 11,533 25,717 37,668 62,840 78,541 95,343 95,894
2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 1,320 195 8,633 4,910 5,435
2. Denominasi Valuta Asing 143,150 161,976 195,630 264,907 399,400 397,288 409,580
a. SUN Valas (dalam juta US$) +++) 14,200 16,200 18,700 22,950 27,140 29,190 29,190
b. SBSN Valas (dalam juta US$) 650 650 1,650 2,650 4,150 3,500 3,500
c. SUN Valas (dalam juta JPY) 35,000 95,000 95,000 155,000 155,000 155,000 155,000
B. Tidak Dapat Diperdagangkan 254,561 261,215 268,419 275,927 266,403 271,012 269,957
a. Surat Utang kepada Bank Indonesia 251,875 248,432 244,636 240,144 234,870 233,088 232,033
b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement - - - - - - -
c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI 2,686 12,783 23,783 35,783 31,533 35,533 35,533
d. SPPNNT20140303 - -
e. SBR001 2,391 2,391
TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) 979,459 1,064,406 1,187,655 1,361,101 1,661,055 1,780,154 1,811,166
Catatan:
- Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
- ***) Indexation Value
- +)
Termasuk ORI
- ++)
Termasuk Sukuk Ritel
- +++)
Termasuk SUN Valas domestik
- Asumsi Kurs (IDR/US$1) 9,400 8,991 9,068 9,670 12,189 11,611 11,969
- Asumsi Kurs (IDR/JPY1) 101.70 110.29 116.80 111.97 116.17 114.35 118.15
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman
Berdasarkan Kreditur
*)
Catatan:
*) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
[ triliun IDR ]
Nominal % Total
PINJAMAN LUAR NEGERI 611.20 616.86 620.28 614.81 712.17 693.94 99.7%
1. BILATERAL 387.92 380.67 381.66 359.80 383.53 372.66 53.5%
a. Jepang 259.50 274.47 280.45 256.10 254.71 248.08 35.6%
b. Perancis 25.56 21.88 20.90 21.30 25.94 25.49 3.7%
c. Jerman 28.34 22.65 20.29 20.00 23.71 21.62 3.1%
d. Lainnya 74.52 61.68 60.02 62.39 79.17 77.49 11.1%
2. MULTILATERAL 202.37 208.28 212.96 230.23 288.29 278.27 40.0%
a. Bank Dunia 94.96 102.23 108.73 122.53 163.77 162.78 23.4%
b. ADB 102.32 100.40 97.92 100.37 114.58 105.89 15.2%
c. IDB 2.96 3.76 4.23 5.09 7.22 7.02 1.0%
d. Lainnya 2.13 1.89 2.09 2.24 2.73 2.59 0.4%
3. KOMERSIAL BANK 20.24 27.34 25.15 24.37 40.00 42.70 6.1%
4. SUPPLIERS 0.66 0.57 0.50 0.41 0.35 0.31 0.0%
PINJAMAN DALAM NEGERI 0.39 1.01 1.80 2.27 2.41 0.3%
TOTAL*) 611.20 617.25 621.29 616.61 714.44 696.35 100.0%
NEGARAPer 30 Juni 2014
2009 2010 2011 20132012
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman
Berdasarkan Kreditur (Grafik)
Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan
alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
42% 45% 45% 42%36% 36%
16% 17% 18%20%
23% 23%
17% 16% 16% 16% 16% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 Juni 2014
Jepang Perancis JermanBilateral lainnya Bank Dunia ADBIDB Multilateral lainnya KOMERSIALSUPPLIERS Pinjaman Dalam Negeri
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman
Berdasarkan Sektor Ekonomi
Catatan:
*) Data per tanggal 30 Juni 2014
- Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik
- Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program
Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
[ miliar IDR ]
2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 16,773 19,946 19,593 17,369 19,124 18,283
Pertambangan & Penggalian 7,294 7,620 7,479 7,052 7,138 6,923
Industri Pengolahan 21,534 19,946 18,483 14,916 14,027 13,215
Listrik, Gas & Air Bersih 51,442 53,408 53,145 49,532 51,488 49,482
Bangunan 115,160 113,448 114,340 112,227 122,628 118,305
Perdagangan, Hotel & Restoran 7,717 6,990 6,290 5,276 4,801 4,461
Pengangkutan & Komunikasi 22,257 21,476 20,001 20,176 20,764 19,470
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan 81,995 86,422 88,092 98,963 127,770 123,688
Jasa-jasa 145,353 153,544 163,684 168,519 214,405 218,688
Sektor Lain 141,673 134,452 130,185 122,575 132,295 123,837
TOTAL 611,198 617,252 621,292 616,605 714,441 696,354
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2014
Posisi Pinjaman
Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik) Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
16
,77
3
19
,94
6
19
,59
3
17
,36
9
19
,12
4
18
,28
3
7,2
94
7,6
20
7,4
79
7,0
52
7,1
38
6,9
23
21
,53
4
19
,94
6
18
,48
3
14
,91
6
14
,02
7
13
,21
5
51
,44
2
53
,40
8
53
,14
5
49
,53
2
51
,48
8
49
,48
2
11
5,1
60
11
3,4
48
11
4,3
40
11
2,2
27
12
2,6
28
11
8,3
05
7,7
17
6,9
90
6,2
90
5,2
76
4,8
01
4,4
61
22
,25
7
21
,47
6
20
,00
1
20
,17
6
20
,76
4
19
,47
0
81
,99
5
86
,42
2
88
,09
2
98
,96
3 1
27
,77
0
12
3,6
88
14
5,3
53
15
3,5
44
16
3,6
84
16
8,5
19
21
4,4
05
21
8,6
88
14
1,6
73
13
4,4
52
13
0,1
85
12
2,5
75
13
2,2
95
12
3,8
37
-
50,000
100,000
150,000
200,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan Jasa-jasa
Sektor Lain
[ miliar IDR ]
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah
Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama
Catatan:
*) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 30 Juni 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
2009 2010 2011 2012 2013 2014***
dalam mata uang asli
IDR*) 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,404.00
USD**) 35.80 39.77 44.35 49.83 56.77 58.31
JPY**) 2,713.84 2,698.75 2,585.42 2,511.84 2,395.29 2,291.74
EUR**) 5.97 5.44 4.71 4.49 4.23 4.17
SDR**) 2.01 2.15 2.19 2.17 2.07 2.00
AUD**) 0.24 0.29 0.33 0.40 0.45 0.46
Mata Uang Lainnya
equivalent dlm triliun Rupiah
IDR 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,404.00
USD 336.54 357.61 402.16 481.86 691.97 697.92
JPY 276.01 297.62 301.98 281.23 278.26 270.75
EUR 80.68 64.99 55.30 57.54 71.11 68.10
SDR 29.57 29.83 30.44 32.41 38.93 37.04
AUD 2.05 2.66 3.05 4.03 4.85 5.20
Mata Uang Lainnya 29.49 26.13 23.18 22.65 26.45 24.51
Total 1,590.66 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,507.52
Kurs Tengah IDR thd US$1 9,400.00 8,991.00 9,068.00 9,670.00 12,189.00 11,969.00
Kurs Tengah JPY thd US$1 92.42 81.53 77.64 86.37 104.92 101.31
Kurs Tengah EUR thd US$1 0.70 0.75 0.77 0.75 0.72 0.73
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
*) Nominal dalam Miliar, **) Per 30 Juni 2014
Posisi Utang Pemerintah
Berdasarkan Mata Uang Lainnya
2009 2010 2011 2012 2013 2014**
dalam mata uang asli
ACU*) 0.20 0.27 0.30 0.34 0.38 0.38
ADB*) 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08
CAD*) 0.17 0.16 0.15 0.14 0.45 0.12
CHF*) 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21 0.20
CNY*) 0.00 1.43 1.55 1.55 1.55 1.55
DKK*) 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
GBP*) 0.51 0.46 0.41 0.36 0.31 0.28
KRW*) 184.82 184.32 196.63 213.32 219.57 215.27
KWD*) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
SAR*) 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08
WBD*) 1.12 0.71 0.42 0.21 0.10 0.06
equivalent dlm triliun Rupiah
ACU 2.90 3.69 4.22 5.09 7.22 7.02
ADB 1.50 1.30 1.16 1.06 1.09 0.94
CAD 1.49 1.41 1.31 1.35 1.48 1.39
CHF 3.02 2.83 2.62 2.55 2.92 2.62
CNY 0.00 1.94 2.23 2.38 3.10 3.02
DKK 0.10 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07
GBP 7.69 6.36 5.77 5.66 6.19 5.66
KRW 1.49 1.47 1.54 1.93 2.53 2.55
KWD 0.43 0.37 0.20 0.30 0.32 0.28
SAR 0.32 0.28 0.26 0.26 0.29 0.27
WBD 10.56 6.39 3.78 1.99 1.23 0.69
TOTAL 29.49 26.13 23.18 22.65 26.45 24.51
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
*) Data per tanggal 30 Juni 2014
Posisi Utang Pemerintah
Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
53% 54% 55% 56% 53% 56%
21% 21% 22% 24% 29%28%
17% 18% 17% 14% 12% 11%
5% 4% 3% 3% 3% 3%2%2% 2% 2% 2% 1%
2% 2% 1% 1% 1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014*)
IDR USD JPY EUR SDR AUD Lainnya
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
*) Data per tanggal 30 Juni 2014
Posisi Pinjaman Berdasarkan
Status dan Jumlah Loan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jml LoanOutstanding
(dlm Milyar IDR)Jml Loan
Outstanding
(dlm Milyar IDR)Jml Loan
Outstanding
(dlm Milyar IDR)%
PINJAMAN LUAR NEGERI 192 119,810 1401 574,131 1593 693,941 99.7%
1. NEGARA 117 73,958 1035 341,714 1152 415,671 59.7%
a. Jepang 43 31,914 315 216,941 358 248,855 35.7%
b. Perancis 14 6,978 96 24,995 110 31,973 4.6%
c. Jerman 6 2,090 69 20,155 75 22,245 3.2%
d. Amerika Serikat 6 4,677 178 13,710 184 18,388 2.6%
e. Belanda 4 2,928 49 11,098 53 14,025 2.0%
f. Negara lainnya 44 25,371 328 54,814 372 80,185 11.5%
2. ORGANISASI INTERNASIONAL 75 45,853 366 232,417 441 278,270 40.0%
a. Bank Dunia 29 28,410 156 134,367 185 162,777 23.4%
b. ADB 18 12,850 161 93,040 179 105,890 15.2%
c. IDB 23 3,553 34 3,463 57 7,016 1.0%
d. IFAD 5 1,040 4 721 9 1,761 0.3%
e. EIB 0 - 2 524 2 524 0.1%
f. NIB 0 - 9 302 9 302 0.0%
PINJAMAN DALAM NEGERI 24 455 81 1,958 105 2,413 0.3%
TOTAL 216 120,265 1482 576,089 1698 696,354 100.0%
ACTIVE FULLY DISBURSED TOTAL
NEGARA
Proporsi Penarikan Pinjaman
Berdasarkan Jenis Pinjaman
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
*) Angka APBN-P 2013
**) Angka APBN 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
[ Triliun Rupiah ] [ % ]
28.94
28.97
15.27
15.00
11.13
3.90
29.72
25.82
18.48
16.40
37.91 35
.23
0.50
0.96
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN PROYEK
PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROGRAM (RHS)
[Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013* % 2014** %
PINJAMAN PROGRAM 28.94 49% 28.97 53% 15.27 44% 15.00 46% 11.13 22% 3.90 10%
PINJAMAN PROYEK 29.72 51% 25.82 47% 18.48 54% 16.40 51% 37.91 77% 35.23 88%
PINJAMAN DALAM NEGERI - 0% 0.39 1% 0.62 2% 0.91 3% 0.50 1% 0.96 2%
TOTAL 58.66 55.19 34.37 32.32 49.54 40.10
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 4
Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang
(Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar
Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur
Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia
terhadap PDB
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan :
*) Angka APBN-P 2014
10.9%9.6% 8.4% 7.5% 7.9% 6.6%
17.4%16.5% 16.0% 16.5%
18.3% 18.9%
28.3%26.1%
24.4% 24.0%26.2% 25.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014*)
Pinjaman SBN PDB
Rasio Pinjaman thd PDB (RHS) Rasio SBN thd PDB (RHS) Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)
[ triliun rupiah] [ %]
[ triliun Rupiah ]
2009 2010 2011 2012 2013 2014*)
611 617 621 617 714 669
979 1,064 1,188 1,361 1,661 1,907
1,591 1,682 1,809 1,978 2,375 2,576
5,613 6,443 7,427 8,242 9,084 10,063
Pinjaman
SBN
Total Utang
PDB
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia
dan berbagai Negara
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Keterangan:
- Nominal dalam % terhadap PDB
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang
Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2014 & Kementerian Keuangan
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
2004 2014
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara
Tahun 2004-2014
Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang
tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Sumber: World Economic Outlook Database (IMF)
-60.0 -10.0 40.0 90.0 140.0
Indonesia
Turkey
Philippines
Colombia
India
Brazil
Thailand
Chile
Poland
South Africa
Germany
Malaysia
Italy
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Keterangan:
- Nominal dalam % terhadap PDB
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
[Trilliun Rupiah]
Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Juni 2014
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
TOTAL 61, 97, 87, 75, 89, 111 75, 65, 99, 84, 108 27, 19, 45, 50, 50, 25, 27, 42, 47, 40, 19, 4,1 34, 39, - - 13, 38, 26, 31,
SUKUK USD - - - - 11, 17, - - 11, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUKUK IDR 5,4 18, 14, 20, 8,7 - 1,6 - 1,2 - - 1,5 - 3,7 - - 2,1 - - - - - 4,1 10, - - - - - 8,1 -
SUN JPY - - - - - 4,1 7,0 - 7,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUN USD - 11, 10, 18, 22, 23, 23, 29, 23, 29, 23, - - - - - - - - - - 19, - 17, 23, - - - 26, 17, 23,
SUN IDR 56, 66, 62, 37, 45, 65, 43, 35, 55, 54, 84, 26, 19, 41, 50, 50, 23, 27, 42, 47, 40, - - 6,4 15, - - 13, 12, - 8,0
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Program Debt Switch dan Buyback SBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio
utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi
Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk
Tahun
Frekuensi
(Lelang dan
Transaksi
Langsung)
Tenor Seri Yang Dibeli
Kembali
Vol. Dibeli Kembali
(milliar Rupiah)
2003 2 1 tahun s.d. 3 tahun 8.127
2004 1 3 tahun s.d. 5 tahun 1.962
2005 4 < 1 tahun s.d. 4 tahun 5.158
2007 2 <1 tahun s.d. 5 tahun 2.859
2008 3 < 1 tahun s.d. 19 tahun 2.375
2009 2 < 1 tahun 8.528
2010 13 < 1 tahun s.d. 4 tahun 3.201
2011 10 < 1 tahun s.d. 20 tahun 3.500
2012 6 < 1 tahun s.d. 5 tahun 1.138
2013 5 3 tahun s.d. 25 tahun 1.551
2014 3 s.d 15 tahun 1.351
Total 39.750
Tahun Frekuensi Lelang Tenor Seri Yang Hendak Ditukar Tenor Seri Penukar
Vol. Yang
Diterima
(milliar Rupiah)
2005 1 < 1 tahun s.d. 4 tahun 15 tahun 5.673
2006 12 < 1 tahun s.d. 5 tahun 5 s.d. 19 tahun 31.179
2007 9 < 1 tahun s.d. 6 tahun 11 s.d. 20 tahun 15.782
2008 2 < 1 tahun s.d. 4 tahun 14 s.d. 15 tahun 4.571
2009 6 < 1 tahun s.d. 5 tahun 12 s.d. 15 tahun 2.938
2010 6 < 1 tahun s.d. 8 tahun 10 s.d. 21 tahun 3.920
2011 4 < 1 tahun s.d. 4 tahun 15 tahun 664
2012 4 < 1 tahun s.d. 5 tahun 10 s.d. 15 tahun 11.859
2013 5 < 1 tahun s.d. 9 tahun 5 s.d. 15 tahun 1.976
2014 2 < 1 tahun s.d. 5 tahun 5 s.d. 20 tahun 4.672
Total 83.234
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Keterangan:
*) untuk TFCA Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta
Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta
Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest)
[ Dalam Juta]
Nama
1 2 3
Debt Swap I Elementary Education EUR 12.8 EUR 25.6 EUR 25.6
Debt Swap II Junior Secondary Education EUR 11.5 EUR 23.0 EUR 23.0
Debt Swap IIIa Financial Assistance for Environmental Investements
for Micro and Small Enterprises Project
EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 3.2
Debt Swap IIIb Strengthening the Development of National Parks in
Fragile Ecosystems
EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 0.0
Debt Swap IV School Reconstruction and Rehabilitation in
Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR 10.0 EUR 20.0 EUR 20.0
Debt Swap V Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria
(GFATM)
EUR 25.0 EUR 50.0 EUR 50.0
Debt Swap VII Indonesian - German Scholarship Program EUR 9.4 EUR 18.8 EUR 0.0
Italy Debt Swap I Housing and Setlement EUR 5.7 EUR 5.7 EUR 5.7
USA Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA USD 20.0 USD 29.9 USD 20.3 *)
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II USD 23.8 USD 29.5 USD 16.2
Australia Debt Swap Debt2Health AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 15.6
EUR 87.0 EUR 168.0 EUR 127.5
USD 43.8 USD 59.4 USD 36.5
AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 15.6
197.0 357.9 224.5
Negara Debt Swap
Proyek Pembatalan
Jumlah Komitmen Realisasi
TOTAL
TOTAL Equivalent juta USD
4 5 6
Germany
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pemanfaatan Pinjaman
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia - Data per 30 Juni 2014; angka dalam Juta US Dolar
No. Executing Agency Komitmen
Pinjaman Penarikan
Belum
Tertarik
Availability
Period
15,327.24 5,466.94 9,860.30 2001-2023
1 B I G 62.91 52.36 10.55 2007-2017
2 Bappenas 306.28 116.24 190.04 2006-2023
3 BMG 41.35 25.53 15.82 2011-2015
4 BP Batam 50.00 - 50.00 2014-2018
5 BPKP 57.75 3.12 54.63 2012-2018
6 BPS 47.00 - 47.00 2011-2018
7 Kemenag 211.05 0.48 210.57 2006-2017
8 Kemenakertrans 32.47 - 32.47 2013-2017
9 Kemendagri 514.98 205.38 309.60 2008-2016
10 Kemendikbud 981.10 171.63 809.48 2007-2018
11 Kemenhan 4,937.51 2,207.55 2,729.96 2009-2018
12 Kemenhub 1,825.63 359.79 1,465.83 2001-2021
13 Kemenkes 42.60 35.83 6.77 2003-2014
14 Kemenkeu 165.00 41.50 123.50 2004-2015
15 Kemenkominfo 94.24 11.66 82.58 2007-2018
16 KemenPU 5,297.66 2,151.45 3,146.21 2005-2021
17 Kemenristek 95.00 7.26 87.74 2013-2020
18 Kementan 148.95 38.50 110.44 2006-2019
19 KKP 278.16 21.42 256.74 2008-2019
20 LIPI 20.06 13.19 6.87 2011-2014
21 POLRI 117.54 4.05 113.49 2011-2017
3,921.04 532.73 3,388.31 2005-2022
1 PT PERTAMINA 566.20 3.56 562.63 2011-2019
2 PT PII 29.60 - 29.60 2012-2018
3 PT PLN 3,125.24 342.56 2,782.68 2005-2022
4 PT SMI 200.00 186.60 13.40 2010-2015
19,248.28 5,999.67 13,248.61 2001-2023
No. Nama Komitmen
pinjaman Penarikan
Belum
Tertarik
Pemberi
Pinjaman
1Local Government
Decentralization Project220.00 122.78 97.22 IBRD
2
National Program For Community
Empowerment In Rural Areas
2012-2015
200.00 195.26 4.74 IBRD
3
National Community
Empowerment Program In Urban
Areas For 2012-2015
100.00 25.28 74.72 IBRD
520.00 343.32 176.68
19,768.28 6,342.99 13,425.29
Program Loan
Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)
Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga
Penerusan Pinjaman
Sub Total (K/L+BUMN)
*Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri
terhadap Cadangan Devisa
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang
• *) Angka Sementara, APBNP 2014
• Data Per 30 Juni 2014
17.9%
9.0%
7.4% 7.9% 7.1%
6.1%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Perubahan Rasio Utang Per Kapita di Berbagai Negara
Tahun 2003-2013
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
(%)
Sumber: CEIC
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Sumber: CEIC
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2003-2013
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Dalam USD
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2003 2013
Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan
dibandingkan negara lain
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
*) Angka realisasi sementara.
Sumber: Kementerian Keuangan
Indikator Risiko Utang 2009-2014
22.020.3
18.816.2 16.0 15.0
28.226.1 25.9
22.5 23.221.0
2009 2010 2011 2012 2013*) Q1-2014
Interest Rate Risk
Variable rate ratio [%] Refixing rate [%]
13.4 12.1 11.0 10.6 12.2 11.5
47.4 46.2 45.1 44.446.7
44.5
2009 2010 2011 2012 2013*) Q1-2014
Exchange Rate Risk
FX Debt to GDP ratio (%) FX Debt to total debt ratio (%)
9.7
9.5
9.3
9.7
9.6
9.9
2009 2010 2011 2012 2013*) Q1-2014
Average Time To Maturity (ATM)-Years
Average Time to Maturity (in percentage)
7.6 7.1 8.2 7.2 8.6 7.4
20.3 20.822.7 21.5 21.8 21.6
33.2 34.2 34.632.4 33.4 33.7
2009 2010 2011 2012 2013*) Q1-2014
Debt Maturing in 1, 3 and 5 Years
Maturity debt portion < 1 year (%) Maturity debt portion < 3 year (%)
Maturity debt portion < 5 year (%)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang
(Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield
Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah
Tahun Anggaran 2013 dan 2014
Catatan :
*) Angka sementara, realisasi per 30 Juni 2014
[ miliar Rupiah ]
Q-1 April Mei Juni Q-2 Total
I. POKOK 188,884 160,421 84.93% 247,696 71,003 20,991 51,149 11,662 83,801 154,804 62.50%
A. PINJAMAN 59,460 57,346 96.44% 59,097 9,716 5,652 25,335 8,760 39,747 49,464 83.70%
a. Pinjaman Dalam Negeri 250 141 56.50% 287 - - 7,090 71 7,160 7,160 2495.21%
b. Pinjaman Luar Negeri 59,210 57,204 96.61% 58,810 9,716 5,652 18,246 8,689 32,587 42,303 71.93%
B. SURAT BERHARGA NEGARA 129,424 103,075 79.64% 188,599 61,286 15,339 25,813 2,902 44,054 105,340 55.85%
1. SBN Rupiah 125,424 103,075 82.18% 145,799 46,403 7,805 11,815 2,902 22,522 68,925 47.27%
a. SUN 109,025 86,904 79.71% 112,538 25,076 7,348 255 2,902 10,505 35,581 31.62%
b. SBSN 16,399 16,172 98.61% 33,260 21,327 458 11,560 12,018 33,344 100.25%
2. SBN Valas 4,000 - 0.00% 42,800 14,884 7,534 13,999 - 21,532 36,416 85.08%
a. SUN 4,000 - 0.00% 35,650 14,884 - - - 14,884 41.75%
b. SBSN - - 0.00% 7,150 - 7,534 13,999 21,532 21,532 0.00%
II. BUNGA 112,675 112,638 99.97% 121,286 33,885 9,387 17,083 7,845 34,315 68,200 56.23%
A. PINJAMAN 14,437 14,435 99.99% 12,334 2,208 1,953 13,999 1,822 17,773 19,981 162.00%
a. Pinjaman Dalam Negeri 111 111 100.00% 150 - 63 1,707 31 1,800 1,800 1200.12%
b. Pinjaman Luar Negeri 14,326 14,324 99.99% 12,184 2,208 1,890 12,292 1,790 15,973 18,181 149.22%
B. SURAT BERHARGA NEGARA 98,238 98,203 99.96% 108,952 31,677 7,434 3,084 6,024 16,542 48,219 44.26%
1. SBN Rupiah 80,383 80,348 99.96% 86,025 24,247 4,329 2,665 6,022 13,015 37,262 43.32%
a. SUN 70,325 70,290 99.95% 74,660 21,054 3,376 794 5,491 9,661 30,716 41.14%
b. SBSN 10,058 10,058 100.00% 11,365 3,193 952 1,871 531 3,354 6,547 57.60%
2. SBN Valas 17,854 17,854 100.00% 22,926 7,430 3,105 419 2 3,526 10,956 47.79%
a. SUN 17,830 17,830 100.00% 20,701 6,918 2,774 419 2 3,195 10,113 48.85%
b. SBSN 24 24 100.00% 2,225 512 331 - 331 844 37.91%-
III. TOTAL POKOK + BUNGA 301,559 273,059 90.55% 368,981 104,888 30,378 68,231 19,507 118,116 223,004 60.44%
Pagu APBN
2014
Realisasi Pembayaran 2014 *) % thd Pagu
APBN
Pagu DIPA
2013
Realisasi
2013
% thd
Pagu
DIPA
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah
Tahun Anggaran 2014 (Grafik)
Catatan :
*) Angka sementara, realisasi per 30 Juni 2014
59,097
188,599
12,334
108,952
49,464
105,340
19,981
48,219
84%
56%
162%
44%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
A. PINJAMAN B. SBN A. PINJAMAN B. SBN
POKOK BUNGA
Mil
iar R
up
iah
Pagu Realisasi *) % thd Pagu (RHS)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Keterangan:
Angka LKPP
* angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2014
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
terhadap Penerimaan terhadap Belanja terhadap Rata-rata Outstanding terhadap PDB
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
terhadap Penerimaan 11.0% 8.9% 7.7% 7.5% 7.9% 8.3%
terhadap Belanja 10.0% 8.5% 7.2% 6.7% 6.8% 7.2%
terhadap Rata-rata Outstanding 5.8% 5.4% 5.4% 5.3% 5.3% 5.5%
terhadap PDB 1.7% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Bunga Utang
Catatan:
*) Angka sementara APBN-P 2013.
**) Angka sementara APBN - 2014
32% 30%15%
30%14% 10%
68% 70%85%
70%86% 90%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
Pembayaran Bunga Utang DN Pembayaran Bunga Utang LN
[triliun Rupiah ]
Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml %
93.78 100.00 88.38 100.00 93.20 100.00 100.52 100.00 112.52 100.00 121.29 100.00
a. Pembayaran Bunga Utang DN 63.76 67.98 61.4 69.47 79.60 85.41 70.22 69.86 96.76 85.99 109.10 89.95
b. Pembayaran Bunga Utang LN 30.03 32.02 27.0 30.53 13.60 14.59 30.29 30.14 15.76 14.01 12.18 10.05
2014**2012
Pembayaran Bunga Utang
20102009 2011 2013*
Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Juli 2011
**) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012
***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB)
ALM = Average Loan Maturity
Loan Maturity 24.5 years 15-18 years 14-20 years up to 32 years
Grace Period 9 years 3 years 3-5 years up to 8 years
Repayment Period 15.5 years 12 years 9-16 years 5-27 years
Commitment Charge - - - 0.15%
Front End Fee 0.25% - - -
Service Charge - - - -
Interest Rate/ LIBOR + 0,40%
Mark-up ***) *)
LIBOR + 0.48% (Variable
Spread)
ALM ≤ 13 years = Nil **)
13 years< ALM ≤ 16
years = 0.10 % p.a
**)
16< ALM < 19 years =
0.20% p.a
**)
Description
Multilateral
IBRD-WB IFAD IDB ADB-OCR
LIBOR + 1.0% (Fixed Spread)
IFAD Reference Rate
(Semester I 2012= 1.39%)
LIBOR (swap) + 1.35%
Maturity Premium
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)
Standard Option1 Option2 Standard Option1 Option2 Option3 Standard Option
Loan Maturity 25 years 20 years 15 years 40 years 30 years 20 years 15 years 40 years 30 years
Grace Period 7 years 6 years 5 years 10 years 10 years 6 years 5 years 10 years 10 years
Repayment Period 25 years 20 years 15 years 40 years 30 years 20 years 15 years 40 years 20 years
Commitment Charge
Front End Fee
Service Charge - - - - - - - - -
Interest Rate
(for non consultant services)
Interest Rate
(for consultant services)
Description
Bilateral
Jepang/ Japan (JICA)
General terms Prefential terms STEP
-
1,40% 0,95% 0,80% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,10%
0.20%
0,01%
Maturity Premium
Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
[ % ]
Peningkatan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) antara awal dan akhir tahun 2013 menunjukkan dampak dari gejolak
pasar yang diakibatkan isu tapering yang akan segera dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, dimana isu nya mulai
berhembus sejak pertengahan tahun 2013.
4
6
8
10
12
1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y
30 Jun '14 Dec-13 Dec-12 Des '11 Des '10 Tenor 30 Jun '14 Dec-13 Dec-12 Des '11 Des '10
1Y 6,41 6,67 3,96 4,35 5,36
2Y 6,95 7,43 4,32 4,92 5,82
3Y 7,34 7,63 4,52 5,22 6,27
4Y 7,49 7,84 4,63 5,24 6,34
5Y 7,69 7,91 4,65 5,35 6,78
6Y 7,85 8,02 4,88 5,45 6,96
7Y 7,97 8,20 4,98 5,83 7,16
10Y 8,15 8,38 5,15 5,96 7,57
15Y 8,54 8,89 5,87 6,56 8,78
20Y 8,72 8,97 6,24 7,02 9,24
30Y 8,82 9,21 6,34 7,26 9,68
42
Kurva Imbal Hasil SBN Valas
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
[%]
0
2
4
6
8
10
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30
31-Dec-08
31-Dec-09
30-Dec-11
28-Dec-12
31-Dec-13
30-Jun-14
Dec-09 Dec-11 Dec-12 31-Dec-13 30-Jun-14
1 Y 1,416 1,677 0,956
2 Y 2,707 1,421 2,212 1,240
3 Y 2,991 1,647 2,991 1,958
4 Y 3,079 1,965 3,556 2,526
5 Y 4,188 3,374 2,141 4,249 3,200
6 Y 4,387 3,515 2,448 4,720
7 Y 4,886 3,899 2,666 4,960 3,981
8 Y 5,107 3,955 5,213
9 Y 5,255 2,826 5,337
10Y 5,346 3,970 2,902 5,404 4,499
20 Y 4,268 6,634
25 Y 6,731 5,044 4,297 6,623
30 Y 6,806 5,201 4,235 6,098 5,677
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 6
Kinerja Pasar Sekunder SBN
(Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh
Investor)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah
di Pasar Sekunder
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian
SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik.
-
100
200
300
400
500
600
700
800
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J
2009 2010 2011 2012 2013 2014
[ Frekuensi] [ Triliun Rupiah]
Volume Rata-Rata Volume per Tahun Frekuensi - RHS
Posisi Kepemilikan SBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah
Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya
kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga
keuangan non-bank, investor ritel dan asing.
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return
di pasar SBN domestik.
-
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
0
200
400
600
800
1000
1200
Jan
'06
Ag
ust'
06
Mar'
07
Oct '0
7
Mei'08
Des'0
8
Ju
l'09
Feb
'10
Sep
'10
Ap
r'11
No
p'1
1
Ju
ne-1
2
Jan
uary
-13
Au
gu
st-
13
Mar-
14
[Rp Triliun]
NON-BANK BANK % Asing thd. Total - RHS
45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan:
• Nominal dalam triliun rupiah;
• Termasuk kepemilikan SBSN
• Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.;
• Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan.
• Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain)
*) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia
Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Apr-14 May-14 Jun-14
BANK 254.36 217.27 265.03 299.66 335.43 343.08 340.19 355.58
Institusi
Pemerintah 22.50 17.42 7.84 3.07 44.44 53.42 53.89 51.19
NON-BANK 304.89 406.53 450.75 517.53 615.38 693.28 717.77 724.86
Reksadana 45.22 51.16 47.22 43.19 42.50 44.82 45.81 45.80
Asuransi 72.58 79.30 93.09 83.42 129.55 145.71 150.67 151.36
Asing 108.00 195.76 222.86 270.52 323.83 377.00 397.16 403.59
Dana Pensiun 37.50 36.75 34.39 56.46 39.47 39.07 39.13 38.95
Sekuritas 0.46 0.13 0.14 0.30 0.88 0.91 0.93 0.96
Individu 32.48 33.93 32.52 31.42
Lain-lain 41.12 43.43 53.05 63.64 46.68 51.84 51.56 52.78 52.78
TOTAL 581.75 641.21 723.61 820.27 995.25 1,089.78 1,111.85 1,131.63
46
Posisi Kepemilikan SBN Domestik
(dalam Persentase)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Apr-14 May-14 Jun-14
BANK 43.72% 33.88% 36.63% 36.53% 33.70% 31.48% 30.60% 31.42%
Institusi
Pemerintah 3.87% 2.72% 1.08% 0.37% 4.47% 4.90% 4.85% 4.52%
NON-BANK 52.41% 63.40% 62.29% 63.09% 61.83% 63.62% 64.56% 64.05%
Reksadana 7.77% 7.98% 6.53% 5.27% 4.27% 4.11% 4.12% 4.05%
Asuransi 12.48% 12.37% 12.86% 10.17% 13.02% 13.37% 13.55% 13.38%
Asing 18.56% 30.53% 30.80% 32.98% 32.54% 34.59% 35.72% 35.66%
Dana Pensiun 6.45% 5.73% 4.75% 6.88% 3.97% 3.59% 3.52% 3.44%
Sekuritas 0.08% 0.02% 0.02% 0.04% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08%
Individu 3.26% 3.11% 2.92% 2.78%
Lain-lain 7.07% 6.77% 7.33% 7.76% 4.69% 4.76% 4.64% 4.66%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Catatan:
• Nominal dalam triliun rupiah;
• Termasuk kepemilikan SBSN
• Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.;
• Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan.
• Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain)
*) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia
Kepemilikan SBN oleh Asing
berdasarkan Tenor
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
10,18% 11,87%7,84%
5,20% 5,60% 5,55% 6,67% 6,82% 7,06%
4,64%8,19%
2,83% 5,41% 6,06% 5,41% 4,48% 4,78% 2,96%
18,14%16,78%
16,50%12,88% 11,02% 10,74%
14,70% 14,84% 15,47%
21,03%
24,93%
27,83% 32,04% 31,35%37,60% 34,10% 32,93% 33,07%
46,00% 38,23% 45,01% 44,46% 45,97% 40,69% 40,06% 40,63% 41,43%
30,53%30,80%
32,98% 32,31%33,48% 33,64% 34,59%
35,72% 35,66%
0,00%
20,00%
40,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-2013 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 30-Jun-14
0-1 >1-2 >2-5 >5-10 >10 % Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS)
Spread terhadap UST- Des 19
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
0
200
400
600
5-Jan-14 27-Jan-14 18-Feb-14 12-Mar-14 3-Apr-14 25-Apr-14 17-May-14 8-Jun-14 30-Jun-14
INDO 19 TURK 19
PHIL 19 BRAZ 19
MEX 19
Spread terhadap UST- Nov 23
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
50
150
250
350
450
BRA 24 TURK 23
PHIL 24 INDO 24
MEX 23
Spread terhadap UST- Nov 43
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
0
200
400
600
2-Dec-13 23-Dec-13 13-Jan-14 3-Feb-14 24-Feb-14 17-Mar-14 7-Apr-14 28-Apr-14 19-May-14 9-Jun-14 30-Jun-14
COLM 41 BRAZ 41 INDO 43
TURK 43 MEX 44
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7
Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia
Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-
2008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:
Penurunan rasio utang terhadap PDB
Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang
Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru
sekitar 75-115bps
Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri
khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
S&P: Tanggal 2 Mei 2013
melakukan afirmasi peringkat
kredit Indonesia di tingkat BB+
dengan outlook stable
Fitch: Tanggal 21 November
2012 melakukan afirmasi
peringkat kredit indonesia di
tingkat BBB- dengan outlook
stable
R&I: Tanggal 18 Oktober 2012
menaikkan kredit Indonesia dari
BB+ menjadi BBB-
OECD: Tanggal 30 Maret 2012
menaikkan peringkat CRC
Indonesia dari klasifikasi 4
menjadi klasifikasi 3
Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012
menaikkan sovereign credit
rating Republik Indonesia dari
Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook
stable
JCRA: Tanggal 13 Juli 2010
menaikan peringkat kredit
Indonesia hingga masuk kategori
Investment Grade dari BB+
menjadi BBB-
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2013
S&P Fitch Moody's R&I JCRA CRC
1999 CCC+ B- B3 B- - 6
2000 B- B- B3 B- - 6
2001 CCC B- B3 B- - 6
2002 CCC+ B B3 B- B 6
2003 B B+ B2 B- B 6
2004 B+ B+ B2 B B+ 6
2005 B+ BB- B2 BB- B+ 5
2006 BB- BB- B1 BB- BB- 5
2007 BB- BB- Ba3 BB+ BB 5
2008 BB- BB Ba3 BB+ BB 5
2009 BB- BB Ba2 BB+ BB+ 5
2010 BB BB+ Ba2 BB+ BBB- 4
2011 BB+ BBB- Ba1 BB+ BBB- 4
2012 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3
2013 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3
Tahun
Rating
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CCC-
CCC+
B
BB-
BB+
BBB
SD/DD
R/C
CC
CCC
B-
B+
BB
BBB-
BBB+
Ca
Caa2
B3
B1
Ba2
Baa3
Baa1
C
Caa3
Caa1
B2
Ba3
Ba1
Baa2
2000 2004 2005 20062001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 20121998 19991997 2013
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2) In
vestm
ent
gra
de
Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011
S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011
Rekapitalisasi
Perbankan
Krisis
ekonomi
1998
Reprofiling VR & HB,
Asset-Bond Swap, &
penerbitan SUN
jk panjang
Lelang penerbitan
SUN secara reguler,
program Buyback
Lelang penerbitan SUN
secara reguler, program
Buyback, & Debt
Swtiching
Lelang penerbitan SUN
secara reguler, program
Buyback, Debt Swtiching,
& diversivikasi instrumen
Invest
ment
gra
de
Non Invest
ment
gra
de
S&P sempat
menurunkan rating ke
Selective Default
namun direvisi
kembali 1 hari
kemudian
Non In
vestm
ent g
rade
Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012
Fitch’s menaikan rating ke BBB- per 15 Desember 2011
Fitch’s S&P’s Moody’s
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Performa Sovereign Rating Indonesia (1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tanggal 2 Mei 2013, S&P melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut: “Indonesia supported by decade of moderately strong growth, conservative fiscal policy, and modest public
sector debt burden. Meanwhile, the weakening policy environment may ultimately have a negative impact on growth prospects and the generally sound economic conditions. In addition, the external sector is also experiencing vulnerability shown by the current account deficit and increasing private sector external debt."
Tanggal 21 November 2012, Fitch melakukan afirmasi peringkat kredit indonesia di tingkat BBB- dengan outlook stable, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut: the relatively high economic growth that is resilient to the declining global condition, high investment rate,
low andPublic Relation Group declining public debt ratios and the strong overall macroeconomic policy framework.“
Pada tanggal 18 Oktober 2012 R&I menaikkan Sovereign Credit Rating Indonesia menjadi BBB- dengan Outlook stabil. R&I menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating Indonesia adalah (1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan ekonomi global (2) Pengelolaan fiskal yang konservatif (3) Utang pemerintah yang rendah dan (4) Sistem keuangan yang semakin stabil
Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
Tanggal 18 Januari 2012, Moody's Investors Services menaikkan sovereign credit rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Adapun highlight dari Moody's antara lain sebagai berikut: "Some of the key drivers of the decision are Moody's anticipation that government financial metrics will
remain in line with Baa peers, the demonstrated resilience of Indonesia's economic growth to large external shocks, the presence of policy buffers and tools that address financial vulnerabilities and a healthier banking system capable of withstanding stress"
Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut: “JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress in
democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan :
- Data per 31 Maret 2014
- Asumsi kurs: Rp. 11.404,- per USD
Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Fast track Program Phase 1 (FTP 1) 34 81,251.2 57,917.7 283.0 1,000.0 1,000.0 889.0 623.3 611.2 1,017.9
2 Program Percepatan Penyediaan
Air Minum (Clean Water
Avaliability Program)
5 205.2 156.6 - - 50.0 15.0 10.0 35.0 2.1
3 Penjaminan Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (Public
Private Partnership Project)
1 36,492.8 - - - - - - 59.8 46.7
4 Fast track Program Phase 2 (FTP 2) 5 39,956.2 - - - - - - - -
45 157,905.4 58,074.3 283.0 1,000.0 1,050.0 904.0 633.3 706.0 1,066.7 TOTAL
No Program Penjaminan Jumlah Surat
Jaminan
Nilai Jaminan
(Miliar Rupiah)
Alokasi APBN (Miliar Rupiah)
Outstanding
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2012
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan
Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA-
999.01)
Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik
Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan
Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.
Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman
Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.
Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan
bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin
transparasi dan akuntabilitas publik
LKPP 2008, LKPP 2009, LKPP 2010, dan LKPP 2011 terkait pengelolaan utang dinilai
Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan pada tanggal 12 Maret 2010 perbaikan
peringkat oleh S&P dari BB- menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai
saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA, Fitch, Moody’s dan
R&I, Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2014
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Frans Seda Lantai 7
Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta
Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712
www.djpu.kemenkeu.go.id CP: [email protected] / [email protected]