KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · 2018-12-27 · UJI COBA PEMBAYARAN DENGAN KARTU...
Transcript of KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · 2018-12-27 · UJI COBA PEMBAYARAN DENGAN KARTU...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 653 /PB/2018TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR KEP-494/PB/2017 TENTANG PELAKSANAAN
UJI COBA PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT DALAM RANGKAPENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN
MenimbangDIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
a. bahwa pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartukredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaansebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DirekturJ enderal Perbendaharaan N omor KEP-494 /PB/ 201 7tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran DenganKartu Kredit Dalam Rangka · Penggunaan UangPersediaan yang telah beberapa kali diubah terakhirdengan Keputusan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor KEP-542/PB/2018, terbagi atas 6 (enam) tahapan;
b. bahwa pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartukredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan akanberakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
c. bahwa masih terdapat Satuan Kerja pada KementerianNegara/Lembaga yang menyampaikan permohonanmenjadi Satuan Kerja peserta uji coba pelaksanaanpembayaran dengan kartu kredit dalam rangkapenggunaan Uang Persediaan;
d. bahwa jangka waktu pelaksanaan uji coba pembayarandengan kartu kredit sebagaimana dimaksud huruf bdipandang perlu untuk dilakukan perpanjangan waktupelaksanaan uji coba dalam rangka persiapanimplementasi secara menyeluruh pada tahun 2019;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal /_
Mengingat
Menetapkan
Perbendaharaan tentang Perubahan Keenam Atas
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba
Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka
Penggunaan Uang Persediaan;
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-17 /PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan
Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang
Persediaan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba
Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka
Penggunaan U ang Persediaan se bagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-542/PB/2018
tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur
J enderal Perbendaharaan N omor KEP-494 /PB/ 201 7
tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu
Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-
494/PB/2017 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA
PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT DALAM RANGKA
PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang
Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit
Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan, diubah
sebagai berikut:
- 2 -
1. Ketentuan Diktum PERTAMA diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
PERTAMA: Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan
Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan
Uang Persediaan dibagi atas 7 (tujuh)
tahapan, yaitu:
a. Tahap I yang dilaksanakan pada Satker:
1) Istana Kepresidenan Jakarta,
Kementerian Sekretariat Negara;
2) Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan;
3) Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Per bendaharaan, Kernen terian
Keuangan;
4) Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
5) Pusat Pelaporan Dan
Transaksi Keuangan,
Pelaporan Dan Analisis
Keuangan;
Analisis
Pusat
Transaksi
6) Komisi Pemberantasan Korupsi,
Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Tahap II yang
seluruh Satker
dilaksanakan pada
Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
c. Tahap III yang dilaksanakan pada Satker:
1) Sekretariat Jenderal, Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
2) Majelis, Majelis Permusyawaratan
Rakyat;
3) Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat;
4) Sekretariat Jenderal, Badan
Pemeriksa Keuangan;
5) Badan Pemeriksa Keuangan Pusat,
Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3 -
6) Badan Urusan
Mahkarnah Agung;
Adrninistrasi,
7) Badan Penelitian dan
Pengernbangan dan Pendidikan dan
Pelatihan Hukurn dan Peradilan,
Mahkarnah Agung;
8) Badan
Agung
Pengawasan
Republik
Mahkarnah Agung;
Mahkamah
Indonesia,
9) Kepaniteraan, Mahkarnah Agung;
10) Sekretariat Negara, Kernenterian
Sekretariat Negara;
11) Sekretariat Wakil Presiden,
Kernenterian Sekretariat Negara;
12) Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah, Kernenterian Dalarn Negeri;
13) Direktorat Jenderal Bina
Pernbangunan Daerah, Kernenterian
Dalarn Negeri;
14) Direktorat J enderal Otonorni
Daerah, Kernenterian Dalarn Negeri;
15) Direktorat Jenderal Politik dan
Pernerintahan Urnurn, Kernenterian
Dalarn Negeri;
16) Direktorat Jenderal Bina
Adrninistrasi Kewilayahan,
Kernenterian Dalarn Negeri;
1 7) Direktorat J enderal Bina
Pernerintahan Desa, Kernenterian
Dalarn Negeri;
18) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal
Kernen terian Luar Negeri,
Kernenterian Luar Negeri;
19) Kornando Resor Militer 132/TDL
DAM XIII/MDK, Kernen terian
Pertahanan;
- 4 -
20) Inspektorat Jenderal, Kernen terian
Keuangan;
21) Inspektorat Jenderal, Kernen terian
Pertanian;
22) Sekretariat Jenderal, Kernen terian
Perindustrian;
23) Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi Energi,
Kernenterian Energi dan Surnber
Daya Mineral;
24) Biro Kepegawaian, Kernen terian
Pendidikan dan Kebudayaan;
25) Badan Penelitian
Pengern bangan
Kebudayaan,
Pendidikan
Dan
Dan
Kernen terian
Pendidikan dan Kebudayaan;
26) Sekretariat Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan,
Kernen terian
Kebudayaan;
27) Direktorat
Pendidikan
Pernbinaan
dan
Sekolah
Menengah Kejuruan, Kernenterian
Pendidikan dan Kebudayaan;
28) Direktorat Pernbinaan Sekolah
Menengah Pertarna, Kernenterian
Pendidikan dan Kebudayaan;
29) Sekretariat
Kebudayaan,
Direktorat Jenderal
Kernen terian
Pendidikan dan Kebudayaan;
30) Pusat Pengernbangan Perfilrnan,
Kernen terian
Kebudayaan;
Pendidikan dan
31) Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai, Kernenterian Pendidikan
dan Kebudayaan;
- 5 -
32) Pusat Penilaian Pendidikan,
Kernen terian Pendidikan Dan
Kebudayaan;
33) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama, Kementerian
Agama;
34) Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama Republik Indonesia,
Kementerian Agama;
35) Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam,
Agama;
Kementerian
36) Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam, Kementerian Agama;
37) Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Kristen, Kementerian
Agama;
38) Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik, Kementerian
Agama;
39) Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu, Kementerian
Agama;
40) Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha, Kementerian
Agama;
41) Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Kernen terian Agama;
42) Badan Penelitian, Pengembangan
dan Pendidikan Latihan
Kementerian Agama, Kementerian
Agama;
43) Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal, Kementerian Agama;
- 6 -
44) Kantor Wilayah Kernenterian Agarna
Daerah Istirnewa Y ogyakarta,
Kernen terian Agarna;
45) Balai Besar Pengernbangan Latihan
Kerja Bekasi, Kernenterian
Ketenagakerj aan;
46) Direktorat Penernpatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Luar
Negeri, Kernenterian
Ketenagakerj aan;
4 7) Sekretariat Jenderal, Kernenterian
Sosial;
48) Biro Urnurn Sekretariat Jenderal
Kernenterian Kelau tan dan
Perikanan, Kernenterian Kelautan
dan Perikanan;
49) Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukurn Dan Kearnanan,
Kernenterian Koordinator Bidang
Politik, Hukurn Dan Kearnanan;
50) Menko Bidang Perekonornian,
Kernenterian Koordinator Bidang
Perekonornian;
51) Sekretariat Kernen terian,
Kernenterian Pariwisata;
52) Direktorat Jenderal Surnber Daya
Ilrnu Pengetahuan, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi, Kernen terian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;
53) Universitas Larnbung Mangkurat,
Kernenterian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
54) Badan Intelijen Negara, Badan
Intelijen Negara;
55) Kantor Menteri Negara PPN/
Bappenas, Kernen terian
- 7 -
Perencanaan
Nasional;
Pembangunan
56) Perpustakaan Nasional RI Jakarta,
Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia;
57) Sekretariat Jenderal Kementerian
Komunikasi
Kernen terian
Informatika;
dan Informatika,
Komunikasi dan
58) Direktorat Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
59) Komisi Penyiaran Indonesia,
Kernen terian
Informatika;
Komunikasi Dan
60) Kepolisian Resor Metro Jakarta
61)
62)
Timur, Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
Kepolisian Resor Banyuwangi,
Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
Kepolisian Resor Minahasa,
Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
63) Kepolisian Resor Ambon, Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
64) Badan Narkotika Nasional Provinsi
Gorontalo, Badan Narkotika
Nasional;
65) Direktorat Jenderal Penyiapan
Kawasan dan Pem bangunan
Permukiman Transmigrasi,
Kernen terian Desa, Pem bangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
66) Sekretariat Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
- 8 -
Provinsi Aceh, Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional;
67) Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Mahkamah Konstitusi;
68) Sekretariat Utama Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia;
69) Sekretariat Utama Badan Informasi
Geospasial, Badan Informasi
Geospasial;
70) Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, Lembaga Administrasi
Negara;
71) Kantor Pusat Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan,
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
72) Badan Pengkajian Dan
Pengembangan Perdagangan,
Kernen terian Perdagangan;
73) Kantor Dagang Dan Ekonomi
Indonesia Di Taipei, Kementerian
Perdagangan;
74) Sekretariat Jenderal DPD RI, Dewan
Perwakilan Daerah (DPD);
75) Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Daerah (DPD);
76) Komisi Yudisial Republik Indonesia,
Komisi Yudisial Republik Indonesia;
77) Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
78) Sekretariat Badan Nasional
Pengelola Perbatasan, Badan
Nasional Pengelola Perbatasan;
79) Sekretariat Kabinet, Sekretariat
Kabinet;
- 9 -
80) Sekretariat Bawaslu Provinsi
Maluku Utara; Badan Pengawas
Pemilihan Umum;
81) Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Goron talo, Badan
Pemilihan Umum;
82) Sekretariat Badan
Provinsi
Pengawas
Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Aceh,
Badan Pengawas Pemilihan Umum;
83) Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan U saha Hulu Min yak Dan
Gas Bumi,
Negara.
Bendahara Um um
d. Tahap IV yang dilaksanakan pada Satker:
1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Protokol dan Konsuler, Kementerian
Luar Negeri;
2) Sekretariat Jenderal, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Kementerian Keuangan;
4) Biro Umum, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
5) Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kernen terian
Kebudayaan;
6) Direktorat
Pendidikan
Pembinaan
dan
Guru
Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
7) Direktorat Pembinaan Guru dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak U sia Dini-Pendidikan
- 10 -
Masyarakat, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
8) Direktorat Pembinaan Sekolah
Dasar, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
9) Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Atas, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
10) Pu sat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan,
Kernen terian
Kebudayaan;
Pendidikan dan
11) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara, Kementerian Kesehatan;
12) Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan, Kementerian Agama;
13) Inspektorat Jenderal, Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
14) Sekretariat Jenderal Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi;
15) Direktorat Jenderal Kelembagaan
Ilmu Pengetahuan Teknologi dan
Pendidikan Tinggi, Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi;
16) Universitas Syiah Kuala,
Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;
1 7) Badan Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Kementerian
Komunikasi dan lnformasi;
18) Sekretariat Utama, Badan Narkotika
Nasional;
19) Deputi Bidang Pemberantasan,
Badan Narkotika Nasional;
- 11 -
20) Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Jawa Barat, Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;
21) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
22) Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum;
23) Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan, Badan Pengawas Pemilihan
Umum;
24) Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Utara, Badan Pengawas
Pemilihan Umum;
25) Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jatim,
Badan Pengawas Pemilihan Umum.
e. Tahap V yang dilaksanakan pada Satker:
1) Pengadilan Agama Wamena,
Mahkamah Agung;
2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan
Afrika, Kementerian Luar Negeri;
3) Direktorat Jenderal Amerika dan
Eropa, Kementerian Luar Negeri;
4) Direktorat Jenderal Kerja Sama
ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
5) Direktorat Jenderal Multilateral,
Kementerian Luar Negeri;
6) Direktorat Jenderal Informasi dan
Diplomasi Publik, Kementerian Luar
Negeri;
- 12 -
7) Direktorat Jenderal Hukurn dan
Perjanjian Internasional,
Kernenterian Luar Negeri;
8) Kantor Pusat Inspektorat Jenderal,
Kernenterian Luar Negeri;
9) Badan Pengkajian
Pengernbangan
Kernenterian Luar Negeri;
dan
Kebijakan,
10) Pu sat Pendidikan dan Pelatihan,
Kernenterian Luar Negeri;
11) Pusat Kornunikasi, Kernenterian
Luar Negeri;
12) Pusat Pernbinaan Jabatan
Fungsional,
Negeri;
Kernen terian Luar
13) Perutusan Tetap Republik Indonesia
Untuk ASEAN di Jakarta,
Kernenterian Luar Negeri;
14) Sistern Perbendaharaan dan
Anggaran Negara, Kernen terian
Keuangan;
15) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Utara,
Tengah, Gorontalo dan Maluku
Utara, Kernenterian Keuangan;
16) Kan tor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Manado, Kernenterian
Keuangan;
17) Gedung Keuangan Negara Manado,
Kernenterian Keuangan;
18) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jawa Tengah I, Kernenterian
Keuangan;
19) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Bengkulu, Kernenterian Pertanian;
- 13 -
20) Kantor Unit Pelaksana Bandar Udara
Nop Goliat Dekai, Kementerian
Perhubungan;
21) Bandar U dara Wamena di W amena,
Kementerian Perhubungan;
22) Kantor Wilayah Kementerian Agama
D.K.I Jakarta Raya, Kementerian
Agama;
23) Kantor Kementerian Agama Kab.
Bolaang Mongondow, Kementerian
Agama;
24) Madrasah Tsanawiyah Negeri 1
Kotamobagu, Kementerian Agama;
25) Kantor Kementerian Agama Kab.
Yalimo, Kementerian Agama;
26) Kantor Kementerian Agama Kab.
Lanny Jaya, Kementerian Agama;
27) Kantor Kementerian Agama Kab.
Tolikara, Kementerian Agama;
28) Kantor Kementerian Agama Kab.
Puncak Jaya, Kementerian Agama;
29) Kantor Kementerian Agama Kab.
Jayawijaya Wamena, Kementerian
Agama;
30) Balai Latihan Kerja Padang,
Kernen terian Ketenagakerj aan;
31) Sekretariat Badan Pendidikan,
Penelitian dan Penyuluh Sosial,
Kementerian Sosial;
32) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
V Propinsi Papua (Puncak J aya),
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
33) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
IV Propinsi Papua (Jayawijaya),
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
- 14 -
34) Inspektorat Jenderal, Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi;
35) Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;
36) Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
37) Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang
Mongondow, Badan Pusat Statistik;
38) Kepolisian Resor Kota Besar
Surabaya, Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
39) Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sulawesi Tengah, Badan Narkotika
Nasional;
40) Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Kepulauan Riau, Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;
41) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran, Komisi Pemilihan
Umum;
42) Komisi Pemilihan Umum Kab.
Yalimo, Komisi Pemilihan Umum;
43) Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Prop.
Bengkulu, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;
44) Komisi Pengawas Persaingan U saha,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
45) Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Banten,
Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 15 -
46) Radio Republik Indonesia Wamena,
Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia.
f. Tahap VI yang dilaksanakan pada Satker:
1) Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Bali, Badan
Pemeriksa Keuangan;
2) Kejaksaan Agung
Indonesia,
Indonesia;
3) Direktorat
Kejaksaan
Republik
Republik
Jenderal
Pemasyarakatan, Kernen terian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Timur
dan Utara, Kementerian Keuangan;
5) Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Gianyar, Kementerian Keuangan;
6) Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea Cukai Ngurah Rai, Kementerian
Keuangan;
7) Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea
Cukai Batam, Kernen terian
Keuangan;
8) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Bali, Kementerian Keuangan;
9) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea Cukai Bali-Nusa Tenggara
Barat-Nusa Tenggara Timur,
Kementerian Keuangan;
10) Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea Cukai Denpasar, Kementerian
Keuangan;
11) Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, Kementerian Pertanian;
- 16 -
12) Balai Pembibitan Ternak Unggul
Sapi Bali, Kementerian Pertanian;
13) Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Benoa,
Kementerian Perhubungan;
14) Distrik Navigasi Benoa, Kementerian
Perhubungan;
15) Balai Pengembangan Pendidikan
Anak U sia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Bali, Kernen terian
Pendidikan dan Kebudayaan;
16) Biro Keuangan dan Barang Milik
Negara, Kementerian Kesehatan;
17) Sekretariat Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Kementerian Kesehatan;
18) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kendari, Kementerian Agama;
19) Panti Sosial Bina Netra "Mahatmiya"
Tabanan, Kementerian Sosial;
20) Biro Umum, Kernen terian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
21) Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Bali, Kementerian Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan;
22) Inspektorat Jenderal, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23) Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Benoa, Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
24) Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Permukiman Provinsi
Bali, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
25) Perencanaan dan Pengawasan Jalan
Nasional Provinsi Bali, Kementerian
- 17 -
Pekerjaan Urnurn dan Perurnahan
Rakyat;
26) Pengernbangan Sistern Penyediaan
Air Min urn Provinsi Bali,
Kernenterian Pekerjaan Urnurn dan
Perurnahan Rakyat;
27) Penataan Bangunan dan
Lingkungan Provinsi Bali,
Kernenterian Pekerjaan Urnurn dan
Perurnahan Rakyat;
28) Balai Penelitian dan Pengernbangan
Perurnahan Wilayah II Denpasar,
Kernenterian Pekerjaan Urnurn dan
Perurnahan Rakyat;
29) Menteri Koordinator Bidang
Pernbangunan
Kebudayaan,
Manusia Dan
Kernen terian
Koordinator Bidang Pernbangunan
Manusia Dan Kebudayaan;
30) Kernenterian Badan Usaha Milik
Negara, Kernenterian Badan Usaha
Milik Negara;
31) Kan tor Kernen terian Koperasi dan
U saha Kecil Dan Menengah,
Kernenterian Koperasi Dan Usaha
Kecil Dan Menengah;
32) Kelernbagaan Koperasi, Kernenterian
Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah;
33) Pernbiayaan, Kernenterian Koperasi
Dan U saha Kecil Dan Menengah;
34) Produksi dan Pernasaran,
Kernenterian Koperasi Dan Usaha
Kecil Dan Menengah;
35) Restrukturisasi Usaha, Kernenterian
Koperasi Dan U saha Kecil Dan
Menengah;
- 18 -
36) Pengernbangan Surnber Daya
Manusia, Kernenterian Koperasi Dan
U saha Kecil Dan Menengah;
37) Pengawasan, Kernenterian Koperasi
Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
38) Lernbaga Layanan Pernasaran
Koperasi dan U saha Kecil dan
Menengah (LLP-KUKM), Kernenterian
Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah;
39) Menteri Negara Pernberdayaan
Kernen terian Perernpuan,
Pernberdayaan Perernpuan Dan
Perlindungan Anak;
40) Deputi Bidang Kesetaraan Gender,
Kernen terian Pernberdayaan
Perernpuan Dan Perlindungan Anak;
41) Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perernpuan, Kernen terian
Pernberdayaan Perernpuan Dan
Perlindungan Anak;
42) Deputi Bidang Partisipasi
Kernen terian Masyarakat,
Pernberdayaan Perernpuan Dan
Perlindungan Anak;
43) Deputi Bidang Perlindungan Anak,
Kernen terian Pernberdayaan
Perernpuan Dan Perlindungan Anak;
44) Deputi Bidang Turnbuh Kernbang
Anak, Kernenterian Pernberdayaan
Perernpuan Dan Perlindungan Anak;
45) Kornisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI), Kernen terian Pern berdayaan
Perernpuan Dan Perlindungan Anak;
46) Badan Siber dan Sandi Negara,
Lernbaga Sandi Negara;
- 19 -
4 7) Sekretariat
Ketahanan
Jenderal
Nasional,
Dewan
Dewan
Ketahanan Nasional;
48) Badan Pusat Statistik Kabupaten
Gianyar, Badan Pusat Statistik;
49) Kantor Pusat Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
50) Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan Denpasar, Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
51) Lembaga
Republik
Ketahanan
Indonesia,
Nasional
Lembaga
Ketahanan Nasional;
52) Sekretariat Utama Badan Koordinasi
Penanaman Modal, Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
53) Stasiun Meteorologi Syukuran
Aminudin Amir Banggai, Badan
Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika;
54) Sekretariat Utama Badan
Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika, Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika;
55) Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir
Nasional, Badan Tenaga Nuklir
Nasional;
56) Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi, Badan Pengkajian Dan
Penerapan Teknologi;
57) Biro Perencanaan dan Keuangan,
Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
- 20
58) Sekretariat Utama Badan
Standardisasi Nasional, Badan
Standardisasi Nasional;
59) Sekretariat Utama Badan Pengawas
Tenaga Nuklir, Badan Pengawas
Tenaga Nuklir;
60) Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, Arsip Nasional Republik
Indonesia;
61) Badan Kepegawaian Negara Kantor
Pusat Jakarta, Badan Kepegawaian
Negara;
62) Kesekretariatan Kernen terian
Pemuda
Kernen terian
Raga;
clan Olah
Pemuda dan
Raga,
Olah
63) Sekretariat Utama Badan Nasional
Penempatan Dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia, Badan
Nasional Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia
64) Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah, Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah;
65) Badan Pengembangan Wilayah
Suramadu, Badan Pengembangan
Wilayah Suramadu;
66) Ombudsman Republik Indonesia,
Ombudsman Republik Indonesia;
67) Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme, Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme ;·
68) Kantor Pusat Televisi Republik
Indonesia, Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia;
- 21 -
69) Badan Keamanan Laut, Badan
Keamanan Laut;
70) Kementerian Koordinator Bidang
Kemari ti man, Kernen terian
Koordinator Bidang Kemaritiman
Republik Indonesia;
71) Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan, Badan SAR Nasional;
72) Sekretariat Badan Ekonomi Kreatif,
Badan Ekonomi Kreatif.
g. Tahap VII yang dilaksanakan pada
Satker:
1) Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
2) Biro Keuangan Sekretariat Jenderal,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
3) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kupang, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4) Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Bali, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN;
5) Balai Besar Teknologi Kekuatan
Struktur, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;
6) TVRI Stasiun Bali, Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia.
2. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
KEDUA : Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan
Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA dilaksanakan dengan
jadwal sebagai berikut:
- 22
a. Tahap I dilaksanakan paling lambat
bulan Oktober 2017 sampa1 dengan
31 Desember 2019;
b. Tahap II dilaksanakan -paling lambat
bulan November 2017 sampa1 dengan
31 Desember 2019;
C. Tahap III dilaksanakan paling lambat
bulan Februari 2018 sampai dengan
31 Desember 2019;
d. Tahap IV dilaksanakan paling lambat
bulan Mei 2018 sampai dengan
31 Desember 2019;
e. Tahap V dilaksanakan paling lambat
bulan Juli 2018 sampai dengan
31 Desember 2019;
f. Tahap VI dilaksanakan paling lambat
bulan November 2018 sampai dengan
31 Desember 2019; dan
g. Tahap VII dilaksanakan paling lambat
bulan Januari 2019 sampai dengan
31 Desember 2019.
Pasal II
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal m1 disampaikan
kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Sekretaris J enderal Bad an Pemeriksa Keuangan
6. Sekretaris Mahkamah Agung;
7. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
8. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia;
- 23 -
•
9. Sekretaris Jenderal Kernenterian Dalarn Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Kernenterian Luar Negeri;
11. Sekretaris Jenderal Kernenterian Pertahanan;
12. Sekretaris Jenderal Kernenterian Hukurn dan Hak Asasi
Manusia;
13. Sekretaris Jenderal Kernenterian Pertanian;
14. Sekretaris Jenderal Kernenterian Perindustrian;
15. Sekretaris Jenderal Kernenterian Energi dan Surnber
Daya Mineral;
16. Sekretaris Jenderal Kernenterian Perhubungan;
1 7. Sekretaris J enderal Kernen terian Pendidikan dan
Kebudayaan;
18. Sekretaris Jenderal Kernenterian Kesehatan;
19. Sekretaris J enderal Kernen terian Agarna;
20. Sekretaris Jenderal Kernenterian Ketenagakerjaan;
21. Sekretaris Jenderal Kernenterian Sosial;
22. Sekretaris Jenderal Kernenterian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan;
23. Sekretaris Jenderal Kernenterian
Perikanan;
Kelautan dan
24. Sekretaris Jenderal Kernenterian Pekerjaan Urnurn dan
Perurnahan Rakyat;
25. Sekretaris Kernenterian Koordinator Bidang Politik,
Hukurn Dan Kearnanan;
26. Sekretaris Kernenterian
Perekonornian;
27. Sekretaris Kernenterian
Koordinator
Koordinator
Pernbangunan Manusia Dan Kebudayaan;
28. Sekretaris Kernenterian Pariwisata;
Bidang
Bidang
29. Sekretaris Kernenterian Badan Usaha Milik Negara;
30. Sekretaris Jenderal Kernenterian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
31. Sekretaris Kernen terian Koperasi Dan U saha Kecil Dan
Menengah;
32. Sekretaris Kernenterian Pernberdayaan Perernpuan Dan
Perlindungan Anak;
- 24
•
33. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi;
34. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
35. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara;
36. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
37. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
38. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional;
39. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
40. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia;
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan
Informatika;
42. Kepala Pusat . Keuangan, Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
43. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
44. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional;
45. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
47. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
48. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;
49. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
50. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi Dan
Geofisika;
51. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
52. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
53. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan Dan Analisis
TransaksiKeuangan;
54. Sekretaris Utama, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia;
55. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional;
56. Sekretaris Utama Badan Pengkajian Dan Penerapan
Teknologi;
- 25 -
•
,◄
57. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Dan Antariksa
Nasional;
58. Sekretaris Utama, Badan Informasi Geospasial;
59. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
60. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
61. Sekretaris Utama, Lembaga Administrasi Negara;
62. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia;
63. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
64. Sekretaris Utama, Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pem bangunan;
65. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
66. Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olah Raga;
67. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
68. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
69. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI;
70. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
71. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
72. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
73. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
74. Sekretaris Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;
75. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
76. Sekretaris
Perbatasan;
Utama, Badan Nasional Pengelola
77. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme;
78. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet;
79. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
80. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia;
81. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia;
82. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut;
83. Sekretaris
Kemaritiman;
Kementerian
- 26 -
Koordinator Bidang