KEMENTERIAN KEUANGAN .REPUBLIK … hukum, keadilan, dan kemanfaataan bagi bangsa dan Negara...
Transcript of KEMENTERIAN KEUANGAN .REPUBLIK … hukum, keadilan, dan kemanfaataan bagi bangsa dan Negara...
GEDUNG DJUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN .REPUBLIK INDONESIA
KETERANGAN PERS
UU Pengampunan Pajak Dinyatakan Konstitusional
-
Jakarta, 14 Desember 2016 - Pada hari ini Mahkamah Konstitusi telah menetapkan
Putusan atas permohonan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak, yang menyatakan bahwa UU Pengampunan Pajak adalah konstitusional dan
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah sangat menghormati dan
menghargai Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan azas
ketaatan hukum, keadilan, dan kemanfaataan bagi bangsa dan Negara Indonesia secara
menyeluruh.
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pengampunan Pajak merupakan putusan
yang sangat penting karena akan menciptakan kepastian hukum atas pelaksanaan UU
Pengampunan Pajak yang saat ini telah memasuki periode kedua. Pemerintah terus
berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan program pengampunan pajak
untuk membangun budaya kepatuhan membayar pajak, agar dapat memperluas basis
perpajakan nasional, meningkatkan dana pembangunan, yang sangat penting untuk
mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Pemerintah akan terus menjalankan program Tax Amnesty untuk mewujudkan
terbangunnya hubungan dan rasa saling percaya antara rakyat dengan Negaranya.
Kebijakan Tax Amnesty merupakan bagian dari keseluruhan reformasi perpajakan yang
sedang dilaksanakan oleh Pemerintah guna membangun sistem perpajakan yang kuat,
bersih, profesional, dan akuntabel, sesuai mandat dan tujuan konstitusi, dan untuk
memperkuat perekonomian nasional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Pemerintah mengingatkan Wajib
Pajak untuk berpartisipasi program Tax Amnesty tanpa ada keraquan. Pemerintah juga
mengajak Wajib Pajak segera mengikuti Tax Amnesty tanpa menunggu sampai dengan
hari-hari terakhir periode kedua Tax Amnesty yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2016. Dengan mengikuti Tax Amnesty berarti rakyat Indonesia memiliki
kepedulian terhadap kemajuan negaranya dan ikut membangun kesejahteraan yang adil
dan merata.
1/2
Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan dan perhatian baik secara langsung maupun tidak
langsung atas pelaksanaan program Tax Amnesty. Dukungan seluruh pihak sangat berarti
bagi Pemerintah dan khususnya Kementerian Keuangan untuk terus memperbaiki
kebijakan dan mereformasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar
benar-benar menjadi lembaga yang bersih, kompeten, profesional, dan bertanggung
jawab dalam menerima amanah dan tugas penting sebagai penjaga keuangan Negara
untuk kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
-
2/2