KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK DIREKTORAT … · Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada...
Transcript of KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK DIREKTORAT … · Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 3449230 PSW.5200, FAKSMILI 3524552 SITUS www_Terbendaharaan.go.id
Nomor : S- 9632 /PB/2016 Sifat : Segera Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar Hal Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173/PMK.05/2016
Jakarta Nopember 2016
Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama (pada Kementerian Negara/Lembaga terlampir)
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisrne
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
1. PMK Nomor 173/PMK.05/2016 merupakan tindaklanjut atas arahan Presiden mengenai
penyederhanaan SPJ/LPJ pelaksanaan bantuan pemerintah.
2. Dalam rangka pelaksanaan PMK Nomor 173/PMK.05/2016, perlu dilakukan percepatan: a. penyampaian PMK Nomor 173/PMK.05/2016 kepada unit eselon 1 yang memiliki
program bantuan pemerintah.
b. penetapan Pedoman Umum/Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah.
c. pelaksanaan seleksi penerima bantuan pemerintah.
a Berkenaan dengan implementasi PMK Nomor 173/PMK.05/2016 sebagaimana dimaksud butir 2 diatas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melaksanakan koordinasi
dengan Kementerian/Lembaga untuk menjamin kesiapan pelaksanaan bantuan pemerintah tahun 2017.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Direktur Jenderal,
ort,,nr,f,?s ManN nto Harjowiryono
Tembusan: Menteri Keuangan
Lampiran Surat Nomor : S- .‘" /PB/2016 Tanggal : Nopember 2016
1 Kementerian Pertanian 2 Kementerian Perindustrian 3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5 Kementerian Kesehatan 6 Kementerian Agama
7 Kementerian Sosial
8 Kementerian Perdagangan
9 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10 Kementerian Kelautan dan Perikanan
11 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12 Kementerian Pariwisata
13 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 14 Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
15 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16 Kementerian Komunikasi dan Informatika
17 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 18 Kementerian Pemuda dan Olah Raga
19 Badan Ekonomi Kreatif