KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN...
Transcript of KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN...
EVALUASI DAN PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2018TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAN MASYARADAN KAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA SURVEY CONFIDENTIAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
PERINGKAT PENCAPAIAN PROG NAWA CITA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
PRESTASI KEBERHASILAN DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
45,37%**
*) Data per 26 Juni 2018
**) Tahun 2018 tahap I dan II
Keterangan: a) Alokasi Tahap I: Rp 12 Triliun (20%);
b) Tahap II: Rp 24 Triliun (40%); c) Tahap III: Rp 24 Triliun (40%)
45.37**
98.54
98,54%
2018 2018
*
5
66,74%**
66,74%**
I, II, & III
80,53%**
12 Nopember 2018
OUTPUT DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
Tahap I :
Rp 12 T (20%)
Tahap II :
Rp 24 T (40%)
Tahap III :
Rp 24 T (40%)
PROGRES PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2018
Alokasi Tahun 2018 :
Rp 60 Triliun
99.85 97.69
19.25
TAHAP I TAHAP II TAHAP III
Transfer Dari Rekening Kas Daerah ke Desa
Rp. 11,98 Triliun
Sudah cair di 74.838
Desa (99,85% dari total
desa)
Rp. 23,44 Triliun Cair di
73.393 Desa (97,69%
dari total desa)
Rp. 4,61 Triliun Cair di
14.292 Desa (19,25%
dari total desa)
Sumber Sipede Cut off 12 November 2018
100 % 99,54 %
80,53 %
TAHAP I TAHAP II TAHAP III
Transfer Dari Rekening Kas Negara ke Daerah
Total Cair Tahap 1 Target Realisasi Persentasi
Prov 33 33 100%
Kab/Kota 434 434 100%
Desa 74.957 74.957 100%
Nilai 12.000.000.000.000 11.999.736.688.200 99,99%
Total Cair Tahap 2 Target Realisasi Persentasi
Prov 33 33 100%
Kab/Kota 434 434 100,00%
Desa 74.957 74.957 100,00%
Nilai 24.000.000.000.000 23.891.314.177.766 99,54%
Total Cair Tahap 3 Target Realisasi Persentasi
Prov 33 31 87,88%
Kab/Kota 434 218 50,23%
Desa 74.957 38.390 51,22%
Nilai 24.000.000.000.000 12.423.072.135.799 51,78%
Total 60.000.000.000.000 48.314.123.001.765 80,53 %
Total Cair Tahap 1 Target Realisasi Persentasi
Prov 33 33 100%
Kab 434 434 100,00%
Desa 74,957 74,838 99,84%
Nilai 12.000.000.000.000 11.981.733.425.100 99,85%
Total Cair Tahap 2 Target Realisasi Persentasi
Prov 33 33 100,00%
Kab 434 432 99,54%
Desa 74.957 73.393 97,69%
Nilai 24.000.000.000.000 23.444.441.947.483 97.69%
Total Cair Tahap 3 Target Realisasi Persentasi
Prov 33 28 84,85%
Kab 434 140 32,26%
Desa 74.957 14.292 19,07%
Nilai 24.000.000.000.000 4.618.909.269.898 19,25%
Total 60.000.000.000.000 40.045.084.642.481 66,74%
PENYALURAN RKUN KE RKUD PENYALURAN RKUD KE RKD
PROGRES PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2018
Sumber: sipede.ppmd.kemendesa.go.id
RKUN Ke RKUD RKUD ke RK Desa %
12.423.072.135.799 4.618.909.269.898 37,18%
TAHAP III
9
GAMBARAN PENGANGGARAN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) DI 74.957 DESA
Cut off 12 Nopember 2018
GAMBARAN KEGIATAN DI 26.046 DESA YANG MENGANGANGGARKAN
MINIMAL 30% PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
Kegiatan
12%
28%
7%7%
6%
5%
35%
Gambaran Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 2018
Data Belum Masuk = 8.773 Desa
PKTD Dengan HOK < 10% = 21.210Desa
PKTD Dengan HOK ≤ 10% dan ≤ 15% = 5.506 Desa
PKTD Dengan HOK >15% dan ≤ 20% = 5.210 Desa
PKTD Dengan HOK >20% dan ≤ 25% = 4.112 Desa
PKTD Dengan HOK > 25% dan < 30%4.100 Desa
PKTD Dengan HOK ≥ 30% = 26.046 Desa
Total Kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang dilaksanakan telah menciptakan 42.907.150 Hari Orang Kerja (HOK) dan sebanyak Rp. 7,07 Trilyun Upah telah diberikan kepada Masyarakat Desa
58.92%27.20%
13.88%
Selesai Melaksanakan: 121.060 Kegiatan
Proses Melaksanakan: 55.896 Kegiatan
Belum Melaksanakan: 28.516 Kegiatan
10
PENCAIRAN DARI RKUD KE RKDESA DI LOKASI
100 KABUPATEN / 1.000 DESA PRIORITAS
• 99 Kabupaten 994 Desa (1 Kab, Pulau Seribu 6 Desa, bukan wilayah Perdesaan) :Alokasi Dana Desa Rp 957.817.133.325 ,-Tahap I : 191.563.426.665,- (20%)Tahap II : 383.126.853.330,- (40%)Tahap III: 383.126.853.330,- (40%)
• 1.000 Desa (Pulau Seribu 6 Desa, bukan wilayah ) 994 Desa:
Tahap I: Cair di 993 Desa (99 Kabupaten) senilai Rp 191.478.644.787,- atau 99,96% dari Tahap I,Tahap II: Cair di 981 Desa (99 Kabupaten) senilai Rp 376.909.220.758,- atau 98,38% dari Tahap II,Tahap III: Cair di 190 Desa (28 Kabupaten) senilai Rp 76.722.998.233,- atau 20,03% dari Tahap III
• Total Tahap I, II, dan III993 Desa (99 Kab) Tahap I, 981 (99 Kab) Desa Tahap II, dan 190 Desa (28 Kabupaten) Tahap III senilai Rp 645.110.863.777,- atau 67,35% dari Total Alokasi
Cut off 12 Nopember 2018
11
GAMBARAN PENGANGGARAN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN PADAT KARYA
TUNAI DESA (PKTD) DI 1.000 DESA YANG TELAH DI TRANSFER DANA DESA
GAMBARAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN
PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
DI 993 DESA YANG TELAH DI TRANSFER DANA DESA
GAMBARAN KEGIATAN DI 453 DESA YANG MENGANGANGGARKAN
MINIMAL 30% PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
45.57%
54.43%
Yang Menganggarkan ≥ 30% = 453 Desa
Yang Belum Menganggarkan ≥ 30% = 541 Desa
Total Kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang dilaksanakan telah menciptakan 829.634 Hari Orang Kerja (HOK) dan sebanyak Rp. 121,68 Miliar Upah telah diberikan kepada Masyarakat Desa
Cut off 12 Nopember 2018
54.56%34.23%
11.21%
Selesai Melaksanakan: 1.597 Kegiatan
Proses Melaksanakan: 1.002 Kegiatan
Belum Melaksanakan: 328 Kegiatan
12
PENCAIRAN DARI RKUD KE RKDESA DI LOKASI
10 KABUPATEN / 100 DESA PRIORITAS• 10 Kabupaten:
Alokasi Dana Desa Rp. 106.326.390.347,-
Tahap I : 21.265.278.069,- (20%)Tahap II : 42.530.556.139,- (40%)Tahap III: 42.530.556.139,- (40%)
• 100 Desa:
Tahap I Cair di 100 Desa senilai Rp 21.265.278.069,- atau 100% dari Tahap I
Tahap II Cair 98 Desa (10 Kab) senilai Rp 41.731.617.339 atau 98,12% dari Tahap II
Tahap III Cair 3 Kab di 17 Desa Rp 8.460.631.200 atau sebesar (19,89%) dari Tahap III
Total Tahap I, II & III Cair 10 Kab (100 Desa Tahap I), 10 Kab (98 Desa Tahap II), & 3 Kab
(17 Desa Tahap III) senilai Rp 71.457.526.608,- atau 98,75% dari (Tahap I dan Tahap II)
atau 67,21% dari Total Alokasi
Cut off 12 Nopember 2018
13
GAMBARAN PENGANGGARAN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) DI 100 DESA
GAMBARAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN
PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
DI 100 DESA YANG TELAH DI TRANSFER DANA DESA
GAMBARAN KEGIATAN DI 92 DESA YANG MENGANGANGGARKAN
MINIMAL 30% PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
92.00%
8.00%
Yang Menganggarkan ≥ 30% = 92
Yang Belum Menganggarkan ≥ 30% = 8
Total Kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang dilaksanakan telah menciptakan 110.003 Hari Orang Kerja (HOK) dan sebanyak Rp. 15,06 Miliar Upah telah diberikan kepada Masyarakat Desa
Cut off 12 Nopember 2018
64.71%
16.74%
18.55%
Selesai Melaksanakan: 286
Proses Melaksanakan: 74
Belum Melaksanakan: 82
OUTCOME DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
0.30 0.30 0.30
0.32
0.33 0.33
0.32
0.34
0.33
0.32 0.32
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Setelah diberlakukannya Dana Desa, terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di perdesaan, yang ditunjukkan
dengan menurunnya rasio Gini di perdesaan dari 0,34 padatahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2016.
Penurunan rasio Gini tersebut diikuti denganmenurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin
di perdesaan, yang berarti naiknya tingkat kesejahteraan yang semakin merata.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
DUKUNGAN 19 KEMENTERIAN/LEMBAGA:• Kemenko PMK;
• Kementerian Dalam Negeri;
• Kementerian Keuangan;
• Kementerian Pertanian;
• Kementerian BUMN;
• Kementerian Sosial;
• Kementerian Kelautan dan Perikanan;
• Kementerian ATR/BPN;
• Kementerian Kominfo;
• Kementerian PUPR;
• Kementerian KUKM;
• Kementerian ESDM;
• Kementerian Pemuda dan Olahraga;
• Kementerian LHK;
• Kementerian Tenaga Kerja;
• Kementerian Pariwisata;
• TNI;
• BPPT;
• POLRI.
NO SUMBER DANATOTAL ALOKASI
(Rp Triliun)
1 Dana Desa Tahun 2018 60,0
2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 111,51*
3 Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 34,48**
TOTAL 205.99***
LEBIH DARI RP 500
TRILIUN DANA LANGSUNG
MASUK
KE DESA Keterangan:
*) diasumsikan sebesar 60% dari total anggaran DAK lokusnya ada di desa;
**) diasumsikan 10% dari total anggaran DAU Kabupaten/kota.
***) Asumsi angka ini dapat bertambah dengan adanya nilai alokasi dari setiap Kementerian /
Lembaga yang pada Tahun 2016 mencapai lebih dari Rp. 300 Triliun.
15
DUKUNGAN DAN DANA YANG MASUK LANGSUNG KE DESA DARI BERBAGAI SUMBER
PERAN SINERGI ANTAR KEMENTRIAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
Kementerian Keuangan
• Reformulasi kebijakan pengalokasian
Dana Desa:
memerhatikan pemerataan dan
keadilan;
afirmasi kepada Desa sangat
tertinggal, tertinggal, serta desa-desa
di daerah tertinggal, kepulauan, dan
perbatasan;
mengurangi kesenjangan penyediaan
infrastruktur dasar publik dan
kemiskinan
• Penyaluran Dana Desa berbasis kinerja
pelaksanaan;
• Dapat melakukan penundaan dan/atau
pemotongan DAU dan/atau DBH ke
Pemda yang tidak menganggarkan ADD
≥10% dari Dana Perimbangan minus
Dana Transfer Khusus.
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, & Transmigrasi
• Supervisi penyelengaraan
musyawarah Desa;
• Penyusunan Pedoman Penggunaan
Dana Desa melalui koordinasi dengan
kementerian terkait;
• Penyusunan konsep pendampingan
yang berorientasi kepada
pemberdayaan masyarakat desa;
• Melakukan perjanjian kerjasama
dengan kemenkop UKM dalam
pelaksanaan BUMDes dan mendorong
penyertaan modal masyarakat Desa.
Bappenas
• Koordinasi dalam sinkronisasi
perencanaan pembangunan desa dan
kawasan perdesaan.
• Pemantauan & evaluasi bersama K/L
terkait pencapaian sasaran RPJMN
2015-2019
1. Mengurangi desa tertinggal sampai
5.000 Desa
2. Meningkatkan desa mandiri
sedikitnya 2.000 Desa
3. Menguatkan sedikitnya 39 pusat
pertumbuhan
• Koordinasi bersama Kemendes dalam
pembangunan desa dan kawasan
pedesaan bersama OPD
kabupaten/kota untuk tercapainya
pelayanan dasar, penurunan
kemiskinan, dan penguatan lembaga
ekonomi.
Kementerian Dalam Negeri
• Menyusun Panduan Teknis mekanisme
Musyawarah Desa
• Menugaskan Gubernur, untuk:
1. Mengevaluasi pemenuhan ADD
minimum 10% dalam APBD;
2. Memfasilitasi kab/kota dalam
penyelerasan prioritas Dana Desa.
• Mendorong Bupati/Walikota, untuk:
1. Sinkronisasi kegiatan yang dibiayai
dari dana Desa dan APBD;
2. Supervisi dalam perencanaan,
penggunaan Dana Desa dan
penyusunan APBDesa;
3. Mengalokasikan dan menyalurkan
Daan Desa, ADD, dan PDRD;
4. Fasilitasi penyusunan APBDesa dan
RKP Desa.
• Penerbitan SE Penataan Desa untuk
pembentukan Desa baru.
Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadapkesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur & mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa
Dana Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup
memajukan perekonomian desa
FILOSOFI TUJUAN
meningkatkan pelayanan publik di desa Rp
mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
mengentaskan kemiskinan
FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENGELOLAAN DANA DESA YANG IDEAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
PARTISIPATIF DALAM PERENCANAAN
CEPAT DALAM PENYALURAN
TEPAT DAN BERKUALITAS DALAM PENGGUNAAN
AKUNTABEL DALAM PELAPORAN
KUNCI SUKSESNYA PEMBANGUNAN DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3
5
Pembangunan yang memposisikanmasyarakat sebagai subyek atas programpembangunan yang diperuntukkan bagikepentingan mereka sendiri
Pelibatan masyarakat mulai dari tahapperencanaan-pelaksanaan-monitoring-evaluasi
Pengerahan massa (baca: mobilisasi)diperlukan jika program berupa padat karya
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN 2018
DANA DESA PER KABUPATEN / KOTA
Dihitung dengan memperhatikanstatus Desa tertinggal dan Desasangat tertinggal, yang memilikijumlah penduduk miskin tinggi
Dihitung dengan memperhatikanstatus Desa tertinggal dan Desasangat tertinggal, yang memilikijumlah penduduk miskin tinggi
Desa tertinggal dan Desa sangattertinggal bersumber dari data indeks
desa membangun yang diterbitkanoleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jumlah penduduk miskin bersumber dari Kementerian Sosial
Berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luaswilayah Desa, dan tingkat kesulitan
geografis Desa dengan bobot :
Dana Desa dibagi secaraproporsional kepada Desatertinggal dan Desa sangat
tertinggal yang mempunyai jumlahpenduduk miskin tinggi
Alokasi minimal Dana Desa yang akanditerima oleh setiap Desa secara meratadi seluruh Indonesia. Besaran nilainyadihitung berdasar persentase tertentudari anggaran Dana Desa yang dibagidengan jumlah desa secara nasional di
seluruh Indonesia
3 % ALOKASI AFRIMASI 20 % ALOKASI FORMULA
10% untuk jumlah penduduk;50% untuk angka kemiskinan;15% untuk luas wilayah; dan25% untuk tingkat kesulitan
geografis.
1
77 % ALOKASI DASAR
2 3
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
PAGU DANA DESA YANG MENGALAMI KENAIKAN PALING TINGGI DARI TAHUN 2017 KE TAHUN 2018
Desa Respen Tubu
Kab. Malinau Kaltara
2017: 1.324.905.000
2018: 3.334.221.939
NAIK: 2.009.316.939Desa Luhu
Seram Bag. Bara Maluku
2017: 1.704.555.000
2018: 3.383.692.000
NAIK: 1.679.137.000
Desa Mataram Udik
Kab. Lampung Tengah
2017: 1.367.621.441
2018: 2.778.041.044
NAIK: 1.410.419.603
Desa Kinali
Pasaman Barat Sumbar
2017: 1.834.055.807
2018: 3.211.529.000
NAIK: 1.377.473.193
Desa Wogekel
Merauke Papua
2017: 909.919.789
2018: 2.286.538.000
NAIK: 1.376.618.211
Desa Yoka Kec. Heram
Kota Jayapura Papua
2017: 1.323.413.691
2018: 2.607.142.000
NAIK: 1.283.728.309
Desa Modio Mapia Tengah
Dogiyai Papua
2017: 1.003.552.000
2018: 2.271.776.000
NAIK: 1.268.224.000
2017: 968.595.674
2018: 2.201.983.000
NAIK: 1.233.387.326
Desa Panipahan Darat
Rokan Hilir Riau
2017: 952.785.000
2018: 2.138.406.000
NAIK: 1.185.621.000
Desa Banti Dua
Mimika Papua
2017: 808.377.286
2018: 1.985.744.000
NAIK: 1.117.366.714
Desa Kelinjau Ulu
Kutai Timur Kaltim
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
ACEH
JUMLAH DESA : 6.497
BELUM CAIR : 8
PROVINSI DANA DESA 2018 TIDAK CAIR TAHAP I BELUM CAIR/TIDAK CAIR 119 Desa
SUMATERA UTARA
JUMLAH DESA : 5.417
BELUM CAIR : 25
RIAU
JUMLAH DESA : 1.591
BELUM CAIR : 1
JAMBI
JUMLAH DESA : 1.399
BELUM CAIR : 3
SUMATERA SELATAN
JUMLAH DESA : 2.853
BELUM CAIR : 1
LAMPUNG
JUMLAH DESA : 2.435
BELUM CAIR : 3
BANTEN
JUMLAH DESA : 1.238
BELUM CAIR : 4
JAWA BARAT
JUMLAH DESA : 5.312
BELUM CAIR : 7
KALIMANTAN BARAT
JUMLAH DESA : 2.031
BELUM CAIR : 5
KALIMANTAN TENGAH
JUMLAH DESA : 1.433
BELUM CAIR : 1
KALIMANTAN SELATAN
JUMLAH DESA : 1.864
BELUM CAIR : 3
KALIMANTAN TIMUR
JUMLAH DESA : 841
BELUM CAIR : 10
JAWA TENGAH
JUMLAH DESA : 7.809
BELUM CAIR : 8
JAWA TIMUR
JUMLAH DESA : 7.724
BELUM CAIR : 8
NUSA TENGGARA TIMUR
JUMLAH DESA : 3,026
BELUM CAIR : 8
SULAWESI SELATAN
JUMLAH DESA : 2,254
BELUM CAIR : 3
MALUKU
JUMLAH DESA : 1,198
BELUM CAIR : 12
SULAWESI UTARA
JUMLAH DESA : 1.507
BELUM CAIR : 1
SULAWESI TENGGARA
JUMLAH DESA : 1.915
BELUM CAIR : 4
PAPUA
JUMLAH DESA : 5.411
BELUM CAIR : 4
Sumber Sipede: Per 12 Nopember 2018
TOTAL NASIONAL: JUMLAH DESA : 74.957
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
ACEH
JUMLAH DESA : 6.497
BELUM CAIR : 130
PROVINSI DANA DESA 2018 TIDAK CAIR TAHAP II BELUM CAIR/TIDAK CAIR 1.564 Desa
SUMATERA UTARA
JUMLAH DESA : 5.417
BELUM CAIR : 25
RIAU
JUMLAH DESA : 1.591
BELUM CAIR : 8
JAMBI
JUMLAH DESA : 1.399
BELUM CAIR : 13
SUMATERA SELATAN
JUMLAH DESA : 2.853
BELUM CAIR : 4
LAMPUNG
JUMLAH DESA : 2.435
BELUM CAIR : 8
BANTEN
JUMLAH DESA : 1.238
BELUM CAIR : 95
JAWA BARAT
JUMLAH DESA : 5.312
BELUM CAIR : 133
KALIMANTAN BARAT
JUMLAH DESA : 2.031
BELUM CAIR : 90
KALIMANTAN TENGAH
JUMLAH DESA : 1.433
BELUM CAIR : 49
KALIMANTAN SELATAN
JUMLAH DESA : 1.864
BELUM CAIR : 4
KALIMANTAN TIMUR
JUMLAH DESA : 841
BELUM CAIR : 31
JAWA TENGAH
JUMLAH DESA : 7.809
BELUM CAIR : 115
JAWA TIMUR
JUMLAH DESA : 7.724
BELUM CAIR : 57
NUSA TENGGARA BARAT
JUMLAH DESA : 995
BELUM CAIR : 10
NUSA TENGGARA TIMUR
JUMLAH DESA : 3,026
BELUM CAIR : 181
SULAWESI SELATAN
JUMLAH DESA : 2,254
BELUM CAIR : 9
MALUKU
JUMLAH DESA : 1,198
BELUM CAIR : 115
SULAWESI UTARA
JUMLAH DESA : 1.507
BELUM CAIR : 17
SULAWESI TENGGARA
JUMLAH DESA : 1.915
BELUM CAIR : 6
PAPUA
JUMLAH DESA : 5.411
BELUM CAIR : 76
KEPULAUAN RIAU
JUMLAH DESA : 275
BELUM CAIR : 4KALIMANTAN UTARA
JUMLAH DESA : 447
BELUM CAIR : 1
SULAWESI BARAT
JUMLAH DESA : 575
BELUM CAIR : 2
SULAWESI TENGAH
JUMLAH DESA : 1.842
BELUM CAIR : 11PAPUA BARAT
JUMLAH DESA : 1.742
BELUM CAIR : 1
Sumber Sipede: Per 12 Nopember 2018
PENYEBAB DD TIDAK/BELUM CAIR
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENYEBAB
ABSOLUT
PENYEBAB
RELATIF
Penyebab yang berkenaan dengan status suatu desa;
Tertutup upaya fasilitasi untuk kemungkinan pencairan di tahun 2018;
Rekomendasi solusi ke Kemendagari untuk update status desa di tahunberikutnya;
Penyebab absolut tidak cairnya Dana Desa adalah :
Desa tidak ada wilayah / penduduk tidak ada
Desa berubah status menjadi Kelurahan;
DESA TIDAK
ADA
19 DESA
DESA MENJADI
KELURAHAN
2 DESAKONFLIK
INTERNAL DESA
79 DESA
APBDES PROSES
VERIFIKASI84 DESA
MASALAH LPJ
TAHUN
SEBELUMNYA
16 DESA
KEKOSONGAN
POSISI
KEPALA DESA
REKOMENDASI
PEJABAT YANG
BERWENANG
12 DESA
Penyebab yang berkenaan dengan kondisi sosial Desa; Masih ada upaya fasilitasi untuk kemungkinan pencairan di tahun anggaran
berjalan; Rekomendasi solusi ke Pemerintah Kabupaten; Penyebab absolut tidak cairnya Dana Desa adalah :
Konflik internal APBDes masih dalam revisi Berkaitan dan LPJ tahun sebelumnya Kekosongan Kepala Desa
16 DESA
TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Penyerapan dan pelaksanaan Dana Desa yang lambat
Penggunaan Dana Desa kurang berkualitas
Masalah tata kelola keuangan yang rumit
Pengawasan Dana Desa juga masih belum optimal
1
2
3
4
5
a. Tidak adanya pembangunan di desa;
b. Pembangunan/pengadaan barang/jasa
tidak sesuai dengan spesifikasi/Rencana
Anggaran Biaya;
c. Dugaan adanya mark up oleh oknum aparat
desa;
d. Tidak adanya transparansi;
e. Masyarakat tidak dilibatkan;
f. Penyelewengan dana desa untuk
kepentingan pribadi;
g. Lemahnya pengawasan dana desa oleh
inspektorat;
h. Kongkalikong pembelian material bahan
bangunan;
i. Proyek fiktif; dan
j. Penggelapan honor aparat desa.
10 jenis
penyimpangan
yang
Dilaporkan
Minimnya kreatifitas Desa dalam mendesain program
PERMASALAHAN DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
PENGAWASAN
Pemerintah Pusat melakukan sinergi, antar kementerian dan Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan pengawasan
berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, hingga KPK.
1 Koordinasi dan sinergi antarkementerian
Melalui penyempurnaan regulasi, joint audit, pembentukan Satuan Tugas, call center, dan penguatan monitoring dan evaluasi
2 Koordinasi dan sinergi pada level pemerintah daerah
Melalui pemerkuatan koordinasi pengawasan antara kabupaten, kecamatan, dan desa, serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
3 Koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahMelalui kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dalam pengawasan Dana Desa
PERATURAN TEKNIS TERKAIT DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
PERATURAN PEMERINTAH 1. PP No 43 tahun 2014 Juncto PP No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. PP No 60 tahun 2014 Juncto PP No 22 Tahun 2015 Junctis PP No 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
PERATURAN MENTERI DESA PDTT 1. Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.2. Permendes No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Permendes No 2 Tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun. Permendes Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman (Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
3. Permendes Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat. 4. Permendes Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permendes Nomor 21 Tahun 2015
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
6. Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
7. Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
8. Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa 9. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 2. Permendagri 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang
Pemerintahan Desa.3. Permendagri 65 Tahun 2017 juncto Permendagri 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa.4. Permendagri 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). 6. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.7. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.8. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan
Penegasan Batas Desa.9. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.10. Permendari Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 11. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan.12. Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Desa.13. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa.14. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Perangkat
Desa.15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Kepala Desa.17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa.18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 1. PMK 226 Tahun 2017 tentang perubahan rincian dana desa tentang perubahan rincian
dana desa menurut daerah Kab/Kota T.A 2018.2. PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang
Penundaan Penyaluran Sebagian Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.4. PMK Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Tranfer Ke Daerah Dan Dana Desa
2016.5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penyaluran, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN BARANG/JASA (LKPP)1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
2. Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Nomor 13 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
Diperlukan adanya penyusunan satu pedoman yang mengatur tentang Desa
KEGIATAN PEMBANGUNAN DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
Terlihat sederhana
dengan biaya murah
tapi sangat menarik perhatian
KEGIATAN PEMBANGUNAN DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
Provinsi Jawa Timur
Pembangunan Fasilitas
Prasarana Pendukung Objek
Wisata Milik Desa 850 M2.
172.206.000,- (Sumber DD 2018)
Penyerapan jumlah tenaga kerja
sebanyak 25 orang per hari .
KEGIATAN PEMBANGUNAN DANA DESA
KEGIATAN PEMBANGUNAN DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
KABUPATEN BANJAR
Peningkatan Jalan Lingkungan
398 M x 3 M x 0,25 M
115.919.200 (anggaran)
35.200.000 (HOK)
30 Orang (Tenaga Kerja)
15 Hari Kerja
Provinsi Kalimantan Selatan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
3
5
KEGIATAN PEMBANGUNAN DANA DESA