KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK …keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files...UU 23...
Transcript of KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK …keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files...UU 23...
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
Disampaikan Oleh :
SUGIARTO, SE, M.SiDirektur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHANKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Pada Acara:
Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Atas ImplementasiPermendagdri Nomor 130 Tahun 2018
Jakarta, 9 April 2019
PROVINSI KAB KOTA KEC KEL DESA LUAS WILAYAH (KM2) JUMLAH PENDUDUK
34 416 98 7.201 8.479 74.957 1.913.578,68 255.153.932
Berdasarkan Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Sum
ut
69
3Su
mb
ar 2
30
Ria
u 2
68
Jam
bi 1
63
Sum
sel 3
86
Be
ngk
ulu
17
2
Lam
pu
ng
20
5
Kep
. Bab
el 8
2
Kep
. Ria
u 1
41
DK
I Jak
arta
28
7
Jab
ar 6
45
Jate
ng
75
0
DIY
46
Jati
m 7
77
Ban
ten
31
3
Bal
i 80
NTB
14
2
NTT
32
7
Kal
bar
99
Kal
ten
g 1
39
Kal
sel 1
44
Kal
tim
19
7
Kal
tara
35
Sulu
t 3
32
Sult
eng
17
5
Suls
el 7
92
Sult
ra 3
77
Go
ron
talo
72
Sulb
ar 7
3
Mal
uku
35
Mal
ut
11
7
Pap
ua
11
0
Pab
ar 9
5
Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan
Data Kelurahan Per ProvinsiBerdasarkan
Permendagri 137 Tahun 2017
UU 23 Tahun 2014 ttg PEMDA Pasal 230UU 12 TAHUN 2018 ttg
APBN 2019
PASAL11PP 17 TAHUN 2018 ttg
KECAMATAN
PASAL30
Ayat (17): DAU tambahan merupakan
dukungan pendanaan bagi kelurahan di
kabupaten/kota
PEMBANGUNAN
untuk
SARANA
kegiatan
DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN
MASYARAKATPEMBERDAYAAN
KELURAHAN
Ayat (1) : Pemerintah Daerah
mengalokasikan
dalam
kabupaten/kota
anggaran
kabupaten/kota
PEMBANGUNAN SARANA
APBD
untuk
DAN
PRASARANA LOKAL KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DIKELURAHAN
SARANA DANKEGIATAN
PRASARANA
PEMBANGUNAN
KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN
KELURAHAN
DENGAN PERATURAN MENTERI DALAMDIATUR
NEGERI
APBNAPBD
UU 23 Tahun 2014 ttg PEMDA Pasal 225
Pengelolaan Kegiatan:1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat2. Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah4. Lembaga Kemasyarakatan5. Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat6. Penguatan Kesiapsiagaan
Masyarakat Dalam MenghadapiBencana
UNTUK DAERAH KABUPATEN YANGMEMILIKI KELURAHAN DAN KOTAYANG MEMILIKI DESA, alokasianggaran Kelurahan paling sedikitsebesar dana desa terendah yangditerima oleh desa dikabupaten/kota.(Pasal 30 ayat 8)
UNTUK DAERAH KOTA YANG TIDAKMEMILIKI DESA,alokasi anggaran paling sedikit 5%(lima persen) dari APBD setelahdikurangi DAK yang dihitung dariPENDAPATAN yang tercantum dalamAPBD. (Pasal 30 ayat 7)
DASAR HUKUM:1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 20142. PP NOMOR 17 TAHUN 20183. PMDN NOMOR 130 TAHUN 2018
DASAR HUKUM:1. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 20182. PMK NOMOR 187/PMK.07/20183. PMDN NOMOR 130 TAHUN 2018
Pengadaan, Pembangunan,Pengembangan dan PemeliharaanSarana dan prasarana :1. Lingkungan pemukiman2. Transportasi3. Kesehatan4. Pendidikan dan Kebudayaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
SUMBERPENDANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA & PRASARANA
KELURAHAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN
APBD
APBN
PENDAPATAN adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penerimaan kekayaan bersih, yang terdiri dari :
1. PAD (Pajak, retribusi, hasil pengelolaan daerah yang
yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah).
2. Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (hasil penjualan
Besaran untuk alokasianggaran yang berasaldari APBD murni untuksetiap kelurahanberbeda, berdasarkandari luas wilayah, jumlahpenduduk dan kebutuhankegiatan di kelurahanserta kebijakan kepaladaerah
Besaran anggaran yang bersumber dari DAU Tambahan sama untuk setiapkelurahan. Pasal
2 PMDN
1302018
RUANG
LINGKUP
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Tentang KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN &
PEMBERDAYAAN MASYARAKATDI KELURAHAN
TUJUAN…
1
3
2
MEMPERCEPAT PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENGURANGI ANGKA
KEMISKINAN
MEMPERKECIL KESENJANGAN
PENDAPATAN DI MASYARAKAT
PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANAKELURAHAN
Membiayai Pelayanan Sosial Dasar Yang
Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas
Hidup Masyarakat Pasal3 (1) PMDN 130/2018
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
Untuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas
Masyarakat di Kelurahan Pasal5 (1) PMDN 130/2018
A RA H…
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
*DALAM RIBUAN RUPIAHBAIK
PERLU DITINGKATKAN
SANGAT PERLUDITINGKATKAN
TOTAL DANA KEL/PROV
* Berdasarkan hasilpenilaian dalamrangka penghitunganDana Insentif Daerah (DID) pada kategoripelayanan dasarpublik.
* Berdasarkan hasilpenilaian dalamrangka penghitunganDana Insentif Daerah (DID) pada kategoripelayanan dasarpublik.
dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91
Kab/Kota dengan alokasi untuk setiap
kelurahan sebesar Rp352,9 juta
dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257
Kab/Kota dengan alokasi untuk setiap
kelurahan sebesar Rp370,1 juta.
dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62
Kab/Kota dengan alokasi untuk setiap
kelurahan sebesar Rp384,0 juta
Pagu alokasi DAU Tambahan sebesar Rp. 3
T, yg dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada
410 kab/kota.
Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan
ALOKASI DAU TAMBAHAN KELURAHAN
KARAKTERISTIK PELAYANAN PUBLIK
YG DAPAT DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT
Basis pelayanannya adalahwilayah kerja
Sebagai unit pemerintahan yg berbasiswilayah pelayanan, kecamatan dapatmemberikan pelayanan publik denganciri-ciri sbb:a) mudah dikerjakan, tidak memerlukan
persyaratan teknis tinggi;b) murah pembiayaannya; danc) cepat pelaksanaannya.
Pelayanan publik yg dapat dijalankan dikecamatan dapat berbentuk pelayananadministrasi, perizinan pada skalatertentu, serta nonpelayanan dannonadministrasi tetapi berskala setempat
Kecamatan adalah sebuah OPD yg bertanggung jawab terhadap suatu
wilayah kerja dan segala isinya, bukan OPD yg bertanggung jawab
terhadap suatu jenis urusan pemerintahan tertentu
Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan
KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan
dan Pemeliharaansarana danprasaranalingkunganPemukiman
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan
dan Pemeliharaansarana danprasaranaKesehatan
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan
dan Pemeliharaansarana danprasarana
Transportasi
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan
dan Pemeliharaansarana danprasarana
Pendidikan danKebudayaan
1. jaringan air minum;
2. drainase dan selokan;
3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
4. sumur resapan;
5. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
6. alat pemadam api ringan (APAR);
7. pompa kebakaran portabel;
8. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
9. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya
1. jalan pemukiman;
2. jalan poros Kelurahan; dan/atau
3. sarana prasarana transportasi lainnya.
1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan
terpadu; dan/atau
3. sarana prasarana kesehatan lainnya.
1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan pendidikan anak usia dini;
3. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
dan/atau
4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan KesehatanMasyarakat
1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
2. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
lainnya.
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS MASYARAKAT DI KELURAHAN
DENGAN MENGGUNAKAN POTENSI DAN SUMBER DAYA SENDIRI
Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. keluarga berencana;
3. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
2. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/atau
3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
1. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Pasal 5 (1) PMDN
130/2018
Pasal 6 (1) PMDN
130/2018
Pasal 6 (2) PMDN
130/2018
Pasal 6 (3) PMDN
130/2018
Pasal 6 (4) PMDN
130/2018
Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
4. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS MASYARAKAT DI KELURAHAN
Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam MenghadapiBencana
1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/
ketertiban Kelurahan; dan/atau
3. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat lainnya.
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
Pasal 6 (5) PMDN
130/2018
Pasal 6 (6) PMDN
130/2018
DPRD
Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan
MusyawarahPembangunan
Kelurahan
Masy.
1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan dan/atau
2. Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan
menentukan
Disusun dalamDOKUMEN
PERENCANAAN DAERAH (RKPD)
Perubahan danpenambahan kegiatan
Musyawarah antaraLURAH dan LPMK
Hasil Kesepakatan dalambentuk BERITA ACARA
RKPD Perubahanapabila tidak
tertampung di RKPD
DPRD
RENJA
PROGRAM KEGIATAN
SETUJUpemberitahuan
MusyawarahPembangunan
Kelurahan
Masy.
1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan dan/atau
2. Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan
Disusun dalamDOKUMEN
PERENCANAAN DAERAH (RKPD)
PENENTUAN KEGIATAN
Masy.
Bup/WK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapkegiatan pemb sarpras kelurahan & pemberdayaan masyarakat dikelurahan yang dapat dilimpahkan kepada camat.(Pasal 18 ayat (2) PMDN 130/2018)
Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi,pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 19 ayat (1) PMDN 130/2018)
Dalam bidang pengawasan pelaksanaannya dibantu olehinspektorat kabupaten/kota dengan melakukan reviu, monitoring,evaluasi dan pemeriksaan.(Pasal 19 ayat (3) PMDN 130/2018)
BENTUK PEMBINAAN :FASILITASIKONSULTASIDIKLATLITBANG
BENTUK PEMBINAAN :FASILITASIKONSULTASIDIKLATLITBANG
BENTUK PENGAWASAN :REVIUMONITORINGEVALUASIPEMERIKSAAN
BENTUK PENGAWASAN :REVIUMONITORINGEVALUASIPEMERIKSAAN
Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan
PEMBINAAN & PENGAWASANPasal 18 dan Pasal 19 PMDN 130/2018
DELEGATIF
BUPATI/WALI KOTA
1. MENGOORDINASIKAN:
a. Kegiatan pemberdayaan
masy;
b. TRANTIBUM;
c. Penerapan dan penegakan
Perda dan Perkada;
d. PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA
PELAYANAN UMUM;
e. Penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yg dilakukan
oleh Perangkat Daerah di
Kecamatan;
2. BINWAS PENYELENGGARAAN
KEGIATAN DESA DAN/ATAU
KELURAHAN;
3. Melaksanakan Urs kewenangan
Daerah Kab/kota yg tdk
dilaksanakan OPD.
AP
BD
TUGAS LAIN SESUAI PER UUAPBN/
APBD
Mendapatkan
pelimpahan
sebagian kewenangan
Bup/Walkot utk
melaksanakan sebagian
Urs Pemerintahan yg
menjadi kewenangan
Daerah Kab/kota
AP
BD
UU NO. 23 TAHUN 2014 TUGAS CAMAT
APBN
PUM
Kec. atau disebut nama lain adalah bagian wilayah
dari Daerah Kab/Kota yg dipimpin Camat
Ps. 25 & 225
UU 23/2014
ATRIBUTIF (Ps. 225 UU 23/2014)
Ps. 10 huruf (a)
PP 17/2018
• 1.Karakteristik geografis(Daratan atau kepulauan, dataran atau pegunungan, dsb)
• 2.Karakteristik penduduk dilihat dari jenis pendidikan, matapencaharian, dsb;
• 3.Karakteristik wilayah(Perkotaan, pedesaan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perumahan, dsb)
Faktor PentingDalam
MenentukanPelimpahanKewenangan
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
Terima Kasih