KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ......

12
dalam rangka KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA Oleh: Endang Basuni Klaten, 23 Agustus 2017

Transcript of KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ......

Page 1: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

dalam rangka

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Oleh: Endang Basuni

Klaten, 23 Agustus 2017

Page 2: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

1. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi

pemerintahan dibantu menteri-menteri.

2. Tugas pemerintahan dibagi habis secara

territorial (Daerah/desa) dan fungsional (K/L).

3. Diperlukan koordinasi dan sinergitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

4. Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas.

Page 3: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

1.Kebijakan politik otonomi daerah telah direspon cerdas

oleh kepemimpinan Jokowi dan JK melalui visi Nawa Cita.

2.Salah satunya adalah melakukan pembangunan dari

pinggiran yang akan menggerakan perekonomian desa.

3.Tidak pelak lagi bahwa salah satu implementasinya

adalah memperkuat dan mengembangkan BUMDesa

sebagaimana ditugaskan dalam psl 90 UU No 6/2014.

4.Koordinasi dan sinergi K/L menjadi unsur penentu

keberhasilan mewujudkan BUMDes sebagai lokomotif

perekonomian desa.

NAWACITA SEBAGAI VISI CERDAS

Page 4: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

BUMDes DALAM PRESPEKTIF DESA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

DESA

PEMBINAAN

MASYARAKAT

DESA

PEMBANGUNAN

DESA

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DESA

BUMDes

Pasal 2 UU 6/2014

Page 5: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

1. BUMDes adalah bagian dari kelembagaan Desa

(Penjelasan UU 6/2014 angka 11).

2. Seluruh atau sebagian besar modal BUMDes berasal dari

kekayaan Desa.

3. Hasil usaha BUMDes harus berkontribusi kepada PADes

4. Peraturan Desa (Perdes) merupakan aspek penting dari

fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sementara

itu BUMDes harus dibentuk berdasarkan Perdes.

BUMDes SEBAGAI FUNGSI PEMERINTAHAN

Page 6: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

PERINTAH PASAL 90 UU NO. 6/2014

1. PEMERINTAH

2. PROVINSI

3. KAB/KOTA

4. DESA

BUMDesMENDORONG

PERKEMBANGAN

Memberikan Hibah

dan/atau

akses permodalan

Melakukan

pendampingan teknis

dan akses ke pasar

Memprioritaskan

BUMDes dlm

Pengelolaan SDA di desaKONTRIBUSI

APBDes

LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI DESA

Page 7: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

SIAPA YANG MENGKOORDINASIKAN

DAN MENSINERGIKAN K/L, PEMDA DAN

PEMDES DALAM MENDORONG

PERKEMBANGAN BUM DESA

(PASAL 90 UU 6/2014)

Page 8: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

Hibah dan/atau

akses permodalan

Pendampingan teknis

dan akses ke pasar

Prioritas Pengelolaan

SDA di desa

K/L , PEMDA DAN PEMDES

BUM Desa

Kemendagri

sebagai koordinatorPasal 7 dan Pasal 8 UU 23/2014

SKEMA KOORDINASI KEMENDAGRI DENGAN K/L , PEMDA DAN PEMDES

Page 9: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

PERATURAN

PRESIDEN

PAYUNG HUKUM

Page 10: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

Sharing

Penyempurnaan

Kebijakan

Pengembangan

BUMDes

BUMDes

Maju Dan

Berkembang

OUT PUT YANG DIHARAPKAN DARI FGD INI

Pertumbuhan

Ekonomi Desa

Meningkat

Masyarakat

Desa

Sejahtera

Nawa Cita

Pembangunan

Indonesia

berhasil

23/08/2017 10

Page 11: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal
Page 12: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL … · Mendagri diberi tugas dan kewajiban binwas. ... K/L , PEMDA DAN PEMDES BUM Desa Kemendagri sebagai koordinator Pasal 7 dan Pasal

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 7. 25. · 7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 7. 25. · 7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan

1. SOT Desa - Pemdes

1. SOT Desa - Pemdes

Perda Penyelenggaraan Pemdes

Perda Penyelenggaraan Pemdes

Binwas Makassar 09 Juli 2015

Binwas Makassar 09 Juli 2015

Binwas Pemda (Zainal a. Pardede)

Binwas Pemda (Zainal a. Pardede)

Penataan Kewenangan Pemdes

Penataan Kewenangan Pemdes

3. Pengangkatan Perangkat Desa - Pemdes

3. Pengangkatan Perangkat Desa - Pemdes

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK … · 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1)

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK … · 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1)

LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014

LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014

UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUA - legalakses.com No. 33 Tahun 2004 Tenta… · ... Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal

UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUA - legalakses.com No. 33 Tahun 2004 Tenta… · ... Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal

Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit

Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

I SALINAN I - JDI Hukum€¦ ·  · 2017-07-25... Pasal 68 ayat_ (7), Pasal 7 4, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, ... (3) Penyusunan ... Pasal 11 Ketentuan

I SALINAN I - JDI Hukum€¦ ·  · 2017-07-25... Pasal 68 ayat_ (7), Pasal 7 4, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, ... (3) Penyusunan ... Pasal 11 Ketentuan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id NO 33 TH 2004.pdf · Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id NO 33 TH 2004.pdf · Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh)