Kemenkes - Upaya Promotif Dan Preventif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Era BPJS

Usman Sumantri

Upaya Promotif dan Preventif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(PPK 1,2,3) dalam Era BPJS

I. PENDAHULUAN

Sistem Kesehatan Nasional

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya

(Perpres No 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional)

Sub Sistem SKN

1. upaya kesehatan; 2. penelitian dan pengembangan kesehatan; 3. pembiayaan kesehatan; 4. sumber daya manusia kesehatan; 5. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; 6. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;

dan 7. pemberdayaan masyarakat

PELAKSANAAN SKN

Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian

masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif

dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif

(Perpres No 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional)

BIAYA KES

UKM UKP

Penduduk Miskin

Penduduk Mampu

Pem Jaminan Kesehatan sukarela

MasyJK

wajibA P

Penggalian Pengalokasian Pembelanjaan

Public-Private

Subsistem Pembiayaan KesehatanApa Yang Menjadi Prioritas Dibiayai Pemerintah??

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

• Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat

UpayaKesehatan

Upaya KesehatanPerorangan

UpayaKesehatan Masyarakat

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

1. PHBS , Penurunan Gizi Buruk Masyarakat penanggulangan KKP

2. Penurunan Kematian Ibu, Bayi dan ABA

3. Pemberantasan TBC, Polio, Tetanus, Campak, Hepatitis

4. Pemberantasan Malaria, Pengendalian HIV/AIDS

5. Menjamin akses air bersih , akses obat, essensial, Alkon, Pasar sehat, kali bersih, pembangunan berwawasan kes

UKM UKP

Operasional (BOK, DTPK, DBK) SPM (4 pelayanan dan 18 Indikatro

Sistem Jaminan Kesehatan

KOMPREHENSIF

UHC

5 (LIMA ) TINGKAT PENCEGAHAN (FIVE LEVELS OF PREVENTION)

1

2

3

4

5

II. PENGATURAN MANFAAT DALAM JKN

UU 40/2004 pasal 22 :

1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

PENYIAPAN PAKET MANFAAT DASAR

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (1)

Pasal 20

(1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat JaminanKesehatan yang bersifat pelayanan kesehatanperorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif,kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat danbahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhanmedis yang diperlukan.

(2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaatnon medis.

khusus untuk pemateri


Pasal 20 lanjutan(3)Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.(4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans.(5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang

dibayarkan.(6) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya

diberikan untuk pasien rujukan dari FasilitasKesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkanoleh BPJS Kesehatan.



Pasal 21(1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi

pemberian pelayanan:a. penyuluhan kesehatan perorangan;b. imunisasi dasar;c. keluarga berencana; dand. skrining kesehatan.

(2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikitpenyuluhan mengenai pengelolaan faktor risikopenyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.



Pasal 21 lanjutan(3)Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin(BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPTHB),Polio, dan Campak.

(4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsidasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama denganlembaga yang membidangi keluarga berencana.

(5) Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsidasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.



Pasal 21 lanjutan(6)Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yangditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit danmencegah dampak lanjutan dari risiko penyakittertentu.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayananskrining kesehatan jenis penyakit, dan waktupelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.



Pasal 22(1)Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:

1. administrasi pelayanan;2. pelayanan promotif dan preventif;3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;

dan8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.


04/21/23 www.jpkm-online.net 19Structured

Self Care

Primary Care

Secondary

Tertiary

Tertiary Care

Sec

onda

ry

Car

e

Primary Care

Self C

are

Unstructured

Jaminan Kesehatan

(Terstruktur)‘Strukturisasi Yankes’

Sistem Rujukan

04/21/23 www.jpkm-online.net 20

Mengapa Strukturisasi Penting?Mengapa Strukturisasi Penting?

Healthy

Terminally ill

Sick

85%

15%

Primary Care

Secondary and Tertiary Cares

Reorientasi sistem pelayanan kesehatan (reorient health services)

sistem pelayanan kesehatan tidak lagi berorientasi kuratif dan rehabilitatif, tetapi mengarah pada upaya-upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan keluarga sehat

Merespon kesenjangan dalam pelayanan kesehatan

Menjembatani terciptanya keadilan dalam pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, sangat terpencil dan perbatasan.

Menempatkan masyarakat sebagai subyek utama kesehatan

Mendorong dan memungkinkan masyarakat menjaga kesehatan sendiri dan keluarga.

Menempatkan masyarakat sebagai pelaku esensial dalam meningkatkan status kesehatan.

UPAYA PROMOSI KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

KEMENKES NO.585/MENKES/SK/V/2007

Memberikan pelayanan yang komprehensif dan holistic kepada masyarakatAda satu unit khusus yang memiliki fungsi dan tugas memberikan informasi, penjelasan dan penyuluhan kepada pasien, pengunjung dan masyarakat

Mengirim Tenaga Medis/Keperawatan/Tenaga Kesehatan masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai masalah kesehatan yang biasa terjadi dimasyarakat dan juga memberikan penyuluhan mengenai pencegahan dan peningkatan kesehatan

Muatan materi informasi dapat berisikan segala sesuatu tentang masalah kesehatan masyarakat seperti: PHBS, masalah kesehatan lingkungan, masalah kesehatan reproduksi, masalah gizi masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, dll.

MODEL LAYANAN “PROMOTIF & PREVENTIF” DI FASKES PRIMER LAINNYA :

III. NAKES PROMKES

Arah Pengembangan (2005-2024) Sejalan Dengan Implementasi JK-SJSN

24

Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan

Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah tenaga preventif, promotif sesuai

kebutuhan

RPJMN I2005-2009

RPJMN II2010-2014

RPJMN III2015-2019

RPJMN IV2020-2024

Pendukung/penunjang

Upaya Kuratif

Upaya Preventif, Promotif

UniversalCoverageUniversalCoverage

21/04/23

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN

Saat ini ada 9599 Puskesmas. Jika kebutuhan tenaga pengelola Promosi Kesehatan per puskesmas minimal dibutuhkan 1 orang tenaga D3/D4/S1.

Maka dibutuhkan sekitar 9599 tenaga D3/D4/S1 pengelola promkes/pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi Puskesmas.

Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah


Saat ini ada sekitar 2184 Rumah Sakit di Indonesia. Minimal setiap RS membutuhkan: •2 org D3 Kes•1 org S1 Kes/Kesmas

D3 Kes S1 Kes/Kesmas

2 org x 2184 RS= 4.368 tenaga D3 Kes

1 org x 2184 RS= 1.721 tenaga S1 Kesmas



Saat ini ada 508 kabupaten/kota di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Kab/Kota membutuhkan: •3 org D3 Kes•2 org S1 Kes/Kesmas•1 org S2 Kes/Kesmas.

D3 Kes S1 Kes/Kesmas

S2 Kes/Kesmas

3 org x 508 kab/kota= 1724 tenaga D3 Kes

2 org x 508 kab/kota= 1016 tenaga S1 Kesmas

1 org x 508 kab/kota= 508 tenaga S2 KesmasKepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan

Promkes di Daerah


Saat ini ada 34 provinsi di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Provinsi membutuhkan: •5 org D3 Kes•3 org S1 Kesmas•2 org S2 Kesmas.

D3 Kes S1 Kesmas S2 Kesmas

5 org x 34 Provinsi= 170 tenaga D3 Kes

3 org x 34 Provinsi= 102 tenaga S1 Kesmas

2 org x 34 Provinsi= 68 tenaga S2 Kesmas




Rata-rata Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan di Puskesms, Rifaskes 2011



Tenaga Penyuluh Kesehatan/ Promkes di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011


1. Dukungan kebijakan (regulasi, SDM, dana, dan sarana) masih minim dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Ketenagaan promosi kesehatan secara kuantitas masih kurang memadai, serta dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas yang ada.

3. Peningkatan kualitas dilakukan dg pendidikan dan pelatihan


4. Pengembangan tenaga Promosi Kesehatan– Tenaga Promkes disiapkan untuk fasilitas

pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun RS

– Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan• Pelatihan dilakukan bagi tenaga kesehatan yg sudah

ada• Pendidikan dilakukan untuk memproduksi khusus

tenaga Promotor Kesehatan

– Pengembangan pendidikan Promkes diarahkan utk menghasilkan tenaga promotor kesehatan yg memiliki kemampuan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam bidang Promosi Kesehatan

33

TERIMA KASIH

34

RPJM BIDANG KESEHATAN 2015 - 2019

1. Arah Pembangunan Akses Masyarakat terhadap pelayanankesehatan yang berkualitas telah mulai mantap

2. Fokus :a. KIA b. Yankes Maskin c. Usila d. Penanggulangan penyakit dan Gizi buruke. Penanggulangan Masalah kesehatan akibat

bencana f. Yan Terpencil, tertinggal, dan perbatasan

RPJP BIDANG KESEHATAN 2005 – 2025

1. JKN2. MDG’s3. Pelayanan

Kesehatan Primer

PENDEKATAN UPAYA KESEHATAN

PROMOSI KESEHATAN

PREVENTIFKURATIF

REHABILITATIF

14 3 2

UU KESEHATAN NO.36/2009

Dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan

5 (LIMA ) TINGKAT PENCEGAHAN (FIVE LEVELS OF PREVENTION)

1

2

3

4

5

SISTIM PELAYANAN KESEHATAN SISTIM PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKATMASYARAKAT

PELAYANAN PELAYANAN PRIMER PRIMER

PELAYANAN PELAYANAN SEKUNDERSEKUNDER

PELAYANAN PELAYANAN TERSIER TERSIER

UKM UKP

SKN 2012 Perpres 72/2012

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATANDISTRIBUSI TENAGA FUNGSIONAL PKM DAERAH

AHLI TRAMPIL JUMLAH1. NAD - 17 17 2. SUMATERA UTARA 2 2 4 3. SUMATERA BARAT 2 7 9 4. RIAU - - - 5. JAMBI 1 8 9 6. SUMATERA SELATAN 4 35 39 7. BENGKULU 4 34 38 8. LAMPUNG - - - 9. BANGKA BELITUNG - - -

10. KEPULAUAN RIAU - - - 11. DKI JAKARTA 33 50 83 12. JAWA BARAT 5 71 76 13. JAWA TENGAH 4 58 62 14. DIY - - - 15. JAWA TIMUR - - - 16. BANTEN - - - 17. BALI 3 19 22 18. NTB - 14 14 19. NTT - - - 20. KALIMANTAN BARAT - - - 21. KALIMANTAN TENGAH - 8 8 22. KALIMANTAN SELATAN - 25 25 23. KALIMANTAN TIMUR - - - 24. SULAWESI UTARA - - - 25. SULAWESI TENGAH 2 40 42 26. SULAWESI SELATAN 4 17 21 27. SULAWESI TENGGARA - - - 28. GORONTALO - - - 29. SULAWESI BARAT - - - 30. MALUKU - 3 3 31. MALUKU UTARA - - - 32. PAPUA - 5 5 33. PAPUA BARAT - - -

TOTAL 64 413 477

JENIS TENAGA PKMPROVINSINo.

PROVINSI YANG MEMILIKI TENAGA

FUNGSIONAL

PROVINSI YANG TIDAK MEMILIKI

TENAGA FUNGSIONAL

17 Provinsi 15 Provinsi

Peta Jalan Distribusi SDM Kesehatan

Pemetaan keadaan dan kebutuhan nakes di fasyankesPemetaan keadaan dan kebutuhan nakes di fasyankes

•79% Puskesmas mempunyai dokter

sesuai standar•52 % RS mempunyai dokter sesuai standar

•79% Puskesmas mempunyai dokter

sesuai standar•52 % RS mempunyai dokter sesuai standar

• 85% Puskesmas mempunyai Nakes

sesuai standar • 60% RS mempunyai Nakes sesuai standar

• 85% Puskesmas mempunyai Nakes

sesuai standar • 60% RS mempunyai Nakes sesuai standar

Melakukan feed back ke unit dan daerah


Menyusun rencana distribusi nasional

Menyusun rencana distribusi nasional

Menyusun prioritas penempatan

Menyusun prioritas penempatan

Menyusun NSPKMenyusun NSPK

Kajian DistribusiKajian Distribusi



Penempatan nakesPenempatan nakes

Sosialisasi aturan dan implementasi


Pemantauan & review regulasi


Penempatan nakesPenempatan nakes Penyusunan model distribusi

Penyusunan model distribusi

Penempatan nakesPenempatan nakes





Pola Ketenagaan Minimal Upaya Wajib Puskesmas

No. Jenis TenagaPuskesmas

Non Perawatan Perawatan

1 Dokter Umum 1 22 Dokter Gigi 1 13 Apoteker 0 14 Tenaga Kesmas (S1) 1 15 Perawat (S1-Ners) 0 16 Tenaga Promkes (DIV) 1 17 Epidemioligis (DIV) 1 18 Bidan (DIII) 4 69 Perawat (DIII) 6 1010 Sanitarian (DIII) 1 111 Nutrisionis (Ahli Gizi/ DIII) 1 112 Perawat Gigi (DIII) 1 113 Asisten Apoteker 1 114 Analis Kesehatan (DIII) 1 115 Tenaga Pendukung/ Juru (SMK Kes) 1 1 21 30

PENGATURAN JK DALAM SJSN

• Pasal 19 (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan

tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective.


42

RPJM BIDANG KESEHATAN 2015 - 2019

1. Arah Pembangunan Akses Masyarakat terhadap pelayanankesehatan yang berkualitas telah mulai mantap

2. Fokus :a. KIA b. Yankes Maskin c. Usila d. Penanggulangan penyakit dan Gizi buruke. Penanggulangan Masalah kesehatan akibat

bencana f. Yan Terpencil, tertinggal, dan perbatasan

RPJP BIDANG KESEHATAN 2005 – 2025

1. JKN2. MDG’s3. Pelayanan

Kesehatan Primer

Kemenkes - Upaya Promotif Dan Preventif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Era BPJS

Documents

Transcript of Kemenkes - Upaya Promotif Dan Preventif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Era BPJS