Kelompok IV Revisi 2
-
Upload
julysinaga -
Category
Documents
-
view
233 -
download
4
Transcript of Kelompok IV Revisi 2
LATAR BELAKANG
Dewasa ini, program pemberdayaan masyarakat banyak sekali
diluncurkan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen untuk meningkatan
kesejahteraan rakyat. Sayangnya, terdapat kesan bahwa program ini kurang
berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni kemandirian masyarakat
baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini tidak terlepas dari
kelemahan dalam desain program pemberdayaan itu, antara lain bahwa
pemberdayaan sering dipersepsikan dan diterjemahkan secara sempit
sebagai pemberian akses finansial (penyediaan dana bantuan atau kredit)
yang lebih besar kepada anggota masyarakat, khususnya kelompok miskin.
Dengan persepsi ini yang demikian, tidaklah mengherankan bahwa program
pemberdayaan sering kali dikemas dalam kerangka program pengentasan
kemiskinan.
Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas
tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya
didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan
“mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab
dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik,
lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya
masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.
Adapun lembaga-Lembaga yang digunakan dalam pemberdayaan
masyarakat antara lain LKMD, P3MD, PKK, PMT-AS, UPMP/Raskin, UPMP,
dan masih banyak contoh lainnya. Salah satu program pemberdayaan
masyarakat adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. LKMD pada
zaman Orde Baru merupakan organisasi kemasyarakatan tingkat desa
dimaksudkan menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan dan
pertumbuhan masyarakat desa. Suatu organisasi lokal akan tumbuh dan
berkembang karena diperlukan sebagai sarana untuk melayani kepentingan
bersama dalam proses pembangunan masyarakat desa yang dinamis.
Sejalan dengan dinamika peruhahan bentuk dan fungsi organisasi LKMD
akan terus berubah sampai peruhahan itu selesai.
1
Adapun latar belakang kami membahas LKMD dalam hal ini yang
terdapat di Desa Tiga Juhar adalah ingin mengetahui seberapa jauh LKMD
tersebut mampu melaksanakan fungsinya. Apakah LKMD sudah berhasil
melaksanakan fungsi utamanya sebagai sarana pelayanan untuk kepentingan
masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari dibentuknya
LKMD ini.
Hal yang lebih jauh akan kami bahas dalam makalah ini.
2
PERUMUSAN MASALAH
Salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa. LKMD pada zaman Orde Baru merupakan
organisasi kemasyarakatan tingkat desa dimaksudkan menjadi salah satu
unsur penting dalam kehidupan dan pertumbuhan masyarakat desa.
Keberadaan LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat diatur dalam
Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri dalam
Negeri No. 17 Tahun 1984. Peran srta masyarakat dalam pembangunan
ditingkat desa/kelurahan yang pengelolaannya melalui wadah LKMD semakin
dirasakan.Hal ini dimungkinkan karena di desa/kelurahan terdapat berbagai
potensi disamping harapan-harapan yang mereka inginkan.
Suatu organisasi lokal akan tumbuh dan berkembang karena diperlukan
sebagai sarana untuk melayani kepentingan bersama dalam proses
pembangunan masyarakat desa yang dinamis.
Selanjutnya dengan mengetahui pemberdayaan LKMD, diharapkan akan
turut diketahui pula tingkat keberdayaan maupun faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menentukan apakah suatu
lembaga telah berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Rumusan
masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam bentuk pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
1. Pengertian, tugas dan fungsinya serta hal lain yang berhubungan
dengan LKMD khususnya LKMD yang ada di STM HULU
2. Proses Kegiatan LKMD Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu
3. Pencapaian target LKMD
4. Kendala-kendala yang dihadapi
3
KERANGKA TEORI
Pembangunan adalah perubahan sosial yang direncanakan sehingga
menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dalam pembangunan diperlukan
komunikasi pembangunan (penyampaian informasi pembangunan) agar
pemerintah dapat menginformasikan program-program dalam pembangunan
serta masyarakat dapat mengkoordinasi pembangunan sehingga
pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Hal yang terlibat dalam pembangunan dijelaskan sebagaimana di bawah
ini.
A. Peranan Pemerintah
Penyelenggaraan tugas pembangunan merupakan peranan pemerintah
untuk mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap masyarakat.
Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan budaya, politik,
pembangunan ekonomi dan sosial serta infrastruktur yang keseluruhannya
bertumpu atau diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat bangsa.
Beberapa peranan pemerintah dalam pembangunan antara lain :
1. Membuat kebijakan untuk mendorong adanya pembangunan
Kebijakan Negara atau public policy merupakan serangkaian tindakan
yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah
yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh masyarakat.
Implikasinya adalah sebagai berikut:
bahwa kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa
penetapan tindakan – tindakan pemerintah.
bahwa kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan
tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
4
bahwa kebijaksanaan Negara itu harus senantiasa ditujukan bagi
kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Peran pemerintah dalam hal ini dilakukan melalui perumusan, penetapan,
pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan pembangunan.
2. Mengikutsertakan (partisipasi) masyarakat dalam
pembangunan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa
adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan
masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat
merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan
yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak
diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai
dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi
pembangunan. Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari
pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses
pembangunan sosial.
Tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat
penting.
Pertama, partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna
memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap
masyarakata, tanpa kehadirannya program pembangunan serta
proyekproyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan
lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa
dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka
akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa
memiliki terhadap poyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong
adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan
bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan
dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan
5
konsep mancetered development yaitu pembangunan yang diarahkan
demi perbaiakan nasib manusia.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator
Peranan pemerintah khususnya pemerintah kabupaten dan kota sebagai
fasilitator sangat penting dalam kegiatan pembangunan. Fasilitasi tidak
diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi
langsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non
teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong
dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan,
membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana. alam upaya
mengoptimalkan peran daerah sebagai fasilitator, daerah juga perlu
mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam pembangunan
prasarana dan sarana. Dalam upaya mengoptimalkan peran daerah sebagai
fasilitator, daerah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang
berkompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana
B. Pemberdayaan masyarakat1
Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan
potensi dan kemampuan yang mereka miliki atas dasar prakarsa dan
kreativitas. Dalam penjelasan UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 pasal 92
ayat 2, dinyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan kepemilikan dari prasarana dan sarana yang dibangun.
Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan
proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu
menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam
memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan
dalam jangka panjang.
1 http://docs.google.com/ tentang pemberdayaan masyarakat
6
Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable
development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat
utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa
masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi
yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara
lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui
upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan
untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta
terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan
ekologinya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat
dengan sustainable development
1. Perencanaan partisipatif 2
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia atau dengan kata lain kegiatan untuk merealisasikan
kondisi yang diinginkan, menganalisa keadaan, dan menyelesaikan masalah
Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling
berkaitan. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya
berupa pemberdayaan. Masyarakat yang dikenal “tidak berdaya” perlu untuk
dibuat “berdaya” dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan.
Dengan proses pemberdayaan ini diharapkan partisipasi masyarakat akan
meningkat. Partisipasi yang lemah dapat disebabkan oleh kekurangan
kapasitas dalam masyarakat tersebut, sehingga peningkatan kapasitas perlu
dilakukan.
Partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang
akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan
hanya untuk didengar suaranya tanpa betulbetul memberi peluang bagi
mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang
partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang
2 http://www.slideshare.net/DadangSolihin
7
harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus
dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidaksepakatan.
Substansi Partisipasi terdiri dari:
a. Voice, yaitu hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan
aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap
komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
b. Akses, yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam
arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan
serta terlibat aktif mengelola barangbarang publik.
c. Kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun
proses politik yang terkait dengan pemerintah.
Perencanaan yang ideal sebenarnya memilki 3 prinsip, yaitu :
a. Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari
perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
b. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu
tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan
terusmenerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi
kemunduran.
c. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya
tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat
dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
Yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif adalah tiga unsur di
bawah ini:
a. Pendekatan kelompok, adalah perencanaan desa yang disusun oleh
masyarakat secara bersama. Dalam arti bahwa seluruh masyarakat
terlibat dalam menyusun perencanaan. Pendekatan ini adalah suatu
pendekatan yang sesuai untuk masyarakat desa
8
b. Metode Perencanaan adalah suatu metode yang mudah dimengerti
dan mudah digunakan oleh masyarakat. Metode perencanaan ini
berangkat dari permasalahan yang nyata dirasakan oleh masyarakat
dan dilanjutkan dengan cara langkah demi langkah
c. Alat peraga merupakan alat bantu diskusi yang sesuai untuk
melakukan perencanaan dengan pendekatan kelompok adalah alat
peraga, yang memeragakan semua hasil diskusi pada papan tancap
dan kartukartu berwarna.
2. Pelaksanaan Partisipaif
Hasil dari perencanaan yang dilakukan secara partisipatif kemudian
digunakan sebagai acuan dasar untuk prorses selanjuutnya yaitu
pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam
pelaksanaan perlu dilakukan sosialisasi sehingga menciptakan budaya yang
lebih partisipatif dan aktif dari pihak-pihak atau institusi yang bersangkutan.
Selain itu, hal lain juga yang perlu diperhitungkan adalah memperhatikan
pelaku atau pelaksana kegiatan (rekrutmen tennga kerja) untuk
mempertahankan sinkronisasi program yang dijalankan, pengadaan bahan
dan pengintegrasian. Pengintegrasian harus memperhatikan siklus program
dan siklus perencanaan reguler. Pengintegrasian disini dimaksudkan sebagai
salah satu alternatif untuk menjawab kesenjangan yang terjadi dalam proses
kerangka regulasi yang tumpang tindih.
Pelaksanaan program jadinya lebih aplikatif terhadap konteks sosial,
ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi kebutuhan
masyarakat. Dalam pelaksanaan diharapkan dapat menciptakan rasa
memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam
merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu
pula program itu sendiri berkesinambungan. Perlunya memberikan peran bagi
semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan
dan pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan semua
orang yang terlibat (terberdayakan). Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi
9
lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan dan pelaksanaan program
pembagunan lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat.
3. Pengawasan Partisipatif
Pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian
kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan
pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana.
Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk
meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk
unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin
terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam
tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih
dalam tahap perencanaan.
Kegiatan pengawasan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah,
tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. Sehingga dalam
kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap
pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan
profesionalismenya.
Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen,
termasuk manajemen pembangunan. Pengawasan bersifat berjenjang dan
dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan
dari luar. Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan internal dan eksternal.
4. Monitoring dan Evaluasai Partisipatif
Monitoring dan Evaluasi adalah sub sistem dari keseluruhan sistem
pengelolaan program. Monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan
yang utuh dan berkesinambungan, dalam pelaksanaan program
pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat dan merupakan suatu
alat yang sangat efektif untuk memperkuat proses pengambilan keputusan,
mengukur output, pengaruh dan dampak program. Proses ini berguna untuk
10
meningkatkan rasa percaya diri, keahlian fasilitasi, mengidentifikasi alat dan
indikator yang sesuai, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pemanfaat
program dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui analisis
yang kritis.
Monitoring adalah proses untuk mengikuti jejak/ mengawasi penyaluran
input dan ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas pembandingan antara
tingkat pencapaian aktual dengan target pencapaianya. Monitoring difokuskan
kepada pengumpulan informasi secara reguler untuk mengikuti jejak atau
mengawasi pelaksanaan kegiatan dan untuk memberikan isyarat peringatan
apakah hasil-hasil yang telah dicapai sudah sesuai dengan apa yang telah
direncanakan. Monitoring yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap
program dan proyek
Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis, reguler dan obyektif
mengenai relevansi, kinerja dan keberhasilan kegiatan yang sedang berjalan
dan telah diselesaikan. Evaluasi dapat dilakukan secara selektif.
Penilaian terhadap penerima manfaat
Keterlibatan masyarakat yang situasinya dicerminkan dalam monitoring
dan evaluasi merupakan pendekatan yang dianjurkan. Dengan
memperbanyak suara dari masyarakat yang merupakan ”subyek”
pembangunan, maka penilaian terhadap manfaat akan memperkuat mereka
untuk membantu diri sendiri. Penilaian terhadap manfaat merupakan media
interaksi dan negosiasi untuk menciptakan saling pengertian diantara
stakeholder bahwa kelestarian manfaat program dan proyek pembangunan
bergantung kepada mereka.
Prosedur dan langkah-langkah monitoring dan evaluasi partisipatif.
Terdapatnya berbagai pendekatan baru dalam monitoring dan evaluasi
seperti halnya metode partisipatif lainnya, tidak dimaksudkan untuk
menggantikan metode-metode monitoring dan evaluasi konvensional.
Seringkali pendekatan-pendekatan tersebut menjadi metode yang berguna
11
lebih tepat dan efektif. Sedangkan pendekatan yang logis baru bertujuan
untuk membuat metode menjadi cocok dengan masyarakat dan situasinya,
bukan sebaliknya dan ini merupakan kekuatan dirinya.
Monitoring dan evaluasi partisipatif mensyaratkan keterlibatan masyarakat
dalam beberapa langkah:
a. Merumuskan bidang bidang apa yang akan dipantau dan dievaluasi.
b. Memilih indikator untuk monitoring dan evaluasi
c. Merancang sistem pengumpulan data
d. Menyusun dan mentabulasi data
e. Menganalisis hasil
f. Menggunakan informasi monitoring dan evaluasi.
Proses monitoring dan evaluasi partisipatif pada hakekatnya adalah
proses penilaian secara partisipatif. Kelompok masyarakat mengumpulkan
data mengenai hal-hal kunci dalam kehidupan dan lingkungan mereka dan
ikut serta menganalisis hasilnya.
C. Undang-Undang dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat3
Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas
tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya
didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan
“mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab
dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga
politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga
swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.
Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
ditegaskan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah
3 http://www.kalteng.go.id/INDO/pemberdayaan_masyarakat2003.htm
12
mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan
prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.
Undang-Undang lain yang menjadi dasar dalam pemberdayaan
masyarakat, dalam bidang:
A. SEKRETARIAT
Adapun yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat dalam
bidang sekretariat terdapat dalam:
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 76 Tahun 2001 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1981 tentang
Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.
B. BIDANG KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.
Adapun yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat dalam
bidang ketahanan sosial budaya masyarakat terdapat dalam:
1. Keputusan Presiden RI Nomor: 49 Tahun 2001 tentang Penataan
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
2. Instruksi Presiden RI Nomor: 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan
Peranan Wanita dalam Pembangunan didaerah.
3. Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan
Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 25 Tahun 1996 tentang Data
Dasar Profil Desa/Kelurahan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 2002 tentang
Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.
13
6. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 18
Tahun 2001 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 9
Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 53
Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK).
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 1990 tentang
Peningkatan Mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 1996 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan
Peranan Wanita dalam Pembangunan didaerah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 1984 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 1985 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa.
C. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT.
Adapun yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat dalam
bidang usaha ekonomi masyarakat terdapat dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan ILO CONVENTION Nomor: 182 Mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Pengha-pusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak.
2. Keputusan Presiden RI Nomor: 124 Tahun 2001 tentang Komite
Penanggulangan Kemiskinan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 5
Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
14
4. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor:
412.21/748/BPM tanggal 3 Juli 2001 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Proyek PMPD/CERD.
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/1824/PMD tanggal 12
Desember 2000 Tindak Lanjut Program Dana Pembangunan
Desa/Kelurahan (DPD/K).
D. BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.
Adapun yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat dalam
bidang pemanfaatan SDA dan teknologi tepat guna terdapat dalam:
1. Instruksi Presiden RI Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan
Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 4
Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli
2002 Petunjuk Teknis Operasional PPK.
4. Surat Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas
Nomor: 2874/D.IV/06/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Pedoman Umum
Pengembangan Prasarana Perdesaaan (P2D).
Lembaga-Lembaga yang digunakan dalam pemberdayaan
masyarakat adalah: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),
Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan (P3MD),
Pemberdayaan dan Kesejahte-raan Keluarga (PKK), pemasyarakatan
Konvensi Hak Anak (KHA), Konpensi Penghapusan Diskriminasi Wanita
(KPDW), Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), Peranan Wanita
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) , Program Makanan Tambahan
Anak Sekolah (PMT-AS), Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan
(UPMP/Raskin), Pengembangan peran Unit Pengaduan Masyarakat dan
Pemantauan (UPMP) dalam Pengelolaan Program Konpensasi Pengurang-an
15
Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BPM), Lembaga Keuangan Mikro
Perdesaan, Lembaga Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan
(LPMD/K), dan masih banyak contoh lainnya.
16
DESKRIPSI WILAYAH
A. Data Wilayah Kecamatan STM Hulu
Kabupaten Deli Serdang mempunyai beberapa kecamatan, salah satunya
Kecamatan STM Hulu dengan ibukota kecamatannya Tiga Juhar yang
mempunyai luas wilayah 223.38 Km2. Sebagian besar kawasan STM Hulu
dikategorikan sebagai kawasan hutan. Seluruh aktivitas yang menyangkut
soal hutan, terlebih-lebih pengelolaan kayu di kawasan itu diwajibkan memiliki
dokumen yang jelas.
B. Data Penduduk Kecamatan STM Hulu
Berikut ini data penduduk di Kecamatan STM Hulu yang didapat dari
lapangan, antara lain:
Mata pencaharian 80 % (delapan puluh persen) Petani
PNS 10 %
Buruh Harian Lepas 10 %
Jumlah Desa : 20 Desa serta bagian pengurusnya lengkap.
Jumlah penduduk awal
: Laki-laki : 6.045
Perempuan : 6.076+
Jumlah :12.121
Jumlah kelahiran : Laki-laki : 6 orang
Perempuan : 1 orang
Jumlah kematian : Laki-laki : 1 orang
Perempuan : 3 orang
Jumlah Pendatang : Laki-laki : 22 orang
17
Perempuan : 19 orang
Jumlah Kepindahan : Laki-laki : 6 orang
Perempuan : 5 orang
Jumlah Penduduk Akhir : Laki-laki : 6.064 orang
Perempuan : 6.695 orang +
Jumlah Keseluruhan : 12.759 orang
Jumlah kepala keluarga: 3.572 kk
Kecamatan STM Hulu sebagai kawasan hutan. Bagaimana bisa
dikembangkan kecamatan kalau seluruhnya masuk dalam kawasan hutan.
Untuk itu, diminta permasalahan tersebut menjadi perhatian serius, terutama
instansi terkait untuk segera menindaklanjutinya dengan merevisi SK tersebut
secepatnya.
C. Struktur Pengurus LKMD di desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu
Struktur Pengurus LKMD di desa Tiga Juhar, Kecamatan STM Hulu untuk
periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:
Pembina : Calon Perangin –Angin /Kepala Desa Tiga Juhar
Ketua : Nuah Efendi barus
Sekretaris : M. Husin
Bendahara : Bangun Ginting
Seksi-seksi:
1. Sie Agama
a) Paulus Sembiring
18
b) Sherman Tarigan
c) Amiruddin Barus
2. Sie Keamanan, ketentraman dan Ketertiban:
a) Darmai Barus
b) Amir Ginting
c) Gelora Sinuhaji
3. Sie Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga:
a) Terang tarigan
b) Ir. Bernando Munthe
c) Ir. Daniel Barus
4. Sie Pembangunan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup
a) Saleh tarigan
b) Rincan Barus
c) Elni Sutra Br Sembiring
5. Sie Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana:
a) Sehat Perangin-Angin
b) Sentosa Lubis
c) Reh Sempana Br Sembiring
6. Sie Kesejahteraan Sosial:
a) Aman Barus
b) Jansen Sembiring
c) Jamukur Barus
Sumber Dana LKMD desa Tiga Juhar kecamatan STM Hulu terdiri atas:
1. Bantuan Pemerintah Desa
2. Bantuan Pemerintah Kabupaten
3. Bantuan Pemerintah Propinsi
19
4. Bantuan lain yang sah/ usaha desa
20
PEMBAHASAN
A. Pengertian, tugas dan fungsinya serta hal lain yang berhubungan
dengan LKMD khususnya LKMD yang ada di STM HULU
Tujuan pemberdayaan masyarakat4 adalah meningkatkan keberdayaan
masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat
setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat,
peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat
untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.
UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain
ditegaskan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah
mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan
prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.
Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua kebijakan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“.
Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan
secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi
daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan
penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya
pemberdayaan masyarakat.
Yang dimaksud dengan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)
adalah lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan yang tumbuh dari
dan untuk masyarakat desa dan merupakan wahana partisipasi masyarakat
dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan
pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam
segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan
ketahanan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, agama dan pertahanan keamanan.5
4 UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA)5 Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980
21
LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) adalah lembaga
ketahanan masyarakat yang dibentuk atas hasil musyawarah tokoh
masyarakat, tokoh Agama, PKK, Perangkat desa/Kepala Dusun, dan
lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan STM Hulu –Desa Tiga Juhar
LKMD adalah merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang
Perencanaan Pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat desa
secara aktif dan positif utnuk menumbuhkan kondisi dinamis .
Adapun tugas dari LKMD Desa Tiga Juhar adalah:
1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
Dalam melaksanakan tugasnya, LKMD atau sebutan lain mempunyai
fungsi :
a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
Desa dan Kelurahan;
b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan dari lembaga-lembaga
kemasyarakatan;
d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk
pembangunan di Desa dan Kelurahan.
Untuk memperkuat peran dan fungsi LKMD atau sebutan lain dilakukan
kegiatan penataan dan inventarisasi lembaga masyarakat yang ada disetiap
desa/kelurahan, mengidentifikasi kader pemberdayaan masyarakat dan
penyelenggaraan pelatihan kelompok masyarakat.6
6 sesuai Kepres No 49 Tahun 2001
22
Sasaran LKMD khususnya di dalam perencanaan pembangunan desa
dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Susunan Organisasi dan Keanggotaan LKMD terdiri dari:
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi-seksi sebagai Anggota yang terdiri dari
a. Seksi Agama, Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
b. Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
c. Pembangunan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup
d. Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
e. Kesejahteraan Sosial
Setiap seksi diketuai oleh ketua seksi.
Persyaratan untuk menjadi anggota LKMD adalah:
1. Usia minimal 20 tahun, maksimal 60 tahun
2. Sebagai penduduk dan bertempat tinggal menetap di kecamatan STM
Hulu Desa Tiga juhar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
3. Pendidikan minimal SLTP yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah
4. Mempunyai kemauan untuk memajukan desa dan dapat bekerjasama
dengan pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa
Tata cara pembentukan kepengurusan LKMD:
1. Pembentukan kepengurusan dihadiri oleh pengurus LKMD yang lama,
tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa/kepala dusun dan lembaga-
lembaga lain yang ada di Kecamatan
2. Membentuk panitia pemilihan anggota LKMD yang dipandu oleh Kepala
Desa Tiga Juhar
3. Melaksanakan pemilihan dengan cara musyawarah
4. Anggota LKMD yang terpilih melaksanakan rapat untuk menentukan
jabatan dalam kepengurusan LKMD setiap periodenya
23
5. Hasil rapat pembentukan susunan pengurus LKMD dituangkan dalam
surat keputusan (SK) Kepala desa Tiga Juhar
Masa Kepengurusan LKMD adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal. Surat
Keputusan Kepala Desa Tiga Juhar tentang Susunan Pengurus LKMD
ditandatangani.
B. Proses Kegiatan LKMD Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu
Proses Kegiatan LKMD adalah menyurati Kepala Desa, Kepala Desa
mengundang LKMD, kadang ada tembusan dari pihak LKMD.
Dalam melaksanakan kegiatannya, LKMD Desa Tiga Juhar Kecamatan
STM Hulu memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang dapat
mendukung berjalannya proses kegiatan tersebut. Lembaga-lembaga
tersebut antara lain:
1. PKK
2. POLMAS
3. Posyandu
4. Setiap Desa membentuk sejenis Karang Taruna
Yang berpartisipasi dalam LKMD yaitu:
1. Tokoh agama
2. Tokoh adat
3. Masyarakat
4. Serta Pemerintah (memberikan bantuan PNPM Mandiri)
Sosialisasi LKMD ke masyarakat ada, caranya dengan melakukan
musyawarah atau mufakat.
Pengawasan terhadap LKMD itu dilakukan oleh PMD yaitu Bapak Jujuran
Tarigan. Pengawasan ini berbentuk pengawasan administrasi.
24
Adapun peran pemerintah adalah dengan memberikan bantuan dana dan
fasilitas. Peran serta dari Pemerintah untuk LKMD di Desa Tiga Juhar
Kecamatan STM Hulu:
1. Adanya bantuan sekisar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per tahun
termasuk untuk Kecamatan
2. Kertas
3. Buku Agenda
4. Buku Ekspedisi
5. Biaya Rapat yaitu makan dan minum
6. Perjalanan Dinas Ketua LKMD
7. Perjalanan Dinas Sekretaris LKMD
8. Perjalanan Dinas Bendahara LKMD
9. Buku Folio
10. Spidol Marker
C. Pencapaian target LKMD
Pencapaian target LKMD sampai saat ini berkisar 80% sudah berjalan,
karena sudah melaksanakan tugas, fungsinya dan mencapai tujuann lembaga
tersebut. Hal ini dibuktikan dengan:
1. Terpenuhinya kebutuhan esensiil masyarakat;
2. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
kemampuan setempat;
3. Terselenggaranaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi
secara lintas sektoral;
4. Terselenggaranya program yang berkelanjutan;
5. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja;
6. Pemerataan pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat;
7. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat
akan manfaat pembangunan;
8. Adanya peningkatan dan pemerataan masyarakat;
9. Tumbuh dan berkembangnya kemauan dan kemampuan penyesuaian
bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan
dan perubahan ke arah kemajuan;
25
10.Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar
umat beragama;
11.Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan
dan ketenteraman dirinya terjamin.
Dengan berfungsinya LKMD maka lembaga ini memungkinkan untuk
menyusun rencana yang bersumber dari masyarakat sendiri, sesuai dengan
kebutuhan yang dirasakan mendesak yang mengandung harapan agar ada
keserasian dan keterpaduan perencanaan yang bersumber dari masyarakat
sendiri dan dari pemerintah yang melembaga sehingga pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat dapat mencapai hasil yang
optimal.
D. Kendala-kendala yang dihadapi
Ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: adanya beberapa
pengurus LKMD yang masih tamatan SD dengan alasan karena belum
tersedianya SDM dan disebabkan oleh faktor tempat tinggal yang jauh.
Selain itu, walaupun sudah melakukan musyawarah di Desa dan
mengadakan Musrembang di Kecamatan. Setelah hasil Musrembang dari
Desa dibawa ke Kabupaten ternyata tujuannya tidak tercapai.
Kendala lain yang dihadapi LKMD adalah menyangkut dana, pelatihan/
pembekalan, orientasi masyarakatnya yang kurang dan kurangnya sosialisasi
atau penyuluhan terhadap masyarakat misalnya Undang-Undang
Pemerintahan Desa.
Kendala Pengawasan: Pengawasan hanya dilakukan 1 (satu) orang saja
yaitu Kepala PMD.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) adalah
lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan yang tumbuh dari dan
untuk masyarakat desa dan merupakan wahana partisipasi masyarakat
dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan
26
pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam
segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan
ketahanan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, agama dan pertahanan keamanan
2. Dalam proses kegiatannya, ada Kerja sama yang terjadi
antara LKMD dengan Pemerintahan Desa atau Kelurahan serta
lembaga/organisasi kemasyarakatan yang lain
3. Dari beberapa kendala yang dihadapi, maka saran dari kami
antara lain:
a. Perlu adanya pemerataan pendidikan oleh pemerintah agar
tersedia SDM yang terampil
b. Pemerintah perlu menyikapi segala aspirasi atau kebutuhan
masyarakat seperti melalui kebijakan-kebijakan yang tidak
bertentangan atau sejalan dengan aspirasi masyarakat
c. Adanya dana, pelatihan/ pembekalan, sosialisasi atau
penyuluhan yang cukup bagi masyarakat
d. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang atau
pihak tertentu saja tetapi juga dari berbagai kalangan yang terkait.
27
13 INDIKATOR FUNGSI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN:
1. Tujuan, seperti kita ketahui bahwa tujuan LKMD adalah :
a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
Desa dan Kelurahan;
b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk
pembangunan di Desa dan Kelurahan.
2. Kerja sama yang terjadi dalam LKMD adalah antara Pemerintahan Desa
atau Kelurahan serta lembaga/organisasi kemasyarakatan yang lain
3. Proses Kegiatan, kegiatan yang dilakukan adalah :
a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
4. Sarana yang diberikan adalah dalam bentuk alokasi dana desa (ADD) dan
pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
5. Rasionalitas, pemerintah sebagai pemberi dana harus dapat mengawasi
kegiatan LKMD tersebut sehingga dana yang diberikan tidak terbuang sia-
sia.
6. Efektivitas, kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dalam LKMD sudah
dapat dikatakan efektif karna berjalan sesuai dengan tujuan awal.
7. Efisiensi, dana yang disalurkan oleh pemerintah telah dapat dimanfaatkan
se-efisien mungkin agar bermanfaat.
28
8. Formulasi, kebijaksanaan yang diambil harus benar-benar dapat dirasakan
manfaatnya, seperti musyawarah untuk mufakat.
9. Pengaturan Pengendalian, pelaksanaan kegiatan LKMD benar-benar
mendapat pengawasan dari semua kalangan, baik masyarakat maupun
pemerintah.
10.Dinamika Administrasi, kepemimpinan yang baik seharusnya dapat
memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui LKMD.
11.Mendorong Proses Perubahan, bila LKMD berjalan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, maka LKMD dapat membawa perubahan bagi
kesejahteraan masyarakat.
12.Keterkaitan dan keterpaduan, semua kegiatan dalam LKMD tersebut
berdasarkan tugas dan fungsinya seharusnya terkait antara satu kegiatan
dengan kegiatan lainnya agar LKMD tersebut dapat berjalan sebagaimana
mestinya.
13.Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat, LKMD sebagai lembaga sosial
atas prakarsa masyarakat sendiri diharapkan dapat mendorong partisipasi
aktif dari masyarakat itu sendiri.
29
DAFTAR PUSTAKA
1. Drs. Ketaren, Nurlela. 2009. Administrasi Pembangunan.Medan
hal 1-3
2. Bpk. Tarigan, Jujuran, SPd. Sekretaris Kecamatan STM Hulu
3. http://www.slideshare.net/DadangSolihin
4. http://docs.google.com/
5. http://www.kalteng.go.id/INDO/
pemberdayaan_masyarakat2003.htm
30