K.EJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

B-038/G/Gs.1/3/2003Biasa1 (satu) bundelSurat Edaran MahkamahAgung RI. No. 1 Tahun2002 tentang Pemberda-yaan Pengadilan TingkatPertama MenerapkanLembaga Damai (Eks.Pasal130 HIR/154 RBg)

Jakarta, 19 Maret 2003

KEPADA YTH.KEPALA KEJAKSAAN TINGGIDi -

SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan copy Surat EdaranMahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2002 tentangPemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama MenerapkanLembaga Damai (Eks. pasal130 HIR/154 RBg).

Inti dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tersebutyaitu memberi petunjuk :

- Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkaradengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaiandengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg,tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian,dan bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihakbaik dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data-dataserta argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian, untuk memperoleh hasil salingmenguntungkan (win-win solution).

- Apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaandapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutuppeluang bagi para pihak untuk berdamai selama prosespemeriksaan berlangsung.

Hal ini perlu disampaikan untuk dapat dijadikanpedoman bagi para Jaksa Pengacara Negara dalammenangani perkara.

Demikian untuk menjadi perhatian.

JAKSA AGUNG MUDAPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PELAKSANA HARIANttd

Ny.Hj. HARPRILENY SOEBIANTORO, SH,CN,MHJAKSA UTAMA NIP. 230010169

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung RI. (sebagai laporan);2. Yth. Plh. Wakil Jaksa Agung;3. Yth. Sekretaris JAM DATUN;4. Yth. Para Direktur dan Pengkaji

Pada JAM DATUN;5. Arsip.

38

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLlK INDONESIA

Nomor MNKumdi1l001/1/K12002 Jakarta, 30 Januari 2002

Kepada Yth.1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri2. Sdr. Ketua Pengadilan AgamaDi -

SELURUH INDONESIA

SURAT - EDARANNomor: 1 Tahun 2002

Tentang

PEMBERDAYAAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMAMENERAPKAN LEMBAGA DAMAI (Eks Pasal130 HIRl154 RBg)

Salah satu hasil RAKERNAS Mahkamah Agung R.1. di Yogyakartatanggal 24 s/d 27 September 2001 Yogyakarta lalu adalah pemberdayaanPengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian (LembagaOading) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg danpasal-pasal lainnya dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, khususnyaPasal132 HIRl156 RBg.

Hasil RAKERNAS tersebut diatas juga merupakan penjabaranRekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, agar Mahkamah Agungmengatasi tunggakan perkara.

Sejalan dengan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung tersebut danuntuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif dan prosessual, perludiberikan petunjuk sebagai berikut :

Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengansungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkanketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitasmenganjurkan perdamaian;

Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantupara pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data danargumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian;

Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara,Hakim atau pihak lain yang ditunnjuk dapat bertindak sebagai mediatoryang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencarimasukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan

39

berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masingpihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposalperdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untukmemperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win solution);

Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidakdapat menjadi Hakim rnajelis pada perkara yang bersangkutan untukmenjaga obyektifitas;

Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepadaHakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dandapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuanKetua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktupenyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 Tahun1992;

Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani, kemudian dibuatkan Akte Perdamaian (Dading), agar denganAkta Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yangdisepakati/disetujui tersebut;

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikanbahan penilaian (reward) bagi Hakim yang menjadi fasilitator/mediator;

Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil,Hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan NegerilKetua Majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh MajelisHakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamaiselama proses pemeriksaan berlangsung.

Hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporankepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur.

Apabita terjadi suatu proses perdamaian, maka proses perdamaiantersebut .dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihiketentuan 6 bulan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANANTembusan :1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI.2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.3. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI.4. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia.

40