Kegiatan : Penilaian Tahap II (APN 2015) Tempat : Bappeda...
Transcript of Kegiatan : Penilaian Tahap II (APN 2015) Tempat : Bappeda...
Notulensi Pertemuan
Kegiatan : Penilaian Tahap II (APN 2015)
Tempat : Bappeda Provinsi Yogyakarta
Tanggal : 30 Maret 2015
Kegiatan Narasumber Paparan/Pertanyaan Tanggapan/Jawaban
Pembukaan Kepala Bappeda Provinsi
Yogyakarta
Penjelasan daftar undangan dari berbagai stakeholder (akademisi, LSM, media massa, dan perwakilan SKPD Provinsi dan Kab/Kota
Dalam setiap urusan yang ada di Provinsi Yogyakarta telah melibatkan Tenaga Ahli yang berasal dari akademisi yang ada di Yogya
Penilaian Kab/Kota melibatkan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta sebagai penilai independen
Yogyakarta sudah ketiga kali masuk dalam nominasi APN
Pemaparan APN 2015 Prof Herman RKPD merupakan pegangan pokok untuk melihat keberhasilan daerah
Penilaian tahap I dilakukan oleh tim Bappenas, penilaian dilakukan secara terukur
Untuk hasil penilaian tahap I Yogya nilainya paling tinggi untuk tahun 2015
Tahap II akan melihat bagaimana proses penyusunan RKPD dilakukan (proses perencanaan bottom-up, top-down, teknokratik, politik, dan inovasi)
Inovasi merupakan indikator penilaian baru, karena daerah juga sudah banyak
yang melakukan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah
Tahap III akan dilakukan penilaian untuk 17 provinsi yang masuk babak akhir dan akan dilakukan wawancara terhadap 11 poin penilaian
Bagaimana pemerintah bisa men-deliver hasil perencanaannya kepada masyarakat
Tim independen ada 8 orang yang di luar Bappenas, tidak hanya planner melainkan juga dari berbagai sektor
Untuk Tahap III hanya terpilih 34 kab/kota yang menjadi nominasi
Pak Anton Penjelasan tentang latar belakang dan tujuan dari APN
Tanya Jawab Prof Herman Apakah ada yang ikut dalam perencanaan dari
proses bottom-up?
Kepala Bappeda Sleman Untuk prov DIY dari bawah dimulai dari SKPD kab/kota. Setiap kab/kota dikumpulkan dan keluar rancangan awal RKPD
Adanya trilateral desk antara kab/kota dan provinsi untuk melakukan pemaparan dan pembahasan sharing pendanaan antara prov dan kab/kota
Membahas kegiaatan yang sesuai dengan prioritas prov
Prof Herman Apakah usulan SKPD Kab/Kota masuk semua ke
provinsi? Seberapa banyak usulan yang masuk
atau ditampung oleh provinsi?
Kepala Bappeda Sleman Memang setiap usulan dibahas dalam trilateral, tidak semua usulan masuk. Hanya sebagian besar. Sekitar 50% masuk.
Apakah yng diusulkan berasal dari musrenbang
kab/kota?
Kepala Bappeda Sleman Iya, tentu saja. Penjaringan mulai dari musrenbang kecamatan yang menampung semua usulan dari berbagai stakeholder. Setiap kecamatan ada pagu anggaran, namun di sisi lain kecamatan bisa mengusulkan di luar pagu untuk dibahas lebih lanjut.
Prof Herman Dalam implementasi siapa yang mengendalikan hasil kesepakatan?
Kepala Bappeda Sleman Di sleman ada bagian administrasi pengendalian pembangunan yang berkoordinasi dengan Provinsi DIY.
Contoh pembangunan selokan mataram, usulan mulai dari DED, setiap tahun dipantau sudah berapa persen penyelesaiannya setiap tahun. Kab/kota melakukan report kepada provinsi
Dinas PU DIY Terkait dengan usulan kab/kota setelah proses trilateral, ada sharing pendanaan baik dari kab/kota, provinsi, atau bahkan mungkn dari nasional.
Dinas PU memberikan dukungan fisik konstruksi
Prof Herman Forum SKPD Kabupaten dan forum SKPD Provinsi dengan Kab/Kota. Apakah ada forum yang membahas secara sektoral?
Kepala Bappeda Sleman Sebelum adanya rancangan awal, skpd sektor kab/kota diundang oleh skpd sector di provinsi
Prof Herman Siapa yang mengundang apakah ada pakem untuk agenda kegiatan tersebut?
Kepala Bappeda Sleman Untuk forum SKPD merupakan semacam rakor membahas dasar usulan untuk musrenbang
Prof Herman Biasanya kab/kota tidak nurut dengan provinsi, ini DIY kok nurut? Memang rakorbang ada aturan. Untuk penyiapan awal kanada komunikasi, ini ada yang nyuruh atau inovasi sendiri?
Dinas PU DIY Di sektor kePUan di DIY, ada regular meeting 1 bulan sekal, yang membahas program-program yang bisa dikerjasamakan.
Prof Herman Untuk urusan kePUan berurusan dengan masyarakat?
Bappeda Sleman Pada saat musrenbang kecamatan, ini merupakan forum untuk menangkap problem yang ada di kecamatan
Selain itu adanya sistem informasi lewat ID dan Yogyaplan
BAppeda Kota Yogya Mana yang tidak disepakati juga diketahui bersama. Jadi tidak hanya yang sepakat tetapi yg tidak juga diketahui
Prof Herman Bagaimana dengan proses politik?
Bappeda Sleman Pada rancangan awal, pokok2 pikiran dewan masuk dan kemudian dijadikan bahan musrenbang kecamatan.
Kemudian dibahas dalam forum skpd. Selanjutnya muncul dalam rancangan akhir, yang menjadi bahan untuk musrenbang kabupaten dan kemudian menjadi draft RKPD
Mencocokkan visi misi dengan RPJMD yang juga dihadiri oleh dewan dan komponen masyarakat
Dalam rancangan awal ada forum konsultasi publik yang juga melibatkan akademisi
Kepala Bappeda Provinsi Payung hukum pergub 37/2014 tentang pengelolaan dana keistimewaan menejelaskan alur bottom up proses perencanaan dan penganggaean keistimewaan DIY
Ada forum setiap SKPD sektor penusunan rancangan awal merupakan hasil komunikasi dari forum yang ada sebagai bahan musrenbang juga. Rancagan RKPD belum ditetapkan karena masih menunggu RKP 2016 ditetapkan untuk disesuaikan sbg bagian dari top-down
Dalam di musrenbang ada tematik isu apa saja yang akan dibahas ada tema kewilayahan yang membahas tentang afirmasi trilateral terkait pembahasan sharing pendanaan, hasil trilateral merupakan dsar untuk melakukan evaluasi
JOGJAPLAN (Forum Usulan Masyarakat) masyarakat bisa memberikan
masukan (bisa dalam bentuk paper ataupun masukan yang lain)
Bisa diakses melalui mobile “android” berbagai informasi ttg perencanaan dan penganggaran DIY
Pak Anton Menarik tentang partisipasi masyarakat. Bagaimana cara menentukan prioritas dari usulan masyarakat?
Kepala Bappeda DIY Menggeser dari shopping list menjadi workplan. Melihat kemampuan dan kapasitas keuangan daerah.
Jogjaplan ada beberapa menu terdapat menu prioritas, kewenangan, skpd,
Sampai dengan lokasi bisa diketahui dan saat ini sedang dikembangkan sampai dengan level desa. Untuk melihat anggaran kita sejauh mana diimplementasikan
Prof Herman Apakah NGO pernah masuk JOGJAPLAN?
Yogya Heritage Society Kita masuk dalam forum pada tingkat masing2 dan masuk sesuai dengan kasus atau sektor mana yang dibahas, seperti dalam musrenbang
Prof Herman Untuk proses top down? Masih menunggu penetapan RKP 2016
Kepala Bappeda DIY Materi RKPD sudah selesai, namun untuk proses top-down kita melakukan penyesuaian dengan RKP yang saat ini masih disusun, selain itu untuk topdown gubernur memberikan arahan kepada TAPD dan kemudian SKPD.
Musrenbang sektoral juga harus disesuaikan
Ketimpangan DIY masih tinggi, maka kita menyusun kebijakan afirmasi kepada wilayah yang kurang
Penyelarasan tugas strategic DIY
Academic Paper Perencanaan disusun persektor ide dari tenaga ahli dasar dalam menentukan kegiatan
Adanya permendagri yang mengatur kode rekening dank ode kegiatan yang menghambat proses inovasi perubahan kegiatan diy
Prof Herman Kalau di APBN 2015 sudah ada by program by institution
Kepala Bappeda DIY Untuk 2015 sudah disesuaikan dengan RKP 2015
Prof Herman Apakah ada komunikasi antara kab/kota di DIY dengan kab/kota perbatasan di Jateng
Kepala Bappeda Sleman Dalam menyusun perencanaan tata ruang kita melibatkan kabupaten tentangga. Pada saat musrenbang juga mengundang kab/kota sekitar, bahkan pada saat rancangan awal
Juga ada kerjasama antar daerah terkait dengan BPJS
Untuk perencanaan jangka panjang dan yang besar pasti melibatkan kab/kota sekitar
Prof Herman Untuk proses teknokratik bagaimana tanggapan dari TA?
Tenaga Ahli Kita selalu dilibatkan dalam proses
perencanaan. Target sudah ada lalu yogya harus bagaimana?
Kita selalu ada diskusi rutin, kita juga diminta untuk memikirkan secara netral apa yg harus dilakkan oleh jogja
Kalau ada ide baru didiskusikan dan disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas daerah
Proses ini dilakukan di awal tahun
Prof Herman Yogya kan terkenal dengan kota atau provinsi pelajar bukan industri. Apakah isu ini pernah dibahas dalam diskusi? Kemiskinan tinggi tapi IPM tinggi, bagaiamana dengan hal ini?
TA Ekonomi Diskusi ini pernah terjadi. Kami juga punya ide kemiskinan ada di lokasi mana saja dan bagaimana cara penyelesaiannya
Jika dibanding daerah lain jogja punya keistimewaan dan keterbatasan baik dari pendanaan dan masyarakat
TA Pendidikan Setiap minggu ada rapat koordinasi rutin, yang bisa menghadirkan SKPD yang memang perlu untuk diajak diskusi segera, bahkan diskusi sampai malam.
Untuk pendidikan, pusat studi pedesaan dan kawasan, 15 tahun bekerja di LSM apabila informasi yang harus diupdate bisa menggunakan fasilitas social media dan bisa langsung diinfokan kepada pihak2 yang terlibat
TA Tata Ruang Pengalaman saya selama kurang lebih 5 tahun lebih banyak mendampingi kab
sleman. Tata ruang sangat kompleks,
Bagaimana menerjemahkan sampai dengan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan
Bagaimana menyederhanakan indikator ini juga menjadi fokus diskusi rutin kami
Akademisi juga menjadi teling ntuk mencari informasi terbaaru untuk mendukung penyusunan rencana yang lebih baik
Prof Herman Apakah ada institusi lain di luar ini yang juga berbicara tentang jogaj? Institusi independen
Tenaga Ahli Tata Ruang Ada perbedaan Yogyakarta, forum2 banyak yang kritis terhadap perencanaan
Kalau BKPRD bisa dari akademisi maka kita bisa berbicara lebih
Bicaranya akademisi memang sedikit lain
Petarung (pemuda tata ruang) di pwk ugm juga sering melakukan kritikan
Perlu adanya sosialisasi JOGJAPLAN kepada masyarakata maupun mahasiswa
TA Pendidikan Ada 2 tipe formal (LSM) ada idea yg membahas anggaran, ada aksara ttg pendidikan
Mereka semua hadir dan datang dalam musrenbang dan berpartisipasi
Secara kelembagaan informal namun merupakan paguyuban yang cair
dimana banyak informasi yang didapatkan dari komunitas (lintas suku yang ada di jogja) tersebut, dan mereka update ttg jogja dan keinginan bagaimana jogja ke depan
Prof Herman Karena berbeda sumber asal maka berbeda pendapat. Ini dipertahankan dalam forum dan sepakat. Kesepakatan ini berasal dari data. Lalu bagaimana sumber data yang digunakan oleh LSM?
TA Pendidikan Linkage sumber data dengan konfirmasi kepada skpd terkait.
Melalui website atau jogjaplan
Prof Herman Apakah bisa kita spakati, kapasitas perencanaan di DIY ini masyarakat juga ikut serta dengan sumber informasi Kalau di pusat ada berbagai ide atau kritikan yg bersumber dari wordbank atau kajian lain, bagaimana dengan yogya?
Kami di PT juga peneliti, kami mendapatkan informasi tidak hanya dari pemda tetapi dari sumber lai. Dalam melakkan kritik kita melihat isus2 yg berkembang di level nasional ataupun internasional. Yang hasil penelitian tsb kita komunikasikan kepada pemerintah. Namun gaya komnikasi di ygy itu berbeda dgn daerah lain
Tidak semata-mata informasi dri pemda tetapi juga dari berbagai pihak
TA Tata Ruang Kalau dilihat dari culture proses akomodasi dari ide-ide kami cukup tinggi
Contoh pengendalian tata ruang itu cukup lama dan kadang “gregeten”, tapi lama2 bisa mengontrol dan mengadaptasi
Ada dinamika tersendiri dalam mengkomunikasikan ide dari kami
Prof Herman Apakah ada sumber data independen selain pemerintah yang digunakan atau dijadikan sumber data lain? Dalam perencanaan pertisipasi, tidak hanya ikut saja tetapi juga memberikan masukan yang berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan Selain itu, kalau di pusat dikembangkan happiness index dalam proses perencanaan, bagaimana dengan yogya? Apakah ada ide sperti itu?
TA Tata Ruang Saya sedang mengembangkan capability index yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar dalam menunjang perencanaan jogja
Kepala Bappeda DIY Masing-masing ada Tanya setiap sektor.
Rencana perencanaan N+2 yang dihasilkan oleh TA yang juga disesuaikan dengan pengembangan MTEF
Saat ini kami mengembangkan DATAKU, yang bisa mengkomparasikan grafik dari dua hal yang berbeda yang bisa divisualisasikan
Saat ini sendang dikembangkan data tunggal (sumber dari BPS), namun data BPS kadang belum siap saat dibutuhkan maka kita menggunakan data SKPD
Pak Anton Apakah DATAKU merupakan forum triangulasi, apabila ada kekurangan data dari BPS atau SKPD atau ini bisa digunakan untuk mengupdate?
Kepala Bappeda
Besok aka nada UPT sendiri yang akan mengurus data
BPS merupakan aparat vertical, namun untuk di daerah sendiri perlu ada institusi yang mampu melakukan verifikasi data dari BPS sehingga nanti setelah verifikasi oleh kabupaten/kota makan kita akan memiliki data tunggal yang kemudian dipublikasikan dalam website
Prof Herman Ketika mencari TA darimana dapatnya?
Kepala Bappeda DIY Khusus yg pendamping SKPD top down dari gubernur, yang dipilih adalah Doktor2, yang kemudian dibuat MOU kerjasama antara UGM dan Provinsi
Untuk bappeda diserahkan kepada bidang apa yang dibutuhkan. Jadi saya tidak ada intervensi dalam penentuan TA
Prof Herman Masuk dalam wilayah politik, DPRD kan pergi restes untuk menjaring aspirasi yang kemudian didiskusikan kepada skpd untuk masuk dalam rancangan RKPD
Pak Arif Wakil Ketua DPRD Secara umum kami lakukan dalam proses restses yang kami lakukan sejauh
ini merupakan proses tunggal dalam menjaring aspirasi masyarakat, sejauh ini aturan dalam penjaringan formal hanya melalui rests
Kami sudah mngusulkan kepada kemendagri, namun saat ini blm ada keputusan terkait dengan hal ini
Kami melakukan restes untuk dprd prov, setiap wkil dari kab/kota akan mengajak perwakilan dari anggota dprd kab/kota.
Kami melakukan verifikasi mana yang tidak bisa dilakukan oleh provinsi, hasil itu kami serahkan kepada anggota dprd di kab/kota untuk dibahas lebih lanjut
Kami mengundang partai politik, konstituen, dan masyarakat, hasilnya kami godog hasilnya kami kompilasikan. Kami memiliki tim yang di SKan yang akan membahas hasil reses yang merupakan embrio untuk pokok2 pikiran dprd
Dalam melakukan reses kita mengadapi dilema, kami d=dihadapkan dengan konstituen dan di satu sisi kita harus disesuaikan dengan rencana nasional
Yang tidak inline akan dimasukkan dalam box tertentu yang nantinya akan dibahas pada tahun berikutnya
Dalam menggodog kita juga melibatkan perwakilan masing2 fraksi
Dalam penyusunan apbd unsur politik memang tinggi,
Ke depan perlu disesuaikan antara perencanaan di daerah dengan pusat akan segera diputuskan oleh kemendagri
Pokok2 pikiran merupakan bagian integral dalam penyusunan rkpd
Yang sesuai maka masuk dalam rkpd, yg tidak sesuai tidak dibuang namun dihold untuk dibahas lebih lanjut
DPRD bukan majikan gubernur atau DPRD, maupun sebaliknya
Dikami mendudukan konteks amanat UU 23/2014
Kami juga meminta eksekutif untuk memaparkan mana pokok2 pikiran yang ditampung dan mana yang ditunda
Kami tidak bicara dengan bendera partai, kami perwakilan dari Yogyakarta melakukan diskusi dengan walikota untuk membahas apa saja yang menjadi target dan sasaran ke depan untuk disepakati dan dibahas di forum provinsi
Pada saat di forum skpd dan antar skpd, kami selalu diundang untuk mengawal perjalanan pokok2 pikiran tsb
Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan merupakan bagian dari pemantauan kami
Terkait dengan produk2 perda (Balegda), kita meminta desain dari peraturan keseluruhan yang mendukung RPJMD
Kami selalu minta penjelasan dari bappeda, mana yang bagian dari program yang merupakan amanat dari perda
Pak Huda DPRD Provinsi Pekan ini kami melakukan diskusi intensif dengan skpd, maka pada saat rkpd sudah jadi maka pokok pikiran sudah akan masuk. di awal memang sudah ada pembahasan mana saja pokok pikiran yang masuk dalam rkpd mana yang tidak dan akan diakomodasi di tahun berikutnya
Prof Herman Ada dua yang saya tepuk tangan : 1. Pemerintah daerah ada 2 institusi (legislatif dan eksekutif)ada mekanisme seleksi terhadap usulan DPRD oleh tim perumus pokok2 pikiran. Siapa saja yang diundang dalam konsultasi publik?
Kepala Bappeda Sleman Kalau dalam permen 54 ditulis ada dikonsultasikan publik namun terbatas, yang diundang lebih banyak pada LSM dan akademisi. Dalam konsultasi publik pokok2 pikiran sudah muncul, dilakukan di awal sebelum rancangan awal
Prof Herman Hasil konsultasi publik masuk kemana?
Kepala Bappeda Sleman Hasil konsultasi publik merupakan dsar dalam rancangan awal rkpd
Rancangan RKPD yang akan dimusrenbangkab
Diskusi panjang agar semuanya bisa diakomodir
Bagaimana menyikapi permendagri no 13 ttg nomenklatur dll
Kepala Bappeda DIY Semua yang kami lakukan harus sesuai system
Jika tidak sesuai bisa menggunakan lain-lain, yang kedua judul program bisa sama namun roh nya bisa lain yang dikuatkan dalam TOR
Bisa menggunakan kode rekening yang sudah ada, namun kedalamannya menggunakan paper dari TA
Di DIY kegiatan setiap tahun berkurang, saat ini dari 3000 tinggal 1000 kegiatan
Jika kegiatan banyak maka hasilnya tidak maksimal
Dengan kegiatan sedikit maka rupiahnya akan lebih banyak, selain itu memudahkan dalam proses evaluasi
Prof Herman Inovasi ada 2 Menyikapi dalam proses perencanaandgn menggunakan naskah akademik Jumlah kegiatan yang lebih kecil, apakah ini tidak menjadi tantangan?
Kepala Bappeda DIY Tantangan dalam skpd terkait dengan struktur yang ada. Yang kita jamin adalah hulu hilir nyambung
Prof Herman Hubungan rencana ini dengan produk legislative, karena ada begini struktur organisasi berubah?
Wakil Ketua DPRD Sebetulnya ini lebih pada manajemen keuangan daerah
Prof Herman Berapa sih ongkos membuat peraturan daerah?
Lebih kepada impactnya, atau cost di lapangan bagaimana?
Wakil Ketua DPRD Ada beberapa isu2 yg direspon dgn membentuk perda (isu serius), bentuk paying hukum ini tidak slesei begitu saja, namun juga harus masuk dalam kebijakan yang ada
Kita selalu menyepakati komitmen yang terukur
Temen2 lsm lebih banyak pada aspek sosial, day to day akan mengawal terus, sehingga kami merasa sangat terbatu dgn dinamika partisipasi yang dilakukan
Dari tahun ke tahun akan kita lihat dengan kebijakan seperti ini bagaimana hasilnya apakah berhasil atau tidak, yang salah satunya bisa kami lihat dalam laporan pertanggungjawaban gubernur
Produk lebih ramping dan lebih implementatif
Prof Herman Apakah ada lagi inovasi baru?
Kepala Bappeda DIY Mendapatkan anugrah bukan motivasi kami yang penting yogya ke depan semakin lebih baik.
DATAKU merupakan input dalam proses perencanaan
Saat ini kami juga mengembangkan IPM kecamatan, hal ini karena karakteristik setiap kecamatan berbeda
Dalam implementasi kita membuat ROPK yang terkait dengan aliran kas
Web monev bisa menyandingkan fisik dan euangan namun tidak hanya penyerapannya saja
Kita akan melakukan integrasi semua sistem yang sudah ada
Siapa berbuat apa dimana nantinya akan terlihat
Prof Herman Pokok2 pikiran DPRD bagian integral dalam RKPD. Rata2 RKPD tidak ada hubungannya dengan KUAPPAS. Apakah KUAPPAS apakah bisa diakses oleh skpd atau lain2? Fungsi DPRD tidak berjalan dengan baik utamanya terkait dengan peraturan? Terkait dengan IPM kecamatan bagaimana pelaksanaannya dan kalau di gorontalo justru menjadi isu baru terkait denga lokasi pembangunan, bagaimana menyikapinya?
Wakil Ketua DPRD Pola yang ada saat ini partisipasi LSM dalam mencermati dan mengawal cukup intens. Fase ketika LSM galak itu karena pemerintah tidak terbuka.
Kami justru terbatu dengan apa yang dilakukan oleh LSM
Terkait dengan pokok2 pikiran apakah ada jaminan? Apakah RKPD sesuai dengan KUAPPHS
Ada tim yang memang memiliki tugas atau fungsi mengkaitkan betul antara RKPD dan KUAPPAS
Peraturan hrus merujuk terhadap RKPD, kecuali amanah dari pusat
Saat ini sedang digodog mekanime usulan raperda inisiatif nantinya 5
tahunan, saat ini 1 orang pun bisa mengajukan usulan rancangan
Kepala Bappeda DIY Ini sistem yang menjamin tidak berubah antara RKPD dan KUAPPAS
Masuk dalam salah satu menu di JOGJAPLAN yang bisa kita pantu perubahan satu persatu
Penutupan Kepala Bappeda DIY Semuanya yang kita paparkan memang apa adanya dan yang terjadi di Yogya Juara atau tidak bukan motivasi utama, yang paling penting ada adanya perubahan dan kemajuan yang lebih baik
Daftar Hadir (Peserta FGD)
1. Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD
2. Yogya Heritage Society (NGO)
3. TA Pendidikan Bappeda (Fisipol UGM)
4. Widodo (PWK UGM) TA Tata ruang
5. Fakultas Ekonomi
6. Rahayu Bappeda DIY
7. Bappeda Kab Kulonprogo
8. Direktur RSJ Gracia
9. Pak AGung, DInas PU dan tata ruang
10. Bappeda DIY
11. Kabag Kesra Bppeda
12. NGO Konsultan
13. Bappeda Sleman
14. Satpol PP DIY
15. Kepala Bappeda Sleman