KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

92
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user LAPORAN KULIAH KERJA MEDIA KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN INFORMASI (AMI) BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENGONTROL OPINI PUBLIK Disusun Oleh : Nama : Tiani Ajeng Paninggar NIM : D 1608116 TUGAS AKHIR Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna memeperoleh sebutan Ahli Madya Bidang Komunikasi Terapan PROGRAM DIPLOMA III KOMUNIKASI TERAPAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

Transcript of KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

Page 1: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

LAPORAN KULIAH KERJA MEDIA

KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN

INFORMASI (AMI) BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

DALAM MENGONTROL OPINI PUBLIK

Disusun Oleh :

Nama : Tiani Ajeng Paninggar

NIM : D 1608116

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat

guna memeperoleh sebutan Ahli Madya Bidang Komunikasi Terapan

PROGRAM DIPLOMA III KOMUNIKASI TERAPAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Page 2: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

PERSETUJUAN

Tugas Akhir Berjudul : Kegiatan Media Monitoring Bagian Analisis

Media Dan Informasi (AMI) Biro Humas Setda

Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengontrol Opini

Publik

Karya :

Nama : Tiani Ajeng Paninggar

Nim : D1608116

Konsentrasi :

HUMAS

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program D III

Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Surakarta, .............................

Dosen Pembimbing

Nora Nailul Amal,S.Sos,ML,Med,Hons

NIP : 19810429 200501 2002

ii

Page 3: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir

Program Diploma III Komunikasi Terapan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Hari : Senin

Tanggal :23 Mei 2011

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Drs. Subagyo, SU ( )

NIP : 195209171980031001

2. Nora Nailul Amal, S. Sos, ML, Med, Hons ( )

NIP : 19810429 200501 2002

iii

Page 4: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

MOTTO

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk

mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan

belajar membangun kesempatan untuk berhasil

(Mario Teguh)

Bersikaplah kukuh seperti natu karang yang tidak putus – putusnya

dipukul ombak, ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia

menentramkan amarah ombak dan gelombang itu

( arcus Aurelius)

iv

Page 5: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini Tugas Akhir yang penulis buat tidak luput atas dukungan dan

dorongan dari semua pihak, diantaranya :

1. Allah SWT yang telah memberi

kemudahan dan kelancaran dalam

menyelesaikan tugas ini.

2. Kedua Orang Tua ,kemarahan dan

keramahanmu adalah wujud kasih

sayang bagi kami

3. Kedua adikku ( Dimas & Inda)

4. Mas Henan, sumber semangatku

5. Teman – Teman PR B 2008

v

Page 6: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala

limpahan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan

laporan Kulia Kerja Media atau Magang Di Kantor Biro Humas Setda Provinsi

Jawa Tengah dengan lancar. Laporan ini merupakan hasil Magang penulis yang

dilakukan selama satu bulan di Kantor Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah,

dalam rangka memenuhi persyaratan mata kuliah Magang pada Program Studi

DIII Public Relations Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas

Maret Surakarta. Penulis berharap semoga Laporan Kuliah Kerja Media atau

Magang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

Di dalam penyusunan Laporan ini penulis tidak lupa mengucapkan

terimakasih atas bantuan yang telah diberikan, sehingga dapat melaksanakan

Magang dan menyelesaikan laporan kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret

Surakarta Bapak Prof. Pawito, Ph. D

2. Ketua Jurusan Komunikasi DIII Bapak Drs. A. Eko Setyanto, M.Si

3. Pembimbing Akademik Bapak Drs. A. Eko Setyanto, M.Si

4. Dosen Pembimbing Ibu Nora Nailul Amal,S.Sos,ML,Med,Hons

5. Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah

6. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Bapak Agus

Utomo,S.Sos

7. Kabag AMI Bapak Wihayat Mintono, SH

8. Bu Tunjung dan Bu Lies yang telah banyak membantu penulis.

9. Semua staf yang ada di Biro Humas yang tidak dapat penulis sebutkan satu

per satu

10. Orang Tua yang selalu memberikan Doa dan dukungan baik secara moril

maupun materiil

11. Teman – temanku tersayang (Mba Bintari, Ayu, Cety, Siwi, Ichy) Love

You All

12. Semua teman-teman Public Relation B Tahun 2008

vi

Page 7: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

13. Mas Henan yang selalu memberi semangat dan dukungan.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dan apabila dalam

penyusunan laporan ini ada kekurangannya, penulis siap menerima kritik dan

saran yang sifatnya membangun, sehingga laporan ini menjadi lebih baik.

Surakarta, …………….

Penulis

vii

Page 8: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN................................................................................ iii

HALAMAN MOTTO ............................................................................................ iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ..............................................................................v

HALAMAN KATA PENGANTAR ........................................................................v

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1

A. LATAR BELAKANG .........................................................................1

B. TUJUAN DAN MANFAAT KULIAH KERJA MEDIA ....................4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.............................................................................6

A. PUBLIC RELATIONS ........................................................................6

B. HUMAS LEMBAGA PEMERINTAHAN ........................................13

C. MEDIA MONITORING ....................................................................20

D. IMPLIKASI MEDIA MONITORING ...............................................30

BAB III GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH

DAN BIRO HUMAS SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH 34

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT PROVINSI JAWA

TENGAH ...........................................................................................34

B. VISI, MISI, TUJUAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH .........40

C. LAMBANG SETDA PROVINSI JAWA TENGAH .........................51

D. SEJARAH BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH .53

E. VISI DAN MISI BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA

TENGAH ...........................................................................................53

F. STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS SETDA PROVINSI

JAWA TENGAH ...............................................................................56

G. URAIAN TUGAS ..............................................................................57

viii

Page 9: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

BAB IV FOCUS OF INTEREST DAN PELAKSANAAN MAGANG ..............70

A. KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA

DAN INFORMASI (AMI) BIRO HUMAS SETDA PROVINSI

JAWA TENGAH DALAM MENGONTROL OPINI PUBLIK. ......70

B. PELAKSANAAN MAGANG ...........................................................78

BAB V PENUTUP................................................................................................82

A. KESIMPULAN ..................................................................................82

B. SARAN ..............................................................................................83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ix

Page 10: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak dari era globalisasi yaitu ditandai makin majunya teknologi serta

persaingan yang sangat ketat di segala bidang kegiatan. Dengan situasi seperti ini,

malah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mempunyai daya saing

tinggi dan SDM yang berkualitas serta diwujudkan dalam bentuk penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan yang memadai untuk meraih segala

peluang yang ada agar dapat bertahan di dalam dunia yang penuh dengan

tantangan dan persaingan.

Untuk menyikapi tantangan tersebut, Mahasiswa Program DIII

Komunikasi Terapan diberikan sistem pelatihan atau magang sebagai mata kuliah

terakhir, yang bertujuan untuk mempersiapkan Mahasiswa dalam mengahadapi

tantangan untuk memasuki dunia kerja. Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media

(KKM) atau magang akan memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk

mengimplementasikan teori – teori yang telah diberikan selama kuliah, serta dapat

membandingkan antara ilmu yang telah diperoleh pada saat kuliah dengan praktek

di dunia kerja. Dengan melaui perbandingan tersebut mereka akan belajar

beradaptasi, mengantisipsi, dan merespon realita dalam dunia kerja yang mereka

hadapi.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha mendorong hubungan di dalam

maupun di luar lembaga atau instansi semakin kompleks. Karena hal ini mulai

1

Page 11: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

terjadi pada lembaga atau instansi Pemerintahan dimana merupakann suatu

lembaga atau instansi yang tidak memeperoleh laba atau keuntungan dari publik

atau masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukanlah devisi khusus

yaitu Devisi Hubungan Masyarakat, dimana devisi ini menangani berbagai macam

permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan pribadi - pribadi di dalam

lembaga atau instansi itu sendiri sehingga citra baik yang diusahakan akan

tercapai sehingga meningkatkan kepercayaan, simpati, serta loyalitas dari

masyarakat terhadap lembaga atau instansi tersebut.

Public Relation (PR) dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan

istilah Hubungan Masyarakat, merupakan suatu lapangan pekerjaan baru yang

sedang berkembang pesat di dunia komunikasi. Ini berkaitan Dengan kemajuan

yang berkembang dalam masyarakat juga merambah di bidang politik.

Humas di lembaga atau instansi Pemerintahan merupakan suatu kegiatan

dimana untuk memperoleh kepercayaan, niat baik, pengertian, serta penghargaan

dari masyarakat luas dengan jalan komunikasi. Komunikasi mutlak diperlukan

dalam kegiatan kehumasan dalam pemerintahan dalam melakukan tugasnya.

Karena Humas Pemerintahan dituntut untuk memiliki kesaman pandangan dan

keserasian hubungan antara Pemerintahan sebagai naungannya dengan media dan

masyarakat sebagai publiknya dengan menggunakan komunikasi dua arah. Jadi

setiap informasi tentang kebijakan, program kegiatan, langkah serta tindakan-

tindakan terkait dengan kegiatan Pemerintahan yang diberikan kepada publik akan

memicu umpan balik (feedback) dari media dan masyarakat. Feedback yang

diberikan oleh public dapat berupa saran, kritik, opini serta masukan tentang

Page 12: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

pemerintahan. Hal ini sangatlah penting karena dapat menjadi bahan masukan

tentang pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang dibuat oleh Pemerintahan

selanjutnya, sehingga keputusan, kebijakan, program, kegiatan yang diambil oleh

Pemerintah nantinya sesuai dengan kebutuhan publik dan diharapkan dapat

menciptakan rasa saling percaya, pengertian dan dukungan dari publik sehingga

pada akkhirnya akan sangat bermanfaat tercapainya tujuan, kebijakan serta

program – program Pemerintah.

Pemerintah Setda Provinsi Jawa Tengah dalam upaya memenuhi hal

tersebut, membentuk suatu Bagian yang berfungsi sebagai lembaga komunikasi

yang dikelola oleh Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan

suatu perangkat daerah untuk menjembatani suatu informasi melelui pihak ke-

tiga, dimana pihak ketiga tersebut adalah media. Dimana Pemerintahan Provinsi

Jawa tengah memeanfaatkan Humas sebagai lembaga komunikasi untuk

menginformasikan suatu berita kepada media yang nantinya akan disampaikan

kepada publik. Selain tugas penting lainnya adalah memonitoring berita yang

isinya memuat tentang pemerintahan Jawa Tengah.Berita – berita yang telah

dikliping kemudian dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang berkembang

di masyarakat yang berdampak positif, negatif, atau netral terhadap Citra

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat tugas Humas yang sangat

komplek, maka dalam tugasnaya tidak lepas dari kalangan pers atau media. Media

merupakan rekan Humas sebagai pelayan informasi bagi masyarakat. Melalui

komunikasi dan pemberitaan yang berkualitas, media akan mampu membantu

humas sebagai wahana komunikasi bagi masyarakat. Di sisi lain, media juga dapat

memberikan suatu opini yang bersifat kritis, menimbulkan opini publik. Untuk

Page 13: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

mencapai tujuan, visi, misinya, Humas Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai

informasi formal harus dapat membangun serta membina hubungan yang baik

dengan pihak media sehingga dengan bantuan media, fungsi humas sebagai

lembaga akan cepat tersampaikan kepada publik sasaran atau masyarakat.

B. Tujuan Dan Manfaat Kuliah Kerja Media

Tujuan Kuliah Kerja Media

a. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemempuan, dan ketrampilan

Mahasiswa terkait, yaitu dengan bagaimana kegiatan dalam Biro Humas

b. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan

materi perkuliahan yang sesuai dengan tuntutan zaman

c. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Program Studi DIII Public

Relation Fakultas Ilmu Sosisl Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret

Surakarta dengan Instansi Pemerintah dimana Mahasiswa ditenpatkan.

Manfaat Kuliah Kerja Media

a. Bagi Mahasiswa

Memperoleh tambahan pengetahuan serta pengalaman tentang tugas yang

dilakukan terutama yang berhubungan dengan Kegiatan Media Monitoring

Bagian Analisis Media Dan Informasi Biro Humas Setda Provinsi Jawa

Tengah Dalam Mengontrol Opini Publik

b. Bagi Perusahaan

Memberi masukan dan sarana untuk memperbaiki atau meningkatkan

proses yang berlaku untuk bidang pelayanan.

Page 14: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

c. Bagi Universitas

Merupakan evaluasi dari pencapaian materi yang telah dikuasai oleh

mahasiswa dan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak

perusahan. Sebagai referensi tambahan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan terutama Program Studi DIII Public Relation

Page 15: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PUBLIC RELATIONS

Public Relation merupakan proses interaksi, menciptakan opini piblik

sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak. PR membutuhkan dan

mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan

publiknya, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan unsur yang sangat

penting dalam manajemen dalam pencapaian tujuan organisasinya. PR merupakan

aktivistas di berbagai bidang ilmu, menanamkan pengertian, menumbuhkan

motivasi, dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan goodwill, kepercayaan,

saling adanya pengartian, dan citra yang baik dari publiknya, juga merupakan

faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara terus menerus,

merupakan kelangsungan hidup organisai yang bersangkutan. Dan merupakan

inteprestasi yang peka atas berbagai peristiwa.

a. Pengertian Public Relations

Public Relations terdiri dari dua kata, yaitu Public dan Relations.

Istilah Public dapat diartikan sebagai Masyarakat, sedangkan Relations

dapat diartikan sebagai hubungan satu sama lain.

Definisi – definisi yang lain misalnya :

a. PR merupakan upaya yang disengaja, direncanakan, dan dilakuakn

terus – menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling

6

Page 16: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

pengertian antar organisasi dengan publiknya. (Institute of Public

Relations, United Kingdom)

b. PR merupakan upaya dengan menggunakan informasi, persuasi, dan

penyesuaian, untuk menghidupkan dukungan publik atas suatu

kegiatan, atau suatu sebab. (E.L. Berbneys, USA,1956)

c. PR merupakan seni dari pengetahuan untuk mengembangkan saling

pengertian dan niat baik diantara sesorang, perusahaan, atau institusi

dan publiknya.

d. PR praktisi merupakan seni dan ilmu sosial untuk menganalisis

kecenderungan, memprediksi konsekuensi – konsekuensi mereka,

menasihati para pimpinan organisasi dan melaksanakan program yang

direncanakan dari tindakan – tindakan yang akan melayani baik

organisasi maupu interes publiknya. (Mexican Statement in Public

Relations Practice, Mexico City,1978). ( Rumanti, 2002 :8)

International Public Relations Association (IPRA) memberi definisi

sebagai berikut :

Public Relation merupakan fungsi manajemen dari sikap budi

yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh

organisasi – organisasi, lembaga – lembaga umum dan pribadi

dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian,

simpati dan dukungan dari mereka yang ada hubungan dan diduga ada

kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan

sedapat mungkin menghubungkan kebujaksanaan dan ketatalaksanaan,

Page 17: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

guna mencapai kerja sama yang lebih produktif, dan untuk memenuhi

kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan

yang terancang dan tersebar luas.( Rumanti, 2002 :10)

Dari definisi – definisi di atas dapar dibuat kesimpulan bahwa

semuanya bertujuan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian,

jasa baik, kepercayaan dan penghargaan kepada dan dari publik

khususnya serta masyarakat umumnya. Usha ini ditujukan kepada bagi

terwujudnya hubungan yang harmonis antara badan atau perusahaan

itu dengan publiknya. Untuk memperoleh opini publik yang

menyenangkan, positif dan menguntungkan bagi kelangsungan hidup

perusahaan itu. Caranya dengan bersikap simpatik, terbuka dalam

menerima saran, kritik ataupun opini publik. Disini publik yang

dimaksud adalah publik intern dan ekstern.

b. Fungsi Public Relations

Djanalis Djanaid menyebutkan dua fungsi PR, yaitu :

1. Fungsi Konstruktif

Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan “mental”

organisasi/lembaga untuk memahami kepentingan publik, humas

mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk

direkomendasikan kepada manajemen, humas menyiapkan

prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya dan

saling membantu terhadap tujuan – tujuan publik

organisasi/lembaga yang diwakilinya. Fungsi konstruktif ini

Page 18: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan – kegiatan

yang terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat

proaktif. Termasuk di sini humas bertindak secara preventif

(mencegah)

2. Fungsi korektif

Apabila sebuah organisasi/lembaga terjadi masalah – masalah

(krisis) dengan publik, maka humas harus berperan dalam

mengatasi terselesaikannya masalah tersebut.(Anne Gregory, 2004

:40)

c. Tugas Public Relations

Tugas Public Relations secara jelas dalam Lima Pokok Tugas

Public Relations sehari- hari sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian

informasi secara lisan, tertulis melalui gambar kepada publik,

supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang

perusahaan atau instansi, tujuan, serta kegiatan yang akan

dilakukan. Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan

harapan publik internal atau eksternal dan memperhatikan,

mengolah, mengintegrasikan pengaruh lingkungan yang masuk

demi perbaikan dan perkembangan perusahaan atau instansi.

2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat

umum atau masyarakat. Disamping itu, menjalankan dan

bertanggung jawab terhadap kehidupan kita bersama dengan

Page 19: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

lingkungan. Jika ada suara yang membuat lingkungan menjadi

kurang merasa tenang maka sebaiknya mereka dilibatkan dalam

pembicaraan cara mengatasi hal – hal semacam itu sehingga

mereka merasa diperhatikan dan dimanusiakan. Hal tersebut akan

memberikan dukungan perusahaan atau instansi dalam

perkembangannya.

Trend yang muncul dianalisa, diolah, kadang – kadang diperlukan

tim ahli sehinnga bisa diatasi dengan tepat dan benar dan

menguntungkan bagi semua pihak. Disini penting untuk

mendengar, mencari informasi, membaca. PR secara terus menerus

menjaga citra baik perusahaan atau instansinya dan mendapatkan

dukungan kuat dari lingkungan.

3. Memperbaiki citra perusahaan atau organisasi, karena bagi PR citra

yang baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung, presentasi,

publikasi tetapi terletak pada bagaimana perusahaan atau instansi

bisa mencerminkan perusahaan atau instansi yang dipercayai,

memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara

berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol dan

dievaluasi. Dapat dikatakan bahwa citra tersebut merupakan

komponen yang kompleks.

Citra perusahaan atau instansi bisa merupakan citra dari pimpinan,

ada citra yang menjadi keingainan, harapan, dan sebagainya. Citra

Page 20: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

yang bisa mendapat kepercayaan adalah citra dari kenyataan

identitas perusahaan atau instansi.

4. Tanggunag jawab sosial. PR merupakan instrumen untuk

bertanggunag jawab terhadap semua kelompok yang berhak

terhadap tanggung jawab tersebut, terutama kelompok publik

sendiri, publik internal dan pers. Suatu organisai mempunyai

kewajiban adanya usaha untuk pelayanan sosial yang harus

menjadi tanggung jawab.

5. Komunikasi. PR mempunyai bentuk komunikasi yang khusus,

timbal balik, maka penegetahuam kominikasi menjadi modalnya.

Dalam fungsinya, komunikasi itu sentral. Perlu juga untuk dimiliki

adalah pengetahuan manajemen dan kepemimpinan, struktur

organisasi.( Rumanti, 2002 :39 )

d. Proses Kerja Public Relations

Komunikasi yang bersifat terbuka dari organisai, mutlak

penting dan harus terjadi bila organisasi mau berkembang maju.

Sumber informasi sangatlah penting sebagai langkah membuat

keputusan. Setiap kegiatan harus melewati lima elemen dasar yang

perlu dicermati, karena awal dan perencanaan itu benar baik, pasti

akan memberi hasil yang baik juga.

1. Pengumpulan data

Sebelum melakukan berbagai kegiatan, PR harus membuat

berbagai macam catatan kronologis, sistematis, dan terkategorisasi.

Page 21: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

Data ini biasa berasal dari peristiwa yang terjadi, dokumen,

sejarah, informasi lisan/tertulis, majalah, berbagai macam koran,

sangat penting data yang aktual, objektif. Semuanya harus bisa

secara cepat dan akurat dibaca PR untuk seleksi diolah.

2. Analisis Data

Semua data dipertimbangkan kekuatan dan kelemahannya

menghasilkan diagnose. Disini perlu diperhatikan munculnya

interpretasi Media / Sarana.

3. Strstegi dan Penentuan Media/Sarana

Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu sarana

publiknya, kemudian mengetahui relasi yang bisa memberatkan

dan menghambat. Apa dan siapa yang diprioritaskan sesuai dengan

tujuan. Pekerjaan ini memang tampaknya biasa – biasa saja tetapi

dalam kenyataanya sangat rumit dan ini yang menentukan berhasil

atau tidaknya nanti. Oleh karena itu, seorang PR memerlukan

berbagai macam pengetahuan dan pengalaman.

4. Pelaksanaan

Tidak semua bisa begitu saja melaksanakan PR. Kadang –

kadang dalam hal yang cukup besar diperlukan penasihat sehingga

setiap kegiatan dapat dilaksanakan orang yang tepat.

5. Evaluasi

Evaluasi ini sering masih kurang mendapat perhatian.

Padahal, evaluasi tersebut sangatlah penting. Evaluasi disini

Page 22: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

maksudnya adalah pada setiap kegiatan dan secara keseluruhannya.

Mengapa hal tersebut baik? Dan sebaliknya kenapa tidak/

pengalaman ini akan sangat berharga untuk kegiatan yang

dilakukan di masa mendatang.

Penentuan sumber informasi merupakan langkah pertama

dalam membuat keputusan untuk membuat perencanaan. Berikut

langkah – langkah menganalisa informasi hingga sampai dengan suatu

keputusan.

a. Pengumpulan data/menganalisis informasi

b. Mempertimbangkan dengan berbagai alasan, menganalisis

peraturan dengan memperhatiakan segala argumentasi.

c. Ditentukan suatu keputusan dengan menentukan sebagai alternatif

d. Aksi dilaksanakan sesuai dengan fungsi PR

e. Dalam proses tidak mungkin mulus hanya memperhatikan salah

satu faktor, tetapi satu dengan yang lain senantiasa terkait.

(Rumanti, 2002 :272)

B. HUMAS LEMBAGA PEMERINTAHAN

a. Pengertian Humas Pemerintahan

Era transparasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan

cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi ini

menuntut instansi/oraganisasi untuk mengakomodir dan mengantisipasi

keinginan masyarakat/publik untuk mendapatkan informasi.

Page 23: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan

perkembangan yang cukup pesat pada media massa cetak dan elektronik.

Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang

menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan

kepada masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus justru membuat bingung

masyarakat.

Sementara itu muncul pendapat bahwa dengan berkembangnya

teknologi informasi, maka informasi diserahkan kepada masyarakat dan

tidak lagi diurus pemerintah. Peran pemerintah lebih dititik bertakan hanya

sebagai pembuat kebijakan, regulasi dan fasilitasi.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas

(Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk

mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu – waktu dapat

merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR

(Public Relation) merupakan salah satu metode komunikasi untuk

menciptakan citra positif dan mitra organisasi/instansi atas dasar

menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas instansi

berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan kepada intern (pegawainya)

atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku

publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai

bahan pengambilan keputusan.

Humas pemerintahan pada dasrnya tidak bersifat politis. Bagian

humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau

Page 24: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

mempromosikan kebijakan – kebijakan mereka. Memberi informasi secara

teratur tentang kebijakan, rencana – rencana, serta hasil – hasil kerja

institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan

dan perundang – undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh

terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas pemerintahan dan

politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi

para pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau

kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang

dilaksanakan, akan dilakasanakan, ataupun yang sedang diusulkan.

Seiring dengan tuntutan transparasi dari masyarakat luas sebagai

publik pemerintahan, manfaat humas dalam penyelenggaraan

pemerintahan secara umum telah diterima sejak lama. Bahkan beberapa

kalangan mengatakan, pemanfaatan humas oleh pemerintahan mendahului

penggunaanya oleh nonpemerintahan. Humas dalam pemerintahan dan

politik tidak dapat dilepaskan dari opini publik. Oemi Abdurrachman

(dalam James B. Orrick) mengatakan bahwa pada abad 18 para ahli

filsafat politik dan negarawan telah mengembangkan suatu konsepsi

mengenai peranan public opinion.

Tugas pemerintah memang sangat berat, sebab masyarakat yang

dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat

kompleks pula. Hal ini memang tidak lepas dari “karakteristik” yang

melekat dalam setiap program/kegiatan pemerintahan, antara lain sebagai

berikut :

Page 25: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

1. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan

berbagai latar belakan, karakter, ekonomi, pendidikan (intelejensi)

yang beragam.

2. Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat,

bahkan dalam jangka yang panjang sekalipun, karena sifatnya integral

dan berkesinambungan. Melibatkan generasi ke generasi. Bahkan

program cenderung dibayar dengan “harga sosial” yang tinggi.

Program – program pemerintah seringkali tidak dapat menghindari

perlunya “pengorbanan” sosial (masyarakat). Disinilah perlunya

pendekatan khusus untuk melibatkan partisipasi dan emansipasi

masyarakat.

3. Program pemerintah selalu mendapat controlling / pengawasan dari

berbagai kalangan, terutama pers, lembaga swadaya masyarakat

(LSM), dan sebagainya. Mereka sangat berperan dalam proses

penyadaran masyarakat mengenai permasalahan – permasalahan

mereka sebagai warga masyarakat.

Karakteristik itulah yang yang dapat dijadikan latar belakang

mengapa humas pemerintahan perlu diterapkan dan dikembangkanluaskan

secara profesional. Namun, tugas yang berat tersebut ternyata masih

ditambah dengan hambatan – hambatan penerapan humas yang ideal di

pemerintahan. Undang – undang dan peraturan organisasi, seringkali

menghambat fungsi humas. Masalah dana, tumpang tindihnya job

description, penyalahgunaan para pejabat terhadap demi publisitas pribadi

Page 26: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

dan untuk melindungi “ketidakjujuran” dan program – program yang tidak

perlu merupakan hal – hal yang memperburuk citra humas pemerintahan.

Kasus di Indonesia misalnya, humas pemerintahan cenderumg mendapat

image yang negatif. Awam menilai bahwa humas pemerintahan identik

dengan ketidakprofesionalan, bagian buangan, dan sebagainya.

Dengan demikian, ada dua sisi yang melatarbelakangi

perkembangan humas pemerintahan. Pertama adalah sisi pentingnya

humas bagi pemerintahan. Kedua adalah hambatan – hambatan yang

dihadapi oleh humas pemerintahan. Dua sisi ini pada akhirnya

mengakibatkan penampilan humas pemerintaha yang tersembunyi di

bawah berbagai nama, tugas, wewenang, dan dibiayai dari berbagai

macam yang berbeda. Kebanyakan humas pemerintaha diarahkan untuk

hubungan dengan medi, masalah umum, dokumentasi, dan publikasi.

Demikian juga dengan namanya, selain Divisi Humas, misalnya juga

dikenal dengan istilah Sekretaris Pers, Divisi Informasi dan Komunikasi,

Bagian Umum, Pusat Dokumentasi dan Publikasi, dan sebgainya.

Sementara itu, kegiatan – kegiatan yang biasanya ditangani oleh humas

antara lain adalah konfrensi pers, membuat press release, press clipping,

pameran – pameran, menerbitkan media interen, mengorganisir pertemuan

dengan masyarakat, penerangan melalui berbagai media komunikasi bagi

masyarakat, mendokumentasi semua kegiatan instansi, mengorganisir

kunjungan – kunjungan para pejabat, menerima keluhan

masyarakat/publik.(Frida Kusumastuti, 2002 :37 )

Page 27: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

b. Tugas Humas Pemerintahan

Tugas Pemerintahan bertugas memberikan informasi dan

penjelasan kepada khalayak / publik mengenai kebijakan dan langkah –

langkah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah serta mengusahakan

tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga atau instansi dengan

publiknya dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang apa

yang dikerjakan oleh lembaga Pemerintah dimana humas itu berada dan

berfungsi. Jadi, pada dasarnya tugas humas pemerintah adalah :

1. Mengamankan kebijakan pemerintahan ketika pemerintah

mengeluarkan kebujakan, tugas seorang humaslah yang

mengamankannya. Menyimpan arsip yang aman, untuk selanjutnya

disosialisasikan kepada pihak yang terkait.

2. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi

mengenai kebijakan yang dibuat serta progaram kerja secara nasional

kepada masyarakat. Jika kebijakan itu telah dibuat, tugas humaslah

yang menyebarluaskannya. Begitupun untuk program kerja. Jika

masyarakat sudah mengetahuinya, masyarakat akan mendukung dan

membantu pemerintah untuk mewujudkannya.

3. Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjebatani

kepentingan instansi serta menampung aspirasi dan memperhatikan

apa yang diinginkan masyarakat. Dalam hal ini, seorang humas

pemerintahan harus dekat dengan masyarakat agar agar dapat menggali

lebih jauh aspirasi – aspirasi yang muncul dari masyarakat. Hal

Page 28: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

tersebut dapat dijadikan program kerja pemerintahan atau hanya

sebagai bentuk evaluasi. Humas juga harus menjadi mediator yang

baik yang menjebatani kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Dengan begitu, tidak akan ada kesalah fahaman ataupun demo di mana

– mana karena kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan aspirasi

rakyat.

4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis

demi stabilitas dan keamanan politik untuk membantu pemerintah

dalam mewujudkan program yang telah dicanagkan pemerintah dapat

terwujud, selanjudnya pembangunan nasional dapat

terealisasi.(www.anneahira.com )

c. Kemampuan Yang Harus Dimiliki Humas Pemerintahan

Untuk menjalankan tugas humas pemerintahan tersebut, hendaklah

seorang humas pemerintahan harus memliki kemampuan sebagai berikut :

1. Mengamati dan menganalisis setiap persoalan yang menjadi

kepentingan instansi dan stake holdersnya

2. Harus mampu melakukan komunikasi dua arah yang mendukung

kedua belah pihak

3. Mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang menguntungkan

bagi instansinya

4. Mampu menjalin hubungan yang baik dan kerja sama yang didasari

dengan rasa saling percaya dengan semua pihak yang

terkait.(www.anneahira.com )

Page 29: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

C. MEDIA MONITORING

Media Monitoring adalah praktek riset dan analisa Opini Publik, image

dan reputasi pada media masa dan media on line.Monitoring secara generik

dapat diartikan sebagai pengawasan atau pemantauan. Istilah ini, sekalipun

istilah asing, sudah sering terdengar dalam percakapan publik. Berbagai pihak

menggunakannya untuk berbagai peruntukan. Untuk sebuah kerja serius yang

coba diangkat program ini, defenisi generik seperti di atas tentu saja tidak

memadai. Diperlukan suatu defenisi operasional tentang apa itu monitoring.

Media Monitoring menyediakan layanan monitoring dengan hasil

dokumentasi, analisis, atau salinan dari konten media yang menarik bagi para

klien. Layanan media monitoring mencakup semua jenis media termasuk

media cetak, online, TV dan radio.

Media Monitoring, juga merupakan solusi bagi sebuah organisasi atau

perusahaan, baik organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis untuk

mendapatkan kliping berita tentang perusahaan atau berita-berita khusus

tertentu yang ingin didapatkan dari berbagai media baik dari media cetak,

online, TV dan radio.

Tujuan aktivitas monitoring seperti ini adalah untuk menemukenali (to

dettect) dan mengantisipasi/mencegah (to detter). Monitoring dilakukan secara

terus menerus dan merekam/mencatatnya secara terstruktur. Motif sebuah

kegiatan monitoring didasari oleh keinginan untuk mencari hal-hal yang

berkaitan dengan peristiwa atau kejadian baik menyangkut siapa, mengapa

Page 30: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

bisa terjadi, sumberdaya publik yang berkaitan, kebijakan dan dampak apa

yang terjadi atau harus diantisipasi serta hal-hal lain yang berkaitan.

Pada akhirnya, cara dan motif itu harus dibuktikan dengan catatan

tertulis tentang apa yang dimonitor, kapan sesuatu yang dimonitor itu terjadi

(dilihat, atau disaksikan, atau dikumpulkan bukti-buktinya, atau ditemukan

faktanya) dan bagaimana kejadiannya atau deskripsinya (kronologi dan/atau

sebab-musababnya), serta siapa saja yang terlibat atau diduga terlibat.

Sekurangnya hasil pemantauan terdiri atas catatan-catatan yang diverifikasi

tentang 5W+1H.

Melakukan monitor terhadap pemberitaan dalam media sangat

diperlukan oleh praktisi public relations. Hal itu dimaksudkan untuk

mendapatan informasi dasar yang diperlukan para praktisi public relations.

Ada beberapa pendekatan praktis dalam memonitor media. Dalam tradisi

content analisis paling tidak terdapat 8 teknik. Salah satu teknik yang paling

terkenal, namun sudah jadul, adalah clip counting atau klipping.

Keuntungannya bagi perusahaan Anda, adalah:

1. Mendapatkan kliping berita sesuai keyword yang dikehendaki dan dapat

diorganisasikan hingga di analisis secara sistematis sesuai dengan

kebutuhan organisasi/perusahaan yang bersangkutan.

2. Perusahaan/organisasi yg bersangkutan, akan mendapatkan alert (lewat

email, maupun sms), jika ada berita yg mengandung nada negatif.

Sehingga pihak manajemen, dapat segera mengambil tindakan untuk

Page 31: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

mengatasi berita negatif tersebut, agar tidak berlarut

larut.(www.rumahkomunikasi.com )

a. Kliping

Terbitan berkala seperti jurnal, majalah, dan surat kabar

memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan ilmu

pengetahuan. Sebab terbitan ini mampu menampung berbagai ide

dan menyebarkannya ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian

dalam penyampaian informasi, terbitan ini lebih cepat dari pada buku.

Sedangkan kandungan informasinya dapat diakses berulang kali

bila dibanding dengan informasi yang disampaiakn media pandang

dengar atau tatap muka. Terbitan berkala yang berisi kekayaan

intelektual manusia ini akan selalu menarik dan diperlukan oleh

mayarakat terutama masyarakat ilmiah. Melalui media ini, mereka

mampu menyebarkan pemikiran, ide, teori, dan hasil-hasil

penelitian mereka. Disamping itu, mereka juga bisa mengakses

informasi ilmiah yang mutakhir. Informasi ini selalu diperlukan

mayarakat untuk meningkatkan kehidupan dan hidup mereka yang

lebih dinamis, baik kehidupan individu, bermasyarakat, dan

berbangsa. Dengan langkah-langkah ini akan mampu meningkatkan

eksistensi bangsa itu diantara bangsa-bangsa lain. Mengingat

pentingnya peran dan fungsi terbitan berkala, maka perlu adanya

langkah-langkah penyimpanan, pengawetan, perawatan, dan

Page 32: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

pelestarian terbitan itu. Upaya ini dapat dilakukan antara lain berupa

kliping, reproduksi.

1. Pengertian Kliping

Kliping merupakan kegiatan pengguntingan atau

pemotongan bagian-bagian surat kabar maupun majalah,

kemudian disusun dengan sistem tertentu dalam berbagai

bidang. Bidang yang dikliping ini sebaiknya sesuai dengan minat

dan bidang pemakai perpustakaan masing-masing. Maka tidak

perlu semua artikel atau berita harus dikliping.

2. Tujuan Kliping

Penyelenggaraan kliping dimaksudkan untuk :

a) Menyimpan dan melestarikan kekayaan intelektual manusia

Hasil pemikiran, budaya, penelitian, dan pengalaman

manusia perlu disimpan dan dikembangkan. Usaha ini perlu

dilaksanakan agar generasi 3 mendatang dapat

mengembangkan pemikiran, penemuan, dan penelitian

tersebut

b) Menyebarluaskan ide dan gagasan kepada orang lain Kliping

merupakan upaya penyebaran pemikiran, ide, dan pengalaman

seseorang kepada orang lain sekaligus merupakan sarana

sambung pengertian antara penulis dan pembaca yang

kebetulan belum sempat mengikuti buah pikiran penulis

yang pernah dimuat dalam suatu surat kabar

Page 33: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

c) Merangkum beberapa pemikiran dalam suatu bidang Dalam

kliping itu akan dapat dipelajari kembali beberapa

pemikiran para ahli tentang suatu masalah. Selain itu dapat

diikuti dialog ilmiah dan silang pendapat tentang suatu

maalah sesuai bidang mereka dengan pandangan yang

bervariasi. Dengan demikian, pembaca kliping akan

mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang masalah

tersebut.

d) Memupuk kreativitas

Menggunting dan menempel guntingan Koran pada kertas

merupakan kegiatan seni dan kreatifitas tersendiri. Bahkan

dapat dikatakan bahwa kliping merupakan usaha menyusun

suirat kabar yang kedua kalinya. Dalam hal ini diperlukan

kecermatan dan ketelitian tersendiri dalam mengatur tata

letak/lay out penyusunannya. Penyambungan artikel panjang

yang dalam koran aslinya terdapat di berbagai halaman juga

memerlukan kecermatan dan perhitungan yang matang.

e) Menunjang pemenuhan keperluan informasi tertentu. Hasil

kliping bisa mengadopsi kepentingan informasi pembaca yang

memerlukan informasi dalam bidang tertentu. Informasi ini

mungkin berupa informasi mutakhir, rinci, data, angka, hasil

wawancara, dan lainnya.

Page 34: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

Cara penyusunan kliping dapat dipilih dari sistem-sistem

berikut:

1. Sistem Evixe

Sistem ini merupakan sistem penyusunan kliping

yang menitikberatkan pada satu judul surat kabar/majalah

yang terbit dalam jangka waktu tertentu secara kronologis.

Dalam hal ini tentunya subjek yang dikliping terdiri dari

berbagai bidang karena sistem ini lebih menitikberatkan pada

urutan waktu. Dengan system ini pembaca akan lebih mudah

menemukan peristiwa penting yang pernah terjadi pada waktu

(hari, bulan, tahun) tertentu

2. Sistem Ordnere

Sistem ini merupakan penyusunan artikel atau berita,

ulasan, dan lain sebagainya yang terdiri dari satu subjek

menjadi satu susunan yang bahannya dari berbagai judul surat

kabar. Dalama hal ini yang dipentingkan adalah subjeknya

tanpa memperhatikan judul surat kabar maupun kronologi

waktun terbitnya. Sistem ini telah banyak dikenal bahkan

dipraktekkan oleh berbagai instansi, perpustakaan, yayasan,

atau lembaga pendidikan

3. Teknik Penempelan

Setelah artikel surat kabar itu digunting, kemudian

dipotong per kolom. Kolom-kolom itu ditempelkan pada

Page 35: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

kertas folio atau kuarto yang telah digarisi pada bagian atas,

bawah, kanan, dan kiri dengan ukuran tertentu guntingan -

guntingan itu ditempel dari kolom terakhir pada halaman

terakhir. Kemudian penempelan ini maju ke halaman

berikutnya misalnya ke halaman ketiga, kedua, dan kesatu.

Pada halaman pertama nanti dapat dibuat lay out judul sesuai

selera. Dari sistem ini pada halaman terakhir akan rapi. Dalam

penyambungan kolom maupun pemenggalan kata

hendaknya diusahakanagar sambungannya tidak kelihatan.

Dengan demikian apabila difotokopi, hal kliping itu tidak

kelihatan sambungannya. Adapun gambar, foto, dan ilustrasi

lain bisa dicantumkan lagi selama berfungsi sebagai

penjelas artikel. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi

salah informasi bagi pembaca.

Sebenarnya teknik tata letak dan cara penyusunan

tersebut tergantung pada selera. Namun demikian, perlu

diperhatikan adanya:

1. Kerapian dan keselarasan

2. Penghematan kolom

3. Pemuatan data bibliografis harus lengkap judul, nama

penulis, judul surat kabar, tanggal, hari, bulan, dan tahun

4. Artikel atau berita yang diklipng itu mudan ditemukan

kembali pemberdayaan.

Page 36: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

Agar hasil kliping ini lebih optimal pemanfaatannya,

maka perlu diperhatikan:

1. Dalam tiap kliping perlu dibuatkan indeks

2. Dikelola oleh tenaga professional

3. Dipromosikan

4. Direproduksi (bila memungkinkan). (www.lib.ugm.ac.id )

b. Analisis

Kemampuan menulis dengan baik merupakan suatu

keuntungan tersendiri, karena ia dapat memperkuat kemampuan

akademis kita. Analisis berita merupakan suatu opini yang dibuat oleh

pembaca ataupun oleh wartawan sendiri. Oleh karena itu ia hanya

menekankan satu sudut pandang saja. Ulasan atas suatu peristiwa yang

diberitakan media massa dengan menekankan atau memperdalam

unsur-unsur tertentu dalam pemberitaan (yakni, 5 w + 1 h). Tetapi

biasanya faktor, “why” (mengapa) dan “how” (bagaimana) yang

ditelusuri lebih jauh. (www. hidayatus.wordpress.com )

Analisis ini digunakan untuk memperoleh isi keterangan

komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi

dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi : surat

kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan,

undang – undang, musik, teater, dsb. (Drs Jalaludin rakhmat, 1998

:89)

Page 37: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

Analisis isi pada dasarnya mirip dengan metode survei.

Perbedaanya adalah bahwa yang menjadi unit pada analisi pada

metode survei adalah individu atau orang. Dengan kata lain yang

dianalisis adalah variabel – variabel individu seperti usia, pendidikan,

pendapatan dan sebagainya. Sedangkan pada analisis isi unit

analisisnya adalah isi media yaitu berita, kolom, futures, dan artikel

pada surat kabar. Sedang pada TV adalah program hiburan,

pendidikan, dan sebagainya. Jadi analisis isi obhyeknya terutama

adalah isi media massa, baik radio, surat kabar, majalah, film TV, dan

sebagainya. (Dr. Bambang Setiawan,1995:41)

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan.

Setelah riset, tahap berikutnya adalah analisis dan dilakukan untuk

mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar dari

program PR. Tanpa memahami inti permasalahan anda tidak dapat

mrnyusun suatu program yang meyakinkan atau efektif, atau yang

berhasil menyampaikan tujuan – yujuan korporat.(Anne

Gregory,2004: 40)

2. Kegunaan Analisis

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua

bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan TV,

maupun semua bahan – bahan dokumentasi yang lain. Hampir

Page 38: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

semua disiplin Ilmu Sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai

metode/teknik penelitian.

Analisis isi dapat dipergunaka jika memiliki syarat berikut :

a) Data yang tersedia sebagian besar terdiri ari bahan – bahan

yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman,

naskah/manuskrip)

b) Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang

menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan

terhadap data tersebut.

c) Peneliti mempunyai kemampuan teknis untuk mengolah bahan

– bahan/data – data yang dikumpulkannya, karena sebagai

dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik.

3. Teknik Menulis Analisis

a) Periksa fakta yang dibeberkan media, lakukan koreksi bila

tidak valid

b) Perhatikan struktur penyajian fakta, lakukan kritik kronologis

atau spatiologis atau hubungan sebab akibat.

c) Teliti interpretasi atau konklusi yang ingin diarahkan media,

mendukung atau membantah argumentasi yang tersembunyi.

d) Ungkap sisi atau perspektif lain, tawarkan konteks baru untuk

menyajikan fakta atau menangkap pemahaman atas fakta.

Page 39: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

4. Jenis Analisis Berita

1. Positivis – empiris, bahasa dilihat sebagai jembatan komunikasi

antara manusia dengan obyek di luar dirinya. Menggambarkan

tata aturan kalimat, bahasa dan pengertian bersama.

2. Konstruktivis, menolak pandangan positivis-empiris yang

memisahkan subyek dari obyek bahasa. Subyek sebagai faktor

sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan sosial yang

menyertainya. Setiap pernyataan adalah tindakan penciptaan

makna, yakni pengungkapan jati diri dari sang pembicara.

3. Paradigma kritis, mengoreksi pandangan konstruktivitis yang

tidak sensitif terhadap proses produkski dan reproduksi makna.

Bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan

membentuk subyek tertentu, tema wacana tertentu, dan strategi

di dalamnya. Bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan.

D. IMPLIKASI MEDIA MONITORING

a. Dialog dan Diskusi

I. Pengertian dialog

Dialog secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasl dari

bahasa yunani dia yang artinya jalan batu cara dan logos yang berarti

kata sehingga dialog dapat diartikan sebagai bagimana cara manusia

dalm mengunakan sebuah kata. Hans-Georg Gadamer melukiskan

dialog sebagai proses dua pihak yang saling memahami satu dengan

Page 40: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

yang lain dimana setiap orang membuka dirinya untuk menerima cara

pandang orang lain sebagai hal yang layak dipertimbangkan.

II. Pengertian Diskusi

Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang

atau lebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka/kelompok

tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya

akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa

berupa apa saja yang awalnya disebut topik. Dari topik inilah diskusi

berkembang dan diperbincangkan yang pada akhirnya akan

menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut.

III. Persyaratan Diskusi

1. Tata tertib tidak ketat.

2. Setiap orang diberi kesempatan berbicara.

3. Kesediaan untuk berkompromi.

Bagi peserta diskusi :

1. Pengertian yang menyeluruh tentang pokok pembicaraan.

2. Sanggup berpikir bebas dan lugas.

3. Pandai mendengar, menjabarkan dan menganalisa

4. Mau menerima pendapat orang lain yang benar

5. Pandai bertanya dan menolak secara halus pendapat lain.

Bagi pemimpin diskusi :

1. Sikap hati-hati, cerdas, tanggap.

2. Pandai menyimpulkan

Page 41: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

3. Sikap tidak memihak.(www.yeyekh.wordpress.com )

b. Press Release

Merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh Public

Relations (Humas) suatu organisasi/perusahaan yang disampaika kepada

pengelola pers/redaksi media massa (tv, radio, surat kabar, majalah ) untuk

dipublikasikan dalam media masaa tersebut.

Press Release atau News Release (pemberitaan pers) merupakan

kegiatan penulisan yang paling banyak dilakukan oleh praktisi PR untuk

mempublikasikan melalui media massa cetak (surat kabar dan majalah)

dan media elektronik (tv dan radio). PR mengirimkan Press Release karena

bentuk ini dianggap efektif dalm publisitas PR. Pada dasranya PR harus

memahami gaya jurnalistik dalam mengirimkan Press Releasenya. Selain

itu, informasi Press Release harus memiliki nilai berita (news value), dan

berharga sebagai berita (news worthly).

Penulisan Press Release layak muat apabila cara penulisannya

seperti halnya watrawan menulis berita langsung (straight news) dengan

gaya piramida terbalik (inverted pyramid). Dimulai dengan membuat leadb

atau kepala berita sebagai paragraph pertama yang mengandung unsur

5W+1H (What: apa yang terjadi? Where: dimana terjadinya? When: kapan

peristiea tersebut terjadi? Who: siapa yang terlibat dalam peristiwa

tersebut? Why: mengapa peristiwa tersebut terjadi? How: bagaimana

berlangsungnya peristiwa tersebut? )

Page 42: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

Frank Jeffkins dalam bukunya Essential of Public Relations

mengemukakan “The seven Point Formula” dalam pembuatan Press

Release yaitu unsur – unsur yang harus ditulis dalam sebuah Press

Release. Unsur – unsur itu disingkat dengan SOLAADS :

i. Subject : apa yang diungkapkan (ide pokok) dalam news release

ii. Organization : apa nama organisasi atau perusahaan pengirim news

release?

iii. Locations : dimana kegiatan yang diberitajan itu berlangsung?

iv. Advantanges : apakah keuntungan/manfaat yang diperoleh darinya?

v. Applications : apa kegunaanya? Siapa penggunanya?

vi. Details : apa yang menjadi spesifikasi atau detail dari informasi

tersebut?

vii. Source : sumber pengirim news release?

Adanya ketujuh unsur di atas tidak berarti bahwa news release

harus mempunyai tujuh paragraph, namun ketujuh unsur tersebut

menunjukkan informasi saling terkait dan sama penting. (Drs. Soleh

Soemirat, M.S dan Drs. Elvinaro Ardianto, M.Si,2002: 54)

Page 43: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

BAB III

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH DAN

BIRO HUMAS SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH

1. Sejarah Perkembangan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai suatu provinsi, Jawa Tengah dikanal sejak jaman

penjajahan Belanda didasar pada peraturan – peraturan yang berlaku saat

itu.

i. Jaman Pendudukan Belanda

Berdasarkan Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in

Nederland Indie ( Decentralisasi Wet 1093 ), maka pemerintahan di

Jawa dan Madura terbagi atas Gewest (Karisidenan), Afdeeling/

Ragensehap (Kabupaten), District/Standgeemente (Kotapraja), dan

Oderdistrict (Kecamatan).

ii. Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan tata

pemerintahan Daerah yaitu Undan – Undang Nomor 7 Tahun 2002

(Tahun Jepang 2006) yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali

Vorstenkendeh (Kerajaan – Kerajaan) terabagi dalm wilayah Syuu

(Karesidenan), Si (Kotapraja), Gun (District), dan Ku (Kelurahan)

iii. Setelah Kemerdekaan Negara Kestuan Republik Indonesia tanggal 17

Agustus. Berdasarkann Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10

34

Page 44: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

Tahun 1950 yang menetapkan pembentukan Jawa Tengah. Sesuai

dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No. 10 Tahun 1950 dinyatakan

berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 7 Tahun. 2004 ditetapkan tanggal 15 Agustus 2004 sebagai

Hari jadi Provinsi Jawa Tengah.

2. Penyelenggarakan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

i. UU Pengaturan Pemerintah Daerah

Sejak merdeka hingga sekarang peraturan per Undang –

Undangan yang mengatur tentang sistem Pemerintahan Daera adalah :

a. UU No. 1 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan

kedaulatan rakyat.

b. UU No. 22 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi sebanyak –

banyaknya

c. UU No. 1 Tahun1957, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas

– luasnya.

d. Penpres No. 6 Tahun 1959

e. UU No. 18 Tahun 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan

seluas – luasnya.

f. UU No. 5 Tahun 1974, dengan prinsip otonomi nyata dan

bertanggung jawab

g. UU No. 22 Tahun 1999, dengan prinsip otonomi seluas- luasnya,

nyata, dan bertanggung jawab.

Page 45: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

h. UU No. 32 Tahun 2004, dengan otonomi luas, nyata, dan

bertanggung jawab.

ii. Kepala Pemerintahan

Sejak merdeka sampai sekarang, Jawa Tengah dipimpin oleh

14 (empat belas) kepala Pemerintahan yaitu :

1. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945

2. KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949

3. R. Boedijono, Tahun 1940 s/d 1954

4. RMTP. Mangunnegoro, Tahun 1954 s/d 1958

5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960

6. RM Hadisoebono Sosrowerdjono, Tahun 1958 s/d 1960

7. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966

8. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974

9. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983

10. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998

11. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d 2008

12. Drs. H. Ali Mufiz, M. P. A, Tahun 2007 s/d 2008

13. H. Bibit Waluyo, Tahun 2008 s/d sekarang

iii. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sejak Pemilu Tahun 1955 sampai sekarang DPRD Provinsi

Jawa Tengah dipimpin 8 orang, yaitu :

1. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971

2. Parwanto, Tahun 1971 s/d 1977

Page 46: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

3. H. Widarto, Tahun 1982 s/d 1922

4. Ir. H. Soekarahardjo, Tahun 1982 s/d 1992

5. Drs. H. Soeparto Tjiptohardjo, Tahun 1992 s/d 1997

6. Alip Pandoyo, Tahun 1997 s/d 1999

7. Mardjito, Tahun 1999 s/d 2004

8. H. Murdoko, Tahun 2004 s/d sekarang

3. Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun

2008, maka sebagai rangka optimalisai tugas Sekretariat Daerah sebagai

unsure staf dalam menyususn kebijakan dan mengkoordinasikan peragkat

daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur

pelayanan. Dan Peraturan Daerah Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah

Privinsi Jawa Tengah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 adalah sebagai

berikut :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asa otonomi seluas –

luasnya dalam sistem prinsip Negara Kestuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara

Republik Indinesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah unsure

penyelenggara pemerintaha daerah.

Page 47: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

5. Perangkat Daerag adalah unsure pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinad Daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah,

Satuan Polosi Pamong Praja dan lembaga lain.

6. Sekretriat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretaiat

Daerah Provinsi Jawa Tengah

7. Sekretaris Derah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris

Daerah Provinsi Jawa Tengah

8. Satuan Organisasi adlah satuan unit kerja pada Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD

9. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan unit kerja pada

Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD

10. Jabatan funsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan

pada keahlian dan atua dengan ketrampilan tertentu serta bersifat

mendiri.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai

Negeri Sipil Pusat Dan Daerah

Page 48: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

4. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi

SETDA merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang SEKDA

yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur. SETDA

mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyususn

kebujakan dan mengkoordinasikan. Dinas Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Satpol PP, dan lembaga lain. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud diatas maka SETDA menyelenggarakan funsi :

a. Penyususnan kebijaksanaan pemerintah daerah

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bappeda, Inspektorat, Dinas

Daerah, Badan Perencanaan pembangunan daera, Lembaga Teknis

Daerah, Satpol PP, dan lembaga lainnya.

c. Pelaksanaan sebagian urusab otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat darah dan persandian.

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerinyahan daerah

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

5. Tata Kerja

Setiap Kepala satuan organisasi dalm melaksanakan tugasnya

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan tugasnya setiap kepala satuan organisasi dan penjabat

fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi serta vertikal dan horisontal, baik dalm lingkingan masing –

masing mampu antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya. Setiap

Page 49: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

kepala satuan organisasi wajib mengawasu bawahannya dan apabila tejadi

penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Setiap kepala

satuan organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasi

bawahannya serta memberikan bimbinhgna dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya. Dan tata kerja dalm proses administrasi pada setiap

tugas adalah sebagai berikut :

1. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengukuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta

menyampaikan laporan berkal tepat pada waktunya.

2. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepala atasan,

tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang

secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

3. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyususnan

lapoan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahan.

B. VISI, MISI, TUJUAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Dari rumusan prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh

RPJP 2005-2025, untuk periode pembangunan 2008-2013, telah dipilih

pendekatan implementasi (implementation approach) pengembangan

kawasan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui rumusan motto

Page 50: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

Bali Ndeso Mbangun Deso. Rumusan motto tersebut kemudian di-

ejawantah-kan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran sebagai

berikut :

a. Visi

Visi Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang (2008 - 2013) adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TENGAH YANG

SEMAKIN SEJAHTERA”

Peningkatan kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran suatu

masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun

sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah

terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas

tertinggi yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa

Tengah periode 2008 – 2013, yang ditopang oleh kondisi aman,

pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan masyarakat yang senantiasa

menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan kearifan lokal.

b. Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap

responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat Dalam rangka

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung

oleh aparatur yang profesional dan bersih, serta responsif terhadap

permasalahan–permasalahan yang timbul di masyarakat.

Page 51: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42

2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian,

UMKM, dan industri padat karya. Pembangunan ekonomi

masyarakat berbasiskan ekonomi kerakyatan, dan ditopang oleh

sektor pertanian yang maju, sektor UMKM yang tangguh dan

industri padat karya yang kuat.

3. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan

kearifan lokal. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan

prioritas utama Pemerintah, serta memelihara dan merevitalisasi

budaya yang berakar pada kearifan lokal.

4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara

berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia, sebagai basis

dari kemampuan produksi masyarakat akan diarahkan untuk

menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi tanpa

diskriminasi karena hanya SDM yang berkompetenlah yang dapat

berkontribusi secara optimal dalam proses peningkatan

kesejahteraan rakyat. Upaya ini lebih diarahkan pada peningkatan

kesehatan fisik dan mental masyarakat, peningkatan pendidikan

dan ketrampilan masyarakat, serta ketahanan keluarga.

5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.

Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur lebih

diarahkan kepada sasaran – sasaran yang dapat meningkatkan

pertumbuhan dan kelancaran roda ekonomi, dengan memperhatikan

aspek kelestarian alam dan lingkungan hidup serta tata ruang daerah.

Page 52: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43

6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan

masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

Meningkatnya demokratisasi, penegakan HAM dan pemberantasan

KKN yang didukung oleh kondisi aman dan rasa aman yang

tercermin dengan menurunnya konflik antar kelompok maupun

golongan masyarakat, menurunnya kasus kriminalitas, berkurangnya

kasus kekerasan dan diskriminasi, serta menurunnya kejahatan

transnasional termasuk perdagangan orang.

c. Tujuan

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas,

maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah di

segala bidang kompeten, profesional, mandiri, dan bermanfaat

dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya berkemampuan

(empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah kepada

kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan

sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang

melibatkan kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan resiko

Page 53: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44

bencana dan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang

lebih baik.

4. Mengembangkan kawasan agropolitan dan kluster – kluster UMKM

untuk mendukung percepatan pembangunan pedesaan dan

peningkatan daya tarik investasi.

5. Menumbuh kembangkan kelompok usaha produktif, Badan Usaha

Milik Petani, dan Lembaga Keuangan Mikro melalui kemitraan bisnis

dan pengembangan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan

(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh BUMN/BUMD, dan

Corporate Social Responsibility/ CSR oleh Swasta)

6. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta

peningkatan kemampuan masyarakat.

7. Meningkatkan demokratisasi dan penegakan HAM serta

pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan

salah satu prasyarat dalam memberikan kepercayaan kepada para

investor serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya

membangun bangsa.

8. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan

Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic

government di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa

Page 54: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45

Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses

informasi bagi masyarakat.

d. Strategi

1. Memaksimalkan pengembangan potensi SDM aparatur yang telah

dimiliki, meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan reward and

punishment serta penegakan prinsip-prinsip good local governance.

2. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara bijaksana, penerapan

tenologi tepat guna, peningkatan peran lembaga keuangan dalam

mendukung permodalan dan penciptaan iklim kondusif bagi

tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang dikonsentrasikan pada bidang

pertanian, UMKM, industri padat karya serta tumbuh dan

berkembangnya potensi ekonomi rakyat.

3. Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam meperkuat

sistem sosial masyarakat, meningkatakan kualitas pelayanan dasar,

serta pengembangan dan promosi budaya.

4. Meningkatkan peran lembaga-lembaga pelatihan dan lembaga

sertifikasi profesi dalam pengembangan kompetensi SDM.

Memaksimalkan peran lembaga - lembaga keagamaan, dalam

mewujudkan akhlak dan moral umat (akhlaqul kharimah )

5. Penyempurnaan produk-produk rencana tata ruang dan

menjadikanya sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan serta

pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur) guna mendukung

tumbuhnya perekonamian daerah.

Page 55: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46

6. Penyusunan produk-poduk hukum daerah disertai dengan upaya

sosialisasi, penerapan dan penegakannya secara konsisten dan

konsekuen guna menjamin adanya kepastian hukum, terciptanya rasa

aman dan tenteram bagi masyarakat.

e. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun

waktu 5 tahun, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada.

Tujuan-1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jawa

Tengah di segala bidang dengan didasari keimanan dan ketakwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan

akses dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia kelompok

dan jenis kelamin

2. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

di kalangan masyarakat Jawa Tengah, melalui penelitian di bidang

ilmu pengetahuan, teknologi, serta eksplorasi di bidang kesenian

3. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah

4. Meningkatnya prestasi olah raga di Jawa Tengah

5. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.

6. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan

Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Page 56: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47

8. Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera

Tujuan-2: Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan

(empowered), berdaya saing (competitive) yang mengarah kepada

kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan;

2. Berkembangnya Balai Latihan Kerja untuk menyiapkan tenaga

kerja yang siap pakai

3. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi

masyarakat

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan.

Tujuan-3: Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam

maupun buatan sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, hasil

penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat

guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi untuk mendorong

terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, tanpa

mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri

2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam

Page 57: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

4. Berkurangnya resiko bencana.

Tujuan-4: Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui

kerjasama lokal, regional dan antar wilayah dalam mendukung

pengembangan ekonomi daerah provinsi guna meningkatkan daya tarik

investasi.

Sasarannya adalah :

1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga

yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang

memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan

perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

2. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama antar

lembaga, daerah dan wilayah.

3. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan

pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan

4. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu,

benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk

organik dan penerapan teknologi tepat guna.

5. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung

pengembangan ekonomi lokal.

6. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah di

kabupaten atau kota se Jawa Tengah.

Page 58: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan,

khususnya pertanian, industri dan pariwisata.

Tujuan-5: Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis

ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara

mandiri.

Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam

mengantisipasi peluang yang tersedia

2. Tersusunnya peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan

masyarakat

3. Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan,

mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan

ketersediaan transportasi, serta sistem perlindungan yang memadai;

4. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui

pemanfaatan teknologi tepat guna

5. Berkembangnya pasar regional, dan internasional serta menjaga

kesinambungan pasar yang sudah ada.

Tujuan-6: Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan

profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada

pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat.

Page 59: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui pendidikan

dan pelatihan

2. Terwujudnya sistem kepegawaian yang mantap, teruji dan

menjamin penjenjangan karier pegawai secara sehat.

Tujuan-7: Meningkatkan demokratisasi dan penegakan HAM

serta pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam rangka

memberikan kepercayaan kepada para investor serta dapat

membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa

melalui :

1. Penyusunan produk-produk hukum daerah

2. Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara konsisten

dan konsekuen.

Tujuan-8: Memantapkan administrasi pemerintahan dengan

penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui

electronic government di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi

Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses

informasi bagi masyarakat.

Sasarannya adalah :

1. Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan

2. Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat oleh

pemerintah;

3. Terbentuknya kelembagaan pemerintahan yang sesuai dengan

kebutuhan lokal

Page 60: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

4. Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata lakasana

pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah.

5. Meningkatnya kemudahan pelayanan perijinan di seluruh tingkatan

(Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)

6. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Aparatur pemerintah yang membuka peluang terhadap

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. LAMBANG SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Arti Lambang Provinsi Jawa Tengah :

1. Bentuk Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi lima melambangkan

dasar falsafah Negara yakni Pancasila.

2. Laut Bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa

Tengah.

3. Candi Borobudur melambangkan Daya Cipta yang besar Tradisi yang baik

dan Nilai – Nilai Kebudayaan yang khas dari Rakyat Jawa Tengah.

Page 61: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

4. Gunung Kembar mempunyai arti adil bersatunya rakyat dan Pemerintah

Daerah.

5. Perpaduan antara Laut dan Gunung Kembar dengan latar belakangnya

yang hijau menggambarkan keadaan alamiah Daerah Jawa Tengah dengan

bermacam – macam kekayaan alamnya sebagai kehidupan dan

penghidupan Rakyat Jawa Tengah.

6. Bambu runcing melambangkan Kepahlawanan dan Kesatriaan Rakyat

Jawa Tengah.

7. Bintang Bersudut Lima berwarna kuning emas yang disebut juga “ Nur

Cahaya” melambangkan kepercayaan KeTuhanan Yang Maha Esa dari

rakyat Jawa Tengah.

8. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran Rakyat Jawa Tengah.

9. Umbul – umbul Merah Putih melambangkan daerah Jawa Tengah sebagai

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Perpaduan antara Bintang, Padi, dan Kapas melambangkan hari depan

Rakyat Jawa Tengah menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur yang

diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

11. Perpaduan antara Bulir Padi, yang bebiji 17, Bambu Runcing yang beruas

8 serta Ranting Kapas yang berdaun 4 dan berbuah 5 merupakan rangkaian

angka – angka yang mewujudkan saat yang bersejarah serta keramat “17

Agustus 1945” yang wajib kita agungkan.

Page 62: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

D. SEJARAH BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Biro Humas di Setda Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Jalan

Pahlawan No. 9 Gedung Provinsi Jawa Tengah lantai XI. Humas yang berada

di lingkup Setda merupakan sebuah Biro. Boro Humas terbentuk dengan

adanya tuntutan pemerintah untuk memberikan informasi dan peningkatan

pelayanan kepada masyarakat. Biro Humas mempunyai tugas menurut

peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2008 tentang organisasi

dan tata kerja sekretariatan Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun kebijakan pemerintah daerah,

pembinaan dan fasilitasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang publikasi, pengelolaan

informasi, analisis media dan informasi.

E. VISI DAN MISI BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Perencanaan Strategis Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 20013, merupakan dokumen

perencanaan yang sah dalam menyusun sasaran yang ingin dicapai dalam

waktu lima tahun. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

dirumuskan sebagai berikut :

VISI

“Meningkatnya Profesionalitas dan Kapabilitas Biro Hubungan Masyarakat

dalam mendukung Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang semakin

sejahtera”.

Page 63: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

MISI

1. Meningkatkan pemberdayaan struktur, tugas pokok dan fungsi

kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan di bidang kehumasan

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem dan jaringan informasi, sarana

prasarana dan teknologi informasi.

3. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia bidang

kehumasan, baik pemerintah maupun non pemerintah.

4. Menjalin kerjasama dengan media massa/lembaga penyedia informasi

yang ada di masyarakat secara sinergi.

5. Pemberdayaan program, dan kegiatan untuk menunjang pelayanan prima

dibidang kehumasan.

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapat umum untuk dimanfaatkan

sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah dan mengklarifikasi isu

yang berkembang.

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2008 – 2013 adalah :

1) Berfungsinya struktur dan terlaksanannya tugas pokok dan fungsi

kelembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di bidang kehumasan secara

optimal.

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung

penyelenggaraan tugas bidang kehumasan.

3) Berkembangnya profesionalitas sumber daya manusia bidang kehumasan,

di lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

4) Meningkatnya sinergitas kerjasama dengan media massa/lembaga

penyedia informasi dalam masyarakat.

Page 64: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

5) Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat guna meningkatkan

kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan

STRATEGI

Sedangkan strategi untuk mencapai sasaran adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga kehumasan

pemerintahan dan kemasyarakatan.

2. Meningkatkan ketersediaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana

prasarana pendukung penyelenggaraan tugas bidang kehumasan secara

optimal.

3. Memperluas kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal

maupun non formal.

4. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi informasi pembangunan bagi

masyarakat.

KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan diarahkan pada :

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga kehumasan

pemerintahan dan kemasyarakatan.

2. Peningkatan ketersediaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana

pendukung penyelenggaraan tugas bidang kehumasan secara optimal.

3. Peningkatan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal

maupun non formal.

4. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi informasi pembangunan bagi

masyarakat.

Page 65: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

F. STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA

TENGAH

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta susunan kepegawaian

dan prasarananya pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA BIRO HUMAS AGUS UTOMO, S.Sos

KABAG PUBLIKASI

SARWENDRO BUDI SATMOKO,SH

KABAG AMI

WIHAYAT MINTONO,SH

KABAG PEGELOLAAN INFORMASI

DRS.SINOENG N.RACHMADI

KASUBAG PENYIAPAN NASKAH SAMBUTAN DAN MAKALAH

EVI SULISTYORINI Msi

KASUBAG PUBLIKASI DAN PENERBITAN

MUMPUNIATI,SH,MM

KASUBAG PELIPUTAN

POERWANTI,S.Sos

KASUBAG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

Dra.KUSWANTARI NA

KASUBAG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Drs.EKO BUDIHARTO

KASUBAG TATA USAHA

NOORJAMAN,SH,MM

KASUBAG ANALISIS BERITA

Drs.EDY ISMATO

KASUBAG PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM

Drs.SIGIT DJOKO SOTOMO

KASUBAG DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

INDAH YUWANTI,BA

Page 66: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

G. URAIAN TUGAS

1. Tugas Pokok

Biro Humas mempunyai Tugas Pokok “Menyusun perumusan

kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, Evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang

Publikasi, Pengelolaan Informasi, Analis Media dan Informasi”

2. Fungsi

a) Perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang hubungan

masyarakat.

b) Pengkoordinasian pelaksanaan perangkat daerah di bidang hubungan

masyarakat.

c) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

hubungan masyarakat.

d) Pelaksanaan dan pelayanan adminstrasi dan teknis bidang publikasi,

pengelolaan informasi, analis media dan informasi.

e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.kebijakan pemerintah

daerah di bidang hubungan masyarakat.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adminstrasi sesuai

tugas pokok dan fungsinya.

3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari Renstra Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan Biro Hubungan Masyarakat :

Page 67: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

c) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Jawa Tengah

d) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 – 2013

e) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah.

4. Hal-hal lain yang dianggap penting

Bendasar Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik serta dengan memperhatikan PP Nomor 38

tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,

pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan

Perda nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemda Provinsi Jawa Tengah, beberapa hal yang dianggp

penting adalah:

Page 68: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

a) Penyamaan persepsi peran dan fungsi kehumasan antar institusi terkait

di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

b) Sinergitas kinerja antar kehumasan Provinsi dan Kabupaten/Kota baik

institusi Pemerintah maupun Lembaga Kehumasan non Pemerintah.

c) Kesiapan Biro Humas untuk mendorong setiap badan Publik untuk

mengantisipasi pemberlakuan Undang-undang Kebebasn Informasi

Publik.

5. Bagian – Bagian Biro Humas

a. Bagian Publikasi

Bagian Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang penyiapan naskah sambutan dan makalah dan

penerbitan, serta peliputan.

Dalam menyelenggarakan Tugas Bagian Publikasi mempunyai

fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijkan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan

dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyiapan

naskah sambutan dan makalah.

Page 69: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

2. Penyiapan bahan perumusan kebijkan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan

dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang publikasi dan

penerbitan.

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan

dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang peliputan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adminstrasi

sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Publikasi, membawahkan :

a. Subbagian Penyiapan Naskah Sambutan Dan Makalah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang penyiapan naskah sambutan dan makalah, meliputi :

penyiapan naskah sambutan, Keynote speeh/pengarahan dan

makalah pimpinan, penyiapan, menghimpun, serta

mendistribusikan bahan naskah.

Page 70: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

b. Subbagian Publikasi dan Penerbitan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang publikasi dan penerbitan, meliputi : menghimpun,

mengolah dan menyusun materi publikasi, menerbitkan dan

mempublikasikan serta mendistribusikan materi publikasi hasil-

hasil pembangunan dan potensi unggulan, serta menyelenggarakan

kegiatan dialog interaktif melalui media massa.

c. Subbagian Peliputan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang peliputan, meliputi : pelaksanaan peliputan kegiatan

Gubernur, Wakil Gubernur dan atau pimpinan, membuat realese

berita untuk media massa, mengkoordinasikan dan memfasilitasi

liputan wartawan serta menyelenggarakan kegiatan konferensi pers

pada kegiatan pemerintah daerah dan melaksanakan editing foto

serta video hasil liputan.

Page 71: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

Indikator Capaian Kinerja :

a. Terlaksananya peliputan Video dan foto kegiatan pimpinan dan

lembaga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b. Terlaksananya peliputan oleh media massa.

c. Terlaksananya pembuatan sambutan, makalah, pidato kunci

Gubernur beserta jajarannya

d. Tersosialisasinya kebijakan, program dan kegiatan tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat melalui media cetak, foto, video dan media komunikasi

lain

e. Tersosialisasinya program ”Bali Ndeso Mbangun Deso” yang

diimplementasikan dalam 6 (enam) misi pembangunan Jawa

Tengah 2008 – 2013.

Hasil Capaian Kinerja :

a. Terwujudnya peliputan Pimpinan dan lembaga sebanyak 1095

kegiatan

b. Terwujudnya peliputan oleh media massa dalam negeri sebanyak

1500 berita

c. Terwujudnya peliputan media massa luar negeri sebanyak 3 berita

d. Tersusunnya sambutan, makalah dan pidato kunci Gubernur dan

Wakill Gubernur Jawa Tengah, Sekda dan para Asisten Sekda

Jateng sebanyak 3000 ekssemplar.

Page 72: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

e. Terlaksananya pembuatan video sosialisasi program, kebijakan dan

hasil kegiatan pembangunan sebanyak 18 edisi

f. Terlaksananya penerbitan tabloid sebanyak 12 edisi dalam 1 tahun

g. Terpasangnya panel foto 3 buah / 6 edisi

h. Terlaksananya penerbitan buku himpunan sambutan, makalah dan

pidato kunci Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda

dan para Asisten Sekda Jateng;

i. Terlaksananya penerbitan buku potensi TTI

j. Terlaksananya kegiatan press tour sebanyak 6 kali

k. Terlaksananya pemuatan rubrik dan blow up di media massa cetak

l. Terlaksananya dialog interaktif di radio dan televisi

m. Terlaksananya pemuatan spot layanan masya-rakat di radio dan

televisi

n. Terpasangnya baliho pada kegiatan-kegiatan strategis

b. Bagian Pengelolaan Informasi :

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang Pengelolaan Sistem Informasi, Pengelolaan Data dan

informasi, dan Tata Usaha Biro.

Dalam menyelenggarakan Tugas Bagian Pengelolaan Informasi

mempunyai fungsi :

Page 73: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

1. Penyiapan bahan perumusan kebijkan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan

dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan

sistem informasi.

2. Penyiapan bahan perumusan kebijkan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan

dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan

data dan informasi.

3. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan

ketatausahaan tata usaha biro.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adminstrasi

sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Pengelolaan Informasi membawahkan :

a. Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang pengelolaan sistem informasi, meliputi :

menyelenggarakan, mengembangkan, menghimpun pengelolaan

bahan sistem informasi.

Page 74: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

b. Subbagian Pengelolaan Data Dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang pengelolaan data dan informasi, meliputi : identifikasi

pengolahan data dan informasi, menyiapkan data base untuk

pelayanan informasi, mengelola data dan informasi, mengelola

jateng news room.

c. Subbagian Tata Usaha Biro

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengkoordinasian peleksanaan kegiatan secara terpadu dan

pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan adminstrasi

ketatausahaan, pengelolaan sisten informasi dan rumah tangga biro.

Indikator Capaian Kinerja

a. Terinventarisirnya sebagian data dan informasi tentang SKPD

di lingkungan Pemerinth Provinsi Jawa Tengah.

b. Tersosialisasikannya sebagian nilai-nilai strategis pentingnya

pembangunan data base di lingkungan SKPD

c. Tersosialisasikannya sebagian nilai-nilai strategis pentingnya

keterbukaan informasi sebgai salah satu bentuk sikap responsif

aparatur, sekaligus dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan

UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP

Page 75: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

d. Tersedianya sarana pembangunan intranet di lingkungan Setda

prov. Jateng.

e. Terbentuknya kinerja ke TU an yang mendukung kelancaran

pelaksanaan Tupoksi Biro.

Hasil Capaian Kinerja :

a) Terlaksananya pengumpulan data dan informasi sebanyak 50%

SKPD di lingnkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b) Terselenggaranya 3 kali diskusi pembangunan data base yang

melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.

c) Tersedianya 75% kebutuhan sarana komputer dalam rangka

pembangunan intranet di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah

d) Terlaksanakannya kegiatan Biro Humas sebagai akibat dukungan

kinerja administrasi dan ke-TU-an.

c. Bagian Analis Media Dan Informasi :

Bagian Analis Media dan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan

fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah di bidang analis berita, pengelolaan

pendapat umum, dokumentasi dan perpustakaan.

Dalam menyelenggarakan Tugas Bagian Analis Media dan

Informasi mempunyai fungsi :

Page 76: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67

1. Penyiapan bahan perumusan kebijkan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan

dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang analis berita.

2. Penyiapan bahan perumusan kebijkan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan

dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan

pendapat umum.

3. Penyiapan bahan perumusan kebijkan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan

dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang dokumentasi

dan perpustakaan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adminstrasi

sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Analisis Media Dan Informasi Membawakan :

a. Subbagian Analis Berita

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang analis berita, meliputi : analis berita media, menyusun

Page 77: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

68

ringkasan berita menonjol untuk di kliping, menyusun jurnal,

membuat laporan realisasi ringkasan berita media menonjol.

b. Subbagian Pengelolaan Pendapat Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang pengelolaan pendpat umum, meliputi : melakukan analis

pendapat umum, menyusun resume pendapat umum yang

menonjol, membuat jurnal pendapat umum yang menonjol,

menyelenggarakan diskusi atas permasalahn aktual, memantau

pendapat umum.

c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang dokumentasi dan perpustakaan. Meliputi :

mendokumentasikan produk-produk editing hasil peliputan dan

produk-produk publikasi tertulis serta visual, memfasilitasi

pelayanan dokumen, pengolahan hasil pendokumentasian serta

pengolahan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan SETDA.

Page 78: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

69

Indikator Capaian Kinerja :

a. Terinventarisasinya isue-isue yang potensial mengurangi dan atau

merusak citra Pemerintah Provinsi di hadapan publik

b. Klipping berita media massa, analisis berita dan pendapat umum

sebagai masukan kebijakan kepada pimpinan.

c. Meningkatnya peran dan pemahaman pengelola media komunitas

cetak dalam penyediaan informasi bagi masyarakat.

d. Diperolehnya berbagai tanggapan masyarakat terhadap persoalan-

persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

e. Meningkatnya pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Jateng

melalui penyediaan bahan pustaka dan buku bacaan yang

berkualitas

Hasil Capaian Kinerja yang diinginkan :

a. Terlaksananya dialog pengelolaan pendapat umum 5 kali

b. Tersedianya klipping berita media massa setiap hari, analisis berita

dan pendapat umum 60%.

c. Terlaksananya workshop peningkatan kualitas dan peran media

komunitas cetak 2 kali.

d. Terlaksananya penjaringan dan audit pendapat umum melalui

angket 2 kali.

e. Tersedianya buku-buku bacaan sebagai sumber informasi dan

terpeliharanya buku perpustakaan Setda Prov. Jateng.

Page 79: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

70

BAB IV

FOCUS OF INTEREST DAN PELAKSANAAN MAGANG

A. Kegiatan Media Monitoring Bagian Analisis Media Dan Informasi (AMI)

Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengontrol Opini

Publik.

Penulis mengambil judul tersebut karena media merupakan cermin dari

opini publik sangat penting artinya bagi PR karena media juga menjadi

sasaran untuk menyampaikan pesan – pesan PR. Sering kali media

menjelaskan dan mewujudkan suasan hati publik, namun kadang kala

pengaruhnya juga terlalu dibesar – besarkan. Opini publik biasanya

diekspresikan melalui media atau bahkan dibentuk oleh media, memiliki

kekuatan yang besar terhadap organisasi. Pandangan umum yang beredar

adalah opini publik berkaitan dengan apa yang tertulis di media massa.

Sebagian besar masyarakat memiliki opini terhadap berbagai hal, ketakutan

yang dialami oleh humas adalah bahwa opini tersebut digabungkan dan

difokuskan oleh media massa untuk menentang suatu organisasi/lembaga.

Harapan yang ada adalah membuat masyarakat memberikan opini yang positif

terhadap organisasi dengan cara menyebarluaskan pesan – pesan organisasi.

Disini penulis ingin mengetahui secara langsung kegiatan media monitoring

yang dilakukan di Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah.

70

Page 80: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

71

I. Media Monitoring

1. Kliping

Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah melakukan media

monitoring salah satunya dengan pemebuatan kliping pada setiap

paginya. Berita yang dimuat adalah berita yang bersangkutan dengan

pemerintahan Jawa Tengah, berita – berita tersebut diambil dari surat

kabar harian. Pembuatan kliping ini bertujuan untuk memberikan

informasi kepada pimpinan mengenai perkembangan Jawa Tengah.

Cara yang dilakukan untuk penyusunan kliping menggunakan sistem

ordnere, sistem ini merupakan penysunan artikel atau berita, ulasan,

dan lain sebagainya yang terdiri dari satu subyek menjadi satu susunan

yang bahannya dari berbagai judul surat kabar. Berita tersebut

digunting kemudian ditempel pada kertas yang berlogo yang sudah

dilengkapi dengan tanggal dan halaman. Yang kemudian

didistribusikan ke asisten – asisten wakil gubernur, wakil gubernur dan

gubernur. Tujuannya adalah untuk memberikan ringkasan berita

mengenai Jawa Tengah dan Pemerintahan Jawa Tengah, apabila ada

pemeberitaan yang tidak sesuai maka berita tersrbut selanjutnya akan

di analisis.

2. Analisis berita dan pendapat umum

Bertujuan untuk memberikan informasi kepada pimpinan

tentang pemberitaan di media serta memberi masukan kepada

pimpinan. Berita yang dianalisis adalah berita yang mempengaruhi

Page 81: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

72

citra Pemerintah Provinsi, baik positif atau negatif dan hal baru yang

bisa dijadikan contoh dan pimpinan perlu tahu. Dalam prakteknya

menganalisis sebuah berita, Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah

tidak berpatokan pada teori yang ada, jadi berita yang dianalisis

karena dianggap perlu memberikan masukan kepada pimpinan.

Ditargetkan ada 20 analisis dalam satu bulannya. Sistematikanya

sendiri adalah :

1. Substansi

2. Telaah atau analisis, berisikan kroscek ke SKPD terkait dan cek

regulasi

3. Saran, berisikan saran – saran apa yang harus dilakukan

Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten ataupun Kota.

Demikian dapat dicontohkan analisis media tentang tentang

Festival Hortikultura.

Perihal tersebut di atas, dengan hormat kami sediakan analisis

media sebagai berikut :

I. Substansi

Skh. Seputar Indonesia, tanggal 22 Februari 2011,

halaman 10 memuat berita dengan judul “ Jateng Siapkan

Festival Hortikultura “ dengan substansi sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggelar Festival

Hortikultura di Sub Terminal Agrobisnis Soropandan

tanggal 23 – 24 Februari 2011.

Page 82: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

73

2. KA Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, Agus Utomo

mengatakan kegiatan tersebut diharapkan akan membangun

komitmen dalam pengembangan produk hortikultura.

3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Jawa Tengah Aris Budiono mengungkapkan,

dalam periode dua tahun terakhir produk segar hortikultura

Jawa Tengah memasuki pasar swalayan Singapura.

II. Telaah Staf :

1. Jawa Tengah adalah daerah yang sangat potensial untuk

pengembangan tanaman hortikultura, karena didukung oleh

kondisi lahan, iklim dan infrastruktur yang baik. Selain itu

hasil tanaman hortikultura yang yang masih memiliki pasar

luas dan harga yang relatif tinggi akan menjadikan

pengembangan tanaman hortikultura potensial untuk

meninglatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Saat ini pengembangan budidaya tanamana hortikultura

masih kalah dibandingkan dengan budidaya pertanian

tanaman pangan karena tanamana pangan masih dianggap

sangat penting untuk mencukupi kebutuhan pangan

masyarakat Jawa Tengah. Masyarakat/petani pada

umumnya masih belum banyak membudidayakan tanaman

hortikultura karena beranggapan belum memberikan

keuntungan yang sepadan dengan tanaman pangan, dan

Page 83: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

74

relatif juga belum mengetahui jenis tanaman hortikultura

yang mempunyai pangsa pasar luas serta alur untuk menuju

pasar produk hortikultura.

3. Festival Hortikultura Jawa Tengah merupakan acara yang

bertujuan untuk membangun komitmen yang lebih konkrit,

baik pemerintah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat

dalam mengembangkan bididaya tanaman hortikultura.

Melalui Festival diharapkan terwujud proses untuk

membangun kesepahaman dalam pengembangan budidaya

hortikultura. Petani dapat mengetahui dan tumbuh minatnya

untuk mengembangkan tanaman hortikultura serta

mengetahui pasar – pasar produk hortikultura. Pada sisi lain

pembeli dapat mengetahui potensi – potensi produk

hortikultura dam mengembangkan kerjasama dengan

petani/kelompok tani selaku produsen penghasil produk

hortikultura. Sedangkan antara Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah akan terbangun kesamaan

langkah penegembangan budidaya tanamana hortikultura.

III. Saran Staf

1. Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah

lebih mengoptimalkan dalam memberikan bimbingan dan

dorongan kepada petani/kelompok tani agar

membudidayakan tanman hortikultura, karena produk

Page 84: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

75

tanaman hortikultura masih memiliki pasar yang luas

dengan harga yang lebih tinggi.

2. Pemerintah Provinsi dan Kabipaten/Kota bekerjasama

dengan pelaku usaha dalam upaya memperluas pasar

hortikultura, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

3. Diskusi hasil analisis

Kegiatan yang membahas tentang isu atau kebijakan yang perlu

dipublikasikan melalui media massa. Diskusi ini menghadirkan 3

narasumber dari SKPD terkait atau yang berkompeten, dan 50 peserta.

Hal yang didiskusikan adalah sesuai dengan topik, diskusi ini

dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Diskusi hasil analisis berisikan

ringkasan berita dan pendapat umum, analisis berita dan pendapat

umum, serta diskusi hasil analisis.Ringkasan berita dan pendapat

umum merupakan ringkasan berita yang terkait dengan kebijakan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dapat dalam bentuk kliping dan

ringkasan berita yang menonjol yang ada di semua media dan perlu

perhatian serius pimpinan meskipun hanya satu berita.

4. Dialog pengelolaan pendapat umum

Dialog berfungsi untuk mengelola isu yang berpotensi

meresahkan masyarakat. Sebisa mungkin tidak dipublikasikan di

media, seandainya muncul di media, pihak – pihak yang terkait

memberikan statemen yang tidak memicu keresahan masyarakat.

Untuk dialog isunya tidak harus bersumber dari media, tetapi dari

Page 85: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

76

adanya demonstrasi atau kondisi riil di masyarakat. Kita harus hati –

hati untuk ambil langkah klarifikasi, karena kadang bisa undang

polemik panjang yang merugikan citra pemprov. Dalam dialog

menghadirkan empat narasumber yang terkait isu yang dibahas. Misal

tentang Impor Beras, narasumber atau pembicara antara lain :

a. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Jawa

Tengah

b. Bulog Divre Jawa Tengah

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

d. Organisasi Masyarakat di Bidang Pertanian Beras (HKTI, PPNSI)

Seluruh peserta ada 50 yang diundang sebagai peserta adalah

Badan/Dinas/SKPD dan stakeholder (importir, LSM di di bidang

perberasan, Ormas Petani) yang berkepentingan dengan bidang

perberasan, tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi agar

statemen yang dikeluarkan menyejukkan atau menciptakan iklim

kondusif.

Sedangkan topik dari dialog itu sendiri bersumber dari kondisi

riil atau yang terjadi di masyarakat. Atau juga dari media tetapi belum

merebak di masyarakat.

5. Pemuatan informasi pembangunan melalui media massa

Kegiatan ini dilakukan dengan :

a. Pembuatan press release tentang kegiatan atau program SKPD

Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung misi Pembangunan Jawa

Page 86: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

77

Tengah, mendukung gerakan Bali Ndeso Mbangun Deso. Release

ini datanya valid karena sumber datanya dari SKPD yang punya

kegiatan. Ini juga merupakan kontrol agar tidak terjadi kesalahan

data pemberitaan, sehingga meminimalisasi terjadinya polemik.

b. Pemuatan press release dalam media mingguan dan bulanan.

c. 11 berita dari 11 media, yaitu Kontras, Kontak, Progresif, Warta

Pos, Suara Persada, Sensor, Global Pos, Diolog, Berita Kita,

Majalah Waktu, Majalah Lifestyle.

6. Menginformasikan berita “krusial”.

Hal ini bersifat pimpinan atau SKPD terkait segera

mengetahuinya. Kegiatan ini dilakukan dengan Biro Humas

mengirimkan surat ke Sekda tentang berita krusial disertai konsep surat

kepada SKPD terkait yang telah ditandatangani Sekda, yang

mengarahkan agar SKPD terkait melakukan langkah tindak lanjut.

Miaslnya berita tentang rusaknya jalan provinsi disampaikan ke Dinas

Bina Marga dengan surat yang ditandatangani Sekda agar segera

diambil langkah oleh Dinas Bina Marga.

Fungsi Biro Humas Serda Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai

fungsi konstruktif dan korektif. Dimana fungsi konstruktif adalah

berperan mempersiapkan “mental” organisasi/lembaga untuk

memahami kepentingan publik, humas mengevaluasi perilaku publik

maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen,

Page 87: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

78

humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian,

saling percaya dan saling membantu terhadap tujuan – tujuan publik

organisasi/lembaga yang diwakilinya. Fungsi konstruktif ini

mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan – kegiatan

yang terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif.

Termasuk di sini humas bertindak secara preventif (mencegah). Dalam

fungsi ini dilakukan dalam kegiatan analisis dan dialog ataupun

diskusi. Sedangkan Fungsi korektif apabila sebuah organisasi/lembaga

terjadi masalah – masalah (krisis) denga publik, maka humas harus

berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. Kegiatan

ini dilakukan dalam bentuk pembuatan press release mengenai

pemberitan ataupun isu – isu yang berpotensi merusak citra

Pemerintaha Provinsi Jawa Tengah.

B. Pelaksanaan Magang

a. Kegiatan Magang

Penulis melaksanakan magang di Biro Humas Setda Provinsi Jawa

Tengah yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 9 Semarang selama satu

bulan mulai tanggal 8 Februari 2011 – 8 Maret 2011. Pelaksanaan magang

dimulai setiap hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai pukul

07.00 – 15.30 WIB, kecuali hari Jumat dimulai pukul 07.00 – 11.00 WIB.

Selama penulis melaksanakan magang di Biro Humas Setda

Provinsi Jawa Tengah, banyak hal yang telah dilakukan oleh penulis yang

Page 88: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

79

menambah pengalaman dan ilmu. Yang dipelajari penulis selama satu

bulan seperti :

1 Membuat kliping

2 Menganalisis berita

3 Press release

Di awal pelaksanaan magang penulis melakukan pengenalan dan

beradaptasi dengan para staff Humas Setda Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya tugas penulis setiap pagi adalah membuat kliping berita dari

beberapa surat kabar. Surat kabar yang digunakan antara lain adalah

Sindo, Suara Merdeka, Solopos, Warta Jateng, Kompas. Kliping yang

dibuat adalah berita – berita yang membahas tentang Jawa Tengah dan

Pemerintahan Jawa Tengah. Berita tersebut digunting kemudian ditempel

pada kertas yang berlogo yang sudah diberi tanggal, dan halaman, lalu

diurutkan sesuai dengan tema dan bagian muka biasanya tema dengan

berita yang sedang berkembang di masyarakat.

Kliping berita tersebut tidak lantas hanya sebagai bacaan saja tetapi

dari kliping tersebut kemudian dianalisa berita – berita yang ada di

dalamnya. Analisa berita ini biasanya dibuat sebanyak 20 analisis tiap

bulannya, dalam menganalisa, berita – berita tersebut dianalisa apakah

dampak negatif, positif atau netralkah yang ada pada berita tersebut,

kemudian direkap sehungga terlihat dalam satu bulan ini banyak berita

bermuatan positif, negatif atau netral bagi pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah. Selain itu diambil salah satu berita yang memiliki muatan negatif

Page 89: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

80

terbanyak dan kemudian dikupas secara mendalam dan hal – hal apa saja

yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian masalah.

b. Kendala Magang

Di awal pelaksanaan magang penulis mengalami kesulita

beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan kantor, dan masih harus disuruh

dalam menyelesaikan tugas atau pekarjaan,karena masih merasa canggung.

Dan masih bekum begitu paham tentang jenis – jenis berita yang harus

dikliping, dianalisis, dan dijadikan press release. Belum mengerti apa saja

tugas – tugas yang harus dikerjakan di Bagian Analisis Media dan

Informasi. Dan masih perlu belajar untuk dapat memahami dan

mengerjakan tugas dengan benar.

c. Cara Untuk Manghadapi Kendala

Memulai menjalin keakraban dengan para staff di Biro Humas

khususnya di Bagian Analisis Media dan Informasi. Karena dengan

menjalin kedekatan dengan staff atau karyawan kita dapat bertany ataupun

meminta bimbingan tentang tugas tanpa perlu ada rasa canggung,

membuat suasana kerja menjadi nyaman. Selain hal itu juga penulis

mencari tahu apa yang harus dikerjakan di Biro Humas

d. Kemajuan Yang Telah Dicapai

Lebih tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan dan dikerjakan

di Biro Humas, khususnya di Bagian Analisis Media dan Informasi,

Page 90: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

81

mengetahui tugas – tugas yang dikerjakan pada bagian tersebut. Dapat

memahami berita – berita yang kayak untuk dikliping, dianalisis, ataupun

dijadikan press release, menegetahui bagan organisasi di Biro Humas, dan

lebih mengenal staff/karyawan.

Page 91: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

82

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan media monitoring Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah

merupakan kegiatan mengontrol opini publik yang berhubungan dengan

Jawa Tengah dan Pemerintahan Jawa Tengah.

2. Media monitoring sangatlah berguna untuk mengetahui mencegah dan

mengantisipasi isu – isu yang berkembang di masyarakat mengenai Jawa

Tengah dan Pemerintahan Jawa Tengah.

3. Media monitoring merupakan solusi bagi sebuah organisasi atau instansi,

baik organisasi bisnis maupun non bisnis untuk mendapatkan kliping

berita, tentang perusahaan atau berita – berita khusus tertentu yang ingin

didapat.

4. Selama satu bulan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di

Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, penulis melakukan pekerjaan

seperti membuat kliping di setiap paginya dan mendistribusikannya.

5. Penulis juga menganalisis berita dari apa yang telah dikliping kemudian

dikupas tuntas dari berita yang dianggap sangat penting dan penting untuk

dibahas.

6. Satu bulan yang begitu menyenagkan bagi penulis karena mendapatkan

banyak pengalaman yang mengesankan serta ilmu baru yang didapat dan

didukung dengan kerja yang menyenagkan.

82

Page 92: KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

83

B. SARAN

Saran Bagi Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah

1. Penambahan staff dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan

yang diharapkan dapat memperingan pekerjaan dan rata dalam pembagian

tugas.

2. Lebih aktif dan lebih sering membuat press release, karena press release

penting untuk publikasi kepada masyarakat.

3. Penambahan fasilitas untuk menujang pekerjaan.

Bagi DIII Public Relation Universitas Sebelas Maret Surakarta

1. Diharapkan lebih banyak lagi membuat kegiatan yang menunjang dengan

materi perkuliahan.

2. Penambahan fasilitas yang menunjang perkuliahan khususnya bagi

Program DIII di mana Program DIII biasanya lebih banyak praktek dari

pada teori.