KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA...
Transcript of KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA...
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2012 NOMOR 55
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
TANGGAL : 5 DESEMBER 2012 NOMOR : 55 TAHUN 2012
TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN
TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Hukum
2012
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 55 2012
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 55 TAHUN 2012
TENTANG :
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
WALIKOTA SUKABUMI,
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal
67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16
Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);
2. Undang-Undang……
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan……
- 3 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13
Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16
Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI.
BAB I......
- 4 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud
dengan :
1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
dan Kelurahan.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kota Sukabumi.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Kota Sukabumi.
9. Kelurahan......
- 5 -
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Sukabumi.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai
wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3
(1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian
urusan pemerintahan dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan meliputi :
a. mengoordinasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat; b. mengoordinasi......
- 6 -
b. mengoordinasi upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasi penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat Kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan
Kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
Kelurahan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
BAB III
BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR KECAMATAN
Bagian Kesatu
Camat
Pasal 4
(1) Camat mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan
ketertiban umum, pelayanan umum, dan
pemberian pelayanan administrasi di tingkat
Kecamatan;
b. mengoordinasi......
- 7 -
b. mengoordinasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat, upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum,
penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan, pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat Kecamatan;
c. membina penyelenggaraan pemerintahan
Kelurahan yang ada di wilayahnya;
d. mengoordinasi penyusunan dan pembuatan program kerja dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, ketenteraman
dan ketertiban umum, pelayanan umum, dan
pemberian pelayanan administrasi;
e. mengadakan hubungan kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya
untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
f. membina dan memotivasi serta memelihara
terus menerus kemampuan prestasi pegawai
di lingkungan Kecamatan guna meningkatkan produktivitas kerja;
g. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan
perizinan/rekomendasi dan keterangan
lainnya sesuai dengan pendelegasian
wewenang yang diberikan oleh Kepala
Daerah; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya;
i. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan
secara operasional kepada Kepala Daerah
melalui Wakil Kepala Daerah; j. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan
secara administratif kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(2) Dalam......
- 8 -
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Camat dibantu oleh :
a. Sekretariat;
b. Seksi Tata Pemerintahan;
c. Seksi Pembangunan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana;
e. Seksi Pelayanan Umum; dan
f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris,
mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Camat dalam hal :
a. penyusunan rencana kerja sekretariat;
b. pemberian pelayanan dan pengelolaan
administrasi umum, perlengkapan,
kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di
lingkungan Kecamatan;
c. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan
Kecamatan secara terpadu;
d. penyusunan anggaran dan penatausahaan
keuangan Kecamatan;
e. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang
inventaris Kecamatan;
f. pembinaan dan pengendalian di bidang
administrasi umum, perlengkapan,
kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
g. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
h. pengelolaan......
- 9 -
h. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan
ketertiban;
i. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Kecamatan;
j. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran
dalam pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan
dibantu oleh :
a. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.
Paragraf 1
Subbagian Umum dan Perlengkapan
Pasal 6
(1) Subbagian Umum dan Perlengkapan dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai
tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum
dan Perlengkapan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan perlengkapan;
c. penyiapan bahan dan data kebutuhan
keperluan rumah tangga;
d. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan
pendistribusian surat;
e. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris;
f. penyiapan......
- 10 -
f. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan ketertiban dan keamanan
rumah tangga umum Kecamatan;
h. pelaksanaan kebersihan, keamanan, dan
ketertiban;
i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian
Umum dan Perlengkapan dibantu oleh:
a. Pengelola Administrasi Umum dan
Perlengkapan; dan
b. Pengelola Laporan Kegiatan.
Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Kepegawaian
Pasal 7
(1) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai
tugas membantu dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris dalam hal :
a. penyusunan rencana kerja Subbagian
Keuangan dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana
anggaran dan dokumen pelaksanaan
anggaran; c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan
anggaran;
d. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi pegawai,
pensiun, dan penghargaan;
e. penyiapan......
- 11 -
e. penyiapan bahan usulan program diklat
dan pengembangan pegawai;
f. penyusunan laporan administrasi keuangan
dan administrasi kepegawaian; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian
Keuangan dan Kepegawaian dibantu oleh :
a. Pengelola Administrasi Keuangan; dan b. Pengelola Administrasi Kepegawaian.
Bagian Ketiga
Seksi Tata Pemerintahan
Pasal 8
(1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepada Camat
melalui Sekretaris dalam hal :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata
Pemerintahan;
b. penyiapan bahan pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
bidang pemerintahan dan kependudukan di
Kecamatan dan Kelurahan;
c. perumusan kebijakan operasional dan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan dan
Kelurahan;
d. pengumpulan dan pengolahan data
pemerintahan dan kependudukan;
e. pengelolaan administrasi data pertanahan
serta masalah keagrariaan yang berkaitan dengan pemerintahan;
f. pembinaan......
- 12 -
f. pembinaan administrasi pemerintahan di
Kelurahan;
g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan bidang pemerintahan dan
kependudukan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata
Pemerintahan dibantu oleh :
a. Pengelola Urusan Pemerintahan Umum;
dan
b. Pengelola Urusan Kependudukan dan
Pertanahan.
Bagian Keempat
Seksi Pembangunan
Pasal 9
(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab kepada Camat melalui
Sekretaris Kecamatan dalam hal :
a. penyusunan rencana kerja Seksi
Pembangunan;
b. pengumpulan, pengolahan data, dan turut
serta memantau dan mengawasi
pelaksanaan pembangunan; c. perumusan program pembinaan
perekonomian masyarakat dan lingkungan
hidup;
d. pelaksanaan perumusan perencanaan
pembangunan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
e. pelayanan......
- 13 -
e. pelayanan informasi pembangunan dan
pemberian perizinan/ rekomendasi;
f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan bidang pembangunan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pembangunan dibantu oleh :
a. Pengelola Data Pembangunan; dan
b. Petugas Pengawas Pembangunan.
Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana
Pasal 10
(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Camat melalui Sekretaris
Kecamatan dalam hal :
a. penyusunan rencana kerja Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana;
b. penyiapan, pengumpulan, dan pengolahan
data untuk penyusunan pedoman pengembangan partisipasi dan swadaya
masyarakat, pemberdayaan perempuan,
keluarga berencana, kepemudaan dan
olahraga, bantuan sosial, pembinaan
kehidupan beragama, serta pendidikan dan
kebudayaan;
c. pemberdayaan……
- 14 -
c. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan/
swasta dan tokoh masyarakat yang ada di
wilayah Kecamatan untuk mengembangkan
partisipasi dan swadaya gotong royong
masyarakat dalam pembangunan;
d. pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna;
e. pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran
tindak hasil pemberdayaan masyarakat,
keluarga berencana, dan pemberdayaan
perempuan; f. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan
operasional program Keluarga Berencana yang
dilaksanakan dinas/instansi terkait;
g. penyelenggaraan partisipasi masyarakat untuk
ikut serta dalam perencanaan pembangunan
lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan
Kecamatan;
h. pembinaan dan pengawasan terhadap
keseluruhan unit kerja baik pemerintah
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
dan keluarga berencana di wilayah kerja
Kecamatan;
i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang pemberdayaan masyarakat dan
keluarga berencana; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana dibantu oleh :
a. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan
KB; dan
b. Pengelola Data Pemberdayaan Perempuan.
Bagian ……
- 15 -
Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 11
(1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab kepada Camat melalui
Sekretaris Kecamatan dalam hal :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan
Umum; b. penyelenggaraan pelayanan umum kepada
masyarakat;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
terhadap kegiatan pelayanan umum di
lingkungan Kecamatan;
d. penyiapan bahan pemberian perizinan/rekomendasi dan surat
keterangan lain yang dikeluarkan oleh
Kecamatan di luar bidang pembangunan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan
dinas/instansi terkait di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak
swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pelayanan Umum dibantu oleh :
a. Pengelola Perizinan/Rekomendasi dan
Keterangan Lainnya; dan
b. Pengelola Data Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum. Bagian......
- 16 -
Bagian Ketujuh
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pasal 12
(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Camat melalui Sekretaris
Kecamatan dalam hal :
a. penyusunan rencana kerja Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. perumusan kebijakan operasional bidang
ketenteraman dan ketertiban umum;
c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat;
d. pengkoordinasian upaya ketenteraman dan
ketertiban umum serta upaya perlindungan
masyarakat; e. penyusunan rencana operasional dan
evaluasi bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat;
f. pendataan dan pencatatan hal-hal yang
berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat;
g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum; dan h. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dibantu oleh :
a. Polisi.....
- 17 -
a. Polisi Pamong Praja;
b. Satuan Pelaksana Perlindungan Masyarakat
(Satlak Linmas); dan
c. Pengelola Data Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian kegiatan
Kecamatan secara profesional sesuai dengan
kebutuhan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan
tugas pokoknya bertanggung jawab kepada
Camat.
Pasal 14
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah
tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional
yang ada di lingkungan Kecamatan.
(3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V .......
- 18 -
BAB V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Kecamatan wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
secara vertikal dan horizontal.
(2) Setiap pimpinan di Kecamatan wajib memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk
bagi pelaksanaan tugasnya.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 16
(1) Setiap pimpinan di lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan
bertanggung jawab kepada Camat serta
menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di lingkungan Kecamatan
di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan
koordinasi dan petunjuk teknis.
(3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya,
oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(4) Ketentuan......
- 19 -
(4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara
penyampaiannya berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Hal Berhalangan
Pasal 17
(1) Apabila Camat tidak berada di tempat, Sekretaris
Kecamatan mewakili Camat.
(2) Apabila Camat berhalangan dalam menjalankan
tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris
Kecamatan sebagai pelaksana harian untuk mewakilinya.
BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 18
(1) Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2) Camat bertanggung jawab dalam hal
perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan
kepegawaian.
(3) Camat menyiapkan penyusunan daftar pegawai
yang akan dididik baik di dalam maupun di luar
negeri untuk di sampaikan kepada Kepala
Daerah.
(4) Setiap……
- 20 -
(4) Setiap pimpinan di lingkungan Kecamatan wajib
membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) pegawai di lingkungan Kecamatan setiap
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala
Daerah.
Pasal 20
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun
2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 21
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar .......
- 21 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sukabumi.
Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Desember 2012
WALIKOTA SUKABUMI,
ttd.
MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,
ttd.
M. N. HANAFIE ZAIN
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 55
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,
EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001