KEBIJAKANNASIONALSERTIFIKASIKOMPETENSI ...bpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/Materi...
Transcript of KEBIJAKANNASIONALSERTIFIKASIKOMPETENSI ...bpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/Materi...
2 /2 7 / 2 0 1 8
1
OlehIr. Sumarna F. Abdurahman M.Sc.
Ketua BNSP
KEBIJAKAN NASIONAL SERTIFIKASI KOMPETENSI DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
BERBASIS KOMPETENSI
• Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
• Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS)
• Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
• Instruksi Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK
Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM
Indonesia.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJABERBASIS KOMPETENSI
2 /2 7 / 2 0 1 8
2
• Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan
kerja (Pasal 11).
• Pengusaha bertanggungjawab atas peningkatan dan/atau
pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja
(Pasal 12).
• Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja
setelah mengikuti pelatihan kerja….(Pasal 18 Ayat 1).• Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi
kompetensi kerja (Pasal 18 Ayat 2).
• Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk
badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
UNDANG-UNDANG NO.13/2003
• BNSP merupakan lembaga yang independen dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Presiden (Pasal 2 Ayat 2).
• BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja (Pasal 3).
• Guna terlaksana tugas sertifikasi kompetensi kerja BNSP
dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi
profesi yang memenuhi persyaratan (Pasal 4 Ayat 1)..
PERATURAN PEMERINTAH NO.23/2004
2 /2 7 / 2 0 1 8
3
• Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar
Internasional dan/atau Standar Khusus (Pasal 4 Ayat 1).
• Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang
mengacu pada jenjang KKNI (Pasal 4 Ayat 3).• SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang
sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan,
dan sikap kerja (Pasal 7 Ayat 1).
• SKKNI menjadi acuan dalam penyusunan program pelatihan
kerja dan penyusunan materi uji kompetensi (Pasal 8).
• Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan
berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat
kompetensi kerja (Pasal 14 Ayat 1).
PERATURAN PEMERINTAH NO.31/2006
1
2
3
8Magister Terapan
7Pendidikan Profesi
6
D IV/S1
5
D III4
D II
9
D I
Sekolah MenengahKejuruan
Doktor Terapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Permen Dikbud No.73/2013 Tentang Penerapan KKNI
Peraturan Presiden No.8/2012Tentang KKNI
Jalur Pendidikan Formal Jalur Pelatihan/Pengalaman Kerja
AHLI
TEKNISI/ANALIS
OPERATOR
Permen Naker No.21/2014 Tentang Penerapan KKNI
2 /2 7 / 2 0 1 8
4
LULUSAN
Tenaga KerjaBerpengalaman
Rekognisi Untuk
Penempatan Kerja DN
BNSP/LSP
SERTIFIKAT KOMPETENSI
UJ
IK
OM
PE
TE
NS
I
ANGKATAN KERJA
• KELEMBAGAAN• SARANA & PRASARANA
LEMBAGA PENDIDIKAN/PELATIHAN
AKREDITASI
PROGRAM PENDIDIKANDAN PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI
Standar Kompetensi(SKKNI)
Rekognisi Untuk
Penempatan Kerja LN
PENERAPAN SISTEM PENGEMBANGAN TENAGA KERJA BERBASISKOMPETENSI
KKNI
• Pilar pertama, standar kompetensisebagai pencerminan kebutuhan pasar kerja yang dibuat oleh pihak pengguna/industri.
• Pilar kedua, program diklatberbasis standar kompetensi untuk menghasilkan peserta didik/latih yang menguasai kompetensi yang dibuatoleh lembaga diklat.
• Pilar ketiga, sertifikasi kompetensimengacu pada standar kompetensiuntuk memastikan kompetensipeserta didik/latih yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP).
Tenaga Kerja Kompeten
Standar Kompetensi
Program Diklat
Berbasis Kompetens
i
SertifikasiKompetensi
Asosiasi Industri
Lembaga Diklat
Lembaga Sertifikasi
Profesi
TIGA PILAR UTAMA PENGEMBANGAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI
2 /2 7 / 2 0 1 8
5
Rumusan kemampuan kerja individu yang mencakup tiga aspek,
yaitu:
1.Aspek pengetahuan (knowledge),
2.Aspek kemahiran/keterampilan( skill), dan
3.Aspek sikap kerja (attitude).
Standar Kompetensi
Judul Unit
Deskripsi unit
Elemen
KUK
Batasan Veriabel
Panduan Penilaian
STANDAR KOMPETENSI
Keterkaitan Praktek di Tempat Kerja dan Standar Kompetensi
SOP INDUSTRI
Judul SOP
Ruang lingkup SOP
Langkah‐langkahproses
Instruksi kerja
Spesifikasisesuai dengan konteks
QA
2 /2 7 / 2 0 1 8
6
SKKNI adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan danditetapkan oleh para pemangku kepentingan tingkat nasional dalamforum konvensi nasional dan ditetapkan sebagai standar nasionaloleh Menteri Tenaga Kerja.
Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yangdikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dandigunakan secara internasional.
Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yangdikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuaninternal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhanorganisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasiyang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
Jenis Standar Kompetensi
STANDARKOMPETENSI
Keterkaitan Standar Kompetensi dengan Materi Pembelajaran
MATERI PEMBELAJARAN
Judul Learning material
Ruang lingkup diklat
Pencapaian hasil pembelajaran (LO)
Kriteria evaluasi belajar
Kontektualisasi diklat
evaluasi
Materi Pembelajaran lain sesuai persyaratan
Kurikulum
Judul Unit
Deskripsi unit
Elemen
KUK
Batasan Veriabel
Panduan Penilaian
2 /2 7 / 2 0 1 8
7
dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensiyang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia,standar internasional dan/atau standar khusus.
• Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi (LSP) yang mendapat lisensi dari BNSP. Lisensi
Profesi adalah
pendelegasian sebagian tugas yang terkendali melalui surveilen danmonitoring.
Sertifikasi Kompetensi
• Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikatkompetensi sebagai pengakuan penguasaan kompetensi yang
MATERI PEMBELAJARAN
Judul Learning material
Ruang lingkup diklat
Pencapaian hasil pembelajaran(LO)
Kriteria evaluasi belajar
Kontektualisasi diklat
evaluasi
Materi Pembelajaran lain sesuai persyaratan
Kurikulum
Keterkaitan Materi Pembelajaran dengan Materi Uji Kompetensi
MATERI UJIKOMPETENSI
Skema sertifikasiunit kompetensi
Ruang lingkup asesmen
Elemen asesmen
Kriteria pencapaianKompetensi
Kontektualisas asesmendan spesifikasi
Panduan asesmen
2 /2 7 / 2 0 1 8
8
Keterkaitan Praktek Kerja dengan Standar Kompetensi, Materi Pembelajaran dan Materi Uji Kompetensi
MATERIPEMBELAJARAN
Judul Learning material
Ruang lingkup diklat
Pencapaian hasil pembelajaran(LO)
Kriteria evaluasi belajar
Kontektualisasi diklat
evaluasi
Materi Pembelajaran lain
sesuai persyaratan Kurikulum
UJI KOMPETENSI
Skema sertifikasi unitkompetensi
Ruang lingkup asesmen
Elemen asesmen
Kriteria pencapaian Kompetensi
Kontektualisas asesmen dan spesifikasi
Panduan asesmen
SOP INDUSTRI
Judul SOP
Ruang lingkup SOP
Langkah-langkah proses
Instruksi kerja
Spesifikasi sesuai dengankonteks
QA
STANDAR KOMPETENSI
Judul l Unit
Deskripsi unit
Elemen
KUK
Batasan Veriabel
Panduan Penilaian
Jenis Lisensi BNSP
LSP Pihak 3 (LSP P-3)
LSP Pihak 2 (LSP P-2)
LSP Pihak 1(LSP P-1)
Perusahaan/Organisasi
LSP Pihak 1(LSP P-1)Lembaga
diklat
Panitia Teknis Uji Kompetensi
(PTUK)
LISENSI
• Dibentuk oleh asosiasi industri/ profesi
• Mengacu KBLUI• Mendapat
rekomendasi dari regulator (K/L)
• Dibentukoleh Regulator
• Dibentuk oleh perusahaan pola subkontrak
• Dibentukoleh perusahaan/ organisasi
• Untuk lingkup terbatas perusahaan/ organisasi
• Dibentuk oleh lembaga diklat
• Bagian integral pembelajara n/pelatihan
Dibentuk oleh BNSP atas Permintaan pihak pengguna.
2 /2 7 / 2 0 1 8
9
Sta.ndar Kompelensi
Sk!ema Sertifikasi
Asesor
TUK
Impusialitasp ,elaksanam Uji
Kompetensi
Asesi
'LSPPI
..SK.K.l\"1
..StamdJir Inter oaslonal.-StamdJir Khusw,
Skema Sertirfikasi .Ka aJifikasw(K K O se-Salli CapaiaoPembelaj arao
- Asesor d ati unsurpengajar
- Asesor d ari unsurindustri
Lo:kas:i TU.K da]amLiogknngan SendJri
L1i kompetensi oleh Ase51oryang bu 'lbm pengajarI
instruktur dari asesi dar i LSPinlental
Pe-:.serta Didik(Mahasiswa
LSPP2
idem
..skarnaKualifikasi
..skarna Okupasi
..skarna Kinter
Asesor dari 1 nsurinternal
Idem
Uji kompetensi olehase&or dan LSPinternal
PenonHdari sektorlinstuslil'peruuJhaan
terkait
.idem
Idem
Idem
TU.IK dati Unglrungmsendiri dan ꞏruK Mm d bi
Uji kompelens i oleh u esmdan l SP k stemal
Person n dad sektorterka it
Persyaratan Perangkat LSP
1.Standar Kompetensi Kerja (SKKNI/ SI/ dan SK).
2.Skema sertifikasi termasuk Perangkat Asesmen.
3.Tempat Uji Kompetensi (TUK).
4.Asesor Kompetensi & Auditor Internal (AsesorLisensi.
5.Panduan Mutu.
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 0
Pengarah &Pelaksana LSP
SK Pimpinan Lembaga/Organisasi
Kelengkapanpersyaratan LSP
Mengajukan permohonanlisensi kepada BNSP
Pemeriksaan kelengkapan &
kecukupan dolumen oleh BNSP
Penetapan pemberian
lisensi oleh pleno
BNSP
Proses Lisensi LSP P-1/P-2
Pelaksanaan asesmen &witness oleh BNSP
Rekomendasidari Regulator
(K/L)
Pembuatan Akte Notaris LSP oleh
Asossiasi Industri/Profesi
Kelengkapanpersyaratan LSP
Mengajukan permohonanlisensi kepada BNSP
Pemeriksaan kelengkapan &
kecukupan dolumen oleh BNSP
Penetapan pemberian
lisensi oleh pleno
BNSP
Proses Lisensi LSP P-3
Pelaksanaan asesmen &witness oleh BNSP
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 1
21
2/6/2013
Acuan Proses Lisensi BNSP
ISO/IEC 17024: 2012 (2003)Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
TERUKUR Mengacu pada SKKNI-Std.Internasional –Std.Khusus
OBYEKTIF Tidak terjadi konflik kepentingan
TERTELUSUR Keseluruhan prosesterdokumentasi dan terkendali
ACCEPTABLE Dapat diterima semua stakeholders
ACCOUNTABLE Tanggung jawab dan tanggung gugat
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 2
PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSIKERJA
Apa yang diujikan ?
STANDAR KOMPETENSIKERJA
SKEMA SERTIFIKASI
PERANGKAT/MATERI UJI KOMPETENSI
UJIKOMPETENSI
ASESOR KOMPETENSI
TEMPAT UJI KOMPETENSI
Siapa yang diuji ?
Aspek-Aspek Sertifikasi Kompetensi
Asesor Kompetensi
• Asesor Kompetensi (AK)-Memiliki latar belakang diklat dan pengalaman profesi-Mengikuti pelatihan Asesor dan memiliki sertifikat AK-Memiliki fungsi melakukan uji kompetensi
• Master Asesor Kompetensi (MA)-Memiliki sertifikat AK dan telah melakukan 20 x kegiatan uji-Mengikuti pelatihan Master Asesor dan memiliki sertifikat MA-Memiliki fungsi melatih & menguji Asesor Kompetensi
• Lead Asesor Kompetensi (LA)-Memiliki sertifikat AK dan telah melakukan 20x kegiatan uji-Mengikuti pelatihan Lead Asesor dan memiliki sertifikat LA-Memiliki fungsi memimpin pelaksanaan uji kompetensi
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 3
JENIS KEMASAN KOMPETENSI/SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI
Skema Sertifikasi KKNI
9
8
7
6Sertifikat level 6
5
4
3
2
1
SKKNI 6/Standar Internasional
SKKNI 6/Standar Internasional
SKKNI 6/Standar Internasional
Kemasan Kompetensi/Skema Sertifikasi
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 4
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL
Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI)BPS dan Kemenaker, 2014
SKKNI
Standar Internasional
Standar Khusus
Kemasan Kompetensi/Skema Sertifikasi
1. Manajer2. Profesional3. Teknisi dan AsistenProfesional
4. Tenaga Tata Usaha.5. Tenaga Usaha Jasa dan
Tenaga Penjualan .6. Pekerja Terampil
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
7. Pekerja Pengolahan, Kerajinan
8. Operator dan Perakit Mesin
9. Pekerja Kasar.
Sertifikat Kompetensi
• Sertifikat Kompetensi berlogo Garuda untuk skema sertifikasi KKNI dan Okupasi/Jabatan Kerja.
• Sertifikat Kompetensi berbentuk skill pasport untuk skema sertifikasi Klaster.
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 5
MANFAAT SERTIFIKAT KOMPETENSI
PEKERJA•Pengakuan kompetensi•Remunerasi•Jenjang karir
PERUSAHAAN•Kemudahan dalam rekruitmen•Kesesuaian dengan pekerjaan•Keseimbangan remunerasi dan kinerja/produktivitas
NEGARA•Pertumbuhan ekonomi•Peningkatan daya saing•Perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan negara lain (Mutual Recognition Arrangement/MRA).
SIKLUS “SUPPLY & DEMAND” TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI
Pasar Kerja
Pengembangan materipembelajaran mengacu
pada Skema Sertifikasi/standar
kompetensi
Asosiasi Industri/ Profesi
Lembaga Pendidikan
Vokasi/Pelatihan Kerja
Rekrutmen berbasissertifikat kompetensi
Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi
Proses Pendidikan/pelatihan Berbasis Kompetensi
Kerja
PengembanganSkema Sertifikasi
Pengembangan StandarKompetensi
LSP
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 6
1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan2. Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pejabat
Pengadaan)4. Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru5. Undang-Undang No. 43/2007 tentang Perpustakaan6. Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik7. Undang-Undang No.1/2009 tentang Penerbangan8. Undang-Undang No. 10/2009 tentang Pariwisata9. Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Undang-Undang No. 33/2009 tentang Perfilman12. Undang-Undang No. 36/2009 tentang Farmasi13.Undang-Undang No. 41/2009 tentang Kehutanan
14. Undang-Undang No.4/2011 tentang Informasi Geospasial15.Undang-Undang No. 5/2011 tentang Akuntan Publik16. Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi17. Undang-Undang No. 3/2014 tentang Perindustrian18. Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara19. Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah20. Undang-Undang No. 11/2014 tentang Keinsinyuran21. Undang-Undang No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan22. Undang-Undang No2//2017 tentang Jasa Konstruksi
Kewajiban Sertifikat Kompetensi Pada Berbagai Sektor/Subsektor
Warna hitam sudah terpadu dalam sistem BNSP
KEMENDAGRI SELAKU PENANGGUNG JAWAB KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
• UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan Kementerian/LPNK terlibat dalam menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya (Pasal 44). Dalam hal ini bagi Kemendagri terkait dengan bidang pemerintahan dalam negeri.
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kompetensi pemerintahan bagi kepala perangkat daerah maupun jabatan administrator dan jabatan pengawas (Pasal 233).
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang dilaksanakan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 8 (3))
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 7
REGULASI PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
UU 23/2014 & UU 5/2014
Permendagri 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/119/SJ tentang Pedoman Umum Perumusan Standar Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/3771/SJ tentang Pedoman Umum Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN)
PERSYARATAN KOMPETENSI ASNUU 5/2014 :Pasal 69 - (1) Pengemb karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Inst Pemerintah
Pasal 69 - (3) Kompetensi sbgm dimaksd meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kulturl
UU 5/2014 :Pasal 70 - (1) Setiap pegawai ASN memiliki hak dan diberi kesempatan mengembangkan kompetensi
Pasal 70 - (2) PK al melalui diklat, seminar, kursus dan penataran
UU 23/2014 :Pasal 233 - (1) Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kulturalPasal 233 – (2) Selain memenuhi kompetensi sbgm dimksd dlm ayat (1)harus memenuhi kompetensi pemerintahan
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 8
STANDAR KOMPETENSI KERJA PEMERINTAHANDALAM NEGERI (SKK-PDN)
Rumusan kemampuan kerja di bidang PemerintahanDalam Negeri yang mencakup antara lain:
kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD serta etika pemerintahan.
Pengembangan Kompetensi
Pengetahuan yang terkait dengan sistem pemerintahandan manajemen pembangunan, yang dapat diperoleh:
Pendidikan formal;
Pelatihan-pelatihan yang sesuai dan diverifikasiberdasarkan KKA-PDN , SKK-PDN dan LSP-PDN;
Pengetahuan yang didapat dari pengalamanyang diverifikasi oleh LSP-PDN.
2 /2 7 / 2 0 1 8
1 9
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Sertifikasi kompetensi kerja Pemerintahan DalamNegeri adalah proses pemberian sertifikatkompetensi yang dilakukan secara sistematis danobyektif melalui uji kompetensi yang mengacu padaStandar Kompetensi Kerja Pemerintahan DalamNegeri.
1.Sertifikat Kompetensi terhadap kompetensi pemerintahan dalam negeri dilakukan oleh LSP-PDN, berlaku pada kurun waktu tertentu 5 tahun).
2.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh penyelenggara diklat
Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi DalamLingkup Kementerian Dalam Negeri
Pusat
• Standardisasi
• Pengembangan Kompetensi
• Sertifikasi
Provinsi
• Pengembangan Kompetensi
• Sertifikasi
Kabupaten/Kota
• Pengembangan Kompetensi
2 /2 7 / 2 0 1 8
2 0
Terima kasih atasperhatian anda