KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA...•pengawasan & perlindungan •penanaman pohon pada...
Transcript of KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA...•pengawasan & perlindungan •penanaman pohon pada...
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
BOEDIARSO TEGUH WIDODO
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017
DAN KNOWLEDGE SHARING KEBERHASILAN KEPALA DAERAH
MAKASSAR, 23 MARET 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN 2017
ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
APBN TA 2018
STRATEGI PENGUATAN PENDAPATAN
DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
OUTLINE
2
KEMENTERIAN KEUANGAN 3
Pendahuluan (1) : Desentralisasi diwujudkan melalui penyerahan kewenangan disertai penyerahan sumber-sumber pendanaan
26 30 33 34
294341
491 508
1998 2000 2010 2015Prov. Kab./Kota Pasca Krisis Ekonomi 1997/1998, terjadi perubahan fundamental dalam
berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk Tata Pemerintahan di
Indonesia.
Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, dikenal dengan
istilah big bang, menandai era baru tata pemerintahan di Indonesia
yakni dengan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi.
Desentralisasi memberikan konsekuensi pada pola:
Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.
Pasal 18, Bab VI UUD 1945:Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi & daerah provinsidibagi atas kab & kota, masing-masing mempunyai pemda.Pemerintah provinsi, kabupaten,& kota mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantuan.
Pemerintahan Daerah HKPD
UU No. 22/1999 UU No. 25/1999
UU No. 32/2004 UU No. 33/2004
UU No. 23/2014 RUU HKPD
Money follows function
Desentralisasi Kewenangan (otonomi) disertai dengan DesentralisasiFiskal, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelolasumber pendanaan (revenue) dan pengelolaan belanjanya
(expenditure)
Coverage HKPD
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
Kab./Kota Antar Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lainnya
KEMENTERIAN KEUANGAN 4
513.3573.7 602.3
664.2 704.9
00
20.8
46.760
582.9 577.2 732.1 677.6 763.6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2013LKPP
2014LKPP
2015LKPP
2016Realisasi
2017APBN
Transfer ke Daerah Dana Desa Belanja Kementerian/Lembaga
513,3 573,7 623,1 710,9 764,9Total TKDD
Belanja K/L
Pendahuluan (2): Desentralisasi Fiskal Sebagai Instrumen Dalam Peningkatan Kualiltas Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat
Peran strategis kebijakan dan Alokasi TKDD :
Perbaikan layanan dasar publik.
Penurunan kesenjangan antar daerah.
Pengentasan kemiskinan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejak era Kabinet Kerja, Alokasi TKDD
meningkat signifikan, sehingga volumenya
lebih besar dibanding belanja KL
bukti penguatan desentralisasi dan
implementasi Nawacita ke 3:
“Membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan”
KEMENTERIAN KEUANGAN
1 Dana Insentif Daerah
2 Bantuan Operasional Sekolah
3 Tunjangan Profesi Guru PNSD
4 Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil
5 Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
2015 2016 & 2017
I. TRANSFER KE DAERAH I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana Perimbangan A. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil 1. Dana Transfer Umum
2. Dana Alokasi Umum a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Transfer Khusus
C. Dana Keistimewaan DIY a. DAK Fisik
D. Dana Transfer Lainnya b. DAK Nonfisik
B. Dana Insentif Daerah
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
II. DANA DESA II. DANA DESA No Jenis DAK Nonfisik
1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2 Tunjangan Profesi Guru (TPG)
3 Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)
4 Tunjangan Khusus Guru di Daerah sangat terpencil
5 Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)
6 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
7 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM).
8 Pelayanan Administrasi Kependudukan
Kebijakan Umum TKDD dan Pokok-Pokok Perubahan Fundamental TKDD 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN
URAIAN
2016APBN2017
Selisih Terhadap
APBN-P Realisasi
SementaraAPBN-P
Realisasi Sementara
Transfer ke Daerah 729,3 664,2 704,9 -24,4 40,7
A. Dana Perimbangan 705,5 640,4 677,1 -28,4 36,7
1. Dana Transfer Umum 494,5 475,9 503,6 9,2 27,7
a. Dana Bagi Hasil 109,1 90,5 92,8 -16,3 2,3
1) Pajak 68,7 50,6 58,6 -10,1 8,0
2) Sumber Daya Alam 40,5 39,9 34,2 -6,3 -5,7
b. Dana Alokasi Umum 385,4 385,4 410,8 25,5 25,5
2. Dana Transfer Khusus 211,0 164,5 173,4 -37,6 8,9
a. Dana Alokasi Khusus Fisik 89,8 75,2 58,3 -31,5 -16,9
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 121,2 89,3 115,1 -6,1 25,8
B. Dana Insentif Daerah 5,0 5,0 7,5 2,5 2,5
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY 18,8 18,8 20,4 1,5 1,5
1. Dana Otsus 18,3 18,3 19,6 1,3 1,3
2. Dana Keistimewaan DIY 0,6 0,5 0,8 0,3 0,3
Dana Desa 47,0 46,7 60,0 13,0 13,3
JUMLAH 776,3 710,9 764,9 -11,4 54,0
(dalam triliun Rp)
Kebijakan TKDD 2017:Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa
•Dana Transfer > Belanja K/L
• Perluasan penggunaan DBH
• Pagu DAU tidak Final
•DTU minimal 25% untukinfrastruktur
•Alokasi DAU sesuaipengalihankewenangan darikab/kota ke provinsi
•DAK Fisik untuk prioritas daerah dan nasional
• Penyaluran berbasiskinerja pelaksanaan
Kebijakan
KEMENTERIAN KEUANGAN
Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah.
Formula alokasi:
berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan Pajak dan PNBP (SDA).
by origin: daerah penghasil menerima alokasi sesuai potensinya, daerah lain
menerima alokasi dalam rangka pemerataan
DBH PAJAK DBH SUMBER DAYA ALAM
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017: FORMULA ALOKASI
7
KEMENTERIAN KEUANGAN 8
1 3 4 5=3+4 6 7=5-6
1. 7.087,6 10.577,6 17.665,3 5.555,5 12.109,8
a. 4.014,3 7.494,4 11.508,7 4.014,3 7.494,4
b. 3.069,4 3.066,2 6.135,6 1.537,2 4.598,4
c. 3,9 17,0 20,9 3,9 17,0
2. SDA 6.763,5 948,1 7.711,7 5.301,4 2.410,2
a. Kehutanan 408,6 606,1 1.014,7 408,6 606,1
b. 361,3 - 361,3 361,3 -
c. 5.749,4 218,6 5.968,0 4.287,3 1.680,7
d. - 22,5 22,5 - 22,5
e. 244,2 100,9 345,1 244,2 100,9
13.851,2 11.525,8 25.376,9 10.856,9 14.520,0
Sisa KBNo.
CHT
Minerba
Migas
KB APBN
2017Jenis DBH
Penundaan
DBH TW IV
2016
Total KB
Total
Perikanan
Panas Bumi
2
Pajak
PPh
PBB
KB s.d
2015
APBN-PRealisasi
SementaraAPBN-P
Realisasi
Sementara
1 2 3 4 5 6=5-3 7=5-4
1 DBH Pajak 68.619,6 50.636,3 58.576,5 (10.043,1) 7.940,2
1. PPh 31.629,1 17.738,4 33.798,8 2.169,7 16.060,4
2. PBB 16.583,3 12.507,7 16.224,7 (358,6) 3.717,0
3. CHT 2.834,0 2.817,0 2.997,6 163,6 180,6
Kurang bayar 17.573,2 17.573,2 5.555,5 (12.017,7) (12.017,7)
2 DBH SDA 40.456,3 39.898,7 34.216,9 (6.239,4) (5.681,8)
1. Migas 13.250,7 10.600,5 11.917,8 (1.332,9) 1.317,3
2. Minerba 13.231,9 16.646,0 14.188,9 957,0 (2.457,1)
3. Kehutanan 1.596,4 680,7 1.521,1 (75,3) 840,4
4. Perikanan 554,4 249,5 760,0 205,6 510,5
5. Panas Bumi 504,6 403,7 527,7 23,1 124,0
Kurang bayar 11.318,3 11.318,3 5.301,4 (6.016,9) (6.016,9)
109.075,8 90.535,0 92.793,4 (16.282,5) 2.258,4 Total
Selisih Thdp
No DBH APBN 2017
2016
Rincian Kurang Bayar DBH
Postur DBH 2017Alokasi DBH sebesar Rp92,8 T, naik
Rp 2,3 T dari realisasi APBNP 2016
sebesar Rp90,5 T.
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017
(dalam miliar Rp)
KEMENTERIAN KEUANGAN 9
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) selain untuk mendanai:
•peningkatan kualitas bahan baku
•pembinaan industri
•pembinaan lingkungan sosial
•sosialisasi ketentuan di bidang cukai
•pemberantasan barang kena cukai ilegal.
dapat juga digunakan untuk kegiatan lain sesuai prioritas & kebutuhan daerah dengan porsi 50%.
DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi, dapat digunakan untuk:
•pengelolaan taman hutan raya
•pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan
•penataan batas kawasan
•pengawasan & perlindungan
•penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai,
dan pengadaan bangunan konservasi tanah & air
•pengembangan perbenihan
•penelitian dan pengembangan.
0,5% Tambahan DBH SDA Migas dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017Perluasan Diskresi Penggunaan DBH
KEMENTERIAN KEUANGAN
CFAD
KbF KpF
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
PDRB per Kapita
IPM
IKK
DBH
PAD
• Memperhitungkan
Belanja Gaji PNSD
• Memperhitungkan gaji
PNSD yang akan
dialihfungsikan ke Provinsi
Prov AD = 40%, CF =60%
Kab/Kota AD = 45%, CF =55%
AD = Alokasi Dasar
CF = Celah Fiskal
Kbf = Kebutuhan Fiskal
Kpf = Kapasitas Fiskal
DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah.
Formula alokasi: selisih kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 : Formula Alokasi
10
PAGU DAU NASIONAL
26% X PDN NETO
Bagian Provinsi
10%
Bagian Kab/Kota
90%
Perhitungan Besaran DAU
untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 :
Kebijakan Pembobotan Variabel DAU
11
BOBOT VARIABEL 2016 2017
PROVINSI KAB/KOTA PROVINSI KAB/KOTA
ALOKASI DASAR 40% 49% 40% 45%
CELAH FISKAL 60% 51% 60% 55%
VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL
- INDEKS JUMLAH PENDUDUK 30% 30% 30% 30%
- INDEKS LUAS WILAYAH 15% 13% 15% 13%
(LUAS LAUT) 40% 45% 45% 50%
- INDEKS IKK 27% 28% 27% 28%
- INDEKS INVERS IPM 17% 17% 17% 17%
- INDEKS PDRB 11% 12% 11% 12%
VARIABEL KAPASITAS FISKAL
- PAD 70% 60% 70% 60%
- DBH PAJAK 75% 60% 75% 60%
- DBH SDA 85% 80% 85% 80%
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017
Pagu DAU tidak final.
• Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P
• Implikasi: Penyesuaian kontrak, penyesuaian
belanja
• Solusi: fleksibilitas kontrak, cash planning
Pengalihan urusan pemerintahan.
• Beban pengalihan Rp15,4 T sudah ditampung dalam
APBN 2017
• Potensi tambahan beban pengalihan Rp3,6 T.
• Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm APBN-P.
Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat.
• Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum
termasuk BPKB dan Dikti kesehatan)
• Implikasi:
6 bulan pembayaran belanja pegawai telah
dan akan menjadi beban APBD 2017.
6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T).
• Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg pengurang DAU.
Penggunaan Dana Transfer Umum (DBH + DAU),
minimal 25% digunakan untuk belanja infrastruktur
layanan dasar publik dan ekonomi untuk
mendorong:
• pertumbuhan ekonomi;
• pengentasan kemiskinan;
• pengurangan pengangguran; dan
• pengurangan kesenjangan antardaerah.
12
KEMENTERIAN KEUANGAN
Berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan sinkronisasi kegiatan DAK antarwilayah, antarbidang, dan antara DAK dengan sumber pendanaan di luar DAK
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017:
Mekanisme Pengalokasian
13
PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT
K/L Teknis Bappenas Kemenkeu
Penilaian mengacu pada:a. data teknis Usulan DAK;b. perbandingan data teknis usulan
daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM;d. target output dan outcome:• jangka menengah;•per tahun secara nasional;•dari dana TP dan KP.
Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:a. Data teknis Usulan DAK;
b. lokasi prioritas;
c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritasnasional dalam RKP dan RPJMN.
Menilai satuan biaya:a.Standar Biaya Masukan;b.Standar Biaya Keluaran usulan K/L;c.Indeks kemahalan konstruksi.d.kinerja penyerapan DAK dan
tingkat capaian output fisik tahunsebelumnya.
Provinsi
a.Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
b.Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017 :
Jenis dan Bidang DAK Fisik
1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Perumahan dan
Permukiman;
4) Pertanian;
5) Kelautan dan Perikanan;
6) Sentra Industri Kecil; dan
7) Pariwisata
1. DAK REGULER
Untuk membantu
pemenuhan SPM dan
mendukung kegiatan
perekonomian daerah
1) Pendidikan SMK;
2) Kesehatan (RS dan
Rujukan);
3) Air Minum;
4) Sanitasi;
5) Jalan;
6) Pasar;
7) Irigasi; dan
8) Energi Skala Kecil
2. DAK PENUGASAN
Untuk pencapaiansasaran prioritas nasional
dalam RKP Menu dgn lokus terbatas
1) Perumahan dan
Permukiman;
2) Transportasi (Transportasi
Desa, Dermaga Kecil,
dan Tambatan Perahu)
3) Kesehatan (Puskesmas)
3. DAK AFFIRMASI
Untuk mempercepatpenyediaan infrastruktur di
daerah tertinggal,
perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi
14
KEMENTERIAN KEUANGAN 15
(dalam trilliun Rupiah)
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017 :
Pagu per Bidang DAK Fisik
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan DAK Fisik 2017: Perbaikan Mekanisme Penyaluran Berdasarkan Kinerja Penyerapan & Capaian Output
16
65%
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan DAK Fisik 2017 : Bisnis Proses Penyaluran melalui KPPN
17
KEMENTERIAN KEUANGAN
1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017
(TRIWULAN 1)2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI:
• PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB
• PERALIHAN DIPA, PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), DAN
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
PENYUSUNAN POKJA DJPK & DJPB
PENYUSUNAN PROSES BISNIS
PENYIAPAN REGULASI: REVISI
PMK 187/2016
PENYUSUNAN SOP LINK
PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)
SOSIALISASI KEPADA SELURUH KPPN &
PEMDA PENYALURAN TRIWULAN I
JAN
MINGGU 3-4
FEB
MINGGU 1-4
JAN
MINGGU 3 JAN - MARET FEB - MARET MARET APRIL
Kebijakan DAK Fisik 2017 :
Transisi Penyaluran Melalui KPPN Mulai 2017
18
KEMENTERIAN KEUANGAN
(dalam miliar Rp)
DAK Fisik sebagian tidak tersalurkan, karena daerah belum memenuhi syarat penyaluran:
• Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output.
• Menyampaikan laporan melampaui batas waktu pelaporan.
• Menyampaikan laporan, namun tidak lengkap/tidak sesuai.
Kebiasaan daerah utk menumpuk permintaan penyaluran pada akhir tahun, dan belum tertib sesuai
triwulan/tahapannya.
19
Kebijakan Dana Alokasi Fisik 2017: Rencana Carry-Over DAK Fisik TA 2016 pada APBN-P 2017
→ Kekurangan pembayaran DAK Fisik direncanakan di-carry over pada APBN-P 2017.
→ Usulan Kriteria Daerah untuk rencana carry over DAK Fisik:
• Bidang DAK Fisik yang output kegiatannya telah mencapai 100%.
• Bidang DAK Fisik yang telah menyampaikan laporan pada 2016.
• Telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi secara fisik dan administrasi atas laporan
pelaksanaan DAK Fisik TA 2016.
Penyerapan DAK Fisik TA 2016 Belum Optimal
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
51.996,39 15.598,92 15.598,92 12.999,10 12.661,73 12.999,10 11.428,85 10.399,28 5.152,55 44.842,04 86,2% 7.154,35
24.861,40 7.458,42 7.458,42 6.215,35 6.129,68 6.215,35 5.524,12 4.972,28 2.674,44 21.786,66 87,6% 3.074,74
2.605,73 781,72 781,72 651,43 617,60 651,43 524,02 521,15 182,76 2.106,10 80,8% 499,64
10.345,85 3.103,76 2.962,56 3.103,76 2.516,33 4.138,34 993,83 0,00 0,00 6.472,71 62,6% 3.873,15
89.809,37 26.942,81 26.801,61 22.969,64 21.925,34 24.004,22 18.470,82 15.892,70 8.009,74 75.207,51 83,7% 14.601,87
Pagu Total %
TIDAK
SALUR
PENYALURAN
Tw/Tahap I Tw/Tahap II Tw/Tahap III Tw IV
KEMENTERIAN KEUANGAN 20
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2017 (1)
Tujuan: mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik dalam rangka mengurangi beban ekonomi dan langsung dinikmati masyarakat
Formula Alokasi
Unit Cost Jumlah Frekuensi Contoh: TPG PNSD
Gaji Pokok Guru bersetifikasi Pendidik x jumlah guru x 12 bulan
Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
(Rp45,12T)
• untuk pencapaian program
wajib belajar 12 Tahun.
• Sasaran : 46,2 juta siswa SD,
SMP, dan SMA/SMK
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
(Rp 6,62T)
• untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan
kesehatan, khususnya pelayanan
promotif dan preventif, serta
Jampersal.
• Sasaran: 5,3 juta ibu hamil, 12,2 ribu
Puskesmas, dan 104 RS
Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
(Rp3,58T)
• untuk meringankan beban
masyarakat dalam
memperoleh akses PAUD.
• Sasaran: 5,6 juta siswa
Bantuan Operasional
Keluarga Berencana
(BOKB) (Rp0,29T)
• untuk mendukung program KB.
• Sasaran: 4.586 balai penyuluhan, 20.470 fasilitas kesehatan, dan 508 kampung KB & Posyandu
Peningkatan
Kapasitas Koperasi
dan UKM (PK2UKM)
Rp0,1T
• untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UKM melalui pelatihan
dan pendampingan.
• Sasaran: 23,6 ribu peserta pelatihan
Administrasi
Kependudukan
(Rp0,75T)
• untuk keberlanjutan dan keamanan
sistem administrasi kependudukan
(SAK)
• Sasaran: untuk dinas yang menangani
dukcapil dan jumlah kecamatan
KEMENTERIAN KEUANGAN
APBN-PRealisasi
SementaraAPBN-P
Realisasi
Sementara
1 3 4 5 6=5-3 7=5-4
1. 43.923,6 43.923,6 45.120,0 1.196,4 1.196,4
2. 2.281,9 2.281,9 3.581,7 1.299,8 1.299,8
3 69.762,7 39.167,6 55.573,4 (14.189,3) 16.405,8
4 1.020,5 820,1 1.400,0 379,5 579,9
5 - - 1.669,9 1.669,9 1.669,9
6 3.559,9 2.630,9 6.910,0 3.350,1 4.279,1
7 264,3 237,5 100,0 (164,3) (137,5)
8 - - 750,0 750,0 750,0
9 400,0 199,3 - (400,0) (199,3)
121.212,9 89.260,5 115.105,0 (6.107,9) 25.844,5
Dana Kegiatan Administrasi Kependudukan di Prov & Kab/Kota
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
J U M L A H
Tunjangan Profesi Guru PNSD (TP Guru PNSD)
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD)
Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG Guru PNSD)
BOK dan BOKB
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan (PK2UKM & Naker)
(dalam miliar rupiah)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
2
No. Uraian
2016
APBN 2017
Selisih Terhadap
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2017 (2)
21
(miliar Rp)
Perbaikan & penyederhanaan sistem pelaporan
Penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.
Diarahkan untuk mendukungoperasional pelayanan publik
Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN 22
DIALOKASIKAN KEPADA
PROVINSI KABUPATEN KOTA
BERDASARKANKRITERIA UTAMA KRITERIA KINERJA
• Opini BPK
• Penetapan Perda APBD tepat waktu.• Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah
• Pelayanan dasar publik; dan
• Ekonomi dan kesejahteraan.
Kebijakan Dana Insentif Daerah 2017
Tujuan: memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik pengelolaan kesehatan fiskal, keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta ekonomi & kesejahteraan
KEMENTERIAN KEUANGAN 23
Kebijakan DID 2017: Resume Penilaian
KEMENTERIAN KEUANGAN
DID besar di Jawa (34,6%) dan Sumatera (27,3%) : kinerja keuangan, layanan publik, ekonomi
dan kesejahteraan antardaerah tidak merata, di kedua pulau lebih baik dari daerah lain di luar
Jawa dan Sumatera.
KALIMANTAN
Se-Provinsi DID Daerah
Kalbar 60,0 8
Kalteng 208,7 11
Kalsel 284,7 14
Kaltim 149,1 9
Kaltara 22,5 3
Jumlah 725,0 45
SULAWESI
Se-Provinsi DID Daerah
Sulteng 95,3 5
Sulut 262,4 13
Sulsel 206,8 17
Sultra 149,6 8
Gorontalo 52,5 7
Sulbar 166,2 5
Jumlah 932,8 55
JAWA
Se-Provinsi DID Daerah
DKI Jakarta 0,0 0
Jabar 461,9 21
Jateng 1099,9 23
DIY 270,8 6
Jatim 682,0 31
Banten 80,6 5
Jumlah 2.595,2 86
BALI, NTB,NTT
Se-Provinsi DID Daerah
Bali 201,8 9
NTB 254,2 11
NTT 192,3 6
Jumlah 648,3 26
Maluku,Papua, Papua Barat
Se-Provinsi DID Daerah
Maluku 295,0 9
Papua 80,6 5
Maluku Utara 110,8 4
Papua Barat 67,5 9
Jumlah 553,9 27
(dalam miliar rupiah)
PERLU:• Peningkatan kapasitas bagi Pemda dengan kinerja kurang baik;
• Perbaikan kriteria yang mencerminkan kinerja sesungguhnya serta Optimalisasi penggunaan DID untuk kegiatan produktif.
SUMATERA
Se-Provinsi DID Daerah
Aceh 726,3 19
Sumut 154,2 4
Sumbar 544,1 17
Riau 22,5 3
Jambi 65,0 4
Sumsel 82,5 11
Bengkulu 97,0 3
Lampung 208,4 10
Babel 137,3 3
Kep. Riau 7,5 1
Jumlah 2044,8 75
Distribusi Dana Insentif Daerah 2017
24
KEMENTERIAN KEUANGAN 25
PENDAPATAN DESA
Alokasi APBN :• Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa• 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
Bagian dari PDRD kab/kota• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK
• Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
Bantuan keuangan dari APBD
Lain-lain Pendapatan yang sah
Hibah dan Sumbangan pihak ketiga
Pendapatan Asli Daerah
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2015 2016 2017
DD ADD BAGI HASIL PDRD
2015 2016 2017
DANA DESA (DD)* 20.766 46.982 60.000
ADD* 33,835 35.455 33.224
BAGI HASIL PDRD* 2.650 2.849 3.119
TOTAL* 57.251 85.286 96.344
JUMLAH DESA 74.093 74.754 74.954
RATA-RATA TOTALPER DESA**
772,6 1.140,8 1.285,3
*miliar **juta
DANA DESA NASIONAL
Kebijakan Dana Desa 2017 : Sumber Pendapatan Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN 26
CARA PENGHITUNGAN
Konsisten dengan tahun sebelumnya
Proporsi dan bobot formula:
90% Alokasi Dasar (Pemerataan),
10% variabel jumlah penduduk desa
(25%), angka kemiskinan desa (35%), luas
wilayah desa (10%), dan tingkat
kesulitan geografis desa (30%)
PERTIMBANGAN
memperhatikan aspek pemerataan dan
keadilan
rasio penerima Dana Desa terkecil dan
terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4 standar deviasi yang paling rendah.
ALOKASI UNTUK 74.954 DESA
Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa,
dan tingkat kesulitan geografis desa.
Kebijakan Dana Desa 2017 : Pengalokasian Dana Desa
2. Prioritas penggunaan: Membiayai pembangunan
Pemberdayaan masyarakat
Pelaksanaan diutamakan melalui: Swakelola dengan menyerap tenaga kerja
setempat Kegiatan yang mendorong masyarakat
produktif secara ekonomi
KEMENTERIAN KEUANGAN 27
KEBIJAKAN DANA DESA 2017 (2): DANA DESA DIALOKASIKAN SECARA MERATA DAN BERKEADILAN
ProvinsiJumlah
DesaPagu
(trliiun)share pulau
share nasional
Aceh 6.497 4,9 27,2% 8,2%
Sumut 5.418 4,2 23,3% 7,0%
Sumbar 928 0,8 4,4% 1,3%
Riau 1.592 1,3 7,2% 2,2%
Jambi 1.399 1,1 6,1% 1,8%
Sumsel 2.859 2,3 12,8% 3,8%
Babel 309 0,3 1,7% 0,5%
Kepri 275 0,2 1,1% 0,3%
Bengkulu 1.341 1,0 5,6% 1,7%
Lampung 2.435 2,0 11,1% 3,3%
Total 23.053 18,0 100% 30,0%
ProvinsiJumlahDesa
Pagu(triliun)
share pulau
Share nasional
Jabar 5.312 4,5 24,2% 7,5%
Jateng 7.809 6,4 34,4% 10,7%
DIY 392 0,4 2,2% 0,7%
Jatim 7.724 6,3 33,9% 10,5%
Banten 1.238 1,0 5,4% 1,7%
Total 22.475 18,6 100% 31,0%
ProvinsiJumlah Desa
Pagu(triliun
)
share pulau
share nasional
Bali 636 0,5 13,2% 0,8%
NTB 995 0,9 23,7% 1,5%
NTT 2996 2,4 63,2% 4,0%
Total 4.627 3,8 100% 6,3%
ProvinsiJumlah Desa
Pagu(triliun)
Sharepulau
share nasional
Kalbar 2.031 1,6 30,8% 2,7%
Kalteng 1.434 1,1 21,2% 1,8%
Kalsel 1.865 1,4 26,9% 2,3%
Kaltim 841 0,7 13,5% 1,2%
Kaltara 447 0,4 7,7% 0,7%
Total 6.618 5,2 100,% 8,7%
ProvinsiJumlah Desa
Pagu(triliun)
share pulau
share nasional
Maluku 1.198 1,0 13,3% 1,7%
Malut 1.064 0,8 10,7% 1,3%
Papua 5.420 4,3 57,3% 7,2%
Papbar 1.743 1,4 18,7% 2,3%
Total 9.425 7,5 100% 12,5%
ProvinsiJumlah Desa
Pagu(triliun)
sharepulau
share nasional
Sulut 1.508 1,2 17,4% 2,0%
Sulteng 1.842 1,4 20,3% 2,3%
Sulsel 2.257 1,8 26,1% 3,0%
Sultra 1.917 1,5 21,7% 2,5%
Gorontalo 657 0,5 7,25% 0,8%
Sulbar 575 0,5 7,25% 0,8%
Total 8.756 6,9 100% 11,5%
WilayahJumlah
DesaNilai
(miliar)%
Jawa-Bali 23.111 19,1 31,83%
Luar Jawa-Bali 51.843 40,9 68,17%Jumlah 74.954 60,00 100,00%
SUMATERAKALIMANTAN
SULAWESI PAPUA & MALUKU
BALI & NUSA TENGGARAJAWA
KEMENTERIAN KEUANGAN 28
Kebijakan Dana Desa: Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa 2016
2016 2016
Untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan,
kesejahteraan masyarakat, serta perluasan skala ekonomi
individu dan kelompok.
Rp40,8 T
(87,7%)
Rp3,1 T
(6,8%)
KEMENTERIAN KEUANGAN 29
Kebijakan Dana Desa 2017 : Penyaluran Dana Desa Berdasarkan Pada Kinerja Pelaksanaan Di Daerah
Perbaikan mekanisme penyaluran diarahkan untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan
dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa, sehingga diharapkan mampu mempercepat
penyediaan layanan dasar publik dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa
KEMENTERIAN KEUANGAN 30
Kebijakan Dana Desa 2017: Tantangan, Kebijakan & Implikasi
TANTANGAN
Penggunaan Dana Desa belum optimal
Kapasitas Perangkat Desa belum memadai
Peraturan perundangan terkait Desa yang diterbitkan K/L berpotensi tumpang tindih
Penyediaan Pendamping Desa:• kompetensi belum memadai,
• proses rekruitmen lama,• mobilisasi yang terlambat
Meningkatkan pemantauan danevaluasi pelaksanaan Dana Desa
KEBIJAKAN
Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prioritas kegiatan
pembangunan pelayanan dasar skala desa dan pemberdayaan
masyarakat desa
Penyelenggaraan pelatihantatakelola keuangan desa &
pelatihan pengelolaan dana desa
Percepatan rekrutmen pendamping desa yang berkompeten
Sinergi peraturan perundangan.
Mengoptimalkan peran perwakilan Kemenkeu di daerah dalam hal penyaluran, pemantauan dan
evaluasi
IMPLIKASI
Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
desa
Peningkatan kualitas dan akuntabilitas Pelaporan.
Pengelolaan Dana Desa lebih baik
Dampak Dana Desa signifikan terhadap pembangunan dan
perekonomian
KEMENTERIAN KEUANGAN
Untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi
fiskal dan otonomi daerah, serta memperkokoh eksistensi NKRI
Triliun Rp
I. Pendapatan 144,1
a. Pajak 66,9
b. Bea & Cukai 6,8
c. PNBP 70,4
II. Belanja 232,3
a. TKDD 176,1
b. Belanja K/L 56,2
Neto (I-II) (88,2)
SUMATERA
Triliun Rp
I. Pendapatan 1.143,2
a. Pajak 884,9
b. Bea & Cukai 161,6
c. PNBP 96,6
II. Belanja 302,8
a. TKDD 201,8
b. Belanja K/L 101,0
Neto (I-II) 840,4
JAWA
Triliun Rp
I. Pendapatan 86,0
a. Pajak 32,0
b. Bea & Cukai 1,1
c. PNBP 52,9
II. Belanja 93,9
a. TKDD 73,6
b. Belanja K/L 20,3
Neto (I-II) (7,9)
KALIMANTAN Triliun Rp
I. Pendapatan 19,7
a. Pajak 16,6
b. Bea & Cukai 0,6
c. PNBP 2,5
II. Belanja 104,5
a. TKDD 73,3
b. Belanja K/L 31,2
Neto (I-II) (84,8)
SULAWESI
Triliun Rp
I. Pendapatan 18,4
a. Pajak 10,7
b. Bea & Cukai 1,7
c. PNBP 6,0
II. Belanja 89,6
a. TKDD 71,7
b. Belanja K/L 17,9
Neto (I-II) (71,3)
MALUKU dan PAPUA
Triliun Rp
I. Pendapatan 15,5
a. Pajak 11,7
b. Bea & Cukai 1,5
c. PNBP 2,3
II. Belanja 56,4
a. TKDD 39,5
b. Belanja K/L 17,0
Neto (I-II) (40,9)
BALI dan NUSRA
Kebijakan ekspansi anggaran di luar jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan
di luar jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa.
Keterangan:1.Pendapatan yang dikumpulkan
dari Daerah ke Pusat
2.Belanja yang dikembalikan dari Pusat ke Daerah
3.Data dalam Triliun Rp4.Data rata-rata 2014-2016
31
Ekualisasi Pendapatan & Belanja Antarwilayah
KEMENTERIAN KEUANGAN 32
KEBIJAKAN UMUM
• Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN dialokasikan sesuai money follows program untuk
mendukung implementasi Nawacita ketiga.• Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output.
Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (1)
• Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti perubahan PDN neto. Implikasi: perlu penyesuaian APBD
• Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual.• Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan.• Minimal 25% DBH dan DAU digunakan untuk belanja infrastruktur layanan publik.
• Mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik antardaerah.• Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output per bidang.• Sinkronisasi DAK Fisik: antarprogram, antardaerah, dan antarsumber pendanaan. • Jenis DAK Fisik:DAK Regular pemenuhan SPM urusan wajib layanan dasar, a.l. pendidikan, kesehatan, infrastruktur.DAK Penugasan lokus dan program prioritas sesuai prioritas nasional dalam RKP 2018, a.l. pendidikan
vokasi, RS Rujukan, irigasi, dan air minum & sanitasi.DAK Afirmasi percepatan infrastruktur daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal, a.l. Transportasi,
perumahan dan permukiman.
• Memberikan rewards kepada daerah berprestasi dalam kinerja: tata kelola keuangan daerah, a.l. e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk dan PTSP. kesejahteraan, a.l. pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Berbasis kebutuhan per bidang
(sector based), untuk urusan wajib
layanan dasar
Berbasis kewilayahan (area
based), untuk Lokpri pada
kategori daerah perbatasan,
kepulauan dan tertinggal
DAK
REGULER
Berbasis program prioritas
nasional (program based), sesuai
Rencana Kerja Pemerintah tahun
2018
1. Kesehatan (Puskesmas)2. Perumahan dan Permukiman3. Transportasi4. Pendidikan5. Air Minum6. Sanitasi
1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
3. Air Minum4. Sanitasi5. Jalan6. Irigasi7. Pasar
8. Energi Skala Kecil9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Pendidikan2. Kesehatan dan KB
3. Jalan4. Air Minum
5. Sanitasi6. Perumahan dan Permukiman7. Pasar8. IKM9. Pertanian
10. Kelautan dan Perikanan11. Pariwisata
DAK
AFIRMASI
DAK
PENUGASAN
Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (2)
33
KEMENTERIAN KEUANGAN 34
Optimalisasi Pemanfaatan untuk kegiatan
pro-poor:• pelayanan kesehatan masyarakat miskin
• pelayanan pendidikan masyarakat miskin
• perbaikan gizi masyarakat miskin
Pro-job:• pelaksanaan kegiatan secara swakelola
• kegiatan dilakukan secara padat karya
• Pemberian pelatihan untuk kewirausahaan
• Pemberian pelatihan business plan
• Pemberdayaan masyarakat desa
5
Afirmasi basis kewilayahan untuk daerah:
perbatasan, tertinggal, & kepulauan 4• Arahan Presiden : Alokasi dinaikkan 2 kali
dibanding 2017
• Janji kampanye : Alokasi minimal Rp1 M s.d.
Rp.1,4 M tiap desa
1
• Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga
10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah
untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014
2
Menyempurnakan formula alokasi/distribusi
Dana Desa dengan tetap memerhatikan
aspek pemerataan & keadilan, untuk:• Mempercepat pengentasan kemiskinan.
• Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana
& prasarana pelayanan publik antardesa.
• Memberikan afirmasi pada desa sangat
tertinggal dan tertinggal.
3
Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (3)
KEMENTERIAN KEUANGAN 35
Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Strategi
Optimalisasi Pajak
Daerah Untuk
Peningkatan PAD
Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% padaperiode 2011 sd. 2015), APBD masih tergantung dari dana transfer.
Modernisasi
• Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
pengelolaan basis data.
• Penggunaan Teknologi Informasi dalam
pelayanan perpajakan, misalnya e-SKPD, e-
payment dan sejenisnya
•Membangun organisasi perpajakan daerah
berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan,
penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.
•Menyusun SOP setiap pelayanan.
Peningkatan SDM
•Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian,
penagihan, dan pemeriksaan.
•Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik
pemungutan perpajakan yang baik.
• Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang
dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.
Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak
Melakukan penilaian ulang atas dasar
pengenaan disesuaikan dengan potensi
dan kemampuan wajib pajak
Peningkatan Basis Data Perpajakan
•Mendata ulang WP & objek pajak
•Meningkatkan koordinasi internal pemda
antara lain dengan bagian penerbitan izin
•Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk
PBB)
Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan
•Dibidang penilaian dan penagihan dpt
dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.
•Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi
dengan Polri, Kejaksaan, BPK, & BPKP
Sinergi Pemda dan
DPRD dlm menetapkan
Perda PDRD Untuk
meningkatkan PAD
tanpa menimbulkan
distorsi terhdp
perekonomian
KEMENTERIAN KEUANGAN 36
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah:Prinsip, Syarat & Sumber Pinjaman Daerah
LOAN
PRINSIP UMUM SUMBER PINJAMAN PERSYARATAN
Inisiatif Pemda
Untuk menutup:
a. Defisit APBD;
b. Pengeluaran
pembiayaan
c. Kekurangan arus kas
Dapat diteruskan sbg
pinjaman, hibah
dan/atau penyertaan
modal kepada BUMD
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Lain;
Lembaga Keuangan Bank;
Lembaga Keuangan Bukan
Bank;
Masyarakat, dalam bentuk
Obligasi Daerah
Sisa pinjaman +
pinjaman yang akan
ditarik < 75%
penerimaan umum
APBD tahun
sebelumnya
Rasio kemampuan
keuangan daerah
(DSCR) > 2,5
Tidak mempunyai
tunggakan kepada
Pemerintah Pusat
Mendapat persetujuan
DPRD untuk pinjaman
Jangka Menengah dan
Panjang
KEMENTERIAN KEUANGAN 37
Penyertaan
Pemerintah
SUMBER DANA
Pinjaman
Multilateral
Pinjaman Daerah
KEGIATAN
PDF & Jasa Konsultasi
/ Advisory
PENERIMA MANFAAT
Pasar Modal
Grant/
Hibah
PEMDA
Penyertaan
PemerintahPinjaman Daerah PEMDA
Saat
Ini
Ke D
ep
an
1.meningkatkan akses pembiayaan
infrastruktur di daerah, dengan
menyediakan pinjaman mulai dari
jumlah kecil hingga besar;
2.meningkatkan kapasitas Pemda
dalam mengelola pinjaman dengan
pembentukan debt management
unit ;
3.mengatasi keterbatasan Pemda
dalam penyiapan proyek yang baik,
melalui penyediaan fasilitas Project
Development Fund (“PDF”); dan
4.meningkatkan kapasitas Pemda
dalam melaksanakan pembangunan
proyek infrastruktur yang
berkelanjutan (sustainable
development).
TUJUAN
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah:
Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)
KEMENTERIAN KEUANGAN 38
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah:Prinsip, Syarat & Penilaian Obligasi Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN 39
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah:Proses Penerbitan Obligasi Daerah
DJPPR
KEMENTERIAN KEUANGAN 40
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah:Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)
Tahap Perencanaan KPBU:a. penyusunan rencana anggaran KPBU; b. identifikasi dan penetapan KPBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan f. pengkategorian KPBU.
Tahap Penyiapan KPBU:a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian
investasi Badan Usaha Pelaksana; b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah;
dan c. pengajuan penetapan lokasi KPBU.
Tahap Transaksi KPBU: a. penjajakan minat pasar (market sounding); b. penetapan lokasi KPBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan
dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close).
STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN
Contoh Proyek KPBU: Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru Tahun 2015 sebesar Rp1,38 T.
Infrastruktur ekonomi dan sosial:
Penanggung Jawab Proyek:
Transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat
- Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor.
- BUMN dan/atau BUMD dapat bertindak sebagai PJPK, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. - PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan
Badan Usaha.
Bersumber dari:- pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;- pembayaran ketersediaan layanan (availability payment); dan/atau- bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Menteri Keuangan dapat memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan, berdasarkan usulan PJPK.
Pengembalian investasi
KEMENTERIAN KEUANGAN
OUTLINE
41
Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah:Pengaturan yang lebih komprehensif mengikuti peningkatan kompleksitas hubungan keuangan antar berbagai level pemerintahan
Hubungan
Keuangan
Daerah dg
LNP & BUMD
Prov dg
Kab/Kota
Antar Daerah
Pemerintah
Pusat &
Daerah
Desentralisasi Pendapatan:
Pengelolaan PAD
TKDD
Pinjaman Daerah
Desentralisasi Belanja:
Belanja sesuai prioritas daerah
Belanja yg ditentukan penggunaannya
Pendanaan tugas pembantuan;
Bagi hasil pajak provinsi;
Hibah antar pemerintah;
Pinjaman antar pemerintah;
Pelaksanaan Dana Otsus & DK DIY;
Sinkronisasi usulan DAK Fisik;
Evaluasi APBD kab./kota.
Pendanaan kerja sama
Hibah antar Daerah
Pinjaman antar Daerah
Bantuan keuangan
Kerjasama dengan pihak ketiga;
Kerja sama dengan lembaga atau pemda LN;
Pinjaman kepada BUMD;
Hibah kepada lembaga nonpemerintah/BUMD;
Subsidi kepada BUMD; dan
Penyertaan modal kepada BUMD.
KEMENTERIAN KEUANGAN 42
Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah:Perubahan Substansial dalam rangka terciptanya HKPD yang lebih berkualitas
Optimalisasi peran DAU sebagai
equalization grant dengan:
menghilangkan Alokasi Dasar, dengan masa transisi.
mengukur Kapasitas Fiskal dengan pendekatan
potensi.
mengukur Kebutuhan Fiskal dengan memperkirakan
kebutuhan sektoral.
menggunakan cluster provinsi & kab/kota.
Reformulasi DAK utk menjaga prioritas
nasional & keseimbangan layanan publik
antar daerah: pendekatan proposal based.
pendekatan lokasi prioritas.
pendekatan unit cost.
sinkronisasi & harmonisasi dg Belanja K/L &
Daerah.
Mekanisme penyaluran DAK & Dana
Desa yang berbasis kinerja: kinerja output
kinerja penyerapan
Pengaturan pengelolaan keuangan
daerah yang adil, transparan, &
akuntabel: Pengaturan penggunaan DTU setidaknya 25%
untuk belanja infrastruktur
Konversi penyaluran DTU bagi daerah yg memiliki
kas dan/atau simpanan dalam jumlah tidak wajar.
Rp Rp
RpRp
Mendorong penggunaan pinjaman daerah
sbg sumber pendanaan: Pembentukan lembaga pembiayaan yang
mendapat penugasan khusus (LPPI)
Pengaturan mengenai Obligasi Daerah Syariah
Monev untuk menjaga kualitas belanja
daerah
Perluasan objek monev meliputi keseluruhan
siklus administrasi pemerintahan, mulai dari
perencanaan sampai dengan pemantauan
outcome.
Hasil monev menjadi dasar kebijakan TKDD
tahun berikutnya.Pengaturan DID sebagai bentuk
reward Memberikan insentif bagi daerah
yang berkinerja baik berdasarkan
kriteria tertentu
KEMENTERIAN KEUANGAN 43
Penetapan APBD yang:• berkualitas
• tepat waktu
Perencanaan penyusunan RKPD:
• sesuai kebutuhan dan
prioritas daerah, serta selaras
dengan prioritas nasional
Pelaksanaan belanja yang efisien dengan
pemantauan oleh DPRD
Evaluasi:Eksekutif dan legislatif
mereviu kebijakan untuk
menjaga efektivitas belanja
Stabilisasi politik, ekonomi, dan
sosial
Peningkatan daya saing
(competitiveness)
daerah
Pembentukan pelayanan satu pintu (one stop services)
Deregulasi dan
debirokratisasi
Penyederhanaan
perizinan investasi
di daerah
Sinergi
Pembangunan
di Daerah
Sinergi Pemda dan DPRD
TANTANGAN DAN STRATEGI (5)SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN 44
Terima Kasih