Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan - … 2018/1... · Hukum, Kebijakan, Advokasi dan Koordinasi...
-
Upload
trinhkhuong -
Category
Documents
-
view
247 -
download
1
Transcript of Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan - … 2018/1... · Hukum, Kebijakan, Advokasi dan Koordinasi...
Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan
Jakarta, 26 Maret 2018
Dr. Drh. Didik Budijanto, M.Kes Kepala Pusat Data dan Informasi
Kerangka Kebijakan SIK
Misi 1. Memperkuat Sumber Daya SIK yang meliputi Penetapan Landasan Hukum, Kebijakan, Advokasi dan Koordinasi untuk Pendanaan, SDM,
Infrastruktur, dan Kelembagaan
Misi 2. Mengembangkan
Indikator Kesehatan yang dapat
Menggambarkan Upaya dan Capaian
Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Misi 4. Meningkatkan Kualitas Manajemen Data Kesehatan yang
Meliputi Pengumpulan,
Penyimpanan, dan Analisis Data, serta
Diseminasi Informasi
Misi 5. Meningkatkan Pemanfaatan dan Penyebarluasan Informasi untuk Meningkatkan Manajemen dan Pelayanan Berbasis Bukti
Misi 3. Memperkuat Sumber
Data dan Membangun Jejaringnya dengan Semua Pemangku
Kepentingan
Visi. Mencapai SIK
terintegrasi yang handal, yang
mampu memberi dukungan secara
adekuat bagi manajemen
pembangunan kesehatan
KEMENTERIAN KESEHATAN
PUSKES MAS
(FKTP)
DINKES KAB
DINKES PROV
BPJS KESEHATAN
RUMAH SAKIT (FKTR)
LINTAS SEKTOR
JARINGAN PUSKES
MAS
JEJARING FASYANKES
(FKTP)
Masyarakat/Keluarga
STRATEGI PENGUATAN SIK
Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data
Penataan Data Transaksi Peningkatan
Pemanfaatan Data/Informasi
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi
Meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja pelayanan
kesehatan
Strategi Penguatan SIK
Penguatan Aspek Dasar (sebagai pondasi): Leadership, Governance, Regulasi, Kebijakan, Standarisasi, Sumber
Daya, dll
Penataan Data Transaksi di Fasyankes
Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data
Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik
Langkah-langkah Prioritas untuk Penguatan SIK
Penataan data transaksi di Fasyankes
• Pengembangan Aplikasi KS
• Pembenahan sistem informasi di Puskesmas nonelektronik revisi SP2TP/SP3/SIMPUS
• Pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi di Puskesmas elektronik Ekspansi SIKDA Generik Puskesmas
• Pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi di RS SIMRS GOS (oleh Ditjen Yankes)
• Integrasi/Interoperability di tingkat data transaksi dalam Fasyankes LIDK
Optimalisasi aliran dan integrasi data
• Optimalisasi pelaporan data dari kabupaten/kota melalui Aplikasi Komunikasi Data Menggiatkan pelaksanaan komunikasi data (data prioritas, SPM, data dasar Puskesmas, dll)
• Integrasi sistem pelaporan data dari seluruh entitas sumber data LIDK
• Pengembangan bank data dan dashboard kesehatan (DHIS2, dll)
• Operasional sistem dan penguatan infrastruktur TI
• Penerapan keamanan informasi
Peningkatan pemanfaatan data dan informasi
• Peningkatan kualitas data implementasi PMKDR
• Penguatan analisis data (Big Data, dll)
• Penyusunan paket-paket data dan informasi (Profil Kesehatan, Info Datin, dll)
• Diseminasi dan publikasi data dan informasi (website, buku, leaflet, dll)
• Penyusunan kebijakan/regulasi dan standarisasi • Penguatan sumber daya manusia • Peningkatan pembiayaan • Penguatan administrasi perkantoran secara elektronik
Penguatan Pondasi SIK
Kebijakan Satu Data Kesehatan
Berbagi pakai data (data sharing)
melalui
INTER OPERABILITAS
Perbaikan proses pengumpulan data
melalui
STANDARI SASI
KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN
Pemanfaatan data yang mendorong
pengambilan keputusan
berdasar bukti
AKUNTABILI TAS
1
2 3
integrasi
DINKES PROV
DINKES KAB
PUSKESMAS
RS
RS
fragmentasi
SATU DATA KESEHATAN
Satu Standart Data
Satu Metadata Baku
Satu Portal Data
Integrasi Menuju Satu Data
Profil Kesehatan
Prov
Profil Kesehatan Nasional
SIP Profil Kesehatan Kab/Kota
Hubungan antar sistem informasi/pelaporan dalam penyediaan data kesehatan di berbagai tingkatan
SIMRS
Komunikasi Data (Data Prioritas, SPM, Data Dasar Puskesmas, dll)
Sistem Pelaporan Khusus/Program
dan Sumber Daya
SIKDAGen Puskesmas
Non SIKDAGen Puskesmas
SI Program di Puskesmas: STP, SKDR, SIHA, SITT, SISMAL, SI Gizi, Lainnya
P-Care
Survei Lapangan: KS, STBM, SI Gizi, dll
Laporan Jejaring Fasyankes & LS
Sinergi Pusat dan Daerah
Hal-hal yang perlu mendapat dukungan dan kerjasama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah
• Registrasi Puskesmas • PMK 75 Tahun 2014 pasal 28 ayat (1) “setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan
registrasi” • Surat edaran Ditjen BUK nomor: HK.03.03/II/0467/2015 ttg Registrasi Puskesmas • Surat Edaran Dirjen Yankes nomor: HK.02.02/II/3166/2017 ttg Registrasi Puskesmas
• Mekanisme registrasi
•Surat permohonan rekomendasi
•Ijin operasional
•SK Kategori
•Profil terbaru
•Laporan bulanan 3 bulan terakhir
Dinkes Kab/Kota
• Surat rekomendasi
• Formulir Verifikasi dan Penilaian Berkas
Dinkes Provinsi •Surat permohonan registrasi
Puskesmas
•Ijin operasional
•SK Kategori
•Surat Rekomendasi dari Prov.
•Formulir Verifikasi dan Penilaian Berkas Prov.
Dinkes Kab/Kota
• Surat Penetapan atau Penundaan Kode Puskesmas
Kemenkes (Pusdatin)
Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah
• “What To Do” Pengelola SIK Provinsi dalam implementasi dan pengelolaan data PIS-PK • Melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan PIS-PK
• Melakukan inventarisasi wilayah kerja Puskesmas melalui pembaharuan data dasar Puskesmas
• Melakukan pemantauan rutin terhadap keterisian data pada aplikasi KS
• Melakukan inventarisasi permasalahan / hambatan yang dialami di lapangan
• Melakukan review data pada dashboard data IKS
• Membantu kab/kota dalam melakukan analisis data hasil pendataan untuk intervensi
• Menjadi salah satu penghubung antar program dalam pelaksanaan PISPK
Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah
• Ekspansi SIKDA Generik • SIKDA Generik adalah upaya dari Kementerian Kesehatan dalam menerapkan
standardisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dengan mendayagunakan teknologi, informasi, dan komunikasi.
• SIKDA Generik versi 1.4: • terintegrasi dengan aplikasi PCare (BPJS) dan data Dukcapil • digunakan secara online /cloud (server berada di Kemenkes), dapat diakses melalui
alamat : http://e-sikda.kemkes.go.id • berfungsi untuk mendukung proses layanan kesehatan dan pengelolaan data di
Puskesmas • telah dibuat dashboard untuk monitoring data
Alur Pengajuan User SIKDA Generik 1.4
(1) Permohonan user SIKDA
(7) Pengajuan Consid Production Pcare
1. Surat Permohonan Dinkes Kab/kota
2. Data Dukung (Nama-nama Puskesmas, Ketersediaan SDM, Infrastruktur, Listrik & Internet)
(2) • Verifikasi Surat Permohonan dan Data
Dukung • Pembuatan User SIKDA Generik • Pengajuan Consid Tester PCare
(3a) Pembuatan Consid Tester PCare
(8a) Pembuatan Consid Production PCare
(9) Update Consid Production
(6)
Melakukan Ujicoba implementasi SIKDA Generik
bridging Pcare dengan DINKES
(5) Pengajuan Ujicoba
implementasi SIKDA Generik bridging Pcare
(3b) Consid Tester Pcare
(4) Daftar user SIKDA
DINKES KAB/KOTA PUSDATIN
BPJS PUSAT
BPJS WILAYAH
(8b) Consid Production
(10) Pemberitahuan ke Dinkes Kab/Kota
Rencana Pengembangan SIKDA Generik
Penyempurnaan SIKDA Generik sesuai Rancangan Permenkes SIP
Akan dijadikan salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas
Penyediaan jaringan internet di Puskesmas 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) melalui program
Puskesmas Pintar, bekerja sama dengan Kominfo
Surat Penggunaan Aplikasi SIKDA Generik bagi yang mengajukan DAK Bidang Kesehatan
19
• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah dan akan mengajukan penyediaan perangkat SIK melalui DAK Bidang Kesehatan agar menggunakan Aplikasi SIKDA Generik Puskesmas sebagai aplikasi sistem informasi di Puskesmas.
• Permohonan penggunaan Aplikasi SIKDA Generik Puskesmas dapat disampaikan kepada Pusdatin dengan melampirkan data:
(1) nama puskesmas;
(2) kondisi jaringan (ada/tidak);
(3) kondisi listrik.
Dukungan APBN dalam Mendukung SIK di Daerah
20
• Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas
• Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan: 1. Penyediaan Perangkat Komputer di Puskesmas untuk SIKNAS dan
SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) 2. Penyediaan Perangkat Komputer di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)
Lampiran Permenkes No. 66 tahun 2017 halaman 72 dan 74
Dukungan APBN dalam Mendukung SIK di Daerah
21
Puskesmas yang memanfaatkan dana BOK untuk langganan internet, harus melaksanakan sistem informasi kesehatan puskesmas secara elektronik seperti aplikasi pemetaan keluarga sehat, data kesehatan di puskesmas dan aplikasi kesehatan lainnya.
Lampiran Permenkes No. 61 tahun 2017 halaman 36
Dukungan APBN dalam Mendukung SIK di Daerah
22 Lampiran Permenkes No. 61 tahun 2017 halaman 46
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memanfaatkan dana BOK untuk langganan internet, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemetaan keluarga sehat dalam rangka Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dan/atau; • Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya secara
elektronik. Pemanfaatan internet dimaksud, dibuktikan dengan: • Menyampaikan data kesehatan prioritas melalui komdat.kemkes.go.id modul template
prioritas • Menyampaikan data capaian SPM Bidang Kesehatan melalui komdat.kemkes.go.id modul
SPM • Menyampaikan laporan pemantauan, evaluasi dan analisis data pemetaan keluarga sehat di
wilayah kerja kabupaten/kota • Menyampaikan hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan lainnya di wilayah kerjanya
secara elektronik
Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah
• Pengembangan dashboard kesehatan untuk mewujudkan satu data kesehatan
• Penerapan dashboard kesehatan (DHIS2 Indonesia) khususnya untuk kabupaten/kota dan provinsi serta pengelola program kesehatan di pusat Satu Data Kesehatan • Target
• 2018: piloting, disain implementasi, kebijakan
• 2019: 5% dari 514 kab/kota : 26 kab/kota
• 2020: 30% :155 kab/kota
• 2021: 60% : 309 kab/kota
• 2022: 90% : 463 kab kota
• Target tersebut sebagian dilaksanakan melalui ekspansi dengan pendanaan GF RSSH Catalytic Funding (50 kab/kota sampai dengan tahun 2020)
History of DHIS2 in Indonesia
2012
• Introduce Oslo team to academic community and MoH
2013
• DHIS2 Introduction to Pusdatin (WHO)
• Involvment Pusdatin staff in DHIS2 academy, India
• DHIS2 Presentation at FIKI 2013 based on DI Yogyakarta pilot testing
2014
• Malaria staff of MoH join DHIS2 Academy in Vietnam
• Introduction DHIS2 to Malaria Program MoH)
2015
• Workshop DHIS2 at FIKI 2015 Conference, Yogyakarta involving HIS staff district and provincial level
• DHIS2 presented at AeHIN General Meeting in Bali, Indonesia
2016
• WHO visitation for HIS Strengthening in Indonesia
• Global Fund project for DHIS2 technical support and implementation
• Preparing DHIS2 Indonesia as datawarehouse for ATM programs
• Serial Capacity Building of DHIS2 with Oslo University
• Establish of DHIS2 Indonesia Core Team
2017
• Develop module and training materials for DHIS2 Indonesia
• Roll out DHIS2 at 5 Province and 10 Districts
• Develop DHIS2 blue print for 6 health programs
2018-202
Phase 0 Phase 2 Phase 1
• Ekspansi (50 distric t dana GF)
• District lain APBN
Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah
• Penataan sistem pencatatan dan pelaporan data TB • Tindak lanjut Rakerkesnas 2018
• TB peringkat 2 di dunia • Banyak data missing dari RS
• Jangka pendek • Menambahkan formulir isian pelaporan data TB pada aplikasi SIRS (data agregat). • Melakukan sosialisasi kepada seluruh RS tentang penggunaan aplikasi SITT untuk
menggalakkan pelaporan data TB dari semua poliklinik. • Membuat surat edaran sekurang-kurangnya dari Ditjen Yankes untuk pelaksanaan SITT di
RS. • Jangka menengah
• Membuat service bus untuk melakukan bridging antara aplikasi SIMRS dan aplikasi SITT.
• Dashbord pemantauan stunting menggunakan Satu Data Kesehatan-DHIS2 dan di Tableu
• Perluasan integrasi sistem-sistem informasi kesehatan yang ada melalui LIDK
Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan ( LIDK )
SIKDA Generik
Aplikasi SI Puskesmas
Lainnya SIHA SITT Sismal eLogistik
Sistem Lainnya
SITT SIHA
Klinik swasta, Lapas, dll Klinik VCT, dll
SITT SIHA
P u s k e s m a s Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Sistem lainnya
Klinik swasta, dll
Aplikasi KS
Konsep Integrasi
DWH
Master Facility Registry/List
Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah
• Peningkatan kualitas data rutin melalui PMKDR Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) adalah suatu metode yang dirancang untuk staf
pengolah data program kesehatan pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dalam menilai kualitas data rutin dan meningkatkan kualitas data.
Jenis Program Indikator Kunci
Tuberkulosis CNR kasus baru TB
Malaria API
Diare Pelayanan Diare
Kesehatan Ibu PN
Kesehatan Anak KN1
Imunisasi DPT3 atau DPT/HB (3)
Gizi Balita Ditimbang D/S
HIV AIDS Jumlah pasien yang mendapat ARV
Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah
• Penguatan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi • Pengumpulan Data Berkualitas Melalui Aplikasi Komdat (Data Prioritas, SPM, Data Dasar
Puskesmas, Dll)
• Analisis Data Sesuai Kebutuhan Pimpinan (Data KS, Data SDM, Data Eksekutif, dll)
• Pengukuran Indeks Kualitas Data Rutin
• Sinkronisasi Data Penelitian Dengan Data Rutin
• Penghitungan AKI-AKB Berbasis Data Rutin
• Pengukuran Indeks Kualitas Unit Pelayanan
• Pengukuran Indeks SARA (Services Availability And Readynes Assesment)
• Penguatan diseminasi informasi • Penerbitan Profil Kesehatan, Buletin, Infodatin, dll
• Pembinaan penyusunan website bagi Pusat dan Daerah: Workshop Website, dan e-Aspirasi (lomba website terbaik tingkat Pusat dan daerah)
• Penyusunan Infografis